Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Pilkada Surabaya 2024 Tanpa Bakal Calon Perseorangan

KPU Kota Surabaya menyatakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tanpa diikuti pasangan bakal calon kepala daerah perseorangan karena faktor kurangnya syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh para bakal calon tersebut.

Wali Kota Eri Cek Penggunaan Dana Kelurahan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi blusukan ke perkampungan untuk mengecek penggunaan Dana Kelurahan (Dakel) yang digunakan untuk membangun saluran.

Bapaslon Independen Pilkada Kecewa Sikap KPU Surabaya

Bapaslon independen Pilkada Surabaya, Pandu Budi Raharjono-Kusrini Purwijanti menyasalkan sikap komisioner KPU Surabaya yang tak mau menerima copy data pendukung meskipun hanya terlambat cuma dua menit.

Sambut HJKS ke-731, Pegawai Pemkot Surabaya Cat Ulang Curbing Median Jalan

Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-731, seluruh pegawai di lingkup Pemkot Surabaya melakukan kerja bakti dengan mengecat ulang curbing median jalan atau pembatas jalan yang meliputi 51 ruas jalan di Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya Bangun 8 Wisata Rakyat

Upaya Pemkot Surabaya memanfaatkan aset agar memberikan kontribusi sekaligus menciptakan lapangan kerja antara lain dilakukan dengan membangun Wisata Rakyat di 8 lokasi, khususnya di wilayah Surabaya Barat.

Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan

Jumat, 20 Mei 2022

Layanan Jebol Anduk di Balai RW Permudah Warga Urus Adminduk


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kota Surabaya kian mudah dan terjangkau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) telah menyediakan armada jemput bola untuk warga Kota Pahlawan. 

Armada yang dijuluki Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) ini, disediakan di kantor kelurahan dan balai RW terdekat untuk mempercepat pengurusan adminduk.

Lurah Embong Kaliasin Andreas Suryawan mengatakan, pelayanan Jebol Anduk itu juga akan disediakan di balai RW 14 untuk memperlancar proses pelayanan dalam pengurusan adminduk di wilayah kerjanya. 

"Agar lebih mudah mengurus adminduk, akan kami disediakan layanan Jebol Anduk di balai RW 14 untuk warga, begitu pula dengan warga yang tinggal di rusun Urip Sumoharjo," kata Andreas, Jum'at (20/5).

Andreas menyampaikan, selain pelayanan Jebol Anduk, dari Kelurahan Embong Kaliasin juga menyediakan layanan berkantor di balai RW pukul 09.30 WIB setiap hari. 

Menurut dia, dengan berkantor di balai RW banyak warga yang terbantu, termasuk yang tinggal di rusun Urip Sumoharjo ketika mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). 

"Warga pasti akan dilayani oleh pegawai kelurahan yang berkantor di balai RW ketika ingin mengurus kependudukan, termasuk warga rusun, baik itu KK maupun KTP-el," ujarnya. 

Andreas menambahkan, bagi warga yang pindah dari luar ke Kota Surabaya, ketika mengurus adminduk wajib menyertakan Surat Pindah Masuk Penduduk (SPMP) dari Dispendukcapil kota asal, kemudian diproses di kelurahan. 

SMPM itu juga berlaku bagi warga dari luar kota yang ingin pindah ke rusun. Bukan hanya menyertakan SPMP, pemohon juga harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari pengelola rusun.

Aturan itu, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, sebagaimana diubah menjadi Perda Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012. 

"Jadi yang dari luar kota, harus ada SPMP dan surat rekomendasi masuk dari pengelola rusun, nanti dicek kebenarannya, tinggal di rusun atau tidak," imbuhnya. 

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, untuk mengurus adminduk di kantor kelurahan tidaklah sulit. 

Ia mengungkapkan, apabila masyarakat ingin pindah KK atau KTP dari luar kota ke Surabaya, maka syaratnya harus dengan menunjukkan surat SPMP dari Dispendukcapil kota asal. 

Setelah itu, bisa langsung mengurus berkas di kantor kelurahan dan kecamatan terdekat. Syarat ini berlaku bagi yang tinggal di rumah pribadi atau sudah memiliki alamat tinggal tetap di Surabaya.  

Berbeda bagi yang pindah dari luar Kota Surabaya, tetapi tinggal di rusun, itu wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemkot Surabaya atau dinas yang mengelola. 

"Kalau hanya pindah KK dan KTP dari luar Surabaya, saya rasa sejauh ini tidak ada permasalahan, baik itu di kecamatan maupun kelurahan. Berbeda dengan yang pindah dari luar kota ke Surabaya, tapi tidak tinggal di rumah pribadi atau tinggal di rusun, nah itu harus melalui melalui persetujuan atau izin dari pengelolanya," pungkas Agus.

Senam SICITA di Harkitnas, Kader PDIP Surabaya All Out Gerakkan Tubuh, Gelorakan Cinta Tanah Air


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kalangan kader dan pengurus PDI Perjuangan di Kota Surabaya, berbaur dengan warga masyarakat umum, kaum perempuan dan milenial antusias untuk mengikuti Senam Cinta Tanah Air atau SICITA di wilayah masing-masing.

Senam SICITA digelar 20 Mei 2022, jam 07.00-09.00 WIB, untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Di Kota Surabaya, digelar di 32 titik, mulai Taman Bungkul sampai lapangan kampung.

Sedikitnya 3.452 peserta berpartisipasi dalam senam, yang digelar live streaming dari Lapangan Banteng oleh DPP PDI Perjuangan, dan disiarkan langsung secara nasional.

Para kader banteng Surabaya mengikuti dengan semangat, gembira. Dengan panduan instruktur senam, mereka mengikuti aransemen musik lagu nasional, lagu perjuangan, lagu-lagu daerah dan Kebyar-Kebyar dari Gombloh, yang mengiringi gerakan senam.

Di Tegalsari, senam SICITA digelar di halaman Posko Pandegiling. Tempat yang legend, dalam pergerakan PDI Pro-Megawati atau Promeg tahun 1996-1999 lalu.

“Mantap Tegalsari, basis PDI Perjuangan. Semangattt…!!!” kata Maria Lambertus, kader perempuan PDI Perjuangan Tegalsari.

Di Sukolilo, senam SICITA diselenggarakan di Gedung Wanita. Memakai kaos merah, yang dicetak dari gotong royong pengurus dan kader, bertuliskan: Banteng Sukolilo, Semangat Anti Loyo.

“Semua antusias dan bersemangat. Tertawa, dan gembira. Mengolah tubuh agar tetap bugar dan sehat,” kata Suyanto, Ketua PAC PDI Perjuangan Sukolilo.

Sukolilo adalah tempat bersejarah bagi PDI Perjuangan. Desember 1993, di Asrama Haji, berlangsung Kongres Luar Biasa PDI. Dan, Megawati Soekarnoputri mendapatkan dukungan yang luar biasa berlimpah dari arus bawah. Lantas, Megawati menyatakan de facto sebagai ketua umum terpilih, di tengah kerasnya intervensi rezim Orde Baru.

“Dengan senam SICITA, kami memperkuat basis di masyarakat, memupuk soliditas antar kader. Bravo untuk PDI Perjuangan. Merdeka!” kata Triyarso, Ketua PAC PDI Perjuangan Sukomanunggal usai Senam SICITA.

“Inilah tonggak kebesaran PDI Perjuangan menuju masa depan,” kata Syaifuddin Zuhri, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, usai mengikuti senam SICITA di Benowo.

Di Jambangan, kader-kader banteng telah berhimpun sejak pagi. “Kami telah mempersiapkan dengan baik, sejak setelah Lebaran lalu. Para pengurus, kader dan masyarakat umum berlatih gerakan senam SICITA, dengan bimbingan instruktur,” kata Mohammad Sunar, Ketua PAC PDI Perjuangan Jambangan.

Di Kecamatan Sawahan, senam SICITA digelar di bawah rintik hujan. Kader-kader perempuan, kaum milenial, dan warga masyarakat umum berbaur sejak pagi. “Semangat semua, gembira, dan tubuh segar,” kata Iwan Tjandra, Ketua PAC PDI Perjuangan Sawahan.

Di Pabean Cantikan, peserta senam SICITA telah berlatih berhari-hari untuk mengikuti even ini. Seratus lebih peserta mengikuti senam pagi hari ini. 

“Semua diselenggarakan dengan gotong royong, guyub dan solid,” kata Azhari, Ketua PAC PDI Perjuangan Pabean Cantikan.

Di Sambikerep, sekitar 60 peserta mengikuti senam SICITA di lapangan futsal RW 05 Ngemplak Kelurahan Made. “Senam SICITA ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita gelorakan semangat cinta tanah air, mencintai Indonesia Raya,” Sarony, Ketua PAC PDI Perjuangan Sambikerep.

Dengan senam SICITA, kita dapat memperkuat kebersamaan, gotong royong, keseimbangan budaya dan olahraga. Bravo PDI Perjuangan…!!!” pekiknya.

