Pemkot Surabaya Siapkan Antisipasi Lonjakan Wisatawan Saat Libur Nataru 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan antisipasi untuk menghadapi lonjakan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2024. 

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan libur Nataru di Kota Surabaya berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan telah menggelar rapat bersama jajarannya terkait kesiapan menghadapi libur Nataru 2024. 

Ia menyatakan akan memperbanyak petugas jaga di tempat-tempat wisata Surabaya.

"Jadi nanti setiap tempat, termasuk taman dan tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Surabaya akan diperkuat, diperbanyak pasukan yang akan ada di posisi itu," kata Wali Kota Eri, Senin (11/12).

Wali Kota Eri mencontohkan, seperti di Romokalisari Adventure Land dan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang kerap menjadi destinasi wisata favorit masyarakat saat libur Nataru. 

Karenanya, pada libur Nataru 2024, pihaknya akan mengantisipasi membludaknya jumlah pengunjung.

"Kita sampaikan nanti pembelian tiket (KBS) menggunakan aplikasi dengan jumlah yang ada di kapasitas maksimal. Jadi kalau kapasitas maksimalnya itu sampai jam segini, maka kita perhitungkan yang saya minta kemarin sampai berapa jam, dia (pengunjung) baru bisa masuk lagi, masuk lagi. Ini masih dihitung sama teman-teman," ungkap dia.

Di sisi lain, pihaknya juga menyatakan masih menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait dengan kenaikan COVID-19. 

Ia mengharapkan adanya aturan dari pemerintah pusat, terkait hal tersebut.

“Jadi kita menunggu nanti seperti apa, apakah memang diperbolehkan (wisata) tetapi menggunakan masker atau dibatasi jumlahnya. Jadi kita menunggu aturan dari pemerintah pusat,” terangnya.

Selain itu, Wali Kota Eri telah menyiapkan antisipasi terjadinya kemacetan akibat banyaknya kendaraan parkir di sekitar KBS seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Untuk itu, pihaknya telah menyediakan lahan parkir di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) untuk menampung kendaraan wisatawan.

"Tempat parkir (sekitar KBS) nanti kita nolkan untuk masuk ke TIJ. Jadi semuanya parkir di sana (TIJ) untuk menyebrang. Tapi nanti kita berikan banyak (petugas) Dishub dan Satpol PP untuk bantu menyeberangkan orang. Jadi nanti tidak boleh ada parkir di situ (sekitar KBS)," katanya.

Sementara itu, terkait pembangunan tunnel atau terowongan bawah tanah penghubung TIJ - KBS, Wali Kota Eri mengatakan jika lelangnya akan dilakukan kembali di awal tahun 2024. Hal ini dikarenakan lelang sebelumnya tidak ada yang menang.

"Kemarin sudah lelang tidak ada yang menang, karena mungkin harganya, waktu itu naik-naiknya harga, jadi orang mau menawar takut rugi. Semoga insyallah di tahun 2024, di bulan Januari kita lelang akan selesai," pungkasnya.

Read More

Penertiban APK di Surabaya Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu dan Panwascam

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menertibkan ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. 

Selain itu, penertiban APK tersebut dilakukan untuk menjaga estetika kota dan kenyamanan warga. 

Serta sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023, APK tidak boleh dipasang di jalan protokol, kecuali untuk billboard dan videotron.

Penertiban dilakukan Satpol PP Surabaya berdasarkan koordinasi dan hasil rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

"Untuk (APK) yang bentuk billboard dan videotron itu diperbolehkan, tapi yang lain tidak diperbolehkan. Sehingga saya sampaikan agar dikoordinasikan. Kalau ternyata di jalan protokol itu ada, ya sudah ambil semuanya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (11/12).

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga meminta kepada seluruh partai politik di Surabaya untuk mematuhi terkait aturan pemasangan APK. Jika ada APK yang melanggar aturan, maka akan ditertibkan.

"Saya juga berharap kepada seluruh teman-teman dari partai politik untuk menjaga Kota Surabaya. Kadang-kadang (APK) diambil pagi, malamnya dipasang. Diambil malam, paginya ada," katanya.

Terkait APK yang dipasang di jalan protokol namun tidak melintang pedestrian, Wali Kota Eri telah meminta Satpol PP berkoordinasi dengan Panwascam dan Bawaslu. 

Panwascam akan menentukan apakah APK tersebut melanggar peraturan atau tidak.

"Jadi saya minta koordinasi ke semua Panwascam untuk melihat mana yang melanggar, mana yang tidak, pemerintah melalui Satpol PP yang mengambil. Tetapi yang menentukan ini (APK) melanggar atau tidak dan harus dicopot atau tidak adalah dari Panwas," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, pihaknya telah menertibkan ratusan APK sejak awal masa kampanye. 

Penertiban dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun rekomendasi Bawaslu dan Panwascam.

"Penemuan di lapangan ada beberapa APK yang kami lihat memang ada pelanggaran. Seperti tidak boleh memaku di pohon, menutupi pedestrian sebagai hak pengguna jalan atau kemudian menempel di tiang listrik dan lain-lain," kata Fikser.

Berdasarkan catatan Satpol PP Surabaya, saat ini rata-rata ada sekitar 10-20 APK yang ditertibkan setiap hari. 

Namun, saat awal-awal masa kampanye pada 28 November 2023, jumlah APK yang ditertibkan mencapai ratusan.

"Kalau penertiban kita rata-rata ambil bisa 10-20 di berbagai titik. Tapi kalau yang pertama-pertama, memang jumlahnya banyak sekali awal-awal masa (kampanye). Itu terutama di jalan-jalan protokol, seperti di Jalan Ahmad Yani, Jalan Darmo, Jalan Basuki Rahmat," ujar Fikser.

Meski begitu, Fikser menyatakan, APK yang ditertibkan akan disimpan dengan baik di kecamatan masing-masing. 

Pihaknya akan mengembalikan APK kepada partai politik yang memasangnya.

"APK yang ditertibkan boleh diambil, itu kita lipat dengan baik, terus kemudian kita menyusunnya berdasarkan partai. Jadi nanti kalau ada yang kemudian merasa kok APKnya ada (dipasang), kemudian tidak ada, itu bisa menghubungi kecamatan terdekat," pungkasnya.

Read More

Penyebab Banjir yang Viral di Banyuurip dan Dukuh Kupang Surabaya Akibat Rumah Warga Tutupi Saluran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Genangan setinggi pinggang orang dewasa saat hujan deras Kamis (7/12) lalu di kawasan Banyuurip dan Dukuh Kupang memantik reaksi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini akhirnya melakukan sidak ke dua wilayah yang bersebelahan.

Dalam sidak ke kawasan perkampungan di Dukuh Kupang, Kecamtan Dukuh Pakis dan Banyuurip Kecamatan Sawahan yang sempat viral akibat banjir itu.

Wali Kota Eri tak sendirian. Ia didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). 

Tampak di lokasi, sudah banyak petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya melakukan pengerukan saluran.

Menurut Wali Kota Eri, banjir yang terjadi kemarin (7/12) malam di kawasan Dukuh Kupang tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi. 

Akan tetapi, ada rumah warga di kawasan ini yang letaknya berada di dalam cekungan dan bangunan menutupi saluran sehingga terjadi banjir. 

“Nah itu jalannya tinggi, itu langsung menjorok (menurun) begitu. Banyu Urip dan Dukuh Kupang kan banyak lokasi yang seperti itu,” kata Wali Kota Eri, Senin (11/12).

Wali Kota Eri mengungkapkan, sejak 1976 kawasan ini sering banjir hingga saat ini. 

Oleh karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui DSDABM saat ini sedang mencari formula jitunya untuk mengatasi tersebut.

Saat sidak, Wali Kota Eri terlihat geram, karena mayoritas rumah di kawasan ini bangunannya menutupi saluran. 

Ia menyesalkan mengapa saluran di kawasan ini bisa sampai dibangun teras rumah oleh warga. 

Ia juga menegaskan, rumah warga yang menutupi saluran di sekitar Dukuh Kupang Gang Lebar itu, mau tidak mau harus dibongkar. 

“Ada saluran yang mengecil, itu karena apa? Karena ada (bangunan) rumah di tengah-tengah seperti itu, maka kita akan kembalikan lagi (fungsinya),” tegasnya.

Agar segera teratasi, Wali Kota Eri ingin jajarannya di DSDABM, kecamatan, dan kelurahan menggelar koordinasi bersama RT, RW, serta warga untuk membahas soal ini. 

“Jadi jangan sampai demi kepentingan satu, dua orang, tapi mengorbankan semua rumah. Semua harus berani amar ma’ruf nahi munkar, kalau ada yang nggak benar ya harus dibenarkan, maka warga harus mau teras-terasnya yang menutupi itu dibongkar untuk saluran,” katanya. 

Pada sidak kali ini, Wali Kota Eri menyempatkan diri berdiskusi bersama warga Dukuh Kupang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Nantinya, air akan dipotong (crossing) melalui jalan utama untuk disalurkan menuju ke sungai sehingga air tidak sampai melewati perkampungan warga. 

“Jadi kita potong, nantinya kita potong (alirannya) melewati jalan. Yang perkampungan, salurannya kita betulkan juga kita kasih box culvert. Rumah-rumah yang bangunannya di atas saluran itu dibongkar,” jelasnya.

Dia menambahkan, setelah proses perencanaan pembangunan selesai didiskusikan bersama RT/RW, akan segera dilakukan proses lelang. 

Setelah proses lelang, maka pada akhir Desember 2023 atau awal Januari 2024 pengerjaan box culvert bisa segera dilakukan. 

“Jadi langsung wes dikerjakno (sudah bisa langsung dikerjakan), saya yakin lah warga-warga ini selalu bersama-sama,” pungkasnya.

Read More

Pangkas Birokrasi, Wali Kota Eri Satukan Pelayanan Perizinan Hanya di DPMPTSP

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengubah sistem perizinan di 2024. Pengurusan perizinan itu, nantinya akan digabung menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, semua perizinan akan dijadikan satu. 

Sehingga, tidak ada lagi proses perizinan yang dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). 

“Jadi, tidak ada lagi di masing-masing OPD. Perizinan hanya ada satu, di DPMPTSP. Sehingga orang-orang nanti kalau mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan, juga dilakukan di satu tempat,” kata Wali Kota Eri, Senin (11/12).

Wali Kota Eri menerangkan, pengubahan regulasi perizinan itu bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang. 

Dia berencana akan menuangkan aturan baru ini ke dalam peraturan wali kota (Perwali). 

“Sehingga perizinan akan menjadi cepat,” terangnya. 

Wali Kota Eri menjelaskan, selain memangkas birokrasi yang terlalu panjang. 

Ia juga ingin memangkas pelayanan aplikasi hanya menjadi lima. 

Yaitu, aplikasi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, kemiskinan, dan pengaduan. 

“Tidak ada aplikasi lain-lainnya, sehingga ini akan terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan model-model seperti ini (digitalisasi), maka akan mempercepat penyelesaian masalah,” jelasnya.

Wali Kota Eri memaparkan, reformasi birokrasi ini dijalankan sesuai dengan tujuannya dalam mengatasi kemiskinan dan peningkatan investasi di Kota Surabaya. 

“Yang menjadi visi saya adalah terkait kemiskinan dan investasi. Karena ini akan berhubungan dengan stunting, pengangguran dan segala macam. Tapi kalau investasi, maka terkait dengan pembangunan, sehingga saya harus memberikan kepastian kepada seluruh investor yang ke Surabaya bahwa perizinan sudah pasti,” paparnya. 

Bukan hanya fokus pada kemiskinan dan investasi saja, dia mengungkapkan, di tahun 2024 akan mempercepat pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk). 

Misal, ketika ada warga yang ingin mengurus KTP atau Kartu Keluarga (KK), hingga akta kematian, maka dalam waktu seminggu sudah harus jadi. 

Menurutnya, reformasi birokrasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 justru akan memudahkan dan terkontrol secara baik. 

“Jadi ngontrolnya gampang, kalau ada salah yo nang kene (ya di sini, DPMPTSP). OPD juga akan fokus pada programnya, kalau dia di bidang pendidikan ya fokus terhadap pendidikan, cipta karya fokus pada tata ruang, sehingga tidak terpecah dengan adanya perizinan,” terangnya. 

Dirinya menambahkan, sebelumnya sempat mengajukan konsep reformasi birokrasi tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) RI Abdullah Azwar Anas serta jajaran KEMENPAN-RB, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

“Alhamdulillah konsep ini saya ajukan dan ternyata itu diperbolehkan, yang perizinan pasti jalan di tahun depan,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Kendalikan Inflasi dan Tingkatkan Kelas UMKM Melalui Aplikasi CAK BAPOK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya terus berinovasi dalam menekan inflasi dan meningkatkan kelas UMKM. 

Terbaru, Dinkopumdag Surabaya membuat aplikasi baru bernama CAK BAPOK (Cek Harga Kulak Bahan Pokok).

Kepala Dinkopumdag Kota Surabaya Dewi Soeriyawati menjelaskan CAK BAPOK merupakan platform e-Commerce yang mempertemukan antara pedagang dengan penyedia barang untuk semua komoditi, baik dari distributor maupun kelompok tani/peternak dari daerah-daerah penghasil bahan pokok yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya. 

Aplikasi ini akan menjawab semua kebutuhan pedagang untuk mendapatkan informasi komoditi bahan pokok dengan harga terbaik dan paling kompetitif.

“CAK BAPOK kami desain sekali klik, artinya dengan satu kali klik nanti akan muncul semua komoditi kebutuhan bahan pokok, sehingga pedagang mendapatkan pilihan informasi barang dan harga yang paling kompetitif. Jadi, ini akan memutus mata rantai yang terlalu banyak dari tangan ke tangan dan memastikan harganya lebih murah,” kata Dewi, Sabtu (9/12).

Menurutnya, dengan memutus mata rantai itu, maka pemkot akan bisa mengendalikan harga pasar dan tentunya juga akan bisa menekan inflasi di Kota Surabaya. 

Bahkan, hal itu juga akan berdampak pada UMKM di Surabaya. Ketika UMKM kulakan barang dengan harga murah dan dijual dengan harga yang kompetitif, maka pasti transaksinya akan semakin cepat dan semakin banyak omsetnya.

“Alhasil, UMKM Surabaya bisa naik kelas karena perputaran barang yang terjual juga semakin banyak. Jadi, aplikasi ini selain bisa mengendalikan inflasi, juga bisa meningkatkan kelas UMKM Surabaya,” katanya.

Ia juga menjelaskan lebih lanjut isi di dalam aplikasi itu. Diantaranya ada tools untuk pedagang pasar, pedagang toko kelontong, dan tools untuk distributor yang penggunaannya berbeda-beda. 

Bahkan, di dalam aplikasi ini juga ada tools IKP atau Indeks Kecukupan Pangan di Kota Surabaya.

“Contohnya kalau kita berbicara komoditas beras. Maka, di dalam aplikasi ini kita bisa tahu kebutuhan beras berapa dan ketersediaannya hingga saat ini berapa, sehingga kita bisa bilang ketersediaan pangan beras di Surabaya aman karena kita sudah punya data riil di dalam aplikasi itu,” kata dia.

Dewi juga memastikan distributor besar yang sudah tergabung dalam aplikasi ini sementara ini baru ada empat, yaitu RPH, Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS), Bulog, dan Koperasi Bina Raharja. 

Namun, ke depan distributor ini akan terus ditambah, termasuk para petani yang merupakan binaan dari DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) Kota Surabaya. 

“Rencana kita ke depan semuanya bisa masuk di sini, bisa mewadahi semua kebutuhan pasar,” tegasnya.

Sedangkan yang bisa memanfaatkan atau yang bisa membeli di aplikasi ini adalah semua pelaku usaha di Kota Surabaya. 

Namun, ia mengakui ada prioritas yang harus didahulukan, yaitu para pedagang pasar dan juga para pelaku usaha toko kelontong binaan Pemkot Surabaya. 

“Terutama para pelaku usaha yang berasal dari keluarga miskin, supaya mereka bisa naik kelas,” kata dia.

Dewi menambahkan, yang paling menarik dari aplikasi ini adalah para pedagang bisa kulakan tanpa harus keluar rumah atau keluar pasar lagi, karena nantinya barang yang sudah dipesan dan dibeli melalui aplikasi itu akan dikirimkan oleh jasa ekspedisi atau kurir yang sudah disiapkan. 

Bahkan, kurirnya nanti akan diambil dari warga miskin yang telah terdata di internal Pemkot Surabaya.

“Jadi, kita sekalian pemberdayaan masyarakat, sehingga ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga miskin. Kita berharap dengan menjadi kurir di CAK BAPOK, mereka dapat menambah penghasilan lebih dan bahkan kalau bisa terangkis dari garis kemiskinan, dan ini sejalan dengan program pemkot dalam rangka mengentas kemiskinan di Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Sebut Beberapa Wilayah di Surabaya Masih Banjir karena Masuk Prioritas Penanganan Tahun 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, beberapa wilayah di kota pahlawan masih muncul genangan dan banjir memang baru masuk prioritas penanganan tahun 2024.

“Kalau 2023 (titik yang jadi) prioritas kami sudah tidak banjir semua. Jadi kalau seperti Dukuh Kupang terus yang posisi di Simo itu baru masuk anggaran 2024, karena anggarannya besar,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (9/12).

Sementara proyek penanganan banjir tahun 2023, kata Wali Kota Eri sudah hampir selesai, mencapai 90 persen.

“Di akhir tahun ini udah hampir 90 persen, tapi yang memang kami rencanakan di tahun 2023, hampir 98 persen. Jadi teman-teman bisa lihat kalau posisi-posisi yang dikerjakan tahun 2023 insya Allah gak ada banjir,” jelasnya.

Beberapa daerah itu misalnya Dukuh Kupang dengan kontur jalan berbentuk cekung, serta Simo dengan jarak permukiman dan sungai terlalu dekat.

“Tapi kalau yang seperti Dukuh Kupang itu gak bisa dikerjakan di bawahnya. Karna bawah ini tampungan dari atas, sehingga atasnya yang kami buat saluran tahun 2024. Seperti di saluran Simo, kita juga gak bisa nyalahkan. Memangnya ada sungai jarak berapa meter harus ada rumah. Kan harusnya gak boleh, harusnya dibuat penampungan,” ujarnya.

Selain itu, masih kata Wali Kota Eri juga menyoroti para pebisnis yang mengubah kawasan rumah tinggal jadi usaha, harus disertai penyesuaian saluran limbah.

“Jalan Kartini itu dulu kan rumah tinggal, sekarang berubah jadi bisnis, salurannya gak diubah. Saya minta, izinnya ketika dirubah jadi bisnis, jadi rumah makan, yang tampungannya dulu pembuangan limbah dan airnya itu adalah rumah tinggal dan sekarang jadi rumah makan maka otomatis limbah-limbah juga dibuang di saluran. Seperti di Tidar juga wajib membuat limbah itu ketika dibuang, maka tidak lagi menjadi keras yang menghalangi saluran. Sehingga salurannya harus tetap bersih,” paparnya.

Titik-titik genangan dan banjir itu, lanjutnya akan dituntaskan 2024 mendatang dengan anggaran triliunan.

“Tetap, banjir ini triliunan, karena banjir ini kalau mau dilihat salahnya siapa, ya yang bikin rumah. Karena titik-titik tertentu yang tidak boleh ada rumah, itu ternyata dibangun rumah,” ungkapnya.

Diketahui, Hujan deras mengguyur Kota Surabaya semalam, Kamis (7/12) beberapa wilayah dilaporkan banjir dan muncul genangan meski kemudian surut.

Read More

Pemkot Surabaya Gelar Pelatihan Memasak untuk Perempuan Disabilitas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak), menggelar pelatihan memasak bagi perempuan disabilitas di Gedung Wanita Chandra Kencana, Surabaya, Jumat (8/12).

Pelatihan memasak tersebut, diikuti sekitar 50 orang perempuan disabilitas yang tergabung dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Surabaya.

Ketua Forum PUSPA Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap perempuan disabilitas yang memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang ekonomi.

"Kegiatan ini untuk memberikan perhatian pada peningkatan partisipasi perempuan disabilitas sesuai kemampuannya dari wilayah masing-masing kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya dalam bidang ekonomi," kata Rini Indriyani saat membuka pelatihan tersebut.

Menurutnya, perempuan disabilitas perlu diberikan pemberdayaan secara khusus. Ini diharapkan agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup, mandiri, sekaligus mampu mengaktualisasi diri dan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

"Perempuan disabilitas adalah perempuan dengan kondisi spesial dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan Gender. Mereka perlu diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya," ujar Bunda Rini, sapaan lekatnya

Bunda Rini juga menjelaskan, bahwa pelatihan memasak kali ini, meliputi beberapa materi. 

Diantaranya yakni, materi dasar memasak, pemaketan atau pengemasan produk hingga strategi pemasaran.

"Kegiatan ini dilaksanakan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional dan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2023," paparnya.

Bunda Rini berharap, kegiatan ini dapat menjadi sarana bagi perempuan disabilitas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang ekonomi.

"Sehingga mereka diharapkan mampu mengaktualisasi diri dan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga," pungkasnya.

Read More

PD Pasar Surya Gelar HUT ke-151, Senja Surya 2.0 di Wonokromo Jadi Momen Spesial

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-151 di Pintu Utama Pasar Wonokromo, Surabaya, Jumat (8/12) malam. 

Momen ini sekaligus dikemas bersamaan dengan event wisata kuliner Senja Surya 2.0 (Seneng Njajan Nang Pasar Surya).

Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya, Agus Priyo mengatakan bahwa Senja Surya 2.0 di Pasar Wonokromo, merupakan event wisata kuliner yang kedua kalinya digelar. 

Sebelumnya, event ini telah sukses diadakan di Pasar Kembang.

"Yang pertama kita gelar di Pasar Kembang, ini yang kedua di Pasar Wonokromo dan nanti yang ketiga kita akan cari pasar-pasar lain. Karena tujuan Senja Surya sendiri untuk mengenalkan sekaligus mengajak masyarakat agar datang, berbelanja dan menikmati pasar tradisional," kata Agus Priyo di acara HUT ke-151 PD Pasar Surya.

Agus Priyo juga menjelaskan bahwa ada sekitar 18 UMKM yang berpartisipasi dalam Senja Surya 2.0 di Pasar Wonokromo. 

Ia berharap, wisata kuliner ini dapat digelar tiga sampai empat kali dalam setahun, dengan berganti-ganti lokasi pasar dan UMKM-nya.

"Kita buka sejak pukul 18.00 - 21.00 WIB, mulai tanggal 20 November - 20 Desember 2023. Alhamdulillah kebetulan hari ini bertepatan dengan HUT ke-151 PD Pasar Surya, kita adakan di Senja Surya," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang hadir diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Tomi Ardiyanto, mengapresiasi kinerja dan inovasi yang telah dilakukan PD Pasar Surya selama setahun terakhir.

"Seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya menjadi tempat belanja, tapi juga menjadi simbol kebersamaan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Surabaya," kata Tomi Ardiyanto membacakan sambutan Wali Kota Eri Cahyadi.

Selain itu, Wali Kota Eri juga mengapresiasi keterlibatan PD Pasar Surya dalam berbagai kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. 

Ia menilai bahwa PD Pasar Surya telah menjadi mitra penting pembangunan Kota Surabaya dan bukan sekadar sebagai entitas bisnis.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim manajemen, karyawan dan seluruh mitra kerja yang telah berkontribusi dalam membawa PD Pasar Surya mencapai pencapaian yang luar biasa ini," ujarnya.

"Prestasi ini mencerminkan semangat kerja, dedikasi dan kreativitas yang luar biasa dari seluruh tim," imbuhnya.

Menurut dia, perayaan HUT ke-151 PD Pasar Surya bukan hanya sekadar waktu untuk merayakan pencapaian masa lalu. 

Namun perayaan ini juga sebagai titik awal untuk merencanakan masa depan yang lebih gemilang.

"Saya yakin dengan semangat gotong-royong dan kolaborasi yang telah terjalin, PD Pasar Surya akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Surabaya," harapnya.

Karena itu, Wali Kota Eri kembali mendorong PD Pasar Surya agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi dan sinergi. 

Sehingga diharapkan pasar ini tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dinamis serta ramah bagi semua lapisan masyarakat.

"Kepada seluruh karyawan, manajemen dan mitra kerja Pasar Surya saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras. Semoga langkah kita bersama ke depan akan semakin membawa kemajuan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Surabaya," pungkasnya.

Sebagai diketahui, Senja Surya merupakan bagian dari terobosan PD Pasar Surya dalam membangkitkan perekonomian di sektor UMKM. 

Senja Surya juga menjadi wadah bagi UMKM untuk mengenalkan produk kulinernya dengan sistem mobile.

Selain disuguhi aneka kuliner produk UMKM Surabaya, perayaan HUT ke-151 PD Pasar Surya juga dimeriahkan dengan sejumlah hiburan dan live musik. 

Momen ini juga dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan para mitra kerja. 

Read More

Viral Genangan Setinggi Pinggang Orang Dewasa di Banyuurip, Camat Sawahan Amiril Sulit Dihubungi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hujan deras disertai angin dan petir menerjang Kota Surabaya sejak pukul 18.15 WIB, Kamis (7/12).

Akibatnya banyak sejumlah jalan tergenang dan pohon tumbang.

Bahkan kejadian tersebut juga diabadikan lewat video yang viral.

Dalam video tersebut terlihat jelas warga berjalan dalam genangan yang tingginya hingga sepinggul.

Kejadian tersebut juga terdapat kalimat kejadian di wilayah Banyuurip Kidul.

Terdapat juga kalimat 'Semoga lekas membaik Surabayaku'.

Sayangnya saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler sebanyak dua kali atas kejadian tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Camat Sawahan, Amiril enggan mengangkatnya.

Sikap Camat Sawahan, Amiril ini berbeda terbalik dengan Lurah Banyuurip, Dedy Ahmad Choiruddin.

Lurah Banyuurip, Dedy Ahmad Choiruddin terlihat lebih bertanggungjawab dalam mengembang amanah daripada Camat Sawahan Amiril ketika dikonfirmasi melalui sambungan seluler.

Menurut Dedy dalam video yang beredar tersebut salah satu memang merupakan wilayahnya.

Sedangkan yang di video lainnya bukan merupakan wilayah Kelurahan Banyuurip.

"Yang pertama itu bukan wilayah Banyurip, yang kedua itu bagian wilayah Banyuurip Kidul. Memang kita sudah konfirmasi. Dan juga udah nyampe ke pak camat dan OPD terkait termasuk Bina Marga," kata Amiril, Jum'at (8/12).

Ia menambahkan wilayah Banyuurip Kidul menjadi pusat genangan ketika hujan deras.

Pasalnya kondisi wilayah tersebut masuk dataran rendah.

"Kalau hujan deras itu kan kiriman dari wilayah atas Putat itu. Kalau hujannya deres kayak kemarin itu pasti ada genangan. Tapi cepet surut soalnya kan hanya lewatan air saja," ujarnya.

Dedy menambahkan saat terjadinya hujan deras Kamis, (7/12) malam kemarin, sekitar 10 rumah terdampak.

Akibatnya banyak warga Banyurip Kidul 3, RT 11, RW 4 tak dapat melakukan aktifitas keluar rumah.

Sebab ketinggian genangan hingga sepinggul orang sewasa.

"Yang terdampak sekitar 10 sampai 15 an (rumah). Tingginya hampir sepinggang. Yang video durasi awal itu gak tau saya dimana. Kita sudah cek ke lokasi dan warganya ternyata bukan mereka. Kalau video kedua tulisan banyurip kidul memang wilayah kita, banyurip kidul 3, RT 11, RW 4. Deket kantor kelurahan," pungkasnya.

Read More

Satpol PP Tertibkan Ratusan Alat Peraga Kampanye di 7 Jalur Utama Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satpol PP Surabaya mulai melakukan penertiban Alat Pergaa Kampanye (APK) di 7 jalur utama sejak Kamis (7/12). 

Ratusan APK telah diambil oleh Satpol PP dan Panwascam untuk disimpan di wilayah masing-masing. 

"Sebelumnya ada penertiban di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Darmo, Urip Sumoharjo. Semalam dilakukan lagi di Darmo, Urip Sumoharjo dan Basuki Rahmad. Termasuk yang di daerah Tunjungan yang mana masuk 7 jalur yang tidak ada di penetapan KPU," kata Kepala Satpol PP Surabaya M Fikser di depan Masjid Muhajirin Jalan Jimerto, Jumat (8/12).

Fikser mengatakan, sebelum melakukan penertiban, pihaknya berkoordinasi dengan Panwascam, pemilik APK atau timses dari masing-masing pasangan capres atau parpol pengusung. 

Setelah itu baru dilakukan pengambilan APK.  

"Jadi, kenapa sedikit ada beberapa APK  dilakukan penertiban agak terlambat sedikit, karena ada proses yang harus dilewati dulu dalam penertiban APK jumlahnya banyak, sangat banyak. Benar-benar diambil kemarin. Diambil semua yang ada di jalur utama," jelasnya. 

Ia menyebut jumlah APK yang telah diamankan sangat banyak. 

Bahkan ratusan yang sudah dicopot, mulai dari baliho, bendera hingga alat peraga. 

"Jumlahnya banyak, ratusan. Lebih (200 APK). Karena mobil barang penuh. Karena tidak hanya sekedar ambil baliho saja tapi alat peraga bambu atau kayu. Baliho kita lipat, bendera partai juga diambil, dilipat, simpan. Kalau ada dari artai atau pemiliknya yang datang kuta serahkan kembali," urainya. 

Hari ini, Satpol PP kembali melakukan penertiban APK seperti di Jalan Tunjungan dan 7 jalur utama lainnya hang harus bersih. 7 jalur utama itu seperti di Jalan Ahmad Yani, Darmo, Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, Panglima Sudirman, Tunjungan, Embong Malang. 

"Kita akan tambah lagi di Diponegoro, Indrapura yang besar-besar kita sisir. Kita patokannya selama yang tidak ada di dalam KPU itu kita yang ambil. Kita infokan ke Panwascam untuk tetap mendampingi kita. Kalau ada di titik-titik yang telah ditetapkan KPU biasanya rekomendasi dari Panwascam atau Bawaslu kepada kami terkait dengan isi materi yang kita tidak tahu," ujarnya. 

Larangan pemasangan APK yang dapat mengganggu fasilitas umum, trotoar dan menutup atau mengganggu pengguna jalan ditancapkan hingga dipaku di pohon. 

"Nempel, tidak mengganggu pengguna jalan, tidak paku di pohon. Ikat boleh," pungkasnya.

Read More

Staf Ahli Wali Kota Bakal Garang, Keputusan Wali Kota Surabaya Segera Diteken

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Keputusan Wali Kota Surabaya tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Staf Ahli Wali Kota Surabaya akan segera ditandatangani. 

Pasalnya, draf keputusan itu sudah sampai di mejanya dan sudah ada paparan dari dinas terkait.

“Jadi, insyaallah staf ahli yang garang akan segera terwujud dan tertuang dalam Keputusan Wali Kota Surabaya itu,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jumat (8/12).

Keputusan Wali Kota Surabaya tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Staf Ahli Wali Kota Surabaya sebagai penjabaran dari Peraturan Wali Kota (Perwali) 117 tahun 2021 tentang Kedudukan, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota Surabaya.

Di antara isi Keputusan Wali Kota Surabaya itu adalah Staf Ahli mengikuti dan/atau memberikan saran/masukan pada rapat/diskusi pembahasan/perumusan kebijakan daerah yang meliputi antara lain pembahasan anggaran, pembentukan Produk Hukum Daerah, isu strategis atau hal-hal lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya atas disposisi wali kota dan/atau Sekretaris Daerah dan/atau inisiatif sendiri untuk mendapatkan data, dokumen dan/atau informasi dari Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah wajib menyediakan dan memberikan data, dokumen, dan/atau informasi yang diminta oleh Staf Ahli, dan Staf Ahli membuat telaah staf kepada wali kota melalui Sekretaris Daerah untuk memberikan pendapatnya berdasarkan data, dokumen, dan/atau informasi yang diperoleh.

Menurut Wali Kota Eri, staf ahli yang dia inginkan adalah staf ahli yang bisa memberikan rekomendasi dan masukan kepada wali kota, termasuk soal kepala dinas ini dibatalkan, kepala dinas ini kerjanya jelek dan sebagainya. 

Bagi dia, staf ahli itu harus bisa memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil oleh wali kota.

“Itulah staf ahli yang sebenarnya, sama seperti Stafsus Presiden yang posisinya bisa memberikan masukan-masukan dan rekomendasi, bukan staf ahli yang hanya sebagai pelengkap dan duduk-duduk saja, tidaklah. Staf ahli itu sebenarnya sama, sama eselonnya, pendapatannya sama, kalau hanya duduk saja enak dong,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa staf ahli itu adalah orang-orang pilihan. Namun, mereka memang tidak memegang anggaran, berbeda dengan Kepala Perangkat Daerah (PD) yang memegang anggaran, sehingga mereka ini berhak mengusulkan kebijakan, mengevaluasi sebuah kebijakan, melakukan masukkan-masukan apa yang akan dilakukan oleh wali kota dan mereview semua aturan.

“Nantinya, staf ahli ini juga akan berputar seperti biasa, kepala dinas ke staf ahli dan bisa juga staf ahli ke kepala dinas,” katanya.

Meski begitu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kemenpan RB, karena ternyata Menpan kemarinnya memberikan arahan bahwa bisa evaluasi 3 bulan sekali. 

“Jadi, sekarang bisa dilakukan evaluasi 3 bulan sekali, lalu setahun bisa diturunkan, kalau dulu dua tahun,” pungkasnya.

Read More

Perkara Korupsi Kredit dari PT Bank Jatim ke PT SEP Jalani Sidang Perdana

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit dari PT Bank BPD Jatim Cabang Utama kepada PT Semesta Eltrido Pura (SEP) mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at (8/12).

Sidang perdana beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Persidangan yang digelar secara off-line tersebut, terlihat kedua terdakwa yakni BK dan HK tertunduk saat JPU membacakan surat dakwaan.

Dalam dakwaannya, kedua terdakwa dijerat pasal 2  Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 2001 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP

"Dakwaan Subsidair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP," jelas JPU.

Seperti diberitakan, dalam perkara ini, Kejari Tanjung Perak menetapkan dua orang tersangka, yakni BK dan HK.

Keduanya diduga telah melakukan pengalihan pembayaran termin proyek pekerjaan dari PT Wijaya Karya (WIKA) ke rekening PT Semesta Eltrido Pura yang ada di bank lain.

Akibat pengalihan pembayaran secara sepihak oleh para tersangka, PT WIKA dan Bank Jatim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.552.800.498,58.

Perkara ini bermula pada 2011, PT Semesta Eltrido Pura (SEP) mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan panel listrik di Tayan, Kalimantan Barat, dari PT Wijaya Karya (WIKA) dengan nilai kontrak sebesar USD 4.731.210 atau setara dengan Rp 43.470.357.480.

Bermodalkan kontrak tersebut, pada tahun 2012, PT Semesta Eltrido Pura mengajukan kredit modal kerja pola Keppres kepada PT Bank BPD Jatim Cabang Utama sebesar Rp20 miliar. 

Setelah mendapatkan kredit modal kerja, PT Semesta Eltrido Pura membuat surat pernyataan/komitmen yang menyatakan bahwa pembayaran termin proyek pekerjaan dari PT WIKA harus dibayarkan ke rekening PT Semesta Eltrido Pura di Bank Jatim Cabang HR Muhammad AC Nomor 0651000068 atas nama PT Semesta Eltrido Pura dan pembayaran tersebut tidak dapat dialihkan ke bank lain secara sepihak.

Namun, PT Semesta Eltrido Pura ternyata mengalihkan pembayaran pekerjaan dari PT WIKA ke rekening PT Semesta Eltrido Pura yang ada di bank lain, yaitu Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya, Danamon Cabang Krian, dan NISP Cabang Tropodo. 

Read More