Gubernur Khofifah Resmikan 78 Huntap Pasca Banjir Bandang di Bondowoso

KABARPROGRESIF.COM: (Bondowoso) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan hunian tetap (huntap) Relokasi Rumah dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kec. Ijen, Kab. Bondowoso, Kamis (21/9/2023).

Peresmian tersebut ditandai dengan pemberian kunci mockup huntap secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada 5 orang perwakilan penghuni. 

Serta penandatanganan prasasti dan pemotongan untaian pita. 

Turut mendampingi Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya BNPB RI Eny Supartini, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, dan Kalaksa BPBD Jatim.

Total sebanyak 78 rumah yang dibangun dengan luas masing-masing huntap ukuran 4x6 m2 yang dibangun di atas lahan 7x14 m2. Masing-masing bangunan juga sudah dilengkapi dengan MCK.

Kawasan area lahan yang digunakan merupakan tanah milik Perhutani dengan luas lahan kurang lebih 4,63 Ha. 

Sementara, luas lahan yang digunakan untuk relokasi rumah kurang lebih 1 Ha, sehingga masing-masing penerima bantuan mendapatkan lahan seluas 98 m persegi.

Gubernur Khofifah mengatakan, huntap tersebut dibangun setelah bencana banjir bandang melanda Desa Kalisat dan Sempol di lereng Gunung Ijen pada Februari lalu. 

Ia berharap, rumah ini akan lebih memberikan ketenangan dan kenyamanan, karena dibangun di lokasi yang lebih aman dari sebelumnya.

"Ketenangan merupakan hal vital. Karena lokasi rumah sebelumnya berada di dekat arus lereng Gunung  Raung. Sehingga saat hujan maupun arus kuat, rawan banjir dan meresahkan warga. Semoga di lokasi yang baru ini warga lebih tenang, aman dan nyaman," katanya.

Menurut Khofifah , Huntap tersebut diisi oleh 29 warga Desa Sempol dan 49 warga Desa Kalisat. 

Berlokasi di kawasan strategis, huntap ini dekat dengan fasilitas kesehatan, pasar, tempat ibadah, pusat pendidikan, dan kantor pemerintah dalam jarak kurang lebih 2-3 km.

"Alhamdulillah ke-78 rumah tersebut juga sudah lengkap dengan MCK. Sedangkan sarana prasarana, pipanisasi, dan akses jalan sebagian akan terus digenjot percepatan penyelesaiannya," katanya.

Pembangunan huntap ini, lanjutnya, merupakan kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Jatim melalui BPBD, dan Pemkab Bondowoso. 

Total ada Rp 13,18 miliar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan huntap.

Dengan rincian, BNPB memberikan bantuan 5 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sebesar Rp 11,6 miliar untuk relokasi 65 unit rumah di Desa Kalisat, relokasi jalan lingkungan sepanjang 1.500 m di Desa Kalisat, relokasi drainase lingkungan sepanjang 3.000 m di Desa Kalisat, pengadaan tangkis afvour di Desa Sempol dan Kalisat.

Pemprov Jatim melalui BPBD Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sebesar Rp 1,17 miliar. 

Anggaran ini digunakan untuk pembangunan fasilitas kamar mandi/MCK pada 78 unit rumah dan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 300 meter.

Pemkab Bondowoso sendiri mengeluarkan anggaran senilai Rp 409,4 juta untuk kegiatan relokasi 13 rumah lainnya. 

Selain itu, bantuan lain didapatkan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang memberikan batuan berupa pintu untuk kamar mandi/MCK.

Peresmian huntap ini juga bertepatan dengan bulan  Rabi'ul Awwal yang merupakan bulan  kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. 

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut mengajak masyarakat untuk membaca sholawat bersama.

"Sangat banyak di antara warga Jawa Timur jikalau memasuki rumah baru, mereka  membaca shalawat Nabi. Kali ini, bapak-ibu memasuki rumah baru dengan membaca shalawat Nabi yang dipimpin langsung oleh Gubernur. Semoga kita mendapat syafaat Rasullah Muhammad SAW," katanya.

Setelah peresmian, Khofifah menyempatkan diri meninjau rumah-rumah yang akan dijadikan hunian tetap. 

