ENAM PRAJURIT KORPS MARINIR MENDAPAT KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA

KABARPROGRESIF.COM : Enam Prajurit Korps Marinir mendapat kenaikan pangkat luar biasa, yang disematkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio pada saat upacara HUT TNI Angkatan Laut yang ke 69 di Dermaga Ujung, Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya, Rabu (10/09/2014).

Dari ke enam prajurit Korps Marinir yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa tersebut, yaitu Koptu Mar Amriadi naik satu tingkat menjadi Kopka, Kopda Mar Suprahman naik satu tingkat menjadi Koptu, Praka Mar Suyono naik satu tingkat menjadi Kopda, Pratu Mar Asrul Pua Sagala naik satu tingkat menjadi Praka, Pratu Mar Dodi Andrian naik satu tingkat menjadi Praka, dan Pratu Mar Febri Maulana Ibrahim naik satu tingkat menjadi Praka serta satu personel dari Koarmabar KLK Carles M. R.Sihombing naik satu tingkat menjadi Kopda, dari ke enam prajurit Korps Marinir dan satu prajurit dari Koarmabar tersebut diberikan kenaikan pangkat luar biasa dalam operasi militer selain perang, dikarenakan telah berhasil menggagalkan aksi komplotan perampokan terhadap warga sipil.

Dalam amanatnya Kepala Staf TNI Angkatan Laut mengatakan, pada tahun 1945 tepatnya tanggal 10 september telah menjadi catatan dalam sejarah bangsa indonesia sekaligus tonggak lahirnya TNI Angkatan Laut yang kita cintai dan banggakan bersama. Melalui cucuran darah dan keringat, pengorbanan serta lika-liku panjang mewarnai jejak langkah perjuangan para pengawal samudera, berbagai pertempuran heroik melawan penjajah dalam mempertahankan dan memperjuangkan kejayaan bangsa indonesia ditempuh dengan berbagai perlawanan, tidak terkecuali bagi TNI Angkatan Laut sebagai alat pertahanan negara, yang melakukan perlawanan lewat laut. 

Beberapa pertempuran laut yang heroik, tercatat dengan tinta emas sejarah bangsa, seperti pendaratan pasukan-M yang dipimpin oleh Kapten Markadi dalam operasi lintas laut di selat Bali, dimana mereka berjuang bersama rakyat melawan kekuatan Belanda. Kemudian pertempuran Laut Aru yang dikomandani oleh Komodor Yos Sudarso dan beberapa pertempuran laut lainnya. Dari beberapa pertempuran tersebut, membuktikan bahwa sejakera pergerakan kemerdekaan, TNI Angkatan Laut memiliki kiprah yang tidak sedikit dalam mendharmabhaktikan jiwa dan raganya demi ibu pertiwi. Melihat fakta sejarah yang telah kita lewati, selayaknya sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa belajar dan instropeksi diri, bahwa untuk meraih keberhasilan diperlukan perjuangan, usaha dan tekad yang kuat, agar tercapai cita-cita yang diinginkan. Dalam acara ulang tahun ini kita semua merenungkan apa yang sudah kita dharma bhaktikan kepada bangsa dan negara. Bila dibandingkan dengan para pahlawan, maka perjuangan kita tidak terlalu sulit sehingga teladan para pahlawan dapat kita jadikan pendorong semangat untuk memberikan yang terbaik bagi TNI AL, TNI, Bangsa dan Negara.

Selanjutnya Kepala Staf TNI Angkatan Laut mengatakan, TNI Angkatan Laut selalu berkomitmen untuk memberikan Reward dan Punishment yang proporsional dalam pembinaan personel, salah satunya adalah kita telah saksikan bersama pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat lebih tinggi kepada para prajurit yang telah melakukan tugas diluar pengabdiannya, diluar apa-apa yang dituntut oleh TNI Angkatan laut, ini adalah bagian dari operasi militer selain perang. Ketujuh prajurit yang telah mendharmabhaktikan dan dapat menjadi contoh tauladan dan dapat memberikan motivasi bagi para prajurit lainnya, untuk benar-benar menjadi pengayom masyarakat bangsa Indonesia, yaitu melakukan tindakan berani dan terpuji yang telah menggagalkan aksi komplotan perampokan terhadap warga sipil, hal ini patut diapresiasi sebagai bentuk perwujudan jati diri TNI Angkatan Laut sebagai pelindung masyarakat, bangsa dan Negara.

Hadir dalam upacara HUT TNI Angkatan Laut tersebut, Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington, Pangarmatim Laksda TNI Sri Mohamad Darojatim, Dankobangdikal Laksda TNI Widodo,S.E, M.Sc, Wadan Kobangdikal Brigjen TNI (Mar) Ivan AR. Titus, Kasgartap III Surabaya Brigjen TNI (Mar) R.Gatot Suprapto, Danlantamal V Surabaya Brigjen TNI (Mar) Rudy Andi Hamzah dan para pejabat petinggi internal TNI Angkatan Laut. (*/arf)

Read More

Kasrem 081/DSJ Membuka Latihan Posko I Kodim Madiun

KABARPROGRESIF.COM : Selasa 9 September 2014 pukul 08.00 bertempat di Halaman Makodim 0803 Madiun, dilaksanakan upacara pembukaan Latihan Posko I Kodim 0803 Madiun  ”Merak Jaya” Tahun 2014 dalam rangka penanggulangan bencana alam oleh Kepala Staf Korem 081/DSJ Letnan Kolonel Czi  Djoko Wibowo yang mewakili Komandan Korem 081/DSJ selaku Irup, sedangkan Danup oleh Kasdim 0803/Madiun Mayor Arm Timbul Mujihartoyo, Spd. Pembukaan latihan itu dihadiri oleh unsur-usur Pemerintah daerah, Kasrem 081/DSJ serta jajaran Perwira staf Korem 081/DSJ, para Dandim Jajaran Rem 081/DSJ dan juga dihadiri oleh  Polres Kota/Kab. Madiun, Dan/Ka Balak Rem 081/DSJ serta instansi yang terkait, Pelaksanaan Latihan Posko I di mulai tanggal 9 s.d 11September  2014 di Makodim 0803 Madiun. (9/9).

Dalam amanat Komandan Korem 081/DSJ yang dibacakan Kasrem, disampaikan bahwa Hubungan kerja antara aparat teritorial dan Instansi terkait serta masyarakat yang selama ini sudah berjalan dengan baik, perlu kita tingkatkan lagi, karena kemampuan  untuk menemukan dan mengatasi/menanggulangi kerawanan dibidang Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial masyarakat saat ini, sangat dibutuhkan oleh aparat teritorial dalam menunjang keberhasilan pembinaan teritorial dan pada gilirannya upaya Komando untuk menciptakan stabilitas keamanan dan penanggulangan bencana alam yang mantap dan dinamis akan terwujud seperti yang kita harapkan bersama.

Mencermati penanganan krisis dan penanggulangan bencana alam di tingkat Nasional maupun Daerah saat ini, meskipun sudah berangsur baik, namun masih belum optimal dan terkesan instant tanpa perencanaan yang cermat hal ini pula yang terjadi diwilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya. Dari skenario Latihan Posko I kali ini di harapkan dapat menggambarkan situasi yang mendekati kondisi yang sebenarnya akan dihadapi, dengan tujuan disamping melatih prosedur mekanisme hubungan Komandan dan Staf, juga bermanfaat bagi kepentingan aparat terkait diwilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya khususnya Kodim 0803 Madiun, Guna melaksanakan operasi bantuan kepada Pemda dalam penanganan penanggulangan bencana alam, Oleh sebab itu saya mengajak untuk memanfaatkan momen latihan ini sebaik-baiknya, ikuti dengan cermat skenario latihan dan persoalan-persoalan yang diberikan oleh penyelenggara dan tanggapi dengan serius dalam bentuk yang aplikatif. Pinta Danrem.

Lebih lanjut Kepada penyelenggara Gladi, Danrem 081/DSJ minta agar sekenario latihan ini lebih diupayakan mendekati situasi dan kondisi sebenarnya yang mungkin terjadi di lapangan karena menurut Danrem hanya dengan cara itu kita dapat mengukur kemampuan staf dan satuan dalam menyelesaikan masalah yang timbul, sekaligus melakukan perbaikan, dan penyempurnaan prosedur maupun kodal yang lebih menggambarkan kesiapan satuan dalam menjalankan tugas pokoknya. Sedangkan Tujuan dan sasaran latihan posko I yaitu kemampuan melaksanakan kegiatan prosedur hubungan komandan dan staf sesuai mekanisme yang berlaku, mampu melaksanakan komando pengendalian satuan operasi bantuan kepada pemerintah daerah, mampu melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait sesuai mekanisme dan prosedur yang sudah disepakati serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat meskipun dalam situasi yang serba dilematis.

Tema pelaksanaan Gladi Posko I adalah "  Kodim  Melaksanakan  Operasi Bantuan Kepada Pemda, Dalam Rangka Operasi Militer Selain Perang  "

Berorientasi pada tema tersebut bentuk operasi yang diberikan adalah operasi penanggulangan bencana, Selain meningkatkan profesionalitas juga terkandung maksud peduli aparat yag sewaktu-waktu memberikan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat sekitarnya khususnya dalam rangka penanganan bencana alam. 

Diakhir sambutannya, Danrem menekankan hendaknya Jajaran TNI mampu berdampingan dengan instansi terkait apalagi dalam penanganan bencana. Meski di daerah sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun penanganan bencana juga merupakan salah satu tugas TNI sesuai Undang-Undang (UU) oleh karena itu kehadiran Satuan Komando Kewilyahan (Satkowil) baik diminta ataupun tidak, harus berperan didalamnya, tegasnya.

Upacara pembukaan Latihan Posko-I Kodim 0803 Madiun ditandai dengan penyematan pita dan pemasangan tanda penyelenggara dan pelaku oleh Kasrem 081/DSJ.  ( LS/arf ).

Read More

Sosialisasi KPR – Swakelola BP TWP untuk Prajurit dan PNS

KABARPROGRESIF.COM : Untuk meningkatkan kesejahteraan moril prajurit Korem 084/BJ, Pusat Koperasi Kartika Bhirawa Anoraga bekerjasama dengan Pengembang PT. Sukses Bersama Tiga Jaya menyelenggarakan sosialisasi Perumahan  KPR–Swakelola BP Tabungan Wajib Perumahan (TWP) di Aula Bhaskara Korem 084/Bhaskara Jaya.

Dari awal sosialisasi ini para peserta secara serius mendengarkan paparan oleh anggota Pusat Koperasi tentang seluk beluk indeks baru Tabungan Wajib Perumahan, fungsi dan kegunaannya bagi masa depan para prajurit dan PNS. Selanjutnya pihak Pusat Koperasi Kartika Bhirawa Anoraga dan Pengembang menjelaskan tentang persyaratan untuk mendapatkan KPR Swakelola BP TWP AD. Pihak pengembang juga mendiskripsikan konsep hunian “ Perumahan Lestari Indah” yang memiliki lokasi sangat strategis antara lain dekat dengan sarana pendidikan, kesehatan, pasar tradisional serta terletak di tepi jalan utama Propinsi yaitu  di jalan Raya Bonteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Dalam paparannya pihak pengembang juga menyebutkan bahwa komplek Perumahan tersebut sudah memiliki berbagai fasilitas umum seperti jalan kembar masuk pintu utama yang lebar, taman, tempat ibadah serta sarana penunjang lainnya yang memadai.  Berbagai type rumah, luas tanah, desain, spesifikasi bangunan, harga jual, uang muka dan prakiraan angsuran sesuai type perumahan yang dipilih juga dijelaskan secara gamblang .

Ditengah-tengah polemik adanya rencana kenaikan harga BBM yang tentunya akan disusul dengan naiknya harga material/bahan baku perumahan, sudah pasti akan memicu naiknya harga perumahan ke depan. Walaupun suku bunga kredit perumahan (KPR) yang lain lebih tinggi rata-rata diatas 7%, namun KPR Swakelola BP TWP AD tetap menjanjikan suku bunga perbankan yang sudah ditunjuk lebih rendah yaitu 6% fixed (tidak berubah). Kondisi inilah yang membuat beberapa prajurit dan PNS tertarik untuk ikut mendaftarkan diri memesan rumah sebagai tempat hunian maupun investasi di masa depan.

Hadir dalam sosialisasi tersebut para Kasi dan Kabalakrem 084/BJ, para prajurit dan PNS Korem 084, perwakilan Kodim 0816/Sidoarjo. Kodim 0830/Surabaya Utara, Kodim 0831/ Surabaya Timur dan Kodim 0832/Surabaya Selatan. Acara sosialisasi dapat dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar. (Pen084/arf). 

Read More

PERERAT KERJASAMA, MARINIR INDONESIA – AMERIKA GELAR LATIHAN BERSAMA

KABARPROGRESIF.COM : Dalam rangka mempererat kerjasama, Korps Marinir TNI AL–Marinir Amerika Serikat menggelar latihan bersama di Bhumi Marinir Gedangan, Sidoarjo, Selasa (09/9/2014).

Latihan bersama bertajuk ‘Marines Tactical Warfare Simulation (MTWS)-14’ tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten Operasi Kasal Laksda TNI Arief Rudianto, S.E.,M.M., yang diwakili oleh Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang.

Kegiatan yang dihadiri Paban Lat III Sops Mabesal Kolonel Laut (P) M. Zaenal, Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Purwadi, Danbrigif-1 Mar Kolonel Marinir Y. Rudy Sulistyanto, Para Asisten dan Pejabat Teras Pasmar-1 itu juga dihadiri Atase Marinir Amerika untuk Indonesia Mayor USMC Koichi Takagi.

Dalam amanatnya yang dibacakan Komandan Pasmar-1, Asops Kasal mengatakan kegiatan latihan bersama antara Indonesia dengan Amerika Serikat tersebut dilaksanakan dalam rangka penanganan akibat bencana alam dalam bentuk gelada posko dengan harapan dapat meningkatkan kerja sama militer kedua Negara.

Lebih lanjut dikatakan bahwa wilayah Indonesia terletak diantara lempeng Asia dan Australia serta dilalui cincin api (ring of fire) sehingga rawan terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan meletusnya gunung berapi serta banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut memerlukan manajemen dan koordinasi secara terintegrasi dalam pengerahan militer antar Negara yang tentunya berbeda dengan system dan metoda agar pemberian bantuan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat guna dan tepat sasaran, maka perlu dilaksanakan latihan bersama untuk menyamakan persepsi dan pertukaran kemampuan, pengalaman dan pemikiran bagi kedua belah pihak dengan mempraktekkan prosedur komando dan staf dalam perencanaan penanggulangan bencana alam.

Dalam kesempatan tersebut, Asops Kasal berpesan kepada seluruh peserta latihan agar membangun rasa hormat antar sesama peserta latihan dan hubungan baik berdasarkan persaudaraan prajurit Marinir (marines brotherhood).

“Saya yakin dan percaya, sumbangsih dan kerja keras selama melaksanakan latihan ini akan meningkatkan hubungan baik kedua Negara khususnya Korps Marinir TNI AL dan USMC, dengan harapan semoga latihan ini dapat terlaksana secara berkesinambungan,” tegasnya.

Sementara itu, Letkol Marinir Agus Gunawan Wibisono selaku Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) mengatakan latihan bersama tersebut akan berlangsung hingga 18 September 2014 dengan peserta latihan sejumlah 78 orang, dengan rincian 45 prajurit Korps Marinir TNI AL dan 33 prajurit USMC.

Read More

SKTS Mati, 71 Warga Musiman Rungkut Kidul Terjaring Yustisi

KABARPROGRESIF.COM : Kelurahan Rungkut Kidul menggelar operasi yustisi , razia operasi yang digelar di Jalan rungkut Lor II juga melibatkan satpol PP kecamatan Rungkut dan satpol PP pemerintah Kota Surabaya ini telah menjaring sekitar 71 penduduk tanpa memperpanjang SKTS.

Menurut Dra.Diah Ernawati Handayani,MM Lurah Rungkut Kidul,untuk SKTS nya sudah tidak berlaku atau tidak diperpanpanjang akan dikenai surat tilang,yang kemudian surat tilang tersebut akan dibawa ke kantor kecamatan untuk membayar denda,” Di Kantor Kecamatan Tambaksari mereka yang SKTS nya tidak berlaku akan dikenai tindak pidana ringan berupa denda 51 ribu sebagai denda perkara.” Ujarnya pada Progresif

Erna menambahkan,sebelum operasi yustisi ini digelar,pihak Kecamatan sudah menggelar pendataan terhadap penduduk yang bertempat tinggal di kost-kostsan,” Bulan Agustus Satpol PP beserta Staf Kecamatan Rungkut mendatangi Rumah Kost-kostsan untuk melakukan pembinaan sosialisasi pada penduduk dari luar daerah.”terangnya

Erna berharap kedepan bagi penduduk yang berasal dari luar daerah segera mengurus SKTS yang berlaku,” Saya berharap penduduk yang menempati rumah Kost-kostsan segera mungkin untuk memiliki SKTS yang berlaku.”pintahnya ( Adji )

Read More

Yustisi SKTS, Gubeng Jaring 30 Penduduk Liar

KABARPROGRESIF.COM : Kelurahan Gubeng pekan lalu menggelar Operasi Yustisi SKTS ( Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara )yang dilakukan di Jalan Gubeng Klingsingan.

Gelar Operasi Yustisi yang sasarannya bertempat tinggal di Rumah Kost tersebut telah terjaring sekitar puluhan yang kedapatan SKTS sudah tidak berlaku,” Sebanyak 30 Penduduk dari Luar daerah tidak memperpanjang SKTS.” Ujar Heri Suswati Mega Rahayu,S.Sos Lurah Gubeng.

Menurut Mega,bagi penduduk yang telah kedapatan tidak memperpanjang SKTS,saat terkena razia operasi akan mendapat sanksi adminitratif yang sudah diatur dalam Pemerintah,” Bagi Penduduk daerah yang SKTS nya tidak diperpanjang akan dikenai denda minimal 50 ribu rupiah.” Katanya pada Kabar Progresif.Com

Namun untuk pembayaran denda, masih kata Mega akan dilakukan di kantor Kecamatan, sehingga bagi penduduk yang terkena operasi tersebut akan diberikan surat tilangan,” Penduduk kost yang tidak mempanjang SKTS akan diberikan surat tilang,dan selanjutnya mereka akan membayar dendanya di Kantor Kecamatan Gubengi.”terangnya.

Dalam Operasi Yustisi yang melibatkan Satpol PP Kecamatan Gubeng dan Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya,sebelumnya sudah memberikan pendekatan pada penduduk yang bertempat tinggal di Kost untuk segera memperpanjang SKTS nya,” kita sudah berupaya pada penduduk yang Kost agar segera memiliki SKTS yang berlaku.”jelasnya ( Adji )

Read More

GELAR LOMBA TUMPENG UNTUK PEREKAT SILAHTURAHMI

KABARPROGRESIF.COM : Dalam rangka memeriahkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 69, Kelurahan Bulak menggelar Lomba Tumpengan.

Acara yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kelurahan itu, disambut antusias oleh kalangan Ibu-ibu Penggerak PKK.

Sebanyak 70 peserta yang hadir dari perwakilan RW –RW yang ada diwilayah itu, berpartsipasi untuk mengikuti lomba yang digelar setiap tahunnya,” Kegiatan Lomba ini diikuti oleh 7 RW yang ada di kelurahan Bulak.” Ujar H.M.Chusnul Amin, S.IP. M.Si

Adapun lomba yang digelar, kata Amin sapaan akrabnya H. M. Chusnul Amin adalah bertujuan untuk menciptakan ajang untuk perekat tali persaudaraan antar kalangan Ibu-ibu,” Selain untuk memeriahkan hari Kemerdekaan, kegiatan ini juga menggalang Silahturahmi antar pengurus PKK, Kader Lingkungan beserta Paud.” katanya pada Kabar Progresif.

Amin menambahkan, kegiatan yang digelar ini merupahkan murni dari swadaya seluruh RW-RW yang ingin meramaikan suasana lomba tersebut, padahal dalam lomba ini semua peserta akan mendapatkan hadiah yang telah disediahkan oleh pihak panitya,” Untuk lomba tumpengan ini,semua peserta akan mendapatkan hadiah berupa peralatan dapur.”terang pria mantan sekretaris kelurahan Perak Timur.

Ditempat yang sama Sri Wahyuni,S.Sos Ketua tim Penggerak PKK kelurahan Bulak menambahkan,bagi peserta lomba tumpengan ini untuk kategori pemenang terbaik.penilaiannya terletak pada bentuk keindahan dari tumpeng tersebut,” Penilaian terbaik terletak pada kreatifitas , penataan dan rasa dari berbagai macam olahan makanan yang ada pada tumpeng.”ujarnya.

Dari peserta RW-RW yang ikut dalam Lomba ini,tim terbaik diraih oleh RW II sebagai juara I,juara II jatuh pada RW V dan Juara II diraih oleh RWVII. ( Adji )

Read More

Ancang-ancang Tambah 34 BLC Baru

KABARPROGRESIF.COM : Warga Surabaya akan menjadi warga yang paling siap untuk menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang. Ketika MEA diberlakukan per 1 Januari 2015 yang berarti negara-negara se-ASEAN akan bisa bebas berinvestasi di Indonesia termasuk di Surabaya, warga Kota Pahlawan sudah punya bekal untuk bersaing. Ini berkat intervensi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang membuat warganya siap jadi tuan di kota sendiri.

Salah satu bentuk intervensi Pemkot Surabaya adalah keberadaan Broadband Learning Center (BLC). BLC menjadi “rumah” bagi warga yang ingin melek internet. Di tiap BLC, Pemkot menyediakan tiga hingga lima komputer plus dua orang trainer (pemberi materi) dan asisten pemateri. Melalui BLC yang telah dibangun di sejumlah kawasan, warga Surabaya mulai dari ibu-ibu rumah tangga hingga anak-anak, bisa belajar tentang teknologi informasi secara gratis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, BLC kini menjadi jujugan bagi warga Surabaya. Dari data yang ada, Antiek mengatakan, rata-rata kunjungan satu BLC per bulannya bisa mencapai 300-an warga. Artinya, dari 13 BLC yang ada, ada hampir 4000 warga yang dalam sebulan berkunjung ke 10 BLC.

“Respon warga memang luar biasa. Mereka bisa belajar tanpa ada pungutan. Kalau belajar di kursusan kan biayanya mahal. Lewat BLC, kita juga bisa sosialisasi kebijakan baru. Ini kita upayakan pengadaan 10 unit komputer seperti yang di Kelurahan Made. Karena menurut kami jumlah itu yang paling efektif untuk pembelajaran,” tegas Antiek ketika dikonfirmasi pada Selasa (9/9).

BLC bisa difungsikan oleh siapa saja. Anak-anak bisa mengoptimalkan BLC dengan melakukan try out online. Orang tua tidak perlu mengkhawatirkan anak-anaknya akan membuka situs-situs yang tidak benar. Pasalnya, di BLC ada jaminan keamanan bagi anak-anak yang mengakses internet, yakni dengan adanya internet sehat.

Sementara ibu-ibu rumah tangga dan pelaku UKM, telah mendapatkan pelatihan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) KB Surabaya tentang cara melakukan pemasaran produk secara online melalui jejaring sosial maupun situs jual beli online. Bahkan, ibu-ibu itu kini telah terbiasa melakukan transaksi online.

“Ibu-ibu yang paling semangat. Meski sudah tidak muda lagi, mereka masih semangat belajar. Ketika dapat transaksi, respon mereka luar biasa. Kata mereka “kok bisa ya”. Sekarang, ibu-ibu di Surabaya lebih senang datang ke BLC daripada nonton sinetron di televisi,” sambung dia.

Di Surabaya, sekarang ini sudah ada 13 BLC yang tersebar di sejumlah kecamatan. Antiek mengatakan, secara bertahap, Diskominfo Surabaya akan membangun lebih banyak BLC agar makin banyak warga yang bisa belajar teknologi informasi. “Kita ada rencana penambahan 34 lokasi BLC secara bertahap. Saat ini segera realisasi lima dulu. Sampai akhir tahun, mudah-mudahan sudah bisa terpenuhi 10 BLC sementara sisa 24 dikerjakan sambil jalan,” imbuh mantan Kepala Bapemas KB ini.

Selain mengajarkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, Diskominfo juga mengajarkan “lampu kuning” bagi warga yang belajar teknologi informasi. Bahwa ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, jika dilanggar, si pelanggar bisa berurusan dengan ranah hukum.  “Kita juga ajarkan aturan UU ITE. Kita tekankan agar jangan melanggar yang bisa berdampak pada proses hukum. Kita juga ajarkan internet sehat kepada anak-anak. Kita latih 6.000 anak SMP/SMK/SMA untuk jadi tenaga sukarela di mana setiap sekolah mengirim 10 siswa,” sambung Antiek.

Selain keberadaan BLC, Pemkot Surabaya juga telah membangun Rumah Bahasa di mana warga Surabaya bisa belajar bahasa asing secara gratis. Pemkot juga melakukan sertifikasi profesi. Semuanya itu demi menyiapkan warga Surabaya menghadapi MEA 2015.(*/arf)

Read More

Hakim Tolak Kuasa PT Baja Menara Inti

KABARPROGRESIF.COM : Majelis hakim yang diketuai M Yapi menolak kuasa dari PT Baja Menara Inti (BMI) dalam kasus gugatan perdata No 612/Pdt.G/2014/PN Surabaya.

Dalam perkara perbuatan melawan hukum yang digugat oleh Yakobus I Nyoman Kinanta selaku mitra kerjanya, Perusahaan Jasa Angkutan ini diminta untuk menunjuk seorang pengacara. Pasalnya dalam persidangan perdana yang digelar di ruang garuda PN Surabaya, senin (8/9), perusahaan bermodal dari dari WNA asal korea ini  telah menunjuk Dodik Hermansyah selaku personalia dari PT BMI yang tidak memiliki baygroun pendidikan sarjana hukum.

"Bagaimana anda akan menghadapi gugatan ini kalau tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, perlu anda ketahui, yang berhak untuk sidang disini adalah seseorang yang memiliki sumpah beracara persidangan,"kata hakim Yapi.

Untuk itu, hakim Yapi meminta agar Dodik menyampaikan perusahaan untuk menunjuk seorang pengacara."Sampaikan ke perusahaan anda untuk menunjuk seorang pengacara,"ujar hakim Yapi.

Sementara usai persidangan, Sugeng Hary Kartono selaku kuasa hukum dari Yakobus I Nyoman Kinanta menyatakan, legalitas PT BMI patut dipertanyakan. Pasalnya,  sangat  ironis, sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas  (PT) dan memiliki ratusan trailer ini , tidak memiliki legal hukum didalam tubuh perusahaannya.

"Ini cukup ironis, kok sebuah badan usaha perseroan tidak memiliki legal hukum,"ujar Sugeng usai persidangan.

Sementara didalam gugatannya, Sugeng menjelaskan, bila PT BMI melakukan perbuatan melawan hukum akibat pemutusan sepihak kontrak kerja dengan dasar tanpa alasan yang jelas, yang mana seharusnya pemutusan kontrak kerja Ï七凹 sendiri ada pihak yang dirugikan. 
"Dan selama ini klien kami dalam melaksanakan kewajibannya tidak pernah ada komplain maupun keberatan keberatan dari pihak PT BMI mengenai pekerjaannya, dan Semestinya pemutusan kontrak kerja ini  harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan para pihak dipanggil dan dari hasil RUPS itulah dibuatkan akte notaris, "jelas Sugeng

Sementara, Yakobus I Nyoman Kinanta selaku penggugat mengungkapkan, pemutusan sepihak itu dilakukan PT BMI pada 1 Mei 2014 lalu. Selain melakukan pemutusan kerja, tergugat PT BMI malah merekrut karyawannya untuk dipekerjakan di PT BMI.

"Sehari setelah diputus hubungan, semua karyawan saya diambil dipekerjakan di PT BMI,"ungkapnya.

Diungkapkan Nyoman, PT BMI ini merupakan milik WNA asal korea, yakni MR Deni. Namun dalam menjalankan roda perusahaannya, Pengusaha asal Korea ini tidak pernah tampil. "Yang menjalankan bukan dia, tapi orang lain,"jelasnya. (Komang)

Read More

Penyidik MERR II C ‘Puas’ di Tiga Tersangka Saja

KABARPROGRESIF.COM : Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kiranya mencukupkan penyidikan kasus dugaan korupsi pelepasan lahan untuk proyek jalan MERR II-C Gununganyar, Surabaya, untuk tiga tersangka. Kejaksaan beralasan kasus ini akan dikembangkan pada keterlibatan pihak lain setelah melihat fakta-fakta persidangan.

Plh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Surabaya Agus Chandra mengatakan, memang pihaknya kini fokus pada pada penyempurnaan berkas untuk tiga tersangka kasus MERR. Para tersangka tersebut adalah Djoko Walujo (staf Dinas PU Bina Marga dan Pematusan), Euis Darliana (sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Pematusan), dan Olli Faizol (staf Dinas PU Bina Marga dan Pematusan).

Agus menerangkan, saat ini sejumlah saksi dan pengumpulan alat bukti masih terus dilakukan. Itu diperlukan untuk menguatkan keterangan dan data yang sudah dikantongi penyidik sebelumnya. Keterangan tambahan itu akan digunakan untuk menyempurnakan pemberkasan tiga tersangka kasus ini. “Kita memang fokus hanya untuk tiga tersangka yang sudah ada,” katanya, Senin (8/9).

Keterangan dan data tambahan dikorek agar jaksa tidak kelabakan saat kasus MERR dibawa ke persidangan. Dengan demikian, kecil kemungkinan para tersangka mendapatkan celah kelemahan surat dakwaan agar bisa bebas dari jeratan hukum. “Tentu kita masih akan korek keterlibatan pihak lain. Nanti lihat dari fakta persidangan,” tandas Agus.

Kasus dugaan penyimpangan pelepasan lahan proyek jalan MERR II-C Gununganyar diusut Kejaksaan sejak tahun lalu. Penyidik menemukan dugaan mark up data luas lahan pada realisasi pelepasan lahan tersebut. Akibatnya, anggaran pelepasan lahan dari uang negara melebihi anggaran semestinya. Kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Ketiganya kini meringkuk di Rutan Medang dan Lapas Sidoarjo.(Komang)

Read More

Pemkot Surabaya – Kemenkeu Teken Kerjasama Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

KABARPROGRESIF.COM : Banyaknya wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya mendapat perhatian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Pemkot Surabaya. Hal itulah yang juga mendasari kedua lembaga pemerintah tersebut melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi.

Ada dua naskah perjanjian yang ditandatangani. Pertama, naskah bernomor KEP-199/PJ/2014 dan 415.4/4727/436.2.3/2014 yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Kemenkeu A. Fuad Rahmany dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Sedangkan naskah kedua yang lebih banyak memuat pelaksanaan upaya optimalisasi penerimaan pajak/retribusi bernomor KEP-2111/WPJ.11/2014 dan 415.4/4728/436.2.3/2014. Nota tersebut diteken Kakanwil Dirjen Pajak Jawa Timur I Ken Dwijugiasteadi serta Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan.

Fuad Rahmany tidak memungkiri bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Tanah Air masih sangat minim. Berdasar data Kemenkeu, dari total 12 juta wajib pajak badan (non-perorangan) hanya 5 juta yang sudah menghasilkan laba usaha. Dari jumlah tersebut, hanya 550 ribu atau 11 persen yang rutin melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan. Sedangkan wajib pajak pribadi ditengarai sebanyak 30 juta orang tidak membayar pajak. “Kebanyakan wajib pajak yang termonitor berdalih usahanya merugi. Itu alasan klasik,” ujarnya di sela-sela prosesi penandatanganan di Balai Kota Surabaya, Senin (8/9).

Sejauh ini, mekanisme perhitungan pajak didasarkan pada self-assessment. Artinya, wajib pajak menghitung sendiri serta membayar sendiri pajaknya. Dengan kata lain, semua bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap wajib pajak. Masalahnya, dengan sistem seperti ini, Fuad mengatakan sudah terbukti hanya 10 sampai 20 persen yang benar-benar membayar pajak sesuai ketentuan. Oleh karenanya, data yang disampaikan perlu diuji dan diperiksa ulang.

Nah, untuk melakukan pemeriksaan tersebut bagi Kemenkeu bukan perkara gampang. Pasalnya, Kemenkeu harus memonitor sekian banyak potensi pajak di seluruh Indonesia ditengah keterbatasan tenaga. “Makanya, kami berinisiatif bekerja sama dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki informasi tentang transaksi hotel, properti, restoran, dan sebagainya sehingga dengan itu bisa diuji kebenarannya. Harapannya, tingkat kepatuhan pembayaran pajak bisa naik,” terang Fuad.

Pada kesempatan itu, Walikota Tri Rismaharini menyatakan esensi dari kerja sama ini adalah sharing data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan sinergitas data yang terkoneksi, harapannya penerimaan pajak dan retribusi bisa lebih maksimal karena pengawasan terhadap wajib pajak lebih komprehensif.

Risma -sapaan Tri Rismaharini- juga memanfaatkan momen ini untuk mengklaim kembali pajak-pajak dari sejumlah perusahaan besar. Pasalnya, beberapa perusahaan terkemuka yang berbasis di Kota Pahlawan justru menyetor pajaknya ke Jakarta. “Ini kan kurang adil, kita yang terkena dampak perusahaannya namun pajaknya ‘lari’ ke pusat. Makanya, mulai Agustus ini perusahaan-perusahaan tersebut sudah bayar pajak di Surabaya,” katanya.

Dia melanjutkan, pemkot dalam hal ini berupaya membantu pemerintah pusat dalam hal optimalisasi penerimaan pajak. Menurut Risma, kerjasama ini dipandang sama-sama menguntungkan. Setoran pajak ke pemerintah pusat bisa lebih tinggi karena proses indentifikasi wajib pajaknya terbantu dengan data yang dimiliki pemkot. Sedangkan, bagi pemkot, dengan meningkatnya setoran pajak ke pusat, harapannya juga berdampak pada bertambahnya dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemkot Surabaya. “Itu semua ada rumusnya. Semakin besar pajak yang disetorkan, maka dana perimbangan kepada pemerintah daerah juga bertambah,” tutur mantan kepala Bappeko Surabaya ini.

Sementara, Menkeu M. Chatib Basri mengapresiasi positif terjalinnya kerjasama ini. Menurut dia, sharing data online sangat membantu kinerja Kemenkeu yang saat ini memang tengah menarget wajib pajak pribadi/perorangan. Chatib mengatakan, selama 40 tahun terakhir, sumber pajak terkonsentrasi pada perusahaan, utamanya yang bergerak di bidang pertambangan, energi dan perkebunan. Sehubungan dengan turunnya harga komoditas energi dan pertambangan di pasaran, maka hal itu berdampak pada tingkat penerimaan sektor pajak. Menyadari hal tersebut, Kemenkeu mulai menggeser fokus sumber pajaknya pada wajib pajak perorangan yang selama ini sering luput dari pantauan.

“Area potensial wajib pajak pribadi paling banyak difokuskan pada daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi. Pertumbuhan ekonomi di Surabaya yang mencapai 7,56 persen memang sangat menjanjikan dan potensial,” kata pria yang resmi menjabat Menkeu pada 21 Mei 2013.

Chatib menilai Surabaya sangat siap berpartner dengan Kemenkeu karena sistem yang diterapkan sudah layak dan memadai. Bahkan, Surabaya merupakan satu-satunya pemerintah kota di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan Kemenkeu. Sedangkan skala pemerintah provinsi yang sudah bekerja sama dengan Kemenkeu yakni Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Bali. “Sebenarnya sistem di Surabaya sudah siap sejak dua tahun lalu. Untuk itu, kami perlu segera merespon tawaran kerjasama ini. Selanjutnya, Surabaya akan kami jadikan percontohan bagi daerah-daerah lain,” terang dia.

Alumnus Australian National University ini menjelaskan bahwa sebenarnya perihal pembayaran pajak bukanlah hal yang rumit. Yang perlu dilakukan hanyalah kroscek data. Dia mencontohkan, ada seorang yang mengaku pendapatannya tidak besar, namun ternyata dia punya lima apartemen dan tujuh mobil. “Kalau dibandingkan dengan pembelian lima apartemen dan tujuh mobil itu tentu income-nya harus cukup dong. Nah, kalau income cukup berarti pajak harus bayar kan. Dengan begitu, kita akan bisa kejar penerimaan dari sektor pajak,” pungkas Chatib.(*/arf)

Read More

Bos SPBU Kalianak Dijerat Pasal Berlapis

KABARPROGRESIF.COM : Setelah sempat akan dipanggil paksa oleh majelis hakim yang diketuai M Yapi pada persidangan sebelumnya, Senin (1/9) lalu, akhirnya  Soetijono (62), terdakwa kasus penyerobotan tanah dan memasuki pekarangan orang tanpa ijin ini  menghadiri persidangan perdananya yang digelar diruang disidang garuda PN Surabaya, Senin (8/9).

Dalam persidangan perdananya,  Pemilik Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Kalianak ini terlihat tegang saat mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djamin dari Kejaksaan Tinggi Jatim.

Dalam surat dakwaannya, terdakwa paruh bayah ini didakwa dengan pasal berlapis,  dijerat melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara dan melanggar pasal 385 ayat 1 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Dijelaskan dalam surat dakwaan, peristiwa ini terjadi lantaran terdakwa memasang pagar blok melebihi dari tanah yang disewa dari PT Senopati 
Samudra Perkasa.

"Sudah ditegur dan kesepakatan pembongkaran setelah  dilakukan pengukuran ulang, namun terdakwa Setiyono malah  mengindahkannya,"jelas Jaksa Djamin dalam surat dakwaannya. 

Akibat mengindahkan teguran pembongkaran pagar blok itu, Kurniawan Sadewo selaku pemilik PT Senopati Samudera Perkasa melaporkan peristiwa ini ke Polda Jatim.

Diakhir persidangan, dihadapan majelis hakim yang diketuai M Yapi ,  terdakwa Setiyono mengaku tidak mengerti akan jeratan hukum yang didakwakan jaksa padanya. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa Setiyono akan mengajukan eksekpsi yang sedianya akan dibacakan pada persidangan mendatang, senin (15/9). "Saya tidak mengerti maksud Jaksa,"ujar terdakwa Setiyono.

Seperti diketahui, Kasus ini berawal dari ulah arogan Soetijono membangun pagar dilahan milik korban Kurniawan, yang kebetulan berada disisi SPBU nya. Tanah seluas 50 cm x 200 meter milik korban, 'dimakan' oleh pagar terdakwa. Lima kali upaya korban untuk mensomasi, tidak direspon oleh terdakwa. Malah dengan sengaja ia melanjutkan pembangunan pagar tanpa sedikitpun mengindahkan peringatan korban.

Perkara ini sempat menarik perhatian pihak Puskopal dan Pemkot Surabaya. Puskopal sebagai pihak yang menyewakan tanah, mengakui bahwa pagar yang dibangun terdakwa memang memasuki lahan milik korban.

Atas perbuatan  terdakwa, korban mengaku dirugikan sebesar Rp 15 miliar. Korban mengaku sejak pagar milikterdakwa dibangun diatas lahanya, ia tidak bisa membangun tempat usahanya. Sehingga perjanjian bisnis yang ia lakukan bersama salah satu pengusaha Gresik jadi gagal berantakan. Perjanjian sewa-menyewa antar keduanya akhirnya dibatalkan sepihak oleh rekan bisnisnya.(Komang)

Read More