Begini Peran Pengacara hingga Direktur Pemberitaan Jak TV di Kasus Perintangan Penyidikan Impor Gula dan Timah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan dan korupsi komoditas timah. 

Para tersangka berupaya membuat narasi negatif untuk mengganggu konsentrasi penyidik.

Adapun ketiga tersangka adalah advokat Junaedi Saibih (JS) dan Marcela Santoso (MS), serta Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB). 

Para tersangka diduga melakukan permufakatan jahat untuk mengganggu penanganan perkara.

"Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku pemberitaan Jak TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama Tersangka Tom Lembong. Baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar kepada wartawan, Selasa, 22 April 2025.

Abdul mengatakan JS dan MS memberikan uang Rp478.500.000 lebih kepada TB untuk pesanan agar membuat berita-berita dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara korupsi impor gula dan timah. Baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan. 

Setelah menerima uang itu, tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news.

"Sehingga, Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa," tutur Abdul.

Abdul melanjutkan, tersangka JS juga membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya yaitu MS dan JS. Kemudian, membuat metodolgi perhitungan kerugian negara dalam penanganan perkara korupsi impor gula dan timah yang dilakukan Kejaksaan tidak benar dan menyesatkan.

Lalu, tersangka TB menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tak hanya itu, Abdul menyebut tersangka MS dan JS membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara korupsi impor gula dan timah di persidangan.

Sedangkan, TB disebut mempublikasikan narasi-narasi demonstrasi tersebut secara negatif dalam berita tentang kejaksaan. 

"Tersangka MS dan Tersangka JS menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast, dan talkshow di beberapa media online, dengan mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan, kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui Jak TV dan akun-akun official Jak TV, termasuk di media TikTok dan YouTube," beber Abdul.

Tersangka TB juga memproduksi acara TV Show melalui dialog, talk show, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput Jak TV. Abdul meyakini tindakan yang dilakukan tersangka MS, JS, dan TB bertujuan untuk membentuk opini publik dengan berita negatif yang menyudutkan Kejaksaan maupun Jampidsus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah maupun tata niaga gula baik saat penyidikan maupun di persidangan yang saat ini sedang berlangsung.

"Jadi, tujuan mereka jelas dengan membentuk opini negatif, seolah yang ditangani penyidik tidak benar, mengganggu konsentrasi penyidik, sehingga diharapkan, atau harapan mereka perkaranya dapat dibebaskan atau minimal mengganggu konsentrasi penyidikan," katanya.

Selain itu, Abdul menyebut para tersangka melakukan perbuatan menghapus beberapa berita dan beberapa tulisan yang ada di BBE. Bahkan, hal ini telah diakui para tersangka.

Ketiga tersangka telah ditahan. JS dan TB ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung per Selasa dini hari, 22 April 2025. 

Sedangkan, tersangka MS telah ditahan lebih dahulu dalam kasus suap vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Para tersangka dikenakan Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.

Read More

Senyum Mama-Mama Papua Saat Bripda. Rafly Personel Ops Damai Cartenz-2025 Ulurkan Payung

Puncakjaya - KABARPROGRESIF.COM Sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Papua, Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 melakukan aksi simpatik dengan membagikan payung kepada mama-mama Papua yang sedang berjualan di bawah terik matahari di Pasar Lama Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (21/4/2025).

Personel Satbrimob Polda Papua, Bripda Rafly, yang tergabung dalam Operasi Damai Cartenz-2025 penugasan Puncak Jaya, turun langsung membagikan payung kepada para pedagang. 

Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Lentera Wenda, seorang mama Papua yang sehari-hari berjualan di pasar.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Satgas dalam merangkul masyarakat.

“Kehadiran Satgas Ops Damai Cartenz-2025 di Papua untuk memberikan damai bagi masyarakat,” ungkap Brigjen Faizal.

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menghimbau masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) demi menciptakan wilayah kabupaten puncak jaya yang aman dan damai.

Aksi humanis yang dilakukan oleh Bripda Rafly ini pun disambut hangat oleh mama-mama Papua. 

Senyum dan ucapan terima kasih menjadi bukti bahwa kepedulian kecil mampu memberikan arti besar bagi masyarakat. 

Dengan langkah-langkah sederhana namun menyentuh, Satgas Ops Damai Cartenz-2025 terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kepercayaan serta mewujudkan kedamaian di Tanah Papua.

Read More

Direktur PPA dan PPO Polri Ajak Siswa SMAN 1 Ambarawa Berani Bicara, Selamatkan Sesama

Ambarawa - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Direktorat Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (Dit Tipid PPA) serta Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri menyelenggarakan kegiatan kampanye “Rise N Speak” di SMAN 1 Ambarawa, Jawa Tengah, pada Selasa (22/4). 

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan keberanian siswa-siswi untuk berbicara dan bertindak melawan kekerasan.

Direktur PPA dan PPO yang juga merupakan alumni SMAN 1 Ambarawa angkatan 1991 menyampaikan pesan penuh semangat dalam sambutannya.

“Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pejabat Polri, tapi sebagai alumni dari sekolah ini. Kembali ke SMA ini adalah kehormatan dan momen emosional yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata,” ujarnya.

Dalam acara yang bertajuk “Berani Bicara, Selamatkan Sesama”, Direktur menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. 

Ia mengajak seluruh civitas akademika untuk bersama-sama menjadi pelindung bagi anak dan kelompok rentan.

“Program Rise N Speak menyasar siswa, guru, dan masyarakat untuk berani bicara jika terjadi kekerasan, dan lebih penting lagi, mencegah kekerasan sejak dini,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa keberanian berbicara bukanlah bentuk kenakalan, melainkan tanda empati dan kepedulian. 

“Berani bicara itu bukti berani, bukan nyinyir tapi peduli empati,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga menjadi wadah edukasi mengenai regulasi yang mengatur pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk amanat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. 

Para guru diimbau menjadi garda terdepan dalam menciptakan sekolah yang aman dan ramah.

Kepada para siswa, Direktur berpesan agar menjadi generasi yang aktif mencegah kekerasan dan bijak dalam bertindak, baik di dunia nyata maupun digital. 

“Tindakan kecil kalian hari ini bisa menyelamatkan masa depan seseorang,” katanya.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan SMAN 1 Ambarawa sebagai sekolah bebas kekerasan. 

“Mari kita jadikan SMAN 1 tercinta ini sebagai tempat yang aman dari kekerasan dan menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan atau memicu trauma,” pungkasnya.

Acara ini turut didukung oleh Polres Semarang dan mendapatkan apresiasi tinggi dari pihak sekolah serta para siswa yang mengikuti kegiatan dengan antusias.

Read More

Sat Samapta Polres Sula Berhasil Amankan Puluhan Botol Miras

Sula - KABARPRIGRESIF.COM Personel Satuan Samapta Polres Sula berhasil amankan puluhan minuman keras jenis captikus di Kapal Permata Obi yang sandar di pelabuhan regional Sanana.

Kegiatan tersebut dibawah pimpinan PS. Kasubnit Dalmas 2 Aipda Sulfi Ahyan bersama para personil Satuan Samapta Polres Sula. Selasa (22/4/2025).

Kapolres Sula AKBP Kodrat Muh Hartanto, S.I.K, melalui Kasat Samapta AKP Ruslan Lutia, mengatakan telah ditemukan puluhan botol Minuman Keras (Miras) jenis captikus ditemukan di tempat penitipan barang.

“Adapun miras yang diamankan sebanyak 24 botol berukuran 600 mil yang diselip di dalam dos aqua tanpa pemilik” Katanya.

Lanjutnya, Ia menjelaskan bahwa razia yang dilakukan ini berdasarkan laporan masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Personel Sat Samapta.

Kegiatan Razia miras ini bertujuan untuk menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif serta mencegah dan mengantisipasi aksi kriminal yang di sebabkan oleh miras.

“Kami menghimbau kepada masyarakat Kota Sanana untuk terus memantau wilayahnya masing-masing, apalagi ada peredaran miras, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya untuk segera melaporkan kepada Pihak Kepolisian.” Tutupnya.

Read More

Khofifah Perkuat Integritas SPMB 2025 dengan Pakta Integritas

Malang - KABARPROGRESIF.COM Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmennya untuk menjaga objektivitas dan integritas dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. 

Langkah konkret yang diambil dengan memperkuat penandatanganan pakta integritas pada 2 Mei mendatang, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.