Di Tambaksari, sekitar 100 peserta terlibat senam SICITA. Digelar di Lapangan Putro Agung, Kelurahan Rangkah. “Senam SICITA untuk kebugaran jasmani, untuk tubuh yang sehat. Mantap… Merdeka..!!!” ujar Arif Wirawan, Ketua PAC PDI Perjuangan Tambaksari.

Peserta senam Tenggilis Mejoyo, menggelar di kawasan tengah kota, monumen Tugu Pahlawan. Berbaur dengan gelaran DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. “Semua semangat, mengikuti senam SICITA,” kata Mardiyono, Ketua PAC PDI Perjuangan Tenggilis Mejoyo.

Layanan Jebol Anduk di Balai RW Permudah Warga Urus Adminduk


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kota Surabaya kian mudah dan terjangkau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) telah menyediakan armada jemput bola untuk warga Kota Pahlawan. 

Armada yang dijuluki Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) ini, disediakan di kantor kelurahan dan balai RW terdekat untuk mempercepat pengurusan adminduk.

Lurah Embong Kaliasin Andreas Suryawan mengatakan, pelayanan Jebol Anduk itu juga akan disediakan di balai RW 14 untuk memperlancar proses pelayanan dalam pengurusan adminduk di wilayah kerjanya. 

"Agar lebih mudah mengurus adminduk, akan kami disediakan layanan Jebol Anduk di balai RW 14 untuk warga, begitu pula dengan warga yang tinggal di rusun Urip Sumoharjo," kata Andreas, Jum'at (20/5).

Andreas menyampaikan, selain pelayanan Jebol Anduk, dari Kelurahan Embong Kaliasin juga menyediakan layanan berkantor di balai RW pukul 09.30 WIB setiap hari. 

Menurut dia, dengan berkantor di balai RW banyak warga yang terbantu, termasuk yang tinggal di rusun Urip Sumoharjo ketika mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). 

"Warga pasti akan dilayani oleh pegawai kelurahan yang berkantor di balai RW ketika ingin mengurus kependudukan, termasuk warga rusun, baik itu KK maupun KTP-el," ujarnya. 

Andreas menambahkan, bagi warga yang pindah dari luar ke Kota Surabaya, ketika mengurus adminduk wajib menyertakan Surat Pindah Masuk Penduduk (SPMP) dari Dispendukcapil kota asal, kemudian diproses di kelurahan. 

SMPM itu juga berlaku bagi warga dari luar kota yang ingin pindah ke rusun. Bukan hanya menyertakan SPMP, pemohon juga harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari pengelola rusun.

Aturan itu, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, sebagaimana diubah menjadi Perda Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012. 

"Jadi yang dari luar kota, harus ada SPMP dan surat rekomendasi masuk dari pengelola rusun, nanti dicek kebenarannya, tinggal di rusun atau tidak," imbuhnya. 

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, untuk mengurus adminduk di kantor kelurahan tidaklah sulit. 

Ia mengungkapkan, apabila masyarakat ingin pindah KK atau KTP dari luar kota ke Surabaya, maka syaratnya harus dengan menunjukkan surat SPMP dari Dispendukcapil kota asal. 

Setelah itu, bisa langsung mengurus berkas di kantor kelurahan dan kecamatan terdekat. Syarat ini berlaku bagi yang tinggal di rumah pribadi atau sudah memiliki alamat tinggal tetap di Surabaya.  

Berbeda bagi yang pindah dari luar Kota Surabaya, tetapi tinggal di rusun, itu wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemkot Surabaya atau dinas yang mengelola. 

"Kalau hanya pindah KK dan KTP dari luar Surabaya, saya rasa sejauh ini tidak ada permasalahan, baik itu di kecamatan maupun kelurahan. Berbeda dengan yang pindah dari luar kota ke Surabaya, tapi tidak tinggal di rumah pribadi atau tinggal di rusun, nah itu harus melalui melalui persetujuan atau izin dari pengelolanya," pungkas Agus.

Dispendukcapil Surabaya terus Masifkan Layanan “Goes to School dan Goes to Kampung”


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus memasifkan layanan “Goes to School dan Goes to Kampung” ke berbagai wilayah di Kota Pahlawan. 

Pelayanan yang diberi nama Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) ini untuk melayani penduduk Kota Surabaya yang akan melakukan perekaman e-KTP.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan setelah Dispendukcapil melakukan pelayanan online melalui aplikasi Klampid yang bisa diakses dari rumah, ternyata ada informasi bahwa masih ada sekian persen warga Surabaya yang belum terjangkau atau belum mendapatkan layanan tersebut. 

Mereka ini ada yang sudah sepuh, sakit dan juga ada yang tidak sakit tapi memang tidak memiliki handphone yang tersambung internet. 

“Nah, yang belum tersentuh itulah yang kita sasar, karena kita sadar bahwa semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama, baik yang paham atau tidak paham, baik yang tua ataupun muda. Akhirnya, kita jemput bola kepada mereka-mereka ini,” kata Agus, Kamis (19/5)

Menurut Agus, jemput bola yang dilakukan itu dibagi menjadi dua, yaitu goes to school dan goes to kampung. 

Bagi dia, goes to school ini penting dilakukan karena terkadang anak-anak yang sudah berusia 18 tahun masih enggan untuk melakukan perekaman e-KTP, mereka terkesan santai-santai saja meskipun belum punya KTP. 

“Makanya, kita datangi mereka ke sekolah-sekolahnya, dan akhirnya mereka pun bersemangat untuk melakukan perekaman e-KTP ini,” ujarnya. 

Yang tak kalah pentingnya juga goes to kampung. Layanan ini menyasar warga yang sepuh, sakit, dan warga-warga yang tidak bisa memanfaatkan layanan Klampid. 

Dalam layanan ini, Dispendukcapil bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk mengumpulkan warga-warganya yang belum tersentuh Klampid. 

“Jadi, Pak Lurah mengumpulkan beberapa warganya di balai RW, ada yang hanya 10 orang, ada yang 15 itu dikumpulkan, lalu kita datangi kampung-kampung itu dengan armada Jebol Anduk itu,” katanya.

Sebenarnya, lanjut dia, inovasi ini sudah ada sejak dulu, namun dulu masih belum masif karena armada Jebol Anduk milik Dispendukcapil hanya ada satu. 

Namun, setelah mendapatkan CSR dari Bank Jatim dengan bantuan 4 armada dan 4 alat perekaman, akhirnya kini Dispendukcapil bisa lebih masif melakukan program goes to school dan goes to kampung. 

“Nah, kampung itu tentu tidak hanya perkampungan, tapi juga rusun-rusun, itu kampung juga,” katanya.

Agus menegaskan bahwa melalui berbagai program jemput bola ini, ia berharap layanan Adminduk di Kota Surabaya ini dapat menyasar kepada semua warga Kota Surabaya. “Itulah tujuan dan harapan kita bersama,” pungkasnya. 

Pemkot Surabaya Mulai Koordinasikan Pola Penerapan Pelonggaran Penggunaan Masker


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung melakukan penyesuaian terkait arahan Presiden RI Joko Widodo, yang memberikan kelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka. 

Karena itu, pemkot langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi bersama para pakar Epidemiologi dan pakar Kesehatan Masyarakat terkait pengendalian Covid-19 di Kota Pahlawan.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Ridwan Mubarun mengatakan, pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka menandakan bahwa Negara Indonesia mulai membaik setelah dihantam gelombang pandemi Covid-19. 

"Bapak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sangat menyambut baik terkait dengan kondisi saat ini, dimana Kota Surabaya juga sudah mulai membaik," kata Ridwan, Kamis (19/5).

Ia mencontohkan, seperti halnya kegiatan Swab Hunter yang dilaksanakan setelah satu minggu pasca libur cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri. 

Dari 350 warga yang dilakukan swab test secara acak, semua hasilnya menunjukkan negatif Covid-19.

"Artinya kondisi saat ini sudah mulai membaik, walaupun memang masih ada beberapa kasus aktif Covid-19 di Kota Surabaya yang dirawat di rumah sakit atau yang melakukan isolasi mandiri di rumah," ujarnya.

Meski demikian, Pemkot Surabaya belum melakukan penyusunan terkait dengan SE pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka. 

Sebab, pemkot masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional.

"Kami belum membuat Surat Edaran (SE), karena kita masih menunggu SE yang mungkin dikeluarkan oleh Kemendagri atau SE dari Satgas Covid-19 Nasional, yang menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun dan mengeluarkan SE Wali Kota di Surabaya," terangnya.

Jika aturan pelonggaran masker di ruang terbuka telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Ridwan menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya akan langsung mengikuti aturan tersebut. 

"Hingga saat ini kami sedang menyesuaikan, ketika ada orang yang di ruang terbuka dan dia tidak menggunakan masker, kita menganggap hal itu bukan sebagai suatu pelanggaran. Tetapi Satgas Covid-19 akan tetap melakukan pengawasan," jelasnya.

Pengawasan tersebut diutamakan bagi kelompok rentan yang tidak menggunakan masker di ruang terbuka. 

Pihaknya akan segera melakukan pendekatan persuasif untuk mengajak kelompok rentan, seperti lansia agar tetap menggunakan masker, demi menekan penyebaran kasus aktif Covid-19.

"Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus  mulai menjaga kesehatannya masing-masing. Kalau sudah terbiasa menggunakan masker, silahkan tetap digunakan. Hal itu baik untuk menjaga kesehatan masing-masing," katanya.

Meskipun sudah memasuki masa transisi menuju endemi, Ridwan meminta kepada warga yang merasa kurang sehat, sebaiknya tetap menggunakan masker jika sedang beraktivitas di ruang publik atau ruang terbuka.

"Kemudian untuk para lansia dan masyarakat yang memiliki komorbid rawan dengan penularan Covid-19, diharapkan tetap menggunakan masker meskipun sedang berada di ruang terbuka," pungkasnya.

Bersama Masyarakat Madura Raya, Forkopimda Jatim Deklarasikan Madura Produktif Tanpa Narkoba


KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Bersama Masyarakat Madura, Forkopimda Jatim gelar deklarasi Madura Produktif Tanpa Narkoba di Aula Universitas Trunojoyo, Kabupaten Bangkalan, Madura.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, Irdam V Brawijaya Brigjen TNI Tjatur Putra Gunadi, Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar dan Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Moh Aris Purnomo bersama seluruh Forkopimda Madura Raya serta seluruh elemen strategis, stake holder terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda melakukan deklarasi Madura Produktif Tanpa Narkoba, yang bertujuan untuk melindungi generasi muda dari bahaya Narkoba.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak semua bersama-sama membangun komitmen di seluruh elemen strategis. Semua lini harus membangun komitmen untuk bisa memberikan perlindungan terhadap anak-anak kita, generasi penerus kita dan seluruh warga bangsa.

"Karena kita berada di Jawa Timur maka tentu perlindungan kepada warga Jawa Timur menjadi tanggung jawab kami semua," ucap Gubernur Jatim.

Selain itu, Khofifah juga merespon pesan yang disampaikan oleh dua Siswa SMPN 2 Bangkalan, melalui puisi. Dalam puisi tersebut menyampaikan harapannya kepada para pejabat tinggi di Jawa Timur dapat melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

"Itu tidak sekedar puisi, tapi itu adalah pengharapan dari anak-anak Jawa Timur, bukan hanya anak-anak dari Bangkalan. Kebetulan saja deklarasinya hari ini di Madura Raya. Bagaimana bersama-sama kita mewujudkan Madura produktif tanpa narkoba," tandasnya.

Gubernur Jatim juga menyampaikan sudah mendapatkan informasi dari Kapolda Jatim bahwa berikutnya akan ada proses deklarasi yang sama dengan membangun komitmen yang sama dengan berbagai elemen strategis masyarakat.

"Jadi kalau kita Say No To Drugs dan kita berharap bahwa betul-betul bisa membangun kehidupan tanpa narkoba. Produktivitas bisa lebih bagus pasti masyarakat juga makin sehat dan seterusnya maka komitmen di seluruh elemen menjadi sangat penting," paparnya.

Deklarasi penting karena itu bangunan komitmen, kemudian ditandatangani. Tetapi bahwa Action Plan lebih penting lagi. 

Oleh karena itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berpesan kepada teman-teman jurnalis untuk bersama-sama punya tanggung jawab, untuk bisa memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak di negeri ini. Tentu karena kita di Jawa Timur kita bangun keliling terbaik di Jawa Timur.

"Tadi juga dari video, kita memberikan apresiasi yang luar biasa bahwa pada proses monitoring dari narkoba yang masuk ke Jawa Timur, saya rasa dari video tadi kita melihat betapa sesungguhnya kesigapan dari Reserse Narkoba Jawa Timur melakukan proses monitoring," tandasnya.

"Pasti proses monitoring narkoba itu dari titik pelabuhan ke titik pelabuhan dan seterusnya Itu luar biasa, bisa dilakukan dengan pengungkapan pengungkapan terbanyak, ini prestasi yang luar biasa, terima kasih pak Kapolda dan seluruh jajarannya," tambahnya Gubernur Jatim usai melakukan Deklarasi.

Gubernur juga berpesan, untuk semua masyarakat Jawa Timur ikuti semangat yang kuat dari jajaran Polda Jawa Timur dengan komitmen yang kuat dari kita semua, menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita semua supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Lebih lanjut Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menambahkan, deklarasi yang dilaksanakan ini merupakan momentum awal dalam rangkaian program Pemerintah dan Stakeholder terkait.

"Perlu upaya secara berkesinambungan dan komprehensif dalam memberantas Narkoba untuk menyelamatkan generasi muda sebagai tumpuan Negara," ujar Kapolda Jatim saat memberikan sambutan.

Selain itu, Irjen Pol Nico Afinta juga mengatakan, dari data pengungkapan kasus di Jawa Timur dari bulan Januari sampai Maret 2022 ada sebanyak 11.000 kasus, Kemudian khusus di wilayah Bangkalan Sampang, Pamekasan, Sumenep. Ada 143 kasus, dari Januari sampai Maret 2022. Sehingga dari data ini maka jelas ada narkoba di sekeliling kita.

"Ada tersangka yang ditangkap, diungkap dan ada yang jadi korban. Maka pemerintah membuat undang-undang itu landasan bagi unsur penegak hukum maupun unsur terkait di dalam melakukan upaya pencegahan maupun penegakan hukum," tandasnya.

Dalam kegiatan masyarakat dari berbagai elemen strategis dan Forkopimda Jatim serta Forkopimda Madura Raya melakukan pembacaan serta penandatanganan Deklarasi Madura produktif tanpa Narkoba.

Usai melakukan kegiatan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendapat kejutan sebuah tumpeng yang bertuliskan "Selamat Ulang Tahun Gubernur Jawa Timur", dan Kapolda Jatim menyambutnya dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Gubernur Jatim.

Terima Keluhan Guru PPPK Saat Reses, Ketua Komisi D Dorong BKN Percepat Proses Pengajuan NIP


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, menerima sejumlah keluhan saat melakukan reses di wilayah Surabaya Utara. Salah satunya adalah keluhan nasib para guru yang diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK guru termasuk dalam kategori ASN. Seperti PNS, PPPK guru maupun non-guru mendapatkan gaji dari negara.

Menurut Khusnul, ratusan guru PPPK di Surabaya hingga kini masih belum jelas nasibnya. Sebab mereka tidak tahu kapan surat keputusan (SK) pengangkatannya itu turun dan ditempatkan dimana.

"Saya sangat prihatin dengan nasib para guru PPPK ini. Saat saya menggelar reses, mereka mengeluhkan statusnya yang masih belum jelas ini. SK belum turun dan belum tahu ditempatkan dimana. Mereka gundah karena ketidakjelasan ini," kata Khusnul kepada wartawan di Surabaya, Kamis (19/5/2022).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, jumlah guru PPPK yang dinyatakan lulus pada tahap pertama sebanyak 470 guru. 

Untuk tahap pertama ini tidak ada kendala, karena pada 2 Juni nanti segera mendapat kepastian mereka ditempatkan dimana.

Sedangkan untuk jumlah guru PPPK yang lulus tahap kedua, lanjut Khusnul, jumlahnya 413 orang. 

Guru PPPK yang tahap dua inilah yang sampai saat ini nasibnya belum jelas.

"Dari informasi yang saya dapat, saat ini sedang proses pengajuan NIP (Nomor Induk Pegawai) ke BKN (Badan Kepegawaian Negara). Oleh karena itu, saya mendorong BKN untuk mempercepat proses administrasi guru-guru PPPK ini. Sehingga beliau-beliau ini tidak menganggur berkepanjangan," ungkapnya.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini mengatakan, guru PPPK yang lolos pada tahap kedua ini mayoritas mengabdi di sekolah swasta. 

Sejak diumumkan diterima sebagai guru PPPK, ada sekolah yang langsung menghentikan tugas mereka. Itu artinya para guru itu menganggur.

"Sejak ditetapkan diterima sebagai guru PPPK, guru-guru tersebut menganggur menunggu hingga SK dari BKN turun. Padahal beliau memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Apalagi kalau ada yang punya tanggungan. Makanya saya berharap agar proses administrasi di BKN segera tuntas," pungkasnya.(**)

Kamis, 19 Mei 2022

Harkitnas, PDIP Surabaya Gelar Senam SICITA, Tanamkan Spirit Kebangsaan Cinta Tanah Air


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2022, Jumat besok, kader-kader banteng PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air atau SICITA.

Kegiatan senam dilakukan pagi hari, jam 07.00-09.00 WIB, di 32 titik lokasi kegiatan, mencakup seluruh Kecamatan di Kota Surabaya.

“Kegiatan senam ini, sedikitnya diikuti 3.300 peserta. Berkaos merah, dan memakai celana training putih. Termasuk anggota legislatif DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan akan mengerahkan jaringannya,” kata Taru Sasmita, Ketua Panitia, sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

“Seperti ungkapan dalam bahasa Latin, mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” kata Taru.

Dikatakan, gerakan senam SICITA adalah program kegiatan dari DPP PDI Perjuangan, yang berlaku skala nasional. “Besok kita melakukan senam serentak. Disiarkan langsung melalui live streaming di YouTube dan media sosial,” kata Taru.

“Para kader dan pengurus PDI Perjuangan Kota Surabaya antusias mengikuti senam SICITA, sehingga digelar di seluruh kecamatan. Kawan-kawan dalam beberapa hari ini, pada aktif mempersiapkan diri,” kata Taru.

Gelaran senam SICITA di Surabaya, kata Taru, sekaligus menyongsong HUT Kota Pahlawan ini yang ke-729, pada 31 Mei 2022.

“Kita syukuri pandemi Covid-19 semakin melandai, dan sekarang sudah berstatus PPKM Level 1. Aktivitas sosial ekonomi masyarakat terus tumbuh. Termasuk kegiatan olahraga, diantaranya senam yang tumbuh subur di kampung-kampung,” kata Taru.

Senam SICITA didesain dan diluncurkan oleh DPP PDI Perjuangan pada awal Januari 2022. Gerakan-gerakannya membuat tubuh menjadi segar dan bugar.

“Diiringi lagu-lagu khas Indonesia, diantaranya aransemen musik dan lagu nasional, lagu perjuangan, dan lagu-lagu daerah di tanah air,” kata Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Melalui senam SICITA, kata Achmad, ditanamkan rasa cinta kepada tanah air, pada budaya masyarakat Indonesia, juga pada spirit kebangsaan.

“Kita tanamkan rasa cinta tanah air, spirit kebangsaan, dan elan perjuangan untuk Indonesia Raya. Besok senam SICITA akan diikuti anak-anak muda, kaum dewasa, laki-laki dan perempuan. Kita melakukan senam, yang happy, sehat, dan segar,” kata alumni GMNI Unesa itu.

Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, menambahkan senam SICITA telah disosialisasikan kepada warga masyarakat luas. 

“Melalui para instruktur senam, jaringan pada kader dan pengurus di kampung-kampung, dan juga anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, aktif mensosialisasikan SICITA,” kata Adi, yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya.

“Ini bagian dari menjalankan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk terus menerapkan perilaku hidup sehat sekaligus guyub melalui aktivitas senam bersama-sama,” kata Adi.

Halal Bihalal di Kampung, Adi Sutarwijono: Fokus Kita Pemulihan Ekonomi


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabayq, Adi Sutarwijono, menghadiri kegiatan halal bihalal yang digelar warga kampung, di kawasan Kelurahan Kedungbaruk, Rabu (18/5/2022).

Adi mengajak warga masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai keguyuban, gotong royong, saling kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya itu juga “mempromosikan” sejumlah intervensi kebijakan Wali Kota Eri  Cahyadi untuk menyejahterakan warga masyarakat.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita perkuat ikatan silaturahmi, gotong royong, saling kerja sama,” kata Adi dalam halal bihalal warga kampung RT 06, RW 03, Kelurahan Kedungbaruk.

“Kita jaga suasana keguyuban antar warga. Kita bangun dan rawat kampung, serta Kota Surabaya,” lanjutnya.

Ia mengatakan, sebentar lagi Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729, pada 30 Mei 2022. Saat ini, Surabaya telah berstatus PPKM Level 1. Sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat diijinkan lebih leluasa. 

“Fokus kita saat ini adalah pemulihan ekonomi Kota Surabaya. DPRD, Wali Kota Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji,  bersama Pemerintah Kota Surabaya mendorong terus pertumbuhan UMKM di kota ini,” kata Adi.

“Ekonomi Kota Surabaya harus tumbuh dan bergerak, setelah 2 tahun terkena dampak langsung pandemi Covid-19 akibat diberlakukan berbagai pembatasan,” katanya.

Adi menjelaskan sejumlah program intervensi Wali Kota Eri Cahyadi, setelah disetujui dan disahkan DPRD Kota Surabaya. 

Seperti pemberian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, negeri dan swasta, dari keluarga MBR. Juga pemberian beasiswa pelajar SMA/SMK, negeri dan swasta, dari keluarga MBR.

Begitu pula program perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan bagi lansia tidak mampu, penyandang disabilitas, dan anak-anak yatim piatu.

“Surabaya akan tumbuh kembali, maju dan sejahtera, diantaranya berkat kerja keras dan gotong royong seluruh warganya,” ujarnya.

Bupati Tuban Sebut Wabah PMK Belum Masuk Di Kabupaten Tuban


KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak seperti sapi yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur, Bupati Tuban sebut PMK belum masuk di Kabupaten Tuban. 

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat berada di gedung olahraga GOR Tuban, Selasa (17/5/2022).

"Sampai dengan saat ini di Kabupaten Tuban tidak ada. Alhamdulilah juga Dinas Peternakan sudah melakukan disinfektan di pasar sapi untuk mengantisipasi wabah PMK tersebut," ucap Aditya Halindra Faridzky.

Lindra sapaan akrabnya juga berharap, maraknya wabah PMK yang terjadi di beberapa wilayah tidak masuk di Kabupaten Tuban.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban Pipin Diah Larasati menjelaskan, wabah PMK tidak hanya terjadi pada hewan sapi saja, melainkan hewan ternak seperti kambing dan babi juga bisa terkena wabah PMK. 

Namun, pada umumnya hanya hewan ternak sapi yang terjangkit.

"Kemarin ada yang sudah melaporkan kepada kami ada yang suspect atau dicurigai dan sudah dilakukan pengobatan dan sembuh," ujar Pipin Diah Larasati.

Pipin juga menyampaikan, PMK tidak hanya menyerang pada satu hewan ternak saja. Dalam penjelasannya penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak yang berkuku belah seperti sapi, kambing, domba dan babi.

"Tuban statusnya belum wabah, tapi kita sudah mulai siaga dengan melakukan pengamatan-pengamatan, antisipasi di beberapa kecamatan," Ucapnya.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan, PMK tidak akan hidup di dalam tubuh manusia atau tidak bisa tertular kepada manusia. Namun, hewan ternak yang terjangkit PMK tidak boleh dikonsumsi.

"Bisa dikonsumsi asalkan kepala dan kaki harus dipotong atau dibuang dan dikubur, artinya bagian yang tidak sakit boleh dimakan," bebernya.

Pipin menyampaikan hewan yang terkena PMK dengan ciri-ciri ada lepuhan di mulut seperti sariawan, terus karena dia sakit enggak bisa makan, badannya kurus dan nanti akan muncul demam tinggi, kemudian pengen minum terus menerus. Seketika itu juga menyerang bagian kaki, sapi yang sudah terluka dan sakit gak bisa jalan ditandai dengan tidak bisa berdiri yaitu posisi sapinya selalu duduk terpaksa harus segera dipotong di tempat khusus pemotongan.

"Kalau sudah dengan ciri-ciri itu harus segera dipotong, dibuang bagian kepala dan kakinya. Dan diambil bagian tubuhnya yang tidak sakit. Atau sapi yang baru muncul sariawan bisa diobati," tutur Pipin.

Maka dari itu, pihaknya juga berharap kepada peternak yang mengetahui adanya indikasi hewan dengan ciri-ciri tersebut segera melaporkan kepada tim yang ada di Kecamatan, sehingga bisa dilakukan pengobatan maupun tindak lanjut pemotongan.

Kembali Raih Penghargaan, Pemprov Jatim Berkomitmen dan Prioritaskan Pelayanan Dasar Berkualitas


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali meraih penghargaan di tingkat nasional. Tak tanggung-tanggung, dua kategori disabet Pemprov Jatim dalam Penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kemendagri.

Atas raihan penghargaan ini, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa penghargaan yang diterima tak lepas dari kerja keras ASN di lingkungan Pemprov Jatim. 

Ia mengapresiasi kinerja para ASN yang terus berupaya maksimal memberikan pelayanan dasar terbaik kepada masyarakat.

“Alhamdulillah Pemprov Jatim berhasil meraih dua kategori dalam penghargaan SPM dari Kemendagri ini. Tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus memberikan bukti nyata bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sekarang semakin baik dan berkualitas,” ujarnya, Rabu (18/5/2022).

Ia menuturkan, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

“Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Untuk itu, adanya SPM ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

Menurut dia, pelayanan dasar ini berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman masyarakat, dan lain-lain. 

Untuk itu, penerapan SPM harus dilakukan dengan baik karena muara dari pelayanan dasar yang berkualitas adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap SPM ini terus diterapkan dengan baik tidak hanya di tingkat provinsi tentunya juga di kabupaten dan kota di Jatim. Karena pada hakikatnya, tugas pemerintah adalah melayani. Sehingga sudah menjadi tugas dan kewajiban kami, para ASN, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Jatim ini mengatakan bahwa sesuai Permendagri 59 Tahun 2021, penerapan SPM ini terdapat beberapa langkah. 

