Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Senin, 24 Agustus 2020

Mundur dari Dirut PDAM Surabaya, Mujiaman Tantang 'Banteng Moncong Putih' di Pilwali Surabaya



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Direktur Utama (Dirut) PDAM Surya Sembada, Mujiaman Sukirno resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Mujiaman mengaku telah siap lahir dan batin untuk terjun ke dunia politik bahkan telah mendapatkan dukungan dari keluarga.

Bahkan ia telah bertekad mengikuti kontestasi Pilkada Surabaya 2020.

Surat pengunduran diri dari jabatannya itu telah dikirimkan ke Pemkot Surabaya tepat jam 08.00 hari ini Senin 24 Agustus 2020.

"Betul saya mengajukan berhenti dari Dirut PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Saya ajukan tadi pagi jam 8 ke Seketariat Pemkot," kata Mujiaman, Senin (24/8). 

ia menjelaskan tekadnya maju dalam peserta kontestsi dalam Pilwali Surabaya ini sebelumnya tidak direncanakan.

Namun saat menghadiri undangan PKB Surabaya lalu, Mujiaman mengaku mendapatkan tawaran (pinangan) dari Mahfud Arifin (MA) Bakal Calon Wali Kota yang konon telah disokong oleh 8 partai.

”Dalam waktu singkat, Alhamdulillah beliau (Mahfud Arifin) memilih saya untuk mendampingi dalam kontestasi Pilwali Surabaya 2020. Saya tidak pernah mengajukan diri secara pribadi maupun oleh pihak lain. Maka dari itu saya akan mengembalikan ‘Kasih sayang’ (tawaran/pinangan) pak Machfud Arifin sebagai bentuk tanggung jawab mendukung dan mendampingi menjadi Calon Wakil Walikota,” ungkapnya.

Terkait surat pengunduran dirinya selaku Dirut PDAM Surya Sembada, Mujiaman menjelaskan, sebagai profesional yang telah dipercaya Wali Kota Surabaya, dirinya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan semua pihak, baik Walikota, segenap OPD, Jajaran staf PDAM dan juga Masyarakat Surabaya.

“Meski surat resmi sudah terkirim, namun saya akan tetap menghadap Ibu Wali Kota secara langsung,” tandasnya.

Saat menjabat, Mujiaman mengaku sudah berusaha melakukan amanatnya dengan sekuat tenaga. Berbagai inovasi sudah dilakukannya sehingga banyak mendapat respon positif dari masyarakat.

Mujiaman menegaskan jika dirinya masih memiliki kewajiban berkantor selama 30 hari kedepan, sejak surat pengunduran dirinya.

“Jika sesuai UU, waktunya 30 hari. Tetapi saya berharap bisa dipercapat dengan surat persetujuan dari Ibu Wali Kota. Namun saya akan tetap berkantor untuk mempersiapkan serah terima dll nya,” pungkasnya. (Ar)

Eri Cahyadi Maksimalkan Potensi Wisata Kampung Peneleh untuk Tingkatkan Perekonomian Warga



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan kaya akan berbagai objek peninggalan sejarah. Salah satu di antara objek sejarah itu ada di Kampung Lawang Seketeng, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng Surabaya. 

Nah, untuk memaksimalkan potensi wisata heritage di wilayah itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan penataan, bahkan melakukan pemberdayaan ekonomi warga sekitar.

Kampung Lawang Seketeng merupakan salah satu kampung tertua yang berdiri sejak tahun 1893. 

Bukan hanya sebagai kampung tertua, tapi Kampung Lawang Seketeng adalah saksi Kota Surabaya dianugerahi gelar Kota Pahlawan.

“Bagaimana tidak, di kampung ini terdapat rumah kayu yang memiliki atap seng yang masih menyimpan bekas tembakan dari pesawat tempur yang diperkirakan didirikan sekitar tahun 1930-an,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, Senin (24/8).

Tak hanya itu, bahkan Eri menyebut, di kampung ini juga terdapat banyak peninggalan bersejarah. 

Di antaranya, Bangunan Cagar Budaya Langgar Dukuh Kayu, terakota atau saluran air yang terbuat dari tanah liat yang sudah ada pada zaman Hindia Belanda, hingga sumur yang diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit. 

Ada pula makam Mbah Pitono yang merupakan Guru Ngaji Bung Karno.

“Ditemukan pula beberapa benda peninggalan sejarah seperti tombak dan Al Quran bertuliskan tangan,” ungkap Alumnus Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Dalam rangka intervensi di masa pandemi, Eri mengungkapkan, bahwa ke depannya Kampung Lawang Seketeng akan dibuatkan virtual tour Lawang Seketeng. 

Harapannya, wisatawan dapat tetap mengunjungi Kampung Lawang Seketeng dan belajar sejarah dari kampung ini dengan menggunakan jalur daring atau online sehingga bisa diakses dari mana saja.

“Nantinya kawasan sejarah Peneleh itu akan terus kita kembangkan. Karena di sana ada rumah Bung Karno, Langgar Dukuh, dimana Langgar Dukuh juga pernah menjadi tempat ngajinya Bung Karno,” katanya.

Namun demikian, pria asli kelahiran Surabaya ini menyatakan, bahwa pengembangan potensi wisata sejarah di kawasan itu juga harus berdampak kepada warga sekitar. 

Warga di Kampung Peneleh harus mendapatkan manfaat adanya penataan di kampung itu terutama dari segi ekonominya. 

“Ketika itu sudah menjadi wisata heritage, secara otomatis maka kita harus mengingat siapa yang harus mendapat manfaat, tentunya warga di sekitarnya,” katanya.

Makanya, Pemkot Surabaya tak hanya melakukan penataan potensi wisata sejarah di kawasan tersebut. 

Namun, pemkot juga melakukan pendampingan untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar. 

Misalnya, dalam bentuk pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan usaha kuliner atau souvenir-souvenir khas dari Kampung Peneleh.

“Warga sekitar kita berikan pelatihan membuat souvenir, misal gantungan kunci bentuk rumah Bung Karno. Di sana nanti juga ada makanan-makanan, nah itu siapa yang membuat? Tentunya UMKM di sana, warga di sana,” ungkapnya.

Bahkan, kata Eri, pihaknya telah membuat stand-stand khusus untuk memfasilitasi warga di Kampung Peneleh berjualan. 

Harapannya, ketika ada pengunjung atau wisatawan datang, warga sekitar juga mendapat manfaat dari segi ekonominya. 

“Nah, itu kita buatkan tempat-tempat untuk warga berjualan. Di depan Langgar Dukuh itu kita buatkan stand-stand. Sekaligus nanti kita kumpulkan lagi warga di sana, kita latih warga di sana,” terangnya.

Menariknya, di kampung ini juga terdapat beberapa mural dengan berbagai tema yang menarik. 

Antara lain, mural Gang I yang bertema perjuangan yang menggambarkan perjuangan arek Suroboyo dalam perannya pada masa perang kemerdekaan. 

Kemudian, mural di Gang III menggambarkan aktivitas dan kegiatan warga pada masa lalu, yang beraktivitas di sekitar sumur, serta, terdapat pula gambaran penjual sate manggul di masa itu.

“Kampung Lawang Seketeng akan dikembangkan menjadi kampung edukasi sejarah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan promosi kuliner khas Lawang Seketeng, seperti Sate Manggul,” pungkasnya. (Ar)

Pemkot Surabaya Datangi Perumahan Elit, Minta Segera Lunasi Tunggakan PBB



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mendatangi perumahan-perumahan elit di Kota Pahlawan untuk melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sabtu (22/8). 

Penagihan itu dilakukan terutama bagi wajib pajak yang tagihannya di atas Rp 5 juta dan memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnya.

Dengan melibatkan Satpol PP, penagihan PBB merupakan bentuk dari peningkatan tindakan kepada pembayar pajak yang dinilai masuk dalam kategori kurang patuh.

“Jadi, ada tiga kategori pembayar pajak. Diantaranya patuh, agak patuh dan kurang patuh. Yang kita datangi tadi adalah yang termasuk kurang patuh,” kata Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Anang Kurniawan, Senin (24/8).

Ia menjelaskan, sebenarnya tahapan ini dilakukan setelah melewati beberapa tahapan yang dilakukan secara internal oleh BPKPD. 

Mulai dari pemberitahuan, imbauan hingga penangihan. Oleh sebab itu, pada tahap ketiga, Anang melibatkan Satpol PP untuk membantu bersama-sama dalam melakukan penagihan. 

“Seluruh kawasan pasti ada. Namun kita prioritaskan yang besar-besar nilainya,” ungkapnya.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi  Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Masyarakat sebagai Dampak Penyebaran Wabah Covid-19. 

Disebutkan denda pajak dilakukan penghapusan, untuk pembayaran mulai dari 1 Agustus - 30 Sepetember 2020.

“Sebenarnya selama dua bulan ini masyarakat dapat memanfaatkan pembayaran. Karena saat ini ada pandemi Covid-19, maka ada kebijakan untuk pembebasan denda. Berlaku pembayarannya sampai 30 September saja. Jadi selama dua bulan,” lanjutnya.

Selain itu, Anang juga memparkan target PBB tahun 2020, yaitu sebesar Rp 1.307 miliar atau sama dengan Rp 1,3 triliun. 

Sedangkan realisasinya mulai dari Bulan Januari hingga saat ini masih di kisaran Rp 1.016 miliar atau sama dengan Rp 1,01 triliun. 

Oleh karena itu, Anang memastikan pihaknya akan terus gencar melakukan penagihan supaya target tersebut dapat dipenuhi.

“Tindakan seperti ini akan terus mengalir. Saya akan terus menggali data rumah maupun property dengan nilai yang cukup besar. Agar sisa dari kekurangannya itu lekas terpenuhi,” urainya.

Anang meminta agar masyarakat dapat segera membayar PBB terutama yang telah memiliki tunggakan selama beberapa tahun. 

Apalagi masyarakat juga telah menikmati berbagai macam fasilitas kota. Oleh karena itu, ia terus mengimbau agar masyarakat dapat membayar PBB secepat mungkin terutama dengan nominal yang dinilai cukup besar.

“Warga sudah menikmati fasilitas kota. Seperti kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan yang sudah difasilitasi oleh pemkot. Untuk itu mohon kerjasamanya,” tegasnya.

Bagi dia, partisipasi warga dalam membayar PBB sangat penting untuk mencukupi segala biaya operasional dalam melanjutkan fasilitas-fasilitas yang telah dirasakan dampaknya selama ini.

“Untuk mewujudkan semua itu, perlu biaya operasional ya. Sekali lagi mohon partisipasi warga untuk mencukupi biaya operasional itu, yang nantinya akan kembali lagi untuk kenyamanan warga itu sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksanaan Terpadu Badan (UPTB) Surabaya III, Mohammad Sigit Kurniawan mengatakan hari ini ia bersama jajarannya berkeliling di perumahan elit dengan total 38 titik dalam satu hari ini. 

Ia pun memastikan upaya yang sama juga akan dilakukan secara masif di berbagai wilayah.

“Kecamatan Wiyung, Dukuh Pakis, Jambangan, Gayungan, Karang Pilang, kemudian Kecamatan Sawahan. Besok kita juga berkeliling di lokasi –lokasi yang berbeda supaya target PBB kita cepat terpenuhi,” pungkasnya. (Ar)

Diskusi Bersama Anggota UCLG ASPAC, Wali Kota Risma Minta Kuatkan Kerjasama dan Apresiasi Keberhasilan Selandia Baru




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sekaligus menjabat Presiden United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pasific (Aspac), menggelar pertemuan melalui video conference (vidcon) di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam, Surabaya.

Pertemuan itu dilaksanakan bekerjasama dengan Dewan Kota Wellington dan Pemerintah Lokal Selandia Baru, New Zeland, Senin (24/8/2020).

Dalam pertemuan via daring tersebut, hadir pula Menteri Pemerintah Daerah Selandia Baru Nanaia Mahuta, Wali Kota Wellington Andy Foster, Presiden Local Government New Zeland (LGNZ) Stuart Crosby serta anggota UCLG se-Asia Pasific.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma didampingi oleh Sekretaris Jenderal UCLG Aspac Bernadia Irawati Tjandradewi, membahas peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Komunitas yang Berkelanjutan di Dunia Pasca Covid-19.

Vidcon yang  berlangsung selama tiga jam itu, terbagi menjadi tiga sesi dengan masing-masing tema. Di antaranya yakni Dampak Global Covid-19, Perencanaan Ketahanan, Tantangan dan Pemulihan COVID-19, dan Berbagi Strategi Membangun Kembali Pengembangan Ekonomi Lokal.

Dalam sambutannya, Wali Kota Risma mengungkapkan forum ini adalah salah satu acara besar UCLG Aspac yang digelar secara online. Selain itu, ia menjelaskan bahwa keberhasilan Selandia Baru dalam menangani wabah global menjadi inspirasi bersama.

“Kita perkuat kerjasama yang efektif antar anggota. Terutama dalam memberikan respon secara cepat dan tepat dalam menghadapi Covid-19,” kata Wali Kota Risma.

Ia menjelaskan sejak April 2020 lalu, UCLG Aspac kerap menggelar webinar dengan membahas seputar pengalaman pada tiap kota dalam menangani pandemi Covid-19.

Mulai dari penurunan proyeksi pendapatan daerah, ketersediaan data dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

Lalu kurangnya akses ke pasokan dan peralatan medis, memberi informasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dengan baik juga menjadi perhatian tersendiri.

“Ini beberapa tantangan umum yang muncul. Pasca Covid-19. Kemudian masalah ketahanan pangan juga harus dibenahi,” papar dia.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Risma juga memaparkan bahwa anggota UCLG Aspac turut berkontribusi menggalang bantuan peralatan medis seperti masker medis dan termometer infra merah.

“Kami berterima kasih kepada Xi'an, Haikou, Yiwu, Guangzhou, dan Zhengzhou atas donasi yang telah diberikan ke beberapa kota anggota kami. Yakni di Indonesia, Filipina, Pakistan dan Bangladesh,” papar dia.

Wali kota peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Tongmyong University, Busan, Korea Selatan (Korsel) ini memastikan bahwa pada masa melawan pandemi ini ia bersama seluruh anggota UCLG Aspac terus menjaga semangat solidaritas.

Bahkan ia menegaskan pertempuran melawan Covid-19 ini mungkin akan menghabiskan waktu yang tidak sebentar dan sulit.

 “Kami tidak akan meninggalkan siapa pun. Saya yakin bahwa pengalaman kami akan membantu kita semua dalam membangun kawasan Asia Pasifik yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Itu dimulai dari kita dan kota kita,” urainya.

Sementara itu, Presiden Local Govermernt New Zeland (LGNZ) Stuart Crosby mengungkapkan, ia beruntung di Selandia Baru memiliki masyarakat memiliki kesdaran tinggi akan kesehatan.

Selain itu, ia juga mengungkapkan langkah-langkahnya seperti menutup wilayah lokal dengan karantina. Kemudian kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah juga terus dilakukan.

“Pemerintah juga memberi stimulasi secara ekonomi bagi para pekerja yang terdampak dengan memberikan berbagai proyek untuk dikerjakan. Itu dikerjakan selama periode beberapa bulan hingga tahun-tahun ke depan,” pungkasnya. (Ar)

Minggu, 23 Agustus 2020

Pemkot Surabaya Distribusi Vitamin A dan Program Posyandu Langsung ke Rumah-rumah Balita



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya tak pernah lupa untuk memperhatikan pertumbuhan para balita. Salah satunya memastikan program Posyandu di Kota Pahlawan tetap terlaksana.

Nah, untuk memastikan program tersebut berjalan, Dinkes bersama para kadernya menjemput bola dengan mengunjungi dari rumah ke rumah (door to door) untuk melakukan Posyandu serta pendistribusian vitamin A.

Program pemberian vitamin A ini dilaksanakan setiap satu tahun dua kali. Yakni, pada bulan Februari dan Agustus. Akan tetapi, pada bulan Agustus ada sedikit mekanisme perubahan Posyandu dan pemberian vitamin pada bulan-bulan biasanya.

“Untuk pemantauan pertumbuhan balitanya itu dapat dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali.  Termasuk selama masa pandemi melalui para kader. Tetapi yang pemberian vitamin hanya satu tahun dua kali,” kata Kepala Dinas Kesehatan, (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita di Dapur Umum Balai Kota, Sabtu (22/8).

Feny sapaan lekat Febria Rachmanita memaparkan, untuk kali ini pendistribusian vitamin A dimulai dari kader wilayah Puskesmas Simo Mulyo dan Sawah Pulo. 

Para kader tersebut berkeliling ke rumah penduduk yang di dalamnya terdapat para balita. Di sana, para balita akan ditimbang, diukur tinggi dan diberikan vitamin A.

“Jadi mekanismenya balita-balita itu akan dipantau pertumbuhannya secara mandiri oleh ibu atau pengasuh menggunakan pita lila. Pita ini untuk mengukur lingkar lengan atas. Kemudian hasilnya akan dikirimkan via google form ke puskesmas,” urainya.

Dari data tersebut, Feny menjelaskan, bahwa selanjutnya dilakukan pengkajian di masing-masing puskesmas. 

Jika balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk atau pita lila yang hasilnya di bawah 12.5 senti meter, maka akan dilakukan janji temu dengan petugas.  

“Tujuannya puskesmas akan mengukur tinggi berat dan panjang badannya. Serta memberikan intervensi untuk mencegah stunting,” jelas

Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan oleh puskesmas agar menemukan atau mendeteksi dini kejadian balita yang tengah mengalami gizi buruk. Sehingga dapat segera dilakukan penanganan.

"Kami terus lakukan pemantauan untuk para balita untuk mencegah stunting dan gizi buruk supaya dapat tertangani sedini mungkin,” pungkasnya. (Ar)

LSM AMAK Desak Kejari Tanjung Perak Tuntaskan Kasus Jasmas Pada OPD Lainnya



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) kembali mempertanyakan kasus dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang hanya berhenti pada pengusutan di Bagian Pemerintahan.

Padahal pada tahun tersebut masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya juga mengulirkan dana tersebut.

"Dari catatan yang kita peroleh masih ada sepuluh lebih SKPD yang juga mengalirkan dana tersebut, totalnya tahun 2016 ratusan miliar rupiah," kata Ketua LSM AMAK Ponang Adji Handoko, Minggu (23/8).

Apalagi lanjut Ponang, saat Kajari Tanjung Perak dijabat Rachmat Supriady pernah mengatakan usai menggarap jasmas jilid I, pihaknya bakal membuka pengusutan jilid II.

Nah pada jilid II ini, Rachmad Supriady telah mengantongi data untuk satu SKPD yang dananya dicurigai dibuat bancaan.

"Pak Rachmad kan pernah mengatakan pengusutan jilid II untuk proyek fisik. Bagi siapa saja yang terlibat silahkan mengembalikan kerugian negara dari pada kasus ini akan dinaikkan," ungkap Ponang.

Untuk itu Ponang menuntut supaya Kejari Kejari Tanjung Perak mengusut kembali apa yang dikatakan Rachmad Supriady hingga tuntas.

"Kejaksaan harus menuntaskan kasus tersebut. Ada korupsi mungkin dengan modus yang sama dengan jilid I. Ini jelas sekali memperkaya diri sendiri," katanya.

Ponang membeberkan adanya rumor adanya pertemanan antara pihak Kejaksaan dengan OPD atau Pemkot Surabaya. Di mana rumor itu bagi Ponang sangat merugikan.

Maka dari itu, pihaknya tak mau nama baik lembaga Kejaksaan tercoreng akibat kasus ini karena akan melemahkan penegakan hukum di Kota Surabaya.

"Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan harus tegas terhadap tindak pidana korupsi dengan melakukan pengusutan sampai tuntas," pungkasnya.

Seperti diketahui kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas.

Kejari Surabaya telah menyeret tujuh orang duduk dikursi pesakitan pengadilan Tipikor Surabaya.

Dari tujuh orang tersebut, tiga orang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman diberbagai lapas diantaranya, Agus Setiawan Tjong, pelaksana proyek, Darmawan dan Sugito, mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Sedangkan tiga orang lainnya yang juga mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 antara lain, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Syaiful Audy masih melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi atas putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Nah untuk satu orang lagi yakni Ratih Retnowati yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 mendapat vonis bebas. Namun Kejari Tanjung Perak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Ar)

Eri Cahyadi Pastikan Revitalisasi TRS Tidak Akan Menghilangkan Kenangan Masa Lalu



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan merevitalisasi kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Gedung Kesenian, Hi-Tech Mal, dan Taman Remaja Surabaya (TRS). 

Namun yang pasti, semua revitalisasi ini tidak akan menghilangkan kenangan masa lalu warga Kota Surabaya.

Sebab TRS bagi warga Surabaya tidak hanya taman hiburan dan kesenian. Tempat yang berdiri sejak 20 Februari 1971 itu memiliki sejarah tersendiri yang menyimpan banyak kenangan bagi warga Kota Surabaya.

“Jadi, kita akan melakukan perencanaan secara keseluruhan untuk mensinergikan antara THR dan TRS. Dalam menyusun perencanaan itu, kita akan undang pakar dan semua stakeholder supaya memberikan berbagai masukan ke pemkot. Nantinya, usulan-usulan itu akan digabungkan, sehingga nanti ketika ke sana, kesan dan kenangan masa lalu tetap ada,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi dikantornya, Sabtu (22/8).

Eri pun menjelaskan asal muasal rencana revitalisasi di kawasan tersebut. Awalnya, ketika gedung THR sudah dikelola oleh Pemkot Surabaya, pihaknya menyusun rencana matang untuk memindahkan gedung kesenian ke depan, bukan di belakang gedung THR seperti saat ini.

Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata lahan di TRS itu sudah habis masa kontraknya dengan pihak ketiga, sehingga pemkot meminta pengelola TRS untuk mengembalikannya ke pemkot karena akan dipergunakan sendiri. Dengan berjalannya waktu, akhirnya lahan di TRS itu diserahkan ke pemkot.

“Nah, prosesnya saat ini di TRS, pihak pengelola lama mengosongkan barang-barangnya, karena barang dan bangunan di TRS itu memang bukan milik pemkot, hanya lahannya saja yang milik pemkot. Proses pengosongan barang-barang itu mereka meminta waktu selama 3 bulan, dan saat ini masih berlangsung pengosongan barang itu. Teman-teman bagian hukum juga sudah meminta mereka untuk mempercepat pengosongannya,” katanya.

Karena TRS sudah bisa dikelola pemkot setelah masa 3 bulan itu, maka secara otomatis Pemkot Surabaya harus menyusun ulang konsep kawasan tersebut. Sebab, sesuai rencana kawasan itu tetap akan dijadikan kawasan kesenian dan taman hiburan seperti sediakala.

“Jadi, perencanaan awal itu belum termasuk TRS, karena pada saat itu TRS belum bisa dikelola pemkot. Nah, karena sekarang sudah bisa dikelola pemkot, akhirnya kita harus merencanakan lagi secara utuh. Ketika merencanakan secara utuh itu, maka kita akan mengundang pakar dan semua stakeholder. Ketika semuanya memberikan sumbangsih dan masukan, maka kita yakin kawasan itu tidak akan menghilangkan kenangan masa lalu warga Surabaya,” pungkasnya. (Ar)

Masyarakat Surabaya Dukung Eri Cahyadi Pantas Gantikan Risma



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dukungan Eri Cahyadi mutlak maju jadi calon wali kota Surabaya terus mengalir.

Kali ini ratusan orang memadati Sentra Wisata Kuliner di Jl. Raya Urip Sumoharjo, Surabaya.

Dengan memakai beragam atribut berwarna merah, hitam, dan putih.

Para masyarakat yang mewakili beragam kelompok ini berkumpul dengan satu tujuan.

Selain relawan, hadir pula banyak elemen masyarakat yang mewakili LPMK dan RT/RW dari seluruh penjuru Surabaya. Datang dengan memakai masker, acara ini digelar dengan protokol kesehatan ketat.

"Kita nggak mau coba-coba untuk Surabaya. Surabaya butuh kepemimpinan yang keberlanjutan. Siapa yang pantas meneruskan kebaikan Bu Risma? Ya tentu saja yang setiap saat mendampingi dan jadi eksekutor program-program Bu Risma," ujar pembawa acara saat membuka acara, dengan iringan lagu nasionalisme dari almarhum Gombloh, Sabtu (22/8).

Agenda rapat deklarasi akbar ini diawali dengan menyanyikan lagu "Indonesia Raya" bersama-sama di sepanjang Jl. Urip Sumoharjo, lalu dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah itu ada pembacaan deklarasi oleh Cak Nasir.

"Eri Cahyadi adalah salah satu orang penting dalam keberhasilan Kota Surabaya. Sehingga Eri Cahyadi jadi satu-satunya yang bisa menggantikan Bu Risma," ujar Nasir membuka deklarasi.

"Kami yang tergabung dalam beberapa elemen masyarakat Surabaya menyatakan bahwa selama ini yang sudah dikerjakan Bu Risma, sudah sangat baik. Karena itu kami menyampaikan dukungan pada Eri Cahyadi sebagai calon wali kota 2021 - 2026 demi kemajuan Surabaya," ujar Nasir disambut pekik "Hidup Eri!" dari semuanya yang hadir.

Nasir juga menyatakan, demi mengikat kekompakan, deklarasi ini juga diisi bubuhan tanda tangan dari perwakilan elemen masyarakat yang hadir. 

"Ini juga jadi bukti nyata dukungan untuk Pak Eri Cahyadi, bahwa dukungan ini tidak main-main," ujarnya.

Hadir membubuhkan tanda tangan, mulai dari Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS), Komunitas Bikers Surabaya, Forum Seduluran Arek Suroboyo, Komunitas Milenial Surabaya, Komunitas Kyai/Gus Muda Surabaya, Komunitas Warga Madura Surabaya, LPMK Surabaya, Solidaritas Warga Lebak Redjo, sampai Solidaritas RW Se-Surabaya.

Sementara Unsi Fauzi, perwakilan dari Komunitas SAE (Sahabat Eri) berharap, semoga Eri Cahyadi bisa benar-benar jadi wali kota Surabaya. Hal ini juga diamini oleh Cak Rudi Cahyono, perwakilan Relawan Lingkungan Eri Cahyadi.

"Semoga dengan kerja kita bersama, kita dapat meneruskan kebaikan," pungkasnya. (Ar)

Diduga Terlibat Jasmas, HAAK Desak Sekkota Surabaya Mundur Dari Jabatannya



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasus dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas jilid I ternyata belum berhenti.

Desakan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak melakukan pengusutan, kembali bergulir.

Kali ini disuarakan oleh Himpunan Aktivis Anti Korupsi (HAAK).

Komando Lapangan HAAK, Aprelian Fajar menilai kasus yang merugikan negara Rp 5 Miliar harus diusut tuntas.

Apalagi Kejari Tanjung Perak telah memanggil Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari para tersangka saat awal melakukan pemeriksaan.

Namun nyatanya hingga kini belum ada perkembangan ke tersangka baru.

Maka dari itu HAAK akan menggelar aksi unjuk rasa di balai kota Senin (23/8) besok.

Dalam aksinya itu, HAAK akan mengajukan empat tuntutannya.

Keempat tuntutannya itu mendesak Kejari Tanjung Perak untuk segera memanggil dan memeriksa kembali Sekkota Surabaya Hendro Gunawan saat itu sebagai tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

"Selanjutnya menuntut mundur Hendro Gunawan sebagai Sekkota karena diduga terlibat jasmas yang merugikan keuangan negara Rp 5 miliar," jelas Aprelian Fajar, Minggu (23/8).

Kemudian meminta Kejari Tanjung Perak jangan takut untuk menetapkan tersangka baru.

"Bersihkan Kota Pahlawan dari tindakan pejabat KKN," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam kasus dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas jilid I, Kejari Tanjung Perak telah menyeret tujuh orang duduk dikursi pesakitan pengadilan Tipikor Surabaya.

Dari tujuh orang tersebut, tiga orang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman diberbagai lapas diantaranya, Agus Setiawan Tjong, pelaksana proyek, Darmawan dan Sugito, mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Sedangkan tiga orang lainnya yang juga mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 antara lain, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Syaiful Audy masih melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi atas putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Nah untuk satu orang lagi yakni Ratih Retnowati yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 mendapat vonis bebas. Namun Kejari Tanjung Perak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Ar)

Jumat, 21 Agustus 2020

Kinerja Pansus Pemberdayaan UMKM Surabaya Sudah Tahap Finalisasi



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surabaya saat ini sudah tahap finalisasi. 

Ini artinya, sebentar lagi pelaku UMKM di Surabaya memiliki payung hukum berupa Perda, yang mengatur tumbuh kembangnya usaha mikro.

Setelah finalisasi, Pansus UMKM kemudian akan berkonsultasi ke Pemprov Jatim, selanjutnya di Badan Musyawarah (Bamus) kan. 

Tinggal di Bamuskan maka Raperda Pemberdayaan Usaha Mikro sah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Sudah tahap finalisasi dan Konsultasi ke Pemprov Jatim, nanti lanjut dibahas di Bamus soal Raperda Pemberdayaan UMKM Kota Surabaya.” kata Ketua Pansus Pemberdayaan UMKM Kota Surabaya, Dyah Katarina di gedung DPRD kota Surabaya, Kamis (20/8).

Ia menjelaskan, Pansus Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi pelaku UKM, agar Pemkot Surabaya memiliki tanggung jawab kepada pelaku usaha dalam bentuk apa. 

Misalnya, kata Dyah Katarina, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tugas masing-masing seperti, soal perijinan usaha, pendampingan, karena selama ini OPD yang ada tidak sinkron dengan program pemberdayaan usaha mikro yang ada.

Pansus sendiri, terang Dyah Katarina, menilai bahwa Pemkot Surabaya memiliki anggaran APBD untuk membantu usaha mikro disektor pembiayaan atau pinjaman lunak, tapi ternyata tidak ada. 

“Tapi soal pemerintah daerah memberikan pinjaman lunak ke pelaku usaha memang tidak ada, sama halnya dengan Pemda-Pemda lainnya, ini kami ketahui saat studi banding ke daerah lain.”terang politisi senior PDIP Kota Surabaya ini.

Dyah kembali mengatakan, dulu Dinas Koperasi Kota Surabaya memang pernah ada pinjaman lunak ke pelaku usaha, namun karena banyaknya kredit macet jadi sudah lama pinjaman tersebut di stop.

Sehingga, jelas Istri Bambang Dwi Hartono ini, untuk urusan permodalan, Pemkot Surabaya hanya memfasilitasi pelaku usaha mikro dengan perbankan.

Ia kembali menambahkan, sebenarnya mudah untuk memajukan dan memberdayakan pelaku usaha mikro, misalnya Pemkot Surabaya membeli produk UKM binaannya dalam setiap kegiatan, tidak membeli produk yang branded atau merek yang sudah mapan, ini sudah membantu pemberdayaan usaha mikro di Kota Pahlawan ini.

“Tapi memang kemasan produknya dari pelaku usaha juga harus kreatif, inovatif, sehingga menarik untuk di jual serta di promosikan oleh Pemkot Surabaya," pungkasnya. (Ar)

Gunakan Pakaian Adat hingga Super Hero Satbrimob Polda Jatim Bagikan Masker



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Personel Satbrimob Polda Jatim menggelar kegiatan sosial yakni, membagikan masker di pasar yang ada di Surabaya seperti Pasar Sepanjang, Pasar Tembok dan Pasar PPI.

Kegiatan pembagian masker ini bukan hanya kali ini saja, tetapi sudah berulang kali dilaksanakan. 

Selain pembagian masker personel Satbrimob Polda Jatim juga sebelumnya sudah berulang kali melaksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah penduduk yang  terdampak Covid 19

Komandan Satbrimob Polda Jatim Kombespol I Ketut Gede Wijatmika S.I.K menyampaikan kepada personel Satbrimob Polda Jatim untuk selalu menjaga protokol kesehatan dalam menangani pandemi Covid 19 ini. 

Dalam pembagian masker di Pasar Sepanjang dilaksanakan oleh personel Kompi 4A Pelopor Satbrimob Polda Jatim. 

Di Pasar PPI oleh Personel Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim dan untuk di Pasar Tembok Surabaya dilaksanakan oleh Kompi 2A Pelopor Satbrimob Polda Jatim. 

Dalam pelaksanaan pembagian masker ini Brimob Jatim Tampil beda dengan menggunakan pakaian adat dan menggunakan kostum Super Hero. Semua ini bertujuan untuk menarik simpati dari masyarakat. 

"Semoga pandemi Covid 19 ini segera berakhir. Dan semua kembali seperti sedia kala lagi," pungkas Ketut, Kamis (20/8). (Ar)

Pemkot Surabaya Bakal Lakukan Tracing 21 Karyawan Lumbung Pangan Jatim yang Positif Covid-19



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto, mengatakan sudah mengetahui informasi bahwa ada 21 karyawan Lumpung Pangan Jatim yang positif Covid-19. 

Informasi itu terutama didapatkannya dari pemberitaan beberapa media.

“Jadi, berdasarkan informasi pemberitaan media itu, tentunya kami akan tindaklanjuti. Sebagai gugus tugas di Surabaya, tentunya kami akan melaksanakan tracing ke sana,” kata Irvan, Kamis (20/8).

Menurut Kepala BPB dan Linmas Surabaya ini, tracing itu akan dilakukan bagi karyawan yang tercatat sebagai warga Kota Surabaya.

Sedangkan bagi karyawan yang bukan warga Surabaya, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan gugus tugas asal karyawan tersebut.

“Kalau warga Surabaya, kami yang akan melakukan tracing, tapi yang bukan warga Surabaya, nanti akan kami surati daerah asal karyawan tersebut supaya ditracing pula,” tegasnya.

Bagi dia, tracing ini sangat penting untuk mencegah penularan virus. 

Bahkan, ia mengaku tidak menutup kemungkinan nantinya karyawan yang berasal dari Surabaya itu, akan dilakukan treatment seperti yang sudah dilakukan selama ini kepada warga yang positif Covid-19.

“Treatmentnya nanti akan dites swab dulu, jika positif dan menunjukkan gejala, akan langsung kami larikan ke rumah sakit yang menangani Covid-19. Sedangkan jika positif tapi tidak menunjukkan gejala, nanti akan kami isolasi di Hotel Asrama Haji,” katanya.

Oleh karena itu, Irvan mengimbau kepada seluruh warga yang beraktivitas di Kota Surabaya, terutama warga Kota Surabaya, untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. 

Sebab, sampai saat ini pandemi Covid-19 belum selesai sepenuhnya di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya.

“Ini pandeminya belum selesai, jadi tolong tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa selalu patuh menggunakan masker dan sering cuci tangan. Jadi, ayo biasakan yang tidak biasa,” pungkasnya. (Ar)