Pemkot Surabaya dan ITS Dirikan Perusahaan Air Minum dalam Kemasan HE2O

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mendirikan perusahaan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang sehat dan berkualitas. 

Perusahaan AMDK merk HE2O ini, dibangun dan diresmikan di kawasan Jalan Bukit Darmo Golf, Putat Gede, Surabaya, Senin (28/8).

Perusahaan AMDK tersebut diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Rektor ITS Mochamad Ashari, serta jajaran DPRD Kota Surabaya. 

Perusahaan ini tak hanya diresmikan untuk produksi, akan tetapi juga sebagai model pembelajaran produk (teaching factory), serta mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, rencananya air minum dalam kemasan ini akan diresmikan bertepatan pada Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023 mendatang. 

“Insya allah, kita rencanakan di November. Jadi pas dengan Hari Pahlawan-nya Kota Surabaya, sesuai namanya HE2O,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri menerangkan, berdirinya perusahaan air minum dalam kemasan ini bagian dari upaya pemkot untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya. 

Ia menjelaskan, pemkot akan mengelompokkan warga miskin dan pra miskin di Kota Surabaya, kemudian dijadikan sebagai distributornya. 

“Nanti dijadikan satu kelompok, karena ini salah satu langkah Pemkot Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya berupaya untuk mengurangi kemiskinan, yang ditopang oleh perguruan tinggi yang selalu melakukan riset dengan teknologinya,” jelasnya. 

Air minum kemasan HE2O, dibuat dengan mesin berteknologi Nano yang dikembangkan oleh ITS. 

Selain menggunakan teknologi Nano, ITS juga memanfaatkan sumber mata air baku dari pegunungan dengan kualitas tinggi. 

Kedepannya, air itu akan disalurkan langsung dari pegunungan hingga ke perusahaan AMDK, oleh PT. ITS Tekno Sains. 

Ke depannya, produk air minum dalam kemasan HE2O ini akan didistribusikan ke minimarket, supermarket, toko kelontong, hingga ditawarkan ke perusahaan-perusahaan. 

Mulai dari perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga swasta di Kota Surabaya. 

“Kita pasarkan di sana, ini diproduksi menggunakan teknologi Nano yang diambil dari umbulan (pegunungan), sehingga bisa mengurangi plastik-plastik, dan tidak sampai masuk ke dalam tubuh serta banyak manfaatnya. Yang terpenting, ini (AMDK) bisa menjadi tempat Padat Karya warga miskin di Kota Surabaya,” ujarnya. 

Wali Kota Eri menambahkan, selain berdampak baik pada perekonomian warga miskin di Kota Surabaya, AMDK HE2O ini juga berdampak baik untuk lingkungan. 

Sebab, kemasan yang digunakan memakai bahan plastik daur ulang yang berasal dari Bank Sampah Kota Surabaya. 

“Jadi plastiknya dari bank sampah, kemudian kita jual di perusahaan (AMDK). Semua wilayah ada bank sampah kota kemudian sampah plastik itu dijual di perusahaan, sehingga uang pendapatan juga akan berputar,” imbuhnya. 

Di samping itu, Rektor ITS Mochamad Ashari mengatakan, pembangunan perusahaan AMDK ini merupakan salah satu wujud kontribusi ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), merealisasikan rencana riset dan pengembangan teknologi dalam menyediakan air minum yang berkualitas untuk masyarakat. 

Yang menjadi fokus ITS adalah melakukan riset teknologi Nano, sebagai pendukung industri AMDK ini. 

“perusahaan di kawasan Surabaya Barat ini direncanakan sebagai teaching factory yang akan memberikan kesempatan kepada siswa, mahasiswa maupun peneliti yang ingin belajar dalam mengembangkan lebih lanjut teknologi air minum maupun pengembangan bisnis air minum,” pungkas Ashari.

Read More

Divhumas Polri Raih Presisi Award atas Strategi Komunikasi Publik dari Lemkapi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Divisi Humas Polri mendapat apresiasi dan penghargaan Presisi Award. 

Penghargaan diberikan kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

Penghargaan diberikan atas loyalitasnya bersama staf Divisi Humas Polri dan Bidhumas Polda Jajaran dalam menjalin komunikasi publik yang baik. 

Penghargaan tersebut diberikan oleh Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia (Lemkapi).

"Penghargaan diberikan kepada Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Dr Sandi Nugroho, SIK, SH, M.Hum, atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi Divisi Humas Polri bersama bidhumas Polda jajaran dalam membina silaturahmi dengan komunitas pers dan terus menjaga citra Polri agar tetap kondusif dengan terjaga dengan melakukan strategi komunikasi publik yang baik," ungkap Ketua Lemkapi, Edi Hasibuan, Senin (28/8/23).

Edi mengatakan penghargaan ini diberikan usai dilakukan analisa dan pemantauan kinerja Humas Polri yang ternyata mengalami banyak kemajuan. 

Edi berharap dengan penghargaan ini kepercayaan terhadap Polri semakin baik.

"Kerja keras Divisi Humas Polri ini adalah wujud implementasi program PRESISI Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan," ujarnya.

Sementara, Irjen Sandi menyampaikan apresiasi tersebut akan menjadi semangat untuk jajaran Humas Polri menjadi lebih baik lagi. 

Ia menyampaikan bahwa koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi adalah kunci menyelesaikan permasalahan dan tantangan bagi Humas Polri ke depan.

Sandi menegaskan, Lemkapi menjadi salah satu mitra Polri yang selama ini bekerja sama, menyemangati, bahkan mengkritisi agar Polri semakin baik ke depan. 

Lemkapi juga menjadi rujukan pemberi masukan untuk Polri dalam menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal.

"Terima kasih kepada Lemkapi atas kerja sama dan apresiasi selama ini, mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat kita semua baik yang berada di Mabes maupun yang berada di Polda Jajaran," jelasnya.

Read More

Siap Jadi Sersan, Kaskoarmada II Hadiri Upacara Pelantikan Diktukba Angkatan LIV

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., yang diwakili oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., menghadiri upacara pelantikan siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI AL Angkatan LIV TA. 2023, bertempat di Lapangan Laut Maluku Kodiklatal Jl. Moro Krembangan, Morokrembangan, Surabaya. Senin (28/8).

Upacara militer yang diikuti 478 siswa Diktukba angkatan LIV TNI AL ini, dipimpin langsung oleh Komandan Kodiklatal Letjend TNI Marinir Suhartono, dan bertindak sebagai Komandan Upacara Danseta Pusdikmar Letkol Mar Adid K Wicaksono. Tampak hadir para tamu undangan dan keluarga prajurit Diktukba tersebut.

Dalam sambutannya, Dankodiklatal mengucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan para siswa telah menyelesaikan pendidikan dasar golongan selama 2 bulan dengan baik dan lancar, sehingga pada hari ini para siswa dapat mengikuti pelantikan menjadi Bintara TNI angkatan laut dengan pangkat Sersan dua (Serda). 

“Hasil didik harus mencerminkan sosok prajurit yang menguasai masalah-masalah teknis, karena seorang prajurit tidak dididik dan dilatih untuk menjadi pengamat, namun sebagai pelaku dalam melaksanakan tugas-tugas yang mana memerlukan pengetahuan dan keterampilan,” ujar Dankodiklatal.

Selesai pelantikan dan penyumpahan, undangan dihibur dengan penampilan demonstrasi bongkar pasang senjata dengan mata tertutup, bela diri militer yang dibawakan para siswa Diktukba angkatan LIV.

Read More

Syarief Hasan Soroti Kebijakan Beli LPG Pakai KTP Persulit Rakyat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyoroti kebijakan pemerintah terkait kewajiban penggunaan KTP setiap pembelian gas LPG (elpiji) 3 kilogram. 

Menurutnya, kebijakan ini terkesan mempersulit masyarakat.

Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2024 mendatang.

"Kita memahami, kebanyakan masyarakat yang menjadi sasaran LPG 3 kilogram ini adalah masyarakat desa. Kita jangan mempersulit masyarakat yang membutuhkan tabung LPG 3 kilogram ini.", ungkap Syarief, dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8/2023).

Syarief Hasan melanjutkan penggunaan elpiji 3 kg juga banyak digunakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Ia menilai diberlakukannya kebijakan tersebut dapat mempersulit para pelaku UMKM.

"Selama ini, Usaha Mikro dan Kecil banyak menggunakan Tabung LPG 3 Kilogram. Jika ini diwajibkan, tentu menyulitkan dan membatasi pelaku usaha mikro dan kecil yang sangat membutuhkan," ujar Syarief.

Syarief juga menyebut, harus ada sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan ini. Ia mengungkapkan, hal tersebut belum dilakukan hingga saat ini.

"Jika kebijakan ini diambil tanpa sosialisasi yang masif maka akan menimbulkan problem baru di masyarakat. Akan ada banyak masyarakat yang dibatasi dalam mengakses LPG 3 kilogram in" , tutur Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat tersebut.

Syarief pun menyampaikan urgensi tabung gas elpiji 3 kg. Menurutnya, gas elpiji yang disubsidi sangat membantu roda perekonomian, khususnya rumah tangga dan sektor UMKM yang menyerap tenaga kerja.

"Karenanya, mereka tidak boleh dipersulit mengakses," kata Syarief.

Alih-alih membuat kebijakan baru, ia menyarankan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan gas subsidi.

"Pemerintah harus mencari solusi yang lebih tepat dalam penyelesaian persoalan kelangkaan elpiji 3 kilogram, bulan malah membuat kebijakan yang dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat," imbuh Syarief.

Mewakili partainya, Partai Demokrat, ia berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan pro rakyat. 

Syarief bersama F-Demokrat di DPR akan berupaya agar semua masyarakat bisa mengakses kebutuhannya secara inklusif.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil dan pelaku usaha kecil. Kita ingin mereka bisa mengakses kebutuhannya tanpa pembatasan yang merugikan masyarakat kecil," pungkasnya.

Read More

Ketersediaan Bahan Pokok di Surabaya Aman

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok utama, yakni beras sangat mencukupi bagi seluruh Kota Pahlawan.  

Indeks kecukupan pangan bahan pokok beras Kota Surabaya pada bulan Agustus 2023 sebesar 1,31. 

Artinya ketersediaan jumlah beras masih diatas jumlah kebutuhan seluruh penduduk Kota Surabaya. 

Dapat digambarkan, misalkan kebutuhan beras untuk seluruh penduduk Kota Surabaya adalah 100 ton. 

Maka jumlah beras yang ada di pasaran, baik agen, toko, pedagang eceran, dan toko kelontong adalah sebanyak 131 ton. 

Jadi bahan pokok utama beras sangat mencukupi untuk seluruh warga Kota Surabaya.

Disamping itu, perkembangan harga bahan pokok (sembako) penting di Kota Surabaya pada bulan Agustus 2023 secara umum dalam keadaan stabil dan terkendali. 

Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Ikhsan menyampaikan bahwa dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur, per tanggal 25 Agustus 2023, diketahui 2 komoditas pangan terpantau mengalami sedikit kenaikan, yaitu beras dan cabai merah besar. 

“Untuk beras kenaikan tidak sampai melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah Rp. 10.900,-. Adapun untuk cabai merah besar di Surabaya rata-rata Rp32,500,- yang lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur senilai Rp34.921,” kata Ikhsan, Senin (28/8).

Ikhsan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Kota Surabaya menegaskan, Pemkot Surabaya juga melakukan pengendalian harga dengan memberikan informasi terkait perkembangan harga dari pemantauan harga komoditas di banyak pasar melalui televisi yang dipasang di pasar pasar. 

Di antaranya,  Pasar Wonokromo, Tambahrejo, Pucang Anom, Genteng Baru, dan Pabean. 

“Dengan memberikan informasi tentang harga bahan pokok setiap hari di pasar, maka warga bisa mengetahui harga wajar yang ada di hari itu dan para pedagang tergerak untuk tidak menjual dengan harga terlalu tinggi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati mengatakan Pemkot Surabaya telah melakukan langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas beras dengan pendistribusian beras medium Bulog kepada pedagang di pasar-pasar utama Kota Surabaya sebanyak 14 ton, Sabtu (26/8).

“Jadi warga tidak usah kuatir, karena ketersediaan masih sangat cukup dan harga diharapkan tidak akan naik tinggi dengan digelontorkan beras ke para pedagang. Harga tersebut sudah terinfo ke seluruh pedagang yang dipasok. Selanjutnya para kepala pasar akan mengendalikan dan memastikan harga jual beras medium dari operasi pasar tidak melebihi Rp. 9.450/kg,” kata Dewi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menjelaskan, guna mengendalikan harga cabai merah besar, telah dilakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditas pertanian, seperti Kediri, Sidoarjo, Gresik, dan Blitar. 

“Hal ini dilakukan untuk memastikan pasokan distribusi dan harga terkendali serta memfasilitasi pedagang pasar untuk bisa mendapatkan komoditas dari sumber dengan harga termurah,” pungkasnya.

Read More

Irkoarmada II hadiri Taklimat Awal Audit Kinerja Itjenal TA. 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Inspektur Koarmada (Irkoarmada) II Laksma TNI Eriyawan, S.E., M.A., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., menerima Tim Audit Kinerja Inspektorat Jenderal TNI AL (Itjenal), bertempat di Gedung Candrasa  Mako Koarmada II. Senin (28/08/2023).

Kedatangan Tim Audit Kinerja Itjenal dipimpin oleh Iropslat Laksma TNI Nursyawal Embun, M. Tr.Opsla., sebagai pengendali teknis dalam rangka Talimat awal Audit Kinerja Itjenal. 

Tim Audit Kinerja Itjenal akan melaksanakan pemeriksaan kinerja periode tahun anggaran 2022 sampai dengan Triwulan 2 tahun anggaran 2023 di jajaran Koarmada II.

Adapun tujuan dilaksanakannya Audit Kinerja adalah untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program kerja dan anggaran yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan guna memberikan keyakinan memadai, sehingga tugas pokok dapat tercapai sesuai prinsip ketertiban, kepatuhan, efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam kesempatan tersebut Irkoarmada II mengungkapkan bahwa dari kegiatan ini, jajaran Koarmada II akan memperoleh masukan-masukan yang sangat berharga guna meningkatkan pembinaan dan kinerja di masa-masa mendatang, diharapkan dari kegiatan ini, jajaran Itjenal nantinya bukan hanya memberikan masukan-masukan dalam rangka audit kinerja saja.

Namun juga dapat berperan untuk menjembatani antara Koarmada II dengan instansi atau Komando atas yang berkompeten, sehingga diharapkan segala kendala dan hambatan yang ada dapat dicarikan solusi yang lebih baik dalam penyelesaiannya.

Sementara itu, Irjenal Laksda TNI Sunaryo CFrA., CGCAE., CSFA melalui Iropslat Laksma TNI Nursyawal menekankan untuk dukung dan pertahankan opini WTP terhadap laporan keuangan (LK) UO Kemhan/TNI dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran maupun BMN yang baik dan benar sehingga diperoleh output dan outcome yang tepat, cegah potensi fraud serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan, tingkatkan kegiatan berbasis manajemen resiko dalam rangka reformasi birokrasi di jajaran TNI AL, Tingkatkan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap pengelolaan anggaran oleh para pejabat perbendaharaan mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran (BP) maupun pejabat pengadaan. Laksanakan Reformasi Birokrasi terhadap pembangunan zona integritas untuk tercapainya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dan hindari terjadinya penyalahgunaan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Read More

Letkol Ketut Wira Motivasi Pemuda di Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan tak gentar untuk terus membentuk karakter generasi penerus di Lamongan. Pembentukan karakter itupun, ia lakukan melalui kegiatan Senin berkibar.

Senin berkibar tersebut, dilakukan di SMAN 1 Sekaran. Di tempat itu, Dandim mengajak semua pelajar untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi untuk negara, khususnya melalui kegiatan-kegiatan positif.

“Ke depan, persaingan akan semakin ketat. Jadi penting untuk para pelajar supaya meningkatkan bakat positifnya,” ujar Letkol Ketut Wira. Senin (28/08/2023) pagi.

Berbekal semangat belajar yang tinggi, Dandim meyakini jika para pelajar SMAN 1 Sekaran mampu menghadapi persaingan yang terjadi di masa depan,

“Saya yakin pelajar SMAN 1 ini mampu dan bisa menjadi yang diharapkan orang tua dan masyarakat,” bebernya.

Tak hanya itu saja, Dandim menambahkan jika Senin berkibar merupakan salah satu implementasi jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam meneruskan perjuangan para pahlawan. 

Bahkan, dalam Senin berkibar itu beberapa hal disampaikan oleh Dandim, salah satunya untuk bijak dalam bermedia sosial.

“Gunakan medsos dengan bijak. Itu untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga. Terpenting sebagai pelajar, harus bisa meningkatkan kedisiplinan dan kreatifitas demi masa yang akan datang,” tegas Dandim.

Read More

Koramil Ngimbang Sumbang Darah

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Aksi sosial kali ini digelar oleh pihak Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Lamongan bersama pihak Koramil Ngimbang. 

Aksi sosial yang digelar di Pendopo Kecamatan Ngimbang itu, berupa bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati HUT RI ke-78.

Pgs Danramil Ngimbang, Serma Suyanto mengatakan jika pihaknya mendukung adanya aksi sosial tersebut. Dukungan itu, dibuktikan dengan adanya pelibatan beberapa personel Koramil untuk ikut berpartisipasi mendonorkan darahnya.

“Kegiatan ini sangat sejalan dengan visi dan misi kami, terutama dalam kegiatan sosial,” ujar Suyanto. Minggu (27/08/2023).

Tak hanya itu saja, pelibatan personel Koramil Ngimbang dalam aksi sosial tersebut, kata Suyanto, merupakan salah satu upaya dalam memperkuat Kemanunggalan TNI dan rakyat.

Pasalnya, kata dia, Kemanunggalan di wilayah teritorialnya saat ini sudah terwujud dengan baik.

“Maka dari itu, Kemanunggalan ini akan terus kita pelihara,” pungkasnya.

Read More

Kisah Pekerja IHT Terima BLT DBHCHT, Biar Asap Dapur Terus Mengepul

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Eni Susila (49), seorang pelinting sigaret kretek tangan (SKT) di Surabaya, terus melemparkan senyum ketika melihat saldo tabungannya bertambah. 

Matanya berbinar setelah melihat pergerakan saldo tabungannya meningkat. 

Baginya, jalan rezeki bisa berdatangan dari segala penjuru mata angin.

 

Tangannya masih lincah membuka beberapa aplikasi di ponsel pintarnya. 

Ia membuka marketplace dan memastikan etalase jualannya terus bertambah. 

Siang itu, ketika saldo di tabungannya bertambah setelah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), perempuan asli Sidoarjo itu langsung memesan pisang dan ketela untuk bahan keripik buatannya.

 

Ibu dua anak ini merupakan karyawan di PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) sebagai salah satu penerima BLT. 

"Langsung saya pakai untuk pengembangan bisnis makanan,” kata Eni Susila ketika ditemui di fasilitas produksi Sampoerna Rungkut 2, Surabaya, Kamis (24/8) lalu.

 

Selama tiga tahun terakhir ini, ia mempersiapkan diri untuk menyambut masa pensiun dengan menjadi pelaku wirausaha. 

Tempatnya bekerja, Sampoerna, juga menyediakan pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan untuk persiapan purna tugas. 

Tujuannya, agar tetap berdaya dan memiliki sumber penghasilan alternatif saat memasuki masa pensiun. 

Perempuan berkacamata itu ingin tetap produktif dan bisa terus membantu perekonomian keluarganya. 

"Alhamdulillah bisa bantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” jelasnya.

 

Eni merasa senang menjadi bagian dari perempuan tangguh yang sudah hampir 30 tahun bekerja di sektor IHT. 

Selain memiliki kemampuan untuk melinting, ia dan beberapa temannya juga diajari untuk merintis usaha. 

Ia pun mengawali dengan membuat keripik.

 

“Semangatnya biar dapur tetap mengepul, jadi kami ingin terus produktif,” sambungnya.

 

Sutiah, 48, pekerja di Sampoerna lainnya yang juga menerima BLT mengaku senang dengan adanya BLT DBHCHT yang bisa dipakai untuk modal usaha. 

Berapa pun rezeki yang masuk, ia ingin menjadikannya sebagai tambahan semangat dalam membangun usaha kecilnya, minuman herbal.

 

Perempuan tiga anak ini senang dengan iklim pertemanan serta semangat kerja di IHT. 

Selama beberapa tahun terakhir ini, ia rutin untuk mendapatkan tambahan skill dalam merintis usahanya. 

“Kami diajari cara berproduksi, harus stabil. Ada juga tentang pengemasan yang bagus, serta pemasaran yang baik,” katanya.

 

Ia dan ribuan pekerja di sektor IHT telah menerima BLT. 

Tambahan bantuan itu ingin dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Untuk bisa memperkuat produk dan pangsa pasar yang akan terus digarap. 

Dirinya yakin dengan semangat yang kuat, maka ruang untuk bisa berkembang semakin terbuka lebar.

 

“Ibu-ibu itu ulet. Kami saja kalau punya uang Rp100 ribu di dompet bisa dipakai untuk macam-macam peluang. Ini alhamdulillah dapat Rp1,5 juta dari Gubernur Jatim lewat BLT. Jadi bisa saya maksimalkan untuk usaha,” ucapnya.

 

Sebagai informasi, BLT yang akan disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki total sasaran 9.259 orang, tersebar di 54 perusahaan yang berasal dari 38 kabupaten/kota di Jatim. 

Untuk jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Jatim sendiri mencapai Rp13,9 miliar. 

Rincian penerima BLT DBHCHT di Bakorwil Pamekasan dan Surabaya sebanyak 5.030 orang. 

Untuk sisanya ada di Madiun sejumlah 1.864 orang, Bojonegoro ada 1.502 orang, Malang ada 859 orang dan Jember ada 3 orang.

Read More

Komandan KRI Alugoro-405 Sambut Kedatangan HMAS Waller-75

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan KRI Alugoro-405 Letkol Laut (P) Topan Agung Yuwono menyambut kedatangan Kapal Selam HMAS Waller-75 milik Royal Australian Navy (RAN), yang saat ini sandar di Dermaga Madura Timur Koarmada II, Minggu (27/8).

Rombongan Angkatan Laut Australia dibuat takjub dengan penampilan tarian Remo khas Jawa Timur dan juga sambutan hangat yang diberikan oleh Komandan KRI Alugoro-405.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan KRI Alugoro-405 mengucapkan terima kasih dan berharap dengan pertemuan kali ini dapat memupuk persaudaraan dan kerja sama yang baik hingga masa mendatang.

Read More

Soal Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres, Akademisi Wacanakan Ini

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polemik gugatan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK), membuat kalangan akademisi hukum mengambil sikap dengan melakukan kajian melalui webinar nasional, Sabtu (26/8).

Kegiatan webinar ini diinisisasi oleh Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (PRESISI) dan Departemen Hukum dan HAM Fakultas Hukum UNTAG Banyuwangi.

