TNI Pelajari Putusan MK soal KPK Bisa Usut Korupsi Anggota Militer

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mabes TNI bakal mempelajari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang menegaskan KPK berwenang mengusut kasus korupsi yang melibatkan militer atau TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto mengaku menghormati putusan tersebut.

"TNI menghormati setiap keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang di bidang konstitusi. Dalam hal ini, TNI akan mempelajari lebih lanjut putusan tersebut dan implikasinya," kata Hariyanto saat dikonfirmasi, Senin (2/12).

Ia menjelaskan TNI juga bakal berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung dan instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

"Tanpa bertentangan dengan peraturan (UU) lain dan tidak mengganggu tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara," ujarnya.

Menurut Haryanto, dalam putusan MK itu, KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan perkara tindak pidana korupsi koneksitas yang sejak awal dikerjakan oleh KPK.

"Namun apabila perkara korupsi tersebut tidak bisa diadili secara koneksitas, maka militer tetap disidik oleh Polisi Militer dan diadili di Pengadilan Militer, sedangkan pelaku sipil diadili di pengadilan umum/Tipikor (splitzing)," katanya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian tuntutan uji materi Pasal 42 UU KPK sebagaimana telah teregister dengan nomor perkara: 87/PUU-XXI/2023.

Pasal 42 UU KPK berbunyi, "KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum."

MK menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 selama tidak ditambahkan frasa di akhir Pasal.

Tambahan frasa tersebut berbunyi, "Sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK."

MK memberi penekanan sepanjang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh unsur sipil dan militer penanganannya sejak awal dilakukan oleh KPK, maka perkara tersebut akan ditangani oleh KPK. 

Kewenangan itu berlanjut hingga ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Sebaliknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer yang ditemukan dan dimulai penanganannya oleh lembaga penegak hukum selain KPK, maka tidak ada kewajiban bagi lembaga hukum lain tersebut untuk melimpahkannya kepada KPK," bunyi pertimbangan MK.

Read More

KPK Ungkap Dugaan Modus Korupsi Pj Wali Kota Pekanbaru

Bali - KABARPROGRESIF.COM KPK mengungkap dugaan modus korupsi yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Diduga, terkait dengan pengadaan barang dan jasa fiktif.

"Informasi sementara itu terkait dengan penggunaan uang bendahara. Jadi kan di sistem keuangan daerah itu kan ada istilahnya itu pengeluaran dulu nanti buktinya itu kemudian dipertanggungjawabkan begitu kan, kebutuhan ganti mengisi brankas," kata Alex usai menghadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-20 di Bali, Selasa (3/12).

Ia kemudian mencontohkan modusnya adalah pengadaan alat tulis kantor. Ada kuitansinya, tetapi tidak ada barangnya.

"Salah satu modusnya itu tadi ada pengambilan cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif. Ini kan konyol," ujar Alex Marwata.

Selain itu, modus korupsi lainnya adalah pungutan kepada jajaran di Pemkot Pekanbaru hingga RSUD.

"Ada kutipan atau ada pungutan dari kepala-kepala dinas atau masing-masing OPD, iuran di daerah dari rumah sakit umum daerah," ungkap Alex.

Uang itu diduga diberikan kepada Risnanda Mahiwa.

"Iya sementara seperti itu. Tapi kita belum tahu apakah uang itu berhenti di Pj-nya atau yang lain," sambung Alex.

Menurut Alex, korupsi pengadaan fiktif tersebut merupakan modus lama. 

Namun, praktiknya ternyata masih digunakan sampai sekarang.

"Saya sudah 20 tahun jadi auditor dan ketemu seperti itu dan sekarang praktik itu ternyata juga masih dilakukan," ujar Alex.

KPK belum menjelaskan detail konstruksi perkara tersebut. Hanya disebut bahwa KPK menemukan uang Rp 1 miliar yang diduga ada kaitan dengan kasus.

Total ada 8 orang yang ditangkap KPK dalam OTT pada Senin kemarin. Termasuk Risnandar Mahiwa.

Para pihak yang diamankan di Pekanbaru tersebut akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Read More

Polres Muara Enim Tangkap Pengedar Sabu di Ujan Mas

Muara Enim - KABARPROGRESIF.COM Sat Narkoba Polres Muara Enim Polda Sumsel berhasil menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu di Desa Muara Gula Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, pada Kamis malam. (21/11/24) Tersangka berinisial RA (27), warga Desa Muara Dua, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Kapolres Muara Enim, AKBP Jhoni Eka Putra, SH, SIK, MSi, melalui Kasat Narkoba AKP Halim Kesumo, SH, MSi, didampingi Kasi Humas Polres Muara Enim, AKP RTM Situmorang, mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat. 

Informasi menyebutkan bahwa sebuah pondok di Desa Muara Gula Lama kerap menjadi lokasi transaksi narkoba.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Sat Res Narkoba langsung menuju lokasi dan melakukan penggerebekan. 

Di pondok tersebut, petugas mendapati tersangka RA. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menemukan 56 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,54 gram. 

Selain itu, turut diamankan dua plastik klip bening, satu bal plastik klip bening, satu tisu putih, dan satu kotak rokok Sampoerna berwarna hijau.

“Tersangka dan barang bukti langsung kami bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” ujar AKP Halim Kesumo.

Tersangka RA dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Penangkapan ini menjadi bagian dari upaya Polres Muara Enim dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

“Kami mengapresiasi peran serta masyarakat dalam memberikan informasi. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba,” tambah Kasi Humas AKP RTM Situmorang.

Polres Muara Enim mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika. 

Upaya ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku dan menciptakan kondisi aman di Kabupaten Muara Enim.

Read More

Potongan Kabel Utilitas dan Penolakan Pembangunan Jembatan Penyebab Genangan di Beberapa Kawasan Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya memberikan penjelasan, mengenai munculnya genangan di sejumlah kawasan di Kota Pahlawan saat hujan lebat, pada Jumat (29/11) lalu. 

Genangan tersebut muncul karena adanya sumbatan dari sisa potongan kabel utilitas di saluran air, hingga warga yang menolak pembangunan jembatan.

Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo mengatakan, sejumlah lokasi yang dilanda genangan adalah kawasan Jalan Kedungdoro, Jalan Kupang Baru, dan Jalan Manukan Lor Surabaya. 

Pertama adalah genangan yang muncul di kawasan Jalan Kedungdoro Surabaya, dikarenakan aliran air yang menuju ke Jalan Embong Malang hingga ke Rumah Pompa Jalan Kenari tersumbat oleh sisa-sisa potongan kabel utilitas.

“Ada sisa kulit dari pembungkus kabel utilitas yang habis dipotong-potong dan menyumbat jalannya air menuju ke Rumah Pompa Jalan Kenari. Sehingga, wilayah Jalan Embong Malang, dan Jalan Kedungdoro bagian utara ada beberapa titik genangan,” kata Windo, Rabu (4/12).

Windo menerangkan, meski intensitas hujan tinggi, sejak tahun 2022, Jalan Embong Malang Surabaya sudah tidak ada genangan. 

Namun, akibat penyumbatan saluran karena sisa potongan kabel utilitas, baru kali ini muncul genangan. 

“Penangannya sudah beberapa sisa potongan kabel utilitas diambil, sebagian lainya belum karena akan ditelusuri terlebih dahulu” terangnya. 

Kedua adalah genangan yang muncul di kawasan Jalan Kupang Baru Surabaya. Adanya genangan ini dikarenakan aliran air yang cukup deras dari hulu. 

Yaitu, persoalan dari beberapa jembatan yang masih rendah sehingga air meluber dan menggenangi kawasan tersebut.

Windo mengaku, sebetulnya DSDABM Surabaya berencana melakukan pembangunan dan meninggikan jembatan di kawasan Jalan Kupang Baru Surabaya, pada tahun 2024 ini, hanya saja mendapat penolakan dari warga sekitar.

“Alasan mereka menolak adalah perlunya kajian lebih dalam. Sebab, warga menilai jika jembatan dibangun, maka wilayah mereka akan terdampak genangan,” ungkapnya.

Meski demikian, Windo menjelaskan bahwa pembangunan jembatan di kawasan Jalan Kupang Baru akan tetap dilakukan. 

"Namun akan dimulai pada tahun 2025 karena masih akan dilakukan koordinasi dengan warga sekitar,” jelasnya.

Dan ketiga, adalah genangan di kawasan Jalan Manukan Lor Surabaya. Window bersama Tim DSDABM Surabaya pun telah meninjau kawasan tersebut untuk mencari penyebab genangan. 

Dari hasil penelusurannya, dataran tinggi di Jalan Manukan Lor Surabaya telah dipenuhi air. 

Sedangkan, di dataran rendah memasuki Jalan Kyai Amir hingga Jalan Manukan Tama Surabaya masih kosong atau tidak dipenuhi air. 

“Ada sedimen yang menghambat laju air. Karena itu, pada Minggu (1/12/2024), DSDABM akan menerjunkan dua alat berat beserta satgas untuk menelusuri wilayah Jalan Manukan. Jadi kami langsung bergerak cepat,” bebernya. 

Di samping itu, memasuki musim penghujan, Windo menegaskan bahwa DSDABM Surabaya telah mendata titik lokasi genangan. 

Bahkan, semua satgas DSDABM Surabaya juga sudah bersiap melakukan gerak cepat pencegahan dan penanganan genangan.

“Titik genang sudah terpantau. Kita akan melakukan penanganan cepat, misal ada genangan, satgas dan Tim Mobil Pompa telah siap di lapangan. Satgas penjagaan Rumah Pompa, serta satgas yang menelusuri saluran pun juga sudah diperbanyak,” pungkasnya.

Read More

Ketahanan Pangan, Ini yang Dilakukan Polri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tugas Polri tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan. 

Dalam rangka mendukung program tersebut, Polri mengadakan pelatihan ‘Polisi Penggerak Ketahanan Pangan‘ secara virtual pada Rabu (4/12). 

Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, dari 4 hingga 6 Desember 2024, dengan diikuti oleh 6.601 peserta dari seluruh Indonesia.

Brigjen Polisi Langgeng Purnomo, Karo Binkar SSDM Polri sekaligus Wakil Ketua Posko Gugus Tugas Polri, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari strategi Polri untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Polri bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam stabilitas ekonomi dan sosial melalui ketahanan pangan,” ujar Langgeng.

Pelatihan ini memanfaatkan platform Zoom Meeting dan YouTube Streaming, memungkinkan akses yang luas hingga tingkat Polda, Polres, dan Polsek. Peserta pelatihan terdiri dari Kabag Binkar, Kasubbag Mutjab, Kasubbag Kompeten, Kabag SDM Polres, dua pendamping dari setiap Polres, serta satu perwakilan Polisi Penggerak Ketahanan Pangan dari desa percontohan di setiap Polsek.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi mendukung program pekarangan pangan bergizi, yaitu optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan. 

Dalam program ini, polisi berperan sebagai penggerak masyarakat untuk secara aktif terlibat, bukan sebagai pelaksana langsung.

Materi pelatihan mencakup:

– Peran Polri dalam ketahanan pangan nasional.

– Diskusi dan studi kasus penerapan program pekarangan pangan bergizi.

– Perencanaan strategis untuk program desa.

– Simulasi pemetaan desa dan prioritas program.

– Kepemimpinan di komunitas pedesaan.

– Monitoring dan evaluasi program.

– Penyusunan roadmap keberlanjutan program.

Sesi simulasi juga dilakukan untuk memetakan desa dan menyusun prioritas program pekarangan pangan bergizi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Brigjen Pol Langgeng, pelatihan ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, yang berlangsung saat ini, berfokus pada pemahaman manajerial dan konsep ketahanan pangan.

Tahap kedua akan dilaksanakan pada Januari 2025, dengan fokus pada mekanisme teknis. 

Tahap lanjutan ini akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian serta Kementerian Desa.

Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal.

