Kejagung Geledah Kantor Kemendag, Kasus Impor Baja Naik Penyidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Kejagung) Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan penggeledahan di dua lokasi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari total lima lokasi terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Tahun 2016-2021, Senin (21/3) kemarin.

"Artinya ada dua tempat lembaga pemerintah yang kita lakukan penggeledahan," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana saat jumpa pers secara virtual, Selasa (23/3).

Adapun lokasi penggeledahan yaitu di Data Center pada Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Lantai 9, Kemendag RI.

"Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik berupa satu unit flashdisk merk Sandisk warna merah hitam, yang berisi 27 file rekap surat penjelasan enam importir dan rekap surat penjelasan bidang aneka tambang industri," katanya.

Sementara untuk lokasi kedua, di Direktorat Impor pada Kemendag RI. Penyidik berhasil menyita barang bukti berupa PC (Personal Computer), Laptop, dan HP (Handphone), Dokumen Surat Penjelasan dan PI (Persetujuan Impor) terkait Impor Besi Baja, dan uang tunai sebanyak Rp63.350.000.

"Ada uang tunai, sebanyak Rp63.350.000 di situ, jadi sekalian kita sita juga," katanya.

Sementara untuk lokasi ketiga sampai kelima dilakukan di kantor beberapa perusahaan, diantaranya Kantor PT Intisumber Bajasakti, di Jakarta Utara. 

Dan dilakukan penyitaan terhadap dokumen BC 2.0 terkait PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Besi Baja.

Kemudian, Kantor PT Bangun Era Sejahtera, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kota Tangerang, Provinsi Banten. 

Dan dilakukan penyitaan terhadap, Dokumen BC 2.0 terkait PIB Besi Baja. Dokumen faktur penjualan tahun 2017, 2018, 2019, 2020, serta Dokumen daftar rekening Bank PT Bangun Era Sejahtera.

Kemudian lokasi terakhir, Kantor PT Perwira Adhitama Sejati, yang beralamat, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. 

Lalu, dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Elektronik dua buah hardisk eksternal, Dokumen BC 2.0 terkait PIB Besi dan Baja, Dokumen Laporan Keuangan, Dokumen Angka Pengenal Impor - Umum, hingga Dokumen Izin Usaha Industri.

Naik ke Penyidikan

Di sisi lain, Ketut mengatakan, jika penggeledahan ini dilakukan usai penyidik telah memutuskan untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, Rabu 16 Maret 2022 lalu.

"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus resmi menaikkan status menjadi tahap penyidikan," katanya.

Berdasarkan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B- 15/F.2/Fd.2/03/2022 tanggal 16 Maret 2022.

Duduk Perkara

Adapun duduk perkara kasus ini, diduga terjadi pada kurun waktu 2016-2021 dengan melibatkan enam perusahaan mengimpor baja paduan menggunakan Surat Penjelasan (Sujel) atau pengecualian perizinan impor (tanpa PI & LS).

"Surat Penjelasan (Sujel) diterbitkan oleh Direktur Impor / Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI (Dirjen Daglu Kemendag RI) atas dasar permohonan dari importir," bebernya.

Mereka menggunakan alasan untuk digunakan dalam rangka pengadaan material konstruksi proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan dalih ada perjanjian kerjasama dengan perusahaan BUMN. Adapun perjanjian kerjasama yang disebut adalah, PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Nindya Karya, hingga PT. Pertamina Gas (Pertagas).

"Berdasarkan keterangan dari empat perusahaan BUMN tersebut, ternyata tidak pernah melakukan kerjasama pengadaan material (besi, baja, baja paduan) dengan enam importir tersebut sebagaimana disebutkan dalam permohonan maupun Surat Penjelasan (Sujel) yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu Kemendag RI," sebutnya.

Alhasil, lanjut Ketut, diduga enam importir tersebut juga melakukan impor baja paduan dengan menggunakan Surat Penjelasan (Sujel) tanggal 26 Mei 2020 dengan alasan untuk keperluan proyek pembangunan jalan dan jembatan.

"Padahal dalam kenyataannya proyek jalan dan jembatan yang dimaksud sudah selesai dibangun pada tahun 2018," tuturnya.

Kemudian, setelah dilaksanakan penyelidikan mengenai Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Tahun 2016- 2021, telah ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan enam importir.

Dimana enam importir tersebut yaitu; PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama yang tidak sesuai peruntukannya.

Berdasarkan hal tersebut, importir terindikasi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Satgas 412 Kostrad Bersama Warga Gotong-Royong Bersihkan Saluran Air

KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Kedekatan Satgas 412/Kostrad dengan warga di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, tepatnya di Kabupaten Lanny Jaya, Papua kian terlihat semakin kental.

Itu terlihat, ketika Satgas bersama warga saling bergotong-royong membersihkan adanya saluran air yang ada di Puskesmas Desa Balingga, Distrik Balingga, Kabupaten Lannya Jaya. Rabu, 23 Maret 2022.

Dansatgas Pamtas, Letkol Inf Moch Renaldy menjelaskan jika pembersihan itu menyasar saluran iar sepanjang 300 meter.

“Pembersihan itu bertujuan agar debit air semakin besar. Selain itu juga agar saluran air tidak tersumbat,” ujar Dansatgas.

Selain melibatkan Satgas, Letkol Renaldy menambahkan jika kegiatan bersih-bersih itu juga mendapat dukungan dari warga sekitar. 

“Inilah bukti jika hubungan TNI dan rakyat di Lanny Jaya sangat dekat,” bebernya.

Read More

Kejagung Sebut Aktivitas Korupsi Semakin Canggih

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) melihat aktivitas korupsi semakin canggih dewasa ini. Tidak hanya merugikan, tetapi juga berbahaya bagi masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, menyampaikan, korupsi adalah masalah serius dan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terutama transparansi, akuntabilitas, integritas, serta keamanan dan stabilitas nasional.

"Korupsi terjadi secara sporadis, berkolaborasi dengan modus operandi yang semakin canggih," katanya dalam Rakor Produksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi" yang digelar Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Selasa (22/3).

Menurut Ketut, isu korupsi sering dijadikan komoditas politik di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Sayangnya, untuk melemahkan tawar-menawar politik, merebut kekuasaan, serta demi kepentingan politik yang abadi dan sulit dihapus.

Dirinya menambahkan, ada dua strategi pencegahan korupsi, baik dari internal maupun eksternal pemerintah. Dari internal pemerintah, seperti kemauan politik dan komitmen pimpinan, meningkatkan penghasilan pegawai, pemberlakuan kode etik, reward and punishment, serta sistem pelayanan e-governance and e-procurement.

"Sementara itu, strategi dari eksternal pemerintah yakni sistem politik biaya tinggi merembet birokrasi, reformasi hukum, reformasi birokrasi, pers bebas, catch big fish/efek jera/hukuman tinggi, serta public awareness," tuturnya.

Kejagung menghadiri Rakor Produksi ILM bersama Plt. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, serta Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo.

Rakor ini bertujuan menghimpun masukan dari para pakar guna menyampaikan pesan yang tepat kepada masyarakat terkait isu penegakan hukum tindak pidana korupsi dan meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya menumbuhkan budaya antikorupsi.

Read More

Kadiv Propam: Pengusaha Jangan Ragu Laporkan Oknum Polisi yang Menganggu

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menghadiri rapat kerja teknis (rakernis) Divisi Propam Polri di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Ferdy Sambo mengatakan Propam Polri akan selalu siap membantu dan mengawal program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19.

“Perlu kami tegaskan dalam Rakernis Propam Polri tahun 2022, Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjamin kepastian investasi dan dunia usaha,” kata Sambo dalam keterangannya, Selasa (22/3).

Sambo juga menjamin keamanan dan kelancaran para pengusaha untuk mensukseskan pemulihan ekonomi nasional. 

Bila ada oknum polisi yang mengganggu, Sambo berjanji akan menindak tegas.

"Dalam hal ini mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras,” ujar Sambo.

Sambo lalu membeberkan target pemerintah ke depan dalam memulihkan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi PDB sebesar 5,5 persen. 

Dia berharap ke depan Polri mampu menjaga keamanan hingga mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut.

“Tadi disinggung oleh Ketum KADIN agar supaya tak terjadi revolusi sosial. Artinya, Polri harus menjamin keamanan,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, mengapresiasi Polri. 

Menurutnya, Polri memiliki peran dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional demi menciptakan kedisiplinan bangsa, menjaga keamanan dan kestabilan situasi sosial untuk menjaga kondusifitas ekonomi serta iklim investasi.

“Mengawasi pelaksanaan kebijakan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Memberikan pelayanan publik yang tanggap dan responsif,” ujar Arsjad.

Arsjad lalu menyinggung soal oknum anggota Polri yang masih saja menghambat terwujudnya kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional. 

Untuk itu, kini perlu adanya penguatan di internal Korps Bhayangkara.

“Pungli atau pemerasan dalam proses perizinan usaha. Penyelewengan otoritas terhadap pelaku usaha dengan alasan penyelidikan tindak pidana. Oknum yang menjadi baking usaha-usaha illegal. Tidak responsif pada laporan gangguan kamtibmas yang menghambat pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Arsjad juga memberikan solusi yakni perlunya kolaborasi yang inklusif antara Polri, Divisi Propam Polri serta masyarakat dalam mewujudkan kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional.

“Merumuskan sistem pelayanan publik yang melindungi pelaku usaha dan memudahkan perizinan usaha, meningkatkan kedisiplinan serta responsivitas Polri dalam menghadapi gangguan keamanan di masyarakat dan memperkuat pengawasan kebijakan pemulihan ekonomi dari tindak korupsi,” tutup Arsjad.

Read More

Ratusan Pasukan Brimob Baru Unjuk Kemampuan Siap Amankan Tanah Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Jayapura) Ratusan pasukan Brimob baru langsung unjuk kemampuan dan siap mengamankan Tanah Papua.

Aksi tersebut bahkan disaksikan langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri , di Koya Koso Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Selasa (22/3/2022).

Dalam kesempatan itu, Kapolda didampingi beberapa PJU Polda Papua menyaksikan peragaan kemampuan lapangan peserta pelatihan pembinaan kemampuan Brimob bagi Bintara dan Tamtama Baru Satbrimob Polda Papua Tahun 2022.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, dalam kesempatannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada instruktur yang sudah memberikan pelatihan kepada Bintara Remaja ini.

Dia menyebutkan, tantangan terbesar kita Brimob Papua adalah mengalahkan diri sendiri. Kemudian kedua adalah disiplin. 

“Jadi saya minta agar terus berlatih dan pelihara kemampuan Brigade Mobile karena kalian merupakan garda terdepan menjaga kedamaian dan ketentraman di Tanah Papua,” katanya dalam keterangan tertulis.

Kapolda juga berharap, dengan bertambahnya Brimob baik Bintara maupun tamtama baru menjadi warna tersendiri untuk pelayanan terhadap masyarakat yang itu menjadi ciri khas Brimob. 

"Lakukan gakkum secara terukur sehingga muncul kepercayaan dan cinta kasih terhadap Brimob,” ungkapnya.

Kapolda juga berharap, dengan hadirnya Brimob baru bisa menjadikan tanah Papua ini semakin damai. 

Dia pun mengingatkan bahwa Brimob ada bukan untuk menbunuh tapi untuk memberikan keadilan dan Gakkum secara terukur di Papua.

“Kami harap nanti akan ada dukungan anggaran untuk pemeliharaan kemampuan personel dan teruslah berlatih sehingga kemampuan terjaga. Tunjukan bahwa kalian mampu atasi medan sesulit apapun di Tanah Papua,” ungkap dia.

Kapolda Papua juga meminta agar para pasukan menunjukkan diri yang terbaik diantara semua personel Polri di Tanah Papua. 

Tunjukkan disiplinmu dalam setiap penugasan. Bangkitkan semangat bertugas dan jadikan masyarakat sebagai saudaramu sendiri serta layani mereka sehingga ketentraman dan kedamaian kita bisa ciptakan.

“Jangan ragu untuk menindak para pelaku kejahatan, pastikan yang kalian tindak adalah pelaku kejahatan. Itulah yang dinamakan Bhayangkara sejati. Saya yakin kalian mampu laksanakan itu semua, selamat bertugas dan teruslah belatih,” tandas Kapolda Papua.

Read More

Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto Resmi Jadi Warga Kehormatan KopaBraska

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Koarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, resmi menjadi warga kehormatan Komando Pasukan Katak (Kopaska).

Penyematan Brevet Kehormatan "Manusia Katak” dilaksanakan melalui upacara sakral yang ditandai dengan dentuman TNT dan rentetan tembakan peluru hampa dari Tim Demolisi Kopaska, di Dermaga Madura Markas Koarmada II di Surabaya, Rabu (23/3/2022).

Brevet Kehormatan Manusia Katak disematkan langsung oleh Komandan Pusat Pasukan Katak (Danpuskopaska), Laksma TNI Y. Bramantyo N.S., dihadapan sejumlah pasukan elit TNI AL yang memiliki kemampuan khusus, diantaranya Satuan Kapal Selam Koarmada II, Satkopaska Koarmada II, dan Dislambair Koarmada II.

Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska), adalah salah satu komponen penting sebagai pasukan elit TNI AL yang mempunyai spesialisasi khusus yaitu Peperangan Laut Khusus.

Sebelum disematkan Brevet Kehormatan Manusia Katak, lebih dulu Pangkoarmada II mengikuti serangkaian simulasi yang telah disiapkan antara lain Penembakan Musuh, Fast Rope, Patroli, Kontak Menghindar dan Demolisi.

Simulasi dilaksanakan dengan dukungan unsur helicopter HU-4216, Sea Rider, Kal, serta melibatkan sekitar 200 personel.

Simulasi tersebut merupakan implementasi dari upaya meningkatkan profesionalisme, keterampilan, dan kesiapan operasional Satuan Kopaska agar mampu mengatasi segala sesuatu yang dapat mengancam, membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan kepentingan nasional di bidang maritim.

Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto menyatakan rasa bangga yang tak terhingga. 

"Rasa bangga yang tak terhingga dari diri saya telah menjadi bagian secara langsung, bisa merasakan detak jantung dari Pasukan Katak Koarmada II khususnya,” ungkap Laksda Iwan-sapaan karib Pangkoarmada II.

Lebih lanjut menurut Pangkoarmada II, Pasukan Katak sebagai pasukan khusus TNI AL tak hanya dituntut masalah intelegensi pada saat penyerangan, penyerbuan dan pertempuran. 

Tapi juga perlu memiliki kemampuan jasmani yang prima agar mampu menghancurkan musuh secara cepat dan tepat.

“Kedepan saya akan bisa mengembangkan apa yang bisa saya miliki untuk kemajuan Pasukan Katak dan juga operasi-operasi lainnya berkaitan dengan tugas-tugas yang diemban Pasukan Katak,” tegas Laksda Iwan.

Disisi lain, orang nomor satu di jajaran Koarmada II ini menambahkan, selaras dengan perintah pimpinan yakni Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengenai upaya pembangunan SDM TNI AL yang unggul.

Untuk itu, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan naluri tempur prajurit Komando Pasukan Katak, dilaksanakan kerjasama berupa latihan bersama dengan para pasukan khusus dari berbagai negara lain.

Seperti Navy Seal, juga pasukan khusus dari matra lain seperti Kopassus, Densus 88 agar dapat mengukur dan mengetahui perkembangan kemampuan Kopaska sehingga mampu menjawab tantangan saat negara membutuhkan.

Read More

Ingin Memuluskan Anak Masuk TNI, Warga Sekayu Ini Tertipu Rp180 Juta

KABARPROGRESIF.COM: (Muba) Syarifuddin harus menelan pil pahit setelah uang Rp180 juta miliknya dibawa kabur oleh oknum yang mengiming-imingi untuk memudahkan sang anak bisa masuk anggota TNI tanpa tes.

Saat itu warga Sekayu ini telah dijanjikan tersangka Beni Almon, 38 tahun, pada Maret 2021 lalu untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI. 

Tanpa curiga korban pun bertemu tersangka di salah satu toko pasar Randik Sekayu guna membicarakan terkait penerimaan masuk anggota ini.

Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupessy SH mengatakan, terhadap korban tersangka mengaku bukanlah sebagai anggota TNI. 

Namun tersangka memiliki kenalan di Jakarta yang bisa memberi jalan seseorang untuk bisa masuk jadi anggota TNI tanpa tes.

"Tersangka merekayasa cerita seolah-olah dirinya sudah sering menolong orang untuk masuk TNI. Padahal di balik itu tersangka hanya ingin mengambil keuntungan dari korban dan tanpa kepastian korban pun akhirnya sadar jika telah tertipu," ujarnya dalam keterangan pers Rabu (23/3).

Tak hanya itu, tersangka yang diketahui beraksi seorang diri ini juga berjanji kepada korbannya jika sang anak tidak lulus jadi anggota TNI, maka uang yang telah disetorkan akan dikembalikan.

Setelah mendapatkan uang tersebut, tersangka pun menghilang tanpa kabar dan apa yang dijanjikan pun tak terwujud. 

"Setelah satu tahun tanpa kepastian dan sadar jika dirinya telah ditipu, korban pun mendatangi Polres Muba dan melaporkan kasus penipuan yang telah dialaminya. Anggota kita lantas bergerak cepat menangkap tersangka yang sempat bersembunyi selama satu tahun," jelasnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 lembar kwitansi penerimaan uang tunai sebesar Rp82 juta, 1 lembar bukti setor tunai dari korban sebesar Rp20 juta, dan 1 eksemplar catatan perincian pengambilan uang oleh tersangka kepada korban.

"Atas kesalahannya tersangka dikenai tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana atau pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara," tegasnya.

Kapolres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang bisa meluluskan untuk masuk anggota TNI, Polri maupun ASN. Karena semuanya tes murni dan tidak dipungut biaya apapun.

"Sudah sering kejadian seperti ini, dan kita selalu tegaskan bahwa selalu waspada jika ada yang mengiming-imingi janji seperti ini. Apalagi kalau berjanji jika tidak lulus maka uang kembali. Artinya kalau lulus, uangnya diambil. Padahal yang bersangkutan memang lulus karena kompetensi yang dimilikinya," tutup Kapolres.

Read More

Polri Tegaskan Tak Ada Mafia Minyak Goreng tapi Banyak Pedagang Dadakan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Satgas Pangan Polri belum menemukan mafia di balik tingginya harga minyak goreng. 

Fakta yang ditemukan hanyalah maraknya pedagang dadakan atau reseller.

"Yang ditemukan di lapangan cukup banyaknya pedagang dadakan, reseller dan pelaku usaha," ujar Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika saat dikonfirmasi, Rabu, 23 Maret.

Para pedagang dadakan itu menggunakan media sosial untuk menjual minyak goreng. Mereka pun tak mengikuti kebijakan pemerintah soal Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Pelaku usaha yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah," ungkap Helmy.

Dengan temuan itu, fenomena tingginya harga minyak goreng bukan dikarenakan praktik mafia atau kartel yang menjadi isu belakangan ini.

"Jadi sementara ini temuan kami lebih personal pelaku usaha, bukan mafia minyak goreng," kata Helmy.

Selain itu, berdasarkan penelusuran dan pengumpulan informasi di lapangan, faktor utama penyebab mahalnya harga minyak goreng karena ada peningkatan bahan baku.

Sehingga secara perhitungan ekonomi harga minyak goreng akan mengalami peningkatan.

"Tingginya harga minyak goreng lebih disebabkan naiknya bahan baku utama MGS (Minyak Goreng Sawit, red)," kata Helmy.

Sebagai informasi, harga minyak goreng mengalami peningkatan cukup signifikan. Beredar isu jika penyebabnya ada praktik nakal dari oknum tertentu.

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi menyatakan pihak kepolisian bakal mengumumkan terduga mafia minyak goreng pada Senin, 21 Maret.

Lutfi mengatakan dirinya sudah mengantongi sejumlah nama tersangka yang menyebabkan minyak goreng di tengah masyarakat menjadi mahal dan langka.

Lutfi mengatakan langkah itu diambil untuk memastikan mafia minyak goreng itu dapat ditindak secara hukum yang berlaku. 

Selain itu, dia ingin menampik anggapan miring yang mengatakan pemerintah kalah berhadapan dengan mafia minyak goreng tersebut.

“Pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya pastikan mereka akan ditangkap,” kata Lutfi.

Read More

Kapolresta Mojokerto Pimpin Sertijab Tiga Kasat Opsnal dan Satu Kapolsek

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Kapolresta Mojokerto AKBP Rofik Ripto Himawan, memimpin upacara Sertijab Pejabat Utama (PJU) di lapangan Maha Patih Gajah Mada Mapolresta Mojokerto, Rabu (23/3/2022). 

Tiga Kasat Opsnal yakni Kasat Reskrim, Kasat Samapta, Kasat Binmas dan Kapolsek Kemlagi Polresta Mojokerto.

Kapolresta Mojokerto, AKBP Rofik Ripto Himawan mengatakan, mutasi jabatan adalah suatu proses alamiah dan biasa. 

“Salah satu wujud dinamika organisasi agar dapat terus bergerak maju guna menghadapi tantangan tugas dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin komplek terhadap kinerja Polri,” katanya.

Mutasi jabatan juga sebagai upaya penyegaran kepemimpinan secara simultan dan berkesinambungan dalam rangka pembinaan karier serta tetap terpeliharanya daya managerial secara optimal. 

Kapolresta menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama dan selamat bertugas kepada pejabat baru.

“Pada kesempatan ini, atas nama pribadi dan pimpinan kesatuan, saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama Kasat Samapta, Kasat Reskrim, Kasat Binmas dan Kapolsek kemlagi atas segala dedikasi dan loyalitas serta pengabdiannya selama bertugas di Polresta Mojokerto,” ujarnya.

Kapolresta menilai para pejabat lama telah berhasil melaksanakan tugas dengan baik serta berprestasi selama bertugas di Polresta Mojokerto. 

Kapolresta berharap kepada pejabat baru membawa kontribusi yang baik bagi organisasi dan keamanan di wilayah hukum Polresta Mojokerto dan bisa mewujudkan kamtibmas yang kondusif.

“Dua PJU yang mutasi jabatan keluar wilayah hukum Polresta Mojokerto adalah AKP Zulkipli Ahyat Musa menjadi Kapolsek Gempol Polres Pasuruan dan AKP Hari Siswanto menjadi Kasat Reskrim Polres Lumajang,” tambah Kasi Humas Polresta Mojokerto, Iptu MK Umam. 

Adapun PJU Polresta Mojokerto yang dilantik atau pindah tugas ke jabatan baru yaitu :

1. Kapolsek Kemlagi dari AKP Supriadi kepada AKP Sugeng Budi Santoso

2. Kasat Reskrim dari AKP Hari Siswanto kepada AKP Rizki Santoso

3. Kasat Samapta dari AKP Zulkipli Ahyat Musa kepada AKP Anang Leo Afera

4. Kasat Binmas dari AKP Anang Leo Afera kepada AKP Deddy Eka Aprianto

Read More

Pedagang TPS Pasar Turi Dipindahkan, Wakil Ketua Komisi B DPRD Apresiasi Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pembongkaran dan relokasi pedagang yang sebelumnya menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi, diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno. 

Anas menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah bekerja dengan melakukan sosialisasi dan proses pemindahan pedagang secara humanis.

Anas mengatakan, DPRD Kota Surabaya mendukung penuh relokasi pedagang TPS Pasar Turi ke Pasar Turi Baru. 

Karena selama 15 tahun terakhir para pedagang TPS Pasar Turi telah menantikan kejayaan pusat grosir terbesar di Indonesia timur tersebut. 

"Respon dari pedagang sangat baik, yang paling penting harus ada komunikasi yang baik juga antara Pemkot Surabaya, pedagang dan PT Gala Bumiperkasa," kata Anas saat ditemui di TPS Pasar Turi, Selasa (22/3).

Setelah dilakukan pembongkaran, selanjutnya eks lokasi TPS Pasar Turi akan digunakan sebagai jalan utama menuju ke Pasar Turi Baru. 

Anas berharap nantinya arus lalu lintas di Jalan Pasar Turi menjadi lancar dan mempermudah akses masyarakat yang ingin berbelanja. 

Usai melihat proses pembongkaran TPS Pasar Turi, Anas didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Irvan Widyanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Muhamad Fikser beserta dengan General Manager Pasar Turi Baru Teddy Supriyadi beranjak ke dalam Pasar Turi Baru. 

Anas sempat bertegur sapa dan mengobrol sebentar dengan beberapa pedagang yang menempati stan Pasar Turi Baru. 

Selain itu, Anas juga sempat melihat dan mencoba fasilitas yang ada di dalam Pasar Turi Baru. Yang pertama ia mencoba naik ke lantai dua dengan eskalator, selanjutnya menggunakan lift. 

Selain mengecek eskalator dan lift, Anas juga melihat kondisi toilet dan tempat parkir kendaraan. 

“Secara overall, Alhamdulillah bagus. Mulai dari eskalator dan lift-nya juga bagus, begitu dengan parkirnya yang juga luas sekali. Akan tetapi ada beberapa hal-hal kecil yang memang perlu ada pembenahan, seperti di toilet tadi, itu harus dibersihkan dan harus kering,” jelas Anas.

Anas berharap, Pasar Turi Baru ke depannya dapat menggerakkan kembali roda perekonomian Kota Surabaya, terlebih sebentar lagi bulan Ramadan. 

Dipastikan pada saat ramadan nanti, Pasar Turi Baru akan menjadi jujukan utama masyarakat untuk berbelanja. 

“Tanggapan dari pedagang tadi banyak yang berterima kasih kepada Pak Wali Kota Eri Cahyadi, karena sudah sejak lama ini (Pasar Turi) ditunggu-tunggu. Apalagi ini momennya mendekati bulan ramadan, sehingga roda perekonomian Surabaya dapat tumbuh dan bisa bangkit kembali,” harapnya. 

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, telah melakukan sosialisasi bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) kepada para pedagang TPS Pasar Turi untuk mengosongkan stannya. 

Sosialisasi dan pengosongan itu dilakukan secara humanis dalam sepekan lalu. Kini, 1.424 stan di TPS telah kosong dan dilakukan pembongkaran mulai pagi hingga malam pukul 21.00 WIB, Selasa (22/3).

“Rencananya, setelah dilakukan pembongkaran akan digunakan sebagai akses jalan menuju ke Pasar Turi Baru. Target kita 10 hari, setelah clear akan dilakukan pengerjaan jalan,” pungkasnya. 

Read More

KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Helikopter AW 101 Sesuai Prosedur

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka dugaan korupsi helikopter AW 101 telah dilakukan sesuai prosedur. 

Hal tersebut disampaikan menyusul gugatan praperadilan yang dilayangkan berkenaan dengan pengusutan dugaan perkara korupsi dimaksud.

"Kami yakin seluruh proses penyidikan perkara ini telah berlandaskan dan sesuai dengan aturan hukum," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Lembaga antirasuah itu mengaku optimistis dan percaya hakim bakal menolak permohonan praperadilan tersebut. 

Ali mengaku hal ini mengingat kalau penetapan tersangka dalam perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Gugatan praperadilan dilayangkan oleh Jhon Irfan Kenway. Dia menggugat proses hukum terkait dugaan korupsi pembelian helikopter AW-101 yang dilakukan KPK. 

Dia meminta hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah karena status itu sudah melampaui waktu dua tahun dan tersangka penyelenggara negara sudah dihentikan penyidikannya.

Selain itu, Jhon juga meminta hakim membatalkan pemblokiran aset yang sudah dilakukan, termasuk milik ibu kandungnya. 

Dia juga meminta hakim mencabut pemblokiran uang negara Rp 139,43 miliar yang berada di rekening PT Diratama Jaya Mandiri untuk dan tetap dikuasai oleh pemegang kas TNI Angkatan Udara.

Ali mengatakan, KPK telah mengajukan dan menyerahkan 84 bukti serta menghadirkan dua ahli yaitu Muhammad Arif Setiawan dari UII dan Abdul Fickar Hajar dari Universitas Trisakti selama proses persidangan. 

Dia mengatakan, hal itu dilakukan untuk membantah seluruh dalil yang menjadi alasan pengajuan permohonan praperadilan dimaksud.

Kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW-101 dibongkar lewat kerja sama antara Puspom TNI di era Panglima Jendral Gatot Nurmantyo dengan KPK. 

PT Diratama Jaya Mandiri selaku perantara diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen helikopter AW-101 senilai Rp 514 miliar.

Pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya menaikkan nilai jualnya menjadi Rp 738 miliar. 

Sehingga diyakini ada potensi kerugian negara sebesar Rp 220 miliar dalam pengadaan helikopter AW-101 tersebut.

Puspom TNI kemudian menetapkan lima tersangka dari unsur militer dalam perkara tersebut. 

Mereka adalah Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama FA yang merupakan mantan pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017.

Tersangka lainnya adalah Letnan Kolonel TNI AU (Adm) WW selaku mantan Pekas Mabesau, Pelda SS selaku Bauryar Pekas Diskuau, Kolonel (Purn) FTS selaku mantan Sesdisadaau, dan Marsekal Muda (Purn) SB selaku Staf Khusus KSAU atau eks Asrena KSAU.

Sedangkan KPK menetapkan satu orang tersangka dari unsur swasta yakni Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia. 

Kendati, lembaga antirasuah tersebut hingga kini tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dimaksud.

Read More

Menjelang Hari Raya Wali Kota Madiun Kejar Vaksinasi D3

KABARPROGRESIF.COM: (Madiun) Target Vaksinasi Tahap 3 atau Booster terus dilakukan diberbagai daerah, seperti halnya di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kali ini Pemerintah Kota Madiun melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Kota Madiun dengan tema Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Madiun, yang dilaksanakan di GCIO, Selasa (22/03/2022).

Dalam rakor kali ini membahas berbagai hal yang ditujukan untuk perkembangan Kota Madiun, Jawa Timur. Salah satunya yakni membahas tentang percepatan pelaksanaan Vaksinasi tahap 3 atau Booster.

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa agar masyarakat tidak mengalami kesulitan, dalam 1 bulan ini Pemerintah Kota Madiun selalu kejar cepat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

“Ini kita kerjar cepat sehingga pada hari raya itu nanti ditargetkan masyarakat yang sudah divaksinasi dosis 3 atau booster itu sudah mencapai 35%, kalau nantinya sudah 50% nantinya kita sudah berani lepas untuk PPKMnya,” jelas Wali Kota Madiun.

Vaksinasi 3 atau Booster ini menjadi salah satu tujuan utama di Kota Madiun, dikarenakan tidak adanya kasus kematian yang diderita masyarakat yang sudah melakukan Vaksinasi tahap 2 maupun tahap 3 atau Booster.

“Untuk menyambut hari raya kali ini, kami menargetkan sebanyak-banyaknya untuk Vaksinasi Booster, setidaknya bisa mencapai 35% dan terpenuhi semuanya. Semakin banyak masyarakat yang mengikuti vaksinasi Booster semakin baik pula perkembangan Vaksinasi di Kota Madiun,” imbuh Wali Kota Madiun.

Kali ini, mulai tanggal 22 Maret 2022 Pemerintah Kota Madiun sudah mengusahakan untuk dibukanya kembali vaksinasi bagi umum. Ini dilakukan khususnya untuk mengejar target jumlah tervaksinasi booster.

“Terkadang ada beberapa masyarakat yang memilih untuk jenis vaksin yang diinginkan, semua jenis vaksin lengkap, akan tetapi kami juga memiliki target untuk menghabiskan stok vaksin tertentu, sehingga diusahakan penyebaran vaksinasi itu bisa merata,” jelas Maidi.

Wali Kota Madiun berharap semoga dalam menyambut hari raya nanti target tervaksinasi booster bisa tercapai sepenuhnya.

“Ini semua dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan bebas kembali, persiapan untuk pertumbuhan ekonomi ditempat-tempat khususnya di Kota Madiun sudah disiapkan, semua sudah disiapkan tinggal menunggu endemi yang mana itu bisa tercapai dengan cara menyelesaikan vaksinasi booster,” tegas Wali Kota Madiun.

Read More