Jumat, 06 Desember 2024


Kaltara - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara memusnahkan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 74.959,21 gram pada hari ini, Rabu (5/12/2024). 

Pemusnahan ini merupakan hasil pengungkapan kasus yang melibatkan tiga tersangka, yaitu W.P., A.W.T., dan D.K., yang berdomisili di Kota Tarakan.

Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti komitmen jajarannya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya.

“Dengan pemusnahan ini, kami memperkirakan telah menyelamatkan sekitar 740.000 jiwa dari bahaya narkotika yang merusak generasi penerus bangsa. Polda Kalimantan Utara akan terus bekerja keras, tidak hanya menangkap pelaku dan kurir, tetapi juga membongkar jaringan hingga ke akar-akarnya,” tegas Kapolda.

Barang bukti yang dimusnahkan didapatkan dari dua lokasi berbeda, yakni di Pelabuhan Kayan VI, Tanjung Selor Hilir, dan Jalan Poros Tanjung Selor-Berau KM 57, Tanjung Palas Timur. Barang haram tersebut dikemas dalam 74 bungkus plastik teh hijau merek Guanyinwang. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik menggunakan alat GC-MSD Agilent Technologies 5975C, barang bukti ini teridentifikasi mengandung zat metamfetamina yang masuk dalam golongan I narkotika.

Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan resmi dari Kejaksaan Negeri Bulungan dengan Nomor Surat STAP1772/O.4.18/ENZ.1/10/2024 dan STAP1773/O.4.18/ENZ.1/10/2024. Kapolda menekankan bahwa tujuan pemusnahan ini adalah untuk memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi disalahgunakan, serta untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus narkoba.

“Kami tidak akan pernah berhenti melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman bahaya narkoba. Langkah ini adalah bagian dari upaya nyata menciptakan efek jera bagi para pelaku,” tambah Kapolda.

Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, termasuk jaksa, penyidik, dan perwakilan masyarakat, sebagai bentuk keterbukaan hukum dalam memberantas peredaran narkotika.



Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar high level meeting (HLM) untuk mengendalikan inflasi jelang perayaan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, di Pendopo Lokatantra Lamongan, Rabu (4/12/2024), 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menuturkan pada tahun 2024 ini mungkin inflasi akan sedikit dipengaruhi adanya pesta demokrasi. 

Karena faktor yang mendorong adanya inflasi tidak hanya dari biaya produksi dan daya beli masyarakat, namun adanya ketidakstabilan politik juga mampu mempengaruhi inflasi.

"Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, mungkin pada tahun ini faktor dari pesta demokrasi. Di tengah tantangan dinamika global terutama fluktuasi harga dan komoditas, menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertuang dalam road map reformasi birokrasi," ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan penajaman evaluasi dengan lebih mengukur indeks dari sisi dampak kinerja, dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif. 

"Alhamdulillah capaian reformasi birokrasi di tahun 2024 Lamongan mendapatkan predikat BB artinya sangat baik," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Secara tahunan inflasi IHK di Jawa Timur tercatat sebesar 1,41%  (yoy), lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni sebesar 3,24% (yoy).

Di Kabupaten Lamongan melalui sister city tercatat inflasi sebesar 0,24 (bulan ke bulan) dan 1,76 (tahun ke tahun). Kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,12 persen.

"Angka inflasi ini kecil, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi," kata Pak Yes.

Selanjutnya Pak Yes menjelaskan Pemkab Lamongan akan menggencarkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. 

Dari strategi jangka pendek diadakan operasi pasar murah oleh Dinasperindag Kabupaten Lamongan dan gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 

Hal tersebut bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meringankan biaya pembelian masyarakat.

Sedangkan strategi jangka panjang ialah dengan menerapkan  program menanam kebutuhan makanan seperti sayur di pekarangan terpadu. Juga memperjuangkan berhasilnya panen raya.

"Seluruh OPD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat," jelasnya. 

Pemkab Lamongan juga menerapkan 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif bagi tim pengendali inflasi daerah) untuk mengendalikan inflasi.

Diungkapkan oleh Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja stok beras di gudang beras Lamongan yang terletak di Karangkembang tahun 2024 adalah 2.279.615,00 Kg. Beras tersebut dijual dengan harga 12.500/kg. 

Untuk menekan inflasi pada komoditas beras, Bulog telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 97.771 penerima bantuan pangan (per orang mendapatkan 10 kg).



Jakarta - KABARPROGRESUF.COM Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengevaluasi Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 

Hal ini buntut pernyataan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang es.

"Kita menyayangkan kalau ada apa namanya mungkin statement-statement yang tidak baik, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

Budi memahami terdapat kritik dari masyarakat buntut pernyataan Gus Miftah. Masukan dari masyarakat itu perlu diterima.

"Tapi apa pun itu, kita serahkan keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat," ujar Budi.

Gus Miftah menjadi sorotan setelah videonya meledek pedadang es keliling viral di media sosial. 

Dalam video yang beredar, Miftah terlihat sedang memberikan ceramah lalu menyapa seorang pedagang es teh dan air mineral yang sedang lewat.

Dia bertanya apakah dagangan sang penjual sudah laku atau belum. 

Miftah meminta sang pedagang kembali berjualan jika ingin dagangannya habis. Tindakan Miftah dianggap netizen berlebihan karena sempat melontarkan kata makian meski disampaikan sembari tertawa.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polwan Polres Metro Jakarta Timur mengadakan kegiatan bakti sosial dan trauma healing kepada warga yang terdampak kebakaran di Jalan Kemuning Mede Rt.005 dan Rt.006 Rw.01 Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara Jakarta Timur. Rabu (4/12/2024).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Jatinegara Kompol Chitya Intania Kusnita, S.H., sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami musibah.

Kebakaran yang terjadi sebelumnya meninggalkan dampak mendalam, baik secara fisik maupun psikologis bagi warga setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Polwan memberikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari pendampingan trauma healing hingga bantuan kebutuhan pokok. Trauma healing dilakukan untuk membantu warga, terutama anak-anak, mengatasi rasa cemas akibat insiden kebakaran.

“Kami ingin memastikan warga tidak hanya mendapat bantuan fisik, tetapi juga dukungan mental agar dapat bangkit dari musibah ini,” ujar Kompol Chitya.

Selain itu, layanan kesehatan gratis turut disediakan untuk mengecek kondisi kesehatan warga terdampak. Polwan juga memberikan edukasi terkait penggunaan listrik yang aman guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Edukasi ini penting agar masyarakat lebih waspada dan terhindar dari risiko kebakaran,” tambahnya. Tak hanya itu, bantuan berupa sembako, susu, snack untuk anak-anak, hingga selimut juga disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat setempat yang merasa terbantu dengan perhatian dan kepedulian dari Polwan Polres Metro Jakarta Timur.

Melalui aksi nyata ini, diharapkan para korban dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. “Kami akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam situasi darurat seperti ini,” tutup Kompol Chitya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komandan Puspenerbal, Laksda TNl Sisyani Jaffar menghadiri peresmian Fasilitas Lapangan Tembak (Lapbak) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada Rabu (4/12/2024). 

Fasilitas Lapangan Tembak Kodiklatal yang diresmikan Kasal ini, akan diguna sebagai sarana dan prasarana latihan bagi prajurit serta calon prajurit TNI AL dilengkapi dengan Integrated Tactical Marksmanship System (ITMS).

 ITMS merupakan standar industri dalam aplikasi perangkap peluru baja yang modern, dilengkapi dengan sistem penghisap timah paling maju, paling efektif dan paling aman.

Hal tersebut menjadikan pilihan unggul untuk lapangan tembak, dimana keamanan, kehandalan, perawatan sederhana dan pengoperasian yang mudah adalah prioritas utamanya.

ITMS sendiri merupakan peralatan bantu giat tembak pistol dan senapan dengan tiga mode target yaitu Retriever Target, Moving Target dan Pop Up Target.

Setiap lessan terdapat kamera, sehingga petembak dapat mengetahui hasil tembakan yang dikirim secara wireless ke tablet yang berada dekat petembak.

Manfaat dan fungsi ITMS merupakan efisiensi tempat yang dapat digunakan sebagai lapangan tembak dan meningkatkan keamanan/recoilset peluru pada saat melaksanakan latihan menembak.

Selain untuk menjaga keamanan dalam latihan menembak, sarana ini juga dapat digunakan untuk latihan menembak reaksi baik pistol maupun senapan, sehingga latihan menembak lebih efektif dan aman.

Fasilitas latihan yang diberi nama Berfin Tambunan diambil dari nama Kapten Marinir Berfin Tambunan, seorang Perwira Marinir TNI AL yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. 

Untuk mengenang jasa-jasanya serta dedikasinya kepada TNI AL, TNI, Bangsa dan Negara, nama Kapten Mar (Purn) Berfin Tambunan, diabadikan menjadi nama Lapangan Tembak Pistol Markas Komando Kodiklatal.

Lapangan Tembak Berfin Tambunan Kodiklatal yang dibangun mulai awal Maret 2024 oleh PT. Multi Indo Sentosa ini memiliki Luasan Bangunan Utama 11 meter x 23 meter, memiliki dimensi Lapangan Tembak 12 meter x 25 meter, Ruang Penangkap Peluru 12 meter x 9 meter, serta dilengkapi fasilitas Parkir 12 meter x 25 meter.

Dalam peresmian tersebut, Kasal melaksanakan penekanan sirine, dilanjutkan penandatanganan prasasti di dampingi oleh Wakil Kepala Staf TNI Ankatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, Dankodiklatal, Kadissenlekal, Kadispisial dan Direktur PT Multi Indo Sentosa.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali juga berkesempatan melaksanakan Pemberian Tali Asih kepada perwakilan keluarga Kapten Marinir Berfin Tambunan.

Selain peresmian Lapangan Tembak Berfin Tambunan Kodiklatal, Kasal juga meresmikan renovasi Masjid Al Akbar yang berlokasi di Dinas Psikologi Angkatan Laut (Dispsial) Juanda Sidoarjo. Masjid Al Akbar ini mampu menampung 250 Jamaah untuk melaksanakan kegiatan Ibadah.(hjr)



Ponorogo - KABARPROGRESIF.COM Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memeriksa dua mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur wilayah Ponorogo-Magetan, Rabu (4/12/2024). 

Pemeriksaan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK PGRI 2 Ponorogo.

Kedua mantan pejabat yang diperiksa adalah Nurhadi Hanuri, Kepala Cabdindik wilayah Ponorogo-Magetan periode 2020-2022 yang kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, serta Lena, Kepala Cabdindik periode 2022-2023.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap kedua saksi bertujuan menggali informasi terkait alokasi dana BOS untuk sekolah swasta di wilayah tersebut.

"Memang benar hari ini ada pemeriksaan tiga saksi, dua di antaranya adalah mantan Kepala Cabdindik Ponorogo-Magetan. Identitas saksi ketiga belum bisa kami sampaikan saat ini," ujar Agung kepada media.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS SMK PGRI 2 Ponorogo telah menjadi sorotan sejak penyidik mulai melakukan pemeriksaan intensif beberapa bulan terakhir. 

Hingga saat ini, sedikitnya 22 saksi dari pihak sekolah dan lingkungan Dinas Pendidikan telah dimintai keterangan.

"Penyidik masih melakukan pendalaman dan pengumpulan bukti. Penetapan tersangka belum dilakukan," tambah Agung.

Pemeriksaan Nurhadi dan Lena dinilai penting untuk mengklarifikasi mekanisme alokasi dana BOS, terutama apakah ada prosedur yang menyimpang dalam penyalurannya ke sekolah swasta.

Saat ditemui di kantor Kejaksaan Ponorogo, Nurhadi Hanuri memilih irit bicara. Ia mengaku belum bisa memberikan keterangan lantaran pemeriksaan masih berlangsung.

"Belum selesai kok, nanti kembali lagi ke sini," ucap Nurhadi sembari memasuki kendaraan pribadinya.

Sementara itu, Lena belum memberikan pernyataan resmi terkait pemeriksaannya.

Transparansi Dana BOS Dipertanyakan

Kasus ini mengangkat kembali sorotan terhadap pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah, khususnya di institusi swasta. 

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan dana BOS kerap menjadi polemik, dengan dugaan penyelewengan yang berpotensi merugikan dunia pendidikan.

Kejari Ponorogo menegaskan akan terus mendalami kasus ini hingga menemukan kejelasan aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. 

Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di masa depan.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain masih akan berlanjut dalam waktu dekat, seiring upaya penyidik mengungkap kebenaran di balik kasus ini.



Jombang - KABARPROGRESIF.COM Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Jombang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu dengan nilai total lebih kurang Rp 400 juta.

Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi melalui Kasat Resnarkoba, AKP Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa anggotanya berhasil menyita 381,8 gram sabu dari tiga tersangka yang ditangkap di lokasi berbeda.

“Tersangka berinisial WP, KA, dan MN, yang sebelumnya bekerja sebagai sopir, diduga terlibat dalam jaringan narkotika besar yang mengedarkan sabu di wilayah Jombang dan sekitarnya,” ungkap Ahmad Yani saat konferensi pers di Mapolres setempat, Rabu (04/12/2024).

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi menemukan sabu dalam jumlah besar yang dibagi menjadi 30 paket seberat 358,66 gram dari WP, 24 paket dengan berat 21,98 gram dari KA, dan 1 paket seberat 1,16 gram dari MN.

Kasat Resnarkoba menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut disiapkan di berbagai titik strategis yang dikenal dengan istilah ‘ranjau’. 

Dengan modus ini, narkoba akan lebih mudah didistribusikan kepada konsumen yang akan diberikan petunjuk lokasi barang berupa foto dan peta.

“Jaringan ini sangat terorganisir, dan mereka menyimpan barang di tempat-tempat seperti pinggir jalan raya atau dekat perumahan,” jelas AKP Ahmad Yani.

Ia juga mengungkapkan bahwa WP, salah satu tersangka, merupakan seorang DPO yang diketahui tinggal di daerah Trowulan, Mojokerto.

“Penangkapan WP berawal dari informasi masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil menyita 358,66 gram sabu, sejumlah plastik klip, sepeda motor, handphone serta uang tunai Rp 1 juta. Selain itu, polisi juga berhasil menangkap dua kaki tangan WP, KA dan MN, yang masing-masing terlibat dalam aktivitas meranjau sabu di lokasi-lokasi strategis,” ungkapnya.

Menurutnya, hasil dari penggeledahan, ditemukan sabu dalam jumlah besar di tiga lokasi berbeda, termasuk di sepanjang jalan By Pass Mojoagung, depan Pintu Masuk Perumahan Desa Mayangan, dan di Dusun Pengkol Desa Ceweng. Dari MN, polisi juga menemukan satu paket sabu di pinggir sungai Desa Menganto, Mojowano.

“Terhadap Ketiga tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara antara 6 hingga 20 tahun,” pungkasnya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pasca pemisahan menjadi tiga kementerian, dilakukan pelantikan para pejabat untuk memperkuat kapasitas dan kualitas kinerja organisasi di masing-masing kementerian. 

Haris Sukamto hari ini Rabu (04/12/2024) resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Selain itu dua pejabat juga dilantik yaitu Raden Fadjar Wijanarko sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Titik Setiawati sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemisahan Kementerian saat ini telah membawa konsekuensi struktural dan operasional yang signifikan. 

"Proses transisi ini menuntut adaptasi dan penyesuaian yang menyeluruh di setiap lini organisasi. Tentu saja, perubahan ini Pelantikan ini bukan hanya bagian dari proses administratif, tetapi juga momentum penting dalam babak baru pasca pemisahan menjadi 3 (tiga) Kementerian," urainya, dalam rilis kanwil Kemenkum Jatim, Rabu (4/12/2024). 

Pemisahan Kementerian saat ini,  lanjutnya, telah membawa konsekuensi struktural dan operasional yang signifikan. Proses transisi ini menuntut adaptasi dan penyesuaian yang menyeluruh di setiap lini organisasi. 

"Tentu saja, perubahan ini membawa tantangan dan kompleksitas, namun dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi, saya yakin kita semua akan mampu melewati tahap-tahap krusial tersebut dan menjadikan Kementerian Hukum semakin baik dalam menjalankan fungsinya," urainya. 

Bagi para Kepala kantor wilayah, Menteri Hukum berpesan bahwa  sebagai perwakilan Kementerian Hukum di wilayah sangatlah krusial karena merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat. 

"Pimpin team di wilayah dengan baik, layani masyarakat, kawal implementasi kebijakan nasional agar dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah," tandasnya. 

Bagi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan penegakan hukum yang adil, cepat, dan tanpa diskriminasi. 

"Anda harus memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami, dan menjaga agar supremasi hukum tetap sesuai dengan prinsip keadilan," katanya. 

Sementara bagi Kepala Divisi Peraturan Per Undang-Undangan dan Pembinaan Hukum, memiliki tugas sangat vital dalam menyusun dan memfasilitasi harmonisasi regulasi yang tepat dan relevan. 

"Saudara harus memastikan bahwa setiap regulasi dapat menjawab kebutuhan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan," urainya.



Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 8.630 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Mojokerto yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kembali menerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Bantuan ini merupakan tahap ketiga bulan Desember, masing-masing KPM menerima 10 kg beras.

Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro secara langsung meninjau proses penyaluran di Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajuritkulon. Ia memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Dalam kunjungannya, sosok yang akrab disapa Mas Pj tersebut didampingi Kepala Cabang Bulog Subdrive Surabaya, Muhammad Husin dan Kepala Kantor Pos Mojokerto, Ketut Krisna Wibawa.

“Kami memastikan seluruh bantuan ini tepat sasaran dan diterima langsung oleh warga yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan beras ini, semoga dapat membantu kebutuhan pangan keluarga,” tutur Mas Pj, Rabu (4/12/2024).

Penyaluran bantuan pangan tahap ketiga ini menutup program bantuan CBP untuk tahun 2024. Pemerintah Kota Mojokerto memastikan distribusi dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai data penerima yang telah diverifikasi.

Penyaluran tahap ketiga ini dilakukan di tiga kecamatan se–Kota Mojokerto dengan rincian 1.835 penerima di Kecamatan Kranggan, 3.336 penerima di Kecamatan Magersari, dan 3.459 penerima di Kecamatan Prajuritkulon.

“Program ini dari Bapanas (Badan Pangan Nasional) berdasarkan data P3KE, dan ini merupakan tahap ketiga bulan Desember tahun 2024,” tambahnya. 


 


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan berharap RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Pernyataan itu disampaikan Sturman setelah Baleg DPR membatalkan rapat audiensi dengan PPATK membahas RUU tersebut. 

Namun, dia menyebut pihaknya tak main-main mendorong RUU Perampasan Aset.

"Iya 2006 itulah nanti yang salah satunya diharapkan masuk. Doakan saja supaya saya ini bertobat," kata Sturman di kompleks parlemen, Rabu (4/12).

RUU Perampasan Aset tak masuk Prolegnas 2205 yang telah diketuk oleh DPR. Sturman juga memastikan RUU tersebut tak masuk kumulatif terbuka. 

Artinya, RUU Perampasan Aset berpeluang untuk dibahas di Prolegnas selanjutnya.

"Mudah-mudahan ini di tahun 2025 ini selesai semua nih ceritanya yang prioritas, ada 37 sampai 40 atau 48," katanya.

Meski begitu, legislator PDIP itu mengaku belum ada pembahasan di internal fraksinya. 

Namun, Sturman mengaku ingin bertaubat dan akan mendorong RUU tersebut.

"Kita belum sampai sana. PDI-P belum bicara sampai sana belum ada perintah apa-apa, tapi saya hari ini pengen saya bertobat," katanya.

Lebih lanjut, dia juga mengaku tak tahu menahu soal substsnsi RUU yang akan dibahas bersama PPATK tersebut. 

Namun, kata Sturman, PPATK akan menyiapkan materi dengan komprehensif.

"Karena ini kan isu yang cukup sensitif soal ini, sehingga mereka membutuhkan waktu. Jangan sampai ada pemahaman pemahaman yang berbeda," katanya.



Bulungan - KABARPROGRESIF.COM Dalam Mendukung Kinerja Polri, Ditlantas Polda Kaltara Laksanakan Rapat Kerja Teknis Lantas Polri (Rakernis Lantas Polda Kaltara 2024) yang dilaksanakan di Hotel Diamond Tarakan Jl. Kusuma Bangsa Gunung Lingkas Kota Tarakan. Kamis ( 05/12/2024).

Dalam Rankernis ini mengusung tema “Polantas Presisi Hadir Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Emas”.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, S.I.K,. Didamping oleh Dir Lantas Polda Kaltara Kombes Pol. Arief Budiman S.H., S.I.K., Personel Ditlantas Polda Kaltara, Kepala Dinas PUPR-PERKIM Prov. Kaltara, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltara, Kepala Jasa Raharja Perwakilan Tarakan, Kasat Lantas Polres/Ta Jajaran dan Seluruh Personel fungsi Lantas.

Dalam Sambutannya, Wakapolda Kaltara Menyampaikan “ Untuk mengantisipasi perkembangan permasalahan lalu lintas tentunya bukan hanya menjadi tugas Kepolisian Khususnya Polantas tetapi membutuhkan kerjasama serta Sinergitas antara lembaga terutama Stakeholder yang tergabung dalam lima pilar keselamatan diantaranya Bappeda Litbang, Dinas PUPR-PERKIM, Dishub, Kepolisian dan Dinas Kesehatan serta Jasa Raharja’.

Wakapolda Kaltara juga mengajak untuk memanfaatkan kegiatan rakernis ini sebagai sarana komunikasi antar lembaga untuk meningkatkan Kamseltibcar lantas di Provinsi Kaltara.

Adapun tujuan dari rakernis ini untuk menyamakan persepsi petugas Polantas dalam melakukan tindakan penegakan hukum sehingga terdapat kesamaan prosedur dalam melayani masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kaltara.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM 129 anggota Polisi Militer Angkatan Darat resmi dilantik menjadi penyidik. 

Prosesi pelantikan itu yang dipimpin langsung oleh Ws Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, turut diwarnai dengan adanya pengambilan sumpah yang dilakukan di Gedung Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Kamis (05/12/2024).

Ratusan penyidik itu, terdiri dari 74 Perwira dan 55 Bintara. Keberadaan ratusan penyidik yang baru saja dilantik itu, diharapkan bisa menyelesaikan berbagai masalah secara profesional.

Hal tersebut, dikatakan oleh Mayjen TNI Eka Wijaya usai melakukan pengambilan sumpah kepada ratusan penyidik tersebut. 

Saat ini, Ws Danpuspomad mengungkapkan, sebanyak 800 penyidik telah disumpah.

“Akan tetapi, masih ada kekurangan 400 penyidik. Kami berharap, adanya Pendidikan dan pelatihan yang baik, ke depan bisa memenuhi jumlah penyidik guna mendukung tugas-tugas Kepolisian Militer di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Mayjen TNI Eka Wijaya menyebut, penyidik di Satuan Pomad memiliki peranan penting dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan prajurit TNI-AD. 

“Keberadaan penyidik, diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan profesional, dan menjaga citra baik institusi,” tegasnya.

Berkaitan dengan pelantikan itu, Ws Danpuspomad tersebut berharap jika ke depan para prajurit TNI-AD bisa memahami dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, maupun institusi.

“Semoga langkah ini membawa perubahan positif bagi institusi dan masyarakat,” pungkasnya. 


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive