Hasto Disebut sudah Diincar sejak 2020 namun KPK Prioritaskan Tangkap Harun Masiku

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku tidak kaget dengan penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap yang menjerat buronan Harun Masiku. 

Sebab, politikus itu sudah dibidik sejak 4 tahun lalu.

“Seingat saya, bahwa sejak awal tahun 2020, waktu OTT, sudah diusulkan oleh penyidik untuk Hasto (jadi tersangka),“ kata Novel melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Desember 2024.

Novel mengatakan, bukti keterlibatan Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR kuat saat OTT pada 2020. 

Namun, saat itu, status hukum itu ditolak oleh para komisioner dengan dalih harus ada keterangan penguat dari Harun.

“Saat itu pimpinan KPK tidak mau, dan meminta Harun Masiku tertangkap dulu,” ucap Novel.

Novel juga menyebut keterangan KPK soal keterlibatan Hasto bukan barang baru. 

Menurut dia, respons publik yang mengaitkan penetapan tersangka dengan politik normal karena keputusan baru diambil pada 2024.

“Menurut saya semua kasus mesti diproses apa adanya, karena ketika tidak diproses dengan apa adanya oleh pimpinan KPK sebelumnya, maka, yang terjadi seperti sekarang, yaitu menjadi persepsi seolah ada kepentingan politik,” ujar Novel.

KPK sebelumnya mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. 

Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. 

Selain dua orang itu, penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Read More

BMKG Sebut Awan CB hingga Fenomena Gelombang Kelvin-Rossby jadi Penyebab Cuaca Ekstrem di Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat mengatasi banjir yang terjadi di sejumlah titik Kota Pahlawan sejak (24/12) sore hingga (25/12). 

Bahkan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sejak kemarin sore hingga hari ini turun ke sejumlah titik banjir, untuk memastikan air cepat surut.

Banjir yang terjadi sejak dua hari terakhir, tidak lepas dari adanya pengaruh faktor cuaca ekstrem. 

Diantaranya, mulai dari terbentuknya awan cumulonimbus (CB) hingga fenomena gelombang kelvin dan rossby di atmosfer. 

Koordinator Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak Surabaya, Ady Hermanto mengatakan, cuaca ekstrem disertai curah hujan tinggi di Indonesia, khususnya Surabaya saat ini lebih dominan disebabkan oleh terbentuknya awan CB. 

Terbentuknya awan tersebut, disebabkan beberapa faktor, selain telah memasuki musim hujan, juga dipengaruhi adanya fenomena di atmosfer yakni gelombang kelvin dan rossby. 

“Nah, ini memang akan menambah massa uap air yang berada di atmosfer di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Kemudian ada juga pengaruh konvergensi di laut Jawa, nah daerah konvergensi ini bisa menambah intensitas pembentukan awan hujan secara signifikan,” kata Ady, Kamis (26/12).

Dampak adanya faktor-faktor tadi, dapat menambah intensitas pembentukan awan CB, sehingga curah hujan semakin tinggi dan terjadi cuaca ekstrem di Surabaya. 

Adanya faktor itu, secara otomatis intensitas curah hujan akan semakin tinggi. 

“Ini (awan CB) sering terjadi antara sore hingga menjelang malam, awan ini lifetimenya satu sampai empat jam. Dalam minggu ini, intensitasnya cukup sering terjadi,” ujar Ady. 

Selain pembentukan awan CB, kondisi pasang air laut juga menjadi salah satu faktor terjadinya banjir di Surabaya. 

Kondisi pasang air laut ini justru akan memperparah kejadian banjir, karena air tidak bisa mengalir bebas hingga ke laut. 

“Jadi dia (air laut) terhambat, jadi tidak ada aliran ke laut, sehingga mengapa banyak laporan dari masyarakat terjadinya banjir, karena berbarengan dengan adanya pasang air laut, apalagi pada 28-29 ini pasang laut mencapai nilai maksimumnya antara 130-140 cm dari permukaan air laut,” paparnya. 

Selain itu, Ady menerangkan, banjir di Surabaya juga disebabkan adanya cuaca ekstrem disertai curah hujan tinggi di sejumlah wilayah daerah lain. 

