Rabu, 10 Desember 2014
- Rabu, Desember 10, 2014
- progresifonline
- Hukum
- No comments
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Majelis hakim yang diketuai M Yapi, Senin (8/12/2014) melakukan sidang peninjauan setempat (PS) dilokasi SPBU Kalianak 182 Surabaya dalam kasus penyerobotan tanah seluas 40 centimeter dengan
terdakwa Soetijono (62).
Begitu tiba dilokasi PS, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djamin langsung menunjukan batas-batas lahan yang disengketakan antara terdakwa Soetijono dengan Kurniawan selaku pelapor.
Batas pertama yang ditinjau adalah dibagian sisi kanan depan SPBU Kalianak lalu melihat batas pagar bagian kiri dan dilanjutkan dengan peninjauan luas
keseluruhan.
Proses sidang PS berlangsung sengit hingga nyaris terjadi kontak fisik antara pihak kuasa hukum pelapor dengan pihak para terdakwa Soetijono setelah mereka melakukan debat kusir panjang lantaran mempertahankan argumentasi masing-masing pihak.
Selain itu, pihak JPU Djamin juga terlihat naik pitam setelah pihak Soetijono merasa kecewa atas pengukuruan luas keseluruhan lahan. Menurut pihak Soetijono, sengketa yang dimasalahkan adalah batas
pagar.
"Dari total keseluruhan inilah bisa kelihatan kekurangan dan
kelebihannya,"ujar JPU Djamin dalam debat kusirnya dengan pihak terdakwa Soetijono.
Untuk mendinginkan suasana panas ini, Yapi selaku hakim ketua meminta agar kedua belah pihak kompak untuk mencari lembaga pengukuran independen guna memastikan ukuran lahan yang disengketakan para pihak.
"Majelis hakim meminta supaya dilakukan pengukuran ulang. Pihak pelapor dan terdakwa yang membiayainya, kalian cari lembaga independen, terserah mau pakai lembaga yang mana, hasilnya saya tunggu
senin depan,"ucap Hakim Yapi pada kedua belah pihak.
Atas permintaan majelis hakim tersebut, kedua pihak meminta agar tim ukur dari mereka digabungkan menjadi satu. Pihak kurniawan menggunakan Jasa Pengukur dari Lensa Informatika, sedangkan pihak Soetijono menggunakan lembaga ukur dari Institute Tekhnologi Surabaya (ITS).
Selain itu, hakim Yapi meminta agar pihak PT Senopati selaku pengelolah lahan juga dilibatkan dalam pengukuran ulang ini. "Saya minta PT Senopati juga dilibatkan untuk pengukuran ulangnya. Karena pihaknya yang memiliki ukuran awalnya,"ucap Yapi diakhir sidang PS.
Usai persidangan PS, Kurniawan selaku saksi pelapor meminta agar pihak Soetijono lebih berkata apa adanya. Bagi Kurniawan, pembangunan pagar tersebut sudah mendapat teguran.
"Saat itu, kami sudah tegur untuk dibongkar. Tapi tidak ditanggapi. Saat pembangunannya, lahan kami masih proses penggurukan dan saya minta agar pihak terlapor berkata apa adanya," ucap Kurniawan saat dikonfirmasi.
Dijelaskan JPU Djamin, Putusan untuk melakukan pengukuran ulang oleh tim independen merupakan langkah yang tepat. Pasalnya dengan dilakukan pengukuran ini pihaknya akan mampu membuktikan surat dakwaannya.
"Alhamdulilah, putusan ini sangat tepat dan saya tidak susah susah membuktikan perbuatan terdakwa,"ucap JPU Djamin saat dikonfirmasi usai persidangan PS.
Menurut JPU Djamin, dalam sidang PS tersebut sudah membuka celah untuk membuktikan perbuatan terdakwa Soetijiono. "Hasil PS tadi sudah bisa menjerat terdakwa Soetijono terbukti bersalah melakukan penyerobotan tanah milik saksi Kurniawan," tambahnya.
Seperti diketahui, Sidang PS ini merupakan permohonan dari JPU Djamin. Permohonan PS ini baru dikabulkan majelis hakim yang diketuai M Yapi setelah tuntasnya para saksi yang dihadirkan pihak JPU maupun pihak terdakwa Soetijono dalam persidangan.
Kasus ini bermula dari pembangunan pagar SPBU yang dilakukan pihak terdakwa Soetijono. Pagar tersebut diklaim oleh saksi Kurniawan telah masuk ke lahan miliknya seluas 40 centimeter yang sama-sama disewa dari PT Senopati.
Lantaran dianggap tak mengindahkan teguran untuk membongkar, Kurniawan pun melanjutkan peristiwa ini ke jalur hukum. (Komang)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar