Kabar Progresif

Minggu, 14 Juli 2024

Komisi B Nilai Sidak Wali Kota Eri di KBS Momentum Perbaik Kinerja Dishub, Anas: Semoga PAD Parkir Maksimal

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kasus parkir liar dikawasan wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang memasang tarif parkir mobil Rp35 Ribu yang ditemukan Wali Kota Eri saat sidak, Jumat (12/7) menjadi potret lemahnya pengawasan parkir di Kota Surabaya yang berujung pada kebocoran pendapatan parkir.

Dimana harusnya sektor parkir menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kota pahlawan. Namun, PAD tersebut malah bocor lantaran lemahnya pengawasan.

Komisi B DPRD Kota Surabaya yang membidangi perekonomian dan keuangan mengatakan bahwa fakta sidak dari Wali Kota Eri adalah awal untuk mengurai benang kusut merosotnya PAD sektor pajak.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan bahwa hingga Mei 2024, realisasi retribusi parkir di Surabaya baru mencapai Rp5,7 miliar atau sekitar 10,34 persen saja.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya tahun 2024 dari sektor parkir masih jauh dari target. Tahun ini, retribusi parkir tepi jalan ditargetkan dapat menyumbang PAD Surabaya hingga Rp 55,4 miliar," kata Anas Karno, Minggu (14/7).

Pada 2023, retribusi dari parkir tepi jalan ditargetkan menyentuh Rp60,4 miliar.

Namun, pada realisasinya, Dishub Surabaya hanya bisa mencapai Rp23,16 miliar atau sekitar 38,33 persen.

Untuk itu kata Politisi fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan dengan upaya sidak wali kota di KBS tersebut menjadi lecutan bagi dishub untuk semakin memaksimalkan PAD terutama dari sektor parkir.

"Apalagi pemkot surabaya juga telah membangun kawasan-kawasan wisata yang cukup menarik, seperti kawasan kota lama, kebun raya mangrove yang diresmikan ibu megawati kemudian adventure land romokalisari dan Taman Hiburan Pantai Kenjeran," tambahnya.

Kedepan timpa Anas, bukan tidak mungkin tempat wisata ini akan menjadi penyumbang PAD terutama parkir sehingga potensi ini harus dimaksimalkan agar tidak terjadi kebocoran.

"Jadi mari kita berbenah kepola kinerja yang lebih baik untuk kebaikan kota surabaya, kita jaga semangat pak Wali kota Pak Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Pak Armuji yang sudah membangun Surabaya hingga seperti saat ini," pungkasnya.

Amankan Tiga Jukir Liar, Dishub Surabaya Sosialisasikan Penggembokan Kendaraan di Kota Lama

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya kembali mengamankan juru parkir (jukir) liar, di kawasan zona Eropa, Kota Lama Surabaya, Sabtu (13/7).

Kali ini, tiga jukir diamankan oleh Dishub Surabaya karena kedapatan masih nekat beroperasi di Jalan Kasuari Kota Surabaya.

Selain itu, Dishub Surabaya juga melakukan sosialisasi penggembokan terhadap kendaraan yang kedapatan parkir dibawah rambu larangan, maupun kendaraan yang parkir di tepi jalan.

Sebelumnya, Dishub Surabaya berkeliling sambil melakukan woro-woro mengingatkan pengunjung Kota Lama agar tidak parkir ditempat yang tidak semestinya.

Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dishub Kota Surabaya, Jeane Mariane Taroreh mengatakan bahwa dalam kegiatan ini, Dishub Kota Surabaya bersama Polresta Tanjung Perak Surabaya melakukan penertiban gabungan terhadap jukir liar.

“Tanggal 10 Juli 20204 kemarin sudah kita tertibkan, mereka kembali berulah di tempat yang sama di Jalan Kasuari. Tidak hanya itu, kita juga melakukan sosialisasi penggembokan kendaraan yang memarkir dibawah rambu larangan,” kata Jeane.

Jeane menjelaskan, beberapa jukir liar yang sudah di amankan beberapa hari lalu di Jalan Kasuari, Jalan Elang, Jalan Podang, Jalan Branjangan, dan Jalan Veteran mendapatkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring).

“Jika berulah lagi, kita amankan lagi. Karena Kota Lama menjadi ikon baru Surabaya, jadi kami tidak ingin ada tempat parkir yang tidak semestinya,” jelasnya.

Di samping itu, mengenai sosialisasi penggembokan kendaraan, berdasarkan instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Dishub Surabaya akan memberikan penjelasan terkait aturan-aturan parkir dibawah rambu larangan, dan selanjutkan akan melakukan penindakan.

“Jadi tidak hanya jukirnya saja, tetapi pengguna jasa parkir (PJP) juga. Jadi pengendara mobil ataupun motor harap parkir di tempat yang disediakan. Pemerintah Kota sudah menyediakan tempat parkir di Kota Lama cukup luas dengan daya tampung yang banyak,” terangnya.

Seperti lokasi parkir di Terminal Kasuari dan Mal Jembatan Merah Plaza (JMP) yang memiliki daya tampung hingga puluhan ribu kendaraan.

Sedangkan, persil milik warga juga bisa menjadi kantong parkir kendaraan.

“Apabila suatu bangunan milik pribadi atau swasta yang tempat atau halamannya menjadi kantong parkir, masuknya ke pajak parkir. Tarif terserah mereka, yang penting pajak 10 persen dari omzet yang mereka terima harus disetorkan ke pajak daerah, yakni Badan Pendapatan Daerah,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pelepasan gembok kendaraan, pemilik harus membayar denda melalui nomor rekening Kas Daerah, melalui Bank Jatim.

Nantinya bukti transfer harus diberikan kepada petugas agar bisa membuka gembok kendaraan.

“Jadi petugas tidak menerima fresh money (uang tunai), setelah membayar baru nanti bisa dibuka gemboknya. Malam ini masih tahap sosialisasi kepada para pengguna jasa parkir (PJP), kita berikan wawasan bahwa tidak dibenarkan parkir dibawah rambu larangan,” ungkapnya.

Jeane menegaskan bahwa Pemkot Surabaya berkomitmen penuh untuk mengatasi parkir liar yang ada di seluruh wilayah di Kota Pahlawan.

Dishub Surabaya pun telah memploting personel di setiap titik.

“Perlu penebalan personel di Kota Lama, jadi penebalan personel ini dari lintas PD (Perangkat Daerah) untuk membantu pengamanan dan penertiban parkir. Supaya tidak mengganggu ketertiban lalu lintas,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Tim Regu Pengendali Lapangan Pengawasan dan Pengendalian Dishub Kota Surabaya, Hendyk Wahyu menyampaikan penggembokan kendaraan itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018.

Denda bagi kendaraan roda dua yang digembok per harinya Rp250 ribu, dan roda empat per harinya Rp450 ribu.

“Di Kota Lama sudah kami sosialisasikan terus-menerus, adanya rambu larangan maka pengendara jangan nekat parkir. (Penggembokan) termasuk membuat jera bagi pengendara, selanjutnya akan kami lakukan penggembokan secara berkala,” pungkasnya.

Kadishub Surabaya Janji Usut Tuntas Pelaku Parkir Liar dan Tindak Tegas Petugas Bila Terlibat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Dishub Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru akan menindaklanjuti temuan Wali Kota Eri saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) juru parkir liar (Jukir) di kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Dalam sidak tersebut, Wali Kota Eri menemukan adanya pungutan liar sebesar Rp35 ribu untuk parkir mobil di Jalan Setail, sekitar Kebun Binatang Surabaya.

Tundjung menyatakan akan mengusut tuntas pelaku parkir liar dan menindak tegas petugas apabila terbukti terlibat.

"Kami akan mencari tahu siapa yang bermain. Joki-joki liar itu bukan petugas kami. Jika ada petugas yang terlibat, akan kami tindak tegas," kata Tundjung, Minggu (14/7).

Tundjung juga menjelaskan, bahwa praktik parkir liar sering terjadi pada hari libur dan liburan sekolah.

Namun, ia memastikan sering melakukan penindakan, meski praktik parkir liar ini terus berulang.

"Kami akan meningkatkan intensitas patroli dan penjagaan, serta bekerjasama dengan Satpol PP dan Polisi untuk menertibkan area (KBS) tersebut," jelasnya.

Selain itu, Tundjung juga menyatakan bahwa Dishub akan lebih memperketat pengawasan dan memberikan pengarahan kepada petugas untuk lebih aktif menindak joki liar yang meminta tarif parkir tidak resmi.

"Ke depan, kami akan meningkatkan intensitas patroli dan penjagaan, serta menindak tegas petugas yang terlibat," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jumat (12/7).

Sidak tersebut dilakukannya untuk menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait keberadaan parkir liar di sekitar KBS.

Dalam sidak tersebut, Wali Kota Eri menemukan adanya oknum juru parkir (Jukir) yang mematok tarif parkir mobil hingga Rp35.000 di Jalan Setail.

Dengan tegas, ia meminta seorang pengemudi agar tidak membayar biaya parkir tersebut.

"Jangan dibayar, siapa yang minta Rp35.000," kata Wali Kota Eri kepada pengemudi mobil tersebut langsung disambut dengan menunjukkan tangannya ke arah jukir yang tepat berada di seberang jalan.

Melihat pengakuan pengendara, Wali Kota Eri langsung membalikkan badannya.

Dengan menunjukkan telunjuk tangan kanannya, Wali Kota Eri nenanyakan biaya parkir tersebut ke oknum jukir.

"Sopo seng njaluk Rp35.000, balekno (Siapa yang minta Rp35 ribu, kembalikan). Ojok nemen-nemen, ngerusak Suroboyo awakmu iki (Jangan terlalu, merusak Surabaya kamu ini). Melok aku, melok aku (ikut saya)," tegas Wali Kota Eri dengan nada marah kepada oknum Jukir di Jalan Setail Surabaya.

Tak hanya itu, sambil memegang lengan tangan kanan oknum jukir, Wali Kota Eri juga didampingi petugas Dishub mengamankan di mobil berwarna hijau.

Ia juga meminta petugas Dishub lainnya yang berada di lokasi segera melaporkan ke pihak kepolisian.

"Eh, celukno (panggilkan) polisi," pungkasnya.

Pindah Alamat Sesuai Prosedur Malah Ditolak Warga, Begini Kata Lurah Banjar Sugihan Pemicunya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Puluhan warga dari seluruh penghuni di RT 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes sempat melakukan aksi demo di Kantor Kelurahan Banjar Sugihan, Jum'at (12/7) lalu.

Aksi demo itu dipicu karena adanya penolakan warga, terhadap Amin Santoso ketika akan pindah ke alamat domisili di wilayah Raya Banjar Sugihan No. 2, RT 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Banjar Sugihan Gani Nurcahyono menjelaskan, awal mula penolakan warga terhadap Amin, diduga terjadi karena ada masalah sengketa lahan antara Warsito pemilik lahan dengan warga.

Karena masalah tersebut, Amin ditolak oleh warga ketika akan pindah alamat domisili di wilayah RT 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan pada 6 Mei 2024.

Pengurusan berkas domisili tersebut dilakukan oleh Amin, bertujuan untuk menindaklanjuti kebijakan pemutakhiran data kependudukan yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot), melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.

Nah, adanya kebijakan tersebut, akhirnya Amin mengurus berkas-berkas kependudukan di Kelurahan Banjar Sugihan.

Gani mengatakan, Amin adalah warga lama di wilayah RT 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan.

Karena sebelumnya Amin sempat terlibat masalah sengketa lahan, yang melibatkan dirinya dan pamannya Warsito, akhirnya warga pun menolak dia untuk pindah di wilayah tersebut.

“Nah, Amin ini kan selaku pengacara Warsito, plus saksi yang memberatkan warga, padahal Amin adalah warga di situ juga. Padahal Amin ini membela Warsito kan karena dia profesi,” kata Gani, Minggu (14/7).

Karena masalah itu, lanjut Gani, akhirnya warga beramai-ramai menolak jika Amin harus pindah ke alamat tersebut.

Sebenarnya, jika dilihat dari segi prosedur pemberkasan, Amin memenuhi syarat untuk pindah ke alamat Raya Banjar Sugihan No. 2, RT 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan.

“Bukan karena saya membela, tapi secara prosedur memang dia (Amin) sudah terpenuhi, karena syaratnya kan harus punya rumah di situ, nah itu sudah terpenuhi. Rumahnya atas nama si Amin, dan dia juga sudah bertahun-tahun tinggal di situ, karena ada kebijakan itu akhirnya dia mengurus izin pindah masuk dari Tambak Langon ke Banjar Sugihan, dengan disertai data yang ada,” ujar Gani.

Nah, ketika melakukan pengurusan, lanjut Gani, Amin sempat ditolak oleh RT setempat, sehingga tidak mau menandatangani blanko surat pengantar.

Setelah itu, Amin berkonsultasi ke kantor Kelurahan Banjar Sugihan.

Saat berkonsultasi, jajaran Kelurahan Banjar Sugihan memberikan solusi agar Amin berkirim surat permohonan pindah ke Dispendukcapil Surabaya.

“Nah, saat itu RW-nya pula juga tidak mau menandatangani blanko. Akhirnya warga yang keberatan itu membuat surat, yang ditandatangani oleh puluhan warga di situ. Kemudian kita sertakan juga dengan surat permohonan pindah yang diajukan oleh Amin, kemudian kita kirim ke Dispendukcapil Kota Surabaya,” jelas Gani.

Karena tidak dilengkapi dengan tanda tangan RT/RW dan ada surat penolakan yang berisi tanda tangan warga, akhirnya surat permohonan tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Dispendukcapil ke Kelurahan Banjar Sugihan pada 24 Juni 2024.

“Saat itu info updatenya kan selalu saya sampaikan kepada Pak Amin, itu juga saya sampaikan kepada Pak RT dan RW. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan kelurahaan, Pak Amin kemudian datang secara langsung ke Dispendukcapil Surabaya untuk memastikan kembali perihal penolakan pindah alamat tersebut,” paparnya.

Dikarenakan berkas yang diajukan oleh Amin dinilai sesuai dan memenuhi prosedur untuk pindah alamat, petugas verifikasi tempat tinggal kelurahan kemudian mencoba untuk mengunggah kembali berkas permohonan Amin pada 3 Juli 2024.

Akhirnya, verifikasi tempat tinggal yang diajukan oleh Amin itu disetujui dan telah diterbitkan kartu keluarga (KK).

Akan tetapi setelah KK itu diterbitkan, warga di wilayah 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan menolak keberadaan Amin.

Sehingga pada 12 Juli kemarin, warga berdemo di kantor Kelurahan Banjar Sugihan menuntut kepada Gani untuk melakukan pencabutan status kependudukan atau KK terhadap Amin.

“Seiring berjalannya waktu, akhirnya ada demo itu. Pada intinya warga itu menolak jika Amin tinggal di situ. Nah, sebetulnya kan itu masalah eksternal, kalau ada masalah itu pasti kelurahan menengahi, memediasi, atau mendamaikan. Karena kan dari segi hukum permohonan pindah itu tidak ada masalah, hanya saja warga menolak, jika Amin pindah di situ,” terangnya.

Rencananya, Gani menambahkan, akan menggelar mediasi kembali bersama Dispendukcapil Surabaya, Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya, Kecamatan Tandes, dan pihak Amin, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Camat, mungkin nanti akan kami datangkan Pak Amin, Dispendukcapil, dan Bagian Hukum. Karena kami ingin menjembatani masalah ini,” pungkasnya.

Wali Kota Eri Beri Instruksi dan Sanksi Tegas untuk Dishub Atasi Parkir Liar di Seluruh Tempat Wisata

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pasca menemukan adanya juru parkir (jukir) liar di sekitar Kebun Binatang Surabaya (KBS), Wali Kota Eri langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) menghentikan praktik parkir liar di seluruh tempat wisata dan taman di Kota Pahlawan.

"Mulai hari ini, tidak boleh ada parkir liar lagi. Dishub harus menjaga semua tempat wisata dan taman hingga pukul 22.00 WIB," kata Wali Kota Eri, Minggu (14/7).

Selain itu, Wali Kota Eri juga memerintahkan Kepala Dishub Surabaya, Tundjung Iswandaru, untuk mengevaluasi kinerja personel Dinas Perhubungan secara menyeluruh.

"Saya minta Pak Tundjung mengevaluasi semua kerja Dishub, termasuk tindakan tegas terhadap petugas yang terlibat dalam praktik parkir liar," pintanya.

Bila perintah tersebut tak dijalankan sesuai arahan, maka akan diberikan sanksi.

"Jika tidak ada perubahan, akan ada sanksi tegas hingga pencopotan jabatan struktural," pungkasnya.