Minimalisir Kerugian Akibat Bencana, Kodim Lamongan Gandeng Tagana

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pembentukan masyarakat tanggap bencana mulai dilakukan oleh pihak Kodim 0812/Lamongan. Pembentukan itu, juga turut melibatkan Tagana.

Diawali dengan sosialisasi soal antisipasi bencana, Kodim dan Tagana Lamongan menjelaskan berbagai mekanisme yang nantinya harus dilakukan oleh masyarakat ketika bencana terjadi.

“Sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian kami,” ujar Kepala Staf Kodim Lamongan, Mayor Chb Heroe Goettojo di Aula Kadet Soewoko Makodim Lamongan. Sabtu (23/09/2023).

Penanggulangan bencana, kata Kasdim, nantinya akan melibatkan bebagai unsur. Pelibatan itu, tentunya tak lepas dari peran masyarakat. 

“Pencegahan potensi bencana, itu sangat penting untuk dilakukan,” beber Kasdim.

Bahkan, Kasdim menyebut pelibatan TNI pada penanggulangan bencana itu sudah diatur di dalam UU nomor 34 tahun 2004 terkait Operasi Militer Selain Perang atau OMSP. 

“Keterlibatan TNI sudah diatur di dalam Undang-Undang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Tagana Kabupaten Lamongan, Iswahyudi menambahkan sinergitas dalam penanggulangan bencana sangat penting untuk dilakukan. 

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam aksi penanggulangan bencana merupakan solusi yang tepat.

“Keberadaan TNI dalam aksi penanggulangan tentunya sangat diperlukan. Ini akan mempercepat proses penanggulangan bencana yang terjadi,” jelasnya.

Read More

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut Pengerjaan Saluran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi genangan saat datangnya musim hujan. 

Berbagai upaya itu dilakukan mulai dari melakukan normalisasi saluran hingga menjaga kontinuitas rumah pompa.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (DSDABM) Kota Surabaya, Lilik Arijanto mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi datangnya musim hujan yang diprediksi tiba pada akhir September 2023.

"Sarana dan prasarana sudah dari dulu kita siapkan. Kemudian saluran kita dalamkan dan pompa kita jaga kontinuitasnya. Itu sudah kita lakukan," kata Lilik Arijanto, Sabtu (23/9).

Lilik menyebut, bahwa saat ini yang menjadi fokus utama pihaknya adalah menyelesaikan proyek saluran seperti box culvert. 

Pasalnya, ketika akan memasang box culvert, saluran di sekitarnya harus ditutup. 

"Ketika memasang box kan harus membuntu saluran. Nah, itu kekhawatiran kita ada beberapa paket jalan, ketika hujan namanya kisdam tidak dibuka, itu potensi menimbulkan genangan," ujarnya.

"Makanya saya minta teman-teman ngecek di lapangan kalau buat kisdam itu yang tidak permanen, tapi bisa cepat dibuka. Itu target kita sekarang," sambungnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sekarang ini terdapat sekitar 100 titik pekerjaan saluran di Kota Surabaya. 

Jumlah proyek saluran tersebut tidak hanya dikerjakan oleh DSDABM namun juga melalui Dana Kelurahan (Dakel).

"Pekerjaan saluran sekarang tidak hanya di PU (DSDABM) tapi juga di Dakel banyak yang masih berjalan. Kalau total sekitar 100 lokasi. Persentase pekerjaan sudah 70 persen lebih, tidak ada masalah sampai akhir tahun," paparnya.

Di samping itu, Lilik juga menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap beberapa kawasan yang rawan terjadi genangan saat musim hujan. 

Salah satunya di kawasan Jalan Mayjend Sungkono Surabaya. 

"Kita sudah evaluasi di sana. Di sana memang banyak utilitas yang posisinya membuntu saluran," sebutnya.

Sedangkan terkait dengan adanya sampah yang menyumbat saluran, Lilik memastikan bahwa ada tim yang secara kontinu berkeliling melakukan pemeriksaan. 

Tim tersebut bertugas membersihkan sampah yang ada di setiap saluran atau gorong-gorong.

"Kalau ada sampah langsung diambil. Jadi untuk sampah sudah tidak kayak dulu-dulu lagi. Awal hujan memang sampah jadi permasalahan, karena pas (musim) panas, sampah banyak tenggelam tidak kelihatan," jelasnya.

Di samping itu, Lilik juga menyatakan, bahwa 30 persen pekerjaan saluran yang belum dikerjakan tersebut berada di perkampungan dan jalan-jalan besar. 

Karenanya, saat ini yang rawan terjadi genangan justru berada di kawasan perkampungan.

Misalnya, Lilik mencontohkan, ketika terjadi genangan di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya beberapa bulan lalu. 

Genangan tersebut disebabkan karena pelapis tanggul sungai di kawasan Kembang Kuning Surabaya yang ambrol. 

"Yang utara tanggul pelapis ambrol, jadi meluber ke warga. Jadi aliran utara ditutup diarahkan ke selatan jadi kapasitas mengeringkan terlambat," bebernya.

Meski demikian, Lilik memastikan bahwa kerusakan tanggul sungai di Kembang Kuning saat itu telah dilakukan perbaikan. 

Karenanya, ia optimis ke depan saat turun hujan, genangan Jalan Mayjend Sungkono bisa diantisipasi. 

"Kita sudah lihat posisinya, kemungkinan sudah tidak ada masalah. (Potensi genangan) Mayjend Sungkono semoga masih bisa ditangani," katanya.

Meski demikian, Lilik juga tak menampik potensi genangan di Jalan Mayjend Sungkono masih bisa terjadi ketika turun hujan deras. 

Sebab menurutnya, hal itu dikarenakan kawasan tersebut masih perlu dilakukan pelebaran saluran.

"Pelaksanaan pembuatan pedestrian beberapa tahun lalu itu masih menggunakan saluran-saluran lama, yang  kita rehab banyak saluran sisi utara. Nanti 2024 kita akan bikin pekerjaan di sana untuk penambahan kapasitas saluran - saluran," pungkasnya.

Read More

Pangkoarmada II Hadiri HUT Ke-59 Provinsi Sulawesi Utara

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., M.Tr.Opsla., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Peni Yayan Sofiyan, menghadiri upacara peringatan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Pohon Kasih Megamas Manado. Sabtu (23/9).

Adapun yang bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara yakni Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Melalui amanatnya, Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan bahwa upacara ini selain untuk memperingati HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara, juga untuk memperingati Hari Maritim Nasional yang jatuh bertepatan pada tanggal 23 September 2023.

TNI AL turut berpartisipasi memeriahkan peringatan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara, yakni dengan menampilkan Demonstrasi dari Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL, demo Kolone Senapan oleh prajurit Marinir Yonmarhanlan VIII, terjun payung dari pasukan Taifib dan Kopaska, serta demo udara oleh Rajawali Laut Flight TNI AL.

Usai pelaksanaan upacara, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heri P., memberikan penghargaan Brevet Atas Air kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Read More

Pemkot Surabaya Bebaskan Denda Retribusi Ijin Pemakaian Tanah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya membebaskan denda retribusi Ijin Pemakaian Tanah (IPT) dari tahun 2013-2023. 

Bebas denda ini berlaku sampai tanggal 30 September 2023, sehingga warga diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi IPT-nya yang masih belum dibayarkan. 

Kepala BPKAD Kota Surabaya Syamsul Hariadi menjelaskan bahwa pembayaran retribusi IPT yang harus dibayarkan setiap tahunnya itu ada jangka waktunya. 

Jika lambat pembayaran retribusinya, maka sesuai peraturan ada denda 2 persen perbulannya. 

“Nah, denda 2 persen itulah yang kami hapuskan dalam program kali ini, penghapusan denda ini berlaku sampai 30 September 2023,” kata Syamsul, Sabtu (23/9).

Menurutnya, pembebasan denda retribusi IPT ini terbilang baru. Sebab, sebelumnya BPKAD hanya membuat program diskon 50 persen pembayaran retribusi IPT dan itu hanya dikhususkan bagi IPT untuk rumah tinggal. 

Namun, dalam program pembebasan denda retribusi IPT kali ini untuk semua jenis IPT, termasuk yang untuk usaha, toko, dan juga kantor. 

“Jadi, dalam program kali ini yang dibebaskan adalah dendanya, bukan pembayaran pokoknya, dan ini berlaku untuk semua jenis IPT,” katanya. 

Syamsul juga menjelaskan bahwa program ini dalam rangka untuk optimalisasi pendapatan Pemkot Surabaya dan untuk meringankan beban warga Kota Surabaya. 

Bahkan, hal ini juga untuk menyambut hari kesaktian pancasila pada 1 Oktober mendatang. 

“Jadi, saya berharap warga bisa memanfaatkan program ini karena hanya berlaku sampai tanggal 30 September 2023,” kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa pembebasan denda retribusi IPT ini berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 88 tahun 2023. 

Kali ini, denda yang akan dihapus mulai 2013-2023, sehingga kalau ada sebelum tahun 2013 tidak bisa dihapuskan. 

“Berdasarkan pendataan kami, masih banyak yang belum bayar retribusi IPT-nya. Pembayarannya itu kan setiap tahun sekali, nah ada yang tidak bayar 1-4 tahun bermacam-macam, sehingga kalau ditotal dendanya juga lumayan besar, dan denda itulah yang kami hapuskan dalam program ini,” tegasnya. 

Adapun pembayaran retribusi IPT sekaligus penghapusan dendanya itu bisa diurus langsung melalui online di laman: https://sswalfa.surabaya.go.id/. 

Sejumlah persyaratannya juga sudah tercantum jelas di laman tersebut, sehingga warga yang mau mengurus harus melengkapi syarat-syaratnya dan langsung diupload. 

“Namun, apabila masih ada warga atau pemohon yang masih bingung dengan mengurus online ini atau masih bingung persyaratan dan sebagainya, silahkan bisa langsung datang saja ke Mal Pelayanan Publik Siola, tepatnya di Klinik Investasi. Di sana ada petugas yang akan memberikan penjelasan dan mendampingi warga untuk mengurus perizinan ini,” pungkasnya.

Read More

Perwira Kesehatan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N Unifil Berpartisipasi Dalam International Medical Conference

KABARPROGRESIF.COM: (Lebanon) Perwira Kesehatan memiliki peran sentral dalam membangun health awareness guna mengantisipasi berbagai penyakit di daerah misi. 

Rabies merupakan salah satu penyakit infectious berbahaya yang tengah menjadi perhatian di Lebanon seiring dengan semakin meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas. Hal ini mendorong Lettu Laut (K) dr. Muhammad Fadil, M.A.R.S. selaku Perwira Kesehatan Satgas berpartisipasi dalam International Medical Conference yang digelar oleh Medical Cell UNIFIL di Force Commander Building, Naqoura. Jumat (22/09/2023). 

Acara tersebut menjadi forum penting perwira kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan terkini.

Medical Conference dihadiri oleh Staf Menteri Kesehatan Lebanon, Chief Medical Officer UNIFIL, Force Medical Officer, stakeholder bidang kesehatan Lebanon, dan para perwira kesehatan dari 15 negara yang berkontribusi dalam mengirimkan pasukan perdamaian di Lebanon. 

Acara mencakup penyampaian materi oleh narasumber dilanjutkan dengan diskusi terkait manajemen pencegahan dan penanganan kasus virus rabies, kesehatan mental, serta prosedur medical evacuation (Medevac). 

Kehadiran perwira kesehatan Satgas menjadi semakin penting dengan kapabilitas Heli Panther HS-1306 onboard KRI Frans Kaisiepo-368 untuk melaksanakan Medevac di Saint George Hospital sebagai rumah sakit rujukan utama. 

Chief Medical Officer berkebangsaan India menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kontribusi Satgas MTF untuk berbagi ide dan gagasan dalam pencegahan dan penanganan penyakit infectious di Lebanon. 

