Cak Imin Yakin Menang di Banten, Jakarta, Jawa Barat

Serang - KABARPROGRESIF.COM Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yakin bakal mendapat banyak suara di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat di Pilpres 2024.

Cak Imin percaya diri bisa memperoleh suara dibanding Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud di tiga provinsi tersebut.

"Banten ini termasuk seperti DKI dan Jawa Barat, ini kita sudah sampai optimisme menang di tiga provinsi ini. Banten 70 persen," ucap Cak Imin di Serang, Banten, Jumat (2/2).

Jika memenangkan Pilpres 2024 bersama Anies Baswedan, Cak Imin berjanji akan mengembalikan semangat reformasi 1998.

Setidaknya, ada tiga catatan yang dilakukan. Pertama, otonomi daerah atau otda akan kembali dikuatkan.

"Kedua, melibatkan proses hak rakyat dalam hal ini memilih langsung, presiden harus dipilih langsung, kepala daerah dipilih langsung, keterwakilan langsung, nah ini produk demokrasi. Ketiga, negara hukum, bukan negara kekuasaan," terangnya.

Usai bertemu pensiunan PNS Pemprov Banten, Cak Imin berjanji akan menaikkan tunjangan pensiun pegawai negeri di Indonesia.

Kenaikan dilakukan secara bertahap, agar mantan pegawai negeri itu bisa hidup nyaman di masa tua.

"Harus ada kenaikan tunjangan pensiun, secara simultan, bertahap, tahun tiap tahun tiap tahun, sehingga ketika sampai pada tingkat masa tua, betul itu mereka masih punya masa depan jaminan," kata dia.

Read More

Bahlil Buka Suara soal Risma Tak Diajak Saat Jokowi Bagikan Bansos

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tidak mempercayai apabila Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma tidak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos), yang belakangan ini kerap dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia lantas mempersilakan Risma untuk membuat acara bagi-bagi sembako sendiri, lantaran pembagian bansos masih menjadi kewenangan Kementerian Sosial.

"Saya enggak percaya saya itu [tak dilibatkan]. Bila perlu Bu Risma bikin bagi-bagi juga sendiri kok. Tugas dia kok. Dia buat aja acara bagi-bagi sembako. Itu tupoksinya dia kok. DIPA-nya DIPA-nya dia di Kemensos," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2).

Bahlil mengatakan status menteri hanya sebagai pembantu presiden, sehingga, para pembantu ini sudah harus bersiap jika nantinya diajak atau tak diajak oleh presiden dalam menjalankan program.

"Kalau misal kayak saya ngurus investasi, presiden bisa saja ajak saya, bisa juga tidak," ujar Bahlil.

Bahlil tak mempersoalkan jika Risma menggelar acara terpisah dengan Presiden Jokowi untuk bagi-bagi Bansos. 

Sebab, kementerian yang dipimpin Risma memiliki kewenangan dalam membagikan bansos.

"Ya buat panggung lagi lah. Buat aja. Kewenangan dia kok. Kenapa sih kayaknya kita anak kecil aja. Santai aja," ucapnya.

Bansos gencar disalurkan pemerintahan Presiden Jokowi sejak awal tahun ini. Sejumlah pihak mempertanyakan kenapa Jokowi sendiri yang membagikan bansos di tengah waktu menjelang Pilpres 2024 yang digelar 14 Februari mendatang,

Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Bansos Beras; hingga Bantuan Ganti Rugi Petani.

Read More

Pensiunan PT Pos Indonesia Deklarasi Dukung Anies-Cak Imin

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pensiunan PT Pos Indonesia deklarasi dukungan pada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024. 

Mereka mengaku akan terus berperan aktif dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik khususnya dalam penerimaan manfaat pensiunan BUMN Pos Indonesia dengan mendukung Anies-Cak Imin.

"Kami menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan Republik Indonesia dan akan terus berperan aktif dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik lagi. Umumnya demi bangsa dan negara serta khususnya perubahan dalam penerimaan manfaat pensiunan BUMN Pos Indonesia," kata Perwakilan Pensiunan PT Pos Indonesia, Syuhada, di Brawijaya X, Jakarta Selatan (Jaksel), Minggu (4/2/2024).

Syuhada mengatakan pihaknya akan memperjuangkan prinsip keadilan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. 

Serta, menyuarakan manfaat pensiunan BUMN Pos Indonesia untuk dapat disertakan dengan pensiunan ASN.

"Kami akan memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya bagi penerima manfaat pensiunan pegawai BUMN Pos Indonesia. Kami para bagian pensiunan BUMN Pos Indonesia lintas golongan untuk menyuarakan manfaat pensiunan BUMN Pos Indonesia untuk dapat disetarakan atau pengakuan dengan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)," jelasnya.

"Selanjutnya untuk mewujudkan serta mendukung perubahan manfaat pensiun tersebut kami bagian para pensiunan BUMN Pos Indonesia mendukung pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar untuk menjadi presiden dan wakil presiden dengan semangat tersebut. Diharapkan dapat terwujudnya serta menciptakan kualitas hidup yang lebih baik lagi," tambahnya.

Co-captain Timnas AMIN, Sudirman Said, menyambut baik deklarasi itu. Sebab relawan menyampaikan dukungan kepada Anies-Cak Imin serta menyampaikan aspirasi perbaikan kesejahteraan untuk mereka.

"Hari ini kami kedatangan tamu dari keluarga besar pensiunan pt pos yang menyampaikan dukungan kepada pak anies dan muhaimin sekaligus menyampaikan aspirasi mengenai perbaikan kesejahteraan mereka, itu yang kami dengar," ucapnya.

Dia mengaku bersyukur di hari-hari mendekati pencoblosan, kelompok masyarakat mendeklarasikan dukungan kepada Anies-Cak Imin.

"Dan kami mensyukuri karena di hari-hari terakhir menuju 14 Februari banyak sekali kelompok masyarakat yang terus berdatangan menyampaikan dukungannya. Termasuk kmren keluarga ITS, Alumni ITS juga hadir, nanti siang ini dari KAMI (koalisi aksi menyelamatkan indonesia)," tutupnya.

Read More

Lantamal Kupang Musnahkan 495 Liter Miras Ilegal Jenis Moke

Kupang - KABARPROGRESIF.COM Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), memusnahkan 495 liter minuman keras (miras) ilegal jenis moke atau miras tradisional NTT.

"Pemusnahan kami awali dengan penandatanganan berita acara pemusnahan. Miras moke ilegal ini dikemas dalam 13 jeriken ukuran 35 liter dan dua jeriken ukuran 25 liter," ujar Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VII Laksamana Pertama (Laksma) I Putu Darjatna seusai pemusnahan di Mako Lantamal VII, Kupang, Jumat (2/2/2024).

Darjatna mengatakan tindakan pemusnahan itu merupakan upaya Lantamal menciptakan situasi yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat menjelang Pemilu 2024 pada 14 Februari.

"Ini juga sekaligus untuk membina masyarakat mengingat besarnya dampak negatif dari penggunaan miras ilegal ini," imbuhnya.

Darjatna menegaskan Lantamal VII Kupang akan terus menyasar peredaran miras ilegal di setiap pelabuhan maupun wilayah perairan. Yakni, dengan menempatkan Tim Second Fleet Quick Response (SFQR).

"Tim SFQR akan menindak secara cepat setiap informasi yang didapat dalam mengamankan setiap pelanggaran, baik itu di pelabuhan maupun di tengah laut," tandasnya.

Read More

Alumni ISTN Deklarasi Dukungan ke Amin

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Deklarasi dukungan akan dilakukan alumni Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Alumni ISTN ini akan menggelar deklarasi bertajuk "ISTN Engineers, Desak Anies, Indonesia Forever" di Ballroom Favehotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (3/2).

Berdasarkan surat undangan acara deklarasi ISTN,, sejumlah tokoh akan hadir dalam acara yang dimulai pukul 13.00 WIB.

Mereka di antaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, mantan Sekretaris Menteri BUMN M Said Didu, hingga politisi senior PKS Mardani Ali Sera.

Sebelum deklarasi, para tokoh dijadwalkan akan berdialog mengenai adab atau etika pemimpin Indonesia. Acara tersebut juga digelar terbuka untuk umum.

Read More

Polri Jamin Netralitas dalam Pemilu, Ini yang Jadi Pedoman

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu bisa dilihat dari pengamanan seluruh rangkaian tahapan pemilu.

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024).

Trunoyudo membeberkan pelbagai hal yang telah dilakukan Polri mulai dari memberikan pengawalan melekat (walkat) Paslon Capres dan Cawapres, menjaga situasi Kamtibmas, pengamanan logistik berupa surat dan kotak suara hingga nanti saat pencoblosan di TPS.

“Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat,” tandasnya.

Trunoyudo juga menjelaskan yang menjadi dasar netralitas Polri dalam pesta demokrasi yakni sebagai berikut;

– UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

– UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

– PP No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, Dalam Rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Poiri dilarang melakukan kegiatan Politik Prastis.

– Peraturan Polri No.7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H, Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netra dalam kehidupan politik

– Surat Telegram No : STR/246/III/OPS.1.3/2022 tgl 22 Maret 2022 tentang Dalam rangka menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam kehidupan berpolitik.

– Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023, tentang Pedoman Perilaku Netralitas Anggota Polri dalam Tahapan Pemilu 2024

– Lembar Penerangan Kesatuan, Nomor: 4/I/HUM.3.4.5/2023/Pensat. Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024.

– Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi.

– STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Jenderal bintang satu ini mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung Polri agar Pemilu 2024 terselenggara aman dan damai. Truno berujar bahwa persatuan dan kesatuan harus selalu dijunjung tinggi terutama selama proses pemilihan hingga nanti pencoblosan yang berlangsung pada dua pekan nanti.

“Kita imbau masyarakat turut mensukseskan pemilu ini berjalan dengan aman dan damai. Masyarakat harus menghindari segala isu hoax, SARA, politik identitas yang dapat memecah-belah persatuan bangsa. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuhnya.

Read More

Keluarga Besar Alumni Gontor Se-RI Deklarasi Dukung AMIN

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Keluarga besar Ikatan Alumni Pondok Modern Gontor (IKPM) Gontor se-Indonesia bersama forum alumni Gontor mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pemilu 2024.

Deklarasi tersebut dilakukan oleh para Ketua IKPM Cabang Gontor se-Indonesia, Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG) yang menaungi 1.200 pesantren Alumni Gontor se-Indonesia, Forum Muballighin Alumni Gontor (FMAG), Forum Bisnis (FORBIS) Kumpulan pengusaha alumni Gontor, Forum Olahragawan (FORDA) Alumni Gontor dan Forum Pekerja Seni (ForCreator) Alumni Gontor.

Deklarasi ditandatangani oleh sejumlah tokoh alumni Gontor di antaranya Din Syamsuddin, Hidayat Nur Wahid, Dr. Husnan Bey Fannani, KH Lalu Zulkifli Muhadli, KH. Muhammad Daniel, Drs. KH. Dawam Soleh, KH. M.Nasir Zein, KH. Bachtiar Nasir, Prof. Dr. Siswanto Masruri, serta sekitar 600 kiai-kiai pimpinan pesantren alumni gontor, Ketua IKPM Gontor Cabang se-Indonesia dan ketua forum-forum Alumni Gontor.

Din Syamsudin menegaskan jaringan Gontor sejatinya adalah jaringan yang dahsyat karena loyalitas dan ideologinya. 

Selain itu, menurutnya Gontor adalah sebuah harakah (pergerakan)

"Kalau antum semua menyampaikan ke semua santri, wali santri, maka ini akan menjadi gerakan yang dahsyat," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024).

Sementara itu, Ketua Umum FPAG, KH. Zulkifli Muhadli menyatakan menyatakan pertemuan dari tadi malam sampai pagi memberikan kesan yang mendalam.

"Alhamdulillah kita masih diperhatikan oleh Gontor tidak semua Lembaga seperti Gontor. 99 persen alumni Gontor sami'na wa atha'na," katanya.

Dia menyebut keluarga besar Gontor memiliki kewajiban menegakkan agama, dan hal itu tidak bisa terwujud tanpa sosok pemimpin yang baik.

"Ini adalah politik amar ma'ruf nahi munkar bukan politik praktis," ujarnya.

Para tokoh alumni Gontor dan kiai pesantren alumni Gontor juga bersepakat bahwa deklarasi dukungan ke pasangan AMIN tidak mengatasnamakan Gontor sebagai institusi Lembaga Pendidikan Pesantren yang tetap menjunjung tinggi nilai 'Berdiri di Atas dan Untuk Semua Golongan;

"Ini adalah murni gerakan alumni Gontor yang menginginkan sebuah perubahan. Prinsip berdiri di atas dan untuk semua golongan tetap dijunjung tinggi, tapi bukan berarti netral ataupun diam terhadap kezaliman karena memilih pemimpin hanya dua pilihan yang baik atau yang buruk, dan memilih pemimpin yang baik harus diperjuangkan lewat sebuah gerakan," ujarnya.

Adapun naskah deklarasi dukungan kepada AMIN sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa kepemimpinan (ulul amr) adalah amanah yang harus diberikan kepada yang pantas menerimanya, yaitu yang bisa berbuat adil kepada manusia (al-Nisa 58), yang pantas untuk ditaati dan dipatuhi (al-Nisa 59). Pemimpin adalah orang-orang yang jika diberi Allah kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar (Surat Al-Hajj Ayat 41).

Bahwa perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia selama 78 tahun kemerdekaan belum benar-benar dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila serta UUD 1945, khususnya dalam mewujudkan Sila Ketuhanan, Sila kemanusiaan, Sila persatuan dan Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan sila keempat Pancasila yang menekankan permusyawaratan perwakilan, telah dirasuki paham demokrasi liberal, sehingga membuka peluang bagi kaum oligarki ekonomi untuk mengatur pemimpin yang sesuai dengan kepentingan oligarki tersebut.

Akibat dari paham demokrasi liberal dan campur tangan oligarki maka Pemilu dan Pilpres dipastikan tidak dapat berlangsung secara jujur dan adil. Bahkan terdapat gejala dan fakta bahwa pemegang amanat kekuasaan Pemilu dan Pilpres 2024, cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan, untuk mendukung pasangan calon tertentu yang dapat melanggengkan kekuasaan demi kepentingan dinasti, meskipun dengan melanggar konstitusi.

Oleh karena kondisi di atas maka bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang baik agamanya, baik akhlaknya, berwawasan luas, dan terbukti mampu serta berpengalaman sukses mengemban amanah kepemimpinan sebelumnya, sehingga dapat dengan tulus membela dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan situasi dan kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia jelang Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024, maka Tajammu Tokoh Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor di Surakarta, dengan senantiasa memohon rahmat, hidayah dan ridha Allah SWT telah berijtihad menentukan bahwa:

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG SESUAI (MUNASIB) DENGAN KRITERIA DIATAS ADALAH PASANGAN NOMOR URUT 1 YAITU ANIES BASWEDAN DAN MUHAIMIN ISKANDAR (AMIN).

Ijtihad di atas telah didukung oleh seluruh Keluarga Besar Pondok Modern Darussalam Gontor, baik santri, wali-santri, Kyai-kyai alumni dan Kyai-kyai Pondok Pesantren Alumni Gontor serta alumni dari berbagai profesi, pada tanggal 2 Februari 2024.

Untuk itu kami MEWAJIBKAN kepada seluruh Keluarga Besar Alumni Pondok Modern Gontor dan MENGHARAPKAN seluruh Masyarakat untuk MENGIKUTI ijtihad dan mujahadah ini, yaitu memenangkan Pasangan Calon tersebut dengan mengawal pemungutan suara dan perhitungannya dari segala bentuk kecurangan.

Read More

Wakapolri Tinjau Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan di Batam

Batam - KABARPROGRESIF.COM Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto melakukan kunjungan ke Kota Batam, Kepulauaan Riau. Selain itu juga menggelar kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Polri Presisi Untuk Negeri di Stadion Temenggung Abdul Jamal Kota Batam, Kepulauan Riau, Lebih dari 12.000 warga Kepri memadati mengikuti kegiatan sosial ini.

“Hari ini saya melakukan kunjungan kerja sekaligus melakukan beberapa kegiatan, seperti bakti kesehatan dan bakti sosial dengan Polda Kepri,” kata Komjen Pol. Agus saat melakukan Bakti Sosial di stadion Tumenggung Abdul Jamal, Batam, Kepri, Jum’at (02/02).

Dalam sambutannya Wakapolri Komjen Pol. Agus juga menyebutkan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo bahwa seluruh jajaran Polri mulai dari tingkat bawa harus peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Termasuk bakti sosial dan bakti kesehatan yang merupakan satu di antara program utama Kapolri.

“Kesehatan itu paling utama, apapun jabatan kita saat ini, jika kita tidak sehat hal itu tidak berarti banyak,” ujar Komjen Pol. Agus.

Komjen Pol. Agus juga mengungkapkan, dengan kegiatan Bakti Polri Presisi Untuk Negeri kali ini juga menjadi wujud nyata untuk melakukan cooling system, ditengah panasnya kontestasi politik saat ini.

“Karena itu, salah satu upaya yang dilakukan Polri untuk mendinginkan situasi ini adalah menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan untuk masyarakat, ” imbuhnya.

Selain itu, Ia mengapresiasi apa yang dilakukan Polda Kepri bersama dengan Forkompinda Kepri dalam mewujudkan acara tersebut.

“Mudah-mudahan apa yang dilakukan bersama-sama ini, menunjukkan  bukan hanya komunikasi, tapi juga koordinasi, kolaborasi dan sinegri dalam menyelasiakan masalah, salah satunya kesehatan,” kata dia.

Kegiatan bakti kesehatan ini bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait dengan melibatkan sebanyak 300 tenaga kesehatan.

Bantuan sosial yang diberikan berupa kursi roda, alat bantu dengar, penanggulangan stunting, katarak, hingga khitanan massal. Selain itu, kegiatan Bakti Polri Presisi Untuk Negeri kali ini, diisi dengan pemberian bantuan paket sembako sebanyak 11.500 paket.

Bantuan sembako tersebut diberikan kepada masyarakat kampung tua, pengemudi ojek daring, organisasi paguyuban, nelayan di pulau terluar, komunitas penggali kubur, hingga marbot masjid di Kota Batam.

Read More

Airlangga Targetkan Prabowo-Gibran Menang Lebih dari 50% di Jabar

Jakarta - KABARPROGRESUF.COM Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menang telak di Jawa Barat. Airlangga menyebut ada target menang di atas 50 persen.

"Target kemenangan di Jawa Barat, kita ditargetkan di atas 50 persen," ujar Airlangga di Kampanye Rapat Umum Partai Golkar, di Cikarang, Minggu (4/1/2024).

Saat ditanya mengenai angka pasti, Airlangga masih belum bisa menjawabnya. Ia meminta semuanya untuk menunggu hasilnya setelah 14 Februari nanti.

"(Angka) pastinya sesudah tanggal 14, dicoblos, baru pasti berapa persen (menangnya)," tambah Airlangga.

Terakhir, saat ditanya mengenai debat kelima pilpres 2024, Airlangga mengatakan jika Prabowo sudah siap secara keseluruhan.

"Debat sudah ditangani tim dan kami yakin bahwa paslon 2 sudah siap. Pak Prabowo sudah siap untuk debat," kata Airlangga.

Menurutnya, Prabowo sudah menyiapkan banyak 'jurus' untuk bisa memberikan yang terbaik pada debat capres nanti malam bersama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Read More

Konser Ahmad Dhani Gaspoll Satu Putaran Prabowo-Gibran Disetop Bawaslu

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Acara Konser Gaspoll Satu Putaran Prabowo-Gibran yang digelar Musikus Ahmad Dhani di Jatim Expo Sabtu (3/2) malam dihentikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar mengatakan konser atau acara kampanye rapat umum itu digelar di luar jadwal yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui acara konser tersebut dihadiri pentolan Band Dewa-19 sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 dari partai Gerindra, Ahmad Dhani.

"Jadi sudah kita imbau sebelumnya, untuk kampanye rapat umum pada tanggal 3 itu bukan waktunya paslon nomor 02 tetapi paslon 01 di Kota Surabaya," ujar Agil saat dikonfirmasi, Sabtu (3/1).

Agil mengatakan, jika terpaksa mengadakan kegiatan tersebut, maka penyelenggara harus melepas atribut, bahan atau alat peraga kampanye (APK).

"Iya otomatis kita ingatkan kepada peserta pemilu agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau pun dipaksakan mengadakan kegiatan ya harus tanpa atribut kampanye, atau bahan kampanye, atau alat peraga kampanye," tambahnya.

Menurut dia, acara tersebut memiliki potensi pelanggaran pidana pemilu. Karena digelar di luar jadwal kampanye rapat umum yang telah ditentukan.

"Jika itu dilanggar ada potensi-potensi pelanggaran pidana yaitu kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU," ujar dia

Read More

KPK Limpahkan Berkas Kasus Suap Kajari Bondowoso ke Pengadilan Tipikor Surabaya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Berkas perkara kasus suap Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Bondowoso, Jawa Timur telah dilimpahkan ke Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri atau PN Surabaya. 

Berkas telah selesai pada Rabu, 31 Januari 2024 dan dilimpahkan oleh Kasatgas Penuntutan Wawan Yunarwanto. 

Ali berujar atas pelimpahan tersebut wewenang penyelesaian perkara sudah beralih ke Pengadilan Tipikor. 

"Penahanan beralih menjadi pengadilan Tipikor dan untuk saat ini tempat penahanan masih tetap berada di Rutan Cabang KPK," kata dia lewat keterangan tertulis pada Kamis, 1 Februari 2024.

Sementara itu, jadwal persidangan perdana untuk pembacaan surat dakwaan masih menunggu informasi lanjutan dari Panitera Muda (Panmud) Tipikor. 

Pada perkara ini, KPK menetapkan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro (PJ) sebagai tersangka. 

Selain PJ, tersangka lainnya adalah Kepala Seksi Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (ADKS), serta dua pengendali CV, yaitu Wijaya Gemilang Yossy S Setiawan (YSS) dan Andhika Imam Wijaya (AIW).

KPK menemukan terjadinya penyerahan uang kepada AKDS dan PJ dengan total Rp 475 juta. Tersangka PJ dan AKDS sebagai Penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan YSS dan AIW sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Read More

Kabarhakam: Polri Siaga Kawal Pemilu 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Polisi Fadil Imran selama dua pekan ke depan dalam kondisi siaga menghadapi hari pencoblosan.

Fadil memastikan Polri telah siap mengamankan jalannya pemilihan pada 14 Februari mendatang.

“Memang situasi ke depan ini siaga,” kata Fadil Imran kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Hal itu dikatakan langsung Kabaharkam Polri, Komjen Polisi Fadil Imran usai meninjau langsung kesiapan personel Polda Jabar dalam rencana pengamanan Pilpres mendatang.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyebut, selama dua pekan ke depan situasi dalam kondisi siaga menghadapi hari pencoblosan atau Pemilu 2024.

Untuk itu, Fadil Imran meminta seluruh jajarannya untuk siaga dalam menjaga kondusivitas jelang pemilihan nanti. 

Agar tahapan Pemilu mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga hari pencoblosan berjalan aman dan lancar.

Read More