Tak lupa, dirinya juga turut menyapa warga.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan Bantuan Listrik Instalasi Rumah dan Sambungan Rumah kepada 452 penerima manfaat yang diserahkan secara simbolis kepada 5 orang.

Salah satu penerima huntap, Siti (70) mengaku merasa sangat bersyukur. Sebab, bencana banjir bandang pada Februari lalu telah menghancurkan rumahnya.

"Waktu banjir, saya harus pegangan ke paku biar tidak hanyut. Rumah saya habis, dan saya tidur di kandang. Alhamdulillah saya senang sekali sekarang sama Bu Gubernur sudah dibangunkan rumah," pungkasnya.

Read More

Korupsi Bansos COVID-19, Kejari Purwakarta Tahan 3 Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Purwakarta) Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menahan tiga pejabat yang jadi tersangka kasus korupsi anggaran belanja tak terduga (BTT) tahun anggaran 2020. 

Dana itu merupakan dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK dampak pandemi COVID-19.

Ketiga tersangka tersebut adalah Titov Firman Hidayat (Mantan Kadisnakertrans Purwakarta), Asep Surya Komara (Mantan Kadinsos P4A Purwakarta) dan Asep Gunawan (Mantan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Purwakarta).

Ketiganya ditahan pada Kamis (21/9/2023) malam. Mereka keluar dari Kantor Kejari mengenakan rompi berwarna merah muda bertuliskan 'Tahanan Kasus Korupsi Kajari Purwakarta'. 

Mereka dikawal petugas kemudian masuk ke dalam minibus untuk selanjutnya ditahan di Lapas Purwakarta.

Kasi Pidsus Kejari Purwakarta Nana Lukmana mengatakan, ketiga tersangka tersebut ditahan oleh Kejari Purwakarta. Mereka ditahan setelah diperiksa selama delapan jam.

"Pada hari ini, Kamis (22/9), kami memeriksa ketiga tersangka tersebut, kami periksa sejak pagi hingga tadi jam 10 malam dan langsung kami tahan," ujar Nana kepada wartawan di Kantor Kejari Purwakarta, Kamis (22/9/2023) malam.

Nana mengatakan, para tersangka sempat mengajukan penangguhan penahanan. Berdasarkan pertimbangan dan diskusi, Kepala Kajari PurwakartaRohayatie memutuskan menolak permohonan dan ketiganya langsung dibawa ke rutan.

Penetapan tersangka ini sudah dilakukan sejak Juli 2023, namun pihaknya baru melakukan penahanan secara resmi setelah melakukan pemeriksaan ulang saksi sebanyak 800 orang, hasil pemeriksaan ahli hingga hasil auditor internal.

"Kita baru hari ini melakukan panggilan sebagai saksi naik jadi tersangka dan ketiganya langsung kita tahan. Perannya dua kadis dan ketiga salah satu ketua serikat. Peran dua kadis itu tidak melakukan verifikasi dan validasi terhadap orang-orang yang diusulkan berdasarkan permintaan ketua serikat, hingga menyebabkan tidak tepat sasaran sesuai dengan SK yang dikeluarkan," katanya.

Lebih rinci Nana menjelaskan, dana BTT ini dikeluarkan untuk meringankan beban korban PHK akibat hantaman COVID-19, yang bersumber dari anggaran dinsos P3A Purwakarta tahun 2020. 

Namun hasil pemeriksaan data yang diusulkan tidak sesuai dengan data penerima.

Untuk data penerima ada yang masih bekerja, ada yang terkena PHK namun bukan dampak COVID-19. Lebih parahnya lagi, ada yang sama sekali bukan pekerja. Ketiga kategori itu malah mendapatkan dana bansos.

"Dari dana BTT COVID-19 untuk karyawan yang terkena PHK itu, dari 1.000 orang yang telah ditetapkan, ternyata hanya ada 87 orang yang tepat sasaran. Selebihnya sebanyak 913 orang yang mendapatkan bantuan itu tidak sesuai dengan yang sudah di SK-kan," ungkapnya

Selain itu, ia mengatakan pihaknya menemukan adanya potongan penyaluran BTT COVID-19 kepada karyawan yang terkena PHK. 

"Dari 1.000 orang yang telah ditentukan, setiap orang penerima bantuan hanya menerima Rp 1,8 juta. Sedangkan, masing-masing orang itu seharusnya mendapatkan Rp 2 juta. Ada potongan sebesar 10 persen atau Rp 200 ribu," kata Nana.