“Keikutsertaan Satgas MTF dalam konferensi internasional ini merupakan hal positif dalam memperluas jejaring dan membangun kapasitas bidang kesehatan yang pada gilirannya diperlukan untuk menjamin kesehatan dari seluruh prajurit Satgas”, terang Dansatgas, Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh. 

Hal ini sekaligus merupakan implementasi dari arahan Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla yang menekankan pentingnya kesehatan dalam memberikan pengabdian tertinggi di medan penugasan.

Read More

Korupsi Rp18 Miliar, KPK Tetapkan Eks Dirut BUMD Sumsel Sarimuda Sebagai Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) 2019-2021, Sarimuda, sebagai tersangka. KPK langsung menahan Sarimuda.

Pantauan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023), Sarimuda tampak memakai rompi tahanan berwarna oranye. Tangannya tampak diborgol.

Sarimuda diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus ini terkait dengan kegiatan usaha PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagai Badan Pengelola Kawasan Khusus (BP KEK) Tanjung Api-Api dengan kegiatan usaha jasa pengangkutan batu bara dengan menggunakan transportasi kereta api.

KPK mengatakan Sarimuda diduga membuat kebijakan untuk melakukan kerja sama pengangkutan batu bara dengan perusahaan pemilik batu bara ataupun pemegang izin usaha pertambangan. 

Melalui kontrak kerja sama dengan sejumlah perusahaan batu bara tersebut, kata Alexander, PT SMS Perseroda mendapatkan pembayaran dengan hitungan per metrik ton.

"Selain itu, PT SMS Perseroda juga melakukan kerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung," ujar Alexander.

Pada 2020-2021, kata Alexander, Sarimuda diduga memerintahkan pengeluaran uang dari kas PT SMS Perseroda dengan membuat berbagai dokumen invoice (tagihan) fiktif. 

Pembayaran dari beberapa vendor, menurut dia, tidak sepenuhnya dimasukkan ke kas PT SMS Perseroda, tapi dicairkan dan digunakan Sarimuda untuk keperluan pribadi.

"Dari setiap pencairan cek bank yang bernilai miliaran rupiah, SM (Sarimuda) melalui orang kepercayaannya menyisihkan dengan besaran ratusan juta dalam bentuk tunai dan juga mentransfer ke rekening bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya yang tidak memiliki kerjasama bisnis dengan PT SMS Perseroda," ucapnya.

"Perbuatan tersangka dimaksud, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 18 miliar," pungkasnya.

Read More

200 Brimob Dikirim ke Gorontalo Usai Kantor Bupati Pohuwato Dibakar

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Sebanyak 200 personel Brimob Polda Sulawesi Utara dikerahkan ke Polda Gorontalo usai pembakaran kantor Bupati Pohuwato oleh massa aksi yang menuntut ganti rugi lahan.

"Iya ada 200 personel Brimob Sulut BKO ke Polda Gorontalo untuk di tempatkan di Pohuwato," kata Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Desmont Harjendro, Jumat (22/9).

Wakapolda Gorontalo Brigjen Pudji Prasetijanto Hadi mengatakan penambahan pasukan Brimob Polda Sulut untuk membantu Polda Gorontalo mengamankan unjuk rasa di Kabupaten Pohuwato.

"Kemarin aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato sempat terjadi chaos antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Olehnya personel Brimob Polda sulut di BKO kan untuk membantu mengamankan jalannya aksi unjuk rasa," ujarnya.

"Dengan bantuan ini kita dapat mengamankan jalannya aksi unjuk rasa sehingga dapat berlangsung aman dan terkendali," katanya.

Sebelumnya Penjabat Gubenur Gorontalo, Ismail Pakaya menyesalkan aksi pembakaran dan perusakan di kantor milik pemerintah yang di bangun dari uang masyarakat sendiri.

"Ini yang menjadi penyesalan saya, karena kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu uang-uang berasal dari masyarakat," kata Ismail.

"Kalau kita bakar kantor milik pemerintah, ya kita rugi sendiri sebagai masyarakat. Harusnya tidak dilakukan pembakaran," ungkapnya.

Pembakaran bermula dari aksi unjuk rasa menuntut ganti rugi lahan untuk pertambangan. 

Massa sempat menggelar aksi di kantor perusahaan. Mereka diduga melakukan perusakan.

Setelah itu, warga beralih ke kantor DPRD berharap pihak anggota dewan dapat mendengarkan dan memberikan solusi atas tuntutan mereka yang meminta ganti rugi lahan. 

Namun, pimpinan DPRD Pohuwato tidak berada di tempat sehingga massa emosi dan melakukan perusakan.

Kemudian massa akhirnya ke kantor Bupati Pohuwato untuk menyampaikan aspirasi mereka. 

Tapi, lagi-lagi massa tidak bertemu dengan Bupati Pohuwato sehingga massa emosi lalu melakukan perusakan hingga membakar kantor bupati.

Read More

Kajati Banten Telusuri Situ Aset Pemprov yang Dijual

KABARPROGRESIF.COM: (Banten) Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Banten Didik Farkhan Alisyahdi mengaku tengah menelusuri keberadaan situ di Provinsi Banten yang beralih fungsi.

Berdasarkan data yang dimiliki Kejati Banten dari 137 diperkirakan 36 situ yang sudah beralih fungsi.

“Ada yang sudah jadi daratan, pabrik, bahkan ada yang jadi perumahan,” kata Didik, Rabu (20/9/2023).

Menurut Didik, situ-situ yang berada di Banten sudah menjadi aset Pemprov Banten. 

Sayang situ tersebut ada yang tidak terdata, ada juga yang dikuasai oleh pihak tertentu.

“Tapi ternyata ada beberapa yang tidak terdata, dikuasai dan berubah fungsi. Ini kita mau mencoba mengembalikan fungsi-fungsi itu,” ujarnya.

Pemprov Banten sudah memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejati Banten terhadap sebanyak 137 situ untuk menyelesaikan aset-aset tersebut.

“Kita berupaya melakukan sertifikasi sehingga hak kepemilikan Pemprov itu terlindungi,”terangnya.

Lebih lanjut Didik mengatakan, akan terlebih dahulu menelusuri keberadaan situ tersebut. 

Jika ditemukan perbuatan melawan hukum, pihaknya tak segan-segan menyeretnya ke ranah hukum.

“Kita lagi inventarisasi, ini dikuasai siapa, bagaimana bisa beralih, ada perbuatan melawan hukumnya enggak saat peralihan itu. Kan infonya ada yang jual aset ini, sehingga pemprov tidak bisa menguasai aset tadi,” tandasnya.

Read More

KRI GNR-332 Laksanakan Passex Bersama Kapal Perang Australia dan India

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI I Gusti Ngurah Rai-332 unsur Satkor Koarmada II, mendapatkan tugas untuk melaksanakan Passing Exercise (Passex) bersama Kapal Perang Australia HMAS Toowomba 126 dan Kapal Perang India INS Sayahdri F49 sebelum kapal tersebut meninggalkan Perairan Indonesia untuk melanjutkan pelayaran, bertempat di Perairan Selatan Pulau Jawa, Samudera Hindia. Kamis (21/9).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Passex ini meliputi Commcheck, Prep Photoex, Photoex, Farewell Pass yang berjalan dengan aman dan lancar.

Tujuan dilaksanakannya Passex yaitu untuk mempererat hubungan diplomasi antar negara serta meningkatkan kemampuan prajurit dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk melindungi Perairan Indonesia. 

Kegiatan ini merupakan perintah dari Pangkoarmada ll Laksda TNI Yayan Sofyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., sebagai upaya untuk mengasah kemampuan serta profesionalisme prajurit TNI AL khususnya prajurit Koarmada II dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga Perairan Indonesia.

Read More

Dukung Energi Ramah Lingkungan, Enero Siapkan 1.900 KL Bioetanol Fuel Grade Untuk Pertamax Green

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X melalui anak usahanya PT Energi Agro Nusantara (Enero) berkomitmen penuh mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Energi Nasional melalui pengimplementasian bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan. 

