Apel Kasatwil Polri Dihadiri Presiden Prabowo, Kapolri: Suatu Kehormatan

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersyukur Presiden Prabowo Subianto dapat menghadiri Apel Kasatwil Polri 2024 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah.

“Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan panglima tertinggi sekaligus pemimpin tertinggi, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunianya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan Kesehatan untuk hadir dalam Apel Kasatwil Tahun 2024,” ujar Kapolri saat memberikan sambutan saat pembukaan Apel Kasatwil 2024, Rabu (11/12/24).

Kapolri mengatakan Korps Bhayangkara merasa terhormat dengan kehadiran Presiden Prabowo. 

Ia beserta jajaran siap menerima bimbingan dan arahan terkait kebijakan pemerintah untuk Polri.

“Tentunya suatu kehormatan bagi kita semua di tengah padatnya kegiatan kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk memberikan bimbingan dan arahan terkait kebijakan Bapak Presiden terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Kapolri.

Ia melaporkan kepada Presiden Prabowo alasan pemilihan lokasi apel kasatwil kali ini. Kapolri berharap terselenggaranya apel kasatwil di Akpol membuat para peserta apel mengingat kembali nilai-nilai yang pelajari semasa menempuh pendidikan sebagai taruna Akpol.

“Mohon izin melaporkan Bapak Presiden, bahwa Apel Kasatwil kali ini sengaja diselenggarakan di kawah candradimuka Akademi Kepolisian dalam rangka mengingat kembali nilai-nilai filosofis perjuangan seluruh peserta alam menggapai cita-cita menjadi Bhayangkara yang tangguh, bertanggungjawab dan berjiwa ksatria,” jelas Kapolri.

Adapun jumlah peserta apel yaitu 571 orang dan terdiri dari pejabat Utama Mabes Polri, para kapolda dan para kapolres.

Apel Kasatwil Polri 2024 ini mengusung tema ‘Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri‘.

Read More

Meriahkan HUT Armada RI Tahun 2024, Lantamal VI Makassar Laksanakan Binsat Antar Satker

Makassar - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka memeriahkan  HUT Armada RI Tahun 2024, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI (Lantamal VI) Makassar laksanakan Lomba Pembinaan Satuan (Binsat) antar Satker di Jajaran Lantamal VI.

Lomba Binsat antar Satker jajaran Lantamal VI  tersebut di buka langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI (Danlantamal VI) Makassar Brigadir Jenderal TNI (Mar) DR. Wahyudi, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., M. Han.bertempat di Lapangan tembak Mako Lantamal VI, Selasa (10/12/2024).

Adapun materi lomba Binsat yang dilaksanakan yaitu menembak pistol, lari sejauh 1 km, renang laut 50 meter dan dayung perahu karet di laut.

Komandan Lantamal VI Makassar mengatakan menyampaikan bahwa Binsat tidak hanya menjadi ajang kompetensi, tetapi sekaligus memperkuat profesionalisme dan kesiapan operasional. 

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan prajurit dan dapat dijadikan tolak ukur serta sebagai bahan evaluasi dari hasil pembinaan satuan-satuan jajaran Lantamal VI.

"Tujuan dari diselenggaranya Lomba Binsat jajaran Lantamal VI dalam rangka Hari Armada tahun 2024 adalah untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan kesiapsiagaan operasional satuan, unsur dan material," jelas Komandan Lantamal VI.

Komandan Lantamal VI juga berpesan kepada seluruh peserta Binsat antar Satker Lantamal VI harus mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan serta memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh pelatih agar didalam pelaksanaan nanti para prajurit bisa memahami dan mengerti betul setiap materi lomba.

Adapun pemenang lomba Binsat tersebut juara 1 diraih Kompi 8 Yonmarhanlan VI, juara 2 direbut Kompi IV Spers  dan juara 3 kompi 7 Satrol.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wadan Lantamal VI Kolonel Laut (P) Dados Raino, Para Pejabat Utama (PJU) Lantamal VI dan Kadis/Kasatker Lantamal VI serta Danyonmarhanlan VI.

Read More

Zarof Ricar Segera Diadili, Kejagung Kebut Pemberkasan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak berlama-lama, memproses berkas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR). Berkas perkara Zarof dikebut.

"Penyidik akan terus ya sesegera mungkin supaya bisa dilakukan pemberkasan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2024.

Penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tidak bisa berlama-lama memberkas perkara. Harli menyebut waktu pemberkasan perkara tersangka yang ditahan, terbatas.

Harli mengatakan saat ini pihaknya masih memeriksa saksi dan ahli. Dia berharap pemeriksaan segera rampung.

"Sekarang kita harapkan karena terkait dengan adanya pemeriksaan saksi, terkait ahli, mudah-mudahan secepatnya kita mengharapkan itu," pungkas Harli.

Kejagung menangkap mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar di Bali pukul 22.00 Wita, pada Kamis, 24 Oktober 2024. 

Dia diduga menjadi perantara atau makelar kasasi kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, 29 yang dilakukan Gregorius Ronald Tannur.

Eks Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yakni melakukan pemufakatan jahat berupa suap bersama pengacara Ronald, Lisa Rachmat. 

Lisa meminta Zarof mengupayakan hakim agung di MA tetap menyatakan Ronald Tannur tidak bersalah dalam putusan kasasinya.

Lisa menjanjikan uang sebesar Rp5 miliar untuk para hakim agung. Sedangkan, Zarof diberikan imbalan Rp1 miliar.

"Sesuai catatan LR yang diberikan kepada ZR, (Rp5 miliar itu) untuk hakim agung atas nama S, A, dan S lagi, yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur. Namun, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut lantaran jumlahnya banyak. ZR menyarankan uang rupiah tersebut ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer kawasan Blok M, Jakarta Selatan," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, saat konferensi pers, Jumat, 25 Oktober 2024.

Namun, Ronald Tannur tetap divonis lima tahun penjara di tingkat kasasi. Putusan MA itu sekaligus meralat vonis bebas Ronald Tannur pada Pengadilan Negeri Surabaya. 

Kini, Ronald telah dieksekusi di Rutan Kelas 1 Surabaya.

Read More

Keberatan Tarif Baru, Puluhan Penghuni Bale Hinggil Wadul DPRD Surabaya, PT Tata Kelola Sarana: Tidak Ada Persekusi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Polemik yang melibatkan penghuni apartemen dengan pengembang kembali terjadi. 

Kemarin (11/12) puluhan warga penghuni Bale Hinggil di Surabaya Timur wadul ke dewan. 

Mereka sambat soal akses ke apartemen yang dinonaktifkan.

Warga yang tergabung dalam Bale Hinggil Community sambat karena akses menggunakan lift dinonaktifkan. 

Karena mereka tidak mengikuti prosedur pembayaran service charge dengan tarif baru. 

Menurut mereka, ada kesepakatan tahun 2021 bahwa sebelum ada kesepakatan dan musyawarah, fasilitas tidak boleh diputus.

“Surat peringatan itu dilayangkan awal Desember, dan pada akhirnya lift benar-benar dimatikan. Ini melanggar surat pernyataan bermaterai yang sebelumnya ditandatangani oleh pengelola,” kata salah satu penghuni, Kristanto.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menilai dalam masalah ini ada potensi terjadinya pelanggaran. 

Menurutnya sebelum Akta Jual Beli (AJB) diserahkan ke pemilik unit, maka biaya fasilitas disana ditanggung developer. 

Termasuk soal lift, harusnya tetap bisa digunakan warga.

Namun sebelum memutuskan masalah ini, pihaknya akan lebih dulu mendengar dari sisi developer. 

Agar bisa dicari solusi yang pas atas masalah tersebut. Karena itu Kamis (12/12) mereka akan sidak ke Bale Hinggil untuk mendengarkan penjelasan dari pihak pengelola apartemen.

“Kami juga meminta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya mengundang secara terpisah warga dan pengembang. Agar mereka bisa hadir dan kami akan datang,” kata politisi PKS itu.

Sementara itu Oky Muchtar, building manager PT Tata Kelola Sarana mengungkapkan bahwa awal mula permasalahan penonaktifan akses ke unit ke 80 penghuni karena persoalan iuran. 

Sebab mereka belum melunasi Biaya Pengelolaan Lingkungan (BPL) sejak tahun 2021. 

Mereka tidak setuju dengan kenaikan BPL dari Rp 7.500 menjadi Rp 13.500 per meter persegi.

"Kami sudah layangkan Surat Peringan (SP) pertama namun belum ada tanggapan. Akhirnya sesuai aturan kami lakukan penonaktifan," katanya saat ditemui wartawan.

Hal itu dilakukan karena disana ada 800 unit yang dihuni. 

Lainnya telah menyetujui dan membayar service charge sesuai aturan anyar. 

Hanya 80 penghuni saja yang tidak sepakat dan menolak.

"Jika dikatakan sebelumnya ada persekusi kami juga pastikan hal itu tidak terjadi. Karena kami ingin memastikan juga penghuni yang lain aman dan nyaman tinggal di sana," paparnya.

Begitu juga soal penghuni lansia yang harus naik tangga hingga lantai 16. 

Hal itu disangkal oleh Oky. Sebab saat kejadian pihaknya dan sekuriti tetap memberikan akses ke lansia menggunakan lift.

 

"Lansia tersebut merupakan orang tua dari salah satu pemilik. Kami tetap berikan akses lift untuk orang tua tersebut," pungkasnya.

Read More

Wujudkan Astacita, Kapolri Laporkan Kepada Presiden Upaya Pengendalian Inflasi

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi. Hal itu dilakukan demi mewujudkan misi Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini.

“Kami juga laporkan bahwa Polri telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi, serta penertiban dan penindakan pelaku ilegal mining yang menyebabkan kebocoran negara,” ungkap Jenderal Sigit dalam sambutannya di Apel Kasatwil di Akpol Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/24).

Lebih lanjut Jenderal Sigit menekankan, Polri sadar bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. 

Oleh karenanya, Polri terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif serta adaptif.

Dengan begitu, ujar Kapolri, Korps Bhayangkara mampu memberikan perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat.

“Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dan mendukung penuh misi Astacita guna mewujudkan misi bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Jenderal Sigit.

Read More

Koarmada I Terima Bimbingan Teknis Dari Disminpersal

Tanjungpinang - KABARPROGRESIF.COM Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jajaran Koarmada I dan Personel Satuan TNI AL Wilayah Tanjungpinang baik secara tatap muka dan Video Conference (Vicon) menerima Pembinaan Teknis (Bimtek) bidang Administrasi Personel Militer dan PNS TNI Angkatan Laut TA. 2024 oleh Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut (Disminpersal) Mabesal, bertempat di Ruang Aula Yos Sudarso, Mako Koarmada I, Tanjungpinang. Selasa 10 Desember 2024.

Pada kesempatan tersebut, sebelum kegiatan dimulai, selaku Ketua tim Bimtek Kolonel Laut (P) Bambang Kuncoro menyempatkan Courtesy Call dengan Inspektorat Koarmada I, Laksamana Pertama TNI Sunaryadi, S.E., M.Si. di Ruang VIP, Mako Koarmada I.

Dalam sambutannya, Panglima Komando Armada I, Laksamana Muda TNI Dr. Yoos Suryono H, M.Tr.(Han)., M.Tr.Opsla. yang dibacakan Asisten Personel (Aspers) Pangkoarmada I, Kolonel Laut (P) Yosafat Indarto mengatakan bahwa para perwira memegang peran penting dan strategis sebagai motor penggerak organisasi TNI AL. Untuk itu dibutuhkan sistem pembinaan personel yang terarah, bertahap, berlanjut dan berkesinambungan di segala aspek pembinaan personel serta dibutuhkan kesamaan persepsi dan keseragaman dalam penyelenggaraan pembinaan personel di lingkungan Koarmada I. 

"Untuk itu saya harapkan kegiatan Bimtek Disminpersal ini dimanfaakan sebaik-baiknya, sehingga akan bermanfaat bagi diri kita maupun organisasi TNI Angkatan Laut", ungkapnya. 

Read More

KPK Panggil Pj Gubernur Papua

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah berupa penyalahgunaan wewenang terkait dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah di Provinsi Papua. 

Sebanyak tiga saksi dipanggil penyidik.

“Pemeriksaan (dijadwalkan) dilakukan di Polda Papua,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial tiga saksi itu yakni RR, LS, dan WP. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu diantara mereka yakni Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.

Tessa belum bisa memerinci informasi yang mau diulik dari tiga saksi itu. Mereka diharap kooperatif.

Sebelumnya, KPK buka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Papua. Kasusnya berkaitan dengan dugaan korupsi penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepada daerah dan wakil kepala daerah di Pemerintah Provinsi Papua.

Sebelumnya, KPK pernah mengendus adanya penyelewengan sebagian dana operasional sebesar Rp1 triliun dalam pengusutan kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. 

Dia berdalih uang itu dipakai untuk makan dan minum.

"Dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun itu Rp1 triliunan, dan sebagian besar setelah kita telisik kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023.

Alex menjelaskan dana itu diminta sejak 2019 sampai 2022. Uang Rp1 triliun untuk operasional kepala daerah per tahun itu dipastikan melanggar ketentuan yang diatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Read More

Usai Ditolak, Warga Terima Pembangunan Peninggian Jembatan Kupang Baru, Wali Kota Eri: Langsung dikerjakan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melakukan peninggian konstruksi jembatan di Jalan Kupang Baru. 

Tujuan peninggian konstruksi jembatan itu, agar air yang melalui aliran tersebut lancar dan tidak sampai menggenang hingga ke jalan. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, peninggian jembatan itu dilakukan agar kawasan ini tidak lagi tergenang air ketika terjadi hujan deras. 

Selain itu, ia juga menyebutkan, tujuan pemkot meninggikan jembatan itu karena posisinya terlalu rendah, sehingga ketika hujan air bisa meluber sampai ke jalan. 

“Langsung dikerjakan, kita buat batumbung dahulu, karena kalau ini langsung dipancang kemudian (pancangnya) didalamkan, getar rumah ini, pasti roboh, telat kalau itu kita lakukan. Sehingga nanti insyaalah akan seperti ini dulu, kemudian diberi batu kumbung beberapa kilo ke kanan dan ke kiri, setelah itu jembatan baru kita tinggikan,” kata Wali Kota Eri saat meninjau jembatan Jalan Kupang Baru, Rabu, (11/12).

Wali Kota Eri menyebutkan, peninggian jembatan ini sempat ditolak oleh sebagian warga sekitar Jalan Kupang Baru. 

Alasannya, warga sekitar khawatir pembangunan jembatan yang dilakukan pemkot justru merusak aset atau bangunan rumah yang berada di sekitar proyek peninggian jembatan. 

Maka dari itu, warga Kupang Baru ingin pemkot melakukan pengkajian ulang terkait pembangunan tersebut. 

“Nah, kemarin itu kan di sini posisinya sudah mau dibangun, sudah ada yang mengerjakan, ternyata warga tidak berkenan. Saya sampaikan kepada Pak Camat, agar disampaikan ke warga, nah kalau warga nggak mau, ya sudah dibiarkan saja banjirnya. Tapi, kemarin alhamdulillah sudah mau, dan saya kerjakan langsung,” sebut Wali Kota Eri. 

Saat tinjauan di lokasi, Wali Kota Eri menerangkan, jembatan yang berada di Jalan Kupang Baru kondisinya sama dengan yang berada di kawasan Lontar. 

Karena jembatan di Lontar saat itu posisinya terlalu rendah, akhirnya ketika hujan deras, air meluber hingga ke jalan. 

Sementara itu, Camat Sukomanunggal, Dwi Anggara mengatakan, warga akhirnya mau menerima adanya rencana peninggian jembatan Jalan Kupang Baru. 

Menurutnya, beberapa warga sekitar yang tinggal di kawasan itu bukan menolak pembangunan jembatan, akan tetapi khawatir, dengan adanya proyek peninggian tersebut malah berdampak pada bangunan rumah di kawasan itu. 

“Jadi warga itu khawatir, malah berdampak pada asetnya. Sebenarnya Pak RW sendiri, dari awal sampai sekarang itu fokus ke kita, fokus pada program pemerintah kota. Jadi bukan menolak, warga hanya ingin adanya kajian ulang,” kata Dwi Anggara. 

Dwi Anggara menjelaskan, setelah warga setuju dengan peninggian jembatan itu, pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya bersama jajaran Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Sonokwijenan melakukan survei lokasi. 

“Kemarin selasa itu RT, RW, beberapa warga perwakilan sama DSDABM, kita coba tinjau ke lokasi,” pungkasnya.

Read More

Presiden Prabowo Instruksikan Polri Bantu Cegah Kebocoran Keuangan

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto, menginstruksikan seluruh anggota Polri berpartisipasi mencegah kebocoran keuangan negara. Kejahatan seperti penyeludupan, korupsi, dan peredaran narkoba mesti ditindak, supaya uang negara tak bocor.

"Ingat, tidak ada kesejahteraan kalau kita tidak bisa kuat. Tidak ada kemakmuran apabila ada kebocoran-kebocoran. Tanpa kemakmuran kita tidak mampu mengatasi masalah. Karena itu, kepolisian negara itu, saudara sangat penting," ujar Prabowo dalam sambutan acara apel Kasatwil Polri 2024, di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 11 Desember 2024.

Prabowo juga berpesan Korps Bhayangkara selalu berkomitmen memihak rakyat. Keinginan ini, kata Prabowo, disampaikan atas nama rakyat Indonesia.

"Atas nama rakyat Indonesia. Atas nama orang tuamu. Atas nama anak-anakmu, kepolisian berpihaklah, dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia," bebernya.

Selain itu, Prabowo ingin segala daya upaya dapat dilakukan Polri membela bangsa dan negara. 

Ia mengingatkan bahwa masyarakat selalu menunggu kehadiran Polri.

"Bangsa dan rakyat sangat memerlukan polisi yang terampil,” tutupnya.

Apel Kasatwil diikut 571 peserta yang terdiri dari 27 Perwira Tinggi Pejabat Utama Mebes Polri, 36 Kapolda Jajaran, dan 508 Kapolres Jajaran. 

Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, hingga Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Panglima TNI Agus Subiyanto, Pejabat Utama Mabes TNI, Wamenhub Suntana, Wamen PAN-RB Purwadi Arianto, Wakapolri, Komjen Ahmad Dofiri, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo dan seluruh pejabat utama Mabes Polri. 

Apel Kasatwil yang berlangsung pada 11-12 Desember 2024 ini mengusung tema Peran Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 untuk Mewujudkan Keamanan dalam Negeri.

Read More

Pakar: Kortas Menambah Amunisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta - KABARPROGREDIF.COM Ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawan Pradiptyo, menilai bahwa kehadiran Kortas Tipikor Polri menambah amunisi pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Sebab, tak dipungkiri bahwa sejumlah kekurangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih terjadi.

“Jadi ketika kita bicara Kortas, menambah jumlah unit yang menanggulangi korupsi tentu bagus karena di situ harapannya antar penegak hukum bisa koordinasi,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12/24).

Menurutnya, United Nations Conventuon Againts Corruption (UNCAC) sempat memberikan empat rekomendasi pemberantasan korupdi, namun belum dijalankan Indonesia. 

Rekomendasi itu terdiri dari upaya pengusutan korupsi di sektor swasta, pengusutan korupsi yang melibatkan staf asing, tindakan memperkaya diri secara tidak sah atau illicit enrichment, dan trading of influence.

“Meskipun ada KPK sekalipun situasi cara kita untuk menanggulangi korupsi selalu parsial belum pada sesuatu yang holistik sistematik dan fokus pada pengembangan sistem,” ujarnya.

Ia memandang, empat rekomendasi tersebut harus segera dijalankan Indonesia. Bahkan ia juga mendorong adanya payung hukum yang menjadi dasar penegak hukum dalam menindaklanjuti empat rekomendasi dari UNCAC tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, kehadiran Kortas Tipikor Polri juga harus diikuti dengan perbaikan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Sebab, secanggih apapun aparat penegak hukum tidak akan bisa maksimal jika tidak didukung dengan payung hukum yang jelas.

“Kalau pun Kortas ada dan efektif tetapi bagaimana pun juga Kortas tidak bisa atau aparat penegak hukum tidak bisa bekerja di luar cakupan undang-undang. Padahal yang kita butuhkan sekarang apa yang belum dicakup undang-undang,” ungkapnya.

Read More

Apel Kasatwil, Ini yang Dibahas Polri

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (11/12/2024).

Acara ini menjadi momentum penting bagi Polri untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan nasional dan global di tahun 2024.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah berbagai dinamika, seperti geopolitik, dampak perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi digital.

“Agenda nasional 2024 akan diwarnai tantangan besar, termasuk bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan endemi pasca-pandemi,” kata Trunoyudo.

Lebih dari sekadar menghadapi tantangan, Trunoyudo menegaskan Polri juga melihat peluang besar untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan konsep Presisi, Polri terus mengedepankan pendekatan prediktif, responsif, dan transparan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Konsep Presisi memungkinkan Polri untuk menganalisis data dan melakukan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan, sekaligus bertindak cepat, tepat, dan humanis,” jelas Trunoyudo.

Apel Kasatwil kali ini juga diharapkan menjadi ajang konsolidasi untuk memastikan seluruh agenda nasional sepanjang 2024 dapat berjalan aman dan lancar.

“Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan keamanan yang terjaga, kita dapat mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Read More

TNI AL Dan Angkatan Laut India Gelar Patkor Indindo 43/24

Tanjungpinang - KABARPROGRESIF.COM ntuk kesekian kalinya, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut India menggelar Patroli Koordinasi (Patkor) Indonesia dan India yang dibuka langsung oleh Komandan Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada I, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Anung Susanto, S.Sos., M.Si., di Aula Teuku Umar, Mako Lanal Sabang, Kota Sabang. Tanjungpinang.  Selasa 10 Desember 2024.

Dalam Patkor Indindo kali ini, TNI Angkatan Laut mengirimkan unsur kapal perangnya yaitu KRI Bung Karno-369 yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Krido Satriyo, sedangkan Angkatan Laut India mengirimkan Kapal Perang INS Kesari L-15 dan LCU-57. Lebih lanjut sebelum pembukaan, Naval Component Commander (NAVCC) Commodore Prashant Handu berkesempatan Courtesy Call kepada Danguskamla Koarmada I dan dihadiri Danlanal Sabang, Kolonel Laut (P) Gita Muharam selaku Dansatgas Patkor Indindo 43/24 serta perwakilan delegasi Angkatan Laut India.

Dalam kesempatan tersebut, kedua Negara menegaskan untuk terus meningkatkan hubungan bilateral di bidang keamanan, kemaritiman dan menjaga stabilitas di kawasan perairan teritorial untuk menjamin keamanan wilayah dari perampokan bersenjata, pembajakan maupun terorisme.

Read More