Tandon Air Wonokitri PDAM Surabaya Jadi Wisata Heritage

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada menggelar pameran foto lawas dengan menyajikan potret aktivitas para petugas dalam memberikan pelayanan dalam ruang lingkup PDAM Surya Sembada, di Halaman Rumah Pompa/Tandon Air Wonokitri PDAM Surya Sembada, Jalan Jalan Pakis Tirtosari No. 84-A, Rabu (6/12).

Selain mengadakan pameran foto lawas, Tandon Air Wonokitri milik PDAM Surya Sembada itu rencananya akan dibuka untuk umum guna menjadi salah satu wisata sejarah atau heritage di Kota Pahlawan. 

Sebab, Tandon Air Wonokitri telah beroperasi sejak zaman Belanda.

Direktur Utama PDAM Surya Sembada Arief Wisnu Cahyono mengatakan, Tandon Air Wonokitri merupakan salah satu bangunan peninggalan zaman Belanda milik PDAM Surya Sembada yang belum dibuka untuk umum. 

Karenanya, PDAM Surya Sembada tengah melakukan penelusuran dan pengkajian mendalam dengan menggandeng komunitas sejarah, yakni Begandring Soerabaia.

“Kita pertimbangkan sebagai destinasi wisata, spot foto baru, dan sebagainya. Dibangun antara tahun 1901 dan kita masih mencari sejarahnya. Maka kita kerjasama dengan teman-teman pecinta sejarah untuk mencari detailnya, siapa arsiteknya, siapa yang dulu pernah menjabat disini, dan sebagainya,” kata Arief.

Tandon Air Wonokitri merupakan tempat penyedia air bagi perumahan di wilayah Surabaya Barat yang dibangun sejak awal abad 20, serta masih aktif dan beroperasi hingga saat ini dengan kapasitas 2.000 meter kubik. 

“Ini sudah aktif, sejak dulu sampai sekarang masih difungsikan,” jelasnya.

Arief menerangkan, kegunaan Tandon Air Wonokitri dahulu adalah mengalirkan air secara gravitasi. 

Namun saat ini tidak cukup jika mengandalkan gravitasi saja, tetapi harus menggunakan rumah pompa.

“Kalau zaman dulu dari Gempol dikirim ke sini kemudian dialirkan secara gravitasi, tandon ini tinggi sehingga dulu dilarikan tanpa rumah pompa. Tapi kalau sekarang tidak cukup pakai gravitasi, harus pakai pompa. Maka kita punya rumah pompa juga sekarang yang kita pompa ke daerah mana Kembang Kuning kemudian ke Brawijaya,” terangnya.

Oleh sebab itu, untuk memastikan Tandon Air Wonokitri dapat beroperasi secara maksimal, PDAM Surya Sembada terus melakukan kontrol, pemantauan, dan pemeriksaan secara rutin. 

Di sisi lain, bangunan peninggalan Belanda ini memiliki nilai plus pada bagian arsitekturnya. 

“InsyaAllah (dibuka) tahun depan. Sedang kita pikirkan, kita kaji, dan kita perbaiki fasilitasnya. Sebab, ini adalah hasil kesuksesan pendiri PDAM, jadi patutlah menengok sejarah masa lalu untuk mengingat dan meneladani kerja keras mereka sehingga PDAM bisa berdiri hingga saat ini,” ujarnya. 

Arief melanjutkan bahwa sebetulnya PDAM Surya Sembada memiliki beberapa bangunan heritage lainnya yang ada di luar Kota Surabaya, dan semuanya masih beroperasi hingga saat ini.

“Kalau di luar kota itu kita punya Pelintahan kemudian punya Toyo Ara, punya Rumah Pompa Gempol dan semuanya masih beroperasi sekarang. Jadi infrastruktur PDAM Surya Sembada ini banyak yang berusia tua yang nantinya harus revitalisasi, kemudian modernisasi juga,” pungkasnya.

Read More

Kanwil Kemenkumham Maluku Gelar Pelatihan Kehumasan Bareng PWI dan Perwakilan Media

KABARPROGRESIF.COM: (Maluku) Keterbukaan informasi publik tidak lepas dari peran kehumasan untuk membangun citra positif sebuah organisasi. 

Bidang humas diharapkan dapat cepat dan tanggap mengambil langkah-langkah strategis menghadapi pemberitaan di media massa.

Seperti yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Maluku, Selasa (5/12).

Dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku dan SKH Memorandum Jawa Timur, Kemenkumham Maluku menggelar kegiatan peningkatan pendukung kehumasan.

Kegiatan ini diikuti oleh  20 jajaran UPT (unit pelaksana teknis) di lingkungan  Kemenkumham Maluku. 

Bagi UPT yang berada di kepulauan yang tidak mungkin datang ke Aula Kemenkumham Maluku, mengikutinya dengan cara virtual.

Hadir sebagai pembicara, Pamoedji Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Maluku, Lotje Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Provinsi Maluku, dan Sujatmiko Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian (SKH) Memorandum dan memorandum.disway.id

Kakanwil Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo mengatakan, pelatihan kehumasan ini menjadi sangat penting di era keterbukaan informasi publik dalam rangka transparansi. 

Humas sebagai corong terdepan kemenkumham diharapkan dapqt membantu dalam memberikan kontribusi positif sebuah organisasi.

