Perizinan Tak Sesuai Peruntukan, Komisi B Minta Pemkot Surabaya Tertibkan Blackhole KTV

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Kota Surabaya yang membidangi perizinan mendesak kepada Pemerintah kota (Pemkot) untuk segela melakukan penertiban kepada Rumah Hiburan Umum (RHU) Blackhole KTV yang berada di landmark mall Jalan Mayjend Yono Koeswoyo Surabaya Barat.

Menyusul belum terpenuhinya syarat-syarat perizinan dasar dari rumah karoeke tersebut yang terungkap saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi B pada Jumat (06/10/2023) Siang.

"Ternyata masih ada syarat perizinan dasar yang belum dipenuhi oleh RHU ini. Salah satunya tadi diungkap dalam rapat yakni Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan IMB yang tidak sesuai dengan peruntukamnya," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno seusai rapat dengar pendapat.

Anas menambahkan bahwa dalam IMB yang dimiliki oleh pengelola adalah peruntukannya untuk apartemen dan hotel.

Oleh karena itu sambung Anas, pihaknya mendesak agar pihak pengelola untukmenghentikan  kegiatannya  dan melengkapi administrasi perizinan terlebih dahulu.

"Untuk sementara kami meminta agar pihal pengelola menhentikan dulu sementara aktivitasnya dan segera melengkapi administrasi perizinannya. Perizinan di kota Surabaya ini sudah mudah maka, tolong dilengkapi dahulu," sambungnya.

Selain itu, Anas juga meminta Pemkot untuk lebih intens dalam pengawasan perizinan di kota Surabaya agar hal-hal dasar seperti ini tidak sering terjadi.

"Berdasarkan temuan komisi B selama selalu lemah dalam pengawasan perizinan," tegas Anas. 

Sementara itu, pihak pengelola Blackhole KTV mengaku keberatan jika harus menghentikan aktivitasnya lantaran berkaitan dengan masalah para pekerja.

"Kami keberatan jika harus menghentikan aktivitas kami karena, ada pekerja yang akan kehilangan pekerjaan," kata legal corporate BlackHole, Sudirman Sidabuke.

Read More

Pasca insiden maut, Keberadaan Blackhole KTV Disoal DPRD Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pasca kasus penganiayaan oleh pengunjung Blackhole KTV, terhadap teman wanitanya yang berujung pada kematian.

RDP itu, untuk mengusut perijinan tempat hiburan yang berada dikawasan Lenmarc apartemen tersebut.

Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mengatakan dari RDP diketahui kalau ada beberapa komponen perijinan yang belum dilengkapi dan tidak sesuai peruntukan.

"Seperti ijin SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) yang tidak ada. Kemudian IMB (Ijin Mendirikaan Bangunan) tidak sesuai peruntukan," terangnya, Jum'at (6/10).

Lebih lanjut Anas mengatakan IMB yang dimiliki peruntukkannya ruko (rumah toko), apartemen, dan hotel. Padahal usahanya jenis hiburan.

"Karenanya Komisi B merekomendasikan supaya Blackhole tutup sementara sampai komponen perijiannya lengkap," tegasnya.

Menurut legislator Fraksi PDIP tersebut, Pemkot Surabaya saat ini telah memberikan perijinan yang mudah dan cepat.

"Jadi silahkan pihak Blackhole KTV segera melengkapi ijinnya," imbuh Anas.

Anas mengingatkan kepad dinas terkait Pemkot Surabaya agar serius mencermati kelengkapan ijin tempat-tempat usaha, pasca kasus Blackhole.

Selain itu Anas Karno juga mengingatkan kepada para pengelola tempat hiburan, supaya lebih serius memperhatikan antisipasi terhadap resiko keamanan.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi B Lutfiah.

"Karena rentan terhadap resiko keamanan, kita meminta agar pengelola hiburan memperhatikannya," jelasnya.

Sementara itu legal corporate Blackhole KTV, Sudiman Sidabuke mengatakan setelah sekian tahun Blackhole KTV beroperasional tidak pernah menerima teguran maupun peringatan dari pihak manapun.

"Sekarang kalau diketahui ijin kami sebagai tempat hiburan tidak lengkap, kemudian kami disuruh tutup, kami tentunya keberatan. Apakah selama ini ada yang kita langgar. Kita tidak pernah diperingatkan, kita tidak pernah diberitahu," jelasnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Sudiman justru menyalahkan Pemkot Surabaya yang tidak pernah melakukan teguran maupun pemberitahuan. 

"Kita akan memenuhi semua aturan," pungkasnya.

Read More

Antisipasi Balap Liar, Pemkot Surabaya Gandeng IMI Wadahi Anak-anak Muda Manfaatkan Sirkuit GBT

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk berkolaborasi bersama dalam upaya mencegah aksi balap liar di Kota Pahlawan. 

Sebab, aksi balap liar itu menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas maupun ketentraman masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang IMI Kota Surabaya masa bakti 2022 - 2025. 

Pelantikan tersebut berlangsung di Graha Sawunggaling Kantor Pemerintah Kota Surabaya, Jumat (6/10).

"Dengan dilantiknya IMI Surabaya, saya berharap Sirkuit GBT (Gelora Bung Tomo) itu bisa dimanfaatkan maksimal oleh seluruh warga Surabaya, khususnya para pecinta otomotif," kata Wali Kota Eri usai acara pelantikan.

Lebih dari itu, Wali Kota Eri juga menginginkan Sirkuit GBT bisa menjadi wadah untuk memunculkan talenta-talenta muda dalam dunia otomotif. 

Karena itu, ia mengajak kolaborasi IMI Surabaya untuk mewadahi anak-anak muda dalam memanfaatkan Sirkuit GBT.

"Saya berharap Sirkuit GBT ini bisa dimanfaatkan menjadi tempat yang luar biasa, insyaallah kita akan support. Jadikan sirkuit ini menjadi sirkuit yang bisa memunculkan talenta-talenta muda," katanya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga mengungkapkan, sebelumnya Ketua IMI Surabaya Rinto Ari Rakhmanto mengaku berencana mengadakan sejumlah kegiatan terkait otomotif. Sejumlah event itu akan digelar di Sirkuit GBT.

"Tadi Mas Rinto juga akan mengadakan kegiatan - kegiatan yang bisa memanfaatkan dari Sirkuit GBT Surabaya," tegas orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini.

Di sisi lain, Wali Kota Eri mengaku telah berkoordinasi dengan Kasatlantas Polrestabes Surabaya terkait aksi balap liar di Kota Pahlawan. 

Nah, untuk menekan aksi balap liar, Pemkot Surabaya akan mewadahi anak-anak tersebut agar dapat menggunakan Sirkuit GBT.

"Kami sudah koordinasi dengan Kasatlantas, anak-anak balapan nanti bisa di Sirkuit (GBT) meski motornya protolan. Sehingga kita bisa mengurangi balapan liar di jalan dan menjaga keselamatan para pengguna jalan," harapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua IMI Kota Surabaya, Rinto Ari Rakhmanto menyatakan, setelah resmi dilantik, maka IMI Surabaya siap berkolaborasi dengan pemerintah kota dan Forkopimda dalam berbagai hal.

"Satu untuk pembinaan atlet, kemudian pembinaan klub, kemudian mencoba mewadahi teman-teman yang mau prestasi ataupun hobi. Jadi kita tidak hanya melulu mengejar prestasi, tapi teman-teman klub itu kan komunitas lebih banyak, kita akan coba mewadahi itu," kata Rinto.

Di samping pembinaan kepada para atlet dan komunitas, Rinto juga menyatakan, bahwa IMI Surabaya siap untuk berkolaborasi dengan dan kepolisian dalam upaya mencegah aksi balap liar.

Menurutnya, aksi balap liar itu terjadi karena anak-anak muda membutuhkan wadah atau tempat untuk menyalurkan bakat di bidang balap.

"Maka kita akan bersinergi dengan mereka, baik dengan bengkel maupun teman-teman di sekolah untuk sama-sama bisa mengarahkan dan memberikan tempat di GBT," pungkasnya.

Read More

Cegah Kasus Trafficking hingga Prostitusi, Pemkot Surabaya Libatkan Partisipasi Publik Melalui Forum Puspa Srikandi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membentuk sekaligus mengukuhkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Srikandi Surabaya. Acara pengukuhan forum tersebut berlangsung di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Kamis (5/10/2023).

Pembentukan Forum Puspa tersebut, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mensejahterakan perempuan dan melindungi anak di Kota Pahlawan. 

Karenanya, dalam semua forum tersebut, pemkot melibatkan seluruh unsur yang ada di Kota Pahlawan. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa pengukuhan Forum Puspa Srikandi sesuai dengan instruksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). 

Dimana salah satu tugasnya adalah menciptakan kesejahteraan dan perlindungan kepada perempuan dan anak.

"Sehingga Pemkot Surabaya tidak hanya sendiri di dalam forum itu, mulai dari perguruan tinggi, perusahaan dan ahli, kita ikutkan semuanya. Sehingga apapun itu adalah untuk menjaga atau melindungi perempuan dan anak," kata Wali Kota Eri ditemui usai acara pengukuhan.

Misalnya, Wali Kota Eri Cahyadi mencontohkan, seperti dalam lingkup perusahaan. 

Maka setiap perusahaan tersebut, harus menyediakan tempat yang ramah bagi ibu menyusui maupun khusus untuk perempuan.

"Karena itu kita juga menggandeng KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) dan Kementerian Agama (Kemenag). Salah satunya adalah untuk mencegah pernikahan dini, itu kita lakukan," ujarnya.

Makanya dalam momen tersebut, Wali Kota Eri sekaligus meminta keikhlasan seluruh unsur yang terlibat dalam Forum Puspa Srikandi Surabaya. 

Sebab, tujuan utama Forum Puspa dibentuk adalah untuk membantu warga Surabaya dalam menciptakan kesejahteraan.

"Karena warga Surabaya ini banyak, tidak mungkin kalau pemerintahnya sendiri. Tapi dengan Forum Puspa Srikandi Surabaya ini kita bisa memberikan perlindungan serta kesejahteraan kepada perempuan dan anak," jelasnya.

Selain mengukuhkan Forum Puspa Srikandi, dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri sekaligus launching Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP PPAK). Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak sekaligus penguatan ketahanan keluarga.

"Jadi mulai dari bullying sekolah atau kekerasan apapun terhadap anak itu bisa disampaikan ke sini semuanya. Dan ini kami akan masuk menjadi bagian dari PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)," bebernya.

Sistem berbasis website SIAP PPAK tersebut, juga terintegrasi dengan SSW Alfa, E-Health dan Aplikasi Wargaku. Layanan ini bisa diakses gratis oleh seluruh warga Kota Surabaya melalui https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id.

"Jadi kalau ada yang ingin melakukan konseling bisa mendaftar melalui aplikasi ini (SIAP PPAK) dan konselornya bisa dipilih. Kalau ternyata dari konselor itu dibutuhkan yang lebih, maka kita akan masukkan konseling yang profesional," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Ida Widayanti menyampaikan, Forum Puspa Srikandi dibentuk sebagai amanah dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Dan telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Surabaya No. 100.3.3.3/ 208/436.1.2 Tahun 2023 pada tanggal 7 Juni 2023, dengan nama Srikandi," kata Ida Widayati.

Menurut dia, pembentukan Forum Puspa ini salah satunya adalah sebagai wadah partisipasi publik untuk menyamakan persepsi dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak. 

Sejumlah permasalahan itu, mulai dari trafficking, kekerasan, prostitusi, pernikahan usia anak, putus sekolah, eksploitasi dan sebagainya.

"Anggota dari Forum Puspa ini adalah para ibu-ibu pemerhati perempuan dan anak, berbagai organisasi wanita, media, dunia kesehatan, akademisi, forum anak hingga unsur dunia usaha yang terbagi dalam dua bidang. Yakni, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Bersama UNAIR Terjunkan 506 Mahasiswa ke 153 Kelurahan Tuntaskan Stunting

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Mohammad Nasih, melepas 506 mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) UNAIR yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di Kota Surabaya. Pelepasan tersebut digelar di Gedung ASEEC Kampus B UNAIR, Kamis (5/10/2023) siang. 

KKN kali ini, merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Belajar Komunitas Tematik Kampung Emas Madani 2.0 tahun 2023. 

Program tersebut, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Perguruan Tinggi (PT) melakukan pencegahan dan penanganan stunting terpadu melalui upaya konvergensi, intervensi gizi sensitif, dan spesifik. 

Dalam program tersebut, ratusan mahasiswa FK UNAIR tidak hanya berupaya melakukan penurunan dan pencegahan stunting, akan tetapi juga melakukan program pengabdian masyarakat lainnya. 

Mulai dari edukasi soal pernikahan dini hingga pencegahan kematian ibu dan anak. 

Wali Kota Eri Cahyadi dalam kesempatan ini mengatakan, mahasiswa di setiap perguruan tinggi, khususnya di wilayah Kota Surabaya, memiliki kekuatan dan kontribusi yang luar biasa dalam sebuah pembangunan kota. 

Maka dari itu, pada hari ini, ia mengajak para mahasiswa untuk turun bersama jajaran pemkot menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. 

"Ketika perguruan tinggi itu hadir di tengah pemerintah, memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat dengan semangat mahasiswanya, maka akan selesai permasalahan itu," kata Wali Kota Eri Cahyadi, saat sambutan di Gedung ASEEC UNAIR. 

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri turut mengucapkan terima kasih kepada para Guru Besar UNAIR yang hadir di dalam Gedung ASEEC. 

Menurutnya, tanpa ada bantuan para guru besar tersebut stunting di Kota Surabaya tak akan bisa turun drastis seperti saat ini.

Seperti diketahui, di tahun 2021 prevalensi stunting di Kota Surabaya mencapai 28,9 persen (6.722 kasus), kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,8 persen (923 kasus). 

Tak hanya berhenti di situ, jajaran Pemkot Surabaya bersama Forkopimda, perguruan tinggi, dan stakeholder terus berjibaku mengentaskan stunting. 

Akhirnya, pada akhir September 2023 lalu stunting di Kota Pahlawan terus menurun menjadi 529 kasus. 

"Tanpa ada campur tangan dingin dari pak rektor dan para guru besar serta perguruan tinggi yang ada di Surabaya, menjadikan 4,8 persen, stunting Kota Surabaya terendah di Indonesia. Ini menunjukkan apa? Bahwa pemerintah kota tidak pernah sendiri," ucap Wali Kota Eri. 

Wali Kota Eri optimis, para mahasiswa yang digerakkan bersama pada hari ini, dapat mewujudkan Surabaya zero stunting. 

Bukan hanya itu, diharapkan juga para mahasiswa dan seluruh perguruan tinggi di Kota Surabaya bisa berkontribusi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju Generasi Emas di tahun 2045. 

"Karena itu saya yakin, insyaallah dengan pelepasan Belajar Komunitas Tematik Kampung Emas Madani, maka tujuan negara untuk mengentas kemiskinan, pengangguran, stunting, mengurangi kematian ibu dan anak, meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan meningkatkan ekonomi akan terwujud," harapnya. 

Di samping itu, Rektor UNAIR Mohammad Nasih mengatakan, para mahasiswa FK UNAIR yang mengikuti program tersebut dapat memberikan kontribusi dan hasil yang terbaik untuk masyarakat dan negara. 

Nasih juga ingin, kegiatan yang dijalan oleh para mahasiswa FK UNAIR nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Kami berkomitmen, kalau anda nanti memberikan yang terbaik untuk warga Kota Surabaya di tempat anda semua mengikuti penmas (pendidikan masyarakat), dan bisa menuliskan laporannya dengan baik pula, maka 5 SKS kita tambah paling tidak bisa menjadi pengganti skripsi," kata Nasih. 

Nasih menerangkan, masalah stunting bukan hanya sekadar soal makanan bergizi, akan tetapi ada banyak banyak hal lain yang mempengaruhi itu. 

Contoh, seperti gaya hidup hingga perilaku masyarakat juga berdampak dengan hal tersebut. 

"Stunting teratasi, lalu gaya hidupnya terdongkrak maka akan timbul obesitas, itu menjadi masalah baru, sehingga perilaku masyarakat juga harus diedukasi sebaik-baiknya. Tak hanya stunting, tapi diharapkan bisa mengedukasi remaja agar terhindar dari pernikahan dini. Maka dari itu diharapkan bisa mengedukasi soal pentingnya sekolah atau kuliah," tuturnya.

Nasih mengingatkan para mahasiswa untuk turut serta menjaga nama baik Kota Surabaya dan UNAIR. 

Bila ada mahasiswa yang mencoreng nama baik Kota Surabaya dan UNAIR, maka ia tak segan melakukan tindak tegas. 

"Jangan malu-maluin UNAIR, kalau sampai nanti ketika proses kegiatan ini berjalan, kemudian ada video viral yang berpotensi men-downgrade UNAIR, entah karena bullying atau semacamnya, langsung akan kita drop out yang bersangkutan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina menambahkan, kegiatan Belajar Bersama Komunitas Tematik Kampung Emas Madani 2.0 akan dilaksanakan mulai Oktober - Desember 2023. 

Para mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke 153 kelurahan di Kota Surabaya. 

Kegiatan ini kan melibatkan berbagai disiplin ilmu dari fakultas dan perguruan tinggi yang bergabung di dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Stunting Jawa Timur. Konsorsium ini terdiri dari berbagai perguruan tinggi, mulai UNAIR, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Dr. Soetomo, Universitas Brawijaya, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Jember (UNEJ), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Universitas Trunojoyo Madura (UTM), hingga Universitas Ciputra Surabaya. 

"Pelaksanaan program Kampung Emas Eliminasi Stunting ini adalah, sebagai upaya penurunan stunting di Kota Surabaya yang melibatkan mahasiswa S1 dalam program MBKM," imbuhnya.

Para mahasiswa akan menjalankan berbagai program di lapangan, antara lain adalah intervensi Gemerlap Pasca Salin (Gerakan Merencanakan KB pasca Persalinan) untuk meningkatkan cangkupan KB, dengan menyasar ibu hamil. Intervensi yang lainnya adalah, Laduni (Layanan Terpadu pra Nikah) yang bertujuan untuk menurunkan kasus anemia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau stunting sejak lahir dengan sasaran calon pengantin (catin). 

Intervensi yang ketiga yakni, Pandawa Lima (Pencegahan Pernikahan Dini Lewat Alim Ulama) atau mencegah terjadinya pernikahan dini. 

Selain itu juga ada program edukasi minat belajar ke jenjang perguruan tinggi untuk remaja santri dan santriwati, serta masih banyak intervensi lainnya. 

"Harapan kami kegiatan ini bisa berjalan lancar hingga akhir Desember 2023 mendatang," pungkasnya.

Read More

Kerjasama Tekan Inflasi Antar Daerah, Pemkot Surabaya MoU dengan Kabupaten Buru Selatan-Maluku

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan penandatanganan MoU/Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Indonesia  mengenai Jaringan Lintas Perkotaan di Ruang Sidang Walikota, Kamis (5/10/2023). 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi dan Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa sepakat untuk melakukan kerjasama antar daerah dalam upaya saling menekan laju inflasi di wilayahnya masing-masing. 

“Kami sudah sepakat dengan Ibu Bupati (Safitri Malik Soulisa), tim teknis akan menindaklanjuti dalam dua minggu lagi agar kami bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dari Buru Selatan dan apa yang dibutuhkan oleh Surabaya karena MoU harus segera dijalankan,” kata Wali Kota Eri.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Buru Selatan, 70 persen diantaranya diangkut dari Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya. 

Dengan demikian, Wali Kota Eri berharap Pemkot Surabaya dan Kabupaten Buru Selatan bisa saling melengkapi sehingga inflasi dapat teratasi dengan kerjasama antar daerah. 

Sebab, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mendapatkan harga terbaik sesuai dengan kebutuhan warganya. 

“Buru Selatan menghasilkan cengkeh, minyak kayu putih, dan kelapa. Ketika Surabaya membutuhkan kelapa bisa diambil dari Buru Selatan, begitu juga ketika Buru Selatan membutuhkan, kita penuhi dengan harga yang sesuai. Kesimpulannya adalah untuk mengurangi inflasi dan kemiskinan sehingga dari petani bisa langsung sampai ke konsumennya, tidak melewati beberapa pintu. Kita berkomitmen untuk itu,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta jararan Pemkot Surabaya karena telah menyambut baik kerjasama antar daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. 

Salah satunya adalah melalui sarana transportasi laut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yakni untuk mewujudkan program Buru Selatan Satu Harga yang merupakan terobosan dalam upaya meningkatkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi.

“Harapannya, kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terdistribusi dengan baik. Yang pasti kami melihat dari letak geografis, mudah-mudahan dengan adanya MoU, bentuk kesepakatan antar sesama pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” pungkasnya.

Read More

Permudah Transaksi Digital, Pemkot Mojokerto Gandeng Perusahaan Lokal

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Guna mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi transaksi pembayaran di Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto menjalin kerja sama dengan PT. Bimasakti Multi Sinergi, sebuah perusahaan lokal yang bergerak dalam industri financial technology (fintech).

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi berbagai bidang di antaranya implementasi kerja sama merchant aggregator QRIS, layanan virtual account, pelatihan untuk UMKM, pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta bidang lain sebagaimana perjanjian kerja sama yang nantinya akan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.

Ning Ita, sapaan akrab wali kota, berharap dengan adanya kerja sama ini nantinya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk warga Kota Mojokerto.

"Secara teknis sudah terkomunikasikan siapa saja yang akan bekerja sama dengan PT. Bimasakti terkait tugas dan tanggung jawab kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua sudah berproses dan semoga apa yang kita lakukan dapat membawa manfaat dan berkah untuk semuanya," tutur Ning Ita melalui rilis Humas Pemerintah Kota Mojokerto (5/10/2023). 

Dalam kesempatan ini Ibnu juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemkot Mojokerto kepada PT. Bimasakti Multi Sinergi dan anak-anak perusahaannya.

"Terima kasih atas kepercayaan Ibu Wali Kota beserta jajaran, ini merupakan amanah yang diberikan kepada kami dan akan kami laksanakan sebaik-baiknya," kata Ibnu.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, Ibnu berharap dapat memberikan manfaat bagi warga Kota Mojokerto. "Semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto. Kami juga berharap kerja sama ini bisa sukses dan dikembangkan di kabupaten/kota yang lain," harap Ibnu.

Sebagai informasi, kesepakatan bersama ini dilakukan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dengan Direktur Utama PT. Bimasakti Multi Sinergi, Ibnu Sunanto di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk 50, Kota Mojokerto pada Rabu, (4/10/2023).

Kesepakatan bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh masing-masing perangkat dengan masing-masing anak perusahaan dari PT. Bimasakti Multi Sinergi.

Read More

Meriahkan HUT Ke-78 TNI, Koarmada II Gelar Pertunjukan Wayang Kulit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2023, Koarmada II menggelar pertunjukan wayang kulit yang dihadiri langsung oleh Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., M.Tr.Opsla., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Ny. Peni Yayan Sofiyan, bertempat di Jl. Hang Tuah Koarmada II, Surabaya. Jumat (06/10).

Pagelaran wayang kulit kali ini menceritakan lakon Bimo Kidro. Dikisahkan sebagai seorang satria pandowo yang sedang bertugas, untuk menjaga Negara dan membangun Negara, dan dibawakan oleh Ki Bambang Tri Bawono sebagai Dalang yang diiringi tujuh orang sinden.

Pagelaran wayang kulit ini juga dilaksanakan secara virtual serentak di 78 wilayah se-Indonesia, dan terpusat di Plaza Mabes TNI yang dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. 

Pagelaran wayang kulit yang digelar ini merupakan bentuk kecintaan Panglima TNI, untuk terus melestarikan seni dan budaya bangsa Indonesia.

"Semoga acara pagelaran wayang kulit di malam hari ini dapat memberikan hiburan dan bisa juga menyatukan antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat di Indonesia, serta sebagai wujud kebersamaan TNI bersama rakyat," ungkap Panglima TNI.

Read More

Penyaluran BLT atau Modal Usaha Sesuai Permenkeu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Selain warga miskin, sasaran penerima bantuan dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) juga diterima buruh pabrik rokok. 

Namun pada intinya, bantuan DBHCT ini difokuskan pemkot untuk mengentas kemiskinan.

"Jadi selain untuk buruh pabrik rokok, juga diberikan kepada masyarakat miskin. Bentuk bantuan bisa berupa BLT dan bisa berupa peralatan atau modal usaha, sesuai Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) ada dua jenis itu," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin, Kamis (5/10).

Khusus untuk bantuan BLT, kemarinnya sudah disalurkan kepada buruh pabrik rokok sebanyak 3.745 orang. 

Selanjutnya, pada hari ini Pemkot menyalurkan BLT kepada keluarga miskin sebanyak 11.735 orang. 

"Jadi, total ada 15 ribu lebih warga penerima bantuan berupa BLT DBHCT," kata dia. 

Sedangkan khusus bantuan peralatan usaha, tahun 2023 ini ada sebanyak 826 usaha yang dibantu dari DBHCT. 

826 itu terdiri dari 13 jenis usaha yang bermacam-macam sesuai permintaan mereka, ada jahit, warung kopi, toko kelontong, cuci kendaraan, cucu AC dan berbagai jenis usaha lainnya. 

"Jadi, berdasarkan tagging yang bersedia melakukan usaha sebanyak 1.118 warga. Nah, yang dibantu melalui DBHCT sebanyak 826 usaha, lalu dibantu Bangga Surabaya Peduli dan BAZNAS Surabaya sebanyak 111 dan selebihnya sebanyak 181 kita usulkan ke Kemensos," tegasnya. 

Melalui berbagai cara ini, Anna berharap warga miskin Surabaya bisa merubah nasibnya dan bisa terbebas dari garis kemiskinan. 

Makanya, ia terus mendorong warga yang masih tergolong warga miskin untuk ikut dalam program ini supaya kemiskinan Surabaya semakin turun. 

"Insyaallah dengan cara ini kemiskinan Surabaya semakin turun," pungkasnya.

Seperti diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada warga yang berhak menerimanya. 

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT kepada buruh pabrik rokok sebanyak 3.745 warga. 

Kini, Wali Kota Eri melanjutkan penyaluran BLT itu kepada keluarga miskin Surabaya di Gedung Barunawati, Kamis (5/10/2023).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri memastikan pada tahun 2023 ini, Pemkot Surabaya menerima DBHCT dari pemerintah pusat sekitar Rp15 miliar. 

Dana itu disalurkan melalui BLT dan juga Bantuan Peralatan Usaha.

"Jadi ada yang kita gunakan BLT, ada yang kita gunakan untuk modal usaha atau bantuan peralatan usaha. Sebenarnya kan bantuan dari Kemensos itu bentuknya bisa BLT, PKH (Program Keluarga Harapan), modal usaha dan alat. Jadi sama kita juga bentuk bantuannya seperti itu," kata Wali Kota Eri seusai acara.

Ia menegaskan bahwa BLT dan bantuan modal atau peralatan usaha ini diberikan kepada warga miskin Surabaya yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos, sehingga yang belum tersentuh itu diberikan bantuan dari DBHCT ini. 

Namun, ia tidak ingin yang menerima BLT ini hanya selalu berharap BLT. 

"Kita data dan kita berikan bantuan modal, ada yang melalui program padat karya dan ada pula yang diberikan modal usaha, sehingga kita sesuaikan dengan keinginan mereka, makanya tadi ada yang minta jualan kopi keliling ada yang minta dibuatkan toko kelontong dan sebagainya," kata dia. 

Setelah diberikan bantuan modal atau peralatan usaha, mereka tidak lantas ditinggal, tapi dilatih dan didampingi serta dipantau terus menerus sampai dia keluar dari garis kemiskinan. 

"Kalau kita berikan BLT terus berarti kita tidak mendidik mereka dan mereka tidak akan pernah merubah dirinya, makanya kita pantau terus," ujarnya. 

Menurut dia, pemberian bantuan sarana usaha itu diberikan sebagaimana prinsip dan komitmen pemkot dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh sebabnya, DBHCT ini tidak hanya diberikan pemkot kepada masyarakat melalui BLT tapi juga sarana usaha.

"Karena kami pemerintah kota berprinsip dari dulu, tidak semuanya menerima BLT saja. Tapi bagaimana mereka bisa berusaha meningkatkan kehidupan warga itu apakah dengan modal usaha atau bantuan seperti mesin jahit dan lain-lain," pungkasnya.

Read More

Pangkoarmada II Terima Kendaraan Dinas TNI AL Dari Kasal

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebagai wujud nyata dari kebijakan dan komitmen kuat pemimpin TNI AL, dalam mewujudkan program perencanaan pembangunan Angkatan Laut tahun anggaran 2023, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., menerima Kendaraan Dinas (Randis) TNI Angkatan Laut dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, bertempat di Lapangan Denma Mabesal, Jakarta. Jumat (6/10).

Dalam kesempatan tersebut, Kasal membagikan randis sebanyak 173 kendaraan roda empat dan 100 unit kendaraan roda dua yang diserahkan kepada para Komandan KRI, Komandan Batalyon Marinir, Komandan Skuadron Penerbangan, Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) TNI AL, serta Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal).

Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa penyerahan kendaraan dinas ini, dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab prajurit, sehingga dapat terlaksana dengan lancar. 

Selain itu, Kasal juga menekankan agar kendaraan dinas yang telah diserahkan supaya dirawat dengan baik dan tidak disalahgunakan.

“Modernisasi kendaraan dinas ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional dan keberhasilan tugas satuan-satuan jajaran TNI AL dalam pengabdiannya kepada TNI, TNI AL, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kasal.

Menanggapi hal tersebut, Pangkoarmada II mengucapkan terima kasih kepada Kasal sebagai pemimpin TNI AL, yang telah peduli kepada prajuritnya dan satuan dengan menambah kendaraan operasional.

Read More

Emil Dardak : Digitalisasi Birokrasi Harus Sejalan dengan Proses Usaha

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menekankan pentingnya digitalisasi birokrasi agar sejalan dengan kebutuhan dan proses usaha. 

Utamanya terkait dengan kemudahan dan kecepatan perijinan bagi para pelaku usaha.

"Jadi digitalisasi ini tidak bisa seketika langsung tanpa memikirkan bussiness process," ujar Plt Gubernur Emil saat membuka Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) 2023 DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur di Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut disampaikan Emil Dardak panggilan akrabnya itu, digitalisasi bisa dilakukan dengan penyederhanaan proses di dalam birokrasi itu sendiri. Ketika percepatan sudah terjadi pada proses yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka sama halnya dengan proses lanjutan yang ada di balik meja. 

"Nyatanya kita sudah mempercepat interface kepada publik tanpa menyederhanakan proses di belakang meja," katanya.

Selain itu, Plt Gubernur Emil juga mengatakan, digitalisasi yang berdampak pada percepatan proses perijinan di masyarakat tidak semuanya serba online. Masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan analisa mendalam sebelum dilakukan persetujui.

"Tidak semua proses perijinan itu bisa dilakukan cepat seperti menutup mata, harus ada ruang diskresi karena tidak semua pertimbangan itu terejawantahkan secara hitam putih," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa, diskresi juga tidak boleh dengan alasan yang memiliki kesan tidak jelas atau abu abu. Penolakan yang dilakukan haru dapat dipertanggungjawabkan secara tegas.

"Alasan sebuah penolakan harus transparan, jelas, tegas dan adil pada semua itu yang penting. Tidak boleh tebang pilih," tegasnya.

Oleh sebab itu, melalui keberadaan Forum seperti yang digelar APERSI ini, dirinya berharap bisa mendapat banyak masukan atas kondisi riil yang terjadi di lapangan. Harapannya, bisa menjadi kritik yang membangun akan sistem birokrasi di Pemprov Jatim.

"Ini PR kita kedepan untuk bisa menciptakan sistem yang lebih bermartabat," pungkasnya.

Read More

Babinsa Kodim Tikung Distribusikan Air Bersih Untuk Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pendistribusian air bersih kian gencar dilakukan oleh Koramil di jajaran Kodim 0812/Lamongan. 

Penyaluran itu, dilakukan oleh Babinsa.

Seperti yang dilakukan oleh Sertu Nur Kosim, Babinsa Koramil Tikung di Desa Soko, Kecamatan Tikung. Jumat (06/10/2023).

Krisis air bersih yang melanda Desa itu, seakan menjadi perhatian tersendiri bagi Sertu Nur Kosim. 

Bahkan, bersama beberapa pihak terkait, dirinya berupaya mengatasi krisis tersebut.

“Kami merangkul pihak Desa untuk mencari solusi terkait krisis di Desa Soko,” ucapnya.

Setidaknya, kata dia, terdapat ribuan liter air bersih yang saat ini didistrubikan untuk masyarakat di Desa tersebut.

Ia berharap, adanya pendistribusian air bersih itu bisa mengatasi keluhan yang selama ini diraskan oleh warga di Desa Soko. 

“Semoga memberikan banyak manfaat," pungkasnya.

Read More