Adapun penetapan ketiga tersangka tersebut berdasarkan hasil penyelidikan Kejari Purwakarta yang mengungkap kerugian negara hingga Rp 1.849.300.000 atau Rp 1,8 miliar lebih.

"Berdasarkan pemeriksaan kami, anggaran yang bersumber dari Dinas Sosial sebesar Rp 2.020.000.000 itu dikorupsi oleh tiga orang yang kini telah ditetapkan tersangka sebesar Rp 1.849.300.000," bebernya.

Nana mengatakan, ketiga tersangka tersebut kini dijerat dengan pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berlapis.

"Untuk ketiga tersangka tersebut, kami jerat dengan UU Tipikor No 31 Tahun 1999 Junto UU No 20 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 2, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 9. Hukuman paling berat ada di Pasal 2 Ayat 2 dengan hukuman maksimal hukuman mati," pungkasnya.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum tersangka, yakni Dul Nasir mengatakan sudah melakukan upaya penangguhan penahanan. Namun, ia mengatakan Kejari Purwakarta telah menggunakan haknya untuk tersangka segera ditahan.

"Kami sebagai kuasa hukum telah berupaya secara maksimal, namun itu tidak apa-apa. Kami akan membuktikan apakah klien kami terbukti bersalah atau tidak pada persidangan nanti," kata Nasir.

Read More

Prajurit Koarmada II Raih Prestasi di Ajang Kasal Cup Water Sport Competition 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Prajurit Koarmada II meraih prestasi di ajang Kasal Cup Water Sport Competition Tahun 2023, yang dibuka langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heru Purnomo, pada cabang olahraga Fins Swimming TNI/Polri dan Rubber Boat Race Open Tournament, bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado. Jumat (22/9). 

Adapun hasil perolehan medali oleh Letda Laut (S/W) Salma Zakaria, meraih Juara III, pada kejuaraan Fins Swimming TNI/Polri dengan menempuh waktu 45 menit 49,56 detik. 

Sedangkan untuk kejuaraan Rubber Boat Race Open Tournament Tim Koarmada II B meraih juara 5 dengan catatan waktu 2 menit 36 detik 80. 

Di bawah Komando Komandan Divisi Pantai Koarmada II Letkol Laut (P) Surya Ari Muryanto, selaku pembina Yanus, menyampaikan bahwa olahraga air tersebut telah banyak menorehkan prestasi, diharapkan event berikutnya mendapatkan hasil yang lebih baik.

Sementara itu, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., sangat mengapresiasi atas keberhasilan dan prestasi yang telah diraih prajuritnya. 

"Teruslah semangat untuk meraih prestasi yang lebih membanggakan," ujarnya.

Read More

Bank Jatim Serahkan CSR Rehabilitasi RTLH Ke Pemkab Bondowoso

KABARPROGRESIF.COM: (Bondowoso) Dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bank Jatim) telah resmi memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupa rehabilitasi 10 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Bertempat di Pendopo Bondowoso, penyerahan CSR tersebut dilakukan secara simbolis oleh Vice President Manajemen Anak Perusahaan bank Jatim Glemboh Priambodo kepada Bupati Bondowoso K.H. Salwa Arifin pada hari Jumat (22/9/2023).

Direktur Utama bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan pemberian CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar. 

Selain itu juga sebagai upaya untuk mendukung program Pemkab Bondowoso dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

“Bantuan rehabilitasi RTLH ini juga sebagai bentuk apresiasi kami untuk masyarakat Bondowoso karena telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada bank Jatim dalam mengembangkan bisnis,” tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/9/2023).

Menurut Busrul, perbaikan RTLH yang dilakukan oleh bank Jatim ini tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kondisi rumah menjadi rumah yang sehat dan layak huni saja. 

Tetapi di balik itu, ada manfaat yang lebih luas. 

”Seperti memperbaiki kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penataan lingkungan permukiman, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat,” tegasnya.

Sebab, lanjut Busrul, ketahanan sosial yang baik adalah modal yang sangat penting untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat. 

Sehingga berbagai program pembangunan Pemkab bisa dijalankan sesuai rencana. 

“Kami berharap semoga bank Jatim dapat terus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya.

Sementara itu, K.H. Salwa Arifin sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada bank Jatim atas bantuan yang telah diserahkan karena bisa memberikan dampak nyata terhadap masyarakat Bondowoso.  

"Dengan adanya bantuan CSR dari bank Jatim, kini masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bondowoso dapat memiliki rumah sehat dan layak huni. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi warga kami dan menjadi pemicu kegiatan sosial lain di Kabupaten Bondowoso,” katanya.

Read More

Bupati Anna Mu'awanah Lantik 12 Pejabat Pemkab Bojonegoro

KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Guna mengisi jabatan yang kosong agar kegiatan pelayanan tetap berjalan, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, melantik 12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di Collaboration Room lt. 7 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (21/09/2023).

Bupati Anna dalam sambutannya menyampaikan, untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong maka dilakukan pelantikan pejabat. Hal ini sebagai langkah penting agar tidak menghambat pelayanan masyarakat.

“Seperti pengisian jabatan administrator Sekretaris Dinas Pendidikan sangat penting untuk segera diisi guna membantu kinerja dalam managemen sekolah, begitupun bagi pejabat-pejabat lainya Kepala Bidang maupun Kepala Seksi,”ujarnya.

Bupati Anna juga mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat yang terlantik dan dapat dengan segera menyesuaikan jabatan ditempat yang baru.

Adapun rincianya, pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 1 orang, Jabatan Administrator sebanyak 5 orang, dan Jabatan Pengawas sebanyak 6 orang. 

Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Djoko Lukito, S. Sos., MM : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah

2. Lukiswati, S.Pd : Sekretaris Dinas Pendidikan

3. Dery Aprilian, S. STP : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD

4. Heri Pujianto, S. STP : Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan

5. Danang Khurniawan, ST : Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

6. Flora Agrishinta, S. Pd : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

7. Lailatus Sa’adah, S. Sos : Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar Dinas Pendidikan

8. Novi Yustiana, S.Pd : Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan

9. Bambang Edi Susanto, S. Sos : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Purwosari

10. Wiega Bagus Andrianto, S.E., S. ST : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kapas

11. Mahbub, S. IP : Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kedungadem

12. Unggul Satryo Prabowo, S.H : Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan. 

Read More

Polisi Limpahkan Berkas 5 Tersangka Kasus Produksi Film Porno

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara lima tersangka kasus pembuatan film porno ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan berkas perkara ini telah dilimpahkan pada 8 September lalu.

"Kami telah mengirimkan berkas perkara tahap 1 ke JPU pada kantor Kejati DKI dalam rangka penelitian perkara atas 5 orang tersangka yang beberapa waktu kita lalu telah rilis," kata Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (22/9).

Ade menyebut saat ini penyidik masih menunggu hasil penelitian jaksa atas berkas perkara kelima tersangka kasus film porno tersebut.

Jika berkas dinyatakan lengkap atau P21, maka penyidik akan segera melakukan pelimpahan tahap 2 sehingga proses persidangan bisa digelar.

"Tim penyidik sedang menunggu terkait petunjuk dari JPU terkait berkas perkara yang kita kirimkan untuk dilakukan penelitian berkas perkara oleh penuntut umum," ucapnya.

Polisi masih mencari keberadaan dua wanita yang terlibat sebagai pemeran dalam film porno buatan sebuah rumah produksi di Jakarta Selatan.

Kedua pemeran wanita tersebut hingga saat ini masih belum dimintai keterangan oleh penyidik. 

Sebab, surat panggilan yang dilayangkan ternyata salah alamat dan dikembalikan ke penyidik oleh pihak ekspedisi.

"Belum ditemukan alamat atau alamatnya tidak ditemukan, saat ini masih memprofiling terkait dengan alamat yang dimaksud. Karena beberapa informasi yang kita dapatkan alamat tersebut tidak ditemukan yang bersangkutan," ujarnya.

Pemeriksaan terhadap pemeran ini perlu dilakukan oleh penyidik untuk melihat seberapa jauh keterlibatan mereka dalam proses produksi film porno.

Termasuk, untuk mendalami apakah ada pelanggaran terhadap UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dilakukan oleh para pemeran.

Ade menyebut pihaknya terus melakukan profiling untuk mencari alamat dan menemukan keberadaan dua talent wanita tersebut.