"Di mana sungai itu bermula, kan saat ini banyak (daerah) yang terjadi hujan, jadi ibaratnya ada ketambahan debit air dari sana, karena semua air mengalir ke lautan. Itu lah kenapa, meskipun curah hujannya tidak sampai 50 milimeter tapi kok banyak banjir di mana-mana salah satu sebabnya itu,” terangnya. 

Sebelumnya, BMKG Juanda juga sempat melakukan operasi modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah wilayah di Jawa Timur (Jatim). 

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya fenomena hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di Jatim. 

Ia menambahkan, TMC ini telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember 2024 dan berakhir pada 22 Desember 2024. 

“Itu sudah dilakukan di sepanjang pesisir utara laut Jawa, nah ternyata ada pro dan kontra adanya TMC ini. Untuk TMC sendiri sudah tidak dilaksanakan operasionalnya,” tambahnya. 

Di musim penghujan seperti saat ini, ia mengimbau kepada masyarakat untuk rutin melakukan pembersihan drainase dan memperluas resapan air di masing-masing lingkungannya. 

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan oleh masyarakat, karena ketika air tidak bisa mengalir ke saluran, maka air bisa meresap secara langsung ke tanah. 

“Karena memang ketika air tidak bisa bebas mengalir ke laut, otomatis diharapkan air ini bisa mengalir ke dalam tanah. Kami juga berharap, adanya cuaca ekstrem disertai curah hujan tinggi, masyarakat tidak berteduh di bawah pohon ataupun baliho, lebih baik cari bangunan yang kokoh jika ingin berteduh,” pungkasnya.

Read More

Mangkir di Kasus Rita Widyasari, Pejabat Bea Cukai Minta Diperiksa Awal 2025

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai Anita Iskandar (AI) mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. 

Dia sejatinya mau dimintai keterangan soal kasus dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

“AI meminta penjadwalan ulang ke tanggal 8 (Januari 2025),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Desember 2024.

Tessa enggan memerinci alasan saksi itu mangkir dari panggilan penyidik. 

Dia diharap memenuhi janjinya memberikan keterangan kepada KPK pada awal 2025.

KPK juga belum bisa memerinci informasi yang mau diulik dari keterangan AI. Keterangan lebih lanjut dipaparkan kepada publik setelah pemeriksaan berlangsung.

Dalam kasus ini, KPK sudah menyita 104 kendaraan. Rinciannya yakni 72 mobil dan 32 motor. Semua diyakini berkaitan dengan pencucian uang Rita.

KPK turut menyita tanah dan bangunan milik Rita yang tersebar di enam lokasi. Lalu, ada juga uang Rp6,7 miliar dan mata uang asing USD senilai Rp2 miliar yang diambil sementara oleh penyidik.

KPK sangat meyakini adanya penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan Rita selama menjabat. 

Ratusan dokumen dan bukti elektronik menguatkan tuduhan itu.

Read More

Wali Kota Eri Seharian Pantau Penanganan Banjir dari Gayungsari, Tenggilis hingga Rungkut

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya sejak Selasa (24/12) sore, menyebabkan sejumlah kawasan terendam banjir. 

Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turun langsung ke lapangan untuk meninjau penanganan banjir di beberapa wilayah terdampak.

Seharian tanpa istirahat sejak Selasa (24/12) malam hingga Rabu (25/12) siang, Wali Kota Eri berkeliling ke kawasan-kawasan terdampak banjir untuk memantau penanganan di Gayungsari, Tenggilis Mejoyo hingga Rungkut Surabaya.

Dalam tinjauannya itu, Wali Kota Eri juga memberikan pengarahan langsung kepada para petugas di lapangan. Bahkan, ia meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menerjunkan beberapa unit mobil untuk menyedot genangan.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa banjir di beberapa kawasan Surabaya Timur disebabkan oleh meluapnya Kali Surabaya dan Sungai Jagir.

"Air tidak bisa masuk, karena Kali Surabaya sudah penuh, terus Sungai Jagir juga meluap. Di Rungkut Menanggal, aliran air tidak jalan karena seharusnya menuju ke Sidoarjo dan laut, tapi saat ini terjadi pasang sehingga air balik ke wilayah ini," kata Wali Kota Eri, Kamis (26/12).

Untuk mengatasi banjir di wilayah Rungkut Menanggal, Wali Kota Eri berencana membangun pintu air dan rumah pompa. 

"Jika air pasang, kita tutup pintu air dan pompa aliran ke dua arah, yakni ke Sidoarjo dan MERR. Ini akan mengurangi risiko banjir di masa depan," jelas dia.

Sedangkan terkait banjir di wilayah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Wali Kota Eri mengungkap bahwa kawasan ini bergantung pada aliran ke waduk SIER yang bermuara di Kali Sidoarjo.

"Namun, saat Sidoarjo banjir, air dari waduk SIER tidak bisa mengalir dan justru balik ke Tenggilis. Akibatnya, air masuk ke rumah warga karena melebihi kapasitas pintu air yang ada," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini kondisi genangan di wilayah Tenggilis Mejoyo sudah mulai surut. Ia memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya melakukan perbaikan. 

"Sekarang sudah mulai surut, sudah mulai berkurang, baru kita kerjakan," ungkap dia.

Menurutnya, penanganan banjir di Surabaya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kota. 

Untuk itu, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

"Surabaya ini hilir, hulunya ada di Jombang dan Mojokerto. Karena kalau di sana hujan dan banjir, pasti aliran air masuk ke Surabaya," katanya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini memaparkan bahwa seluruh aliran air di Kota Pahlawan, baik yang menuju Avour Wonorejo, Kebon Agung, maupun Kabupaten Sidoarjo, saat ini kondisinya penuh.

"Untungnya ada box culvert yang membantu mengalirkan air ke Kali Surabaya dan Kali Jagir. Tapi kalau kedua sungai itu meluap, seperti semalam, kita harus menunggu air rob laut surut agar aliran bisa kembali normal," paparnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) potensi pasang maksimum akan berlangsung hingga 30 Desember 2024.

Karena itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal.

"Insyaallah kalau hujan maksimum seperti yang disampaikan (BMKG) itu kita masih bisa, ada banjir rob pun tidak parah (banjirnya). Tapi kemarin pengelola (BBWS) Brantas sampai datang ke Surabaya, menyampaikan bahwa Jombang, Lamongan dan Mojokerto hujan, di sana banjir semua. Jadi sungainya tidak mengatasi," pungkasnya.

Read More

Tim Hukum PDIP Pertanyakan Klaim KPK Soal Hasto Perintahkan Harun Kabur

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal perintah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada Harun Masiku untuk merusak ponsel dan kabur dipertanyakan. 

Lembaga Antirasuah dinilai tidak bisa mendapatkan informasi pasti kalau barangnya rusak.

“Ya, buktinya orang handphone-nya sampai sekarang enggak ada kok,” kata Johanes pada Kamis, 26 Desember 2024.

Johanes menilai PDIP menjadi sasaran KPK karena tidak kunjung menangkap Harun. Padahal, mereka sudah diberikan anggaran oleh negara untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Sekarang gini, jangan dong karena KPK tidak bisa menemukan Harun Masiku dituduh kita yang enggak-enggak nih,” ucap Johanes.

Johanes meyakini Hasto tidak memerintahkan Harun kabur dan merusak ponsel. 

Sebab, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengultimatum semua kadernya untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

“Perlu saya sampaikan, ini, kita PDI Perjuangan ini diajari oleh ketua umum untuk menjunjung proses hukum yang baik dan benar,” tegas Johanes.

KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.

KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.

KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. 

Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. 

Selain dua orang itu, penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Read More

Momentum Perayaan Natal, Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Masyarakat Perkuat Harmoni

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Merayakan Hari Natal 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, perayaan Natal adalah momentum istimewa untuk mengingat pentingnya cinta kasih dan kedamaian antar umat beragama.

Menurutnya, toleransi yang diwujudkan dalam kerukunan dan kedamaian antar umat beragama merupakan pondasi Kota Pahlawan untuk mewujudkan harmoni.

"Inilah yang dibutuhkan umat manusia termasuk warga Kota Surabaya, dimana kota ini dipenuhi beragam warga dengan latar belakang yang berbeda-beda. Surabaya menyediakan ruang kepada semua orang untuk tinggal dan tumbuh bersama dalam harmoni. Semangat Natal pada dasarnya adalah upaya menguatkan kembali Harmoni itu," kata Wali Kota Eri, Kamis (26/12).

Ia meminta, semangat Natal kali ini, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya umat untuk selalu menjaga solidaritas dan empati. 

Sebab, hal tersebut adalaha harapan dalam sebuah kebahagian.

"Tuhan menciptakan dunia sebagai tempat umat manusia memperjuangkan harapan, yang sesungguhnya merupakan cerminan dari sebuah Kerinduan terhadap kebahagiaan yang abadi," jelasnya.

Wali Kota Eri Cahyadi berharap, nilai-nilai universal Natal menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya membangun kota dan bangsa ini dalam kebersamaan, kerukunan dan kedamaian.

"Dengan penuh sukacita atas nama pribadi dan Pemkot Surabaya, kami mengucapkan selamat Natal untuk semua masyarakat yang merayakan," tambahnya.

Untuk menjaga kondusifitas Kota Surabaya selama perayaan Natal berlangsung, Pemkot Surabaya bersama jajaran Forkopimda melakukan tinjau ke sejumlah gereja pada Selasa (24/12). 

Tinjauan dilakukan untuk memastikan keamanan setiap gereja dalam mengelar misa Natal.

Selain itu, melalui Satpol PP Kota Surabaya juga dilakukan pengawasan tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU). 

Dalam kegiatan tersebut untuk menegakan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 300/26738/436.8.6/2024, terkait batas jam operasional RHU.

Read More

PDIP Meradang Yasonna Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyesalkan status pencegahan ke luar negeri yang ditujukan kepada kadernya sekaligus mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. 

Pasalnya, belum ada bukti keterlibatan Yasonna dalam perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

"Kami sangat menyayangkan hal ini. Karena tidak ada kejelasan dan keterlibatan Pak Yasonna juga sama sekali tidak dapat dijelaskan terkait dengan kasus yang sedang berlangsung ini," kata juru bicara PDIP Chico Hakim melalui keterangannya, Kamis, 26 Desember 2024.

Dia menekankan bahwa semua kader PDIP akan patuh dan menghormati setiap proses hukum. 

Chico memberikan catatan kepada KPK agar bekerja profesional.

"Dengan catatan dan mengingatkan KPK untuk bertindak profesional dalam menjalankan dan memeriksa proses hukum ini di tengah dugaan kuat di masyarakat terhadap politisasi yang sedang terjadi," ujar Chico.

Sebelumnya, KPK mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Yasonna H Laoly. 

Pencegahan bepergian ke luar negeri itu berkaitan dengan perkara dugaan suap PAW anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

Status pencegahan juga dilayangkan ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. 

Hasto telah ditetapkan tersangka dalam perkara ini.

"KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap dua orang warga negara Indonesia, yaitu YHL (Yasonna H Laoly) dan HK (Hasto Kristiyanto),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 25 Desember 2024.

Read More

Pemkot-Forkopimda Surabaya Gelar Tinjauan ke Gereja, Pastikan Keamanan Ibadah Malam Natal

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar peninjauan keamanan gereja, Selasa, (24/12). 

Kali ini, jajaran Pemkot bersama Forkopimda Surabaya meninjau secara langsung pelaksanaan ibadah malam natal di GKI Pregolan Bunder, Jalan Pregolan Bunder No.36, Kecamatan Tegalsari. 

Peninjauan kali ini, dipimpin secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, M. Ikhsan, yang mewakili Wali Kota Eri Cahyadi. 

Ikhsan mengatakan, peninjauan kali ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan ibadah malam natal berjalan aman dan lancar. 

“Di sini tadi adalah (peninjauan) ibadah yang pertama, karena ada dua sesi ibadah. Kami mengucapkan selamat beribadah, semoga natal di tahun ini bisa membawa berkah bagi semuanya,” kata Ikhsan.

Ikhsan mengungkapkan, dari segi keamanan, jajaran Forkopimda telah memastikan, pada perayaan natal tahun ini tidak isu yang mengkhawatirkan di Kota Surabaya. 

"Jadi insyaallah di Surabaya tahun ini keadaanya dalam kondisi baik dan terkendali,” ungkapnya. 

Di kesempatan tersebut, Ikhsan menyampaikan permintaan maaf kepada para jemaat GKI Pregolan Bunder karena Wali Kota Eri Cahyadi berhalangan hadir. 

Wali Kota Eri berhalangan hadir karena pada saat peninjauan, orang nomor satu di lingkungan pemkot itu sedang bergerak menangani genangan dan banjir di Surabaya. 

“Karena sejak mendung tadi, Pak Wali sedang berada di kawasan selatan mengawasi banjir. Nah beliau menyampaikan kepada bapak ibu sekalian, semoga natal di tahun ini membawa berkah bagi kita semuanya,” pungkasnya.

Read More

Tim Hukum PDIP Klaim Ponsel Staf Hasto Masih Ada

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Anggota Tim Hukum Partai Demorkasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johanes Tobing membantah klaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal perintah menenggelamkan ponsel dari staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi. 

Telpon genggam milik Kusnadi diklaim masih ada, saat ini.

“Sampai sekarang, handphone stafnya itu masih ada, gitu loh. Jadi, ini sungguh mangada-ada ini keterangan ini,” kata Johanes pada Kamis, 26 Desember 2024.

Johanes menilai KPK memberikan keterangan bohong atas klaim Hasto memerintahkan stafnya merusak ponsel sebelum diperiksa pertengahan tahun ini. Lembaga Antirasuah ditantang membuktikan keterangannya.

Menurut dia, KPK memiliki alat canggih untuk mencari keberadaan ponsel yang diklaim diceburkan sebelum pemeriksaan terkait kasus yang menjerat buronan Harun Masiku. 

Informasi soal perusakan ponsel juga ditantang dibuka kepada publik.

“Nah, dalam percakapan itu, KPK ini kan punya alat yang canggih, mau handpone-nya di mana, nomornya mereka bisa tarik, mereka bisa tarik, mereka punya alat yang canggih untuk mendeteksi, betul atau tidak,” ujar Johanes.

Dia menilai KPK gegabah melakukan tindakan. 

Terbilang, Ketua KPK Setyo Budiyanto baru menjabat kurang dari seminggu sebelum menetapkan Hasto sebagai tersangka.

“Maka, saran saya, tolong dibaca putusan pengadilan itu, karena kan bagaimanapun ceritanya Pak Ketua KPK ini kan baru nih, baru menjabat, bagaimana mungkin menggelar perkara dengan waktu yang lima hari,” tegas Johanes.

KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.

KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.

KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. 

Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. 

Selain dua orang itu, penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Read More

KPK Harap Saksi Kasus Hasto Tak Beri Penjelasan yang Kontraproduktif

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menyelesaikan berkas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Saksi yang dipanggil diharap tidak memberikan keterangan kontraproduktif dengan perkara yang ditanyakan penyidik.

"Yang lebih penting adalah faktor hukum, tidak memberikan opini-opini yang tersifat kontraproduktif, tidak memberikan sebuah hal-hal yang penilaian-penilaian yang tidak berhubungan dengan pokok perkara," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Kamis, 26 Desember 2024.

Setyo meminta semua pihak yang dipanggil bekerja sama untuk menyelesaikan kasus Hasto ini. 

Dia mengamini ada hak berpendapat, namun, KPK berhak memproses hukum orang yang berbohong saat diperiksa penyidik.

"Kalau memang itu silakan digunakan, tapi prinsipnya dalam sesuatunya kami melaksanakan proses penegakan hukum secara secara profisional. Jadi, kan seperti itu," ujar Setyo.

KPK telah mengembangkan kasus Harun Masiku dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. 

Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak terungkap, salah satunya meminta Harun merendam ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Selain dua orang itu, penyidik menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Read More

Jaga Keamanan Malam Natal, Satpol PP Kota Surabaya Gelar Pengawasan RHU

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP Kota Surabaya menggelar giat pengawasan tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di malam Natal, Selasa (24/12) malam. 

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 300/26738/436.8.6/2024, terkait batas jam operasional RHU.

Dalam giat yang dilakukan, pihaknya tidak menemukan tempat hiburan malam yang melanggar aturan. 

“Kami melakukan pengecekan RHU, ada 9 lokasi yang mana saat kita cek, mereka sudah tutup sesuai SE yakni sejak pukul 6 sore,” kata Kasatpol PP Kota Surabaya M.Fikser, Kamis (26/12).

Fikser menegaskan, pihaknya akan menindak tegas apabila dalam pengawasan ditemukan RHU yang melanggar aturan jam operasional. 

“Kami akan tindak tegas, jika kami temukan pelanggaran kami akan memasang stiker pelanggaran pada tempat hiburan malam tersebut. Kami juga akan proses lebih lanjut dan kami beri sanksi berupa sidang tindak pidana ringan (tipiring),” tegas Fikser. 

Fikser mengimbau, pada para pelaku usaha dapat terus mentaati surat edaran yang telah diberikan, baik mengenai jam operasional, maupun ketentuan terkait larangan menerima pengunjung dibawah 18 tahun. 

“Untuk SE yang kemarin juga ada imbauan untuk malam tahun baru, semoga mereka juga menjalankan seperti hari ini, taat atura dan tidak menerima pengujung dibawah 18 tahun,” terangnya.

Lebih lanjut, Fikser menyampaikan, pihaknya secara masif akan melakukan pengawasan pada tempat hiburan malam baik perizinan maupun terkait pengunjung dibawah umur.

“Kami akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait perihal perizinan seperti Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan serta beberapa dinas terkait pemberi izin,” jelas Fikser. 

Mengenai permasalahan anak-anak dibawah umur, menurutnya jika ditemukan pihaknya akan berkerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan lebih lanjut.

Fikser juga menambahkan, penindakan yang dilakukan pihaknya tersebut guna menjaga kondusifitas dan kenyamanan ibadah umat Kristiani saat Hari Raya Natal berlangsung.

“Kami dari Pemerintah Kota akan terus berupaya menjaga keamanan serta kenyamanan bagi setiap warga kami yang akan melaksanakan ibadah maupun hari raya mereka. Sehingga kami berharap para pelaku usaha mematuhi dan mentaati SE yang berlaku,” pungkasnya.

Read More

Dicegah KPK, Yasonna Diyakini Saksi Kunci Kasus Harun Masiku

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pencegahan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusian (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dinilai tidak sembarangan. 

Politikus PDIP itu diyakini merupakan saksi kunci dalam perkara tersebut.

“Walau posisi Yasonna merupakan saksi, saya beranggapan bahwa penyidik merasa Yasonna adalah saksi kunci dalam perkara ini sehingga harus dicekal yang merupakan kewenangan penyidik,” kata mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Desember 2024.

Yudi tidak mengetahui alasan penyidik KPK menerbitkan status pencegahan kepada Yasonna. 

Tapi, kata dia, jika sudah ada upaya paksa, informasi dari saksi itu dinilai sangat penting.

“Agar tidak dapat bepergian ke luar negeri, sehingga, sewaktu-waktu dibutuhkan penyidik keterangannya, mereka tidak beralasan ada di luar negeri,” ujar Yudi.

Yasonna merupakan orang terakhir dalam kasus Harun yang diperiksa penyidik sebelum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka. 

Pihak Imigrasi diminta segera menindaklanjuti status pencegahan dari KPK agar mantan Menkumham itu tidak melarikan diri.

“Saya meminta kepada Imigrasi, segera menyampaikan kepada Hasto dan Yasonna (terkait) pencekalan mereka untuk meminta paspor fisik mereka untuk ditahan sementara,” ucap Yudi.

KPK telah mengembangkan kasus Harun Masiku dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. 

Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. 

Selain dua orang itu, penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Read More