Diskual Aadakan Rekonsiliasi Internal di Lantamal VI

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut (Diskual) mengadakan Rekonsiliasi Internal bertempat di Gedung Sultan Hasanuddin Mako Lantamal VI, Kamis (20/07/2017). Rekonsiliasi Internal yang meliputi Bidang Keuangan, Badan Perencanaan dan Badan Logistik tersebut dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2017 dan diikuti oleh pejabat personel  TNI AL di bidang Keuangan, perencanaan, serta logistik di wilayah Indonesia timur mulai dari Lantamal VI s.d. Lantamal XIV sampai tingkat Lanal di jajaran.

Dalam sambutan Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Yusup, S.E., M.M., mengucapkan selamat datang kepada Tim Rekonsiliasi di Mako Lantamal VI Makassar. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan rekonsiliasi ini adalah terwujudnya laporan keuangan unit organisasi TNI AL guna mencapai penilaian opini BPK RI yang lebih baik dan dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK RI terkait rekonsiliasi internal sebagai data dukung untuk penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Kepada Kepala Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut (Kadiskual) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Djoko Erwan Prihatmoko, M. Tr. (Han)., Danlantamal VI menyampaikan kiranya dapat memberikan pembekalan dan pencerahan bagi para pejabat yang ada di daerah agar dapat mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi, yang muaranya akan tercapai suatu kesamaan pola piker dan pola tindak antara Satker di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, kepada para pejabat yang sudah ditugaskan oleh Komandan masing-masing, untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. “Tanyakan dan diskusikan sampai sedetail-detailnya hal-hal yang belum dpahami, sehingga saat kembali ke kesatuan, sudah mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk mampu mengaplikasikan dan mensosialisasikan di satker masing-masing”, ujar Danlantamal VI.

Kadiskual dalam sambutan pembukaan menyampaikan, Rekonsiliasi Internal Semester I Ta. 2017 dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, setiap entitansi pelaporan dan entitas akuntansi, wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern, sistem pengendalian intern yang dimaksud mencakup antara lain proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan.

“Rekonsiliasi sendiri merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama di lingkungan kemhan dan TNI. Pelaksanaan rekonsiliasi diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2015, dimana pelaksanaan rekonsiliasi terdiri dari rekonsiliasi internal dan eksternal”, ujar Kadiskual.

Lanjutnya, penyelenggaraan rekonsiliasi yang akan dilaksanakan saat ini adalah rekonsiliasi internal berkaitan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersumber dari Dipa Pusat maupun Dipa Daerah, hal ini dimaksudkan antara lain sebagai upaya menindak lanjuti temuan BPK RI terhadap laporan keuangan UO TNI AL Ta. 2016 audited khususnya terhadap sistem pengendalian internal.

Setelah sambutan, Kadiskual pun langsung membuka acara Rekonsiliasi internal ini.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian cinderamata oleh Danlantamal VI kepada Kadiskual dan sesi foto bersama dengan seluruh peserta Rekonsiliasi internal tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman, M.Tr (Han) dan Para Asisten Danlantamal VI. (arf)

Read More

TPID Jatim Capai Inflasi Terendah di di Kawasan Jawa maupun Luar Jawa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pada sepanjang Ramadhan dan Lebaran TPID Provinsi Jawa Timur telah meraih berhasil dalam mengawal pencapaian inflasi Jawa Timur,sehingga Jawa Timur telah mencatat Inflasi terendah di Kawasan Jawa atau diluar Provinsi Jakarta.Bahkan di sepanjang Periode Ramadhan dan Lebaran akumulasi pencapaian Inflasi tersebut lebih rendah dibanding dengan rata - rata inflasi di di Tiga Tahun sebelumnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah mengatakan, untuk pertama kali dalam kurun lima tahun terakhir, inflasi kelompok volatile food pada periode Lebaran (Juli-17) tercatat deflasi sebesar -0,01%-mtm, sehingga dapat menopang terkendalinya inflasi umum (IHK) Jawa Timur di tengah meningkatnya tekanan inflasi kelompok administered price.

" Berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran instansi yang tergabung dalam TPID Provinsi Jawa Timur maupun pihak swasta yang turut bersinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan eskpektasi masyarakat." katanya dalan gelar siaran persnya di Hotel Mojopahit Surabaya pada Rabu (19/7/2017).

Menurut Difi antispisi dalam menjaga pasokan dan pengendalian inflasi adalah melalui sinergi Gerai Stabilisasi Harga Pangan dan upaya pengamanan kelancaran distribusi oleh Satgas Pangan dinilai telah berhasil meredam gejolak harga menjelang Lebaran yang biasanya mengalami peningkatan.

Lebih lanjut Difi menjelaskan, Inflasi Jawa Timur di tahun 2017 diperkirakan berada dalam batas kisaran sasaran inflasi 4±1%. Namun demikian, TPID Provinsi Jawa Timur masih terus mewaspadai potensi risiko inflasi, terutama bersumber dari penyesuaian administered prices, sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah. Potensi risiko inflasi yang cenderung meningkat tersebut sebagai dampak kenaikan inflasi di kelompok administered price dibandingkan tahun lalu yang didorong penyesuaian tarif listrik 900VA sesuai keekonomiaanya secara bertahap pada Bulan Januari, Maret , dan Mei penyesuaian harga rokok akibat kenaikan cukai, penyesuaian jasa perpanjangan STNK, serta kenaikan harga BBM non subsidi sejalan dengan tren kenaikan harga minyak dunia.

" Di samping itu, dampak lanjutan berbagai kebijakan administered price tersebut terhadap kenaikan harga komoditas di kelompok volatile food dan core pun perlu menjadi perhatian." jelas Difi.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui pelaksanaan High Level Meeting ini, TPID Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sinergi guna melahirkan ide-ide kreatif yang efektif dan inovatif dalam mengantisipasi gejolak harga, sehingga diharapkan Jawa Timur dapat terus mempertahankan terkendalinya inflasi sampai dengan akhir tahun 2017. Pada High Level Meeting (HLM) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selalu Ketua, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur selaku Pengarah, serta seluruh anggota, TPID Provinsi Jawa Timur merumuskan dan mensinergikan berbagai program pengendalian inflasi yang telah terdapat di beberapa instansi dan perangkat daerah dalam rangka mendorong penguatan infrastruktur baik dari aspek regulasi maupun pembangunan fisik.

Difi menambahkan, Program TPID Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengendalian harga ke depan yaitu penguatan jaringan distribusi melalui :
(1) penguatan supply ke 4.600 gerai stabilisasi pangan di Jawa Timur yang dikelola oleh berbagai instansi,
(2) integrasi data SISKAPERBAPO dengan SIPAP (Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi),  database pasokan komoditas pangan strategis dan profil petani melalui pembentukan BIG Data Analytic Platform Inflasi Jawa Timur,
(3) pembukaan dan pemanfaatan 4 (empat) jembatan timbang di lokasi strategis untuk pemantauan arus barang di Jawa Timur,
(4) sosialisasi dan optimalisasi pelabuhan New Tanjung Tembaga - Probolinggo sebagai alternatif lokasi bongkar muat barang,
(5) penambahan rute penerbangan di wilayah Jawa Timur, dan
(6) realisasi 7 (tujuh) embung baru di Provinsi Jawa Timur serta perbaikan jalan secara berkala dalam rangka mendukung produktifitas pertanian, serta
(7) mendorong implementasi kerjasama antar daerah untuk mengatasi surplus/defisit komoditas pangan melalui kerjasama BUMD/BUMDES atau lembaga buffer lainnya.

Sementara dari aspek regulasi, TPID Provinsi Jawa Timur akan mendorong
(1) Himbauan penyusunan database kalender tanam-panen dan sentra produksi (peta produksi komoditas unggulan daerah),
(2) himbauan penetapan batas tertentu untuk biaya pendidikan, serta
(3) mendukung rencana ketentuan range tarif untuk angkutan oleh Kementerian Perhubungan.

Program TPID Jawa Timur tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan di sektor pertanian, meningkatkan efisiensi tata niaga pangan, menunjang peningkatan produktivitas pertanian, serta meminimalisir dampak lanjutan kebijakan administered price terhadap harga komoditas strategis di Jawa Timur.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BI dan seluruh jajaran instansi pemerintah provinsi Jawa Timur yang tergabung ke dalam TPID Jawa Timur tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pengendalian inflasi di tahun 2017.

" Melalui berbagai upaya pengendalian inflasi tersebut, kami optimis inflasi Jawa Timur dapat terkendali di tahun 2017 di kisaran 4±1%.." Pungkas Difi. (Dji)

Read More