Minggu, 03 November 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengerahkan 16 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk memadamkan api di kawasan padat penduduk, Jalan Kemayoran Baru I, Kecamatan Krembangan pada Minggu (3/11). 

Kejadian tersebut mengakibatkan enam rumah dengan luas masing-masing 2,5 x 3 meter terbakar. 

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani mengatakan, pihaknya menerima laporan commad center 112 sekitar pukul 08.15 WIB pagi. 

Sekitar pukul 08.20 WIB tim pemadam sudah sampai di lokasi untuk melakukan proses pemadaman api.

"Info awalnya yang terbakar hanya satu rumah tapi tidak langsung melapor. Waktu petugas sampai di lokasi ternyata apinya sudah membesar dan menjalar ke rumah-rumah lainnya. Yang terbakar rumah di Jalan Kemayoran Baru I Nomor 30 A, 32 A, 34 A, 36 A, 38 A dan 34 dan ada satu rumah yang terdampak," kata Laksita Rini.
 
Lanjutnya, api pokok padam sekitar pukul 09.03 WIB lalu dilakukan proses pembasahan dan kondisi dinyatakan kondusif pada pukul 10.23 WIB.

"Untuk proses pemadaman diterjunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran termasuk rescue. Selain itu, ada tiga unit mobil dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk pasokan air," terangnya.

Dalam proses pemadaman api, Laksita Rini mengatakan bahwa petugas pemadam sempat mengalami kesulitan lantaran lokasi yang berada di tengah perkampangan padat penduduk.

"Waktu penangganan jalannya sempit hanya sekitar 1 meter, masuk lorong-lorong dan rumahnya berdekatan. Apalagi lantai dua rumahnya berbahan kayu semua sehingga api cepat menjalar," paparnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. 

Seluruh warga sudah berhasil dievakuasi ketika api mulai menjalar. 

"Saat ini, semua korban dievakusi di Balai RW 2 Kelurahan Krembangan Selatan. Semua keperluan, mulai dari alas tidur dan lainnya sudah disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya," terangnya.

Penyebab kebakaran diduga karena konseleting listrik di salah satu rumah. Oleh karena itu, pihak DPKP Kota Surabaya berpesan kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor kepada petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) apabila mengalami konseleting listrik.

"Kami sampaikan kepada warga kalau sudah listriknya njegelek (konslet) langsung dimatikan dan lapor ke PLN. Karena itu bahaya bisa menyebabkan kebakaran. Awalnya itu dari satu rumah lalu merembet ke rumah lainnya," pesannya.

Kedepan pihaknya bersama dinas-dinas terkait akan melakukan monitoring kepada para korban kebakaran. "Kami akan lalukan pemantauan bersama BPBD," pungkasnya. 


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM PT Pindad mulai memproduksi mobil Maung untuk kendaraan dinas pribadi para menteri. Setelah menteri, Maung juga akan digunakan oleh pejabat tinggi negara hingga kepala daerah setingkat gubernur, wali kota, dan bupati.

"Mulai kita produksi," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. 

Menurut Prasetyo, produksi Maung kini sedang dikebut oleh PT Pindad. 

Namun, Prasetyo menyatakan tidak menghafal data soal jumlah unit mobil Maung yang sedang diproduksi.

"Saya enggak hafal jumlahnya yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung," ujar Pras.

Pada tahap pertama produksi difokuskan untuk para menteri dan wakilnya. Selanjutnya, produksi Maung akan disiapkan untuk semua jajaran pejabat pemerintah hingga ke level kepala daerah.

Prasetyo mengatakan langkah Presiden Prabowo mengedepankan penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas Kabinet Merah Putih untuk mengenalkan Maung sebagai mobil buatan dalam negeri.



Kukar - KABARPROGRESIF.COM Untuk meningkatkan kesiapan personel dalam pengendalian massa, Satuan Samapta Polres Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti kegiatan pengenalan dan latihan pengendalian massa (Dalmas) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Timur. Pelatihan ini dilaksanakan pada Kamis (31/10/2024).

Dipimpin oleh Ipda Andi Fitriyadi, selaku KBO Samapta, dan Ipda Didik Gianto, Kanit Dalmas, latihan ini melibatkan sembilan anggota Samapta Polres Kukar, yaitu Brigpol Ade Setiawan, Briptu Faikur, Bripda Aldri, Bripda Aldi Mantali, Bripda Aris Munandar, Bripda Fadel, Bripda Sofani Laoh, Bripda Valentino, dan Bripda Ferdy.

Dalam latihan tersebut, siswa diberikan sejumlah materi penting terkait pengendalian massa. 

Diantaranya Taktik Dalmas, penggunaan dan pemeliharaan persenjataan, Operasional Armoured Water Cannon (AWC), Operasional Armoured Personnel Carrier (APC), serta Taktik Raimas (Pengurai Massa).

Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan personel dalam menghadapi situasi kerumunan massa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Dengan latihan ini, diharapkan siswa SPN semakin siap dalam menjalankan tugas pengendalian massa untuk menjaga keamanan dan ketertiban ketika usai pendidikan nantinya.



Sleman - KABARPROGRESIF.COM Komandan Koramil 10/Berbah Jajaran Kodim 0732/Sleman Kapten Inf Kusno memberikan materi wawasan kebangsaan kepada 30 calon Menwa Yudha angkatan XLVIII Institud Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta di Kampus tersebut, Sabtu (2/11/2024).

Materi yang diberikan diantaranya Pendahuluan (landasan Historis Negara Indonesia) yang di Ilhami dengan peristiwa dilaksanakannya Sumpah Pemuda, Pertahanan dan Kemananan Negara, Nilai-nilai Bela Negara dan lain-lain dalam memperkaya wawasan Menwa terhadap perannya dalam upaya bela negara.

Kapten Kusno pada kesempatan itu juga menyampaikan kondisi yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini serta ancaman yang dihadapi dimasa mendatang sehingga Menwa sebagai bagian dari kader pemimpin bangsa memahami betul kondisi yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini dan nanti pada saatnya mereka memasuki kiprahnya.

"Kepada seluruh Resimen Mahasiswa yang mengikuti Diksar ini agar selalu memegang teguh nilai-nilai pancasila menerapkan dalam kehidupan dan tetap menjaga keutuhan serta kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai bentuk upaya bela negara"Harapnya.

Ditambahkan, Mahasiswa sekalian tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang negatif dan harus bisa menjaga persatuan dalam keberagaman sebagaimana Bhineka Tunggal Ika kita.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengusut kasus korupsi baru. 

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo merespon penyelidikan kasus korupsi importasi gula pada 2015-2016 yang jadi sorotan. 

"Tidak lagi mempersoalkan kasus-kasus yang sudah lampau, yang lama, supaya tidak memunculkan persepsi politis tadi, seoalah-seolah penegakan hukum dijdikan alasan kasus-kasus korupsi," kata Rudianto, Minggu, 3 November 2024.

Rudianto tak heran jika masyarakat menilai adanya politisasi dalam pengusutan kasus tersebut. 

Guna menghindari persepsi negatif tersebut, Kejagung harus bekerja berdasarkan keadilan.

"Supaya tidak terkesan tebang pilih, bagaimana dengan menteri-menteri yang memiliki posisi yang sama. Apalagi kalau Kejagung mempersiapkan, yang kita tahu hampir setiap Menteri Perdagangan punya kebijakan yang sama," ujar dia.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus sebagai tersangka kasus impor gula. 

Penetapan tersangka dilakukan setelah melalui pemeriksaan.

Tom ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Charles di Rutan Salemba cabang Kejagung. 

Menurut Harli, perkara tersebut sudah disidik sejak Oktober 2023. 

Ia menegaskan, tidak ada unsur politisasi dalam penahanan Tom Lembong. 

"Dalam perkara ini setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa," ujar dia.

Tom dan Charles dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Pali - KABARPROGRESIF.COM Kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang oknum LSM berinisial YNN (38) warga Talang Pipa, Talang Ubi Kabupaten PALI, kembali mencuat setelah tersangka diduga mengaitkan nama Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin, S.I.K, M.H, untuk melancarkan aksinya.

Tersangka melakukan penipuan terhadap seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Desa Air Itam, Kabupaten PALI, dengan iming-iming dapat mengurus mengeluarkan suami korban yang saat ini ditahan di sel tahti Mapolres PALI terlibat kasus Narkoba,dan berhasil meraup uang sebesar Rp. 151.000.000.(Seratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolres PALI pada Jumat (1/11/2024), Kapolres PALI, AKBP Khairu Nasrudin, menyampaikan penegasan atas tindakan hukum yang diambil terhadap tersangka.

Ia menolak tegas keterlibatannya dalam dugaan tersebut dan menekankan bahwa institusinya tidak pernah mengizinkan siapapun untuk memberi janji yang tidak berlandaskan hukum.

