Walikota menyatakan, seluruh kepala dinas serta staf di jajaran Pemkot Surabaya idealnya mendapat pelatihan akuntansi. Hal itu dimaksudkan agar akurasi dan perhitungan proyek pembangunan tepat sasaran. Apalagi mengingat jumlah proyek di Surabaya per tahunnya mencapai 23 ribu. “Untuk itu, kami mendorong seluruh pegawai pemkot yang terkait wajib menjalani pelatihan khusus akuntansi. Sebab, jika perhitungan tidak tepat maka akan menimbulkan dampak kerugian pula bagi masyarakat,” kata walikota yang akrab disapa Risma ini. Bahkan, intensitas pelatihan untuk tahun 2014 bakal ditingkatkan.
Dalam konferensi yang digelar dalam rangka HUT IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) ke-56 itu, Risma menyebut, usulan pembangunan yang dihimpun dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang elektronik rata-rata sekitar 16 ribu proyek per tahun. Usulan yang diajukan meliputi saluran, perbaikan jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan lain sebagainya.
Menurut mantan kepala Bappeko ini, mengelola ribuan proyek bukan perkara mudah. Perlu perhitungan dan perencanaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga ke depan tidak akan merugikan masyarakat. “Nah, di sinilah pentingnya akuntabilitas yang akurat,” paparnya dihadapan para anggota IAI se-Indonesia.
Lebih lanjut, walikota menerangkan, proyek pembangunan yang disetujui langsung masuk sistem e-budgeting pada masing-masing dinas. Sistem tersebut menggunakan mekanisme elektronik, sehingga detail pengeluaran bisa terlihat secara rinci. “Semua proses mulai dari awal hingga akhir dilakukan secara elektroni. Kami sudah tidak menggunakan pembayaran cash lagi,” terangnya.
Sistem elektronik, di sisi lain juga sudah merambah ke sektor perizinan. Pemkot Surabaya kini mulai menghapus sistem pengurusan perizinan manual dan menggantinya dengan sistem online yang dikenal dengan Surabaya Single Window (SSW). Walikota mengatakan, tingginya jumlah perizinan yang diajukan di Kota Pahlawan, yakni rata-rata per hari mencapai 500 perizinan, membuat pemkot harus berhati-hati dalam memproses pengajuan izin.“Memang pemkot lebih mempermudah mekanisme pengajuan izin, tapi di satu sisi kami juga harus cermat supaya izin yang dikeluarkan bisa dipertanggung jawabkan. Sebab, jika tidak demikian, bisa tersandung masalah hukum,” ujar Risma yang namanya sempat masuk nominasi walikota terbaik dunia ini.
Terbaru, Risma membeberkan bahwa pemkot bekerja sama dengan Dirjen Pajak siap menjalankan e-Audit. Dengan e-Audit, besaran pajak yang dipungut pemkot serta alurnya bisa langsung diketahui. (*/arf)
0 komentar:
Posting Komentar