Yakni pengumpulan data, penyusunan tencana pemenuhan pelayanan dasar, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

“Kami berharap tahapan ini diterapkan dengan baik tentunya dengan sinergi dan kolaborasi bersama berbagai pihak,” kata Khofifah.

Gubernur terus mendorong para ASN untuk terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru dan menghadirkan layanan-layanan publik yang inovatif, kreatif, solutif, prima sesuai jargon Provinsi Jawa Timur, yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif.

“Kepada seluruh perangkat daerah baik di Pemprov maupun kabupaten dan kota, kami harap untuk terus berinovasi karena inovasi adalah ruh dari birokrasi. Ini harus menjadi komitmen kita bersama memberikan pelayanan publik yang semakin murah, cepat dan berkualitas utamanya berbasis digital,” paparnya.

Saat ini, hampir seluruh provinsi dan kabupaten maupun kota di Indonesia berpacu untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya. 

"Sehingga perlu adanya akselerasi dan percepatan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

Adapun penghargaan yang diperoleh yakni, Pemprov Jatim berhasil meraih Peringkat 1 kategori Pemerintah Provinsi Berkinerja Terbaik Penerapan SPM Tahun Anggaran (TA) 2021 di tahun 2022 diantara 34 di Indonesia. 

Kemudian, Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan ketepatan waktu dalam melaporkan SPM seluruh kabupaten/kota di wilayahnya pada Tahun Anggaran 2021.

Penghargaan ini diraih karena Pemprov Jatim berhasil memenuhi kriteria yang ditetapkan, yakni anggaran, Capaian Kecepatan, SK Tim, Tahapan Penerapan, dan Capain SPM. 

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara Sosialisasi Permendagri No. 59 Tahun 2021 yang digelar secara hybrid oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Bali Dynasty Resort.

Jawa Timur meraih skor tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia dalam kategori penerapan SPM dengan skor 99,36 persen, sementara posisi kedua, Sulawesi Selatan dengan skor 98,12 persen dan Jawa Tengah pada posisi ketiga dengan skor 93,61 persen.

Bupati Sidoarjo Pastikan Frontage Road Sidoarjo Sudah Bisa Dilewati Tahun Depan


KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Tahun ini jalan Frontage Road (FR) mulai dari Bundaran Aloha akan tembus sampai ke Buduran jalan Lingkar Timur, Maspion II. 

Untuk menembus ruas itu, pembangunannya tinggal 3,1 Km lagi. Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menarget pada Juli depan sudah dimulai pembangunannya.

Progres sekarang sudah masuk tahap lelang dan akhir Juni Dinas PU Bina Marga SDA akan melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. 

Proyek FR termasuk salah satu proyek strategis Pemkab Sidoarjo dan merupakan program prioristasnya Gus Mudhlor.

Sejauh ini, kata Gus Muhdlor pelaksanaan proyek pembangunan FR sudah on the track. 

Termasuk pembebasan peta bidang sudah dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo. Total ada 12 peta bidang yang dalam waktu dekat proses appraisal.

“Proyek pembangunan frontage road kita kebut, tinggal 3,1 km lagi sudah tembus dari Bundaran Aloha hingga jalan Lingkar Timur Buduran,” kata Gus Muhdlor di Pendopo Delta Wibawa Rabu (18/5/2022).

Tahun depan, lanjut Gus Muhdlor, jalan FR mulai Aloha hingga Lingkar Timur PT. Maspion II Buduran sudah bisa dilalui kendaraan. 

Tembusnya jalan FR Aloha-Gedangan-Buduran tersebut akan mengurangi volume kepadatan kendaraan dari arah Surabaya menuju Sidoarjo.

“Pembangunan kita pantau terus agar selesai tepat waktu dan tahun depan bisa segera dimanfaatkan agar kemacetan mulai dari Aloha hingga Buduran bisa segera terurai. Selanjutnya kita akan fokus menyambung ruas Waru tembus Aloha di tahun depan. Jadi tahun 2024 nanti sudah tuntas nyambung dari Waru hingga Buduran,” tambah alumnus Unair Surabaya itu.

Sedangkan untuk pembangunan jalan FR ruas Waru mulai dari Pabrik Paku hingga Aloha akan dikebut pembangunanya tahun 2023. 

Untuk mempercepat pelaksanaannya nanti, tahun ini Dinas PU Bina Marga SDA sudah memproses pembebebasan lahannya.

“Jumlah lahan yang dibebaskan ada 12 peta bidang. Itu termasuk peta bidang di Delta Sari Waru jumlah ada 5 bidang. Kemudian 7 bidang ada di Gedangan,” jelas Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga SDA Dwi Saptono.

Dari ke 12 peta bidang tersebut, Dwi menyampaikan pihaknya sudah siap untuk melakukan proses ganti rugi. 

“ Targetnya proses ganti rugi tuntas sebelum penandatanganan perjanjian kontrak kerja dengan pihak ketiga yang menggarap proyek frontage. Sejauh ini berjalan sesuai rencana dan dalam waktu dekat kami akan koodinasi lagi denga BPN untuk membahas progres,” ujar Dwi. 

Dua Kecamatan Suspect PMK, Pemkot Surabaya Terapkan Lockdown Wilayah


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya bergerak cepat melakukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang ditemukan pada hewan ternak di wilayah Kecamatan Lakarsantri dan Sambikerep. 

Langkah pencegahan itu dilakukan dengan menerjunkan Satgas PMK untuk mengawasi hewan ternak. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, ketika sudah ada wilayah yang dinyatakan suspect (positif PMK), maka yang harus dilakukan adalah penguatan monitoring lalu lintas ternak sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI No 403/ KPTS/ PK.300/ M/05/2022. 

Artinya, akan dilakukan lockdown lalu lintas hewan ternak di tingkat wilayah kelurahan dan kecamatan.

Untuk memasifkan upaya pencegahan tersebut, pihaknya akan menerjunkan Satgas PMK dan berkoordinasi dengan masing-masing lurah dan camat serta perguruan tinggi di Surabaya. 

"Jadi bukan hanya DKPP saja yang bergerak, tetapi kami juga perlu support dengan camat dan lurah untuk mengawasi arus keluar masuk ternak di wilayahnya dan mengantisipasi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Kami juga berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang memiliki bidang kedokteran hewan," kata Antiek, Rabu (18/5).

Menurutnya, untuk mengantisipasi penularan virus PMK pada hewan ternak bukan hanya melalui sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, tetapi juga melalui masjid, jagal dan peternak hewan. 

Sosialisasi itu nantinya dilakukan setiap hari oleh DKPP Surabaya dengan menerjunkan delapan regu ke peternak dan memastikan kepada masyarakat bahwa virus PMK aman bagi manusia.

"Delapan regu itu nanti akan turun melakukan identifikasi, memberikan vitamin untuk hewan ternak yang sehat dan memberikan obat ke hewan ternak yang sakit. Virus ini aman dan tidak menular ke manusia, akan tetapi harus tetap dijaga dan waspada, karena penularan bisa terjadi melalui manusia ke hewan ternak," ujar Antiek. 

Sementara itu, terkait dengan kedatangan hewan ternak dari luar kota ke dalam wilayah Surabaya, Antiek menegaskan, setiap hewan ternak harus dilengkapi dengan surat resmi dari Veteriner daerah asal. 

Hal itu berlaku juga bagi pedagang hewan qurban yang nantinya akan menjual hewan ternak di Kota Pahlawan saat menjelang Hari Raya Idul Adha. 

"Harus ada surat keterangan sehat dari daerah asal, nanti ada tim kami juga yang melakukan pemeriksaan hewan ternak dan mengeluarkan surat keterangan sehat. Jadi, kami imbau kepada masyarakat ketika nanti membeli hewan ternak untuk qurban dan lain sebagainya, harus teliti dan meminta surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh instansi berwenang menangani PMK, ke penjualnya," tegasnya. 

Terakhir, Antiek kembali menekankan kepada masyarakat agar tidak terlalu khawatir, karena virus PMK tidak menular ke manusia. 

Menurut dia, daging dan produk turunannya aman dikonsumsi oleh manusia, asalkan diolah dengan cara yang benar. 

Misal, dengan cara dicuci, direbus hingga matang dan tidak dikonsumsi secara mentah.

"Virus PMK ini bukan zoonosis, artinya tidak menular atau menginfeksi manusia. Jadi, sebelum mengonsumsi daging dan susu hewan ternak sebaiknya diolah melalui proses memasak, agar aman dan sehat. Kami menyarankan, agar membeli daging di pasar yang mengambil dari rumah potong hewan (RPH) karena kami telah melakukan pengawasan secara ketat, supaya aman ketika dikonsumsi oleh masyarakat," imbuhnya. 

Sementara itu, perwakilan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Timur I, drh Wiryadining Daruki mengatakan, adanya virus PMK ini perlu diwaspadai lantaran berpengaruh pada perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Sebab, virus PMK merugikan warga MBR yang memiliki peternakan sapi, kambing, domba maupun babi. 

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh lurah dan camat di Surabaya untuk turut serta melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada para peternak maupun  RPH di masing-masing wilayahnya.

"Tidak usah khawatir untuk yang ingin mengonsumsi daging, monggo saja. Karena kalau dipotong di RPH akan sangat jelas terlihat antara hewan yang terjangkit PMK dan tidak, pastinya ada tim medis dan dokter," kata drh Wiryadining. 

Apabila ada hewan yang terjangkit PMK kemudian disembelih, drh Wiryadining berpesan agar sebaiknya bagian kepala, kaki dan jeroan harus dimusnahkan dengan cara dikubur. 

Selain itu ia juga menyarankan ketika menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, masyarakat dapat memotong hewan qurban di RPH yang sudah terjamin keamanannya. 

"Jadi nantinya bisa dilakukan penyuluhan ke takmir masjid, atau panitia Idul Adha. Jadi bukan itu saja, kami harap juga dilakukan vaksinasi massal ke hewan ternak untuk menghindari penularan PMK, mudah-mudah bisa segera berakhir," ujarnya.

Sementara itu, Camat Karang Pilang Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyatakan sudah melakukan sosialisasi di wilayah kerjanya kepada masyarakat agar tidak panik dan resah dengan virus PMK. 

Selain itu, ia juga memastikan hewan ternak yang dipotong di RPH aman. 

Salah satunya RPH Kedurus yang ada di wilayah Kecamatan Karangpilang. 

Febri menyebut, sebelum hewan ternak itu masuk ke kandang, maka terlebih dahulu dilakukan pengecekan surat sehat dari kota asal. 

Selain itu juga dilakukan cek kesehatan oleh dokter hewan dan penyemprotan desinfektan secara berkala. 

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, khususnya yang ada di Kecamatan Karangpilang ketika akan mengkonsumsi daging. Karena rata-rata pasar di Surabaya itu dagingnya dipasok dari RPH," pungkas Febri. 

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Desak Pemkot Tuntaskan Perwali PPDB


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera menyelesaikan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Sebab pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023 tinggal menghitung hari.

Menurut Khusnul, Perwali tentang PPDB seharusnya sudah selesai jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB. 

Namun dikarenakan ada momen Ramadan dan libur Lebaran yang cukup lama, membuat perwali tersebut belum selesai.

"Bagian Hukum Pemkot Surabaya harus kerja cepat. Sebelum PPDB dilaksanakan dipertengahan Mei 2022 ini harus sudah selesai. Perwali ini sangat penting sebagai payung hukum pelaksanaan PPDB," ujar Khusnul kepada di Surabaya, Rabu (18/5/22).

Sosialisasi terkait pelaksanaan PPDB ini, lanjut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, juga harus segera dilaksanakan secara masif. 

Seperti melalui flyer atau selebaran dan kanal-kanal sosial media milik pemerintah kota.

Terkait validasi data yang dilaksanakan pada 17 Mei hingga 2 Juni 2022, Khusnul mengimbau kepada masyarakat atau orang tua peserta didik untuk memastikan data dan jarak sekolah.

"Orang tua harus jeli dan teliti memilihkan sekolah untuk anaknya. Jangan asal memilih sekolah dan asal memasukkan data. Kalau salah yang rugi nanti peserta PPDB sendiri," ungkap Ning Kaka, sapaan lekat Khusnul Khotimah.

Yang lebih utama lagi, tegas Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini, adalah soal pengamanan server. Jangan sampai karena banyak yang mengakses server mengalami down.

"Hal ini harus diantisipasi. Harus disiapkan tenaga IT yang siap 24 jam mengawasi server, utamanya saat pengumuman. Sebab pasti akan serentak mengakses laman PPDB tersebut," katanya.

Ning Kaka meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, untuk membuat hotline atau call center PPDB. 

Nomor hotline jika perlu lebih dari satu agar masyarakat ada pilihan saat menghubungi call center PPDB.

"Sekolah wajib juga memfasilitasi wali murid yang membutuhkan informasi terkait PPDB. Baik melalui online seperti WhatsApp (WA) atau yglang datang langsung ke sekolah," pungkasnya.(**)

PPDB SMPN Surabaya Dimulai, Simak Tahapan dan Cara Pendaftarannya!


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memulai serangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SD Negeri dan SMP Negeri. 

Untuk pelaksanaan PPDB SMPN dimulai dengan tahapan validasi data bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB).

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan, berbagai persiapan menyambut PPDB ini sudah dilakukannya sejak beberapa bulan lalu. 

Saat ini PPDB SMPN sudah masuk pada tahap validasi data siswa. 

Validasi dilakukan untuk mendapatkan PIN pendaftaran yang dilakukan melalui online di laman www.ppdb.surabaya.go.id.

“Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 37 tahun 2022 tentang PPDB jenjang TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri telah terbit. Tahapan awal dimulai untuk jenjang SMP Negeri dengan validasi data pada tanggal 17 Mei sampai 2 Juni 2022," kata Yusuf saat konferensi pers di kantor eks Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (18/5).

Yusuf menyebut, bahwa validasi data merupakan pengecekan kebenaran data CPDB. 

Validasi data wajib dilakukan CPDB jenjang SMPN yang akan mendaftar jalur zonasi, jalur afirmasi kategori mitra warga, jalur perpindahan tugas orangtua dan jalur prestasi. 

"Validasi data dikecualikan bagi pendaftar jalur afirmasi kategori inklusi," jelasnya.

Setelah tahapan validasi data selesai, untuk selanjutnya Dispendik Surabaya mulai melakukan uji coba pendaftaran PPDB SMPN pada tanggal 3-9 Juni 2022. 

Sedangkan untuk jadwal pendaftaran baik SMPN maupun SDN dimulai pada pertengahan Juni 2022.

"Untuk informasi lengkap mengenai tahapan dan jadwal pendaftaran PPDB SMPN, masyarakat bisa mengakses website www.ppdb.surabaya.go.id. Sedangkan informasi untuk PPDB SDN, dapat diakses di laman ppdbsd.surabaya.go.id," jelas Yusuf.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, setiap rombongan belajar (rombel) jenjang SMP maksimum diisi 32 siswa. 

Sedangkan jenjang SD, maksimum diisi 28 siswa tiap rombelnya. 

"Terdapat 63 SMPN dan 283 SDN di Kota Surabaya. Rombel tiap sekolah berbeda, bergantung ruang kelas yang tersedia. Paling maksimal ada 11 rombel dalam satu SMP Negeri,” terangnya.

Yusuf pun lantas menjelaskan kuota peserta didik di setiap jalur pendaftaran pada PPDB jenjang SMPN maupun SDN. Untuk jenjang SMPN, jalur afirmasi paling sedikit adalah 15 persen. 

Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orangtua paling banyak 5 persen. Lalu, untuk jalur zonasi paling sedikit 50 persen dan jalur prestasi paling banyak 30 persen.

Sedangkan untuk jenjang SDN, kata Yusuf, kuota pada jalur afirmasi yang ditetapkan paling sedikit 15 persen. 

Lalu, untuk jalur perpindahan tugas orangtua paling banyak 5 persen dan jalur zonasi paling sedikit adalah 70 persen. 

"Khusus untuk jalur zonasi berpedoman pada radius antara rumah dengan sekolah. Sedangkan untuk indikatornya menggunakan KK sebagai acuannya," terangnya.

Ia memastikan, bahwa pihaknya bakal memasifkan sosialisasi PPDB tahun 2022 ini melalui segala lini. 

Mulai dengan memanfaatkan media sosial hingga menggandeng para guru, sekolah serta kelurahan dan kecamatan.

"Kita juga kolaborasi dengan teman-teman kelurahan dan kecamatan, termasuk menyiapkan Call Center. Harapan kami nanti orang tua tidak jauh-jauh datang ke dinas," pesan dia.

Pihaknya berharap, para orang tua calon peserta didik baru dapat memperhatikan pengumuman ini secara seksama. Itu diharapkan agar para orang tua tidak salah dalam melakukan pendaftaran. 

"Semoga semua proses ini bisa berjalan dengan lancar karena sudah disosialisasikan jauh-jauh hari,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Yuli Purnomo menyampaikan, bahwa tidak banyak perbedaan PPDB tahun 2022 dengan sebelumnya. 

Ia menyatakan bakal mendukung penuh pelaksanaan sosialisasi PPDB di Surabaya. 

"Saya selaku Ketua Dewan Pendidikan Surabaya bersama anggota akan membantu mensosialisasikan PPDB Surabaya ke masyarakat," pungkasnya. 

Kunjungi Semua Rumah Duka Korban Laka Tol Mojokerto, Reni Astuti bersama Kader PKS Ucap Belasungkawa dan Hadiri Tahlil


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, Selasa (17/5), bersama Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Cahyo Siswo Utomo bersama Kader PKS menyambangi rumah duka, para korban kecelakaan bus pariwisata di Tol Mojokerto, yang berlokasi di kelurahan Benowo. 

Terlihat rombongan keluar masuk gang mengunjungi kediaman korban satu per satu. Pimpinan DPRD Surabaya itu pun turut mengucapkan belasungkawa secara langsung serta berdoa bersama di rumah duka. 

"Kami hadir untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga yang tengah berduka" jelas Reni. 

Tampak juga di setiap rumah duka yang dikunjungi itu dirinya turut doa bersama yang dipimpin Ketua FPKS sekaligus mendoakan agar korban selamat yang masih dirawat di rumah sakit agar diberi kesembuhan. 

"Saya melihat keluarga yang ditinggalkan ini, keluarga luar biasa kuat, tampak tegar meski wajah nampak berselimut duka mendalam. Ada sesorang nenek yang ditinggal anak, mantu dan dua cucunya. Orangtua kehilangan anak dan cucunya, anak yang kehilangan ibunya, ada juga anak kehilangan ibu dan saudaranya, ibu yang kehilangan suaminya, anak kehilangan ayahnya, dan sebagian keluarga yang lain ada yang masih perawatan intensif di rumah sakit", urai Reni lirih. 

"Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemberi, semoga para korban yang wafat mendapatkan tempat terbaik disisiNya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan" sambung Reni. 

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Cahyo Siswo Utomo dalam kesempatan juga mendoakan kepada  semoga almarhum dan almarhumah husnul khotimah. 

Reni, sapaan akrab politisi PKS ini pun mengucapkan apresiasi luar biasa kepada jajaran Pemerintah Kota  Surabaya yang telah membantu  mulai dari evakuasi sampai proses penanganan,  perawatan korban di rumah sakit hingga bantuan santunan. 

"Jajaran pemkot Surabaya Walikota, Dinas terkait, Camat, Lurah luar biasa bantu warga yang berduka, begitu juga pengurus kampung RW/RT dan tokoh masyarakat setempat semuanya membantu dan peduli.  Pagi tadi juga santunan dari Jasa Raharja diberikan di kantor kelurahan kepada pihak ahli waris. Semoga ini juga bisa lancar untuk semua keluarga yang ditinggal wafat," imbuhnya. 

Menurut penuturannya, giat takziah Fraksi PKS ini dimulai sejak pukul 14.00 WIB. Agenda diawal dengani bertemu pihak lurah di kantor Kelurahan Benowo untuk menerima informasi secara keseluruhan. 

Kegiatan lalu berlanjut dengan melayat ke semua lokasi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan memberikan santunan. 

Agenda berakhir jelang Isya', Bu Reni berbaur bersama warga setempat mengikuti doa bersama serta tahlil di rumah duka almarhumah Diani Astrelia dan putranya yang wafat M. Gibran A. 

Tampak suami dan ibu yang ditinggalkan terlihat tegar dengan berpulangnya anggota keluarga mereka.

Ikut Ramaikan Perayaan HJKS ke-729, Indonesian Basketball Festival Hadir di Kota Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Indonesian Basketball Festival (IBF) menggelar pertandingan bola basket antar klub di GOR Pancasila, Rabu (18/5). 

Pertandingan ini sekaligus menyemarakkan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729. 

"Kegiatan ini adalah bagian dari Road to FIBA Asia Cup Indonesia 2022, yang turut serta meramaikan serangkaian kegiatan peringatan HJKS ke-729," kata Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (DKKORP) Surabaya Wiwiek Widayati.

Pertandingan IBF ini digelar sejak 18-22 Mei 2022 di GOR Pancasila mulai pukul 10.30 WIB, dengan diikuti oleh delapan tim putra dan enam tim putri yang berasal dari Kota Surabaya dan Malang. 

Usai pertandingan IBF, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menggelar Kejuaraan Basket antar Pelajar SMP dan SMP memperebutkan Piala Wali Kota pada 23-29, yang diselenggarakan di GOR Pancasila dan Lapangan Indoor Gelora Bung Tomo (GBT).

"Ayo masyarakat Surabaya ikut meramaikan serangkaian HJKS dengan menyaksikan pertandingan olahraga basket. Masyarakat bisa langsung hadir di lokasi secara gratis, dengan tetap memperhatikan prokes," ujarnya.

Sementara itu, Event Manager Indonesian Basketball Festival (IBF) Dave Leopold Marthen mengatakan, bahwa Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang Piala Asia Bola Basket di Jakarta pada 12-24 Juli 2022 mendatang. 

Karena itu, IBF juga menggelar sejumlah pertandingan bola basket di sejumlah kota di Indonesia.

"Rangkaian ini ada di beberapa kota, sebelumnya digelar di Mimika, Bali, D.I Yogyakarta dan hari ini di Surabaya. Total club yang bertanding di IBF Surabaya Series ada 14 tim, dengan 12 tim dari Kota Surabaya dan 2 tim dari Kota Malang," kata Dave.

Dave mengaku, melalui ajang IBF, ia berharap peringatan HJKS ke-729 mampu memunculkan semangat dan kreativitas para pemuda dan pemudi di Kota Surabaya, khususnya dalam dunia olahraga bola basket. 

Sebab, ia meyakini bahwa kreativitas para anak muda turut menjadi bagian dalam pembangunan sebuah kota.

"Kami ingin menunjukkan para pemain terbaik mampu diperhitungkan di dunia olahraga nasional hingga internasional," ungkapnya.

Ia menambahkan, bagi masyarakat Kota Surabaya yang ingin menonton pertandingan bola basket bisa langsung mendatangi GOR Pancasila dengan menunjukkan bukti vaksinasi dosis dua  melalui scan barcode aplikasi Peduli Lindungi.

"Selain pertandingan bola basket, terdapat beberapa stand UMKM, mulai kuliner hingga fashion yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Bagi para pecinta bola basket, ayo saksikan IBF untuk ikut memeriahkan peringatan HJKS ke-729," pungkasnya.

Pemkab Magetan Tutup Sementara Pasar Hewan Cegah Penularan PMK


KABARPROGRESIF.COM: (Magetan) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, Jawa Timur terpaksa menutup sementara aktivitas sejumlah pasar hewan di wilayahnya sebagai upaya mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK). Keputusan ini diambil menyusul temuan 25 ekor sapi dinyatakan positif terjangkiti virus tersebut.

Bupati Magetan Suprawoto mengatakan atas temuan puluhan sapi yang positif PMK tersebut, jajarannya di Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Magetan langsung melakukan lockdown sapi-sapi di wilayah yang terjangkit.

"Selain me-lockdown, kami juga menutup pasar hewan untuk sementara. Sehingga tidak ada lagi mobilitas. Mudah-mudahan dengan ini bisa mencegah penularan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar pada peternak Magetan," ujar Bupati Suprawoto, Selasa, 17 Mei 2022.

Menurut dia, dinas terkait telah melakukan usaha preventif dengan melakukan pemeriksaan hewan yang masuk ke Magetan. 

Namun setelah ditemukannya kasus positif, Pemkab Magetan mengambil kebijakan menutup sementara pasar hewan untuk mencegah penularan. 

Dinas terkait menilai penularan PMK tersebut berasal dari ternak luar daerah yang masuk Magetan.

Dengan penutupan pasar hewan, maka mobilitas ternak dibatasi. Sebab, jika tidak ditutup, maka dikhawatirkan aktivitas di pasar tersebut dapat menjadi sarana transmisi PMK.

Bupati juga berpesan kepada peternak supaya menjaga ternak masing-masing, dengan sering menyemprotkan disinfektan dan jangan terlalu banyak beraktivitas di kandang untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan virus terbawa ke ternak.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan Nur Haryani mengatakan meskipun PMK merupakan penyakit ternak menular akan tetapi tidak menular ke manusia. 

Ternak yang positif juga masih bisa disembuhkan asal segera ada pelaporan secara dini ke Dinas Peternakan dan Perikanan.

"Per tanggal 15 Mei 2022, Kabupaten Magetan dinyatakan positif, sehingga perlu segera kita lakukan upaya-upaya penanggulanganya karena dampaknya akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak," kata Nur.

Selain tidak menular ke manusia, Nur juga memastikan produk asal hewan yang terjangkiti PMK, baik itu daging maupun susu, tetap aman dan sehat untuk dikonsumsi manusia asalkan dilakukan pengelolaan dan pengolahan secara baik dan benar.

Saat ini timnya terus memantau, mendampingi, dan mengobati ternak di Magetan yang terkena PMK sampai dinyatakan sembuh. 

Pihaknya berharap, jumlah ternak kaki empat yang terjangkit PMK tidak bertambah.

Untuk itu, Nur meminta para peternak waspada dengan kondisi sapi atau kambingnya, jika muncul gejala PMK, segera melapor ke dinas terkait untuk segera diobati.

Sebelumnya, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan menemukan sebanyak 25 ekor sapi dinyatakan positif terjangkit PMK. 

Diduga ternak yang terpapar PMK tersebut berasal dari daerah luar yang masuk ke Magetan.

Sebanyak 25 sapi terjangkit PMK itu terdapat di Desa Sugihrejo, Kecamatan Kawedanan dan Desa Turi, Kecamatan Panekan.

Rabu, 18 Mei 2022

Semarak HJKS ke 729, Pemkot Gelar MTQ Tingkat Kota Piala Wali Kota Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kota Piala Wali Kota Surabaya tahun 2022. 

Acara yang akan dilaksanakan pada 27-29 Mei 2022 ini digelar untuk menyemarakkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke 729.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya Arief Boediarto mengatakan lomba ini digelar untuk mewujudkan harapan besar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Bahkan, ia mengaku lomba ini adalah pijakan awal sekaligus sebagai pemanasan untuk terus melakukan pembinaan ke depannya.

“Apalagi, terakhir lomba MTQ tingkat Kota Surabaya ini digelar sekitar tahun 2006. Jadi, sudah lama vakum dan kali ini coba kita panaskan kembali dan kita akan serius melakukan pembinaan kepada qori’-qori’ ini,” kata Arief, Rabu (18/5).

Ia kemudian menjelaskan secara detail MTQ tingkat kota ini. Menurutnya, pendaftaran peserta sudah dimulai pada 15 Mei 2022 dan terakhir pendaftaran pada 20 Mei 2022, tepat pukul 15.00 WIB. 

Pendaftaran lomba ini dilakukan melalui kecamatan masing-masing. 

“Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran sepeserpun alias gratis,” tegasnya.

Menurut Arief, ada beberapa cabang yang dilombakan dalam MTQ tingkat kota ini. Pertama, cabang tilawah Al-Qur’an golongan remaja (putra dan putri), dan materi bacaan dari juz 1 sampai dengan juz 20. 

Kedua, cabang hifzh Al-Qur’an golongan 1 juz dan tilawah (putra dan putri), dan materi hafalan salah satu dari juz 1 atau juz 30.

Ketiga, cabang tafsir Al-Qur’an golongan bahasa Indonesia (putra dan putri), dan materi hafalan 30 juz, lalu materi tafsir juz 1. 

Keempat, cabang fahm Al-Qur’an dan materi-materinya keislaman dan pengetahuan umum. 

Kelima, cabang Syarh Al-Qur’an, yang mana tilawatil Qur’an dengan maqro’ yang disesuaikan dengan materi yang dibahas, terjemahan maqro’ tersebut secara puitis tanpa teks, isi dan kadungan ayat-ayat tersebut diuraikan secara bebas.

Keenam, cabang khat Al-Qur’an golongan kontemporer, yaitu penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dengan penonjolan tampak pada gaya khat yang dipadukan dalam bidang lukis. 

Ketujuh, cabang karya tulis ilmiah Al-Qur’an (KTIQ), yang judul tulisannya mengacu pada tema: Wabah dalam padangan Islam. 

“Jadi, ada tujuh cabang yang dilombakan dalam MTQ tingkat Kota Surabaya kali ini. Silahkan dipilih mau ikut cabang yang mana,” katanya.

Sedangkan ketentuan peserta, setiap kecamatan diminta untuk mengirimkan peserta yang dinilai berkompeten dalam tiap cabang lomba yang dipertandingkan, peserta merupakan penduduk Kota Surabaya atau berdomisili di Surabaya. 

Selain itu, usia peserta sesuai dengan ketentuan cabang lomba dihitung pertanggal 1 Mei 2022, peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 cabang lomba.

“Yang perlu diperhatikan juga adalah juara terbaik 1 pada MTQ tingkat nasional atau internasional tidak diperkenankan mengikuti musabaqah dalam cabang dan golongan yang sama, kecuali mengikuti musabaqah pada cabang dan golongan lainnya,” tegasnya.

Di samping itu, Arief juga menjelaskan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh para peserta, yaitu harus ada surat usulan dari kecamatan, identitas KTP/KK Surabaya atau surat keterangan domisili Surabaya dan Akte Kelahiran, photo copy ijazah sekolah/madrasah, daftar riwayat hidup, pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.

“Berkas pendaftaran itu dimasukkan dalam map warna yang sama dan ditulis dengan huruf cetak asal kecamatan, nama peserta, cabang/golongan yang diikuti,” ujarnya.

Sebelumnya, pada saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik pengurus LPTQ Surabaya di Balai Kota Surabaya pada Senin (25/4/2022), ia menyampaikan bahwa agenda terdekat yang harus digarap oleh pengurus LPTQ adalah MTQ ini. 

Nantinya, qori’ yang juara atau yang terbaik akan dikumpulkan untuk mendapatkan pembinaan dalam rangka mempersiapkan MTQ tahun 2023.

“Bahkan, nanti yang menang di tingkat kota juga bisa tampil di Istighosah Akbar yang insyallah akan saya gelar menyambut Hari Jadi Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri waktu itu.

Saat itu, ia juga menyampaikan bahwa dengan pelantikan pengurus LPTQ dan digelarnya MTQ ini, maka dia berharap tilawatil Qur’an di Kota Surabaya bisa semakin menggema. 

Bahkan, ia juga ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Surabaya adalah kota santri. Di kota inilah NU berdiri dan di kota ini pula resolusi jihad digemakan, sehingga bisa melawan para penjajah kala itu.

“Kota Surabaya ini adalah Kota Pahlawan dan Kota Santri. Itulah tujuan akhir kita menggerakkan ahlussunnah wal jamaah, karena saya ingin betul membangun Kota Surabaya ini dengan ahlussunnah wal jamaah, dengan toleransi yang sangat tinggi, dan dengan semua golongan agama. Jadi, saya ingin mengembalikan marwahnya Surabaya sebagai Kota Santri, salah satunya dengan menjalankan ahlussunnah wal jamaah,” pungkasnya. 

Tekan Perkembangan Stunting, Bupati Waykanan Bentuk Satgas TPPS


KABARPROGRESIF.COM: (Waykanan) Guna menghindari dampak jangka panjang yang merugikan, Penurunan stunting sangat penting dilakukan sedini mungkin, sebab Stunting mempengaruhi perkembangan otak, sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal, dan beresiko menurunkan produktivitas saat dewasa.

Bupati Waykanan, Raden Adipati Surya mengungkapkan hal itu saat membuka pertemuan rembuk Stunting tingkat kabupaten tahun 2022, sekaligus pelantikan Satgas Stunting, di Aula Utama Pemkab setempat, Selasa (17/5/2022).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten 1, Kepala BPJS Waykanan, Kemenag, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua II TP-PKK, Ketua Dharma Wanita Ketua Gabungan GOW, serta Ketua dan Anggota Organisasi Profesi Kesehatan, Ketua Forum Anak Daerah, Para Camat se-Kabupaten Waykanan, Perwakilan Perguruan Tinggi STAI Al Ma’arif, Ketua Forum CSR Dunia Usaha, Tenaga Ahli P3MD.

Adipati menjelaskan, Stunting juga menjadikan anak rentan penyakit dan beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis dimasa dewasanya. Bahkan stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Sesuai dengan RPJPN 2005 – 2025, kata Adipati, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Khususnya dalam bidang kesehatan, salah satunya ditandai dengan status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE).

“Penurunan prevalensi wasting dan stunting pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020 – 2024 Prevalensi Stunting di Kabupaten Waykanan telah terjadi penurunan dari 27,7% pada tahun 2019 (SSGBI 2019), dan pada tahun 2021 menjadi 20,7% (SSGI 2021) serta ditargetkan secara nasional menjadi 14% pada tahun 2024,” katanya.

Orang nomor satu di Waykanan itu mengungkapkan, upaya pencegahan dan penurunan stunting tidak hanya oleh sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi. 

Untuk itu percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemerintah kabupaten yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Kampung/Lurah, organisasi, serta para pelaku usaha, pemangku kepentingan dan elemen masyarakat lainnya.

“Dukungan tak kalah penting, adalah menganggarkan kegiatan terkait program ini pada organisasi-organisasi dan APBDes setiap tahunnya. Berdasarkan Mandat Perpres Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting,” ujarnya.

Menurut dia, Program tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi tahun 2021 bahwa Kabupaten Waykanan merupakan salah satu dari 100 kabupaten perluasan lokus stunting.

Untuk itu Kabupaten Waykanan telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan. 

Kabupaten setempat juga telah menetapkan 30 Kampung sebagai desa lokasi fokus penanganan stunting pada tahun 2022, bukan berarti kampung lainnya tidak mendapat perhatian.

Sampai tahun 2024 secara bertahap seluruh kampung di Kabupaten Waykanan akan menjadi lokus penanganan stunting.

“Pada kesempatan secara bersama mendeklarasikan komitmen Pemkab Waykanan dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi, kegiatan inj bukan hanya sekedar seremonial saja, namun menunjukkan keseriusan Pemkab Waykanan dalam penanganan, pencegahan stunting,” tegas Adipati.