"Humas sebagai corong informasi sangatlah penting. Dengan akuntabilitas dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik ini, humas dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat," tegas mantan Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim ini.

Masih kata Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro, seiring munculnya revolusi industri 4.0 ini, akan sangat berdampak terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi. 

"Humas harus beradaptasi dengan era ini.

Sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi kepada publik, humas dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi," papar Hendro.

Sujatmiko dalam paparannya menyampaikan, banyak hal yang bisa dilakukan bidang humas dalam menjalin hubungan baik dengan media. 

Termasuk bagaimana mencari solusi mengatasi isu negatif di ranah digital.

"Menjadikan jurnalis sebagai sahabat bukan hanya pewarta, sangat penting. Karena dengan pola ini akan menjadi berkesinambungan. Artinya, butuh dengan media tidak hanya sekadar saat siaran pers saja. Komunikasi secara reguler sangat penting. Bukan hanya saat sedang 'butuh'. Tetapi menanyakan kabar menjadi sangat berarti," imbuh pengurus PWI Jatim Bidang Kementerian Hukum dan HAM ini.

Sementara itu, Lotje, pada kesempatan tersebut lebih pada memberikan materi menyangkut metode penulisan berita yang layak siar. 

Bagaimana sebuah berita itu dibuat, hingga siap untuk dipublikasikan, semua harus terkonfirmasi.

"Memang ini sebuah tantangan bagi bidang kehumasan. Teman-teman ini, bukan dicetak untuk jadi seorang wartawan. Tetapi kebutuhan organisasilah yang harus membuat mereka dituntut bisa menjalankan tupoksinya. Semisal membuat berita menyangkut berbagai kegiatan untuk disampaikan kepada masyarakat," urai Pimpinan Redaksi Harian Siwalima ini.

Acara semakin gayeng manakala moderator memberikan kesempatan peserta untuk bertanya menyangkut persoalan yang dihadapi. 

Usai tanya jawab, kegiatan diseminasi bidang humas dan media ditutup dengan foto bersama.

Read More

Pemkot Surabaya bersama KPU Bikin TPS di Liponsos dan Griya Werdha

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di UPTD Liponsos dan UPTD Griya Werdha. 

Hal ini dilakukan untuk menfasilitasi para penghuni Liponsos dan Griya Werdha dalam menyalurkan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

“Ini baru pertama kali setelah adanya judicial review, yang mana mereka-mereka ini punya hak untuk memilih dan untuk dipilih. Makanya, KPU bersama kita memfasilitasi mereka untuk menggunakan hak pilihnya nanti,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin, Selasa (5/12).

Menurut Anna, nantinya di Liponsos itu akan ada dua TPS. 

Pertama, TPS Khusus yang diperuntukkan untuk warga binaan Liponsos yang ber-KTP Surabaya dan bertempat tinggal di UPTD Liponsos. 

Ia mencontohkan warga Wonokromo yang terlantar dan tidak punya keluarga, maka dia diampu oleh Pemkot Surabaya dan dia nantinya masuk ke TPS khusus.

Kedua, TPS Reguler yang akan diperuntukkan bagi warga binaan yang pada saat masuk ke Liponsos, tidak ditemukan administrasi kependudukannya. 

Biasanya, saat akan masuk ke Liponsos akan dicek biometrik, dan ketika tidak terdeteksi atau tidak ditemukan warga mana, maka dia akan diampu ber-KTP Surabaya dengan alamat di Liponsos Keputih. 

“Warga inilah yang akan masuk ke TPS Reguler,” kata dia.

Selain di Liponsos, KPU Surabaya juga akan menyiapkan TPS di Griya Werdha, namun di UPTD itu hanya akan disediakan TPS Reguler. 

Harapannya penghuni yang ada di Griya Werdha juga bisa lebih gampang dan lebih dekat ketika menyampaikan hak pilihnya.

“Nah, ketika teman-teman KPU berkoordinasi dengan kami, kami diminta untuk menyiapkan data-datanya. Makanya, kami masih pastikan lagi data-datanya yang masuk ke dalam daftar pemilih,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa tidak sembarangan memasukkan warga binaan Liponsos itu ke daftar pemilih. 

Sebab, ODGJ yang menghuni Liponsos itu berbeda-beda tingkat gangguan jiwanya, sehingga harus dipilah-pilah mana yang memungkinkan untuk dimasukkan ke daftar pemilih dan mana yang tidak bisa dimasukkan.

“Tentunya kami terus melakukan asesment dan monitoring gangguan kejiwaannya, kalau sekiranya masih labil dan emosinya belum stabil, tentu tidak akan kami masukkan, karena khawatir juga nanti akan mengganggu di TPS,” katanya.

Meski begitu, Anna memastikan proses pemilihan di Liponsos dan di Griya Werdha ini akan sama seperti pemilihan di TPS lainnya, seperti datang ke TPS dan melakukan pencoblosan. Namun, tentu akan ada pendampingan khusus.

“Nah, untuk pendampingan khusus itu, kami belum tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana, yang jelas kami diminta oleh KPU untuk menyiapkan tujuh orang pendamping dari Dinsos,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada KPU Surabaya untuk segera melakukan sosialisasi kepada para pendamping dari Dinsos dan juga sosialisasi kepada para penghuni Liponsos dan juga penghuni Griya Werdha. 

Sebab, mereka ini perlu diberikan sosialisasi khusus tentang proses pencoblosan mulai awal hingga akhir.

“Semoga segera ada sosialisasi ke Liponsos dan juga Griya Werdha tentang proses pencoblosan nanti,” pungkasnya.

Read More

Tanggulangi Genangan, Pemkot Surabaya Optimalkan 75 Rumah Pompa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan berbagai strategi dalam upaya mencegah terjadinya genangan saat turun hujan. 

Strategi tersebut salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan 75 rumah pompa yang tersebar di Kota Pahlawan.

Kepala Bidang (Kabid) Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo menyebutkan, bahwa rumah pompa efektif dalam mencegah genangan saat turun hujan. 

Sebab, keberadaan rumah pompa ini akan mempercepat aliran air menuju ke sungai atau laut.

"Secara perhitungan kami, dengan kondisi saluran air tidak ada rumah pompa itu debit air yang ada kecepatannya mengalir ke sungai atau laut lebih kecil, dari pada yang ada rumah pompa," kata Windo Gusman, Selasa (5/12).

Meski begitu, Windo menegaskan, bahwa pembangunan rumah pompa tidak serta merta dilakukan pemkot di titik tertentu. 

Sebab pembangunan rumah pompa harus melalui kajian dan perhitungan di lapangan. 

"Jadi untuk pembangunan rumah pompa tidak serta merta membangun di titik tertentu, kita ada perhitungannya," jelasnya.

Misalnya, Windo memaparkan, seperti pembangunan Rumah Pompa Undaan. 

Rumah pompa yang dibangun pada tahun 2023 ini bertujuan untuk membagi aliran air saat terjadi hujan deras di kawasan pusat kota.

“Dengan adanya rumah pompa ini, jika tahun-tahun sebelumnya aliran air lari ke utara arah Tambak Wedi, maka harapan kami bisa membagi arah selatan, ke arah Kalimas," bebernya.

Selain itu, pihaknya di tahun 2023 juga membangun rumah pompa di kawasan Bulak. Keberadaan rumah pompa ini bertujuan untuk mengatasi genangan yang selama ini terjadi di wilayah setempat. 

Karena saat hujan deras, aliran air di wilayah itu hanya mengalir ke Rumah Pompa Kenjeran I.

"Jadi kami membagi agar Rumah Pompa Kenjeran I tidak terlalu banyak beban yang diterima, yang akhirnya menghambat laju air. Maka kami mengharapkan Rumah Pompa Bulak bisa menyelesaikan genangan di wilayah Tambak Deres dan sekitarnya," sebutnya.

Selain Bulak dan Undaan, Windo menyebut, di tahun 2023 DSDBM Kota Surabaya juga membangun Rumah Pompa MERR. 

Keberadaan rumah pompa ini nantinya juga akan membantu mengurangi debit aliran air yang menuju Rumah Pompa Kebon Agung.

"Juga ada Rumah Pompa Bozem Aquatic di wilayah Ketintang dan Rumah Pompa Kebraon. Di Kebraon II dan sekitar Jalan Durian itu cukup sering genangan terjadi saat musim hujan, maka kita bangunkan rumah pompa tersebut," katanya.

Di samping itu, di tahun 2023 ini, pihaknya juga membangun Rumah Pompa Gresikan, di wilayah Kecamatan Tambaksari Surabaya. 

Pembangunan rumah pompa ini juga bertujuan untuk mengatasi genangan saat musim hujan di kawasan Jalan Jagiran, Ploso Bogen, dan Gresikan.

"Kita juga melakukan perbaikan-perbaikan dan pemeliharaan pompa-pompa banjir di wilayah Surabaya, agar saat hujan bisa beroperasi secara maksimal," pungkasnya. 

Read More

Sidang Perkara Koneksitas Tipikor Pembangunan Rumah Prajurit, Jaksa Hadirkan 3 Saksi

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan perkara koneksitas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018.

Sidang kali ini masih beragendakan mendengarkan keterangan dari dua saksi dan satu saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ketiga saksi tersebut yakni, Hendy, Ester dan saksi ahli dari Fakultas Hukum Unair, Bambang Suheryadi.

Sebelum sidang dimulai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim meminta kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi dengan saksi ahli terpisah.

Hal itu pun mendapat persetujuan dari Majelis Hakim serta penasehat hukum kedua terdakwa.

Tak ayal saksi ahli Bambang Suheryadi terpaksa harus keluar dari ruang sudang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Hendy yang merupakan saksi pertama menjawab berbagai pertanyaan dari JPU, serta kedua pengacara dari dua terdakwa dan majelis hakim.

Dalam keterangannya saat bersaksi, Hendy blak-blakan membongkar kasus tersebut.

Hendy yang merupakan seorang pengusaha rumah makan dan hotel ini merasa dibohongi oleh terdakwa Ikhwan.

Ia tak tahu bila Ikhwan yang awalnya mengaku memiliki perusaaan bernama PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung ternyata fiktif.

"Saya tahunya ketika diperiksa oleh kejaksaan, bila perusahaan itu fiktif," kata Hendy menjawab pertanyaan majelis hakim, Selasa (5/12)..

Tak hanya itu, Hendy juga menceritakan kronologis peristiwa pemberiaan dana komando ketika dicecar oleh JPU dan oditur militer (odmil).

Awalnya kata Hendy, terdakwa Ikhwan meminta tolong membantu proyek kerjasama pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 dengan TNI AD.

Nah karena tak mengerti dengan bidang tersebut, Hendy meminta saudaranya untuk membantu Ikhwan.

"Ikhwan minta tolong bantu kerjasama dengan TNI AD. Lalu ada komunikasi dengan Agus Hendardi. Ada anak perusahaan kerjasama proyek. Lalu ada komunikasi dengan Dwi Purnomo dilanjut ketemuan dengan Ikhwan di Jakarta. Mereka bertiga. Dilanjut berikutnya di hotel dengan terdakwa Dindin Kamaludin. Tapi Dindin tidak hadir ada yang mewakili rekannya. Disana mereka bertukar nomer Hp," jelasnya.

Sayangnya pada agenda pertemuan berikutnya, Hendy mengaku tak diberitahu kelanjutannya.

Ia hanya diundang setelah penyerahan uang komando sebesar Rp 500 juta.

"Pertemuan di Bank Mandiri. Disitulah ada uang diserahkan. Saya tidak tahu. Karena mereka sudah berkomunikasi," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam dakwaan Primair, JPU menyebut terdakwa Dindin Kamaludin bersama-sama dengan terdakwa Ikhwan Nursyujoko dan saksi Dwi Fendi Pamungkas serta saksi Agung Budhi Satriyo mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), seluruhnya sebesar Rp. 1.330.000.000.

"Perbuatan terdakwa Dindin Kamaludin dan terdakwa Ikhwan Nursyujoko sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana.

Sedangkan pada dakwaan Subsidair, perbuatan terdakwa Dindin Kamaludin bersama-sama dengan terdakwa Ikhwan Nursyujoko dan saksi Dwi Efendi Pamungkas serta saksi Agung Budhi Satriyo mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), seluruhnya sebesar Rp. 1.330.000.000.

"Perbuatan terdakwa Dindin Kamaludin dan terdakwa Ikhwan Nursyujoko sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," pungkas Joni Samsuri.

Seperti diberitakan, kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh PT. SPU, anak perusahaan BUMN PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER).

Dana tersebut akan digunakan untuk paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 tahun 2018 di Cipinang.

Terdakwa Ikhwan selaku pihak dari PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung pihak penerima paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018.

Lalu, paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada PT SPU untuk dikerjakan.

Mekanismenya, sebagai biaya pekerjaan awal atau relokasi, Ikhwan meminta uang kepada PT SPU.

Totalnya mencapai Rp1,25 miliar.

Nah, setelah uang diberikan ternyata paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018 tidak ada alias fiktif.

Sedangkan, untuk peran tersangka dari Militer, yakni Letkol CZI DK, diduga menerima sebagian uang pembayaran dari Rp1,25 miliar tersebut.

Tak hanya itu, Letkol CZI DK juga berperan mengatasnamakan TNI yang akan mengadakan paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018, kendati paket pekerjaan tersebut tidak ada.

Pihak PT SPU sendiri sebelumnya sudah dilakukan proses persidangan dan sekarang dalam tahap upaya hukum banding atas nama Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian sebagai Direktur Utama PT SPU dan Agung Budhi Satriyo yang pada saat kejadian selaku Kepala Biro Teknik PT SPU.

Atas perkara ini, Letkol CZI DK dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menjelaskan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi proyek perumahan prajurit ini, sebelumnya ada dua orang terdakwa yang telah memperoleh putusan hukum dari majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Mereka adalah Dwi Efendi Pamungkas yang saat kejadian tahun 2018 menjabat Direktur Utama PT SIER Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo selaku Kepala Biro Teknik pada anak perusahaan PT SIER tersebut.

Keduanya sama-sama divonis pidana satu tahun enam bulan penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Read More

Air PDAM Bau Amis dan Keruh, Warga Dua Kampung di Sukolilo Terpaksa Masak Gunakan Air Isi Ulang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kualitas air PDAM Surabaya beberapa bulan terakhir ini mulai kembali dikeluhkan para pelanggang. 

Selain debit air yang mengecil, para pelanggan juga mengeluhkan kualitas air PDAM yang berbau dan berwarna.

Kondisi tersebut dirasakan oleh para pelanggan PDAM di kampung Kedung Tomas dan kampung Semolowaru  kecamatan Sukolilo.

"Warnanya kuning, amis seperti bau darah, terus kurang lancar," keluh Sumilah salah satu warga kedung Tomas gang 4, Minggu (3/12).

Sumilah menambahkan bahwa, kondisi tersebut sudah ia alami sudah sekitar hampir dua bulanan.

"Sudah satu bulanan ini warga kampung ini semua mengalami," lanjutnya.

Sumilah melanjutkan bahwa dengan kondisi seperti itu saat ini warga sangat kesulitan dan menambahk biaya untuk mendapatkan air bersih dengan membeli air galon isi ulang.

"Sulit sekali karena warga butuh air. Untuk memasak kami menggunakan air galon isi ulang, kemudian untuk air dari PDAM ini saya harus mengendapkan dulu agar kotorannya mengendap kemudian baru bisa digunakan" jelas Sumilah.

Ditempat yang sama Ketua RT 02 RW 03, Samian membenarkan keluhan yang dialami oleh warganya tersebut, bahkan samian juga mengaku telah melaporkannya kepada kelurahan hingga pihak PDAM namun, belum ada jalan keluar.

"Saya sudah laporkan dan ditanggapi dengan mengirimkan bantuan air tanki dari PDAM hingga saat ini baru dikirim dua kali," tutur Samian.

Kondisi serupa juga dialami oleh warga Semolowaru kecamatan Sukolilo, ketua RW 03 Semolowaru Puryanto mengatakan bahwa belakangan ini warganya mengeluhkan bahwa kondisi air PDAM saat ini keruh dan berbau.

"Ini terjadi sudah berbulan-bulan yang lalu bahkan hampir enam bulan yang lalu air PDAM di wilayahnya sudah bau amis dan berwarna kekuning-kuningan," terangnya.

Kondisi tersebut kata Puryanto membuat warga terpaksa harus menguras air setiap dua hari sekali.

"Kalau untuk masak warga kebanyakan membeli galon isi ulang. Kemudian ibu-ibu juga tidak berani mencuci seragam sekolah anaknya menggunakan air PDAM karena airnya yang berwarna kuning," ungkap Puryanto.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno, langsung turun mengecek kondisi air yang dikeluhkan oleh para warga tersebut.

Legislator asal partai PDI Perjuangan ini mempertanyakan tentang kualitas dan kuantitas kinerja PDAM.

Dimana, menurutnya masalah kualitas air tersebut sudah menjadi masa lalu namun, nyatanya masalah klasik tersebut masih saja dialami dan merugikan para pelanggan.

"Kinerja seperti apa jika begini. Kualitas dan kuantitas pelayanan sudah menurun. Ironisnya lagi sudah berbulan-bulan terjadi," tuturnya.

Ia juga menyinggung keseriusan PDAM dalam komitmennya menjalankan program walinkota Surabaya Eri Cahyadi bahwa ditahun 2023 seluruh pelanggang dari PDAM teraliri air bersih.

"Kita akan panggil, kita akan tanya sejauh mana keseriusan dan komitmen atas program tersebut," pungkasnya.

Read More

UMK Naik Rp200 Ribu, Wali Kota Eri Minta Pengusaha Patuh

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua pihak menerima keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa yang sudah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) termasuk Surabaya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menyebut, besaran kenaikan Rp200.000 untuk UMK Surabaya pasti sudah penuh pertimbangan sebelum ditetapkan.

Meski sebelumnya, pemkot mengusulkan besaran kenaikan UMK 6,13 persen dari UMK tahun ini, sebesar Rp4.525.479.

“Kalau saya mengikuti yang udah ditetapkan oleh gubernur. Beliau pasti udah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang, dari sisi buruh seperti apa, dan sisi pengusaha seperti apa. Sehingga kami dari Pemkot Surabaya, kami akan mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh Gubernur Jatim,” kata Wali Kota Eri, Senin (4/12).

Wali Kota Eri juga meminta semua pihak, terutama pengusaha akan memberi gaji karyawan patuh dan sesuai Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/656/KPTS/013/2023 tertanggal 30 November 2023.

“Sudah pasti itu. Kalau sudah ditetapkan oleh gubernur, maka kita harus menjalankan semuanya. Dan Kami juga akan bertemu dengan pengusaha-pengusaha, tapi insya Allah dengan apa yang ditetapkan gubernur ini, pengusaha juga akan menjalankan,” tandasnya.

Diketahui, dalam rapat, kalangan pengusaha di Surabaya mengusulkan kenaikan UMK sebesar 3,66 persen atau setara Rp165.000, sementara kalangan buruh menuntut kenaikan 15 persen setara Rp680.000. Namun dikabulkan gubernur 4,42 persen.

Read More

Wali Kota Eri Jenguk Dua Petugas Satpol PP yang Diduga Dianiaya Oknum Buruh

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi serta Kasatpol PP Kota Surabaya M. Fikser menjenguk kedua petugas Satpol PP yang diduga dianiaya oknum buruh beberapa waktu lalu. 

Awalnya, rombongan ini menjenguk AM di Jalan Banyu Urip Lor gang 3B No. 11 kemudian dilanjutkan ke TA di Jalan Krembangan Bakti 29A, Minggu (3/12).

Seusai menjenguk mereka, Wali Kota Eri mengatakan ketika menjenguk mereka berdua dia selalu memberikan semangat untuk terus berjuang. 

Apalagi, dia bekerja untuk menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar dan membantu orang lain. 

“Saya sebagai wali kota dan mewakili seluruh jajaran Pemkot Surabaya mengucapkan terimakasih. Beliau ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Pemkot Surabaya. Selama tidak melanggar aturan syariat agama dan selama tidak melanggar aturan negara, maka lakukan pekerjaan itu dengan keberanian, ketegasan dan keikhlasan,” kata Wali Kota Eri.

Sedangkan tentang tindaklanjut kasus hukumnya, Wali Kota Eri mempersilahkan kepada petugas Satpol PP itu untuk membuat keputusan sendiri, apakah akan dilanjutkan atau diberhentikan karena ini negara hukum yang harus taat hukum. 

Meski begitu, Wali Kota Eri menyampaikan apabila ada yang meminta maaf, maka sebagai manusia dan sebagai umat nabi Muhammad sudah selayaknya memberikan maaf pula. 

“Sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus memberikan kata maaf bagi orang yang meminta maaf, tapi untuk kasus hukumnya, silahkan terserah mereka karena ini negara hukum. Jadi, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya agar dalam melakukan sesuatu harus bisa menghargai orang lain, ketika melaksanakan sesuatu tidak boleh melukai dan menyakiti orang lain,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa ketika nanti mereka sudah sehat dan sudah bisa bekerja kembali, maka Wali Kota Eri akan menggelar apel besar yang akan dihadiri seluruh jajaran pemkot Surabaya, baik melalui daring maupun luring. 

Dalam apel besar itu, ia mengakui ingin memberikan penghargaan khusus kepada kedua Satpol PP itu, karena mereka ini layak dijadikan contoh dalam bekerja. 

“Ayo kita bekerja menggunakan hati, ayo bekerja supaya bermanfaat bagi umat manusia lainnya, bekerja dengan ikhlas dan tidak boleh takut dalam menghadapi apapun. Ketika kita yakin bahwa Gusti Allah bersama kita, maka Gusti Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita dan keluarga kita,” tegasnya. 

Sementara itu, TA, salah satu petugas Satpol PP yang diduga dianiaya oknum buruh dan dijenguk oleh Wali Kota Eri mengaku senang dan bangga bisa dijenguk langsung oleh Wali Kota Eri bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi. 

Ia mengaku salut dengan perhatian Wali Kota Eri yang meluangkan waktunya untuk menjenguk dirinya di rumahnya. 

“Saya sangat senang dan bangga bisa dijenguk Pak Wali Kota ke rumah. Tidak pernah menyangka sebegitu perhatiannya beliau kepada saya dan teman saya yang mengalami penganiayaan ketika bertugas di lapangan. Sekali lagi terimakasih banyak Pak Eri dan Bu Rini,” katanya. 

Selain itu, ia mengakui bahwa sebagai umat nabi Muhammad, sebenarnya dia sudah memaafkan pelaku. Namun, persoalan hukumnya harus tetap berlanjut karena ini negara hukum. 

“Sebagai umat Nabi Muhammad sebagaimana yang dijelaskan Pak Wali tadi, saya sudah memaafkan, tapi proses hukumnya akan terus berlanjut,” pungkasnya.

Read More

Dua Petugas Satpol PP Jadi Korban Penganiayaan Saat Bantu Warga, Wali Kota Eri: Mereka Adalah Pahlawan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, menjadi korban dugaan penganiayaan oknum demonstran saat membantu warga akan melintas di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Kamis (30/11) sore.

Atas insiden tersebut, kedua petugas Satpol PP berinisial AM dan TA pun harus mendapatkan perawatan di RSUD dr Soewandhie Surabaya. 

Kini, kedua petugas itu telah pulang usai mendapatkan perawatan dan observasi di rumah sakit.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyayangkan peristiwa tersebut. 

Ia menyebut, bahwa kedua petugas Satpol PP itu telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu membantu warga yang hendak melintas di jalan karena ditutup oleh aksi demonstrasi buruh.

"Alhamdulilah sudah dipulangkan. Tapi mereka adalah Pahlawan buat saya, orang yang berani menjalankan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Orang yang berani membela kepentingan orang lain," kata Wali Kota Eri, Sabtu (2/12).

Wali Kota Eri juga mengapresiasi keberanian kedua petugas Satpol PP tersebut. 

Menurutnya, hal tersebut merupakan contoh bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya untuk berani berjuang demi kepentingan umat.

"Insyaallah saya juga akan ke rumahnya, saya akan berikan penghargaan kepada dua petugas ini. Pegawai ASN harus berani kayak gini. Ini contoh untuk ASN-ASN lainnya, kita harus berani berjuang untuk kepentingan umat," ujarnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga meminta kepada Polrestabes Surabaya untuk segera menangkap pelaku penganiayaan tersebut.

Menurutnya, tindakan penganiyaan itu tidak dapat dibenarkan. 

Apalagi kedua petugas Satpol PP itu hanya menjalankan tugasnya untuk membantu warga.

"Yang saya minta, tangkap orang yang membuat Satpol PP Surabaya mengalami cedera seperti ini. Karena mereka (Satpol PP) menjalankan tugas membantu warga dan tidak menghalangi demo," tegasnya.

Di samping itu, ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan peristiwa tersebut. 

Ia berharap ke depan agar aksi demonstrasi dapat berjalan dengan aman dan tertib.

"Bayangkan saja sekarang ada demo, terus tidak bisa jalan, sesak, kemudian mati di tengah jalan gimana? Nah kita kasih jalan kan untuk itu (aksi demo) juga, kok malah begitu. Makanya saya minta atensi betul dari Pak Kapolrestabes untuk segera menangkap," pungkasnya.

Read More

Hambat Laju Inflasi, Wali Kota Eri Maksimalkan Subsidi Transportasi dan Warung TPID

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berjibaku menghambat laju inflasi untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok. 

Berbagai strategi telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, mulai dari menggelar pasar murah, penanaman komoditi cabai serentak, hingga membuat Warung Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, salah satu cara untuk menekan laju inflasi di Kota Surabaya adalah memberikan subsidi transportasi. 

Subsidi transportasi ini bukan hanya untuk menekan laju inflasi, akan tetapi juga untuk menyesuaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Surabaya ini bukan penghasil, tapi penampung. Jadi Kota Surabaya ini mengambil (bahan kebutuhan pokok) dari tempat lain. Insya allah yang kita lakukan adalah subsidi yang terkait dengan transportasi,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (2/12).

Wali Kota Eri menyebutkan, ketika Kota Surabaya mengambil bahan kebutuhan pokok dari daerah lain dan ternyata harganya tinggi, maka akan dijual kembali sesuai dengan harga tengkulak. 

“Contoh, seumpama mengambil cabai dari Nganjuk harganya Rp 1000, maka menjualnya juga Rp 1000. Karena kita mensubsidi transportasinya, kita tidak bisa mensubsidi pupuk dan lain-lainnya, jadi itu yang dimaksimalkan,” sebutnya. 

Wali Kota Eri memastikan, harga sembako saat ini masih stabil di Kota Surabaya. 

Stabilnya harga sembako ini karena Pemkot Surabaya membuka Warung TPID di pasar-pasar. 

Ia menyebutkan, harga sembako seperti beras, minyak, dan gula di Warung TPID disesuaikan dengan HET. 

Dia juga menjamin, adanya warung tersebut maka harga bahan pokok tersebut bisa stabil. 

“Kita berikan poster dan spanduk besar harganya sama dengan HET. Jadi kalau ada toko lain yang menjual itu (beras, minyak, dan gula) bisa membeli di Warung TPID,” sebutnya. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Inflasi Kota/Kabupaten Month to Month (m-to-m) per November 2023, Kota Surabaya sebesar 0,26 persen. 

Sedangkan inflasi Year on Year (y-o-y) per November 2023 sebesar 3,31 persen.

Komoditas yang andil dalam inflasi m-to-m di Kota Surabaya pada bulan November 2023 diantaranya adalah, cabai rawit, angkutan udara, cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, telur ayam ras, gula pasir, ikan mujair, apel, dan brokoli. 

Sedangkan komoditas yang andil dalam deflasi m-to-m di Kota Surabaya pada November 2023 yakni bensin, daging ayam ras, melon, kacamata, tarif kendaraan roda 4 online, daging sapi, pembalut wanita, bawang putih, tomat, dan ayam hidup.

Read More

Aplikasi Sapu Jagat Pantau Mobilitas Petugas Satpol PP Surabaya di Lapangan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, berinovasi membuat Aplikasi Sapu Jagat (Sistem Pengawasan Terpusat Jaga Kota Surabaya). 

Aplikasi berbasis android tersebut, berfungsi untuk memantau mobilitas maupun menampilkan informasi keberadaan personel di lapangan dari hasil titik GPS (Global Positioning System).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, bahwa saat ini aplikasi Sapu Jagat digunakan Satpol PP untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan monitoring seluruh personel yang bertugas di lapangan.

"Aplikasi Sapu Jagat kami gunakan untuk melakukan pelacakan atau tracking titik lokasi petugas Satpol PP di lapangan. Tracking dilakukan berdasarkan wilayah atau zona yang telah ditentukan," kata Fikser, Sabtu (2/12).

Fikser memaparkan, bahwa Aplikasi Sapu Jagat memiliki berbagai tujuan. 

Untuk tujuan jangka pendek, yakni memberikan rasa aman kepada warga Surabaya. Juga untuk memastikan bahwa semua tempat di Surabaya nyaman.

"Selain itu juga bertujuan untuk memastikan di setiap Traffic Light (TL) tidak ada warga Surabaya yang terganggu, baik dari pengamen dan sebagainya," ujar dia.

Di samping itu, kata dia, Aplikasi Sapu Jagat juga bertujuan untuk memastikan pejalan kaki di Surabaya merasa aman dan nyaman ketika berjalan di pedestrian. 

"Termasuk pula memastikan bahwa PKL (Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada, bisa berjualan tanpa mengganggu pedestrian," sambungnya.

Ia juga memaparkan bahwa Aplikasi Sapu Jagat dilengkapi berbagai fitur canggih. Di antaranya, pelacakan nama dan lokasi petugas Satpol PP di lapangan. 

Juga, pemantauan jarak tempuh yang dilalui oleh petugas tersebut.

"Aplikasi ini terhubung handphone petugas di lapangan. Nah, ketika petugas akan menjalankan (tugas), maka dia harus mengaktifkan GPS lokasi dan itu langsung terhubung dengan admin," jelasnya.

Fikser berharap, dengan aplikasi Sapu Jagat, petugas Satpol PP dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya di lapangan. 

Sehingga keamanan dan kenyamanan warga dapat terjaga sebagaimana harapan dan keinginan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Kami berharap dengan adanya aplikasi ini, kami bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas kami. Sehingga, keamanan dan kenyamanan warga Surabaya dapat terjaga," harapnya.

Ia menambahkan bahwa aplikasi Sapu Jagat ke depan tidak hanya digunakan oleh jajaran Satpol PP Surabaya. 

Namun diharapkan aplikasi ini juga diterapkan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang memiliki jumlah personel banyak di lapangan.

"Ke depan aplikasi ini bukan hanya untuk Satpol PP, tetapi kemudian semua PD yang memiliki anggota personel banyak, akan mendapatkan aplikasi ini untuk melakukan monitoring kepada seluruh Satgas anggota yang ada di lapangan," jelas dia.

Menurut dia, sekarang ini adalah waktunya teknologi mendukung kinerja para petugas di lapangan. 

Sebab, tentu tidak mungkin dengan luas wilayah Surabaya yang begitu besar, hanya dihandle menggunakan tenaga manusia.

"Keterbatasan personel, luas wilayah dan tingkat permasalahan yang cukup besar, maka teknologi menjadi solusi yang cukup baik untuk membantu tugas-tugas kita," pungkasnya.

Read More

Kendalikan HIV, Pemkot Surabaya Perluas Layanan dan Masifkan Skrining

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan berbagai upaya dalam pengendalian HIV (Human Immunodeficiency Virus)/AIDS (ODHA) di Kota Pahlawan, seperti melakukan perluasan layanan hingga memasifkan skrining. 

Sebagai upaya pengendalian, Kota Surabaya terus konsisten dan masif dalam kegiatan skrining HIV terhadap seluruh kelompok populasi berisiko, baik ber-KTP Surabaya maupun KTP Non-Surabaya, tanpa membedakan status kependudukan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, Kota Surabaya telah melakukan perluasan layanan testing HIV melalui 122 layanan. 

Diantaranya pada 63 puskesmas, 57 rumah sakit, dan 2 klinik utama. 

“Sedangkan, untuk pemberian layanan dukungan, perawatan dan pengobatan (PDP) HIV juga telah tersebar di 52 layanan di 38 puskesmas, 13 rumah sakit, dan 1 klinik utama,” kata Nanik, Jumat (1/12).

Dalam kondisi normalisasi layanan testing HIV pasca Pandemi COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan, Nanik menjelaskan bahwa kasus HIV dapat ditemukan sejak dini dan segera ditatalaksana melalui pengobatan sesuai standar. 

Kepatuhan dalam mengkonsumsi obat ARV bagi pasien terinfeksi HIV turut di pantau dan dikawal dengan ketat.

“Kota Surabaya terus memperluas jejaring kemitraan dengan menggandeng komunitas peduli HIV agar dapat mendukung dan berkolaborasi bersama dalam upaya pencegahan, serta pengendalian penularan HIV di Kota Surabaya berbasis wilayah,” jelasnya.

Total penemuan kasus HIV di Kota Surabaya sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 1.122 kasus. 

Distribusi kasus HIV berdasarkan status kependudukan menunjukkan KTP Surabaya sebesar 600 (53,47 persen) dan KTP Non-Surabaya sebesar 522 (46,52 persen). 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan penemuan kasus HIV sebesar 27 (tahun 2022 : 827 kasus). 

“Akan tetapi, berdasarkan status kependudukan menunjukkan bahwa penemuan kasus dengan KTP Surabaya pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,39 persen dibandingkan tahun 2022,” ungkapnya.

Sedangkan, gambaran distribusi kasus HIV anak pada rentang usia ≤14 tahun sebanyak 7 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebanyak 1 kasus. 

Indikasi terjadinya risiko penularan HIV pada anak, disebabkan oleh kurangnya kepatuhan minum obat ARV bagi ibu yang telah terinfeksi HIV karena tidak adanya dukungan dari pasangan (keluarga), serta ketidakberdayaan seorang istri terhadap permasalahan kesehatannya.

“Sebagai upaya pengendalian, Surabaya terus konsisten dan masif dalam kegiatan skrining HIV terhadap seluruh kelompok populasi berisiko, tanpa membedakan status kependudukan,” tegasnya.

Meski demikian, Dinkes Kota Surabaya tiada henti-hentinya melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengendalikan HIV di Kota Pahlawan. 

Mulai dari melakukan kampanye penyebarluasan informasi pencegahan dan penularan HIV bagi pelajar, membentuk petugas penjangkau untuk melakukan edukasi dan skrining HIV pada kelompok beresiko dengan sasaran waria, lelaki seks dengan lelaki, pengguna narkoba suntik (Penasun), serta pekerja rumah hiburan umum (RHU).

“Kami melakukan pemeriksaan HIV secara mobile/bergerak menyasar pada RHU dan tempat-tempat yang diduga sebagai hotspot (lokasi) kelompok beresiko. Selanjutnya, melakukan layanan testing HIV yang di fasilitas oleh layanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta, maupun klinik utama,” ujarnya.

Tak hanya itu, Dinkes Kota Surabaya terus melakukan pemeriksaan Early Infant Diagnosis bagi bayi usia minimal 6 minggu. 

Pihaknya juga melakukan skrining HIV secara rutin setiap 3 bulan sekali bagi perilaku kelompok berisiko penularan virus HIV. 

Pemberian pengobatan ARV Test and Treat juga diberikan secara gratis, serta memperluas akses pengobatan HIV pada puskesmas dan rumah sakit.

“Kami membentuk pendamping sebaya dari komunitas ODHIV di wilayah kerja untuk memberikan support psycho-sosial. Selain itu, kami juga memberikan dukungan PMT bagi ODHIV untuk mempertahankan kondisi kesehatan dan meningkatkan imunitas, pendampingan, konseling dan kunjungan rumah (home care) untuk memperkuat kondisi psikologis pasien,” lanjutnya.

Dinkes Kota Surabaya juga berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkup Pemkot Surabaya dalam penanganan permasalahan kependudukan, seperti kebutuhan Akte dan Kartu Keluarga (KK). 

“Penguatan kelompok dukungan sebaya (KDS) melibatkan ibu hamil HIV dan anak-anak dengan HIV juga terus dilakukan. Penguatan konseling oleh dokter atau psikolog di layanan HIV baik bagi pasien, pasangan pasien, dan keluarga juga demikian,” pungkasnya.

Read More