Read More

Dansatsiber TNI Pimpin Langkah Konkret Berantas Judi Online di Lingkungan TNI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, Brigjen TNI Ari Yulianto, S.I.P., M.H.I., sebagai Komandan Subsatgas Pemberantasan Judi Online melaksanakan pemeriksaan terhadap handphone (HP) milik personel Mabes TNI setelah kegiatan upacara mingguan, bertempat di Lapangan Upacara B3, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (2/12/2024).

Hal ini bedasarkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1452/IX/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pemantauan dan Penindakan Pelanggaran Prajurit/PNS TNI dalam Bentuk Judi Online, Narkoba, Penyelundupan dan Korupsi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Langkah ini merupakan bentuk konkret peran TNI dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk memberantas praktik perjudian online yang semakin marak. Sebagai wujud komitmen tersebut, TNI telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online dengan dukungan peralatan forensik canggih dari personel Satuan Siber (Satsiber) TNI.

Dengan adanya pemeriksaan ini, TNI menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas personel serta mendukung penuh pelaksanaan tugas dihadapkan tantangan yang semakin komplek. TNI terus berupaya menjaga kedisiplinan internal sekaligus berkontribusi dalam pemberantasan berbagai bentuk kejahatan siber di Indonesia.

Read More

KPK Periksa 8 Saksi di Kasus Pemerasan Eks Gubernur Bengkulu

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan orang saksi untuk mendalami permintaan pengumpulan uang untuk pemenangan Calon Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Para saksi tersebut diperiksa di Kantor Polresta Bengkulu pada Senin (2/12).

"Saksi didalami terkait dengan pertemuan-pertemuan perihal permintaan dari Gubernur RM untuk menjadi tim pemenangan dirinya dan pendalaman terkait permintaan pengumpulan dana untuk pemenangan gubernur RM," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (3/12).

Delapan orang saksi tersebut ialah Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu Alfian Marteddy; PNS/Plt. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Yudi Karsa; PNS/Kadis ESDM Provinsi Bengkulu Doni Swabuana; dan PNS/Kadis TPHP Provinsi Bengkulu M. Rizon.

Kemudian PNS/Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu Haryadi; PNS/Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Syafriandi; PNS/Kepala Biro Pemkesra Provinsi Bengkulu Ferry Ernez Parera; dan PNS/Kadis Pendidikan Pemprov Bengkulu Saidirman.

Dalam Pilgub Bengkulu tahun 2024, Rohidin yang berpasangan dengan Meriani melawan pasangan Helmi Hasan-Mi'an. 

Helmi Hasan merupakan adik dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Hasil perhitungan cepat menunjukkan Rohidin-Meriani kalah dari lawannya.

Adapun Rohidin bersama dua orang lainnya yakni Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan ajudan gubernur EvriansyahaliasAnca ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

Mereka sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama hingga 13 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK, dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 KUHP.

Lima orang lainnya yang sempat ditangkap KPK diputuskan untuk dilepas karena berstatus sebagai terperiksa atau saksi.

Mereka ialah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu Syarifudin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Syafriandi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Saidirman, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu Ferry Ernest Parera, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Tejo Suroso.

Read More

Polres Jakut Tangkap 6 Pelaku Penyerangan Anggota Polri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus penyerangan terhadap anggota Polri yang terjadi di wilayah Cilincing pada Senin, 2 Desember 2024. 

Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara berhasil meringkus enam orang pelaku.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol H. Ahmad Fuady, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 4 Desember 2024, menyampaikan bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada pukul 04.30 WIB di pertigaan kolong Tol Tanah Merdeka, Jalan Kalibaru Barat. 

Korban merupakan seorang anggota Polri yang tengah menjalankan tugas patroli.

“Pelaku melakukan penyerangan secara brutal terhadap anggota kami. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka-luka,” ujar Kapolres.

Setelah menerima laporan terkait peristiwa tersebut, tim gabungan langsung melakukan penyelidikan intensif. 

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti di lapangan, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku. 

Dalam waktu singkat, tim gabungan berhasil menangkap enam orang tersangka di dua lokasi berbeda, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.

Para tersangka yang berhasil diamankan berinisial DRS, MY, AS, K, RDP, dan MRMA. Satu orang tersangka lainnya, DM, masih dalam pengejaran atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolres Fuady menjelaskan bahwa motif penyerangan masih dalam tahap penyelidikan. 

Namun, berdasarkan keterangan sementara, para pelaku diduga memiliki dendam pribadi terhadap korban.

“Kami masih mendalami motif di balik penyerangan ini. Namun, kami menduga ada dendam pribadi yang melatarbelakangi aksi brutal ini,” ungkapnya.

Selain mengamankan para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya senjata tajam yang digunakan untuk melakukan penyerangan.

Polres Metro Jakarta Utara menegaskan akan menindak tegas para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana penganiayaan berat dan penyerangan terhadap petugas negara.

“Kami tidak akan mentolerir tindakan kekerasan terhadap anggota Polri. Kami akan terus berupaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah hukum Jakarta Utara,” tegas Kapolres Fuady.

Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan menyerahkan segala permasalahan kepada pihak kepolisian. 

“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Raih Suara Sah 980.380, KPU Tetapkan Eri- Armuji Menang Pilkada Surabaya 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya resmi menetapkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2024, Rabu (4/12).

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang disampaikan oleh Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, pasangan calon nomor 1, Eri Cahyadi, ST, MT, dan Armuji, ST, berhasil meraih suara sah sebanyak 980.380.

Berikutnya, kolom kosong atau tidak bergambar memperoleh 224.340 suara. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 4 Desember 2024.

Soeprayitno juga mengungkapkan bahwa hasil ini telah dimasukkan dalam diktum pertama dan kedua keputusan KPU Surabaya.

"Dengan hasil ini, proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024 dinyatakan sah," tutupnya membacakan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Suara.

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Tim Pemenangan Eri-Armuji, Aprizaldi, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPU Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya, Parpol Pengusung, Relawan dan seluruh masyarakat Surabaya. 

Ia juga mengapresiasi partisipasi pemilih yang sangat tinggi dalam Pilkada kali ini.

"Lebih dari 1.200.000 warga Surabaya menggunakan hak pilihnya, yang merupakan salah satu partisipasi pemilih terbesar dalam Pilkada, baik Pilgub maupun Pilwali," ujar Aldi sapaan akrabnya.

Aldi menambahkan, pasangan Eri Cahyadi-Armuji juga berhasil memecahkan rekor dengan meraih lebih dari 980.000 suara. 

Dirinya meyakini, dari hasil yang disampaikan KPU Surabaya menunjukkan kepercayaan luar biasa dari warga terhadap pasangan Eri-Armuji.

"Tentunya, kepercayaan ini harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Mengenai hasil suara yang diraih, Aldi mengungkapkan bahwa pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Bahkan, lebih dari 80 persen angka kemenangan menunjukkan prestasi yang luar biasa.

"Apalagi mengingat banyak pihak yang memperkirakan partisipasi pemilih akan rendah karena lawan kami adalah kotak kosong," jelas Aldi.

Meskipun demikian, Politisi PDI Perjuangan ini juga mencatat adanya sejumlah suara yang memilih kolom kosong. 

Pihaknya menilai, masih adanya warga yang memilih kotak kosong, menjadi room of improvement (ruang untuk perbaikan) lebih lanjut bagi pasangan Eri Cahyadi dan Armuji.

"Tentunya, untuk terus menuntaskan pekerjaan yang sudah dilakukan dan memperbaiki kekurangan yang ada selama 3,5 tahun ini," pungkasnya.

Read More

Presiden Prabowo Puji-Puji Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto memuji nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebanyak dua kali dalam momen sidang Kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12)

Prabowo mengatakan merasa terbantu dengan pelbagai langkah yang diambil oleh jajaran kabinetnya di akhir 2024 ini lantaran sebelumnya telah didukung oleh Jokowi melewati berbagai tantangan.

"Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina," kata Prabowo.

Prabowo juga mengatakan pemerintah Indonesia mampu mengatasi persoalan fenomena El Nino, La Nina dan ketegangan geopolitik global belakangan ini. 

Ia mengatakan masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan jika terjadi krisis.

"Negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka," kata dia.

Kemudian, Prabowo juga memuji Jokowi yang sempat menginisiasi rapat koordinasi pengendalian inflasi di bawah Mendagri ketika masih menjabat sebagai presiden. 

Forum rapat ini, kata Prabowo, masih terus dilanjutkan hingga saat ini lantaran jarang dilakukan oleh negara-negara lain.

"Saya juga menyampaikan terima kasih saya apresiasi saya pada Mendagri yang mengendalikan yang ikut membantu mengendalikan pemantauan inflasi," kata Prabowo.

"Ini mekanisme yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi, jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita," tambahnya.

Prabowo menilai Jokowi mampu merintis rapat koordinasi pengendalian inflasi lantaran sudah berpengalaman sebagai wali kota.

"Ini suatu apa ya mungkin enggak diajarkan di fakultas ekonomi lapangan soalnya mantan presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti mengendalikan inflasi dari lapangan," kata dia.

Read More

Jutaan Orang Diprediksi Lakukan Perjalanan Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Daerah Tujuannya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 diperkirakan akan dimanfaatkan oleh jutaan masyarakat untuk melakukan perjalanan. 

Mobil pribadi tetap menjadi pilihan utama untuk bepergian selama periode liburan tersebut.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa survei dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan memproyeksikan 110,6 juta orang akan melakukan perjalanan selama libur Nataru tahun ini. 

Angka tersebut meningkat sebesar 2,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Artinya, sekitar 39,30 persen masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan atau pergerakan selama libur Natal dan Tahun Baru,” kata Aan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (4/11/2024).

Menurut survei tersebut, daerah asal perjalanan terbanyak meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. 

Sementara itu, daerah tujuan utama adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Sumatera Utara.

Aan juga menjelaskan bahwa mobil pribadi akan menjadi moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, dengan angka sebesar 36,07 persen. 

Sepeda motor berada di urutan kedua dengan 17,71 persen, disusul oleh bus (15,04 persen), kereta api antarkota (12,85 persen), dan pesawat (8,85 persen).

“Pilihan moda transportasi tertinggi masyarakat akan menggunakan mobil pribadi sebesar 36,07 persen. Yang akan menggunakan sepeda motor 17,71 persen, bus sebesar 15,04 persen, kereta api antarkota 12,85 persen, dan pesawat 8,85 persen,” ujar Aan.

Dari hasil survei tersebut, mayoritas masyarakat yang melakukan perjalanan pada libur Nataru ini bertujuan untuk liburan, dengan persentase sebesar 45,67 persen. 

“Hasil presentasi survei alasan melakukan bepergian yang paling tinggi adalah melaksanakan liburan 45,67 persen. Artinya kita harus antisipasi tempat-tempat wisata, tujuan wisata terutama akses yang menuju ke tempat-tempat wisata,” jelas Aan.

Selain itu, sebanyak 32,36 persen masyarakat memanfaatkan liburan untuk pulang kampung, 19,96 persen untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman, dan 2 persen karena alasan tugas atau pekerjaan.

“Artinya kita harus mempersiapkan jalur-jalur mudik baik di tol maupun di arteri nantinya,” tambah Aan.

Dengan prediksi peningkatan perjalanan ini, pihak terkait diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas, terutama di jalur-jalur menuju destinasi wisata maupun jalur mudik.

Read More

Aksi Sosial Lantamal I Menyambut Hari Armada RI

Belawan - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka memperingati Hari Armada RI 2024, Lantamal I mengadakan Bakti Sosial Donor Darah di Gedung Ob. Syaaf, Mako Lantamal I, Belawan. 

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan RSUP H. Adam Malik Medan untuk memastikan proses donor darah berlangsung aman dan lancar. Tanjungpinang. Selasa 3 Desember 2024.

Dari donor darah ini berhasil mengumpulkan 98 kantong darah dari 121 peserta, yang terdiri dari personel Lantamal I, Yonmarhanlan I Belawan, Polairud Polda Sumut, dan Kodim 0201/Medan. 

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara menyambut Hari Armada RI.

Read More