"Nanti akan ada penguatan penandatanganan pakta integritas di tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan. Jadi siapa saja yang menandatangani pakta integritas, ada kepala cabang dinas (kacabdin), ada kepala sekolah, ada kasih, ada operator. Supaya mereka semua terikat pada pakta integritas itu," kata Khofifah di Malang, Selasa 22 April 2025.

Menurutnya, pakta integritas ini akan menjadi pedoman bagi seluruh tim, termasuk panitia SPMB, untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan dengan penuh integritas. 

"Panitia SPMB juga harus menandatangani pakta integritas," tegasnya.

Khofifah menyadari SPMB adalah momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Jawa Timur. 

Ia menyoroti prestasi gemilang Jawa Timur dalam penerimaan siswa di perguruan tinggi negeri.

"Kita punya prestasi, kan bisa dilihat bagaimana tingkat penerimaan anak-anak SMA-SMK di perguruan tinggi negeri tanpa tes, 6 tahun berturut-turut terbanyak diterima. 5 tahun berturut-turut diterima perguruan tinggi dengan tes. Artinya bahwa prestasi pendidikan Jawa Timur ini luar biasa," ungkapnya.

Namun, Khofifah menekankan prestasi tersebut harus dijaga dengan sistem penerimaan yang akuntabel dan transparan. Ia menjelaskan bahwa SPMB 2025 akan mengombinasikan sistem peringkat nilai dan domisili.

"Nanti kalau ini tidak semata-mata karena kedekatan dengan sekolah. Tapi per rankingan nilai. Dengan domisili ini di-mix. Ini kalau tidak disosialisasikan secara lebih luas khawatir ada misunderstanding di sini," ujarnya.

Untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh, Khofifah menginstruksikan agar kepala sekolah dan kacabdin mengikuti lima angkatan sosialisasi SPMB. 

"Maka kepala-kepala sekolah, kacabdin ini sampai 5 angkatan sosialisasi SPMB," pungkasnya.

Dengan penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi yang masif, Khofifah berharap SPMB 2025 dapat berjalan lancar, adil, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di Jawa Timur.

Read More

KPK Periksa Eks Dirut Telkomsigma di Lapas Sukamiskin

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa di PT Sigma Cipta Caraka atau Telkomsigma. 

Eks Direktur Utama Telkomsigma Judi Achmadi (JA) dipanggil penyidik.

“Pemeriksaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 April 2024.

Saat ini, Judi masih menjalani masa pemenjaraan atas kasus rasuah yang pernah diusut oleh Kejaksaan Agung. 

Selain dia, KPK juga memanggil Direktur PT Granary Reka Cipta Tejo Suryo Laksono (TSL).

Tejo juga diperiksa di Lapas Sukamiskin. Tessa belum bisa memerinci informasi yang mau diulik penyidik dari keterangan dua saksi itu.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Direktur PT Prakasa Nusa Bakti (PNB) Robert Pangasian Lumban Gaol (RPLG) dan pegawai Prakasa Nusa Bakti Afrian Jafar (AJ), dan Imran Mumtaz (IM).

Kasus ini bermula ketika Robert meminta bantuan Imran dan Afrian untuk mencari perusahaan pembiayaan untuk menyediakan data center. 

Ketiga orang itu turut meminta bantuan pihak lain agar SCC bisa memberikan pendanaan pada PNB.

Singkat cerita, SCC menyetujui sejumlah tawaran untuk bekerja sama dengan PNB. Kesepakatan dilakukan tanpa persetujuan direksi dan kajian analisa risiko.

Para pihak terkait kasus ini membuat skema pembiayaan underlaying pengadaan fiktif untuk server dan sistem penyimpanan antara SCC dan PNB. Atas proyek itu, PNB menjanjikan Imran dan Afrian Rp1,1 miliar karena menjadi makelar proyek.

Proyek ini memakan dana Rp236,8 miliar. Dana itu dibayarkan SCC dari Juni 2017 sampai dengan Juli 2017 secara bertahap.

KPK juga mengendus adanya penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Robert. 

Dia menggunakan rekening deposito pribadi untuk mengambil keuntungan sendiri.

Setidaknya, Robert tiga kali menerima transferan terkait uang tersebut. Itu, terdiri dari Rp21,7 miliar, Rp9,3 miliar, dan Rp26,9 miliar.

Dalam kasus ini, KPK mengendus kerugian negara menyentuh Rp280 miliar. Hitungan itu didapat dari audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam kasus ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Jelang May Day, Kapolres Jombang Silaturahmi dengan Serikat Pekerja Buruh

Jombang - KABARPROGRESIF.COM Jelang peringatan hari buruh Internasional atau yang lebih akrab dengan istilah May Day, Kapolres Jombang menjalin silaturahmi dengan Serikat Pekerja Buruh di Gedung Graha Bhakti Bhayangkara Polres Jombang, Selasa (22/04/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi serikat buruh, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Jombang kondusif.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR didampingi Wakapolres Jombang Kompol Christian Bagus Yulianto, S.H,. S.I.K. M.Si serta Pejabat Utama.

Nampak hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdiyanto, S.Hut., M.Si., Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Disnaker Kabupaten Jombang Dr. Rika Paur F. S.STP serta Ketua Serikat Pekerja Buruh Kabupaten Jombang.

Dalam sambutannya, Kapolres Jombang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara. 

Menurutnya, kegiatan ini perlu digelar untuk memahami isu-isu permasalahan yang ada agar bisa terselesaikan sehingga menciptakan situasi yang kondusif.

“Saya berharap jika ada kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati May Day agar benar-benar dijaga kondusifitasnya agar Jombang tetap kondusif.” Tutur AKBP Ardi.

Sementara, Kadisnaker Jombang menyampaikan rasa terimakasih atas kerjasama dalam menjaga keamanan di kabupaten Jombang sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat dipertahankan.

“Kita kedepan akan menghadapi agenda yang besar yaitu May Dan, rencana kami pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 01 Mei dengan agenda kegiatan jalan sehat bersama.” Katanya.

Sedangkan Perwakilan serikat buruh, Subagio yang juga Ketua DPC SPSI Jombang menyampaikan agendanya kedepan dalam peringatan May Day akan menggelar jalan santai.

“Terkait dengan hari ultah kami yang akan dilaksanakan tanggal 01 Mei peringatan ini sudah dilaksanakan tahun ke tahun dengan kegiatan yang positif. Kami akan menghadirkan sekitar 5000 orang untuk mengikuti jalan santai di alon-alon Jombang.” Ucapnya.

Kapolres dengan cermat mendengarkan aspirasi tersebut dan menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada semua pekerja pada saat perayaan May Day nanti.

“Kami akan bekerja keras untuk mengamankan jalannya kegiatan May Day nanti, dan mungkin bisa memberikan hadiah kepada peserta jalan santai.” Ujar Kapolres.

Selain itu, perwakilan serikat buruh Heru Sandi (Ketua SPBJ GSBI Jombang) menyampaikan peringatan May Day bisa diisi dengan berbagai kegiatan. 

Dalam peringatan tersebut, pihaknya akan mengisi dengan kegiatan ziarah ke makam Marsinah dan aksi teatrikal. 

Namun, dirinya tetap memperbolehkan jika dari kelompoknya mengikuti kegiatan Mei Day di alun-alun Jombang.

Pertemuan ini diakhiri dengan foto bersama sebagai bentuk kesepakatan untuk terus berkolaborasi dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan pekerja di kabupaten Jombang.

Read More

Polda Kepri Jadi Lokasi PKDN Sespimti Polri 2025, Soroti Digital Leadership dan Kolaborasi Penegakan Hukum

Batam - KABARPROGRESIF.COM Polda Kepulauan Riau (Kepri) ditunjuk sebagai lokasi Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg 34 Gelombang I Tahun Ajaran 2025 oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo menyambut baik penunjukan ini dan menyebutnya sebagai langkah strategis dalam menguatkan sinergi antara dunia pendidikan dan pelaksanaan tugas di lapangan.

“Ini jadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pendidikan dan pelaksanaan tugas di lapangan,” ujar Anom dalam kegiatan audiensi peserta PKDN di Mapolda Kepri, Batam, Senin (21/4/2025).

PKDN Sespimti Polri Dikreg 34 ini berlangsung dalam dua gelombang dan diikuti 106 peserta terpilih dari Polri, TNI, serta kementerian dan lembaga terkait. Dalam audiensi tersebut turut hadir para pendamping PKDN, yakni Irjen Pol. Abioso Seno Aji, Brigjen Pol. Slamet Haryadi, serta Brigjen Pol. Awal Chairuddin.

Diskusi dalam pertemuan ini menyoroti pentingnya digital leadership dan kolaborasi sebagai fondasi dalam menegakkan supremasi hukum di era teknologi.

Brigjen Anom menekankan bahwa penggunaan data, kecerdasan buatan (AI), dan kerja sama lintas sektor menjadi pilar utama menghadapi tantangan keamanan yang kian kompleks.

“Digitalisasi harus dibarengi dengan kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, stakeholders hingga masyarakat sipil. Ini kunci menjawab tantangan keamanan yang makin kompleks,” tegasnya.

Sementara itu, Irjen Pol. Abioso Seno Aji menjelaskan bahwa peserta PKDN telah melalui proses seleksi ketat dan diharapkan mampu merumuskan kebijakan strategis berbasis kajian lapangan.

“Program ini bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi menjadi sarana pengumpulan data strategis untuk mendukung kebijakan masa depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini mengusung tema “Mewujudkan Pimpinan Tingkat Tinggi Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga yang Prediktif, Responsibilitas, Transparan dan Berkeadilan (Presisi), serta Melayani untuk Indonesia Maju.”

Irjen Abioso berharap hasil PKDN ini menjadi bekal strategis bagi para peserta untuk menduduki jabatan penting di masa mendatang dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

“Ini menjadi ruang belajar nyata, bukan hanya untuk memahami kondisi lapangan, tapi juga untuk menyiapkan kepemimpinan nasional masa depan,” pungkasnya.

Read More

Dua Bulan Polrestabes Surabaya Berhasil Ungkap 54 Kasus Curanmor, 41 Pelaku dan 6 Penadah Diamankan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Polrestabes Surabaya Polda Jatim tak henti – hentinya melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan seperti diantaranya pencurian motor.

Namun demikian aksi bandit jalanan seakan tak jera beraksi di Kota Surabaya yang merupakan kota besar kedua di Indonesia.

Melihat hal itu, Polrestabes Surabaya Polda Jatim bekerja ekstra keras bukan hanya mencegah namun juga mencari dan menindak tegas para pelaku.

Seperti halnya pada Dua bulan terakhir ( 26 Februari - 22 April 2025) Polrestabes Surabaya Polda Jatim berhasil mengungkap kasus curanmor sedikitnya 54 kasus.

Dari 54 kasus itu, Polisi berhasil mengamankan 41 pelaku curanmor dan Enam orang penadah.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan terus melakukan upaya-upaya memberantas bandit curanmor bersama Polsek jajarannya, termasuk menjalankan patroli malam hari dan penyuluhan.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Luthfie menyebut bahwa sebagian besar kendaraan yang dicuri disasar dari area permukiman.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan.

“Ke depan akan segera kita lakukan peningkatan keamanan di lingkungan, antara lain dengan adanya pemasangan portal-portal yang sudah direncanakan oleh Pak Wali Kota,” jelasnya.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan, jaringan penjualan motor curian ini cukup luas.

“Satu persen dijual di wilayah Pasuruan, tiga persen dilempar ke Gresik, sebagian masih ada di Surabaya, dan 44 persen mereka lempar melalui jalur Jembatan Suramadu ke arah Madura,” bebernya.

Kapolrestabes Surabaya tak lupa memberikan imbauan penting kepada warga Surabaya. 

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat memarkirkan kendaraan pribadi.

“Beberapa kasus yang kita tangani, ternyata ada juga yang lupa mengambil kuncinya, sehingga masih menempel di kendaraan. Ini tentu mempermudah pelaku curanmor,” tegasnya.

Ia menyarankan penggunaan kunci ganda sebagai langkah awal pencegahan.

Bahkan, beberapa Kapolsek disebut telah berinisiatif memberikan hadiah berupa kunci ganda kepada warga sebagai bentuk dukungan nyata dalam menjaga keamanan.

Dalam Lima bulan terakhir, tidak kurang dari 120 pelaku curanmor berhasil ditangkap dan diproses hukum oleh Polrestabes Surabaya Polda Jatim.

Kendati demikian, aksi curanmor masih terjadi dan menjadi pekerjaan rumah bersama antara pihak kepolisian dan masyarakat.

“Kita akan terus mengejar penadahnya. Target kita bisa mengembalikan kendaraan-kendaraan milik warga Surabaya kepada pemiliknya,” tegas Kombes Pol Luthfie.

Read More

Wali Kota Eri Tuntaskan 3 Kasus Penahanan Ijazah Karyawan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. Yang terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali berhasil menyelesaikan tiga kasus penahanan ijazah karyawan.

Demikian diungkapkan Wali kota Eri Cahyadi saat memimpin penyegelan gudang milik CV Sentoso Seal di komplek pergudangan Margomulyo, Surabaya, Selasa 22 April 2025. 

Gudang perusahaan tersebut disegel karena tidak dilengkapi Izin Tanda Daftar Gudang (TDG).

"Kemarin ada lagi yang sudah mengembalikan ijazah, ada tiga. Artinya, dengan ketegasan kita, (ijazah) bisa kembali," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menuturkan bahwa penyelesaian tersebut, merupakan hasil dari dialog intensif yang dilakukan antara Pemkot Surabaya, pihak perusahaan, dan para karyawan yang bersangkutan.

"Saya datangi (perusahaannya), saya ajak ngobrol, saya jelaskan aturan-aturannya. Saya harus memastikan menjaga kondusifitas iklim investasi di Surabaya," ujarnya.

Tiga penahanan ijazah yang dituntaskan Wali Kota Eri tersebut, berbeda dengan kasus UD Sentoso Seal. 

Dimana sebelumnya, perusahaan UD Sentoso Seal memicu kontroversi publik karena diduga menahan ijazah karyawan.

Karena itu, Wali Kota Eri memfasilitasi para eks karyawan untuk menindaklanjuti masalah tersebut secara hukum. 

Bahkan, hasil koordinasi Pemkot Surabaya bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag), perusahaan ini belum mengantongi TDG. 

"Setelah melakukan koordinasi, ditemukan bahwa perusahaan ini tidak ada Tanda Daftar Gudang. Sehingga, hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan," tegas dia.

Menurutnya, penyelesaian kasus-kasus ini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk dengan kepolisian dan Kemendag. 

Ia menegaskan, Pemkot Surabaya akan terus menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan hak pekerja.

"Saya selalu katakan ketika berusaha di Surabaya, jangan pernah menyakiti orang Surabaya. Kalau buat perusahaan di Surabaya, maka taati peraturan yang ada, yang ditentukan oleh pemerintah," jelas dia.

Wali Kota Eri juga menuturkan bahwa Surabaya punya budaya arek yang sangat kuat. 

Oleh sebab itu, tidak boleh ada yang merasa paling kuat. 

Semua permasalahan, termasuk penahanan ijazah, bisa dikoordinasikan untuk dituntaskan tanpa mengambang.

"Surabaya ini memiliki budaya arek, saling tolong menolong dan guyub rukun. Benar ya benar, ya itu budaya arek," ujar Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

Oleh karenanya, Wali Kota Eri menegaskan bahwa penyegelan gudang tersebut menjadi pembelajaran bagi semua perusahaan yang ada di Surabaya. 

Perusahaan apapun yang beraktivitas di Kota Pahlawan agar menaati aturan yang ada.

"Meskipun kami pemerintah, kami tidak boleh berbuat semena-mena, tapi kami harus lakukan secara hukum, rapat dulu, koordinasi, dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudang, sehingga kami tutup," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat menerangkan bahwa para eks karyawan didampingi kuasa hukum telah melayangkan somasi kepada perusahaan Sentoso Seal. 

"Kemarin (17/4/2025) difasilitasi oleh Pak Wali, ada 19 karyawan yang berkonsultasi ke kami," jelas Wahyu. 

Read More

Penahanan Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Tergantung Analisis Penyidik

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menahan tersangka kasus dugaan suap pada pengurusan dana hibah di Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Upaya paksa itu menunggu hasil analisis dari penyidik.

“Segala sesuatunya pasti akan dianalisis dulu oleh penyidik,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

Fitroh mengatakan, para tersangka belum ditahan karena penyidik masih mengembangkan perkara ini dengan melakukan sejumlah penggeledahan. Sl

Salah satu tersangka yakni anggota DPR Anwar Sadad.

“Yang pasti kan sudah ada beberapa tersangka, dan ini tentu terus dikembangkan, semua tergantung dari alat bukti yang diperoleh dari hari penggeledahan,” ucap Fitroh.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Read More

Kapolda Kalsel Resmikan Batalyon C Pelopor Satbrimob

Banjarbaru - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., memimpin upacara peresmian Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kalsel yang berlangsung khidmat di Mako Satbrimob Polda Kalsel, dihadiri oleh pejabat utama Polda Kalsel, Komandan Satbrimob, serta personel Brimob Polda Kalsel, Selasa (22/4/2025).

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. mengatakan, dalam amanatnya, Kapolda Kalsel menyampaikan pembentukan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan menjadi cukup penting dan strategis.

Terlebih posisi strategis Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dan menjadi salah satu penyangga utama ibukota negara (IKN) Nusantara, memperkuat urgensi hadirnya infrastruktur keamanan yang kokoh.

Kapolda menuturkan, kehadiran Batalyon C Pelopor yang berlokasi di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, bukan sekadar penambahan unit operasional. “Lebih dari itu, ini adalah langkah proaktif dan strategis untuk memperkuat dan memperluas jangkauan serta mempercepat respons operasional khususnya dalam mengantisipasi dan menanggulangi potensi ancaman demi terpeliharanya stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Ia berharap peresmian Batalyon C Pelopor mampu memberikan kekuatan bagi satuan kewilayahan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, diperkenalkan juga Tunggul Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kalsel “Wani Ginggas Hawas” yang lebih dari sekadar simbol identitas, Tunggul ini adalah manifestasi spirit, karakter dan etos kerja yang harus senantiasa terpatri dalam sanubari setiap insan Brimob Batalyon C Pelopor.

“Wani yang artinya (berani), Ginggas artinya (gesit/cepat tanggap), Hawas yang berarti (waspada).

Ketiga pilar filosofis ini bermuara pada makna fundamental bahwa setiap personel Batalyon C Pelopor harus memiliki keberanian yang dilandasi profesionalisme dan integritas, sigap, cepat dan responsif dalam menghadapi setiap eskalasi situasi dan panggilan tugas, serta kewaspadaan terhadap segala bentuk potensi ancaman demi menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia,” pungkasnya.

Ia menuturkan, Batalyon C Pelopor harus selaras dengan tugas pokok Korps Brimob sebagai elite force Polri, yang memiliki kemampuan spesifik dalam penanggulangan gangguan keamanan berintensitas tinggi, termasuk ancaman terorisme, radikalisme, kejahatan berteknologi tinggi, konflik sosial, hingga misi kemanusiaan.

Selain itu, pembentukan dan operasionalisasi Batalyon C Pelopor ini adalah wujud konkret komitmen dalam mengimplementasikan program Polri Presisi.

“Saya mengingatkan dan menekankan kepada seluruh personel Batalyon C Pelopor khususnya, dan jajaran Satuan Brimob Polda Kalsel umumnya jadikan Batalyon ini sebagai garda terdepan dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif,” pesan Kapolda Kalsel.

“Bangun sinergitas dan soliditas dengan seluruh elemen masyarakat, instansi terkait, TNI, dan pemerintah daerah. Serta jaga nama baik institusi Polri dan Korps Brimob melalui sikap, perilaku, dan kinerja yang profesional, humanis, dan beretika dengan memegang teguh motto pengabdian Brimob yaitu “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”,” tutupnya.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Pria Premos, S.I.K., M.M. menjelaskan Batalyon C Pelopor berdiri dilahan seluas 11 Hektare hibah dari PT. Adaro Indonesia meliputi Mako dan fasilitas pendukung lainnya.

“Jumlah personel Batalyon C Pelopor sebanyak 711 personel terdiri dari 4 Kompi, 170 personel Kompi 1 yang berada di Tabalong, dan 104 personel dari 3 Kompi berikutnya yang direncanakan di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Tengah dan Balangan,” terang Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Pria Premos.

Dalam peresmian Batalyon C Pelopor Satbrimob oleh Kapolda Kalsel, turut hadir Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, Kapolres Tabalong, Perwakilan PT. Adaro Indonesia, dan Perwakilan Kodim 1008/TJG.

Read More