Senin, 23 Oktober 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) V, yang berlangsung di Lapangan Apel Yos Sudarso Mako Lantamal V Jln. Laksda M. Nasir no. 56 Surabaya, Senin (23/10).

Tampuk kepemimpinan Komandan Lantamal V diserahterimakan dari Laksma TNI Eko Wahyono, S.E., M,M., kepada Kolonel Marinir Joni Sulistiawan, S.H., M.Han., yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan (Wadan) Pasukan Marinir (Pasmar) I. Sedangkan untuk Laksma TNI Eko Wahyono, akan menempati jabatan baru sebagai Wadan Kodiklatal.

Pangkoarmada II mengatakan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V di bawah jajaran Koarmada II dan tentunya memiliki nilai strategis yang cukup tinggi, sehingga saya menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama Laksma TNI Eko Wahjono yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan berikutnya akan dijabat oleh Kolonel Marinir Joni Sulistiawan dan tentunya dengan dinamika penugasan yang begitu kompleks ini memerlukan energi dan kesiapan Pangkalan untuk mendukung tugas-tugas yang dibuat.

“Harapannya dengan adanya pejabat baru dapat melanjutkan apa yang sudah diraih dan dicapai oleh pejabat lama, sehingga tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan baik.”, pungkas Pangkoarmada II.

"Dinamika penugasan yang sangat tinggi dikarenakan letak geografis Surabaya yang cukup strategis, tentunya harus bisa menjaga ataupun dapat mengkolaborasikan seluruh kemampuan yang ada di internal, baik itu sumber daya manusia maupun kemampuan teknis lainnya yang dimiliki oleh Lantamal V.

Diakhir wawancaranya, Pangkoarmada II meminta kepada Danlantamal V untuk meningkatkan kolaborasi dengan instansi samping baik TNI, Polri, Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemprov Jatim, sehingga menimbulkan ataupun menciptakan iklim yang kondusif, harmonis, dan sinergi di wilayah kerjanya, dan semua tugas-tugas yang dibawa oleh Lantamal V dapat tercapai sebagai Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut," tegasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satpol PP Kota Surabaya mulai melakukan pembersihan sampah, setelah berhasil merelokasi 78 pedagang kaki lima (PKL) pantai Batu-Batu Kenjeran ke dalam Sentra Ikan Bulak (SIB). 

Pembersihan tersebut telah dimulai sejak 20 Oktober 2023.

Sebelumnya, 78 PKL yang berdagang di sekitar Pantai Batu-Batu Kenjeran berhasil dipindahkan ke dalam SIB. 

Mereka juga telah mengambil nomor undian untuk menentukan posisi stand berjualan. 

Penertiban, sekaligus pembersihan dilakukan guna menghilangkan kesan kumuh di sekitar area pantai, serta mempermudah masyarakat setempat maupun wisatawan dapat melihat keindahan pantai Kenjeran secara langsung. 

Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Kota Surabaya Irna Pawanti mengatakan bahwa proses pembersihan sampah sisa lapak PKL dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. 

“Penertiban ini juga bertujuan untuk menyelamatkan alam sekitaran pantai Kenjeran. Termasuk membersihkan tali yang terlilit di pohon,” kata Irna, Senin (23/10).

Para petugas membersihkan sampah dari sisa-sisa lapak pedagang, seperti kayu, tali-tali yang masih menggantung di pepohonan, dan sampah-sampah di sekitaran Pantai Batu-Batu.

“Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya pelestarian lingkungan di sepanjang Pantai Batu-Batu Kenjeran. Di sisi lain kami berharap para PKL bisa berdagang dengan lebih nyaman setelah di pindah di SIB,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Guna meningkatkan kemampuan Prajurit Satfib Koarmada II dalam melaksanakan Pemanduan Gelombang Pasukan Pendarat pada Operasi Amfibi, Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II melaksanakan Latihan Operasi Matra Laut yaitu Latihan Pengoperasian Sekoci Pendarat Pasukan Koarmada II, yang dipimpin langsung oleh Dansatfib Koarmada II Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., bertempat di Ruang Rapat Mako Satfib. Senin (23/10).

Pada kesempatan tersebut, Dansatfib Koarmada II menyampaikan dengan diadakannya latihan ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan tentang Pengoperasian Sekoci Pendarat Pasukan pada Prajurit Satfib serta meningkatkan kemampuan bagi Prajurit Divisi Pantai khususnya.

“Selain itu, latihan ini bertujuan agar peserta latihan dapat mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Pandu Gelombang dan pengendalian Sarana Pendarat Pasukan (SPP) pada GKK Lintas Permukaan karena tugas utama kita sebagai Prajurit Satfib adalah mendukung terlaksananya Operasi Amfibi,” ujarnya.

Latihan Pengoperasian SPP tersebut diikuti oleh seluruh Prajurit  Satfib Koarmada II dan berlangsung selama lima hari, yang dilaksanakan di tiga tempat yakni di Satfib Koarmada II, Divisi Pantai dan Kolam Basin Koarmada II.



KABARPROGRESIF.COM: (Pemalang) Para aktivis yang berasal dari Pemalang, Tegal dan Brebes, Jawa Tengah mendeklarasikan pendirian Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa di Padepokan Lintang Kemukus Paduraksa, Pemalang, Jawa Tengah, Minggu (22/10).

Dalam deklarasi yang dihadiri oleh aktivis buruh, petani, serta seniman itu, mereka menuntut negara untuk segera menuntaskan kasus penculikan aktivis pro demokrasi pada 1997/1998 serta kasus pelanggaran HAM lainnya. 

Para aktivis itu juga menyerukan jangan memilih calon presiden (capres) yang pernah terlibat dalam kasus penculikan pada pilpres 2024 mendatang.

Ketua FRD Pemalang-Tegal-Brebes, Andi Rustono menjelaskan, para aktivis atau mantan aktivis mestinya memiliki komitmen untuk mendukung penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu. 

Bukan sebaliknya, malah menjadi bagian dari mesin politik untuk mencuci dosa sejarah capres yang kembali muncul dalam pilpres 2024.

"Pendirian Forum Rakyat Demokratik untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa di Pemalang ini menjadi ikhtiar bersama untuk memperluas gerakan melawan lupa. Kami mengingatkan jangan pilih capres penculik serta mereka yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM di masa lalu. Rakyat tidak boleh melupakan sejarah kelam bangsa ini," ujar Andi Rustono di Pemalang, Minggu (22/10).

Berdasarkan catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), masih terdapat 13 orang yang belum kembali pulang hingga sekarang. 

Para aktivis itu dihilangkan paksa menjelang keruntuhan Orde Baru pada 1998. Di antara mereka terdapat empat aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), yakni Wiji Thukul, Petrus Bima Anugerah, Herman Hendrawan, dan Suyat. 

Sementara, Gilang ditemukan tewas di hutan Magetan pada 23 Mei 1998.

Andi mengingatkan, pada Oktober 2009, DPR RI pernah melansir empat rekomendasi untuk Presiden Rl terkait penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997/1998. 

Pertama, merekomendasikan Presiden Rl membentuk pengadilan HAM ad hoc. 

Kedua, merekomendasikan Presiden RI serta institusi pemerintah dan pihak terkait untuk mencari 13 aktivis yang masih hilang. 

Ketiga, merekomendasikan pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. 

Ke empat, merekomendasikan pemerintah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Saat ini, negara telah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. 

Termasuk di dalamnya, kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

Para aktivis, lanjut Andi Rustono, mestinya gigih mendorong penuntasan kasus-kasus kelam dalam sejarah ini. 

Tak cukup dengan penyelesaian non yudisial, tapi juga secara yudisial atau hukum.

"Jangan pernah menjadi bagian dari politik impunitas. Aktivis harus terus mendorong agar pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu diseret dan diadili di pengadilan," kata Andi.

Dalam kesempatan terpisah, aktivis FRD yang juga mantan Sekretaris Jenderal PRD, Petrus Hariyanto mengatakan, penuntasan kasus pelanggaran HAM akan sulit dilakukan jika negeri ini dipimpin oleh politisi yang justru pernah terlibat  penculikan serta kejahatan HAM di masa lalu.

Petrus juga menyesalkan, menjelang pilpres banyak bermunculan para bekas aktivis yang memberikan dukungan kepada capres yang pernah terlibat dalam kasus penculikan.

"Jangan lupa terhadap sejarah, terutama kasus penculikan.  Aktivis jangan menjadi bagian dari gerakan yang ingin melupakan kejahatan sejarah di masa lalu. Praktik ini hanya akan melanggengkan impunitas," ujar Petrus.

FRD, sebut Petrus, akan tetap melawan capres penculik, siapapun cawapres yang akan digandengnya. 

"Walaupun menggandeng putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan tetap kami lawan," tandas Petrus.

Untuk diketahui Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa pertama kali dideklarasikan di Kantor YLBHI, Jakarta pada 27 Juli 2023. 

Dimotori mantan aktivis PRD seperti Petrus Hari Hariyanto, Wilson, Anom Astika, Roso Suroso, Lilik HS dan kawan-kawan, FRD mengampanyekan  penuntasan kasus penghilangan paksa serta pelanggaran HAM lainnya di Tanah Air. 

Dalam gerakannya, selain menyerukan jangan memilih capres penculik, FRD juga menolak praktik politik yang menyuburkan tindak intoleransi di Indonesia. 

FRD pernah menghelat peringatan ulang tahun ke-60 penyair Wiji Thukul pada 23 Agustus silam. 

Digelar di Galeri Nasional, Jakarta, acara yang dihadiri ratusan orang itu mengabarkan bahwa Wiji Thukul dan kawan-kawan masih hilang dan tak kunjung kembali pulang.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bertempat di GOR Arcamanik Bandung Jawa Barat. Atlet Tarung Derajat Koarmada II Kld Keu Satriawan anggota Dismatbek Koarmada II mengikuti Babak Kualifikasi PON XXI/2024 cabang olahraga Tarung Derajat, yang berlangsung dari tanggal 18 s.d. 22 Oktober 2023 dan diikuti oleh 34 Provinsi se-Indonesia.

Dalam babak kualifikasi Kld Satriawan yang mewakili Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Jawa Timur berhasil meraih Juara III Kelas 49.1 - 52 Kg Tarung Putra dan berhasil meraih tiket ke PON XXI Aceh Sumut 2024.

Komandan Satuan Kapal Cepat (Dansatkat) Koarmada II Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto, M.Tr.Hanla., selaku pembina yanus Tarung Derajat Koarmada II melalui sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan yang diraih oleh Atlet Tarung Derajat Koarmada II merupakan hasil dari semangat latihan para atlet selama ini dan patut untuk diberikan apresiasi. 

Selain itu, Dansatkat Koarmada II juga menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., kepada seluruh prajurit Koarmada II agar terus mengasah kemampuan yang dimiliki untuk berkembang hingga dapat meraih prestasi yang membanggakan, serta dapat mencetak prestasi sebanyak mungkin.


Minggu, 22 Oktober 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) AH Thony dikukuhkan dan dilantik Jadi Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Ice Skating Indonesia (FISI) Jatim, Minggu (22/10). 

Pengukuhan dan pelantikan ini dilakukan oleh Ketua Umum FISI pusat Suzan Herawati, bertempat di Hotel Movenpick, Surabaya. 

AH Thony menyatakan pihaknya akan langsung tancap gas. FISI Jatim bakal menggeber sosialisasi untuk lebih mengenalkan dan mempopulerkan olahraga ice skating. 

"Kami menyadari olahraga ini masih tergolong baru di Indonesia. Karenanya, FISI Jatim akan gencar sosialisasi dan mengenalkannya ke publik," kata AH Thony.

Langkah dalam waktu dekat yakni mengenalkan ice skating ke sekolah-sekolah di Surabaya. 

Sasaran berikutnya adalah merambah ke beberapa daerah lain di Jatim, yakni Malang Raya, Madiun Raya dan wilayah Tapal Kuda. 

"Secara bertahap kita juga akan membentuk pengurus cabang FISI di kabupaten/kota di Jatim," lanjutnya. 

Pria yang juga wakil ketua DPRD Surabaya ini menjelaskan FISI Jatim memiliki komitmen di bidang olahraga. 

Selain  mencari bibit atlet ice skating, pihaknya juga akan melakukan pembinaan, sekaligus mencetak atlet berprestasi. 

Target jangka pendek, FISI Jatim akan mempersiapkan diri untuk mengantarkan atlet ice skating dari Jatim untuk tampil di eksebisi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 yang akan digelar di Sumatera Utara. 

Tak hanya itu, pihaknya juga menyiapkan atlet ice skating untuk berlaga di SEA games tahun 2025 mendatang. 

"Jadi kita tidak hanya ngomong kejuaraan nasional, kita juga bersiap untuk mengantarkan atlet ice skating Jatim untuk tampil di kejuaraan internasional," jelas dia. 

Terkait hal tersebut, AH Thony menerangkan FISI Jatim segera melakukan koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim. 

"Kita akan patuh pada arahan-arahan dari KONI Jatim," katanya kembali. 

Sementara itu, Ketua FISI Pusat Suzan Herawati menyatakan pelantikan pengurus provinsi FISI Jatim merupakan yang keenam di Indonesia. 

Berikutnya, FISI Pusat juga akan melantik pengurus provinsi FISI  Sumatera Utara. 

"Kami senang sekali bisa melantik pengurus provinsi FISI Jatim. Kami minta FISI Jatim segera melahirkan dan menyiapkan atlet untuk tampil di eksebisi PON XXI, sebelum kita tampil di Asean Winter Games dan SEA Games," ungkapnya. 

