Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Kamis, 26 Maret 2015

Kodim 0506/Tangerang Menerima Tim Penilai Upsus Swasembada Pangan

KABARPROGRESIF.COM : (Tangerang) Upaya Swasembada Pangan yang digelorakan TNI AD sangat serius ditangani oleh Jajaran Kodam Jaya. Kali ini Kodim 0506/Tangerang menerima kunjungan Tim Penilai Upsus Swasembada Pangan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel Inf Sofyan Chandra. Kamis (26/03).

Dalam kunjungan yang dilaksanakan Selama 2 hari ini, Tim Penilai Upsus Swasembada pangan menerima paparan dari Dandim 0506/Tgr Letkol Inf Irhamni Zainal  tentang kegiatan-Kegiatan swasembada pangan di koramil yang berada dijajaran kodim 0506/Tgr.

Lebih lanjut Tim Penilai Upsus Swasembada pangan juga mengunjungi Koramil 03/Teluknaga, Koramil 16/Pasar Kemis, Koramil 04/Serpong dan Koramil 09/ Cikupa. Dalam kunjungan ke Koramil ini Tim Penilai juga Mendengarkan Paparan dari para Danramil serta diadakan tanya Jawab dengan Babinsa dan kelompok Tani.‎

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Danrem 052/Wkr Kolonel Inf M.Zamroni, Aster Kasdam Jaya Kolonel Inf Arudji Anwar, Kadis Pertanian Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang

Serta para Danramril dari 21 Koramil Sejajaran Kodim 0506/Tgr. (arf)

Pangdam Jaya Tinjau Pabrik dan Sistem Produksi Bogasari

KABARPROGRESIF.COM : (Jak Pusat) Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, S.E., melaksanakan kunjungan kerja dan silaturrahmi serta meninjau Pabrik dan system Produksi PT. Indofood Sukses Makmur TBK Divisi Bogasari dan diterima langsung oleh Bapak Franciscus Wilarang. Kamis (26/03).

Pangdam Jaya menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada segenap keluarga besar Bogasari yang telah memberikan respon yang tinggi atas Kodam Jaya. Pangdam Jaya beserta rombongan sangat antusias meninjau Pabrik tersebut serta melihat mekanisme cara produksi dari bogasari.

Setiap Proses Produksi yang dilaksanakan di Pabrik ini menggunakan teknologi modern yang higienis hingga menarik perhatian perhatian rombongan dari Kodam Jaya. Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah membicarakan mengenai ketahanan pangan yang saat ini sedang digencarkan oleh TNI AD, khususnya Kodam Jaya dalam hal ini. (arf)

SAFARI BINTALDAM JAYA DIKOREM 051/WIJAYAKARTA

KABARPROGRESIF.COM : (Jak Pusat) Kasi 1 Intelijen Korem 051/Wkt Letkol Inf Mohamad Iskandar mewakili Komandan Korem 051/Wkt Kolonel Inf Suharyanto, S.Sos., M.M. menerima kunjungan Wakabintaldam Jaya Letkol Caj Suyadi beserta rombongan di Makorem 051/Wkt dalam rangka Safari Bintal dalam upaya kita membangun profesionalisme prajurit dan PNS TNI, yang disiplin dan bermental tangguh, Kamis (26/3) di Aula Makorem 051/Wkt.

Selanjutnya, pada kesempatan itu di informasikan oleh Bintaldam Jaya, bahwa kegiatan pembinaan mental di wilayah Korem 051/Wkt beserta jajarannya, baik di bidang kerohanian, mental ideologi maupun tradisi kejuangan dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan  sesuai  rencana  program  kerja yang telah ditentukan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas mental prajurit dan PNS TNI, diantaranya melalui kegiatan manunggal Dzuhur, manunggal Gereja dan manunggal Pura hingga saat ini dapat berjalan dengan baik, dengan melibatkan Pemda, TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat.

Peran Bintal memiliki nilai yang sangat strategis  dalam membangun mental prajurit baik dari aspek kerohanian, mental ideologi dan tradisi kejuangan maupun mental psikologi, agar setiap prajurit dan PNS memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang taat azas, menjunjung kode etik keprajuritan serta memiliki nasionalisme dan semangat kejuangan yang tinggi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI., yang bertujuan agar setiap Prajurit dan PNS TNI dalam setiap tindakannya senantiasa dilandasi moral, semangat dan kesadaran yang tinggi serta diarahkan untuk membentuk insan Prajurit yang bertumpu pada jati dirinya dan dibina secara selaras dan seimbang antara mental, fisik dan intelektual. (arf)

TIGA KRI KOARMATIM BERANGKAT KE KABUPATEN POSO

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pasukan yang terlibat dalam latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI tahun 2015 diberangkatkan dari Dermaga Koarmatim Ujung, Surabaya, Rabu (25/3). Keberangkatan pasukan yang akan melaksanakan tugas di Wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah tersebut dilepas oleh Komandan Kodiklat TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) I Wayan Mendra yang didampingi beberepa pejabat teras Mabes TNI.

Ratusan pasukan yang merupakan gabungan dari Marinir Pasmar-1 dan Kostrad dari Divif-2 Malang tersebut berangkat ke Daerah Operasi dengan menggunakan KRI Surabaya-591 yang merupakan kapal angkut terbaru milik TNI Angkatan Laut.  KRI Surabaya adalah kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) yang masuk dalam jajaran Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmatim. Kapal perang buatan Korea Selatan itu memiliki beberapa keunggulan, diantaranya mampu melaksanakan Docking Undocking,  yaitu kemampuan melaksanakan embarkasi maupun debarkasi personel maupun material dari tengah laut tanpa harus merapat di Dermaga. Saat ini Komandan KRI Surabaya-591 dijabat oleh Letkol Laut (P) Wawan Tri Satya Atmajaya

Bersamaan dengan keberangkatan KRI Surabaya-591, Koarmatim juga memberangkat Unsur PPRC yang lain yang tergabung dalam Satuan Tugas Laut (Satgasla), yaitu KRI Hasanudin-366 yang merupakan unsur dari jajaran Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmatim. KRI Hasanudin-366 adalah  kapal perang jenis Perusak Kawal Berpeluru Kendali kelas Sigma yang merupakan kapal korvet modern buatan galangan kapal Schelde, Belanda. Saat ini KRI Hasanudin-366 dikomandani oleh Letkol Laut (P) Heri Tribowo.

Pelepasan unsur PPRC TNI 2015 dari Dermaga Koarmatim juga dihadiri oleh pejabat teras Koarmatim, diantaranya Kepala Staf Guspurla Koarmatim Kolonel Laut (P) Iwan Isnurwanto, SH.,MAP.,M.Tr (Han) yang merupakan Komandan Satgasla PPRC TNI 2015 serta para Komandan KRI yang berada di Pangkalan Surabaya. (arf)

Rabu, 25 Maret 2015

Walikota Surabaya Dukung Penertiban Minimarket di Perkampungan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penertiban toko modern yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapat dukungan dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Namun Dinas CKTR masih menyayangkan jika dewan tetap berikingan agar dalam penertibanhya mengacu kepada Perda yang baru yakni No 8 tahun 2014, karena minimarket akan terkena seluruhnya.

Secara tegas Tri Rismaharini Walikota Surabaya menyambut baik sekaligus mendukung langkah Satpol-PP Surabaya yang saat ini sedang melakukan penertiban minimarket tak berijin, karena tidak ingin mematikan UKM. “Saya tidak ingin UKM di perkampungan mati,” tegas Tri Rismaharini, Rabu (25/3/15).

Dari awal, pihaknya memang menolak keberadaan toko modern di perkampungan. Mengingat mayoritas toko modern saat ini berdiri di tengah-tengah masyarakat. Sementara untuk yang di tengah kota jumlahnya tidak terlalu banyak. “Ke depan saya berharap agar keberadaan toko modern di tata lebih bagus,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeko) itu juga menyoroti keberadaan minimarket yang menjual minuman beralkohol. Dengan fakta tersebut, ia menekankan agar penataan toko modern lebih diprioritaskan untuk wilayah perkampungan.

“Kita sudah sering menerima laporan soal itu (toko modern jual minuman alkohol) dari masyarakat,” ungkap Risma.

Disinggung langkah yang telah dilakukan pemerintah kota dalam menjaga eksistensi UKM milik warga, Risma mengaku, sebenarnya telah memerintahkan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya untuk menjadi holding dalam upaya penyelamatan pasar tradisional.

“Sayangnya rencana itu tidak jalan. Tidak tahu kenapa rencana itu kok tidak berjalan,” jawabnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) mempertanyakan keinginan anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, agar penertiban toko modern mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No 8 tahun 2014.

Selain Perda tersebut baru diundangkan pada Bulan Maret 2015, ada beberapa pasal yang perlu diperhatikan. Misalnya, untuk pendirian minimarket harus dibanguan di daerah yang memiliki lebar jalan 8 meter.

“Kalau pasal itu benar-benar diterapkan, bisa dipastikan seluruh minimarket yang ada sekarang tutup semua. Karena untuk saat ini jalan yang memiliki lebar 8 meter masih minim,” kata Eri Cahyadi.

Untuk diketahui, dalam beberapa pekan terakhir anggota DPRD Surabaya bersama pemerintah kota sedang membahas soal rencana penertiban toko modern yang belum mengantongi izin. Data terbaru meyebutkan, jumlah modern di Surabaya sekarang mencapai 578.

Dari jumlah itu, diketahui sekitar 182 sudah mengantingi izin. Sedangkan sisanya sekitar 396 belum memiliki izin gangguan (HO). (arf)

Tertibkan 396 Minimarket, Satpol-PP Siapkan Ratusan Gembok

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meskipun surat peringtan terakhir telah di luncurkan ke sejumlah minimarket yang diketahui tak berijin, namun kondisi ini tidak membuat para pengusahanya berusaha melengkapi. Kini Satpol-PP Surabaya sebagai aparat penegak Perda (eksekutor) telah menyiapkan sejumlah perangkat seperti Gembok dan stiker tanda silang untuk penertiban.

Berbagai persiapan dan koordinasi jelang penutupan 396 minimarket tak berizin terus dilakukan Satpol PP Kota Surabaya. Salah satunya, ratusan gembok dan ratusan stiker tanda silang sudah disiapkan.

"Gembok dan stiker tanda silang sudah siap, tinggal pelaksanaan," kata Kasi Pemeriksaan dan Pengusutan bidang Dikdak Satpol PP Surabaya, Iskandar Zakariyah Rabu (25/3/2015).

Kini pihaknya bersama SKPD terkait sedang melakukan verifikasi dan pemantaban teknis penertiban bersama jajaran samping diantaranya kepolisian dan garnisun.

"Meski sudah peringatan terakhir, tetap kita verifikasi jumlah data serta alamat minimarket yang akan ditertibkan," ungkap dia.

Hingga kini jumlah minimarket tak berizin masih tetap 396 titik yang tersebar di wilayah Surabaya.

Berikut jumlah minimarket per-wilayah yang mendapatkan surat peringatan ketiga dan akan ditutup :

Surabaya Selatan 172 minimarket berizin 60 dan tak berizin 112.

Surabaya Pusat total 62 minimarket berizin 20 dan tak berizin 42 titik.

Surabaya Utara total 72 minimarket berizin 22 dan tak berizin 50 titik.

Surabaya Barat total 93 minimarket, berizin 32 dan tak berizin 61.

Surabaya Timur total 174 minimarket, berizin 48 dan tak berizin 126‎.

KOMANDAN PASMAR-1 TINJAU LATIHAN MARINIR INDONESIA – AMERIKA

KABARPROGRESIF.COM : (Situbondo) Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang meninjau prajurit  Taifib Korps Marinir TNI AL dan prajurit US MARSOC yang sedang melaksanakan latihan bersama Lantern Iron 15-5524 di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jatim, Rabu, (25/3/2015).

Kedatangan Komandan Pasmar-1 di Mako Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran disambut Komandan Puslatpur Letkol Marinir Darwin Tambunan, Dansatgaslat Lantern Iron 15-5524 Mayor Marinir Freddy Ardianzah dan Perwira di jajaran Puslatpur Korps Marinir Baluran.

Usai istirahat di Mako Puslatpur, orang nomor satu di Pasmar-1 itu melakukan peninjauan prajurit Marinir kedua Negara yang sedang melaksanakan latihan pertempuran jarak dekat (Close Quarter Batle) di lapangan tembak Puslatpurmar Baluran.

Dari lapangan tembak, dilanjutkan menuju titik tinjau di ketinggian T.12 untuk melihat secara langsung prajurit yang sedang melaksanakan latihan menembak sniper. Di  tempat tersebut, mantan Komandan Batalyon Intai Amfiibi-1 Marinir itu juga turut serta menembak menggunakan senjata sniper jenis AW dengan sasaran berada di jarak 700 meter.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Pasmar-1 menyampaikan kepada prajurit Marinir  kedua Negara untuk melaksanakan latihan semangat yang tinggi  dan penuh kegembiraan, serta selalu menjaga faktor keamanan baik personel maupun material, sehingga latihan dapat berjalan dengan lancar dan aman (zero accident).

“Gali sebanyak-banyaknya pengetahuan selama kalian melaksanakan latihan, jangan malu bertanya apabila kurang mengerti, sehingga dapat menambah pengetahuan sebagai bekal untuk melaksanakan tugas kedepannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mayor Marinir Freddy Ardianzah selaku Komandan Satgas Latihan menyampaikan kepada Komandan Pasmar-1 tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam latihan bersama prajurit Taifib Korps Marinir dengan US Marsoc, yaitu materi dan tempat latihan. (arf)

Kapolda Sebut Penyebaran ISIS di Jatim Sulit Terdeteksi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf tidak bersedia berkomentar banyak soal penangkapan anggota ISIS di Malang. Alasannya, penjelasan teknis terkait penangkapan itu merupakan ranah Mabes Polri.

“Memang benar, ada kegiatan (penangkapan terduga teroris) oleh teman-teman dari Mabes Polri di Malang. Polda Jatim hanya membantu mengerahkan pasukan dari Brimob,” kata Anas Yusuf, Rabu (25/3/2015).

Setelah penangkapan ini, pihaknya bakal terus melakukan pemantauan wilayah. Tentunya, dengan melibatkan stake holder dan pemerintah setempat.

Ditanya lebih jauh tentang penyebaran kelompok ISIS di Jawa Timur, mantan Wakabareskrim tersebut menyatakan bahwa penyebaran dan perkembangan ISIS di Jawa Timur selama ini sangat tertutup dan sulit terendus polisi.

Dia mencontohkan, keberangkatan 16 warga Surabaya ke Turki beberapa waktu lalu. Petugas baru tahu setelah mendapat laporan dari Turki.

“Padahal, selama ini mereka itu kegiatan keagamaan dan ibadahnya di kampung juga biasa-biasa saja, termasuk aktivitas dakwahnya juga tidak mencurigakan,” ujarnya.

Termasuk keberadaan kelompok ISIS di Malang yang digerebek petugas Mabes Polri, Rabu siang, juga sebelumnya tidak sampai terdeteksi oleh pihak Polda Jatim.

Selama ini, seluruh wilayah di Jawa Timur terus diawasi oleh polisi, ternyata ada terduga kelompok ISIS di Malang. “Karena memang mereka sangat tertutup,” sambung Anas.

“Kepada seluruh masyarakat, kami juga terus mengimbau agar tidak mudah terpancing dengan ajakan untuk bergabung ke kelompok-kelompok itu,” pungkas dia. (arf)

Pemerintah Ancam Cabut Izin Trayek Bus Mokong

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Jatim Wahid Wahyudi menyatakan, pemerintah tidak main-main dalam menerapkan aturan layanan angkutan umum yang sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Khususnya, terkait semua bus harus ber-AC dan kursi penumpang wajib ada sabuk pengaman (safety belt).

Menurut Wahid, jika aturan yang tertuang dalam Permenhub Nomor 27 Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan tersebut tidak diindahkan, PO akan dikenai sanksi tegas.

Yakni, sanksi administratif yang berupa, peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin trayek.

"Sanksi tegas tersebut tertuang dalam Pasal 13a Permenhub 27 Tahun 2015," tegasnya, Selasa (24/3/2015), didampingi Kabid Lalu Lintas Suban Wahyudiono.

Dikatakan Wahid, dengan adanya sanksi tegas, semua pengusaha PO mulai saat ini secara bertahap harus memikirkan untuk melengkapi semua dari 10 jenis standar pelayanan minimal yang wajib ada pada bus angkutan umum.

Selain AC dan sabuk pengaman, masih ada delapan standar pelayanan minimal lain yang juga wajib dipenuhi. Antara lain, pintu keluar dan masuk penumpang harus tertutup saat kendaraan berjalan, ban depan tidak boleh vulkanisir, dan posis rel gorden tidak mengganggu saat kondisi darurat.

Lalu memasang alat pembatas kecepatan, pemasangan handgrip pada sandaran tempat duduk sisi belakang kiri dan kanan kursi terluar, pintu keluar masuk pengemudi untuk bus sedang, hingga kelistrikan untuk audio visual.

Khusus harga sabuk pengamanan, Wahid menegaskan bahwa harga yang disampaikan Ketua DPD Organda Jatim Musthofa sangat mahal. (arf)

Pemkot Nilai Ormas Berperan Penting Tangkal ISIS

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Merebaknya isu gerakan radikal seperti ISIS menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Terlebih, aktivitas gerakan ini berpotensi menyentuh semua kawasan tanah air. Termasuk, Surabaya.

Kepala Bakesbanglinmas Soemarno menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan ajakan atau rayuan yang berujung pada janji-janji kebahagian. Baik kebahagian dunia berupa bayaran/gaji yang memuaskan, maupun kebahagian akhirat berupa surga. Hal-hal semacam itu kerap dijadikan iming-iming oleh gerakan radikal untuk merekrut masyarakat. “Tidak ada kebahagian yang bisa didapat sekejap mata. Semua butuh proses dan perjuangan. Jangan gampang terbujuk,” ungkap dia saat ditemui Rabu pagi (25/3).

Bila ditelaah, gerakan radikal selalu menawarkan kesenangan-kesenangan yang bersifat instan dan provokatif. Para pengikutnya umumnya berpikir pendek dan emosional. Sehingga, begitu gampang terbawa arus dan melakukan tindakan negatif sesuai petunjuk pemimpin radikalisme tersebut.

Soemarno menjelaskan, selama ini pihaknya terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Khususnya, ormas Islam. Tujuannya, menangkal ideologi atau pemikiran yang melenceng dari semangat religiusitas. Tindak kekerasan atas nama agama, kata dia, tidak dibenarkan dalam ajaran manapun. “Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain sebagainya itu adalah pihak-pihak yang berkompeten menjelaskan tentang prinsip keagamaan. Kami menguatkannya dengan wawasan kebangsaan,” ungkap dia.

Sejatinya, Pemkot sudah kerap menggelar program kerjasama dengan ormas terkait upaya penangkalan gerakan radikal. Dalam berbagai kesempatan, topik ini selalu disisipkan sebagai pengingat betapa jeleknya efek ideologi yang menyimpang itu. Program yang sudah rutin dilaksanakan antara lain, kemah pemuda antar agama, dialog Forum Kerukunan Umat Beragama, dialog wanita antar agama, dan diskusi-diskusi lain yang bersifat tentatif. Bakesbanglinmas dan MUI juga bersinergi untuk melakukan diskusi rutin di masjid-masjid kampus dan pemukiman warga.

Tidak hanya ormas Islam dan ormas berbasis agama yang diajak turut serta menangkal gerakan radikal. Pada prinsipnya, semua ormas memiliki peran penting. Sebab, mereka adalah ujung tombak untuk menjaga stabilitas di masyarakat. “Mereka adalah pionir perubahan dan kewaspadaan di masyarakat. Diharapkan, dari mereka akan ada gethok tular atau sosialisasi dari mulut ke mulut,” ungkap pejabat kelahiran Nganjuk ini.

Warga pun mesti perhatian dengan lingkungan di sekitar. Jika di daerahnya terdapat hal-hal yang mencurigakan, mesti segera dilaporkan ke perangkat warga seperti RT dan RW. Untuk kemudian ditindaklanjuti ke pihak berwenang baik lurah, camat maupun kepolisian. (arf)

ANTISIPASI PELANGGARAN PRAJURIT, AAL ADAKAN CERAMAH BINTAL

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk mencegah dan mengantisipasi pengaruh negatif yang akan merusak mental bangsa khususnya prajurit dan PNS di jajaran Akademi Angkatan Laut, direktorat personel AAL seksi pembinaan mental melaksanakan ceramah pembinaan mental di Gedung Maspardi, AAL, Bumimoro, Surabaya, Rabu (25/3). Ceramah yang bertemakan “Memantapkan kualitas mental prajurit TNI guna mencegah pelanggaran” ini diikuti oleh para prajurit jajaran AAL baik perwira, bintara, tamtama dan PNS.

Penceramah Letkol Laut (KH) M. Saikhu, S.Ag., M.A.P menyampaikan, bahwa kondisi mental kepribadian, moral dan perilaku prajurit TNI harus terus di tingkatkan, hal ini terlihat dari indikasi menurunnya disiplin prajurit dengan adanya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajurit akibat pengaruh dinamika globalisasi yang begitu deras. Maraknya penyalahgunaan narkoba, munculnya ideologi radikalisme dan pelanggaran disiplin lainnya merupakan indikasi Gejala menurunnya disiplin dan meningkatnya tingkat pelanggaran prajurit. Untuk itu pimpinan AAL menganggap perlu segera diantisipasi dan dicarikan solusinya agar dampaknya tidak meluas yang dapat merusak nama baik dan citra TNI (TNI AL) dimata masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi, pimpinan TNI melakukan berbagai upaya seperti yang dilaksanakan pada hari ini.

Tujuan pelaksanaan Bintal Fungsi Komando bagi pamen yang sehari-hari menjabat Kabagset AAL ini, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman para prajurit khususnya Perwira. Sebagai unsur pimpinan, para Perwira dituntut untuk mampu memahami fungsi dan peran Bintal secara mendalam agar dapat memberikan pembinaan mental kepada bawahannya dan secara berkesinambungan dapat terlaksana di satuan masing-masing sehingga fungsi Bintal dapat dijadikan bagian integral dalam melakukan pembinaan untuk membentuk dan memelihara kondisi jiwa prajurit sekaligus merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas moral dan moril prajurit, sehingga dalam setiap tindakan prajurit sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Seklem AAL Kolonel Laut (P) Soetrisno Sandi Asmara, S.T., Direktur Personel AAL Kolonel Laut (KH/W) Dra. Sri Nuriyati, M.A.P dan para pamen jajaran Akademi Angkatan Laut. (arf)

ADEKSI Desak Pemerintah Berlakukan Revisi UU Pilkada Terkait PNS

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Masih bisanya seorang PNS mencalonkan diri sebagai Cakada dengan cukup mengambil cuti mulai dipersoalkan oleh para politisi di Munas Assosiasi DPRD kota Se Indonesia (Adeksi). Adeksi berharap pemerintah segera memberlakukan revisi UU Pilkada no 80, yang mengatur seorang PNS harus mengundurkan diri jika ingin maju sebagai Cakada.

SURABAYA (SPNews) – Hari ini (25/3/15), Assosiasi DPRD kota Se Indonesia atau Adeksi melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Garden Surabaya yang diikuti oleh seluruh Indonesia guna membicarakan berbagai hal utamanya menyangkut UU Pilkada yang akan digelar dalam waktu dekat.

Assosiasi DPRD kota Se Indonesia atau Adeksi akan mendesak Pemerintah untuk memperjelas Undang - Undang Pemilihan Kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak di tahun 2015. Dan menurut Ketua Adeksi Armudji yang juga ketua DPRD kota Surabaya, saat ini pemerintah belum menetapkan UU Pilkada nomer 80, apakah menggunakan yang lama atau yang sudah direvisi.

“Dalam UU lama, seorang pimpinan kepala daerah (Bupati/Walikota) yang berstatus PNS tidak harus mundur dari jabatannya jika ingin maju mencalonkan sebagai Walikota, tetapi seorang calon kepala daerah yang berstatus PNS di perbolehkan cuti selama proses pemilihan berlangsung,” jelas Armuji.

Lanjut Armuji, Sementara dalam aturan UU Pilkada yang telah direvisi, PNS atau Walikota diwajibkan mundur jika akan mencalonkan kembali.

Seperti di ketahui, dalam tahun ini, akan diselenggarakan Pilkada Serentak se Indonesia. Dan untuk wilayah Jawa Timur, secara serentak akan diselenggarakan Pilkada untuk 18 kota dan Kabupaten. (arf)