Andi Arief Ditangkap Sendiri, Tidak Bersama Wanita

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal M Iqbal menegaskan, politisi Demokrat Andi Arief ditangkap seorang diri saat digerebek di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (3/3/2019) dalam kasus dugaan penggunaan narkoba. Iqbal sekaligus membantah informasi yang beredar bahwa Andi ditangkap bersama seorang wanita saat digerebek.

"Di TKP satu diamankan, saudara AA," ungkap Iqbal saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/3/2019) sore.

Ia juga membantah informasi adanya upaya penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh Andi Arief.

Iqbal pun meminta masyarakat tidak langsung memercayai informasi yang beredar di media sosial maupun aplikasi pesan instan.

"Jangan percaya pada informasi yang berseliweran, pada saat petugas kami melakukan penggerebekan cuman satu, saudara AA. Kalau nanti berkembang akan kami sampaikan," ungkap dia.

Andi Arief ditangkap tim Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim setelah Kepolsian menerima informasi dari masyarakat. Setelah dilakukan tes urin, Andi Arief positif menggunakan sabu. (rio)

Read More

Korem 084/Bhaskara Jaya Gelar Pembinaan Komunikasi Sosial

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E, terus menghimbau personelnya untuk gencar melakukan komunikasi sosial di setiap wilayah tugasnya.

Upaya itu, kata Danrem yang hadir diwakili oleh Kasrem 084/Bhaskara Jaya, Letkol Arm Aprianko Suseno, dinilai sangat efisien dalam memantapkan kembali jati diri seorang prajurit TNI, khususnya TNI-AD.

“Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan umum serentak, tentunya akan menimbulkan banyak persoalan, dan par Babinsa harus tetap netral,” kata Letkol Aprianko. Senin, 4 Maret 2019 siang.

Melalui kegiatan yang dihadiri sebanyak 150 prajurit itu, Kasrem meminta para prajurit untuk lebih peka dengan adanya informasi bohong (hoax, red) yang dinilai dapat mengganggu kondusifitas dan kenyamanan wilayah.

“Babinsa harus cerdas dalam menggunakan media sosial di era millenial seperti saat ini,” pinta Kasrem (arf)

Read More

Polisi Tangkap Wasekjen Partai Demokrat Terkait Narkoba

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal Polri menciduk seorang petinggi partai politik, Andi Arief atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Idham Azis dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/3/2019), membenarkan penangkapan politikus Partai Demokrat.

"Ya, benar," kata Komjen Idham.

Berdasarkan informasi, polisi meringkus politikus itu di sebuah hotel, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Minggu (3/3/2019).

Diduga politikus itu menggunakan sabu sebelum penggerebekan oleh tim khusus Dittipid Narkoba Bareskrim Polri.

Polisi juga membongkar kloset dibantu pihak hotel untuk mencari barang bukti alat isap sabu (bong).

Idham Azis membenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba.

"Iya," ujar Idham saat dikonfirmasi terkait penangkapan politisi Andi Arief tersebut. Meski demikian, Idham belum menjelaskan lebih rinci terkait kronologi penangkapan Andi.

Dalam jumpa pers Senin sore, Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal membenarkan yang ditangkap adalah Andi Arief, Wakil Sekjen Demokrat.

Andi Arief ditangkap di salah satu kamar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta, Minggu (3/3/2019) malam.

Hasil pemeriksaan urin, Andi Arief positif menggunakan sabu. Di kamar yang disewa juga ditemukan alat hisap sabu. Namun, polisi tidak menemukan barang bukti sabu.

Hasil penyelidikan sementara, Andi diduga hanya sebatas pengguna narkoba. Belum ditemukan bukti Andi terlibat peredaran narkoba.

Namun, penyidik akan terus mendalami untuk memastikan hal itu. Jika nantinya Andi memang hanya sebatas pengguna, maka mantan staf khusus era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu dianggap sebagai korban dan akan direhabilitasi. (rio)

Read More

Wadan Lantamal V Hadiri Pembukaan Latihan PPKM TA. 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Wadan Lantamal V) mewakili Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,.M.Han menghadiri Latihan Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM) TA. 2019 di Gedung Sumatera, Puslatlekdalsen Kodiklatal, Surabaya, Senin (4/3).

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur AAL, KS Koarmada II, Para Dir Kodiklatal, Wadan STTAL dan seluruh peserta latihan serta tamu undangan lainnya.

Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E,.M.M, dalam amanatnya yang dibacakan Dankodiklatal Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto mengatakan bahwa  latihan PPKM TNI AL tahun 2019 ini, merupakan wujud pembinaan kemampuan personel dalam merencanakan suatu operasi militer, baik dalam bentuk operasi mandiri maupun operasi gabungan.

"Melalui PPKM inilah akan didapat pengambilan keputusan yang terinci, matang serta terukur dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan operasi militer," terangnya.

Menururnya, dalam latihan ini diperlukan keseriusan dari semua peserta latihan untuk mengerti, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dari PPKM itu sendiri.

"Saya minta para peserta untuk tidak terjebak dalam rutinitas latihan,  perkembangan lingkungan strategis yang dinamis menuntut kita untuk terus beradaptasi dan berinovasi, sehingga proses pengambilan keputusan yang kita lakukan senantiasa mudah untuk diterapkan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Operasi TNI AL dan TNI secara keseluruhan," pintanya.

Ia juga menekankan kepada para peserta agar memanfaatkan momen latihan ini sebagai sarana pembelajaran.

"Jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, karena dengan memperkecil kesalahan yang kita buat pada saat latihan akan melatih kita untuk melakukan hal yang benar di medan peperangan sebenarnya," tegasnya.

Kasal juga menekankan agar latihan ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi berkelanjutan dari proses pengambilan keputusan yang diaksanakan selama ini,  dengan demikian proses pengambilan keputusan militer dimasa mendatang akan menjadi semakin aplikatif, efektif dan efisien. (arf)

Read More

Sukses Raih WBK, Kejari Surabaya Canangkan WBBM

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sukses meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (NenPan-RB), kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mencanangkan deklarasi setingkat lebih tinggi yakni Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

" Jadi Kejari Surabaya mulai hari ini mencanangkan deklarasi WBBM." kata Kajari Surabaya, Teguh Darmawan, senin (4/3).

Teguh menjelaskan sebenarnya antara WBK dan WBBM ini tidak ada bedanya, semua program tersebut bermuara pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

" Dua duanya bertumpu pada pelayanan publik yang bebas dari korupsi." paparnya.

Menurut Teguh pelayanan masyarakat atau publik yang dilakukan oleh Kejaksaan meliputi bermacam-macam. Hal tersebut tergantung dari bidang atau seksi yang berada di naungan Korps Adhyaksa.

" Misalnya tilang, Pengembalian Barang Bukti (BB). Untuk intelijen seperti TP4D bagaimana dengan stake holder hubungan dengan dinas-dinas terkait. Begitu juga dengan Datun sama, bagaimana hubungan dengan dinas-dinas terkait. Sedangkan untuk Pidum misalnya, bagaimana hubungan dengan kepolisian, bagaimana hubungan dengan pengadilan." pungkasnya. (arf)

Read More

Komandan POM Lantamal V Isi Binpers Fungsi Komando

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Polisi Militer Pangkalan Utama TNI AL V (Danpom Lantamal V) Kolonel Laut (PM) Joko Tri Suhartono mengisi Pembinaan Personel Fungsi Komando yang diikuti perwira, bintara, tamtama dan PNS Mako Lantamal V, Senin (4/3).

Dalam Binpers Fungsi Komando yang digelar di Gedung Serba Guna Mako Lantamal V ini, Danpom Lantamal V menyosialisasikan penyebutan Polisi Militer (PM) yang selama ini disebut Pomal.

Hal ini, menurutnya untuk  keselarasan penyebutan  satuan PM dijajaran TNI yang bermakna Polisi Militer. Selain itu, Ia juga menerangkan tentang sejarah terbentuknya PM TNI AL sesuai Kep Pang TNI nomer Kep/01/III/2004 tanggal 6 Maret 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI.

Sosialisasi ini lanjutnya, diharapkan prajurit mengetahui apa yg menjadi tugas dan Fungsi Polisi Militer.

Menerangkan perbedaan antara Polisi Militer dan Provos hingga prajurit tahu tugas dan fungsi tersebut.

Menurut Joko, PM memiliki kewenangan penyidikan perkara pidana dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara pidana ke Oditur Militer (Otmil) sesuai wilayah kerja masing - masing. (arf)

Read More

KPK Panggil Kabag Sekretariat Banggar DPR Terkait Kasus Taufik Kurniawan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Nurul Fauziah, Senin (4/3/2019).

Nurul rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TK (Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin.

Dalam kasus ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Saat itu terdapat rencana alokasi DAK senilai Rp 100 miliar. Diduga, fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 persen dari total anggaran. Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. Taufik diduga menerima sekitar Rp 3,65 miliar. (rio)

Read More

Komandan Lanal Tegal Pimpin Upacara Sertijab Dan Posal Kluwut

KABARPROGRESIF.COM : (Brebes) Komandan Lanal Tegal Letkol Laut (P) Agus Haryanto S.E, M.Tr.Hanla, M.M. memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Posal (Pos Pengamat TNI-AL) dari Peltu Mes M. Syaeful kepada Peltu Jas Sugianto yang digelar dihalaman Posal Kluwut Jl. Raya Pantura Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes Senin, (5/3).

Dalam kesempatan tersebut, Danlanal Tegal mengatakan bahwa Sertijab dilingkugan TNI-AL merupakan hal yang biasa dan bagian dari dinamika organisasi sebagai bagian dari pembinaan personel.

"Selain sebagai penyegaran organisasi, serah terima jabatan juga menjadi sarana untuk regenerasi organisasi," tuturnya.

Pos Pengamat TNI-AL (Posal) Kluwut yang berada di Wilayah  Kab. Brebes lanjut Agus -begitu Ia akrab disapa-merupakan salah satu bagian dari mata dan telinganya Lanal  Tegal yang mana wilayah kerja Lanal Tegal meliputi  Kabupaten Brebes sampai dengan Kabupaten Batang.

"Sesuai dengan tugas pokoknya TNI-AL dalam hal ini Lanal Tegal, selain mempunyai tugas pokok wilayah  pertahanan laut, juga sekaligus melaksanakan pembinaan potensi maritim serta melaksanakan operasi perairan terbatas," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut orang nomer satu di Lanal Tegal ini juga menyampaikan terimakasih kepada Peltu Mes M.Syaiful atas dedikasi dan pengabdianya.

"Kepada Peltu Mes M. Saeful, selamat jalan dan selamat menjalani masa Pensiun, terima kasih atas pengabdiannya selama ini di TNI-AL khususnya Lanal Tegal dan kiranya bisa segera menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat," ujarnya

"Kepada Peltu Jas Sugianto Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya semoga Allah SWT, meridhoi apa yang telah kita laksanakan bersama, demi kejayaan TNI-AL, Bangsa dan Negara." Pungkas Alumni AAL 45 Th. 1999 ini.

Dalam prosesi Sertijab itu, tampak hadir jajaran Perwira Staff dan seluruh jajaran Dan Posal Wilayah Kerja Lanal Tegal dan stakeholder kemaritiman di wilayah Kabupaten Brebes lainnya. (arf)

Read More

Peserta PBI BPJS Kesehatan Surabaya Tembus 550.386 Jiwa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perhatian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam bidang kesehatan sangat tinggi. Salah satunya diwujudkan dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). PBI APBD Kota Surabaya sudah tembus 550.386 Jiwa.

Wali Kota Risma mengatakan program ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warganya. Program ini sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 5 tahun 2019, tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Surabaya nomor 9 tahun 2015 tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai APBD Kota Surabaya.

“Pemkot ini merupakan pembayar PBI BPJS terbesar di Indonesia dan kita tidak pernah nunggak pembayarannya,” kata Wali Kota Risma, Senin, (4/3/2019).

Perempuan yang juga menjabat Presiden United Cities Local Goverment (UCLG) Asia Pasifik (Aspac) ini juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya sebenarnya sudah menghitung anggaran untuk membiayai seluruh warga Kota Surabaya. Namun, karena sebagian warga sudah membayar asuransi kesehatan sendiri, maka program ini hanya dikhususkan bagi warga yang kurang mampu.

“Saya juga sudah buat Perwali untuk beberapa profesi, misalnya Satpam dan beberapa profesi lainnya di Surabaya. Sehingga Satpam di Surabaya mendapatkan program ini,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita mengatakan PBI BPJS itu ada dua macam. Pertama, PBI BPJS pusat yang biayanya ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kedua, PBI BPJS yang biayanya ditanggung APBD Kota Surabaya dan biasa disebut PBI-APBD Kota Surabaya.

Ia menjelaskan, data penerima PBI-APBD Kota Surabaya hingga Bulan Februari 2019 sudah mencapai 550.386 jiwa. Yang terbaru, Pemkot Surabaya baru membagikan sebanyak 128.913 kartu.

“Sebelumnya, penyaluran kartu ini melalui puskesmas, tapi kali ini kita salurkan melalui pihak kelurahan, sehingga kami minta bantuan Bagian Administrasi Pemerintahan untuk menyalurkannya,” kata Febria.

Dokter yang biasa dipanggil Feni ini menjelaskan, para penerima PBI APBD Kota Surabaya itu adalah masyarakat miskin di luar kuota pusat (PBI pusat). Selain itu, para kelompok masyarakat yang mempunyai peran dalam membantu Pemkot Surabaya dan biasanya kelompok masyarakat ini diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau Dishub biasanya mengusulkan para juru parkir, kalau Dinkes biasanya juga para Bumantik, dan beberapa kelompok masyarakat yang berperan membantu pemerintah,” ujarnya.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dedik Irianto membenarkan bahwa penyaluran PBI APBD Kota Surabaya disalurkan melalui bidangnya. Ia memastikan bahwa sudah menerima kartu PBI itu dari Dinas Kesehatan sebanyak 128.913 buah.

“Pada pertengah Februari lalu kami menerima dari Dinkes dan pada tanggal 20-21 kami distribusikan ke kelurahan-kelurahan,” kata Dedik.

Selanjutnya, ia meminta kepada pihak kelurahan untuk langsung mendistribusikannya ke warga-warga yang sudah didata oleh Dinkes. Pada saat penyaluran kartu-kartu itu, Dinkes juga sudah menyediakan beberapa lembar form untuk mendata kartu itu sudah sampai atau belum dan apakah ada revisi data atau tidak.

“Jadi, nanti akan ada laporan apakah kartu itu sudah sampai atau belum, dan apakah ada revisi datanya atau tidak, misalnya karena meninggal. Sampai saat ini mungkin pihak kelurahan sedang proses penyalurannya, tapi kami pastikan semuanya sesuai data warga miskin,” pungkasnya. (arf)

Read More

Disiapkan Turut Amankan Pemilu 2019, Prajurit Lantamal V Harus Faham Pedoman Aturan Pelibatan dalam Pelaksanaannya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal V) yang telah medapatkan perintah dalam satuan tugas  Pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, diingatkan kembali untuk mengetahui dan memahami Aturan Pelibatan atau Rule Of Engagement (RoE) dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut disampaikan Asisten Intelijen Danlantamal V, Kolonel Laut (T) Harlius Bachtiar, S.A.P saat menjadi Inspektur Upacara pada upacara pengibaran bendera yang digelar di Lapangna Yos Sudarso, Mako Lantamal V, Surabaya, Senin (4/3).

Tampak hadir Kadisharkan, Kadisfaslan, Dandenma Dantim, Kadiakum, Kadispen, Kaprimkopal, Komandan Kesatrian Kowal Surabaya, Kadislidkrim Pomal Lantamal V dan perwira staf jajaran Mako Lantamal V lainnya.

Menurut Assintel Danlantamal V, dalam RoE tentang pedoman dan aturan pelibatan pengaman Pemulu 2019 yang diterbitkan Mabes TNI, sudah dijelaskan secara gamblang, sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan memudahkan anggota satgas dalam bersikap dan bertindak dilapangan.

Selain mengingatkan personel Lantamal V tentang RoE pengamanan Pemilu 2019, Ia juga mengingtkan tentang keselamatan personel ketika keluar kesatria/markas.

"Patuhi aruran dalam berlalu lintas beroda 2 atau roda 4, lengkapi kelengkapan dalam berkendaraan seperti SIM, STNK, surat izin keluar kesatrian, dan kelengkapan keselamatan lainnya dalam berkendaraan," pintanya

Diawal tahun 2019 ini lanjutnya, dinas juga sudah mengeluarkan jadwal pelaksanaan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan (Urikes) bagi prajurit dan PNS Lantamal V.

Urikes lengkap lanjutnya merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang diberikan Dinas kepada prajurit, sehingga personel TNI bisa mawas diri dengan kondisi kesehatannya dalam upaya kesiapsiagaan satuan dalam pelaksanaan tugas negara. (arf)

Read More

Rekening Milik PT Merial Esa Berisi Duit Rp. 60 Miliar Dibekukan KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekukan rekening PT Merial Esa (ME) yang berisi sekitar Rp 60 miliar.

KPK sebelumnya menetapkan PT ME sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini hasil pengembangan kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P 2016.

"Dalam proses penyidikan dengan tersangka korporasi PT ME, KPK telah membekukan uang sekitar Rp 60 miliar yang berada di rekening yang terkait dengan PT ME," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (4/3/2019).

Pembekuan uang ini merupakan bagian upaya mengejar keuntungan yang diduga diperoleh PT ME dari suap yang diberikan kepada mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi, untuk mengurus anggaran di Bakamla.

"KPK menduga PT ME menggunakan bendera PT MTI yang mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla RI sehingga keuntungan yang tidak semestinya yang didapatkan korporasi akan kami upayakan semaksimal mungkin dikembalikan kepada negara," katanya.

PT ME diduga memberikan uang kepada mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi, sebesar 911.480 dollar Amerika Serikat secara bertahap.

Uang tersebut dikirim oleh Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah sebanyak empat kali lewat rekening di Singapura dan Guangzhou, China.

"Dalam proses terjadinya pemberian suap diduga dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain di PT ME yang bertindak dalam lingkungan korporasi," kata Alexander.

PT ME, menurut dia, merupakan korporasi yang disiapkan mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla setelah dianggarkan dalam APBN-P 2016. (rio)

Read More

Danrem 084/Bhaskara Jaya Minta Prajurit dan PNS Korem Melek Teknologi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Danrem 084/Bhaskara Jaya melalui Letkol Inf Adnan, menghimbau seluruh prajurit dan PNS Korem agar lebih aktif berkecimpung di dunia teknologi. Saat ini, kata Kepala Seksi Perencanaan Korem itu, beberapa hal dinilai harus mampu dipelajari oleh prajuritnya, termasuk diantaranya menjadi seorang programmer.

“Upaya it merupakan salah satu program dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, dan profesionalitas prajurit serta PNS di jajaran Korem dalam mendukung tugas pokok dan fungsi TNI,” ujar Letkol Inf Adnan melalui amanat Danrem yang dibacakannya di aula Makorem. Senin, 4 Maret 2019.

Tidak hanya itu, guna mendukung pencapaian tersebut, pihak Korem juga berencana akan menggelar pelatihan berbasis teknologi yang akan diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Korem.

“Semua personel, wajib ikut,” tegasnya.

Selain lihai merakit komputer, kata Letkol Adnan, beberapa tahapan untuk menjadi seorang programmer handal juga harus wajib dilalui oleh prajurit dan PNS Korem. “Termasuk salah satunya ialah penggunaan beberapa aplikasi komputer. Materinya sudah kita suguhkan,” bebernya. (arf)

Read More