Ia menambahkan tidak ada target khusus untuk FISI Jatim. Karena FISI Jatim baru berdiri dan merintis. 

"Tapi kita akan support full, tidak hanya di Jatim tapi seluruh pengurus provinsi FISI di Indonesia," jabar Suzan. 

Sedangkan Ketua KONI Jatim M Nabil yang juga hadir dalam pengukuhan dan pelantikan pengurus provinsi FISI Jatim menyatakan olahraga ice skating menjadi energi baru. 

Ia berpesan agar pengurus segera mencari bibit atlet dan melakukan pembinaan. 

"Itu bisa dimulai dengan turun ke daerah-daerah. Bisa dimulai di kota-kota besar dulu. Dengan dedikasi dan kerja keras, insya Allah akan mendapatkan hasil memuaskan," pesannya. 

Ia yakin ice skating bisa berkembang pesat di Jatim. Bahkan olahraga ini bjsa menggabungkan sport tourism dan sport indutries. 

Nabil juga mengatakan apa yang dilakukan FISI sejalan dengan motto KONI Jatim, yakni "Dari Jawa Timur untuk Indonesia Menuju Prestasi Dunia".

"Segera koordinasi dengan KONI agar FISI bisa disahkan menjadi anggota KONI Jatim," pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama istrinya Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani, menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Minggu (22/10). 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri bersama istrinya Rini Indriyani tampak serasi mengenakan busana muslim serba putih. 

Upacara Peringatan Hari Santri 2023 yang pertama kali digelar di Kota Surabaya ini, juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bersama Ibu Negara Indonesia Iriana Joko Widodo. 

Tak hanya Presiden Joko Widodo beserta istri, ada pula Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dan para kyai serta ulama di seluruh Indonesia, khususnya Jatim. 

Di peringatan Hari Santri Nasional 2023, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, Kota Surabaya dan santri tak bisa dilepaskan satu sama lain. 

Karena dalam pembangunan kota ini, sejak zaman dahulu juga melibatkan santri yang ada di Kota Surabaya. 

"Jiwa Surabaya itu adalah jiwa santri. Karena itu lah selalu saya katakan dimana-mana, kalau Surabaya itu tidak bisa dilepaskan dari kata santri. Hari ini kita lihat sudah mulai terasa keguyubannya, ketenangannya, karena itu kita bangun terus," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri sedikit menceritakan sejarah perjuangan para kyai dan santri di Kota Pahlawan. Kala itu, kantor PBNU pertama kali ada di Jalan Bubutan Gang VI, yang sekarang menjadi kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). 

Pada saat itu, para kyai dan santri berkumpul di kantor tersebut untuk merencanakan strategi perlawanan kepada penjajah. 

Dia menjelaskan, kala itu negara sedang genting mempertahankan kemerdekaan dari serbuan penjajah, "Resolusi Jihad" pun dicetuskan oleh kya Hasyim Asy'ari bersama para kyai dan santri pada 22 Oktober 1945 di Kota Surabaya. 

Berawal dari itulah, sehingga pada hari ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. 

"Itu kantor PBNU pertama kali, berarti kyaine kumpul nang endi (kyainya berkumpul di mana), pada waktu perang? Ya di kantor PCNU itu. Maka, waktunya kita mengembalikan Kota Surabaya sebagai kota santri, tidak dilihat dari jumlah pondoknya akan tetapi dilihat dari jumlah umatnya, setiap manusia memiliki jiwa santri di Surabaya," paparnya. 

Di peringatan Hari Santri Nasional 2023, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Surabaya akan memberikan beasiswa kepada para santri yang ada di pondok maupun sekolah-sekolah. 

Dia menerangkan, pemkot bersama Baznas Kota Surabaya nantinya juga akan membantu untuk pengembangan pondok pesantren di Kota Surabaya.

"Kota ini tidak bisa lepas dari digitalisasi dan modernisasi. Akan tetapi, nanti bagaimana digitalisasi dan modernisasi ini digerakkan namun tetap ada batasan, kaidah, dan jiwa-jiwa santri," pungkasnya.

Sabtu, 21 Oktober 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Haries Purwoko kembali terpilih sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya setelah terpilih secara aklamasi dalam forum Musyawarah Cabang (Muscab) di Gedung Teater Balai Pemuda, Surabaya, Sabtu (21/10).

Selain Ketua, beberapa posisi lain juga tak berubah, di antaranya jabatan Sekretaris MPC PP Kota Surabaya yang masih dipercayakan kepada Baso Juherman, Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) yang diketuai oleh Samsurin, dan Ketua Komando Inti Mahatidana yang tetap dipegang oleh Wahyu Trihartanto. 

Sedangkan posisi bendahara, ada nama Hendri Lianto.

Menurut Haries, komposisi pengurus kali ini lebih lengkap, terutama di setiap bidang. 

“Hampir semua pengurus memiliki latarbelakang yang berbeda, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Semoga komposisi pengurus saat ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Surabaya,” tuturnya.

Haries menyampaikan, bahwa kepengurusan baru PP Kota Surabaya ini juga diharapkan mendukung program Pemerintah Kota Surabaya. 

“Kami ingin PP Kota Surabaya membantu mewujudkan program Pemkot Surabaya. Cotohnya, melalui penghijauan, edukasi, ketertiban, serta banyak lagi,” ujar Haries. 

Selain itu, Haries juga menginginkan kader-kader PP Surabaya lebih sejahtera. Tentu saja dengan membuka lapangan pekerjaan baru. 

Sehingga akan membawa kemajuan serta perkembangan MPC PP Kota Surabaya.

Seperti diketahui, ada beberapa program yang dianggap bisa menyejahterahkan kader-kader PP Kota Surabaya. 

Misalnya, pembangunan klinik yang dikelola oleh kader-kader PP di setiap PAC. 

“Bisa klinik kesehatan umum, klinik kecantikan dan klinik lain, mendirikan koperasi yang juga dikelola kader PP, serta banyak lapangan pekerjaan baru yang bisa mengakomodir kader-kader PP Surabaya,” terang Haries.

Haries pun berharap, pengurus baru MPC PP Kota Surabaya mengabdi untuk masyarakat dengan tulus dan ikhlas. 

“Saat ini, dengan keberhasilan yang dicapai PP Kota Surabaya, banyak orang yang ingin menjadi anggota PP,” terang Haries.

Sementara itu, Baso Juherman, menegaskan bahwa kader PP memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. 

Karena itu, ia meminta kader PP Kota Surabaya memahami hal itu. 

“PP Kota Surabaya selama ini telah melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga ke depan, PP bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi warga msayarakat,” pungkas Baso.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar salawat bersama di halaman Taman Surya, Jumat (27/10) mendatang. 

Salawat bersama itu digelar untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. 

Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Kota Surabaya Aziz Muslim mengatakan, dalam salawat bersama itu akan dihadiri oleh 100 lebih kyai dan habaib. 

Bahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga hadir. 

"Jadi nanti itu panggungnya panjang, banyak kyai dan habaib tumplek blek di sholawat bersama ini. Nah itu nanti yang bersalawat juga ada Habib Muhsin Al Hamid dari Tanggul, Jember," kata Aziz, Sabtu (21/10).

Tak hanya dihadiri oleh Habib Muhsin, salawat bersama itu nantinya juga akan dihadiri oleh Habib Najib Al Haddad dari Ampel, Kota Surabaya. 

Aziz berharap, pada tanggal 27 Oktober 2023 mendatang, masyarakat bisa hadir di halaman Balai Kota Surabaya. 

Aziz menyampaikan, Wali Kota Eri tak hanya menghadiri salawat bersama di tanggal 27 Oktober. 

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Surabaya itu juga bakalan menghadiri salawat bersama di Ruko Mutiara Dupak bersama alumni Pondok Pesantren Tebuireng.

"Jadi dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad tahun ini Pak Wali akan hadir di dua tempat. Tanggal 27 di Balai Kota, kedua tanggal 28 di Dupak," sampainya. 

Sementra itu, Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pondok Pesantren Tebuireng Saiful Bachri mengatakan, salawat bersama bertajuk "Surabaya Bersalawat" yang digelar pada 28 Oktober 2023 mendatang di Ruko Mutiara Dupak, bakal dihadiri oleh Wali Kota Eri Cahyadi. 

Tak hanya itu, Ikatan Alumni Pondok Pesantren Tebuireng juga akan menghadirkan munsyid asal Mesir, Mustofa Atef. 

"Dalam acara Surabaya Bersalawat ada beberapa rangkaian acara. Sebelum Mustofa Atef tampil, akan ada kajian tentang sejarah perjuangan kyai Hasyim Asy'ari yang akan disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Gus Kikin atau KH Abdul Hakim Mahfudz," kata Saiful. 

Nah, yang menarik di dalam acara Surabaya Bersalawat nanti, Wali Kota Eri akan mendapat penganugerahan sebagai seorang santri dari Ikatan Alumni Pondok Pesantren Tebuireng. 

Penganugerahan itu diberikan kepada Wali Kota Eri, karena dia telah dianggap sebagai santri Gus Kikin. 

"Gus Kikin menganggap sebagai santrinya di Tebuireng, rencananya itu (penghargaan) juga akan diberikan secara langsung oleh Gus Kikin kepada Pak Wali Kota," sebutnya. 

Surabaya Bersalawat tidak hanya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi juga bagian dari memperingati Hari Santri tahun 2023. 

Dia berharap, di Peringatan Hari Santri 2023, kebersamaan antara Wali Kota Eri dengan para santri bisa terus terjaga. 

"Saya tahu banget, karena Pak Wali Kota juga sangat dekat dengan para gus dan kyai. Makannya ada penganugerahan itu, karena ini juga bagian dari memperingati Hari Santri," tandasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan kader Pemuda Pancasila wajib mengkaji dan meninjau ulang sistem bernegara saat ini. 

Kemudian ikut dalam aksi nyata mengembalikan sistem demokrasi Pancasila yang merupakan gagasan orisinil para pendiri bangsa untuk dapat diimplementasikan kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

LaNyalla mengatakan, praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini sudah jauh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa dan negara. 

"Maka dari itu, pada kesempatan ini saya menegaskan dan mengingatkan bahwa tugas utama Pemuda Pancasila saat ini yakni menjaga ideologi Pancasila agar tetap menjadi nafas dan jalan kehidupan bangsa dan negara ini," kata LaNyalla dalam arahannya saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Surabaya, di Balai Pemuda Kota Surabaya, Sabtu (21/10).

LaNyalla yang juga Ketua DPD RI itu menjelaskan, sejak bangsa ini menggulirkan reformasi, sejak saat itu pula Pancasila semakin ditinggalkan. 

Hal itu terjadi ketika dilakukannya amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. 

Bahkan, kata LaNyalla, berdasarkan hasil kajian ilmiah berbasis akademik yang dilakukan Profesor Kaelan dari Universitas Gadjah Mada, disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 1999 hingga 2002, telah mengubah 95 persen isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 

"Hal itu menyebabkan konstitusi hasil perubahan di era reformasi itu telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Bahkan, konstitusi Indonesia saat ini justru menjabarkan ideologi lain, yaitu individualisme dan liberalisme. Pemuda Pancasila harus tahu ini," tegas LaNyalla.

Imbas yang terjadi, perekonomian Indonesia semakin kapitalistik. Ekonomi yang berbasis kekeluargaan dan gotong-royong sebagaimana semangat Pancasila sudah jauh ditinggalkan. 

Pun halnya dengan kedaulatan dan penjelmaan rakyat dalam sistem demokrasi sebagaimana rumusan para pendiri bangsa, sudah jauh ditinggalkan. 

"Demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah adalah adanya keterwakilan rakyat sebagai wujud kedaulatan, digantikan dengan kedaulatan partai politik. Sementara ekonomi dengan mazhab pemerataan dan kesejahteraan juga telah digantikan menjadi ekonomi pertumbuhan. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang semakin tinggi, antara si kaya dan si miskin," ujar LaNyalla.

Akibatnya, dalam 25 tahun perjalanan reformasi ada banyak keganjilan yang terjadi di tengah-tengah kita. 

Indonesia pun gagap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tak pasti. 

Hal itu imbas lemahnya kedaulatan negara dan lemahnya kekuatan ekonomi negara dalam menyiapkan ketahanan di sektor-sektor strategis.

"Persoalan fundamental tersebut harus menjadi perhatian semua komponen bangsa, terutama kader Pemuda Pancasila untuk mengkaji dan meninjau ulang sistem bernegara yang saat ini kita terapkan dan jalankan," tutur LaNyalla.

Dikatakan LaNyalla, perubahan global memaksa semua negara untuk semakin memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara. 

Untuk memperkokoh kedaulatan sebuah negara, LaNyalla menyebut memerlukan kerja sama, semangat perjuangan dan sumbangsih positif serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali.

"Untuk itu, diperlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan. Sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa. Wadah yang benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat," papar LaNyalla. 

Kedaulatan rakyat memiliki tolok ukur yang jelas dalam hal saluran dalam mekanisme ketatanegaraan kita. 

Berangkat dari paparan di atas, gagasan untuk mengembalikan negara ini kepada sistem bernegara rumusan para pendiri bangsa harus digaungkan untuk menjadi kesadaran kolektif bangsa.

DPD RI sendiri, LaNyalla melanjutkan, telah mengambil sikap secara kelembagaan untuk menawarkan proposal kenegaraan kepada seluruh stakeholder bangsa, untuk kita kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa untuk kemudian diperkuat dan disempurnakan. 

Sistem bernegara hari ini yang diakibatkan oleh kecelakaan perubahan konstitusi di era reformasi harus diakhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila. 

DPD RI juga tengah  mendorong lahirnya konsensus nasional melalui kesadaran kolektif bangsa, bahwa kita harus kembali menerapkan sistem bernegara dan sistem ekonomi yang dirumuskan para pendiri bangsa.

"Kader Pemuda Pancasila harus menyuarakan hal ini. Harus menjelaskan kepada semua stakeholder bangsa. Sampaikan kepada rakyat. Sampaikan di lingkungan saudara masing-masing. Jelaskan secara gamblang dengan bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat," pungkas LaNyalla.

LaNyalla juga meminta kader Pemuda Pancasila untuk mempelajari dengan seksama dan utuh Proposal Kenegaraan yang disampaikan oleh DPD RI. 

Sehingga negara tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di era orde lama dan orde baru.

Hadir pada kesempatan itu Bidang P2W Jawa-Bali-NTB MPN Pemuda Pancasila, Muhammad Aulia Akbar, Wali Kota Surabaya yang diwakili Bakesbangpol Agus Setyoko, Ketua DPRD Kota Surabaya yang diwakili oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno, jajaran Forkopimda Kota Surabaya, jajaran Pengurus MPW PP Jatim, jajaran Pengurus MPC Pemuda Pancasila Surabaya, Pengurus PAC se-Kota Surabaya dan sejumlah tamu undangan lainnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satpol PP Kota Surabaya melakukan relokasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Wisata Pantai Batu-Batu Kenjeran ke dalam Sentra Ikan Bulak (SIB) Kota Surabaya.

Sebelum dilakukan relokasi, Satpol PP bersama Kecamatan Bulak Kota Surabaya terlebih dahulu melakukan sosialisasi selama satu bulan, sebelum pelaksanaan. 

Para petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Koramil Kenjeran/Bulak, Polsek Kenjeran/Bulak, kelurahan, serta kecamatan turut serta melakukan penertiban di area Pantai Batu-Batu Kenjeran Kota Surabaya.

Penertiban tersebut dimulai dengan membersihkan sisa-sisa lapak pedagang seperti kayu, tali-tali yang masih menggantung di pepohonan, serta membersihkan sampah yang ada di sekitaran Pantai Batu-Batu Kenjeran.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan bahwa Pemkot Surabaya telah menyiapkan stand bagi para PKL dengan perlengkapan yang memadai. 

Seperti meja, kursi, wastafel, serta tempat cuci piring. 

“Para pedagang yang ada di tanggul Cumpat, Batu-Batu dan sekitar Taman Suroboyo kita berikan tempat yang lebih baik dan layak agar mereka bisa merasa nyaman selama berjualan SIB,” kata Fikser, Sabtu (21/10).

Karenanya Fikser berharap, dengan dilakukannya relokasi, para pedagang dapat merasa lebih nyaman, serta dapat memberikan dampak positif bagi Wisata Pantai Batu-Batu Kenjeran. 

Sehingga warga sekitar area wisata dan para wisatawan dapat merasa nyaman saat berada di Wisata Pantai Batu-Batu Kenjeran.

“Kita berharap saudara-saudara kita yang mencari nafkah ada kepastian untuk berjualan dengan tenang. Akses Jalan Cumpat nantinya bisa digunakan oleh masyarakat kampung untuk beraktivitas, yakni mempermudah akses keluar masuk,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Kedung Cowek Kota Surabaya, Ayu Vitasari mengatakan, para pedagang telah menyetujui adanya relokasi ke SIB. 

Sebanyak 78 pedagang yang berada di Pantai Batu-Batu Kenjeran akhirnya telah direlokasi ke dalam SIB. 

“Semua PKL yang ada disini juga sudah membuat surat pernyataan, dan tanggal 20 Oktober ini semua PKL diwajibkan sudah pindah ke SIB,” kata Ayu. 

Selanjutnya, para pedagang dipersilahkan mengambil nomor undian untuk menentukan dimana posisi stand mereka berjualan nanti. 

Ke depan, jika kedapatan pedagang yang masih berjualan di sekitar Wisata Pantai Batu-Batu Kenjeran akan diberikan sanksi. 

“Sehingga posisi stand yang mereka tempati tidak ada intervensi dari pihak manapun. Serta lokasi parkir yang ada di SIB cukup luas sehingga memadai untuk para pengunjung,” pungkasnya.

Jumat, 20 Oktober 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka gelaran Festival Budaya dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-60 SMAK St. Agnes, di Gedung Merah Putih Komplek Balai Pemuda, Jumat (20/10). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani, dan Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono. 

Sebelum kegiatan dibuka, para tamu undangan di kirab oleh pasukan penari Remo yang disusul oleh para pelajar, serta tenaga pendidik yang menggunakan busada adat dari berbagai macam suku. 

Para pelajar SMAK St. Agnes turut menampilkan ragam kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui sajian tampilan kesenian. Seperti musik, drama, hingga fashion show busana adat. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada SMAK St. Agnes yang telah menggelar Festival Budaya guna meningkatkan rasa toleransi dan keberagaman yang ada di Kota Pahlawan. 

Sebab, para pelajar SMAK St. Agnes tidak hanya mengenal kebudayaan dari masing-masing daerahnya saja, melainkan juga mempelajari kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Kota Surabaya. 

“Saya sangat bangga dengan para pelajar SMAK St. Agnes karena semakin menguatkan toleransi dan budaya kita. Mereka mengenakan asal-usulnya melalui baju adat, hingga tampilan pertunjukan. Bahkan, mereka juga belajar tentang apa saja yang di Surabaya dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata sejarah. Seperti ke Kampung Lawas, Peneleh, Kampung Batik Okra, hingga Kampung Pecinan,” kata Wali Kota Eri.

Tak hanya itu, para pelajar SMAK St. Agnes juga turut serta menggaungkan Komplek Balai Pemuda sebagai pusat kesenian dan kebudayan. 

Dimana, Balai Pemuda dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pemuda untuk saling berekspresi. 

“Balai Pemuda adalah tempat berkumpulnya para pemuda tanpa memandang suku, agama, dan ras. Sebab, para pemuda selalu menjunjung tinggi NKRI. Inilah yang harus dikuatkan, karena ditangan pemuda Surabaya dapat berubah menjadi lebih baik,” ujar dia.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan melalui Festival Budaya semakin menunjukan Kota Surabaya yang selalu mengedepankan kemajemukan dan kebersamaan. 

Karenanya, ia mengapresiasi SMAK ST. Agnes atas gelaran Festival Budaya pada Dies Natalis ke-60 yang mengangkat seluruh kebudayaan, kesenian, hingga kuliner dari berbagai macam suku di Indonesia. 

“Saya mengapresiasi kepada seluruh kelurahan besar SMAK St. Agnes yang sudah merayakan Dies Natalis ke-60 atau Lustrum XII yang telah menampilkan spirit dan nilai-nilai untuk memperkuat kebhinekaan, keberagaman, sekaligus toleransi,” kata Adi.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMAK St. Agnes Kota Surabaya, Lusia Yekti Handayani mengatakan bahwa melalui kegiatan Dies Natalis ke-60 atau Lustrum XII, pihaknya ingin mengenalkan proses pembelajaran melalui kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. 

Mengingat para pelajar yang ada di SMAK St. Agnes berasal dari beragam suku yang ada di Indonesia. 

“Mereka belajar tentang kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Tetapi juga belajar tentang kearifan lokal Surabaya. Sebelumnya, mereka telah melakukan studi pustaka, lalu terjun di masyarakat untuk belajar kearifan lokal yang ada di Surabaya,” kata Lusia.

Saat terjun di lingkungan masyarakat, mereka belajar mengenal dolanan atau permainan khas Surabaya, kesenian, dan sejarah yang berkaitan dengan karakter Kota Pahlawan. 

Bahkan, para penduduk setempat juga menanam sejumlah tanaman, hingga melakukan proses pengolahan secara bersama-sama dengan warga yang lainnya. 

Lalu menjadikan bahan makanan untuk dipasarkan sehingga mampu meningkatkan ekonomi penduduk setempat.

“Maka Surabaya sangat tepat menjadi tempat laboratorium pembelajaran. Termasuk belajar bersama komunitas Begandring Soerabaia untuk mengenal isu-isu sejarah, mulai dari Sumur Jobor hingga mengenal tempat kelahiran Ir. Soekarno,” lanjutnya.

Meski demikian, Lusia mengaku melalui kurikulum Merdeka Belajar, para siswa-siswi SMAK St. Agnes Kota Surabaya didorong untuk semakin mengenal kebudayaan Bangsa Indonesia. 

“Belajar tentang kepahlawanan akan semakin membuat mereka mencintai NKRI serta budaya asalnya. Di kurikulum Merdeka Belajar mereka difasilitasi tentang Project Profil Penguatan Pelajar Pancasila (P5), mereka diajak untuk mendalami kearifan lokal,” pungkasnya.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive