Selasa, 22 April 2025


Batam - KABARPROGRESIF.COM Polda Kepulauan Riau (Kepri) ditunjuk sebagai lokasi Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg 34 Gelombang I Tahun Ajaran 2025 oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo menyambut baik penunjukan ini dan menyebutnya sebagai langkah strategis dalam menguatkan sinergi antara dunia pendidikan dan pelaksanaan tugas di lapangan.

“Ini jadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pendidikan dan pelaksanaan tugas di lapangan,” ujar Anom dalam kegiatan audiensi peserta PKDN di Mapolda Kepri, Batam, Senin (21/4/2025).

PKDN Sespimti Polri Dikreg 34 ini berlangsung dalam dua gelombang dan diikuti 106 peserta terpilih dari Polri, TNI, serta kementerian dan lembaga terkait. Dalam audiensi tersebut turut hadir para pendamping PKDN, yakni Irjen Pol. Abioso Seno Aji, Brigjen Pol. Slamet Haryadi, serta Brigjen Pol. Awal Chairuddin.

Diskusi dalam pertemuan ini menyoroti pentingnya digital leadership dan kolaborasi sebagai fondasi dalam menegakkan supremasi hukum di era teknologi.

Brigjen Anom menekankan bahwa penggunaan data, kecerdasan buatan (AI), dan kerja sama lintas sektor menjadi pilar utama menghadapi tantangan keamanan yang kian kompleks.

“Digitalisasi harus dibarengi dengan kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, stakeholders hingga masyarakat sipil. Ini kunci menjawab tantangan keamanan yang makin kompleks,” tegasnya.

Sementara itu, Irjen Pol. Abioso Seno Aji menjelaskan bahwa peserta PKDN telah melalui proses seleksi ketat dan diharapkan mampu merumuskan kebijakan strategis berbasis kajian lapangan.

“Program ini bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi menjadi sarana pengumpulan data strategis untuk mendukung kebijakan masa depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini mengusung tema “Mewujudkan Pimpinan Tingkat Tinggi Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga yang Prediktif, Responsibilitas, Transparan dan Berkeadilan (Presisi), serta Melayani untuk Indonesia Maju.”

Irjen Abioso berharap hasil PKDN ini menjadi bekal strategis bagi para peserta untuk menduduki jabatan penting di masa mendatang dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

“Ini menjadi ruang belajar nyata, bukan hanya untuk memahami kondisi lapangan, tapi juga untuk menyiapkan kepemimpinan nasional masa depan,” pungkasnya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Polrestabes Surabaya Polda Jatim tak henti – hentinya melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan seperti diantaranya pencurian motor.

Namun demikian aksi bandit jalanan seakan tak jera beraksi di Kota Surabaya yang merupakan kota besar kedua di Indonesia.

Melihat hal itu, Polrestabes Surabaya Polda Jatim bekerja ekstra keras bukan hanya mencegah namun juga mencari dan menindak tegas para pelaku.

Seperti halnya pada Dua bulan terakhir ( 26 Februari - 22 April 2025) Polrestabes Surabaya Polda Jatim berhasil mengungkap kasus curanmor sedikitnya 54 kasus.

Dari 54 kasus itu, Polisi berhasil mengamankan 41 pelaku curanmor dan Enam orang penadah.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan terus melakukan upaya-upaya memberantas bandit curanmor bersama Polsek jajarannya, termasuk menjalankan patroli malam hari dan penyuluhan.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Luthfie menyebut bahwa sebagian besar kendaraan yang dicuri disasar dari area permukiman.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan.

“Ke depan akan segera kita lakukan peningkatan keamanan di lingkungan, antara lain dengan adanya pemasangan portal-portal yang sudah direncanakan oleh Pak Wali Kota,” jelasnya.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan, jaringan penjualan motor curian ini cukup luas.

“Satu persen dijual di wilayah Pasuruan, tiga persen dilempar ke Gresik, sebagian masih ada di Surabaya, dan 44 persen mereka lempar melalui jalur Jembatan Suramadu ke arah Madura,” bebernya.

Kapolrestabes Surabaya tak lupa memberikan imbauan penting kepada warga Surabaya. 

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat memarkirkan kendaraan pribadi.

“Beberapa kasus yang kita tangani, ternyata ada juga yang lupa mengambil kuncinya, sehingga masih menempel di kendaraan. Ini tentu mempermudah pelaku curanmor,” tegasnya.

Ia menyarankan penggunaan kunci ganda sebagai langkah awal pencegahan.

Bahkan, beberapa Kapolsek disebut telah berinisiatif memberikan hadiah berupa kunci ganda kepada warga sebagai bentuk dukungan nyata dalam menjaga keamanan.

Dalam Lima bulan terakhir, tidak kurang dari 120 pelaku curanmor berhasil ditangkap dan diproses hukum oleh Polrestabes Surabaya Polda Jatim.

Kendati demikian, aksi curanmor masih terjadi dan menjadi pekerjaan rumah bersama antara pihak kepolisian dan masyarakat.

“Kita akan terus mengejar penadahnya. Target kita bisa mengembalikan kendaraan-kendaraan milik warga Surabaya kepada pemiliknya,” tegas Kombes Pol Luthfie.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. Yang terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali berhasil menyelesaikan tiga kasus penahanan ijazah karyawan.

Demikian diungkapkan Wali kota Eri Cahyadi saat memimpin penyegelan gudang milik CV Sentoso Seal di komplek pergudangan Margomulyo, Surabaya, Selasa 22 April 2025. 

Gudang perusahaan tersebut disegel karena tidak dilengkapi Izin Tanda Daftar Gudang (TDG).

"Kemarin ada lagi yang sudah mengembalikan ijazah, ada tiga. Artinya, dengan ketegasan kita, (ijazah) bisa kembali," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menuturkan bahwa penyelesaian tersebut, merupakan hasil dari dialog intensif yang dilakukan antara Pemkot Surabaya, pihak perusahaan, dan para karyawan yang bersangkutan.

"Saya datangi (perusahaannya), saya ajak ngobrol, saya jelaskan aturan-aturannya. Saya harus memastikan menjaga kondusifitas iklim investasi di Surabaya," ujarnya.

Tiga penahanan ijazah yang dituntaskan Wali Kota Eri tersebut, berbeda dengan kasus UD Sentoso Seal. 

Dimana sebelumnya, perusahaan UD Sentoso Seal memicu kontroversi publik karena diduga menahan ijazah karyawan.

Karena itu, Wali Kota Eri memfasilitasi para eks karyawan untuk menindaklanjuti masalah tersebut secara hukum. 

Bahkan, hasil koordinasi Pemkot Surabaya bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag), perusahaan ini belum mengantongi TDG. 

"Setelah melakukan koordinasi, ditemukan bahwa perusahaan ini tidak ada Tanda Daftar Gudang. Sehingga, hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan," tegas dia.

Menurutnya, penyelesaian kasus-kasus ini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk dengan kepolisian dan Kemendag. 

Ia menegaskan, Pemkot Surabaya akan terus menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan hak pekerja.

"Saya selalu katakan ketika berusaha di Surabaya, jangan pernah menyakiti orang Surabaya. Kalau buat perusahaan di Surabaya, maka taati peraturan yang ada, yang ditentukan oleh pemerintah," jelas dia.

Wali Kota Eri juga menuturkan bahwa Surabaya punya budaya arek yang sangat kuat. 

Oleh sebab itu, tidak boleh ada yang merasa paling kuat. 

Semua permasalahan, termasuk penahanan ijazah, bisa dikoordinasikan untuk dituntaskan tanpa mengambang.

"Surabaya ini memiliki budaya arek, saling tolong menolong dan guyub rukun. Benar ya benar, ya itu budaya arek," ujar Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

Oleh karenanya, Wali Kota Eri menegaskan bahwa penyegelan gudang tersebut menjadi pembelajaran bagi semua perusahaan yang ada di Surabaya. 

Perusahaan apapun yang beraktivitas di Kota Pahlawan agar menaati aturan yang ada.

"Meskipun kami pemerintah, kami tidak boleh berbuat semena-mena, tapi kami harus lakukan secara hukum, rapat dulu, koordinasi, dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudang, sehingga kami tutup," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat menerangkan bahwa para eks karyawan didampingi kuasa hukum telah melayangkan somasi kepada perusahaan Sentoso Seal. 

"Kemarin (17/4/2025) difasilitasi oleh Pak Wali, ada 19 karyawan yang berkonsultasi ke kami," jelas Wahyu. 


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menahan tersangka kasus dugaan suap pada pengurusan dana hibah di Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Upaya paksa itu menunggu hasil analisis dari penyidik.

“Segala sesuatunya pasti akan dianalisis dulu oleh penyidik,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

Fitroh mengatakan, para tersangka belum ditahan karena penyidik masih mengembangkan perkara ini dengan melakukan sejumlah penggeledahan. Sl

Salah satu tersangka yakni anggota DPR Anwar Sadad.

“Yang pasti kan sudah ada beberapa tersangka, dan ini tentu terus dikembangkan, semua tergantung dari alat bukti yang diperoleh dari hari penggeledahan,” ucap Fitroh.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.



Banjarbaru - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., memimpin upacara peresmian Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kalsel yang berlangsung khidmat di Mako Satbrimob Polda Kalsel, dihadiri oleh pejabat utama Polda Kalsel, Komandan Satbrimob, serta personel Brimob Polda Kalsel, Selasa (22/4/2025).

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. mengatakan, dalam amanatnya, Kapolda Kalsel menyampaikan pembentukan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan menjadi cukup penting dan strategis.

Terlebih posisi strategis Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dan menjadi salah satu penyangga utama ibukota negara (IKN) Nusantara, memperkuat urgensi hadirnya infrastruktur keamanan yang kokoh.


Kapolda menuturkan, kehadiran Batalyon C Pelopor yang berlokasi di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, bukan sekadar penambahan unit operasional. “Lebih dari itu, ini adalah langkah proaktif dan strategis untuk memperkuat dan memperluas jangkauan serta mempercepat respons operasional khususnya dalam mengantisipasi dan menanggulangi potensi ancaman demi terpeliharanya stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Ia berharap peresmian Batalyon C Pelopor mampu memberikan kekuatan bagi satuan kewilayahan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, diperkenalkan juga Tunggul Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kalsel “Wani Ginggas Hawas” yang lebih dari sekadar simbol identitas, Tunggul ini adalah manifestasi spirit, karakter dan etos kerja yang harus senantiasa terpatri dalam sanubari setiap insan Brimob Batalyon C Pelopor.

“Wani yang artinya (berani), Ginggas artinya (gesit/cepat tanggap), Hawas yang berarti (waspada).

Ketiga pilar filosofis ini bermuara pada makna fundamental bahwa setiap personel Batalyon C Pelopor harus memiliki keberanian yang dilandasi profesionalisme dan integritas, sigap, cepat dan responsif dalam menghadapi setiap eskalasi situasi dan panggilan tugas, serta kewaspadaan terhadap segala bentuk potensi ancaman demi menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia,” pungkasnya.

Ia menuturkan, Batalyon C Pelopor harus selaras dengan tugas pokok Korps Brimob sebagai elite force Polri, yang memiliki kemampuan spesifik dalam penanggulangan gangguan keamanan berintensitas tinggi, termasuk ancaman terorisme, radikalisme, kejahatan berteknologi tinggi, konflik sosial, hingga misi kemanusiaan.

Selain itu, pembentukan dan operasionalisasi Batalyon C Pelopor ini adalah wujud konkret komitmen dalam mengimplementasikan program Polri Presisi.

“Saya mengingatkan dan menekankan kepada seluruh personel Batalyon C Pelopor khususnya, dan jajaran Satuan Brimob Polda Kalsel umumnya jadikan Batalyon ini sebagai garda terdepan dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif,” pesan Kapolda Kalsel.

“Bangun sinergitas dan soliditas dengan seluruh elemen masyarakat, instansi terkait, TNI, dan pemerintah daerah. Serta jaga nama baik institusi Polri dan Korps Brimob melalui sikap, perilaku, dan kinerja yang profesional, humanis, dan beretika dengan memegang teguh motto pengabdian Brimob yaitu “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”,” tutupnya.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Pria Premos, S.I.K., M.M. menjelaskan Batalyon C Pelopor berdiri dilahan seluas 11 Hektare hibah dari PT. Adaro Indonesia meliputi Mako dan fasilitas pendukung lainnya.

“Jumlah personel Batalyon C Pelopor sebanyak 711 personel terdiri dari 4 Kompi, 170 personel Kompi 1 yang berada di Tabalong, dan 104 personel dari 3 Kompi berikutnya yang direncanakan di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Tengah dan Balangan,” terang Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Pria Premos.

Dalam peresmian Batalyon C Pelopor Satbrimob oleh Kapolda Kalsel, turut hadir Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, Kapolres Tabalong, Perwakilan PT. Adaro Indonesia, dan Perwakilan Kodim 1008/TJG.



Salatiga - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangkaian peringatan Hari Kartini, Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri menyelenggarakan kegiatan edukatif bertajuk RISE N SPEAK di MTsN Negeri Salatiga. 

Kegiatan ini mengusung semangat “Berani Bicara, Selamatkan Sesama” dan dihadiri langsung oleh Direktur PPA dan PPO yang juga merupakan alumni MTsN Salatiga angkatan 1988.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong keberanian siswa, guru, dan masyarakat agar tidak diam terhadap segala bentuk kekerasan, sekaligus menanamkan budaya pencegahan sejak dini di lingkungan sekolah.

“Diam bukanlah satu pilihan. Berani bicara itu mulia,” tegas Direktur PPA dan PPO dalam sambutannya.

Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa Dit Tipid PPA dan PPO Bareskrim Polri tidak hanya menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga membangun ekosistem edukatif yang melibatkan berbagai pihak mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga komunitas pesantren.

“Kami hadir bukan sekadar menegakkan hukum, namun juga membangun budaya pencegahan dan pelindungan yang berkeadilan, inklusif, dan berperspektif gender,” ujarnya.

Program RISE N SPEAK juga mengajak sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), menyediakan kanal pelaporan ramah anak, pelatihan guru, serta pendampingan psikososial bagi korban. 

Selain itu, siswa diajak menjadi agen perubahan lewat program seperti ROOTS.

“MTsN Salatiga kami dorong menjadi pelopor sekolah ramah anak dan pelindung nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam,” imbuhnya.

Kepada para guru, Direktur PPA dan PPO mengingatkan pentingnya implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, agar kekerasan dalam bentuk apapun dapat dicegah sejak dini. 

Sementara kepada siswa, beliau menyampaikan tujuh strategi praktis untuk melindungi diri dan orang lain dari kekerasan, termasuk membangun komunikasi terbuka dengan guru dan orang tua, serta menjauhi lingkungan yang rawan kekerasan.

“Jadikan ilmu sebagai pelita, dan akhlak sebagai perisai dari kejahatan. Jangan takut bicara jika ada yang tidak nyaman,” pesannya kepada siswa.

Acara ditutup dengan syair pantun yang menggugah semangat siswa untuk berani melaporkan jika melihat atau mengalami kekerasan.

“Jika melihat yang disakiti, jangan diam, ayo bantu dan tegur dengan santun,” bunyi salah satu pantun yang disampaikan Direktur PPA dan PPO.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Salatiga dan disambut antusias oleh seluruh civitas akademika MTsN Salatiga. 

Dengan semangat kolaboratif dan kepedulian bersama, acara ini diharapkan menjadi awal dari lingkungan pendidikan yang lebih aman dan ramah anak di Indonesia.



Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Polres Lamongan Polda Jatim berhasil mengamankan dua pelajar berinisial DUR (17) dan JTTI (17), yang diduga kuat terlibat dalam aksi gangster bersenjata tajam yang sempat menggemparkan jagat maya.

Kedua remaja tersebut merupakan warga Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

AKP Rizky Akbar Kurniadi, melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Lamongan Ipda Wahyudi Eko Afandi mengatakan penangkapan dilakukan pada Senin (21/4/2025).

“Kami amankan dua remaja yang diduga kuat terlibat aksi yang meresahkan masyarakat,” ujar Ipda Wahyudi, Rabu (23/4).

Ia mengatakan penangkapan ini sebagai tindak lanjut dari beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan sekitar sepuluh pemuda berhenti di wilayah Jatisari, Kecamatan Glagah, pada Jumat dini hari (18/4/2025) pukul 03.02 WIB.

Dalam video tersebut, tampak salah satu pemuda mengacungkan senjata tajam jenis parang, sehingga memicu keresahan masyarakat.

Polisi akhirnya bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi.

“Setelah video viral, kami langsung lakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan berhasil mengidentifikasi dua pelaku melalui rekaman CCTV,” jelas Ipda Afandi.

Hasil pemeriksaan mengungkap DUR sebagai pembawa senjata tajam jenis parang, sementara JTTI merupakan pengendara motor yang membonceng DUR.

Kepada Polisi, keduanya mengakui hendak melakukan tawuran dengan kelompok lain bernama “Pasukan Senyap 808 LMG”, yang sebelumnya telah disepakati melalui DM Instagram.

“Motif mereka adalah tawuran. Komunikasi dilakukan lewat DM Instagram,” lanjutnya.

Saat ini, kedua pelaku berikut barang bukti berupa celurit dan parang diamankan di Mapolres Lamongan.

Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 503 KUHP tentang kepemilikan senjata tajam secara ilegal dan mengganggu ketenteraman malam.

Polisi masih memburu delapan anggota kelompok lain yang terekam di lokasi kejadian.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Legislator PDIP Arjuna Rizki Dwi Krisnayana terus mendesak UD Sentoso Seal supaya segera mengembalikan ijazah karyawannya. 

Dia heran mengapa perusahaan tersebut tidak segera menyerahkan ijazah tersebut.

“Saya kira dari pihak karyawan tidak punya niat untuk mengancam perusahaan. Karyawan ini hanya menuntut supaya ijazahnya dikembalikan,” ujarnya pada Senin (21/04/2025).

Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya tersebut menegaskan, kalau kasus ini bisa diselesaikan lewat mediasi tidak ada persoalan, sebelum menuju ke ranah peradilan.

“Memang ada yang namanya restorative justice lewat mediasi dulu,” imbuhnya.

Lebih lanjut Arjuna mengatakan, kasus ini menjadi pelajaran agar ada kontrak atau perjanjian kerja yang jelas antara pihak karyawan dan perusahaan.

“Jadi kalau ada kasus seperti ini masing-masing pihak pegang kontrak atau perjanjian kerja. Kalau perjanjian atau kontrak kerja ini jelas, membuat industri juga enak menjalankan usahanya. Jadi tidak takut usahanya ditutup atau apa. Sedangkan karyawan juga terjamin,” jelasnya.

Lebih lanjut Arjuna menjelaskan, DPRD Surabaya dalam kasus ini tidak ada maksud untuk menyebutkan pihak perusahaan. Bahkan DPRD Surabaya mensupport perusahaan supaya nyaman menjalankan aktifitas usahanya di Surabaya.

“Kota Surabaya ini sangat mendukung kegiatan investasi. Kegiatan industri ini juga didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan lewat Sinas. Untuk mengetahui dan mencatatkan hak- hak perusahaan dan hak karyawan.

“Karyawan terjamin hak-haknya. Sedangkan perusahaan bisa menjalankan usahanya dengan tenan,” pungkasnya. 



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) mengggeledah sejumlah saksi dalam kasus suap impor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. 

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menetepakan tiga tersangka baru dan menyita dokumen, barang bukti elektronik (BBE) berupa ponsel dan laptop.

Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar di Gedung Kejagung, Selasa, 22 April 2025, pukul 00.35 WIB. Tiga tersangka baru adalah MS, JS, dan TB.

“Pertama MS selaku advokat korporasi, kedua JS selaku dosen dan advokat, dan ketiga TB selaku Direktur Pemberitaan Jak TV,” kata Abdul Qohar, Selasa, 22 April 2025.

Hasil pemeriksaan terhadap para saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka menunjukkan adanya permufakatan jahat yang dilakukan ketiganya untuk mencegah, merintangi, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap perkara korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Proses perintangan itu dilakukan dengan biaya sebesar Rp478.500.000 yang dibayarkan tersangka MS dan JS kepada TB. MS dan JS memesan kepada TB untuk membuat berita-berita dan konten negatif yang menyudutkan Kejagung terkait perkara a quo. 

Berita negatif itu mencakup dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Atas pesanan tersebut, TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV sehingga Kejagung dinilai negatif dan merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani tersangka MS dan JS selaku penasehat hukum tersangka atau terdakwa.



Pontianak - KABARPROGRESIF.COM Suasana penuh semangat dan kehangatan keluarga besar Kodam XII Tanjungpura menyambut kedatangan Brigjen TNI Putra Widyawinaya, yang kini resmi mengemban tugas sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tanjungpura. 

Tradisi penyambutan digelar dengan khidmat sejak Brigjen TNI Putra tiba di Kalimantan Barat, Senin (21/4).

Didampingi sang istri, Stella Putra Widyawinaya, Brigjen TNI Putra disambut secara adat di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya. Setibanya di Bumi Khatulistiwa, penyambutan dilakukan dengan prosesi tepung tawar, pengalungan syal, serta pemasangan tanjak - simbol penghormatan khas Melayu.

Setelah itu, rangkaian penyambutan berlanjut di Markas Kodam XII Tanjungpura. Brigjen TNI Putra Widyawinaya menerima laporan kehormatan dari Dandenmadam XII Tanjungpura, Kolonel Czi Indra Prakasa, serta penghormatan dari regu jaga kesatrian. 

Tradisi lorong prajurit yang diiringi yel-yel turut mewarnai penyambutan, menciptakan suasana keakraban antara pimpinan dan seluruh anggota.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII Tanjungpura, Kolonel Inf Eko Wardono, menyebutkan tradisi penerimaan warga baru ini merupakan bagian dari budaya satuan untuk menanamkan rasa bangga, soliditas, dan kecintaan terhadap institusi. 

"Melalui acara ini diharapkan akan tumbuh kedekatan emosional dan kekeluargaan antara pimpinan dengan seluruh Prajurit, PNS, dan Persit di lingkungan Kodam XII/Tanjungpura," ujar Kolonel Inf Eko Wardono.

Usai acara penyambutan, Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Jamallulael, memimpin langsung Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasdam XII Tanjungpura di Aula Sudirman, Makodam XII Tanjungpura. 

Dalam momen tersebut, Brigjen TNI Putra Widyawinaya resmi menggantikan pejabat sebelumnya, Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan, yang selanjutnya akan menempati jabatan baru sebagai Inspektur Kostrad.

Brigjen TNI Putra Widyawinaya sebelumnya menjabat sebagai Asisten Intelijen Kaskostrad, dan kini dipercaya oleh pimpinan TNI AD untuk melanjutkan pengabdian di Kodam XII Tanjungpura sebagai Kasdam.

Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Jamallulael dalam amanatnya mengucapkan selamat datang sekaligus menaruh harapan besar kepada Brigjen TNI Putra untuk terus mendorong kemajuan organisasi, khususnya di lingkungan Kodam XII Tanjungpura. 

“Saya harapkan kepada Kasdam XII Tanjungpura agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, menjaga sinergitas dan menciptakan iklim kerja yang kondusif, baik di lingkungan staf maupun dalam menjalin hubungan dengan instansi lain dan masyarakat,” tegas Jamallulael.

Di akhir acara, Jamallulael juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan selama menjabat sebagai Kasdam. 

Dirinya meyakini, pengabdian Brigjen Jannie telah banyak berkontribusi dalam membangun kinerja dan soliditas Kodam XII Tanjungpura.

"Selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Ir Kostrad. Semoga senantiasa diberikan keberhasilan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam setiap pengabdian," tutup Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Jamallulael.



Tidore - KABARPROGRESIF.COM Kapolresta Tidore, AKBP Heru Budiharto, S.I.K., M.I.K., melakukan peninjauan langsung ke lokasi Pelayanan Satu Atap Polresta Tidore. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan optimalisasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai standar.

Dalam kunjungannya, Kapolresta meninjau secara langsung beberapa ruang pelayanan utama, di antaranya ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang melayani laporan pengaduan masyarakat, kehilangan barang, dan pelayanan lainnya. 

Selain itu, ia juga meninjau ruang pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta pelayanan pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kapolresta menyampaikan bahwa pelayanan satu atap ini merupakan upaya kepolisian dalam memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berjalan dengan baik, transparan, dan memudahkan masyarakat. Harapan kami, masyarakat merasa puas dan terbantu dengan kehadiran Pelayanan Satu Atap ini,” ujar AKBP Heru Budiharto.

Peninjauan ini juga merupakan bagian dari komitmen Polresta Tidore untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pengawasan langsung dan evaluasi berkala terhadap sarana, prasarana, serta kualitas SDM yang melayani.



Kediri - KABARPROGRESIF.COM Satresnarkoba Polres Kediri Polda Jatim berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 913,66 gram atau hampir 1 kilogram.

Tiga orang terduga pelaku diamankan, yakni MIM alias Kacung (23) warga Pare, KA alias Olip (31) dan suaminya AHK alias Amek (31), keduanya warga Kecamatan Badas.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (22/4/2025), Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto S.H., S.I.K., menjelaskan penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti pada 14 April 2025.

“Awalnya, tim Buser Satresnarkoba menangkap MIM alias Kacung di rumahnya di Desa Gedangsewu dan turut diamankan barang bukti 913,66 gram sabu,” jelasnya.

Dari pengakuan MIM, petugas kemudian mengamankan KA di tempat kosnya di Kampung Inggris, Pare.

KA mengungkap bahwa sabu berasal dari suaminya, AHK, yang sedang menjalani hukuman atas kasus serupa.

“Ya, jadi AHK ini mengendalikan dari tahanan. Terduga pelaku KA dan AHK ini sepasang suami istri,” jelas AKBP Bimo.

Berdasarkan keterangan AKBP Bimo, MIM berperan sebagai pengedar dengan bayaran Rp250 ribu, sementara KA menyediakan tempat dan barang.

“Untuk barang bukti sudah kami amankan, termasuk peralatan lainnya seperti timbangan. Saat ini kami masih mendalami asal-usul sabu yang dikendalikan oleh AHK,” pungkasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive