Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Rabu, 05 Februari 2014

Walikota Imbau SKPD Rajin Turun ke Lapangan


KABARPROGRESIF.COM : Jajaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di Kota Surabaya, diimbau untuk tidak malas belajar dan bertanya ketika tidak mengetahui tentang sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan kinerjanya. Ini penting agar mereka terhindar dari masalah hukum karena ketidaktahuan tentang suatu hal. Mereka juga diharap untuk tidak segan turun langsung ke lokasi guna mengecek progress pengerjaan sebuah proyek sehingga tahu langsung permasalahannya.

Imbauan dan harapan tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di acara penandatanganan  kontrak kinerja dan penetapan kinerja SKPD tahun 2014 di Graha Sawunggaling gedung Pemerintah Kota Surabaya, Rabu (5/2).

Sebanyak 41 SKPD yang terdiri dari kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan juga direktur rumah sakit milik Pemkot Surabaya, sekretaris dewan (Sekwan) serta 31 camat, bergantian melakukan penandatanganan kontrak kinerja yang disaksikan oleh walikota dan juga Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan. “Kalau Anda tidak mengerti atau ragu, tolong bertanya. Teman-teman harus belajar administrasi. Saya pun belajar, tidak ada yang salah untuk kita belajar, tidak ada yang salah untuk kita bertanya,” tegas Walikota Risma.

Dijelaskan Walikota Risma, ketika dirinya memimpin rapat APEKSI beberapa waktu lalu, beberapa kepala daerah di Indonesia mengeluhkan perihal banyaknya PNS yang enggan menjadi kepala dinas ataupun kepala bagian. Menurut walikota, keengganan mengisi jabatan kepala dinas di beberapa daerah tersebut dipicu karena mereka tidak mau berurusan dengan hukum terkait tanggung jawab mereka pada masalah keuangan. Fakta yang ada, mereka berurusan dengan hukum bukan hanya karena disengaja, tetapi juga karena ketidaktahuan mereka aturan dan administrasi. “Saya juga sudah minta ke Sekkota dan asisten, kalau kita tidak tahu jawabannya tentang sesuatu hal, tolong ditanya meski kita harus konsultasi ke Jakarta atau ke Perguruan Tinggi. Saya tidak ingin karena salah administrasi, teman-teman kena dampak,” jelas Walikota Risma.

Walikota yang masuk nominasi kepala daerah terbaik di dunia ini menegaskan, jika misalnya ada PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang secara sengaja (by design) melakukan penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi, dirinya tidak akan memberikan pembelaan. Namun, Walikota Risma tidak berharap ada bawahannya  yang terkena masalah hukum karena sesuatu yang tidak disengaja. Karena itu, walikota meminta pejabat SKPD dan camat agar belajar jika memang tidak tahu. “Saya bukannya menakuti-nakuti. Tetapi kondisinya sekarang memang beda. Kalau ndak ngerti tanya, kalau perlu tanya ke KPK. Kalau kita tertib, ndak perlu ada yang dikhawatirkan,” imbuh walikota.

Walikota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini juga menyarankan agar jajaran kepala SKPD lebih meningkatkan control pengawasan kepada bawahan. Jika memang ada staf yang kinerjanya kurang, hendaknya ditegur daripada ewuh pakewuh tetapi di belakang hari justru berdampak pada pribadi yang bersangkutan, pimpinan dan juga citra buruk Pemkot Surabaya. Termasuk juga berupaya melakukan pengecekan sendiri terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staf.

“Kontrol itu bukan berarti ketika administrasi selesai yah selesai, tidak begitu.  Teman-teman harus control sendiri apa benar kondisi fisik di lapangan, apa benar sudah dikerjakan. Itu hukumnya wajib. Ojo eman sepatune, ojo eman bensine. Ndak apa-apa baju kotor, kalau perlu bawa baju ganti,” sambung walikota yang sering blusukan ini.

Walikota Risma tidak sekadar memberi imbauan untuk melakukan pengecekan di lapangan. Selama menjabat walikota, dirinya memang rajin melakukan blusukan dengan turun langsung ke lokasi pengerjaan saluran air, pengerjaan box culvert ataupun di kawasan yang tergenang air untuk mengecek kondisi yang sebenarnya di lapangan. Yang terpenting sekarang, mari bersama-sama kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.(*/arf)

Selasa, 04 Februari 2014

Surabaya Launching Rumah Bahasa untuk Hadapi AFTA 2015


KABARPROGRESIF.COM : Tahun depan seluruh negara di kawasan Asia Tenggara akan memasuki era AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) atau kesepakatan zona perdagangan bebas. Pada saat itu, geliat dunia usaha antar negara dipastikan semakin bebas lantaran kebijakan pembatasan makin longgar. Kondisi tersebut membuat para pengusaha dari negara lain makin leluasa membuka usaha di Indonesia, begitu pula sebaliknya. Nah, guna mempersiapkan diri menghadapi AFTA 2015, Walikota Surabaya Tri Rismaharini me-launching rumah bahasa yang berlokasi di gedung balai budaya (kompleks balai pemuda) pada Selasa (4/2).

Ide membuat rumah bahasa, kata Risma -sapaan Tri Rismaharini- sejatinya baru muncul beberapa bulan belakangan. Kala itu, dia melihat persiapan beberapa negara ASEAN menyambut AFTA dengan memantapkan bahasa asing. Bahkan, Risma mengaku pernah mendengar bahwa bahasa Indonesia mulai diajarkan di Thailand. Tak ingin ketinggalan langkah, walikota akhirnya memutuskan membuat suatu wadah bagi masyarakat untuk belajar dan mengasah kemampuan berbahasa asing. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya pendatang dari negara lain saat era AFTA tersebut resmi berlaku. “Bagaimana pelaku usaha lokal bisa berkomunikasi kalau tidak menguasai bahasanya? Jangankan memperoleh keuntungan yang ada nanti malah tertipu,” kata Risma dalam sambutannya.

Salah satu nominator walikota terbaik dunia ini mengaku tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan rumah bahasa ini. Pasalnya, semua pengajar berstatus volunteer (sukarela). Kendati tidak mendapat bayaran sepeser pun, tetap saja antusiasme mereka yang ingin menjadi pengajar sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari membludaknya jumlah pengajar yang telah mendaftar, yakni mencapai 200 orang. “Jumlah itu diprediksi masih akan terus bertambah,” terangnya.

Meskipun respon pengajar sukarela sangat tinggi, namun pemkot tetap memberlakukan kualifikasi. Kabag Kerjasama Pemkot Surabaya Ifron Hady Susanto menyatakan, pihaknya tak ingin para tutor tersebut mengajarkan teori yang salah kepada masyarakat. Untuk itu, saat mendaftar calon pengajar wajib mengisi formulir pemantauan kapabilitas. Serta simulasi singkat untuk memonitor apakah calon pengajar tersebut benar-benar layak memberi materi. “Jadi pendaftar untuk volunteer tidak serta-merta langsung bisa mengajar,” ujarnya.

Konsep rumah bahasa, kata Ifron, berbeda dengan tempat kursus bahasa pada umumnya. Yakni, peserta diberikan materi bahasa asing praktis secara sederhana yang berhubungan langsung dengan profesi masing-masing. Teknisnya, para peserta terlibat percakapan dalam grup kecil yang berisi 3-4 orang, plus 1 tutor. Jumlah peserta dalam 1 grup sengaja dibatasi dengan harapan materi lebih cepat diserap.

“Kalau terlalu banyak teori nanti malah membosankan, mengingat sasaran rumah bahasa ini seluruh lapisan masyarakat, utamanya para pelaku usaha kecil menengah (UKM), sopir taksi, pedagang serta profesi lainnya yang berhubungan dengan jasa dan perdagangan,” tutur alumnus Monash University, Melbourne, Australia ini.

Adapun jenis bahasa asing yang diajarkan dalam rumah bahasa sementara ini meliputi bahasa Inggris dan Mandarin. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan dengan mempertimbangkan animo masyarakat ragam bahasa akan ditambah. Untuk jam operasional, Ifron menjelaskan, setiap harinya akan dimulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Rentang waktu tersebut terbagi dalam beberapa sesi dimana per sesinya berlangsung selama satu setengah jam. Khusus bahasa Mandarin hanya tersedia pada Senin dan Kamis. Hal itu seiring masih terbatasnya tenaga pengajar.

Lantas bagaimana cara melakukan pendaftaran bagi yang berminat? Ifron mengatakan, masyarakat dapat mendaftar dengan cara datang langsung maupun secara online, yakni dengan mengakses website www.surabaya.go.id. Di situ, warga bisa mendapat informasi sejelas-jelasnya tentang rumah bahasa, sekaligus juga bisa melakukan registrasi. Syarat pendaftaran cukup menunjukkan kartu identitas (KTP) di rumah bahasa dan seluruh peserta tidak dipungut biaya alias gratis.

Adityo Pramono, salah seorang pengemudi taksi yang berkesempatan mengikuti 1 sesi di rumah bahasa mengaku sangat terbantu. Menurut dia, tujuan adanya rumah bahasa sangat baik dan berguna bagi dirinya dan rekan-rekan seprofesi. Pria 34 tahun ini mengakui sopir taksi yang mampu berbahasa Inggris masih sangat sedikit. Perbandingannya, dari 20 orang hanya 1 yang menguasai bahasa Inggris. “Makanya, kami sangat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya,” kata Adityo yang asli Madiun ini.

Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser berharap rumah bahasa ini bisa dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, ini hanya salah satu inisiatif pemkot dalam menghadapi AFTA. Nah, untuk langkah lain yang sifatnya lebih lengkap dan holistik dari beberapa sektor, pemkot juga akan mengadakan workshop dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan serta sekretariat ASEAN. (*/arf)