Nama Sekolah Bahasa Polri Jadi Bumi Poliglot Bhayangkara

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kombes Dhani Hernando mengungkapkan alasan di balik penamaan Sekolah Bahasa (Sebasa) Polri sebagai Bumi Poliglot Bhayangkara. 

Ia menjelaskan bahwa Sebasa Polri dirancang untuk mengembangkan keahlian bahasa asing anggota Polri, guna mendukung tugas-tugas mereka di dalam maupun luar negeri.

“Saya menamakan Sebasa sebagai Bumi Poliglot Bhayangkara karena Sebasa adalah tempatnya para Bhayangkara prajurit Polri dan PNS Polri yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam bahasa asing,” ujar Kombes Dhani, Kamis (5/12/2024).

Saat ini, Kombes Dhani sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Sebasa Polri. Ia kini menjabat sebagai Kepala Bagian Konvensi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri. 

Namun, inovasi yang ia bawa selama menjabat Kepala Sebasa Polri membuatnya diusulkan untuk program Hoegeng Corner 2024.

Bahasa asing yang diajarkan di Sebasa Polri mencakup bahasa Inggris, Prancis, Jepang, Mandarin, Arab, dan Korea. 

Menurut Kombes Dhani, pembelajaran ini dirancang untuk mempersiapkan anggota Polri menghadapi penugasan internasional, baik di luar maupun dalam negeri.

“Sebasa Polri mendidik anggota Polri dan PNS Polri untuk menambah keterampilan dan mempersiapkan diri mereka menghadapi penugasan internasional,” tambahnya.

Salah satu inovasi yang digagas oleh Kombes Dhani selama menjabat Kepala Sebasa adalah pengembangan aplikasi kamus online bernama Polisi Jago Bahasa Aplikasi ini, yang dirilis pada 2020, menyediakan kamus dalam lima bahasa asing - Inggris, Prancis, Arab, Jepang, dan Mandarin – serta istilah-istilah yang digunakan di PBB.

“Kamus ini telah diunduh oleh 5.000 polisi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk memudahkan mereka belajar bahasa asing,” kata Kombes Dhani.

Selain itu, ia juga mengembangkan program web learning selama pandemi COVID-19 untuk membantu para perwira Polri yang ingin melanjutkan pendidikan. 

Program ini menyediakan berbagai topik, seperti cara menghadapi seleksi PBB dan penggunaan bahasa Arab untuk pengamanan haji.

“Sejak 2019 hingga 2024, program web learning telah berjalan sebanyak 22 kali. Program ini juga terbuka untuk masyarakat umum, dan peserta mendapatkan e-sertifikat yang banyak diapresiasi oleh panitia ujian,” jelasnya.

Kombes Dhani tidak hanya fokus pada pengajaran bahasa, tetapi juga berinovasi untuk mengatasi tantangan pendidikan selama pandemi. 

Program web learning Sebasa mendapat sambutan positif dari peserta, baik dari kalangan Polri maupun masyarakat umum.

“Program ini membantu banyak orang mempersiapkan diri untuk sekolah lanjutan. Peserta bahkan merasa terbantu dalam menjawab soal-soal seleksi,” ungkap Dhani.

Dedikasi Kombes Dhani Hernando dalam meningkatkan kemampuan bahasa anggota Polri di Sebasa dan inovasi yang ia gagas menjadi salah satu alasan utama ia diusulkan dalam program Hoegeng Corner 2024, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya bagi Polri.

Read More

Berhasil Ubah 90 Kampung Bebas Narkoba, Ini Jumlah yang Ditargetkan Kapolri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Perang melawan narkoba di Indonesia memasuki babak baru. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan komitmen untuk mengubah 290 wilayah yang dikenal sebagai ‘kampung narkoba‘ menjadi ‘kampung bebas narkoba‘. 

Upaya besar ini melibatkan sinergi antara Polri, kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah.

“Kami ingin mengubah wilayah yang terdeteksi sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Ini adalah kerja bersama Polri dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Kapolri dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Budi Gunawan di Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu program prioritas. 

Menko Polhukam Budi Gunawan telah membentuk desk khusus pemberantasan narkoba, yang dikomandoi langsung oleh Kapolri.

Dari total 290 kampung narkoba yang teridentifikasi, 90 di antaranya telah mengalami transformasi menjadi kampung bebas narkoba melalui pendekatan khusus.

“Secara bertahap, dari 290 kampung narkoba yang terdeteksi, sudah ada 90 kampung yang berhasil kami ubah. Ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tapi juga edukasi dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Kapolri.

Polri tidak hanya menindak pelaku kejahatan narkoba, tetapi juga aktif melakukan penyuluhan, memasukkan kurikulum anti-narkoba ke sekolah, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dalam satu bulan terakhir, Polri telah memproses 3.608 perkara narkoba, menangkap 3.965 tersangka, dan menyita barang bukti senilai Rp2,88 triliun.

“Angka ini menunjukkan bahwa kita serius. Selain mengedukasi, penegakan hukum juga menjadi prioritas. Kami ingin memberikan efek jera,” ujar Kapolri.

Dengan langkah sistematis dan kerja sama lintas sektor, Kapolri optimistis bahwa Indonesia dapat keluar dari jerat narkoba. 

Transformasi kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba tidak hanya memberi harapan baru bagi masyarakat, tetapi juga menjadi simbol perjuangan melawan peredaran narkoba di Tanah Air.

Read More

Korbinmas Baharkam Polri Gelar Apel Polisi RW di Kepri, Tekankan Pentingnya Peran Polisi RW dalam Jaga Kamtibmas

Riau - KABARPROGRESIF.COM Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, Korbinmas Baharkam Polri menggelar apel besar yang melibatkan seluruh personel Polisi RW, Bhabinkamtibmas, dan Satkamling. 

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, di Lapangan Bhayangkara Polda Kepri. Rabu (4/12/2024).

Apel tersebut dipimpin oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen. Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., dan dihadiri Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Korbinmas Baharkam Polri, Pejabat Utama Polda Kepri, tamu undangan dan seluruh peserta apel besar.

Dalam sambutannya, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen. Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., menyampaikan perubahan sosial yang cepat saat ini membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat, termasuk potensi gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtibmas). 

Ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan ini bisa memicu ketidakseimbangan dan permasalahan sosial. 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sebagai upaya mitigasi terhadap gangguan Kamtibmas.

“Polri mengajak masyarakat berperan aktif sebagai mitra strategis, baik sebagai sumber informasi dini (early warning) maupun sebagai pemecah masalah (problem solver) di lingkungan masing-masing. Program seperti Polisi RW dan Satkamling menjadi upaya konkret dalam pendekatan berbasis komunikasi dan kedekatan dengan warga. Kehadiran Polisi RW diharapkan mampu mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada,” ujar Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen. Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si.

Lebih lanjut, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen. Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., juga menegaskan bahwa Solidaritas masyarakat adalah kunci keberhasilan pemeliharaan Kamtibmas. 

Peran sentral Polisi RW dan Satkamling diharapkan menjadi “cooling system” di lingkungan, terutama dalam menjaga persatuan pasca Pilkada 2024. 

Dengan sinergi antara Polri dan masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat terwujud demi kepentingan bersama.

Kemudian dalam doorstopnya bersama awak media, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen. Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. 

Di daerah seperti itu, kehadiran Bhabinkamtibmas mungkin sudah cukup. Namun, di wilayah perkotaan, seperti Kota Batam atau Tanjung Pinang, keberadaan Polisi RW menjadi penting. 

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengawasan dan mengantisipasi potensi gangguan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

“Jika hanya mengandalkan Bhabinkamtibmas, tentu akan kewalahan. Oleh karena itu, Polisi RW harus berkolaborasi dengan aparat setempat untuk memetakan dan mengawasi potensi gangguan. Setiap wilayah perlu dipetakan secara rinci, termasuk potensi gangguan dan individu yang berpotensi melakukan pelanggaran. Misalnya, kelompok geng motor yang sering berkumpul di suatu area. Data terkait anggota geng dan lokasi mereka dikumpulkan, kemudian dilakukan pendekatan langsung kepada keluarga melalui program kunjungan rumah ke rumah,” ujar Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen. Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si.

Read More

Sel Super-Maximum Security Untuk Bandar, Bisa Putus Rantai Narkoba

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah akan menempatkan pelaku pengedar narkoba di lapas super-maximum security. 

Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pengedaran dan pengendalian narkoba di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit selaku Ketua Desk Pemberantasan Narkoba dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

Seperti diketahui, desk ini dibentuk oleh Menko Polkam Budi Gunawan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Pemberantasan narkoba menjadi salah satu program dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perihal penempatan lapas bagi pelaku pengedar narkoba.

“Kemudian juga dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kita sepakat bahwa seluruh pelaku pengedar narkoba ini akan ditempatkan di super-maximum security,” kata Kapolri.

Kapolri berharap dengan ditempatkannya para pelaku di lapas super-maximum security dapat memutus rantai peredaran narkoba. 

Dia juga berharap tidak ada lagi pengendalian narkoba oleh para pelaku di tahanan.

“Sehingga ini bisa memotong potensi peredaran atau pengendalian jual beli narkoba yang masih dikendalikan atau selama ini dilakukan oleh para pelaku yang divonis mati atau pun seumur hidup ini lakukan, mudah-mudahan ini berdampak,” ujar Kapolri.

Tak hanya itu, Kapolri mengatakan pihaknya bersama lembaga penegak hukum lainnya sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap.

Kapolri juga berharap Mahkamah Agung akan memberikan vonis maksimal terhadap para pengedar dan bandar narkoba.

“Terkait dengan masalah penegakan hukum ini kita rapatkan, kami sampaikan bahwa kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap, tadi Pak Kejaksaan Agung juga sudah sangat mendukung, demikian juga kita harapkan nanti dari teman-teman Mahkamah Agung juga memberikan hukuman vonis yang maksimal,” kata Kapolri.

Read More

Witiarso Utomo-M Ibnu Hajar Menang Pilkada Jepara

Jepara - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah rampung menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada pada Rabu, 4 Desember 2024 di Eat and Meet, Jepara. 

Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Jepara, pasangan calon gubernur nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul daripada paslon nomor urut 1, Andika M Perkasa-Hendrar Prihadi. 

Sementara untuk pasangan calon Bupati nomor urut 2, Witiarso Utomo-M Ibnu Hajar menang dari paslon 1 Nuruddin Amin- Mochammad Iqbal. 

"Hari ini kita melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati," kata Ketua KPU Jepara, Ris Andy Kusuma. 

Ris Andy membeberkan, paslon nomor urut 1, Andika M Perkasa-Hendrar Prihadi mendapat suara 140.814 dengan presentase 25,55 persen. Sedangkan, paslon gubernur nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin memperoleh suara 410.421 suara atau 74,5 persen. 

Kemudian paslon bupati nomor urut 1, Nuruddin Amin-Mochammad Iqbal mendulang suara 107.756 atau 19,07 persen. 

Sedangkan paslon nomor urut 2 Witiarso Utomo-M Ibnu Hajar mendapat 457.209 suara atau 80,93 pemilih. 

"Ini dalam rekapitulasi dulu, untuk penetapan menunggu apakah nanti dari masing-masing paslon apakah mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Setelah itu kita menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi terkait ada atau tidaknya gugatan," ungkap Ris Andy. 

Ia membeberkan, apabila tidak ada gugatan, maka tahapan selanjutnya dilakukan penetapan calon terpilih dan akan dilanjutkan pelantikan. 

"Sejauh ini, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan dengan aman dan lancar. Tidak ada masukan dari paslon maupun Bawaslu. Begitupun dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten," katanya.

Read More

Pergerakan Masyarakat saat Libur Nataru Diprediksi Capai 110 Juta Orang, Polri Siapkan Strategi Lalu Lintas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korlantas Polri memproyeksikan lonjakan besar pergerakan masyarakat Indonesia selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mengungkapkan data survei dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang mencatat potensi pergerakan masyarakat secara nasional mencapai 110,67 juta orang. 

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,8% dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 107 juta orang.

“Berdasarkan survei, potensi pergerakan masyarakat selama libur Nataru meningkat menjadi 110,67 juta orang. Ini tentu membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan arus lalu lintas,” ujar Irjen Pol. Aan Suhanan, Rabu (4/12).

Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa pergerakan masyarakat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu perjalanan antarprovinsi sebesar 19,84% atau setara dengan 55,86 juta orang dan perjalanan dalam provinsi sebesar 19,46% atau sekitar 54,81 juta orang.

Irjen Pol. Aan Suhanan menambahkan, daerah asal tertinggi masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Nataru adalah Jawa Timur. 

Provinsi ini juga menjadi daerah tujuan utama, diikuti oleh Jawa Tengah, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

“Jawa Timur tetap menjadi daerah asal dan tujuan tertinggi, seperti tahun lalu. Setelah itu ada Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, dan Sumatera Utara. Ini data yang sangat penting bagi kami untuk mempersiapkan pengelolaan arus lalu lintas,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri juga memaparkan pilihan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat. Sebanyak 36,7% masyarakat memilih mobil pribadi sebagai sarana utama perjalanan mereka, disusul sepeda motor sebesar 17,71%. 

Moda transportasi lainnya seperti bus mencapai 15,04%, kereta api antar kota 12,85%, dan pesawat 8,85%.

“Kami melihat mobil pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat, diikuti sepeda motor. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan lalu lintas, terutama di jalur-jalur padat,” tegasnya.

Polri akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama libur Nataru. 

Data survei ini akan menjadi acuan utama dalam penempatan personel, rekayasa lalu lintas, serta pengaturan prioritas di jalur-jalur utama.

“Kami akan fokus pada pengelolaan arus lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan dan memastikan keamanan masyarakat selama perjalanan,” tutup Irjen Pol. Aan Suhanan.

Dengan potensi lonjakan pergerakan masyarakat yang cukup signifikan, persiapan matang dari semua pihak menjadi kunci utama kelancaran dan keselamatan libur akhir tahun ini.

Read More

Kapolri Ungkap Langkah Tegas Bongkar Sindikat Narkoba Internasional Jaringan Golden Crescent dan Golden Triangle

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia. 

Saat ini, Polri tengah memfokuskan upaya membongkar dua sindikat narkoba jaringan internasional, yakni Golden Crescent dan Golden Triangle, yang diketahui masih aktif beroperasi di Indonesia.

“Saat ini kita terus memerangi dan memberantas sindikat internasional, khususnya dua kelompok besar, yaitu sindikat Golden Crescent dan Golden Triangle, yang selama ini melakukan operasi di Indonesia,” ungkap Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Kapolri menjelaskan, pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas nasional yang diamanatkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Sebagai bentuk keseriusan, Presiden membentuk desk pemberantasan narkoba yang dipimpin langsung oleh Kapolri, dengan Menko Polhukam Budi Gunawan sebagai pengarah utama.

“Bapak Presiden sangat serius memastikan bahwa peredaran narkoba yang berdampak pada generasi muda harus diberantas dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, beliau membentuk desk pemberantasan narkoba,” ujar Kapolri.

Desk ini terdiri dari lima kelompok kerja (Pokja), yakni pencegahan, penegakan hukum, pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPO) hasil narkoba, rehabilitasi, dan publikasi. 

Seluruh elemen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan dampak yang signifikan dalam upaya pemberantasan narkoba.

Kapolri mengungkapkan bahwa hasil kerja desk pemberantasan narkoba akan dilaporkan secara berkala. 

Dalam waktu dekat, laporan pertama akan dirilis pada 3 Desember 2024, mencakup hasil penindakan dari 4 November hingga 3 Desember 2024.

“Kami akan melaporkan penegakan hukum dan pengungkapan yang telah dilakukan selama satu bulan pertama pembentukan desk. Ini mencakup operasi besar yang menyasar sindikat internasional,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku peredaran narkoba, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Dengan arahan Presiden Prabowo dan sinergi lintas lembaga, Indonesia optimistis mampu mengatasi ancaman narkoba yang merusak masa depan generasi muda.

“Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman ini,” tutup Kapolri.

Read More

Sachrudin-Maryono Ditetapkan Pemenang Pilwakot Tangerang

Tangerang - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, resmi menetapkan pasangan terpilih Sachrudin-Maryono Hasan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang periode 2024-2029. 

Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka.

"Hari ini kita telah menyelesaikan Pleno hasil penghitungan suara, baik untuk Pilgub Banten maupun Pilwalkot Tangerang," ujar Komisioner KPU Kota Tangerang, Yudhistira Prasasta, Rabu, 4 Desember 2024. 

Yudhistira merinci, hasil pleno pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang nomor urut 1, Faldo Maldini-Fadhlin Akbar memperoleh 250.859 suara. Sedangkan, pasangan nomor urut 2, Amarullah-Bonnie meraih suara sebanyak 113.792.

"Dan pasangan calon nomor urut 3, Sachrudin-Maryono mendapat perolehan paling banyak, yakni 394.137 suara," katanya.

Yudhistira menuturkan, selain itu terdapat total suara tidak sah selama Pilkada Kota Tangerang sebanyak 43.547 suara. Sedangkan, lanjutnya, total seluruh suara sah sebanyak 758.778. 

"Jadi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah itu 802.325. Itu hasil perolehan suara, untuk persentasenya belum kami rampungkan," jelasnya.

Read More

SIM Diminta Berlaku Seumur Hidup, Kakorlantas: Bukan Produk Administratif

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan merespons soal permintaan Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Aan menjelaskan SIM sejatinya bukan produk administratif dan butuh kompetensi untuk mendapatkannya.

"SIM itu bukan produk administratif, SIM itu adalah kompetensi terhadap keterampilan tentang berkendaraan," kata Aan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

Aan mengatakan kompetensi dalam berkendara perlu diuji. Hal itu menjadi pertimbangan perlunya SIM diperpanjang per lima tahun.

Selain itu, perpanjangan SIM untuk memberikan data koreksi kepada kepolisian. Sebab, pada jangan waktu tersebut bisa terdapat perubahan data pemilik.

"Dalam lima tahun ini kemungkinan sudah ada berganti indentitas alamat dan sebagainya," ujar Aan.

Dia menambahkan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pemberlakuan SIM seumur hidup. Kakorlantas berpatokan dengan putusan itu.

"Saya tidak mau berpolemik dengan ini karena sudah ada putusan MK-nya," ucap Aan.

Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding meminta SIM, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku seumur hidup. Hal ini untuk meringankan beban masyarakat.

"Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB cukup sekali saja seumur hidup, seperti KTP," kata Sudding saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kakorlantas di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Read More

Bidpropam Polda Jatim Kunjungi Trenggalek, Berikan Pembekalan Etika Profesi Polri

Trenggalek - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Resor Trenggalek menerima kunjungan dari Bidpropam Polda jatim. Kunjungan ke bumi menak sopal ini selain utnuk bertatap muka dengan anggota juga sekaligus menggelar pembinaan etika profesi bagi seluruh personel Polres Trenggalek. Kamis, (5/12).

Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta, S.I.K., M.Si. melalui Wakapolres Kompol Herlinarto S.E., M.M. menuturkan, pembinaan etika Polri ini merupakan tindak lanjut dari implementasi program prioritas Kapolri yakni transformasi menuju Polri yang presisi.

“Poin pentingnya adalah bagaimana komitmen kita untuk menjadi anggota Polri yang profesional, didukung dengan pengawasan yang baik serta terhindar dari perbuatan tercela, pelanggaran disiplin yang outcomenya adalah Polri yang dicintai dan dipercaya masyarakat.” Ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kompol Amar Hadisusilo S.I.P yang sehari-hari menjabat sebagai Kaurbinetika Subditwabprof Bidpropam Polda Jatim menegaskan bahwa acara seperti ini merupakan kegiatan yang rutin digelar sebagai salah satu upaya mitigasi dan menekan pelanggaran oleh anggota.

“Oleh sebab itu, selain pembinaan juga kita sosialisasikan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri.” Jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menekankan kepada seluruh anggota Polres Trenggalek agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif terutama terkait dengan maraknya kasus judi baik konvensional maupun online serta penyalahgunaan Narkoba.

“Kami tidak pandang bulu. Jika ada anggota yang melanggar akan kita tindak dengan tegas.” Imbuhnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan, sebagai anggta Polri sudah sepatutnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak citra Polri.

“Mari kita bersama sama belajar dengan baik dan selalu menjaga sikap. Hindari pelanggaran sekecil apapun.” Pungkasnya.

Read More

Kapolri Tegaskan Bandar Narkoba Dihukum Maksimal, Ditempatkan di Sel Super Ketat

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. 

Langkah ini dilakukan dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada bandar dan pengedar narkoba, serta menempatkan mereka di sel super-maximum security untuk memutus jaringan peredaran mereka.

“Kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap,” ujar Kapolri. dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Kapolri menjelaskan, langkah pemberantasan narkoba didukung penuh oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. 

Para pelaku akan dijatuhi hukuman terberat untuk memberikan efek jera yang maksimal.

“Bapak Jaksa Agung sudah sangat mendukung, dan teman-teman di Mahkamah Agung (MA) juga sepakat memberikan hukuman vonis maksimal,” kata Kapolri.

Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memastikan bahwa bandar narkoba ditempatkan di sel super ketat di lapas khusus. 

Upaya ini diharapkan memutus potensi pengendalian peredaran narkoba dari dalam penjara, yang selama ini masih menjadi masalah serius.

Kapolri juga mengungkapkan bahwa napi yang telah bebas akan mendapat pendampingan dari Kementerian Imipas, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Polri. 

Pendampingan ini bertujuan memastikan mereka tidak kembali terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba.

“Langkah-langkah ini kami lakukan agar tidak ada lagi pelaku yang mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara,” ujar Kapolri.

Jenderal Listyo menegaskan bahwa program pemberantasan narkoba ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

Presiden menaruh perhatian besar pada dampak narkoba terhadap generasi muda dan masa depan bangsa.

“Bapak Presiden sangat serius memastikan peredaran narkoba yang berdampak pada generasi muda harus diberantas dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, beliau membentuk desk pemberantasan narkoba di bawah arahan Menko Polhukam Budi Gunawan, dan kami diberi tugas sebagai ketua desk,” ungkap Kapolri.

Dengan langkah-langkah tegas ini, pemerintah berharap Indonesia bisa segera bebas dari ancaman narkoba. Penegakan hukum yang kuat, kolaborasi lintas institusi, dan fokus pada rehabilitasi menjadi strategi utama dalam mewujudkan cita-cita ini.

“Ini bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa untuk melindungi generasi muda dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia,” pungkas Kapolri.

Read More

Ajukan Protes, Tim Pemenangan RK-Suswono Datangi Bawaslu

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mempertanyakan kinerja Bawaslu yang dinilai lambat dalam penanganan pelaporan aduan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat. 

Mereka akhirnya mendatangi Bawaslu untuk mengajukan beberapa hal.

"Kedatangan kami ke Bawaslu DKI untuk meminta bertemu dengan pimpinan Bawaslu, ketua Bawaslu DKI, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran," ujar Koordinator Tim Pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah di Jakarta, Rabu 4 Desember 2024.

Pertama, pihak RIDO akan mempertanyakan terkait proses penerimaan laporan terkait laporan warga tidak diberikan C-6. Pemberitahuan yang sudah disampaikan ke Bawaslu beberapa kota diantaranya, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta pusat, Jakarta utara dan Jakarta Timur.

Kedua, pihaknya meminta Ketua dan Divisi PP Bawaslu DKI bertanggung jawab atas lambannya penanganan di setiap pelaporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh masyarakat. 

Tim Pemenangan RIDO ingin meminta bukti kajian awal atas semua laporan yang telah diberikan.

Ketiga, Ramdan mengatakan, pihaknya menduga tidak ada koordinasi yang baik dari Bawaslu DKI kepada jajaran di Bawaslu Kota maupun kecamatan. 

Keempat, mereka ingin menyampaikan perasaannya terkait laporan pelanggaran tidak direspon secara serius.

Kelima, Tim Pemenangan RIDO ingin mempertanyakan Hasil Pengawasan Bawaslu DKI Terkait Pembagian C6 (C-Pemberitahuan) oleh KPPS kepada Warga. 

Keenam, Ramdan mengatakan pihaknya menuntut Bawaslu DKI harus ikut bertanggung jawab terhadap rendahnya partisipasi masyarakat.

"Kami meminta pihak Bawaslu untuk merespon laporan kami ini," imbuhnya.

Read More