Lemdiklat Polri Gelar Sidang Pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dalam upaya memantapkan arah pendidikan dan pelatihan Polri yang berorientasi pada tantangan masa depan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri menggelar Sidang Pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024. 

Acara yang berlangsung pada Jumat, 6 Desember 2024, bertempat di Gedung Widya Warapsari, Jakarta Selatan, ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Ahmad Dofiri, didampingi oleh Kepala Lemdiklat Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.

Sidang ini dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri, pejabat utama Lemdiklat Polri, para Kasatdiklat jajaran Lemdiklat Polri, para Wakapolda, serta Karo SDM dan Ka SPN dari seluruh Polda di Indonesia. Dengan komitmen bersama, sidang ini menjadi forum strategis untuk menetapkan langkah-langkah transformasi pendidikan Polri yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Wakapolri menekankan pentingnya transformasi pendidikan sebagai fondasi untuk mencetak sumber daya manusia Polri yang unggul, kreatif, inovatif, dan berintegritas tinggi.

“Polri di masa depan harus mampu menjadi penjaga kehidupan, pembangunan peradaban, dan pejuang kemanusiaan,” tegas Wakapolri.

Senada dengan Wakapolri, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., memaparkan rencana strategis pendidikan Polri yang mengedepankan kolaborasi dan inovasi untuk mencetak personel Polri yang tidak hanya siap pakai tetapi juga adaptif terhadap perubahan global.

Tema yang diusung dalam sidang pleno ini adalah “Membangun Keutamaan Pendidikan Polri untuk Mewujudkan Polisi sebagai Penjaga Kehidupan, Pembangunan Peradaban, dan Pejuang Kemanusiaan”

Sidang Pleno ini menghasilkan beberapa keputusan utama yang menjadi panduan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Polri tahun 2025, antara lain:

1.⁠ ⁠Program Kampus Integritas

Lemdiklat Polri bersama instansi terkait akan mengimplementasikan program yang fokus pada pembentukan karakter personel Polri melalui:

a. Penumbuhan kepekaan dan kepedulian sosial;

b. Penyiapan pemimpin yang profesional dan bermoral;

c. Menjadi ikon kebhinekaan, toleransi, serta antipenyalahgunaan narkoba dan korupsi.

2.⁠ ⁠Program Kampus Modern Berbasis Smart Campus

Lemdiklat Polri akan mengembangkan ekosistem pendidikan modern melalui:

a. Penerapan Polri Corporate University;

b. Pengembangan kurikulum kekinian berbasis literasi digital;

c. Penyusunan manual mutu sarana dan prasarana pendidikan Polri.

3.⁠ ⁠Program Kampus Unggul

Melalui kolaborasi dengan SSDM Polri dan Divkum Polri, program ini fokus pada:

a. Transformasi STIK-PTIK menjadi Universitas Kepolisian;

b. Peningkatan mutu pendidikan melalui beasiswa LPDP;

c. Asistensi peningkatan akreditasi Akpol dan pengembangan kesamaptaan peserta didik.

4.⁠ ⁠Program Kampus Hijau, Sehat, dan Bahagia

Program ini bertujuan mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kolaborasi dengan Pusdokkes Polri dan instansi terkait.

Dengan keputusan-keputusan strategis tersebut, Lemdiklat Polri diharapkan dapat menjadi motor penggerak transformasi pendidikan Polri yang tidak hanya unggul di tingkat nasional tetapi juga berdaya saing internasional. 

Sidang Pleno diakhiri dengan penandatanganan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hasil Sidang Pleno Tahun 2024, yang menjadi pedoman utama untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Polri pada tahun berikutnya.

Melalui program-program unggulan seperti Polri Corporate University, Kampus Integritas, dan Kampus Hijau, Polri berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan tuntutan zaman dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Read More

Kejari Surabaya Naikkan Status Sengketa Aset PT KAI Daops 8 ke Tahap Penyidikan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Diam-diam Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mengusut kasus sengketa aset berupa gedung milik PT KAI Daop 8 Surabaya di Jalan Ngaglik No 51, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya.

Sengketa aset tersebut antara Bank BCA Syariah Surabaya dengan Tjio Sanders Setijo yang menempati tanah dan resmi kontrak dengan PT KAI Daop 8.

Bahkan kabarnya pengusutan kasus yang diusut Kejari Surabaya tersebut, kini sudah naik ke tahap penyidikan.

"Sudah naik ke penyidikan hari ini, kado hari anti korupsi sedunia (Harkodia)," kata sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (9/12).

Ia menambahkan peningkatan status tersebut tertuang dalam surat perintah penyidikan Kepala Kejari Surabaya.

"Surat perintah penyidikan Kepala Kejari Surabaya Nomor: Print - 07/M.5.10/Fd.1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang dugaan penyalahgunaan Tanah Milik PT KAI DAOP 8 Surabaya fi jalan Ngaglik no. 51," pungkasnya.

Seperti diberitakan Gedung aset yang bersengketa Bank BCA Syariah Surabaya melakukan pemeriksaan aset tanah milik PT KAI Daop 8 Surabaya di Jalan Ngaglik No 51, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Kamis (15/8).

Pemeriksaan aset Hak Guna Bangunan milik BCA Syariah tersebut juga dihadiri oleh pihak Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Constaterir g/ atau pencocokan objek nomor 7187/PAN.PN.W14.U1/HK2.4/VIII/2024.

Melihat kondisi tersebut pihak termohon Tjio Sanders Setijo yang menempati tanah dan resmi kontrak dengan PT KAI Daop 8 Surabaya mengaku terkejut.

Selain surat datang mendadak, Tjio Sanders juga mengaku jika tanah PT KAI Daop 8 Surabaya sudah dikelola oleh BCA Syariah maka tak seharusnya ada perjanjian PT KAI dengan dirinya seperti tertera pada surat perjanjian sewa nomor KL.701/I/188/DO.8-2023 tertanggal 01 Januari 2023.

"Surat Pelaksanaan Constaterir tersebut diberikan ke kami (pihak termohon) Selasa lalu (13/8/2024). Padahal surat dibuat pada Jumat (9/8/2024) seharusnya datang lebih cepat ke kami. Melohat kondisi ini kami serahkan kasus tanah ke pihak PT KAI Daop 8 Surabaya," jelas Tjio Sanders kepada jurnalis Kamis (15/8/2024).

Menurut Tjio selaku termohon dari pihak pemohon yakni BCA Syariah Surabaya ia serahkan ke PT KAI Daop 8 Surabaya karena kewnangan tersebut milik PT KAI pengelola aset tanah negara ini.

Oleh sebab itu, dirinya sebagai pemohon berharap PT KAI Daop 8 Surabaya bisa menyelesaikan permasalahan ini.

Terlebih surat perjanjian termohon dengan PT KAI Daop 8 Surabaya tersebut berlaku 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2026.

"Harapan kami ini bisa diselesaikan supaya kami pelaku UMKM bisa bekerja dengan lancar," lanjutnya.

Sementara itu Humas PT KAI Daop 8 Lukman Arif, juga mengakui bahwa lahan tersebut memang milik PT KAI yang disewa oleh Tjio Sanders Setijo sejak tahun 2023 hingga tahun 2026. Dan sebelumnya aset tersebut juga pernah disewa oleh ayah Tijo Sanders, yakni Tijo Sigit sejak 1996. 

"Kami juga menerima informasi kalau ada pencocokan dokumen yang dilakukan pengadilan negeri Surabaya pada 13 Agustus kemarin. Nah, PT KAI tidak tahu kalau tiba tiba ada terbitan surat ganda tersebut. Justru kami akan melayangkan upaya hukum terkait hal ini," tegas Lukman.

Read More

Redam Inflasi, Pemkot Surabaya Gelar Gerakan Pangan Murah di Gununganyar

Surabaya - KABARPTOGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). 

Kegiatan kali ini, dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Gununganyar. 

Program ini merupakan salah satu upaya dalam memastikan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau, serta untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, GPM menjadi upaya untuk meredam inflasi dengan menjaga stabilitas harga pangan. 

Sebab, sebelumnya, berdasarkan hasil kunjungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, pada Rabu (4/12) lalu saat melakukan pengawasan dan peninjauan di beberapa pasar di Surabaya terdapat beberapa komunitas yang mengalami kenaikan. 

“Kami juga melakukan evaluasi, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Sehingga hari ini, kami mencoba menggelontor bahan pangan di lokasi ini, khususnya komoditi yang harganya mengikuti kenaikan, “ kata Antiek, Senin (9/12).

Ia menjelaskan bahwa dalam gelaran GPM kali ini, menyediakan stok beras SPHP dan premium sebanyak 2,5 ton. 

Minyak sebanyak 1.600 liter, gula sebanyak 100 kg, telur sebanyak 50 kg, dan ayam sebanyak 50 ekor. 

Serta cabai rawit, cabai besar, bawang merah, dan bawang putih masing-masing 100 pack. 

“Sejumlah komoditas, seperti beras, minyak, telur, gula, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai besar ludes diborong warga,” jelasnya.

Sedangkan, terkait upaya jangka panjang dalam mengatasi masalah pangan di Kota Pahlawan, Antiek menerangkan, GPM merupakan program nasional yang akan terus digulirkan oleh Pemkot Surabaya. 

“Kita akan lakukan sesuai instruksi Badan Pangan, kita akan mengaktifkan program ini. Khususnya, kita mendorong ketika menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), maupun hari besar keagaman dan libur panjang yang lainnya,” terangnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa stok dan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan menjelang Nataru di Kota Surabaya dipastikan aman. 

“Kita bersama beberapa OPD sudah melakukan upaya-upaya. Selain ini, kita juga akan melakukan Gerakan Pasar Murah di seluruh kecamatan, termasuk intervensi ke dalam pasar,” tegasnya.

Antiek melanjutkan, DKPP Surabaya rutin melakukan evaluasi terhadap GPM di tiap wilayah. 

Sebab, ketika komoditas mengalami kenaikan harga, masyarakat akan intens mencari bahan pangan dengan harga murah. 

Sehingga, Pemkot Surabaya berusaha memastikan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.

“Seperti hari ini, bawang merah, cabai besar, dan rawit, termasuk minyak goreng, telur yang mengalami kenaikan. Tetapi di sini, kita menyediakan harga lebih murah. Sehingga komoditas itu langsung habis dibeli warga,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Gununganyar Kota Surabaya, Ario Bagus Permadi menyampaikan, DKPP Surabaya secara masif mempermudah akses masyarakat dalam menjangkau bahan pangan. 

Apalagi, saat menjelang Nataru, banyak warga yang khawatir terhadap kenaikan harga bahan pangan. 

“Ketika dilaksanakan GPM di Gununganyar, kita langsung mensosialisasikan kepada warga melalui LPMK, KSH, dan lainnya. Alhamdulilah warga sangat antusias, harganya juga sangat terjangkau,” kata Ario.

Ia menjelaskan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Surabaya rutin membuat skema terkait ketersediaan stok bahan pangan dengan harga terjangkau, yang dimonitor langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

“Warga mengaku GPM sangat bermanfaat, dan berharap rutin ada kegiatan serupa,” ujar dia.

Wulan, salah satu pembeli di GPM mengaku bahwa program ini sangat membantu masyarakat sekitar. 

Ia pun memborong sejumlah bahan pangan. Di antaranya, beras, telur, ayam, dan bawang putih.

“Terima kasih Wali Kota Eri dan Pemkot Surabaya sudah menyediakan bahan pangan di bawah harga pasar. Semoga kegiatan seperti ini lebih sering diadakan,” kata warga Jalan Rungkut Surabaya ini.

Senada dengan Wulan, warga Jalan Gununganyar Tengah Surabaya, Nasikah  mengaku, GPM menyedikan harga bahan pangan terjangkau dengan kualitas yang baik. 

“Kegiatan ini sangat membantu, bahan pangannya sangat murah dan bagus. Bawang dengan Rp5 ribu sangat murah untuk 1 pack,” pungkasnya.

Read More

Setyo Budiyanto Bakal Kumpulkan Pimpinan Baru KPK Usai Dilantik

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto bakal mengumpulkan pimpinan baru KPK. 

Dia ingin menyatukan pikiran agar kepemimpinan periode ke depan berjalan lancar.

"Itu akan kami lakukan pasca kami akan dilantik, kalau sekarang ya masing-masing tentunya belum bertemu," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2024.

Setyo mengatakan, pertemuan tidak dilakukan sebelum menjabat. Sebab, para komisioner terpilih memiliki kesibukan masing-masing saat ini.

“Karena masih ada kesibukan masing-masing, Pak Tanak masih di sini ya, Pak Fitroh masih tugas di tempatnya, kemudian saya juga masih di kementerian pertanian,” ucap Setyo.

Pertemuan itu untuk memastikan visi misi para pimpinan KPK sama selama lima tahun menjabat. Itu, kata Setyo, baru dipikirkan nanti.

"Bukan visi misi Setyo Budi, visi misinya Fitroh, atau visi masing-masing, tapi visi misi berlima, nah itulah yang akan menjadi program 100 hari, program jangka pendek, jangka sedang, dan akan menjadi jangka panjang," terang Setyo.

Setyo berharap bisa memimpin KPK seperti yang diinginkan masyarakat. Salah satu target dia yakni memperbaiki indeks persepsi korupsi.

"Saya yakin setiap pimpinan setiap pegawai semua berharap supaya indeks persepsi korupsi itu akan menjadi lebih baik, dengan berbagai upaya yang akan kami lakukan dengan berbagai sinergi kolaborasi dengan semua pihak, dengan semua stakeholder," tutur Setyo.

Read More

Khataman Al-Quran Divhumas Polri: Wujud Pembinaan Rohani dan Dukungan Program Polri Presisi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Divisi Humas Polri menggelar kegiatan Khataman Al-Quran di Masjid Divisi Humas Polri pada Senin, 9 Desember 2024.

Khataman ini dipimpin oleh Ustaz Muhaimin, Ustaz Salim Maftukhi, Ustaz Muhsinun, dan Ustaz Hamzah Arafah. 10 personel Divhumas Polri turut mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan ini juga merupakan hafalan Al-Quran dari pata Tahfiz Al-Quran lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta.

Khataman Al-Quran ini dalam rangka pembinaan rohani untuk mengikatkan keimanan dan ketaqwaan personel Divhumas Polri dan untuk mensukseskan Program Prioritas Kapolri, mewujudkan Polri yang Presisi dan mendukung Program Asta Cita.

Kegiatan ini bersifat rutin yang diselenggarakan setiap Hari Senin dan Jumat. Para personel Divhumas Polri secara bergantian mengikuti kegiatan ini.

Read More

Gus Muhdlor Dituntut 6 Tahun 4 Bulan Penjara

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Sidoarjo nonaktif Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor selama 6 tahun dan 4 bulan penjara.

Orang nomor satu di Sidoarjo ini terbukti melanggar pasal 12 huruf F jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama.

"Mengadili, menuntut terdakwa Ahmad Muhdlor Ali selama 6 tahun dan 4 bulan penjara denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa KPK Andri Lesmana di hadapan ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (9/12)

Terhadap putusan itu, Mustofa Abidin, penasihat hukum Gus Muhdlor akan mengajukan pembelaan.

"Izin yang Mulia, kami akan mengajukan dua pembelaan. Untuk terdakwa sendiri dan penasihat hukum sendiri," ujar Mustofa Abidin.

Selanjutnya, ketua majelis hakim mengagendakan pledoi pada Senin 16 Desember mendatang.

"Pembelaan kami jadwalkan tanggal 16 Desember," ujar Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, perkara ini bermula saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor BPPD Sidoarjo, Jalan Pahlawan, Sidoarjo pada 25 Januari lalu. 

OTT tersebut terkait dengan pemotongan insentif pajak pegawai BPPD Sidoarjo.

KPK mengamankan 11 orang dari OTT tersebut, termasuk terdakwa Ari Suryono eks Kepala BPPD dan terdakwa Kasubag umum dan kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.

Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala BPPD, Ari Suryono, dan Kasubbag BPPD, Siska Wati.

Mereka diduga terlibat dalam pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo dengan besaran potongan mulai dari 10 persen hingga 30 persen dari insentif yang seharusnya diterima.

Menurut KPK, total dana hasil pemotongan insentif tersebut mencapai Rp 2,7 miliar. Dalam OTT, penyidik juga menemukan uang tunai sebesar Rp 69,9 juta yang diduga terkait dengan praktik korupsi tersebut.

Gus Muhdlor yang kini ditahan oleh KPK, disinyalir memiliki peran sentral dalam mengatur pemotongan insentif tersebut.

Kewenangannya sebagai bupati memungkinkannya untuk mempengaruhi pengelolaan insentif kinerja di lingkungan BPPD, terutama dalam hal pengumpulan pajak dan retribusi.

Sementara terdakwa Ari Suryono dan siska Wati dalam berkas terpisah telah menerima vonis dari Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani dan dua hakim anggota yakni Athoillah dan Ibnu Abbas Ali.

Untuk terdakwa Ari Suryono divonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Tak hanya itu Ari Suryono juga dijatuhi membanyar ubg pengganti sebesar Rp2,7 miliar.

Bila dalam tempo satu bulan tak nembayar maka harta benda Ari Suryono disita.

Dan bila harta benda yang disita kemudian dilelang belum mencukupi, maka Ari Suryono akan mengganti dengan menjalani hukuman 2 tahun bui.

Sedangkan Siska Wati divonis 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Read More

IPM Surabaya 2024 Tertinggi di Jawa Timur, Wali Kota Eri: Hasil Kerja Bersama Seluruh Warga

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kota Surabaya kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi se-Jawa Timur pada tahun 2024. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 2 Desember 2024, IPM Kota Surabaya mencapai 84,69, meningkat 0,70 poin atau 0,83 persen dibandingkan 83,99 di tahun 2023.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan rasa syukur terhadap capaian ini. 

“Alhamdulillah, IPM Kota Surabaya tahun 2024 naik dan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur, sebesar 84,69 persen. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh warga Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri, Senin (9/12).

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa kenaikan rata-rata IPM Surabaya mencapai 0,58 persen per tahun selama periode 2020-2024. 

Capaian ini melampaui ekspektasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang menargetkan IPM sebesar 85 persen pada tahun 2026. 

"Dengan masa kepemimpinan berjalan 3,5 tahun, dengan dua tahun fokus pada Covid-19, IPM sudah mencapai 84,69 persen," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Ia juga menegaskan bahwa pencapaian ini tak lepas dari kolaborasi bersama antara jajaran Pemkot Surabaya dan masyarakat. 

"Ini adalah hasil dari semangat dan kekuatan warga Surabaya, bukan hanya kerja pemerintah kota,” tuturnya.

Selain peningkatan IPM, indikator sosial lainnya juga menunjukkan perbaikan signifikan. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya menurun drastis dari 9,68 persen pada tahun 2021 menjadi 4,91 persen per Agustus 2024. 

Pun demikian dengan angka kemiskinan Kota Surabaya yang tercatat mengalami penurunan dari 5,24 persen pada tahun 2021 menjadi 3,96 persen per Maret 2024.  

Wali Kota Eri menyebutkan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Dari prioritas membangun SDM ini akhirnya berdampak pula pada turunnya angka kemiskinan dan TPT.

"Sumber Daya manusia (SDM) yang menjadi fokus kita sudah berjalan, sehingga kita akan konsentrasi lagi kepada fisik. Nah, kalau semua ini berjalan, berarti pemerintah kota dalam jalur sustainable atau berkelanjutan," paparnya.

Karena itu, Wali Kota Eri kembali menyatakan bahwa ke depan pihaknya akan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. 

"Sekarang kita akan fokus meneruskan (infrastuktur), seperti diversi Gunung Sari dan Jalan Wiyung yang memang selesai di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021-2026, saya akan konsentrasi ke sana," ungkap dia.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang masif di era kepemimpinan wali kota sebelumnya, telah memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan SDM.

"Sehingga di 2025, saya tetap mengerjakan RPJMD 2021-2026. Dan pada tahun 2027, baru ke (RPJMD) yang baru," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data statistik yang dirilis BPS Kota Surabaya, selama tahun 2020 - 2024, IPM Kota Surabaya rata-rata meningkat sebesar 0,58 persen per tahun.

Peningkatan IPM Kota Surabaya 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. 

Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak.

Read More

Novel Baswedan Sebut OTT Cegah Kerugian Negara

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Satgas Khusus (Wakasatgassus) Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan tidak setuju dengan wacana penghapusan operasi tangkap tangan (OTT) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

OTT diperlukan guna mencegah adanya kerugian negara.

"OTT itu justru malah mencegah tidak terjadinya kerugian negara, karena kalau dalam suatu proyek, contohnya ketika ada suap dan di OTT, maka potensi kerugian yang bisa terjadi pada proyek itu dicegah dengan adanya OTT. Jadi justru OTT ini baik," kata Novel dalam acara Hakordia 2024 di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2024.

Novel melanjutkan dengan OTT juga bisa mendapatkan bukti secara objektif dan langsung. 

Bahkan, biasanya orang yang kena OTT tak lagi bisa mengelak atas tindak pidana yang dilakukan.

"Dan tentunya OTT yang dilakukan ini diharapkan bisa mengungkap kasus-kasus besar," ujar mantan penyidik senior KPK itu.

Novel meyakini dari berbagai OTT yang dilakukan bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus besar. 

Sebab, kata dia, orang yang berbuat korupsi itu tidak cuma sekali.

"Bisa jadi karena perbuatannya sudah banyak ketika kena OTT, maka kasus-kasus yang lainnya akan terungkap," ujarnya.

Maka itu, Novel menekankan upaya OTT dengan efektif dan baik oleh penegak hukum apa pun penting dilakukan. Dia mencontohkan OTT yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap tiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pemvonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

"Di kasus hakim itu bisa mendapatkan pengembangan di mana terungkap sekian (mencapai) Rp1 triliun kalau nggak salah uangnya. Itu kan luar biasa," ungkapnya.

Artinya, kata Novel, upaya untuk mengungkap kasus korupsi dengan konsisten, objektif, dan jujur menjadi penting. 

Sebab, berdampak besar dalam upaya penegakan hukum.

Usulan peniadaan OTT ini disampaikan oleh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus wakil ketua KPK, Johanis Tanak saat fit and proper test di DPR, Jakarat Pusat, Selasa, 19 November 2024. 

Novel memandang usulan itu tak sependapat dengan DPR. 

Buktinya, kata dia, Johanis Tanak tak lolos menjadi ketua KPK.

"Itu kan salah satu calon pimpinan KPK yang terpilih sebagai wakil ketua, dia menyampaikan kalau menjadi ketua, dia akan menghilangkan OTT dan nggak jadi ketua kan, artinya DPR juga masih berpendapat, dalam pandangan saya ya, masih berpendapat bahwa OTT itu penting," ujar ASN Polri itu.

Read More

51 Orang Lolos Tes Wawancara Rekrutmen Bakomsus di Polda Sumsel

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 51 peserta mengikuti Tes Psikologi Tahap II (wawancara) dalam rangka Rekrutmen Bakomsus Polri Tahap II di Gedung Promoter Lantai I Assesment Center Biro SDM Polda Sumatera Selatan. 

Seluruh peserta dinyatakan memenuhi persyaratan, termasuk tidak terlibat dalam tindak kriminal maupun paham radikalisme.

Kabag Psi Ro SDM Polda Sumsel, AKBP Suparyono, mengungkapkan, kegiatan Tes Psikologi Tahap II dimulai dengan apel dan pengabsenan peserta, dilanjutkan dengan arahan dari panitia.

Pembagian kelompok peserta dilakukan untuk mempermudah proses wawancara, yang dilaksanakan oleh tim psikolog dan pewawancara. 

Tes ini terbagi dalam lima kelompok, dengan masing-masing kelompok menjalani sesi wawancara dan integrasi hasil psikologi.

“Pada pelaksanaan Tes Psikologi Tahap II ini, kami berusaha menyamakan visi dan persepsi di antara peserta dan tim pewawancara, agar tes wawancara dapat berjalan dengan objektif dan menghasilkan calon Bakomsus Polri yang berkualitas,” ujar Suparyono.

Dia juga mengungkapkan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti tes wawancara dengan baik.

“Semoga tes ini dapat melahirkan personel Bakomsus Polri yang berkualitas dan dapat memperkuat sumber daya manusia sesuai dengan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia,” tambahnya.

AKBP Suparyono berharap peserta yang telah mengikuti tes dapat terus berdoa dan berusaha agar cita-cita mereka untuk menjadi Bakomsus Polri di bidang yang mereka pilih bisa tercapai.

“Semoga kalian dapat menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik dalam pembangunan di Indonesia,” pungkasnya.

Rekrutmen Bakomsus Polri TA 2025 bertujuan untuk menciptakan tenaga ahli yang dapat mendukung program-program pemerintah, serta memperkuat pelayanan masyarakat di berbagai sektor penting seperti pertanian, perikanan, kesehatan, dan lainnya.

Read More

17 Kodim di Wilayah Kodam V/Brawijaya Siap Sukseskan Program Dapur Sehat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 17 Kodim di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya siap mensukseskan program Dapur Sehat. 

Bahkan, beberapa Kodim tersebut, sudah dinyatakan siap menjalankan program yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Hal itu dikatakan oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, pada acara pengarahan dan pengecekan kesiapan operasional gizi yang berlangsung di Ruang Hayam Wuruk Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Senin (9/12).

Pangdam menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan dari Presiden RI. 

Makan Bergizi Gratis atau MBG tersebut diprioritaskan untuk seluruh anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita

“Program itu bertujuan untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik melalui target gizi seimbang masyarakat Indonesia, dan juga meningkatkan perekonomian nasional melalui pengutamaan sumber daya lokal dari petani dan pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi (UMKK) setempat,” kata Mayjen TNI Rudy Saladin.

Dijelaskan Pangdam, pada tahap I ini terdapat 17 dapur yang sudah terbangun pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kodam V/Brawijaya. 

16 dapur tersebut diantaranya sudah dinyatakan siap untuk beroperasi.

“Masih terdapat SPPG yang  belum 100 persen,  berada di Kodim Magetan namun secepatnya siap beroperasi mensukseskan program Dapur Sehat. Perbaikan SPPG tersebut sudah mencapai tahap 86 persen,” ungkap Pangdam.

Bahkan, dalam rakor tersebut Mayjen TNI Rudy Saladin memastikan jika SPPG yang berada di wilayah teritorialnya, telah siap beroperasi demi mensukseskan program Pemerintah, khususnya program Dapur Sehat.

Selain Kodim Pacitan, beberapa SPPG di wilayah Kodam Brawijaya nantinya akan mendukung program Pemerintah, yakni Dapur Sehat. 

Beberapa Kodim itu, ialah Kodim Ponorogo, Kodim Madiun, Kodim Ngawi, Kodim Tulunggagung, Kodim Magetan, Kodim Bojonegoro, Kodim Malang, Kodim Probolinggo, Kodim Bondowoso, Kodim Situbondo, Kodim Jember, Kodim Banyuwangi, Kodim Pamekasan, Kodim Sumenep, Kodim Bangkalan dan Kodim Sidoarjo.

Read More

Tumpukan Sisa Kabel Curian Jadi Penyebab Banjir di Kedungdoro, Pemkot Surabaya Serahkan Barang Bukti ke Kepolisian

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan penelusuran pada saluran air yang ada di kawasan Jalan Kedungdoro hingga Jalan Embong Malang Surabaya.

Selain menemukan sisa kulit dari pembungkus kabel utilitas yang telah dipotong, Tim Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya juga menemukan tas, sejumlah pakaian, KTP, STNK, hingga kunci motor yang diduga sebagai pelaku pencurian kabel di Saluran Sistem Catchment Rumah Pompa Kenari.

Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo mengatakan, karena ada tumpukan kabel diduga hasil pencurian yang disimpan dalam saluran sehingga menyumbat laju air. 

Mengetahui hal tersebut, pihaknya langsung menyerahkan barang bukti, berupa sisa potongan kulit kabel utilitas, tas, pakaian, KTP, STNK, beserta kunci motor ke Polsek Tegalsari Surabaya.

“Kami melaporkan kejadian penemuan sisa potongan kulit-kulit kabel itu ke Polsek Tegalsari. Kejadian seperti ini sudah ada di beberapa tempat, seperti adanya pencurian kabel di wilayah Surabaya,” kata Windo, Senin (9/12).

Ia melanjutkan bahwa kondisi saluran saat itu penuh dengan sisa kulit dari pembungkus kabel utilitas. 

Ukuran dari sisa pembungkus kabel itu cukup besar sehingga menyumbat jalannya air menuju ke Rumah Pompa Jalan Kenari Surabaya. 

“Ukuran kabelnya besar dan kaku, sepertinya sudah dipotong di bawah dan diambil tembaganya. Jadi ada tumpukan kabel curian yang disimpan dalam saluran dan menghambat saluran air,” imbuhnya. 

Windo menjelaskan bahwa kejadian pencurian kabel sudah sering merusak saluran milik Pemkot Surabaya. 

Ia mencontohkan, seperti di kawasan Jalan Mayjen Sungkono Surabaya, Tim DSDABM menemukan bekas pencurian kabel tembaga yang mengakibatkan saluran menjadi rusak.

“Dan hal ini juga terjadi di pusat kota, jadi saya melaporkan kejadian ini ke Polsek Tegalsari karena merugikan Pemkot Surabaya, yakni menyumbat saluran dan mengakibatkan banjir,” jelasnya. 

Sebelumnya, Jalan Kedungdoro dan Jalan Embong Malang Surabaya sempat dilanda banjir, saat hujan lebat, pada Jumat (29/11) lalu. 

Padahal, sejak tahun 2022, kawasan tersebut tidak pernah terkena banjir meskipun intensitas hujan sangat tinggi. 

Karena itu, Tim DSDABM Surabaya langsung bertindak cepat dengan melakukan penelusuran di sepanjang saluran air hingga ke Rumah Pompa Jalan Kenari Surabaya. 

Ternyata ada banyak sisa pembungkus kabel yang menyumbat saluran air. Penelusuran pun kembali dilanjutkan, pada Minggu (1/12) dan menemukan tumpukan kabel curian, beserta barang bukti identitas pelaku.

“Sejak tahun 2022, kawasan ini tidak pernah banjir. Setelah ditelusuri, di dalam saluran ada tumpukan sisa kulit kabel curian, maka saluran air menjadi tersumbat. Kami angkat sisa potongan kulit kabel itu, dan kami laporkan ke Polsek Tegalsari” pungkasnya.

Read More

4 DPO Narkoba Masih Dicari, Ini Kasusnya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut empat orang masih diburu dalam kasus pembongkaran pabrik narkoba jenis hashish di Uluwatu, Bali. 

Pabrik ini terbongkar pada 18 November 2024 dengan nilai barang bukti Rp. 1,5 triliun.

“Sebanyak empat orang tersangka sebagai peracik dan pengemas, saat ini kita amankan. Empat orang saat ini masih kita buru sebagai DPO,” kata Kapolri dalam keterangannya dikutip Senin, 9 Desember 2024.

Kapolri merinci sejumlah barang bukti yang disita dalam pembongkaran pabrik itu. Seperti 1.163.210 butir happy five, 132,9 kilgoram hashish, dan bahan baku pembuatan. 

Kemudian, ada pula 7.365 catridge yang terindikasi untuk jenis vape, dan 17 unit mesin.

“Dengan estimasi nilai barang bukti yang kita amankan sebesar Rp1,52 triliun,” ungkap Kapolri.

Barang bukti narkoba itu, kata Listyo, bila beredar akan berdampak pada 1,49 juta jiwa. 

Sementara itu, dengan keseluruhan barang bukti yang disita disebut bisa menyelamatkan kurang lebih 10 juta masyarakat dari penyalahgunaan narkoba.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan pembongkaran laboratorium rahasia narkoba ini berawal dari pengungkapan tindak pidana narkotika jenis hashish di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 25 kilogram pada September 2024. 

Setelah pengembangan, diketahui barang bukti jenis hashish sebanyak 25 kilogram tersebut diproduksi di daerah Bali.

Informasi clandestine lab (laboratorium rahasia) yang berada di Uluwatu, Bali diperoleh dari data pendukung pengiriman mesin cetak Happy Five (H5), Evapub Hashish, dan pods system serta beberapa prekusor atau bahan kimia. 

Barang itu dikirim dari luar negeri melalui cargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Total empat pelaku selaku peracik narkoba ditangkap dalam pengungkapan pabrik ini. Mereka berinisial MR, RR, N, dan DA.

Di samping itu, ada empat tersangka masuk daftar pencarian orang (DPO). Mereka ialah DOM selaku pengendali, MAN selaku penyewa villa, RMD sebagai peracik dan pengemas, dan IC selaku perekrut karyawan.

Dalam memproduksi hashish, para pelaku mengekstrak kandungan THC dalam ganja dengan perbandingan setiap 1.000 gram ganja diekstrak menjadi 200 gram hashish. 

Penggunaan 1 gram hashish dapat dikonsumsi oleh 1 orang pengguna, yang mana harga 1 gramnya senilai 220 USD atau setara Rp3,5 juta.

Read More