"Terus akan kita lakukan pencarian, beberapa informasi dan data sudah kita dapatkan nanti kita update ketika sudah mendapatkan alamatnya kita akan kirimkan kembali surat panggilan ulang terhadap yang bersangkutan," ujarnya.

Sebelumnya membongkar kegiatan rumah produksi yang membuat film porno di wilayah Jakarta Selatan.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka. 

Salah satunya adalah I yang berperan sebagai sutradara, admin, pemilik dan yang menguasai website serta produser dari film-film yang diunggah di tiga situs tersebut.

Terbaru, polisi telah memeriksa 12 dari 16 pemeran yang terlibat dalam pembuatan film porno tersebut pada Selasa (19/9).

Mereka yang hadir di antaranya adalah Virly Virginia, Meli3gp, Chaca Novita, Zafira Zun, Fatra Ardianata, hingga Ujang Ronda.

Read More

Pangkoarmada II Laksanakan Tatap Muka Dengan Prajurit Lantamal VIII Manado

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., M.Tr.Opsla., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Ny. Peni Yayan Sofiyan, melaksanakan tatap muka dengan seluruh Prajurit dan PNS jajaran Lantamal VIII serta anggota Jalasenastri Cabang VIII Daerah Jalasenastri Armada II dan diikuti secara Vicon oleh Para Danlanal dan anggota Jalasenastri Jajaran Lantamal VIII Manado, yang berlangsung di Gedung Graha Yos Sudarso Mako Lantamal VIII, Manado. Jumat (22/09).

Dalam sambutannya Pangkoarmada II menyampaikan, kita hidup dalam era ketidakpastian dan perubahan yang dinamis dan cepat dengan perkembangan/tranformasi teknologi digital, sehingga berdampak positif dan negatif bagi kehidupan prajurit dan keluarga. 

“Fenomena tranformasi teknologi digital negatif berupa efek sosial, sehingga terjadi keterbukaan informasi kepada masyarakat dunia, antara lain flexsing oleh pejabat dan keluarga menyebabkan kerugian untuk itu diperlukan hidup sederhana," ujarnya.

Penugasan personel saat ini di Lantamal VIII agar disyukuri karena negara melalui dinas/TNI AL masih memberikan kepercayaan dan jabatan kepada personel, sehingga dapat membina kebersamaan dan keharmonisan keluarga, disamping itu juga kesuksesan suami berkat dukungan keluarga. 

“Bangun sinergitas dengan Pemerintah Daerah, satuan samping TNI Polri dan instansi lainnya serta masyarakat Sulawesi Utara," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, S.A.P.,CHRMP., didampingi Ketua Korcab VIII DJA II Ny. Henny Nouldy Tangka, Wadan Lantamal VIII Kolonel Marinir Mikaryo Widodo, Pejabat Utama Lantamal VIII, serta para Komandan Lanal jajaran Lantamal VIII.

Read More

PDIP Tunggu Surat Bawaslu soal Kepala Daerah Ajak Dukung Ganjar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masih menunggu surat Bawaslu soal dugaan pelanggaran usai kepala daerah partai tersebut menyampaikan ajakan terbuka mendukung bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini partainya tak melakukan pelanggaran dalam kasus tersebut. 

Sebab, ajakan itu disampaikan di luar masa kampanye yang belum berlangsung. Namun, pihaknya akan tetap mengikuti keputusan Bawaslu.

"Sosialisasi kan boleh pakai kepala daerah. Oleh sebab itu kami menunggu surat dari Bawaslu seperti apa nanti akan kita pelajari," kata Djarot si kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/9).

Dia membenarkan ajakan kepala daerah mendukung Ganjar merupakan instruksi partai. Namun, pihaknya menganggap hal itu bukan sebuah pelanggaran.

Djarot menegaskan PDIP merupakan partai yang taat terhadap aturan. Dia memastikan akan menarik instruksi tersebut jika memang dilarang.

"PDIP itu partai yang taat dengan aturan, taat asas jadi nanti kita lihat dulu suratnya dari Bawaslu. Kalau emang enggak boleh enggak apa-apa, ya enggak boleh," kata dia.

Sebelumnya akun media sosial X (dulu Twitter) milik PDIP mengunggah video yang menampilkan sejumlah kepala daerah yang juga kader partai itu untuk mengajak masyarakat memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden pada pemungutan suara 14 Februari 2024.

Video itu menampilkan Gibran Rakabuming dan pada kepala daerah lain yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Bupati Grobogan Sri Sumarni, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Bawaslu kemudian meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memberi pembinaan kepada sejumlah kepala daerah yang muncul di video tersebut. 

Permintaan itu disampaikan sebab Bawaslu belum bisa menjatuhkan sanksi.

Read More

Cegah Perkawinan Dini, Wali Kota Eri MoU dengan Pengadilan Agama dan Kemenag Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan Penandatanganan MoU/Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya, dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kota Pahlawan, Jumat (22/9).

“Karena salah satu faktor tertinggi adanya stunting atau kematian ibu dan anak adalah pernikahan dini. Akhirnya kami (pemkot) berdiskusi dengan Pengadilan Agama dan Kemenag karena ini adalah tujuan negara untuk mengurangi kematian ibu dan anak, juga mengurangi stunting,” kata Wali Kota Eri di Ruang Sidang Walikota.

Dengan adanya MoU tersebut, Wali Kota Eri meyakini di tahun 2024 akan tercapai zero pernikahan dini. 

Hal ini dimulai di tingkat kelurahan dengan tidak memberikan surat keterangan belum menikah (N1) kepada pasangan yang usianya belum ideal menikah. 

Selain itu, MoU tersebut juga mengatur kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun telah berpisah dengan istrinya.

“Salah satunya yang kita atur adalah seorang suami yang berpisah dengan istrinya memiliki kewajiban menafkahi selama 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak menafkahi atau lari maka semua adminduknya kita blokir. Ini sebagai pertanggungjawaban bahwa perpisahan tidak boleh mengorbankan putra-putrinya,” tegasnya.

Melalui penandatanganan Mou itu, Pemkot Surabaya, Pengadilan Agama, dan Kemenag Surabaya menargetkan tidak ada lagi pernikahan dini di Kota Pahlawan. 

Pencegahan tersebut juga dilakukan melalui layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) milik pemkot, bahkan Pengadilan Agama dan Kemenag Surabaya juga dilibatkan dalam pemberian arahan serta fatwa sebagai bagian dari edukasi pencegahan pernikahan dini dan perceraian.

“Tentunya sosialisasi dan edukasi akan melibatkan Puspaga, Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), PKK, Kader Surabaya Hebat (KSH), dan Forum Anak Surabaya (FAS). Karenanya saya berharap kepada seluruh orang tua di Kota Surabaya bisa menjaga ketahanan keluarga serta mendidik anak-anaknya. Dan turut berperan serta dalam upaya mencegah pernikahan dini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kota Surabaya Samarul Falah mengatakan, pihaknya bersama Pemkot Surabaya dan Kemenag Surabaya ingin melakukan upaya pencegahan perkawinan anak agar di Kota Pahlawan bisa tercapai zero pernikahan dini. 

“Kami bersama-sama berupaya mencegah pernikahan dini. Saya yakin tahun 2024 di Kota Surabaya zero pernikahan dini karena dasarnya sudah jelas, baik dari aturan Perwali maupun Kemenag,” pungkasnya. 

Read More

Optimalkan Pembinaan Warga Binaan, Kemenkumham Jatim Gandeng BLK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur tak mau setengah-setengah dalam melakukan pembinaan kemandirian untuk warga binaan. 

Instansi yang dipimpin Saefur Rochim itu menginstruksikan jajarannya untuk menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK).

"Tujuannya agar pembinaan lebih optimal karena instrukturnya adalah ahli yang tersertifikasi," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Saefur Rochim, Kamis (21/9/2023).

Menurut Rochim, dengan menggandeng BLK, ilmu praktis yang diberikan akan lebih tepat guna.

"Karena kami harap warga binaan nanti bisa mendapatkan sertifikat keahlian dari BLK yang diajak bekerjasama," urai Rochim.

Rochim mencontohkan, salah satu lapas yang mulai bergerak adalah Lapas Ngawi. Lapas yang dipimpin Gowim Mahali itu menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) Madiun.

"Kami sudah bergerak dengan mulai menjajaki program pelatihan bersertifikat bagi warga binaan kami," ujar Gowim.

Langkah ini, lanjut Gowim, akan segera ditindaklanjuti dengan MoU dan perjanjian kerjasama. Sehingga kegiatan bisa berkelanjutan dengan sasaran yang tepat.

"Pihak BLK nantinya akan memberikan fasilitas guna mendukung kegiatan pelatihan, tentunya ini menjadi simbiosis mutualisme yang baik," terangnya.

Selain itu, pihak BLK juga akan menyediakan instruktur, materi, dan sertifikat tanda tamat pelatihan. Sehingga menjadi nilai lebih untuk warga binaan ketika bebas nantinya.

“Mengingat nantinya sebagai bekal warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial ke masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri,” tutupnya.

Read More

Pangkoarmada II Ikuti Opening Ceremony Kasal Cup Water Sport Competition Tahun 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal VIII) Manado menggelar Kasal Cup Water Sport Competition Tahun 2023, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., bersama Ketua Umum Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Peni Yayan Sofiyan hadir dalam pembukaan Kasal Cup Tahun 2023, bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado.

Kompetisi olahraga air tahun ini dihadiri pejabat teras Mabes TNI AL, Pangkotama dan Komandan Satuan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dalam hal ini diwakili oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.

Dalam sambutan Kepala Staf Angkatan Laut yang dibacakan oleh Wakasal menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui pembinaan potensi maritim dengan pendekatan berbasis masyarakat dan penerapan tugas yang telah diamanatkan tersebut diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, disamping berperan sebagai venue bagi atlet untuk memperoleh wadah pembinaan dalam meningkatkan keterampilan kejuaraan olahraga air, juga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi daerah dan daya tarik kejuaraan bagi masyarakat dari berbagai kalangan juga dapat menarik pengunjung serta wisatawan yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Sementara itu, Wakasal mengatakan ini merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih TNI AL kepada Pemprov Sulut. 

“Kegiatan ini juga dalam memeriahkan HUT Provinsi, HUT Angkatan Laut dan HUT TNI,” ungkapnya. 

Menurutnya, Provinsi Sulut ini sangat indah sekali. Banyak perubahan yang terjadi dan destinasi wisatanya sangat bagus.

Read More

Sniper Tim Damai Cartenz Tembak Anggota KKB, 1 Tewas

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penembak runduk (sniper) Satgas Damai Cartenz menembak mati satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Ananias Ati Mimin, di Kota Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno mengatakan anggota KKB tersebut ditembak ketika tengah menyerang pesawat sipil yang melintas.

"Tim sniper kami berhasil menembak mati salah satu KKB, yang kami tembak dari jarak 800 meter saat mereka melakukan penembakan terhadap pesawat yang melintas di ketinggian Oksibil," kata Bayu dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9).

Bayu pun mengklaim aksi tim sniper tersebut turut melukai sejumlah anggota KKB lain.

"Terlihat dari teropong kami bahwa beberapa KKB terluka akibat tembakan dari Tim Sniper kami." ujar Bayu.

Bayu menjelaskan nama anggota KKB yang diklaim tewas terkena timah panas itu bernama Ricky Sasaka. 

Namun, jasad Ricky tak berhasil diamankan aparat gabungan lantaran telah dibawa oleh anggota KKB lain.

"Nama pasukan yang ditembak aparat itu Ricky Sasaka, info terakhir sudah mati. Ini adalah informasi yang kami peroleh dari sumber kami di lapangan." jelas Bayu.

"Sayangnya, Jenazah korban dan senjata anggota KKB tersebut berhasil dibawa lari oleh kawan-kawannya masuk ke dalam hutan saat pasukan Satgas Damai Cartenz melakukan pengejaran dan penyisiran," imbuhnya.

Sebelumnya, KKB pimpinan Ananias Ati Mimin ini dilaporkan membakar rumah dinas DPRD dan kios warga di Distrik Sembrakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu (20/9).

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Johanis Parinussa mengatakan aksi pembakaran tersebut adalah bentuk penolakan terhadap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah tersebut.

"Bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan agar perekonomian di wilayah Pegunungan Bintang tidak berjalan. TNI Polri akan bertindak tegas dengan penegakan hukum terhadap aksi KKB," kata Johanis dalam keterangan tertulis (21/9).

Read More