Dr Demas Brian Wicaksono, SH MH, Direktur PRESISI mengungkapkan, saat ini diperlukan aturan yang jelas dan rinci mengenai persyaratan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Dengan begitu, lanjutnya, hasil Pilpres 2024 nanti dapat memperoleh Presiden dan Wakil Presiden yang memang berkualitas dan produktif, serta cerdas dalam melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional.

“Memang seharusnya persyaratan capres dan cawapres dalam UU Pemilu perlu dipertegas dan diperjelas secara rinci, sehingga seluruh kepentingan warga negara Indonesia dapat terlindungi konstitusionalnya dalam persyaratan tersebut," papar Demas.

Kedua, masih kata Demas, KPU sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses Pemilu harus memastikan bahwa capres dan cawapres yang mencalonkan diri memiliki kesehatan secara fisik dan mental.

"Termasuk bersih dari rekam jejak persoalan korupsi, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, dan penghilangan orang secara paksa, serta persoalan pidana yang lain,” tandasnya.

Ia berharap semua akademisi dan pengamat politik serta mahasiswa untuk mengawal bersama-sama proses Pemilu dan Pilpres 2024.

"Harapannya semua pihak dapat berkontribusi dalam pesta demokrasi ini, dan memberikan keputusan politik terbaik untuk bangsa dan negara tercinta," tutur Demas.

Batas Usia Capres dan Cawapres Webinar nasional dengan tema "Judicial Review Batas Maksimal Usia dan Tindak Pidana dalam Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden" ini menghadirkan 6 narasumber yang merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya, Dr Aditya Wiguna, SH, MH, M.H.Li. 

Dosen UNTAG Banyuwangi menegaskan bahwa judicial review batas usia capres dan cawapres ini sebagai jaringan pengaman, agar Pemilu nanti menghasilkan pemimpin bangsa yang netral dan bersih dari tindak pidana.

“Judicial review batas usia Undang-undang Nomor tahun 2017 adalah jaring pengaman agar nantinya pemimpin bangsa ini netral dan bersih dari tindak pidana,“ kata Aditya dalam webinar tersebut yang diikuti sekitar seribuan peserta.

Dr Muhamad Hoiru Nail, SH,  MH,  Dosen Universitas Islam Jember menambahkan bahwa logika pembenar harus ada pembatas usia adalah mampu secara fisik, mampu secara psikologis, dan kemampuan moral yang stabil.

"Kesimpulannya, batas bawah usia capres da cawapres adalah 40-35 tahun. Namun batas atas tidak terbatas. Usia paling rendah 40 tahun," tegas dia.

"Idealnya calon presiden mencerminkan kematangan pribadi pemaman tentang nilai demokrasi. Tidak ada batas maksimum, karena sudah terdapat syarat jasmani dan rohani membuat persyaratan ini sesuai kebutuhan rakyat," lanjut Hoiru Nail dalam paparannya.

Karena itu, Dr Taufik Firmanto, SH, L.LM, Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhamadiyah Bima mengimbau agar  semua pihak, baik akademisi, praktisi, sampai mahasiswa untuk bersama-sama terlibat dalam proses politik secara sehat dan ikut mengawal proses Pemilu 2024.

“Saya berharap agar kita semua dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara melalui proses Pemilu yang jujur dan bersih,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Gugatan batas usia capres dan capres itu salah satunya dilayakangkan Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. 

Dalam permohonannya, mereka meminta syarat usia maksimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan.

Mereka mengajukan uji materi Pasal 169 huruf d dan q UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. Pasal 169 huruf d berbunyi ‘tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya’, sedangkan pasal huruf q ‘berusia paling rendah 40 tahun’.

Read More

Tiga Caleg DPRD Surabaya Langgar Syarat Administrasi Pileg, Ini Nama dan Jabatannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ditemukannya Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang diduga melanggar syarat administratif di Kota Surabaya, dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

Temuan itu setelah diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS) pada 19 Agustus 2023, lantas dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), Mohamad Syafi'i mengatakan pihaknya sebagai perwakilan dari masyarakat Surabaya yang peduli tentang literasi demokrasi. 

Bertujuan pelaporannya di KPU Surabaya untuk menegakkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota legislatif.

"Tahapan yang sudah berlangsung ini sudah dilaksanakan. Tetapi kenapa KPU Surabaya, khususnya Divisi Teknis (Penyelenggaraan) tadi itu kok masih kecolongan. Ini yang menurut kami sangat kecewa, kenapa dibiarkan. Kita takut ada indikasi, seperti main mata, kesewenang-wenangan dengan memakai jabatan untuk hal-hal yang seperti ini (pencalonan)," kata Syafi'i usai melaporkannya, Sabtu (26/8).

Menurutnya, DCS yang diumumkan oleh KPU Surabaya belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang tercantum pada PKPU 10/2023 itu. 

Sebab, pada Pasal 11 Ayat (1) Poin K menegaskan bahwa setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Caleg, diwajibkan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Dengan demikian, Syafi'i menyebutkan tiga Caleg yang berada di dua Daerah Pemilihan (Dapil) dari dua partai politik (Parpol) yang berbeda, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) satu orang dan dua orang dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. 

Selain melakukan pelaporan ke KPU Surabaya, ia juga melaporkan ketiga Caleg tersebut ke Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

"Karena, sebagai pemerintah kota Surabaya, wali kota memiliki wewenang di BUMD, untuk memecat oknum BUMD tersebut. Sebab, wali kota juga memiliki pakta integritas dari setiap direksi BUMD, harus non partai (tidak berpartai politik)," jelasnya.

Syafi'i menjelaskan, ketiga orang Caleg tersebut merupakan salah satu oknum Badan Pengawas (Bawas) di BUMD dan dua orang di ketua LPMK. 

Pihaknya mengaku banyak laporan yang diterima, tapi bukti-buktinya belum cukup kuat.

Dengan demikian, Syafi'i mengaku juga mengantisipasi sikap masyarakat yang apatis terhadap literasi demokrasi dan membantu KPU Surabaya supaya memiliki integritas semakin baik. 

Lanjutnya, ia menegaskan akan kembali ke Kantor KPU Surabaya, pada 28 Agustus dengan data-data dari laporan masyarakat. 

"Seumpamanya Divisi Teknis tadi dirasa tidak baik, ataupun kecolongan. Makanya kita hari ini melaporkan supaya berbenah, membantu KPU juga," tegasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno menjelaskan pelaporan dari AMPD sudah diterima tentang keberadaan Caleg yang statusnya pejabat BUMD atau pekerjaan dengan gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dengan demikian pihaknya akan melakukan klarifikasi ke partai yang bersangkutan dan melampirkan surat pengunduran diri dari jabatan yang dilarang di PKPU 10/23 harus diterima KPU paling lambat 3 Oktober 2023.

"Ketika ada masyarakat yang melaporkan terkait keuangan negara kita tampung. Mekanisme berikutnya menyampaikan ke parpol dan nanti hasil klarifikasi  disampaikan ke KPU Surabaya, nanti akan dicermati," jelasnya.

Saat disinggung tentang salah satu Caleg yang bekerja sebagai Bawas BUMD, pihaknya menerima berkas formulir B.Pernyataan Bakal Calon dari administrasi yang bersangkutan mengisi sebagai pekerja swasta. 

Oleh karena itu, pihaknya mengaku hanya berpedoman pada administrasi yang diterima dari parpol terkait.

"Kita tidak dalam mengomentari apakah diantara BCAD itu melakukan pembohongan publik. Namun landasan kita ya dokumen administrasinya menyebutkan demikian, ya sudah itu yang kita verifikasi administrasi, seperti itu. Baru nanti masuk ke  klarifikasi, melalui partai politik," pungkasnya.

Read More