Tahun 2023 ini, PT Enero menyiapkan 1.900 Kilo Liter bietanol fuel grade untuk diserap Pertamina sebagai bahan campur untuk Pertamax Green.

Direktur PT Enero, Puji Setiyawan, Jum'at (22/9/2023) menjelaskan, bahwa Enero memiliki kapasitas 100 Kilo Liter Per Day (KLPD). 

“Saat ini 50% kapasitas pabrik kami optimalkan untuk memproduksi fuel grade, sisanya kami gunakan untuk produksi ENA Grade,” terang Puji. 

Tahun 2024 mendatang, 70% hingga 80% kapasitas PT Enero akan digunakan untuk produksi fuel grade. 

Peningkatan produksi akan dilakukan seiring dengan besarnya serapan bioetanol dari Pertamina. 

PT Enero sendiri siap untuk memproduksi bioetanol fuel grade dengan mengoptimalkan kapasitas pabriknya. 

“Sampai saat ini, Pertamina baru mengambil 60 Kilo Liter untuk kebutuhan Pertamax Green, sebagai uji coba di beberapa pom bensin di Surabaya dan Jakarta. 

Harapannya pengambilan bioetanol fuel grade bisa segera dilakukan secara bertahap dan kontinyu, sehingga Pertamax Green bisa segera diaplikasikan,” tambah Puji. 

Pencampuran bietanol dalam bahan bakar kendaraan ini sudah diuji keamanannya, sehingga tidak akan merusak mesin kendaraan. 

Keberhasilan penerapan bioetanol dalam bahan bakar ini sudah dilakukan di beberapa negara seperti Brazil dan Thailand. 

Bioetanol yang diproduksi PT Enero berasal dari tetes tebu yang dihasilkan oleh pabrik gula, dimana 4 Kilogram tetes dapat menghasilkan 1 Liter Bietanol. 

Bioetanol sendiri memiliki prospek menjanjikan ke depannya. 

Pemerintah akan merencanakan pembangunan empat pabrik bioethanol di wilayah Sumatra dan Jawa sampai dengan tahun 2028. 

Pembangunan pabrik bioetanol ini untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia, khususnya sebagai bahan campur untuk Pertamax Green.

Read More

Gubernur Khofifah Resmikan 78 Huntap Pasca Banjir Bandang di Bondowoso

KABARPROGRESIF.COM: (Bondowoso) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan hunian tetap (huntap) Relokasi Rumah dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kec. Ijen, Kab. Bondowoso, Kamis (21/9/2023).

Peresmian tersebut ditandai dengan pemberian kunci mockup huntap secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada 5 orang perwakilan penghuni. 

Serta penandatanganan prasasti dan pemotongan untaian pita. 

Turut mendampingi Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya BNPB RI Eny Supartini, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, dan Kalaksa BPBD Jatim.

Total sebanyak 78 rumah yang dibangun dengan luas masing-masing huntap ukuran 4x6 m2 yang dibangun di atas lahan 7x14 m2. Masing-masing bangunan juga sudah dilengkapi dengan MCK.

Kawasan area lahan yang digunakan merupakan tanah milik Perhutani dengan luas lahan kurang lebih 4,63 Ha. 

Sementara, luas lahan yang digunakan untuk relokasi rumah kurang lebih 1 Ha, sehingga masing-masing penerima bantuan mendapatkan lahan seluas 98 m persegi.

Gubernur Khofifah mengatakan, huntap tersebut dibangun setelah bencana banjir bandang melanda Desa Kalisat dan Sempol di lereng Gunung Ijen pada Februari lalu. 

Ia berharap, rumah ini akan lebih memberikan ketenangan dan kenyamanan, karena dibangun di lokasi yang lebih aman dari sebelumnya.

"Ketenangan merupakan hal vital. Karena lokasi rumah sebelumnya berada di dekat arus lereng Gunung  Raung. Sehingga saat hujan maupun arus kuat, rawan banjir dan meresahkan warga. Semoga di lokasi yang baru ini warga lebih tenang, aman dan nyaman," katanya.

Menurut Khofifah , Huntap tersebut diisi oleh 29 warga Desa Sempol dan 49 warga Desa Kalisat. 

Berlokasi di kawasan strategis, huntap ini dekat dengan fasilitas kesehatan, pasar, tempat ibadah, pusat pendidikan, dan kantor pemerintah dalam jarak kurang lebih 2-3 km.

"Alhamdulillah ke-78 rumah tersebut juga sudah lengkap dengan MCK. Sedangkan sarana prasarana, pipanisasi, dan akses jalan sebagian akan terus digenjot percepatan penyelesaiannya," katanya.

Pembangunan huntap ini, lanjutnya, merupakan kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Jatim melalui BPBD, dan Pemkab Bondowoso. 

Total ada Rp 13,18 miliar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan huntap.

Dengan rincian, BNPB memberikan bantuan 5 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sebesar Rp 11,6 miliar untuk relokasi 65 unit rumah di Desa Kalisat, relokasi jalan lingkungan sepanjang 1.500 m di Desa Kalisat, relokasi drainase lingkungan sepanjang 3.000 m di Desa Kalisat, pengadaan tangkis afvour di Desa Sempol dan Kalisat.

Pemprov Jatim melalui BPBD Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sebesar Rp 1,17 miliar. 

Anggaran ini digunakan untuk pembangunan fasilitas kamar mandi/MCK pada 78 unit rumah dan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 300 meter.

Pemkab Bondowoso sendiri mengeluarkan anggaran senilai Rp 409,4 juta untuk kegiatan relokasi 13 rumah lainnya. 

Selain itu, bantuan lain didapatkan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang memberikan batuan berupa pintu untuk kamar mandi/MCK.

Peresmian huntap ini juga bertepatan dengan bulan  Rabi'ul Awwal yang merupakan bulan  kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. 

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut mengajak masyarakat untuk membaca sholawat bersama.

"Sangat banyak di antara warga Jawa Timur jikalau memasuki rumah baru, mereka  membaca shalawat Nabi. Kali ini, bapak-ibu memasuki rumah baru dengan membaca shalawat Nabi yang dipimpin langsung oleh Gubernur. Semoga kita mendapat syafaat Rasullah Muhammad SAW," katanya.

Setelah peresmian, Khofifah menyempatkan diri meninjau rumah-rumah yang akan dijadikan hunian tetap. 

Tak lupa, dirinya juga turut menyapa warga.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan Bantuan Listrik Instalasi Rumah dan Sambungan Rumah kepada 452 penerima manfaat yang diserahkan secara simbolis kepada 5 orang.

Salah satu penerima huntap, Siti (70) mengaku merasa sangat bersyukur. Sebab, bencana banjir bandang pada Februari lalu telah menghancurkan rumahnya.

"Waktu banjir, saya harus pegangan ke paku biar tidak hanyut. Rumah saya habis, dan saya tidur di kandang. Alhamdulillah saya senang sekali sekarang sama Bu Gubernur sudah dibangunkan rumah," pungkasnya.

Read More

Korupsi Bansos COVID-19, Kejari Purwakarta Tahan 3 Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Purwakarta) Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menahan tiga pejabat yang jadi tersangka kasus korupsi anggaran belanja tak terduga (BTT) tahun anggaran 2020. 

Dana itu merupakan dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK dampak pandemi COVID-19.

Ketiga tersangka tersebut adalah Titov Firman Hidayat (Mantan Kadisnakertrans Purwakarta), Asep Surya Komara (Mantan Kadinsos P4A Purwakarta) dan Asep Gunawan (Mantan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Purwakarta).

Ketiganya ditahan pada Kamis (21/9/2023) malam. Mereka keluar dari Kantor Kejari mengenakan rompi berwarna merah muda bertuliskan 'Tahanan Kasus Korupsi Kajari Purwakarta'. 

Mereka dikawal petugas kemudian masuk ke dalam minibus untuk selanjutnya ditahan di Lapas Purwakarta.

Kasi Pidsus Kejari Purwakarta Nana Lukmana mengatakan, ketiga tersangka tersebut ditahan oleh Kejari Purwakarta. Mereka ditahan setelah diperiksa selama delapan jam.

"Pada hari ini, Kamis (22/9), kami memeriksa ketiga tersangka tersebut, kami periksa sejak pagi hingga tadi jam 10 malam dan langsung kami tahan," ujar Nana kepada wartawan di Kantor Kejari Purwakarta, Kamis (22/9/2023) malam.

Nana mengatakan, para tersangka sempat mengajukan penangguhan penahanan. Berdasarkan pertimbangan dan diskusi, Kepala Kajari PurwakartaRohayatie memutuskan menolak permohonan dan ketiganya langsung dibawa ke rutan.

Penetapan tersangka ini sudah dilakukan sejak Juli 2023, namun pihaknya baru melakukan penahanan secara resmi setelah melakukan pemeriksaan ulang saksi sebanyak 800 orang, hasil pemeriksaan ahli hingga hasil auditor internal.

"Kita baru hari ini melakukan panggilan sebagai saksi naik jadi tersangka dan ketiganya langsung kita tahan. Perannya dua kadis dan ketiga salah satu ketua serikat. Peran dua kadis itu tidak melakukan verifikasi dan validasi terhadap orang-orang yang diusulkan berdasarkan permintaan ketua serikat, hingga menyebabkan tidak tepat sasaran sesuai dengan SK yang dikeluarkan," katanya.

Lebih rinci Nana menjelaskan, dana BTT ini dikeluarkan untuk meringankan beban korban PHK akibat hantaman COVID-19, yang bersumber dari anggaran dinsos P3A Purwakarta tahun 2020. 

Namun hasil pemeriksaan data yang diusulkan tidak sesuai dengan data penerima.

Untuk data penerima ada yang masih bekerja, ada yang terkena PHK namun bukan dampak COVID-19. Lebih parahnya lagi, ada yang sama sekali bukan pekerja. Ketiga kategori itu malah mendapatkan dana bansos.

"Dari dana BTT COVID-19 untuk karyawan yang terkena PHK itu, dari 1.000 orang yang telah ditetapkan, ternyata hanya ada 87 orang yang tepat sasaran. Selebihnya sebanyak 913 orang yang mendapatkan bantuan itu tidak sesuai dengan yang sudah di SK-kan," ungkapnya

Selain itu, ia mengatakan pihaknya menemukan adanya potongan penyaluran BTT COVID-19 kepada karyawan yang terkena PHK. 

"Dari 1.000 orang yang telah ditentukan, setiap orang penerima bantuan hanya menerima Rp 1,8 juta. Sedangkan, masing-masing orang itu seharusnya mendapatkan Rp 2 juta. Ada potongan sebesar 10 persen atau Rp 200 ribu," kata Nana.

Adapun penetapan ketiga tersangka tersebut berdasarkan hasil penyelidikan Kejari Purwakarta yang mengungkap kerugian negara hingga Rp 1.849.300.000 atau Rp 1,8 miliar lebih.

"Berdasarkan pemeriksaan kami, anggaran yang bersumber dari Dinas Sosial sebesar Rp 2.020.000.000 itu dikorupsi oleh tiga orang yang kini telah ditetapkan tersangka sebesar Rp 1.849.300.000," bebernya.

Nana mengatakan, ketiga tersangka tersebut kini dijerat dengan pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berlapis.

"Untuk ketiga tersangka tersebut, kami jerat dengan UU Tipikor No 31 Tahun 1999 Junto UU No 20 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 2, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 9. Hukuman paling berat ada di Pasal 2 Ayat 2 dengan hukuman maksimal hukuman mati," pungkasnya.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum tersangka, yakni Dul Nasir mengatakan sudah melakukan upaya penangguhan penahanan. Namun, ia mengatakan Kejari Purwakarta telah menggunakan haknya untuk tersangka segera ditahan.

"Kami sebagai kuasa hukum telah berupaya secara maksimal, namun itu tidak apa-apa. Kami akan membuktikan apakah klien kami terbukti bersalah atau tidak pada persidangan nanti," kata Nasir.

Read More