KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sasara utama Pemerintah Republik Indonesia sebagai penopang jalannya perekonomian saat ini. Bahkan, rencananya, Pemprov Jatim akan menjalin sinegitas bersama instansi lain dalam misi mewujudkan hal itu.
Seperti yang dituturkan oleh Pakde, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur dalam menghadiri rapat koordinasi (rakor) lima pilar yang berlangsung di gedung Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya. Senin, 22 Mei 2017 siang.
Menurutnya, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang berpotensi sebagai penunjang perekonomian masyarakat Indonesia.
“Jangan sampai ada yang mengganggu selama proses pembangunan berlangsung. Itu semua sudah menjadi tugas kita dengan sasaran untuk mensejahterahkan masyarakat. Apalagi ini sudah perintah pak Presiden,” tegas Gubernur Jawa Timur itu.
Ia menambahkan, dirinya akan berupaya semaksimal mungkin bersama instansi di Jawa Timur lainnya dalam menjaga situasi yang aman dan harmonis seperti yang sudah terwujud saat ini.
“Oleh sebab itu, sinergitas semua pihak sangat diperlukan dalam hal itu,” kata Pakde Karwo.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/Brawijaya, Brigjen TNI Agus Suhardi yang hadir mewakili Pangdam V/Brawijaya menegaskan, dirinya bersama prajurit TNI-AD di bawah jajaran Kodam V/Brawijaya akan menjadi garda depan dalam menjaga kondusifitas wilayah di Jawa Timur.
“Menanggapi perintah Presiden yang disampaikan oleh Panglima TNI, Kami menyatakan diri untuk melaksanakan perintah dengan tegap dan lurus,” tegas Brigjen Agus.
Selain itu, kata lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988 tersebut, perintah langsung dari Panglima TNI yang diterimanya merupaka suatu hal yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin.
“Ini sudah amanat dari petinggi kami dan sudah menjadi tanggung jawa kami. Jadi, akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutup Kasdam Brawijaya itu.
Perlu diketahui, selain dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam acara rapat koordinasi kali ini juga dihadiri oleh seluruh aparatur keamanan di Jawa Timur, tanpa terkecuali Kapolda Jatim, Pangarmatim, Kajati Jatim, Kepala Pengadilan Tinggi Jatim serta seluruh Dandim, Kapolres, Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. (arf)