“Saya tegaskan, Polres PALI tidak pernah memberikan perintah ataupun menjanjikan dan atau mengizinkan seseorang untuk membebaskan pelaku tindak pidana apapun,termasuk pelaku Narkoba dengan meminta sejumlah uang,dan kita akan bertindak profesional dalam menjalankan tugas selaku aparat penegak hukum.”tegas Kapolres PALI dihadapan para Jurnalis saat konfirmasi Pers kemarin, Jum’at (01/11/2024).

Menurut Kapolres, modus yang digunakan tersangka YNN diduga melibatkan nama institusi untuk meningkatkan rasa percaya dari korban, Tersangka ini meyakinkan korban dengan cara mencatut nama Kapolres,agar membuat korban lebih percaya bahwa uang tersebut diperlukan untuk kepentingan tertentu, seperti membantu pembangunan rumah ibadah,wc dan membantu orang-orang yang membutuhkannya.

Namun, Kapolres menegaskan bahwa Polres PALI tidak pernah mengeluarkan instruksi apapun yang berkaitan dengan tindakan semacam itu.

“Secara psikologis, tersangka mencoba memanfaatkan nama saya untuk meyakinkan korban dengan tipu muslihatnya,padahal saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk meminta uang dalam jumlah berapapun,kami Polres PALI bersama BNN Prabumulih dan Forkopimda PALI telah berkomitmen bersinergi secara aktif dalam memutuskan mata rantai peredaran narkotika di Bumi Serepat Serasan ini,”tandas Kapolres PALI dengan lugas.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan aparat atau instansi Pemerintah. 

Ia menekankan pentingnya pelaporan oleh masyarakat jika menemukan indikasi serupa.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat,jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan dapat membebaskan seorang tersangka, baik kasus pidana maupun narkoba, jangan ragu untuk melapor langsung ke Mapolres PALI,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Kapolres PALI juga menekankan pentingnya transparansi dalam kerja institusi penegak hukum.

Pihaknya akan selalu terbuka kepada rekan-rekan wartawan untuk menjalin komunikasi dan memberikan klarifikasi yang diperlukan. 

Kasus ini kembali menggaris bawahi pentingnya masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan oknum yang mencoba menyalahgunakan nama pejabat atau institusi resmi demi kepentingan pribadi.

“Kami pastikan bahwa Polres PALI akan terus mengedepankan profesionalisme dan tidak segan-segan menindak tegas oknum yang mencoba mencederai kepercayaan masyarakat pada Polres PALI.” pungkasnya.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati menyoroti beberapa isu penting terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pahlawan.

Hal itu di sampaikan legislator asal Partai Gerindra saat reses anggota DPRD kota Surabaya ke-10 pada sidang pertama tahun 2024.

Menurut Ajeng saat ini beberapa poin utama yang menjadi perhatian warga. 

Terutama terkait layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Pertama kritik terhadap pelayanan BPJS di Rumah Sakit Soewandi dan Harapan Layanan UHC yang lebih baik.

Ajeng Wira Wati mengungkapkan warga Surabaya mulai kritis terhadap pelayanan BPJS, terutama di RS Soewandi. 

Masyarakat berharap agar layanan Universal Health Coverage (UHC) yang sudah bertahun-tahun diterapkan di Surabaya dapat memberikan pelayanan lebih baik. 

“Anggaran sebesar 35 miliar rupiah setiap bulan telah dialokasikan untuk UHC, diharapkan pelayanan kesehatan dapat meningkat tanpa antrian panjang, serta pasien BPJS tidak cepat-cepat dipulangkan,” ujar Ajeng. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan layanan kesehatan BPJS berjalan dengan optimal," kata Ajeng, Minggu (3/11).

Kedua masalah pembayaran SPP dan Ijazah, solusi di tangan Baznas.

Tidak hanya masalah kesehatan, Ajeng juga menyoroti isu pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang kesulitan membayar SPP dan ijazah. 

Ia meminta Baznas agar segera memberikan bantuan dan menyelesaikan masalah ini tanpa menunda, sebab banyak warga yang terbebani karena harus mencicil pembayaran sendiri. 

“Bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan sangat penting agar mereka tetap bisa mendapatkan hak pendidikan yang layak,” tambah Ajeng.

Lalu ketiga, dukungan Pemkot Surabaya untuk pendidikan SMP Swasta dan beasiswa siswa kurang mampu.

Menurutnya banyak warga yang meminta bantuan biaya pendaftaran SMP swasta untuk anak-anak mereka yang tidak diterima di sekolah negeri. 

Ajeng mendukung usulan ini agar Pemkot Surabaya membantu meringankan biaya pendaftaran sekolah swasta bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera maupun menengah. 

“Kami menginginkan adanya keselarasan antara sekolah negeri dan swasta, sebagaimana beasiswa SMA/SMK yang sudah dibiayai oleh Pemkot,” harapnya.

Selain itu juga pentingnya dukungan pendidikan yang masih di bawah naungan Pemkot Surabaya.

"Dukungan pendidikan SMP swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap warga," pintanya.

Kemudian yang keempat, usaha padat karya untuk cegah pengangguran.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya ini warga sangat menanti adanya usaha padat karya dan pelatihan keterampilan secara masif. 

Program ini diharapkan bisa diadakan kembali di setiap RW, untuk mencegah meningkatnya angka pengangguran.

“Adanya usaha bersama di tiap RW dapat menjadi solusi dalam memberdayakan masyarakat,” jelas Ajeng.

Ke lima yakni polemik adminduk dengan 3 Kartu Keluarga di Satu Rumah.

Masalah administrasi kependudukan (adminduk) tersebut, kata Ajeng juga masih menjadi kendala, khususnya terkait aturan 3 Kartu Keluarga (KK) dalam satu rumah. 

Banyak warga mengalami kesulitan mengurus adminduk karena tinggal di rusun atau rumah dengan satu nomor sertifikat. 

“Jika aturan tidak sesuai kondisi masyarakat, seharusnya ada solusi, jangan dibiarkan buntu,” tegas Ajeng.

Sedangkan yang ke enam yakni kepastian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) bagi Warga Rusun.

Masalah HGB di atas HPL juga menjadi sorotannya.

Makanya Ajeng mengusulkan agar segera ada sosialisasi untuk memberikan kepastian hukum kepada warga mengenai status kepemilikan mereka. 

“Warga butuh rasa aman terkait status kepemilikan mereka, dan ini harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang jelas,” pungkas Ajeng.

Ajeng Wira Wati berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Surabaya agar bisa merasakan pelayanan publik yang lebih baik di berbagai bidang.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM PT Pindad mulai memproduksi mobil Maung bagi jajaran Kabinet Merah Putih. Hal ini diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. 

"Maungnya sedang diproduksi," ujar Pras di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. 

Pras mengaku tidak mengatahui secara pasti jumlah mobil Maung yang tengah diproduksi. 

Namun, ia pastikan sebanyak 48 menteri mendapat mobil dinas tersebut.

"Iya (semua menteri), harus memberi contoh," jelasnya. 

Sedangkan 56 wakil menteri, kata Pras, akan mendapat mobil dinas Maung secara bertahap. 

Sebab, mempertimbangkan kemampuan produksi. 

"Kalau produksinya ada , unitnya cukup, semua wamen pun (akan langsung mendapat)," pungkasnya.



Kukar - KABARPROGRESIF.COM Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan, keterampilan dan kesiapsiagaan, Kapolres Kukar mengecek perlengkapan persenjataan dan kemampuan menembak personil Polres Kukar.

Latihan menembak dilaksanakan di lapangan tembak Mapolres Kukar, Rabu (30/10/2024) sore. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat Utama Mapolres Kukar dan juga Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Adji Muhammad Arifin, dengan tujuan untuk mengasah kemampuan dasar dalam penggunaan senjata api.

Latihan diawali dengan pembukaan secara resmi oleh Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman yang dilanjutkan dengan pembekalan teori mengenai teknik menembak yang benar dan prosedur keselamatan penggunaan senjata.

AKBP Heri juga memberikan arahan prosedur tetap (protap) penggunaan senjata api yang wajib di taati dan dilaksanakan oleh Anggota Polri, serta protap penggunaan senjata api dalam tugas-tugas Kepolisian kepada Sultan Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membentuk disiplin diri terhadap pemeliharaan dan pengamanan senjata api, juga untuk meningkatkan akurasi tembakan, dan untuk membangun kekompakan dan kerja sama antar anggota.

Selain itu, ini juga untuk menjalin keakraban berdama dengan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.



Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir (Danmenkav 2 Mar) Kolonel Mar La Ode Jimmy Herizal Rahman, M.Tr.Hanla., M.M., memberikan support kepada Atlet Binsat "Fighter Sejati" yang mengikuti lomba Dayung Perahu Karet, dalam rangka Lomba Pembinaan Satuan (Binsat) Kormar tahun 2024 di Long Storage Waduk Kalimati, Desa Kwatu Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, Jumat (01/11/2024).

Menjadi magnet tersendiri bagi atlet, Danmenkav 2 Mar beserta Perwira Staf Mako Menkav 2 Mar dan Dansatlak Menkav 2 Mar memberikan dukungan kepada tim Binsat Fighter Sejati Yonranratfib 2 Mar yang menjadi delegasi dari prajurit terbaik prajurit roda rantai.

Di tengah-tengah prajurit saat akan lomba, Danmenkav 2 Mar memompa semangat bertanding, "Semangat berjuang para atlet, percaya diri dengan kemampuan pribadi dan tim, saya yakin dengan kemampuan prajurit berlatih dengan keras dan konsisten mampu menjadi juara terbaik," semangatnya.

Sambung Komandan, "Jaga nama baik dan kehormatan satuan yang ada di pundak kalian, selamat bertanding para kesatria petarung, junjung tinggi nilai sportivitas," tutup Danmenkav 2 Mar.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) juga perlu memeriksa menteri perdagangan lainnya, dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. 

Kendati demikian, pendalaman itu bukan karena didasarkan pada desakan publik yang menilai penetapan Thomas "Tom" Trikasih Lembong politis.

"Penyeldikan ke menteri-menteri yang lain menurut saya alas dasarnya bukan karena menjawab tudingan publik (bahwa penyidikan ini) politis atau tidak," kata Ketua Komjak Pujiyono Suwadi kepada Media Indonesia, Minggu, 3 November 2024.

Ia menerangkan pemeriksaan menteri perdagangan lainnya, baik sebelum atau sesudah Tom Lembong, diperlukan untuk memperbaiki tata kelola importasi gula di Kementerian Perdagangan. 

Oleh karena itu, Pujiyono menilai penahanan orang bukanlah tujuan utama dari penyidikan tersebut.

"Tapi poinnya adalah, bagaimana kerugian negara baik keuangan maupun perekonomian bisa dikembalikan. Lalu perbaikan pada tata kelola. Kalau tidak ada perbaikan, siapapun menterinya, pasti juga akan jadi masalah ke depan," ujar dia.

Kejagung pun berkali-kali menegaskan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak politis. 

Selain Tom, penyidik Kejagung juga menetapkan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai tersangka.

Saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Tom memberikan izin impor gula kristal sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP. 

Padahal ketika itu Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak membutuhkan impor gula. 

Di samping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Perdanganan maupun Perindustrian Nomor 527/2004, izin impor seharusnya hanya diberikan kepada perusahaan pelat merah alias badan usaha milik negara (BUMN). 

Adapun yang seharusnya diimpor adalah gula kristal putih, bukan krstal mentah.

Sementara, peran Charles dalam perkara itu adalah mengondisikan delapan perusahaan pengolah gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. 

Menurut Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Abdul Qohar, delapan perusahaan itu hanya memiliki izin pengolahan gula kristal rafinasi, bukan kristal putih. 

Charles mendapat keuntungan lewat fee yang diberikan oleh delapan perusahaan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 

Selain itu, keuntungan juga diperoleh dari hasil penjualan gula kristal putih hasil pengolahan delapan perusahaan sebesar Rp16 ribu ke masyarakat, lebih tinggi dari harga eceran yang ditetapkan, yakni Rp13 ribu. 

Kejagung menaksir kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp400 miliar.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tidak tanggung-tanggung, Siber Polri berhasil menyita dana puluhan miliar rupiah yang berasal dari aktivitas perjudian Online jaringan internasional.

Operasi ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan siber khususnya perjudian Online yang sudah meresahkan seluruh lapisan masyarakat, sebagai bentuk tindak lanjut Asta Cita Bapak Presiden dan Perintah Bapak Kapolri.

Pengungkapan jaringan judi online besar ini dilakukan setelah melalui rangkaian penyelidikan mendalam oleh Satgas Judi Online yang dibentuk oleh Kabareskrim, telah berhasil melakukan penyitaan terhadap uang dan aset terkait dengan judi online yang dimana dikepalai oleh Warga Negara China.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit memberikan penekanan kepada seluruh jajarannya sebagai bentuk respons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto usai retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk memerangi kejahatan yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat seperti judi online, narkoba, dan penyelundupan.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive