Mahfud Md Sebut Hukuman Harvey Moeis tak Logis

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md berkomentar soal vonis 6,5 tahun untuk terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada 2015-2022, Harvey Moeis. 

Vonis tersebut dinilai tak logis.

"Tak logis, menyentak rasa keadilan," kata Mahfud sebagaimana disampaikan lewat akun media sosial X @mohmahfudmd, saat dikutip dari Media Indonesia, 26 Desember 2024.

Mahfud mengingatkan, Harvey diseret ke pengadilan dengan dakwaan melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara sampai Rp300 triliun. Mahfud mengaku heran dengan vonis tersebut.

"Vonis hakim hanya 6,5 tahun plus denda dan pengganti dengan total Rp212 miliar. Duh Gusti, bagaimana ini?" pungkas Mahfud.

Kerugian negara sebesar Rp300 triliun itu terdiri dari kemahalan sewa alat penglogaman, yaitu Rp2,284 triliun,. Kemudian, pembayaran bijih timah dari IUP Rp26,648 triliun, serta kerusakan lingkungan yang mencapai Rp271,069 triliun. 

Harvey divonis bersalah dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang TIpikor serta Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Read More

Kapolri Perintahkan Jajaran Perketat Pengamanan pada Lokasi Wisata

Karawang - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa sejumlah pemalakan ditemukan kepada masyarakat yang akan berlibur ke tempat wisata, khususnya di wilayah Jawa Barat. 

Hal itu terjadi saat libur Natal dan tahun baru (Nataru) yang tengah berlangsung ini.

Jenderal Sigit pun memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli untuk menindak pemalakan tersebut. Dengan begitu, masyarakat yang akan melakukan liburan bisa merasa nyaman dan aman.

“Kecenderungan masyarakat untuk melalui jalur-jalur tikus, oleh karena itu tadi kita minta untuk dilaksanakan sweeping, khususnya di saat terjadi puncak arus. Karena dari laporan yang ada memang sempat terjadi potensi, ada pemalakan. Oleh karena itu saya minta untuk ke depan ini diantisipasi perbanyak kegiatan patroli gabungan TNI-Polri dan seluruh stakeholder terkait dan pastikan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, melaksanakan puncak air tahun,” ujar Kapolri, Jumat (27/12/24).

Ditekankan Kapolri, pergerakan masyarakat ke wilayah wisata sudah semakin terlihat adanya peningkatan. 

Kendaraan keluar Jakarta dan menuju sejumlah kawasan wisata di Jawa Barat mulai banyak terlihat.

“Terus tingkatkan sinergitas dan soliditas seluruh stakeholder yang terkait yang melaksanakan pengawasan Nataru, baik mulai dari TNI-Polri, perhubungan, kesehatan, jasa marga, dan seluruh rekan-rekan yang lain. Sehingga rangkaian operasi Nataru betul-betul bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik,” ungkap Kapolri.

Read More

Dugaan Politisasi, PDIP Minta KPK Profesional Tangani Kasus Hasto

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Juru bicara PDIP Chico Hakim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap profesional dalam menangani kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Chico menegaskan kader PDIP menghormati proses hukum yang berjalan. 

Namun, ia juga meminta KPK dapat bersikap profesional di tengah adanya dugaan politisasi hukum dalam kasus tersebut 

"Kami tegaskan PDIP dan semua kadernya tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tapi dengan catatan dan mengingatkan KPK untuk bertindak profesional dalam menjalankan memerisksa proses hukum ini di tengah dugaan kuat di masyarakat terhadap politiasi yang sedang terjadi," kata Chico, melalui keterangannya, Kamis, 26 Desember 2024.

Chico juga menghormati pencekalan terhadap Hasto dan mantan Menkumham yang juga kader PDIP Yasonna H Laoly ke luar negeri. 

Namun, ia meminta KPK dapat menjelaskan alasan pencekalan tersebut, terutama terhadap Yasonna.

"Kami sangat menyayangkan hal ini karena tidak ada kejelasan dan atas keterlibatan Pak Yasonna tidak dapat dijelaskan terkait dengan kasus yang sedang berlangsung ini," katanya.

Diketahui, KPK menerbitkan status pencegahan kepada mantan Menkumham Yasonna H Laoly. 

Upaya paksa itu untuk memudahkan penyidikan dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan (Yasonna) di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam proses penyidikan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

Tessa enggan memerinci peran Yasonna dalam kasus Hasto. 

Dia sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun sebelumnya. Larangan ke luar negeri ini bisa ditambah jika dibutuhkan penyidik.

“Keputusan ini berlaku untuk enam bulan,” ujar Tessa.

Read More

Pemkot Surabaya Siapkan Solusi Drainase Baru Atasi Banjir Gunung Anyar

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dua hari terakhir, sejumlah wilayah di Kelurahan Gunung Anyar dan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dilanda banjir. 

Hal ini diakibatkan karena meluapnya sungai perbatasan antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo.

Menanggapi kondisi ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, terjun langsung ke Gunung Anyar untuk memantau proses penanganan banjir. 

Bahkan, Wali Kota Eri bermalam di sekitar lokasi untuk memberikan instruksi langsung kepada jajarannya agar genangan di kawasan Gunung Anyar segera surut.

Camat Gunung Anyar, Kota Surabaya, Ario Bagus Permadi menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan langkah-langkah penanganan darurat untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kami telah melakukan penanganan darurat dengan mendatangkan lebih dari 10 kendaraan milik DPKP (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) serta lebih dari 30 kendaraan tangki dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) untuk menyedot genangan air," kata Ario Bagus Permadi, Jum'at (27/12).

Menurut Ario, berdasarkan informasi warga yang sudah tinggal lama di Gunung Anyar, banjir kali ini merupakan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. 

Salah satu penyebabnya adalah saluran perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo yang dipenuhi eceng gondok, sehingga menghambat aliran air.

"Terjadinya genangan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh warga, lebih dari 30 tahun baru kali ini terjadi hal semacam ini," ujar Ario.

Ario mengakui bahwa saluran perbatasan ini bukan di bawah kewenangan Pemkot Surabaya. 

Tetapi saluran itu merupakan kewenangan dari Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PUPR. 

Karenanya, pemerintah kota tidak bisa melakukan intervensi secara langsung.

"Kami tidak bisa melakukan intervensi langsung, karena itu bukan wewenang kami. Namun, Pemkot Surabaya tidak akan menutup mata," katanya. 

Sebagai solusi, Ario membeberkan bahwa Pemkot Surabaya akan melakukan intervensi sistem drainase di perumahan-perumahan lama Gunung Anyar. 

Dimana selama ini perumahan tersebut mengalirkan air menuju ke sungai perbatasan Surabaya-Sidoarjo.

"Kami akan membangun saluran baru untuk mengalirkan air ke arah utara. Sehingga air masuk ke saluran Kebon Agung yang sepenuhnya dikelola oleh Pemkot Surabaya," jelas Ario. 

Ario menambahkan bahwa tingginya genangan di wilayah Gunung Anyar juga diperparah oleh pasang surut air laut. 

Termasuk pula intensitas hujan deras di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. 

"Hujan deras menyebabkan saluran perbatasan meluber, hingga airnya kembali masuk ke perumahan-perumahan di sisi utara sungai (Gunung Anyar)," ungkapnya. 

Untuk mengatasi masalah ini, Ario menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan memaksimalkan penataan sistem drainase. 

Juga, memperbaiki koneksi saluran mati dan membangun saluran baru.

"Kami juga mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air. Karena banyak sampah ditemukan saat penyedotan air," kata Ario. 

Selain itu, pihaknya juga mengajak warga untuk bersama-sama membersihkan saluran dari eceng gondok yang terakumulasi di sepanjang sungai perbatasan. 

Ario berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dapat bekerja sama untuk melakukan normalisasi dan membersihkan sungai perbatasan.

"Mari kita lakukan gerakan bersama membersihkan saluran, eceng gondok dan melakukan pendalaman sungai. Termasuk melakukan normalisasi tepian sungainya, sehingga menjadi lebih rapi dan lebih dalam. Sehingga ke depan apabila terjadi pasang tinggi dan hujan dengan intensitas tinggi, (banjir) tidak lagi terjadi," pungkasnya. 

Read More

Jokowi Tertawa Dituding Terlibat Proses Hukum Hasto Kristiyanto

Surakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merespons kabar penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku. 

Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak lagi memiliki jabatan di pemerintahan dan sudah pensiun.  

Jokowi tertawa ketika ditanya soal tudingan dirinya terlibat dalam proses hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto saat ditemui usai menghadiri acara akikah cucunya di Graha Saba Buana, Surakarta, Jawa Tengah. Sambil terkekeh, ia menjawab singkat bahwa ia telah purna tugas.

"Sudah purna tugas, pensiunan," kekeh Jokowi, Kamis, 26 Desember 2024.

Sebagai ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jokowi menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto adalah bagian dari proses hukum yang harus dihormati.  

"Hormati seluruh proses hukum yang ada," tambahnya.  

Penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto terkait dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, yang menyeret nama buronan Harun Masiku, terus menjadi sorotan publik. 

Namun, Jokowi menegaskan dirinya tak lagi terlibat dalam urusan pemerintahan dan meminta semua pihak untuk mempercayakan proses hukum kepada lembaga terkait.

Read More

Kapolri Sebut Angka Kecelakaan Mudik Nataru Menurun Signifikan

Kerawang - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan arus lalu lintas libur Natal dan tahun baru (Nataru) di KM 57, Karawang, Jawa Barat. 

Peninjauan itu dilakukan bersama dengan Menhub, Menko PMK, Menkes, Menteri PPPA, dan Panglima TNI.

Menurut Kapolri, pemantauan pergerakan masyarakat selama libur Nataru hingga hari ini menunjukkan adanya penurunan angka kecelakaan.

“Kita juga melihat laporan bahwa terkait jumlah laka lantas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan,” ujar Kapolri, Jumat (27/12/24).

Disebutkan Kapolri, seluruh pihak harus terus berkoordinasi dan menjaga agar tidak semakin banyaknya kecelakaan yang terjadi. Sebab, puncak arus balik masih akan terjadi hingga minggu depan.

Lebih lanjut Kapolri menerangkan, dari hasil laporan, khususnya di wilayah pantauan jalur Tol Jawa Barat, memang sempat terjadi kenaikan jumlah kendaraan saat puncak arus mudik pertama. 

Namun, arus lalu lintas rata-rata berjalan normal dan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun kemarin.

“Namun demikian sempat dilakukan contraflow dua kali dan juga 58 kali dilakukan one way di jalur arteri,” jelas Kapolri.

Read More

Kalah Banding, Hukuman Gazalba Saleh jadi 12 Tahun Ditambah Uang Pengganti

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah memutuskan persidangan banding yang diajukan oleh mantan Hakim Agung Gazalba Saleh. Hukuman dia ditambah dua tahun dari vonis awal yakni 10 tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gazalba Saleh dengan pidana penjara selama 12 tahun,” tulis amar putusan banding Gazalba yang dikutip pada Kamis, 26 Desember 2024.

Majelis banding juga memberikan vonis denda Rp500 juta kepada Gazalba. 

Uang itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, atau, pidana penjaranya ditambah empat bulan.

Dalam putusan banding ini, majelis memberikan pidana pengganti untuk Gazalba sebesar Rp500 juta. 

Uang itu sebelumnya tidak dibebankan dalam vonis tingkat pertama.

Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, jaksa akan merampas harta bendanya untuk dilelang.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayarkan uang pengganti, maka, dipidana penjara selama dua tahun,” tulis amar putusan.

Hitungan penjara untuk Gazalba dimulai dari tahapan penyidikan. Sebanyak 307 barang ditetapkan sah sebagai bukti kasus penerimaan gratifikasi pencucian uang yang menjeratnya.

“Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ujar amar putusan.

Gazalba Saleh dinyatakan terbukti menerima gratifkasi dan melakukan pencucian uang. Dia diberikan hukuman penjara oleh majelis hakim.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gazalba Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama sepuluh tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta,” kata Ketua Majelis Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2024.

Uang denda itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, hukuman penjaranya ditambah empat bulan.

“Menyatakan terdakwa Gazalba Saleh tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan komulatif pertama dan kedua penuntut umum,” ucap Fahzal.

Gazalba tidak diberikan hukuman pembayaran uang pengganti. Padahal, jaksa sudah memintanya dalam tuntutan.

Read More

Kaleidoskop 2024: Pemkot Surabaya Integrasikan Layanan Kesehatan Menyeluruh

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sepanjang tahun 2024, berbagai inovasi dan terobosan di bidang kesehatan, telah diinisiasi oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. 

Salah satunya adalah inovasi dalam mengimplementasikan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kota Pahlawan.

Pada 14 Juni 2024, Wali Kota Eri Cahyadi meresmikan 153 Puskesmas Pembantu (Pustu) ILP sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan preventif. 

Dengan hadirnya layanan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berharap, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk melakukan skrining kesehatan.

Ia mengatakan bahwa keberadaan Pustu dalam mengimplementasikan ILP menjadi awal perwujudan Pos Pelayanan Keluarga di tahun 2025 mendatang. 

Sebab, Pustu ILP tidak hanya melayani anak-anak, melainkan juga lansia. Apalagi, layanan ILP ini baru pertama di Kota Pahlawan.

Pustu beroperasional pada Senin-Sabtu. Di tiap Pustu, Pemkot Surabaya juga melengkapi dengan satu dokter umum, perawat dan bidan. 

Ke depan, pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk melengkapi fasilitas Pustu ILP secara bertahap.

“Sehingga bisa memetakan setiap wilayah, nantinya setiap RW bisa memiliki data penyakit yang diderita warganya. Harapannya yang datang ke Pustu ILP ini tidak hanya yang sedang sakit, tetapi warga yang ingin melakukan skrining kesehatan,” kata Wali Kota Eri, Jum'at (27/12).

Perwujudan ILP berikutnya, Pemkot Surabaya menyediakan layanan kesehatan di 1.177 Balai RW dengan satu tenaga kesehatan (nakes), pada 17 Juli 2024. 

Layanan kesehatan dengan konsep RW1 Nakes 1 (R1N1), bertujuan untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan medis kepada warga Surabaya.

Layanan R1N1 ini sekaligus untuk mengurangi adanya pasien ketika berobat di Puskesmas atau Pustu. 

Selain itu, pemkot juga menyediakan peralatan medis ringan di Layanan R1N1, mulai dari tempat tidur pemeriksaan, alat pemeriksaan gula darah, dan sebagainya.

“Sehingga sebelum sakit (parah) ada pemeriksaan rutin di Balai RW. Kemudian nakes menyampaikan ke dokternya, diberi obat, obatnya dikirim ke Balai RW,” ujar dia.

Disediakannya layanan R1N1 adalah untuk memudahkan dan mendekatkan akses layanan kesehatan untuk warga Surabaya dengan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dasar. 

Seperti konsultasi kesehatan, skrining kesehatan, dan pengobatan dasar.

“Jadi per kelurahan nanti ada satu layanan primer dan dokternya. Langsung terkoneksi, pasien tidak perlu menunggu,” terangnya.

Tak berselang lama, Wali Kota Eri meresmikan layanan 1 Kelurahan 1 Ambulans untuk melayani antar-jemput pasien berobat secara gratis, pada 22 Juli 2024. 

Layanan 1 Kelurahan 1 Ambulans ini, berhubungan dengan layanan R1N1. 

Ketika membutuhkan rujukan ke Puskesmas atau rumah sakit (RS) maka bisa menggunakan layanan tersebut.

“Semakin cepat ambulans datang lengkap dengan skema pertolongan pertama yang memadai, lalu alatnya lengkap, maka semakin besar kemungkinan pasien akan selamat dan sembuh. Inilah fasilitas layanan urgensi yang semakin dekat dengan warga,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga mendirikan Bengkel Sehat Mandiri (BSM) yang menjadi wadah pemberdayaan pengembangan wirausaha bagi penyandang disabilitas mental agar mandiri, pada 23 September 2024. 

Dengan demikian, penyandang disabilitas mental bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

BSM merupakan layanan terapi model baru bagi penyandang disabilitas mental. Yakni, menyediakan layanan pemulihan berupa terapi okupasi. 

Melalui BSM, penyandang disabilitas mental diharapkan bisa mandiri dan produktif, agar tidak bergantung secara ekonomi kepada keluarga. 

“Setelah terapi, dalam kondisi yang sudah baik mendapatkan pelatihan yang dibantu Disperinaker. Setelah produksi, juga dibantu dipasarkan sehingga mereka memperoleh penghasilan,” pungkasnya.

Yang terbaru, Wali Kota Eri resmi mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini pada 18 Desember 2024. 

RSUD di wilayah Surabaya timur ini memiliki layanan unggulan bagi kesehatan ibu dan anak.

Read More

KPK Yakin Tuduhan Hasto Perintahkan Harun Kabur Bisa Diuji di Persidangan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memerintahkan buronan Harun Masiku kabur dan merusak ponsel didasari bukti. 

Bahan yang didapat bahkan diyakini bakal menang jika diuji dalam persidangan.

“Semua alat bukti akan diuji di persidangan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis, 26 Desember 2024.

Tessa ogah membeberkan bukti atas tuduhan Hasto memerintahkan Harun kabur itu. 

Hingga kini, KPK belum menentukan jadwal pemeriksaan untuk Sekjen PDIP tersebut.

“Belum ada info (pemanggilan Hasto) dari penyidiknya,” ujar Tessa.

Sebelumnya, anggota Tim Hukum PDIP Johanes Tobing mempertanyakan klaim KPK soal perintah buronan Harun Masiku kabur dan merusak ponsel dari Hasto. 

Lembaga Antirasuah dinilai tidak bisa mendapatkan informasi pasti kalau barangnya rusak.

“Ya, buktinya orang handphone-nya sampai sekarang enggak ada kok,” kata Johanes pada Kamis, 26 Desember 2024.

Johanes menilai PDIP menjadi sasaran KPK karena tidak kunjung menangkap Harun. Padahal, mereka sudah diberikan anggaran oleh negara untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Sekarang gini, jangan dong karena KPK tidak bisa menemukan Harun Masiku dituduh kita yang enggak-enggak nih,” ucap Johanes.

Read More

Bermalam di Sekitar Lokasi Banjir Gunung Anyar, Wali Kota Eri Pimpin Penanganan Darurat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bermalam di kawasan Gunung Anyar, untuk memimpin langsung penanganan banjir. 

Bahkan, ia menerapkan langkah darurat untuk meminimalisir dampak genangan. Yakni, dengan mendatangkan puluhan unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyedot genangan.

Camat Gunung Anyar, Kota Surabaya, Ario Bagus Permadi mengatakan bahwa hujan deras yang melanda sejak Selasa (24/12) lalu, membuat sejumlah wilayah di Kelurahan Gunung Anyar dan Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, dilanda banjir.

"Memang di wilayah kami Gunung Anyar, dua malam ini genangan air cukup tinggi, naik ke daratan. Berdasarkan laporan dari warga, bahwa lebih dari 30 tahun baru kali ini terjadi banjir seperti ini di wilayah Gunung Anyar," kata Ario Bagus Permadi, Kamis (26/12).

Ario pun menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berjibaku dua hari dua malam untuk menuntaskan genangan di wilayah Gunung Anyar. 

Hasilnya, ketinggian genangan di wilayah setempat pada Kamis (26/12) pagi, sudah mulai surut.

"Bahkan Pak Wali Kota Eri Cahyadi, dua malam ini bermalam di lokasi untuk memimpin penanganan genangan dan memastikan warga Surabaya, khususnya di Kecamatan Gunung Anyar agar bisa tidur dengan nyaman," tegas dia.

Menurut Ario, banjir di wilayah selatan Gunung Anyar Surabaya menjadi titik lokasi terparah. 

Sebab, kawasan itu berbatasan langsung dengan sungai yang menghubungkan antara Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

"Dimana kemarin dua hari terakhir, saluran perbatasan ini mengalami ketinggian (air) yang luar biasa, bahkan sampai meluber ke daratan," imbuhnya.

Di samping itu, Ario mengungkap penyebab sisi selatan Gunung Anyar menjadi lokasi terparah banjir sampai masuk ke rumah-rumah warga. 

Selain karena tingginya curah hujan dan pasang air laut, sisi selatan Gunung Anyar juga menjadi muara dari sungai perbatasan yang hulunya berada di Waru, Sidoarjo.

"Selain itu, karena saluran perbatasan muaranya tidak ada rumah pompa, sehingga air di saluran perbatasan yang seharusnya mengalir ke muara laut, itu kembali ke rumah-rumah warga karena laut pasang," katanya.

Ario pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan ini. 

Apalagi, saluran perbatasan, bukan menjadi kewenangan Pemkot Surabaya, tetapi Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jawa Timur. Sehingga, pemerintah kota tidak bisa serta merta melakukan normalisasi sungai tersebut.

"Karena itu kami mengharapkan Dinas PU Provinsi Jawa Timur bersama-sama warga untuk melakukan pembersihan eceng gondok dan normalisasi saluran, sehingga diharapkan ke depannya daya tampung sungai bisa lebih maksimal," pungkasnya.

Read More

Yasonna Dilarang Bepergian ke Luar Negeri, KPK: Hanya 6 Bulan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan status pencegahan kepada mantan Menkumham Yasonna H Laoly. 

Upaya paksa itu untuk memudahkan penyidikan dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan (Yasonna) di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam proses penyidikan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Desember 2024.

Tessa enggan memerinci peran Yasonna dalam kasus Hasto. 

Dia sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun sebelumnya. Larangan ke luar negeri ini bisa ditambah jika dibutuhkan penyidik.

“Keputusan ini berlaku 6 enam bulan,” ujar Tessa.

KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Selain dua orang itu, penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. 

Read More

Tim Gabungan Perluas Pencarian Balita Hanyut di Wiyung Surabaya hingga 5 Kilometer

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Proses pencarian balita berusia tiga tahun yang hanyut di saluran Jalan Babatan Wiyung, Kota Surabaya, terus dilakukan. 

Memasuki hari ketiga, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama tim gabungan, memperluas area pencarian hingga radius lima kilometer dari titik terakhir korban terlihat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa tim gabungan telah melakukan pencarian sejak hari pertama korban dilaporkan hanyut di saluran permukiman pada Selasa (24/12) sore.

"Insyaallah kami akan terus mencari, pemerintah kota bersama masyarakat dan RT/RW masih terus melakukan pencarian korban. Kami mohon doanya agar korban bisa segera ditemukan," kata Wali Kota Eri, Kamis (26/12).

Wali Kota Eri pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua agar menjaga dan mengawasi putri-putri mereka saat bermain. 

Terutama ketika anak-anak bermain saat datangnya hujan.

"Saya minta tolong kepada para orang tua, karena (kejadian) ini di saluran permukiman. Saya minta tolong kalau ada hujan, anaknya dijaga betul, jangan dilepas," pesan dia.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro menjelaskan, bahwa pencarian hari ketiga melibatkan sekitar 80 personel gabungan. 

Tim gabungan terdiri dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), TNI/Polri, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, BPBD Jatim hingga Tagana dan relawan.

"Kami juga menyampaikan kepada warga yang beraktivitas di sekitar bantaran sungai untuk melaporkan jika melihat sesuatu yang mencurigakan," kata Agus Hebi. 

Hebi juga menyampaikan bahwa pencarian dilakukan dengan metode penyisiran darat dan pemantauan menggunakan drone. 

Pihaknya pun mengimbau kepada warga apabila memiliki informasi, dapat segera melapor ke petugas atau melalui Command Center 112. 

"Semua informasi sekecil apapun akan sangat kami hargai," pesan dia.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya, Buyung Hidayat menuturkan bahwa pencarian balita hanyut telah dimulai sejak hari pertama kejadian, pada Selasa (24/12) sore.

"Pencarian pada hari pertama dilakukan hingga pukul 20.00 WIB. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, pencarian dilanjutkan keesokan harinya," jelas Buyung.

Pada hari ketiga, Buyung menjelaskan bahwa pencarian dimulai pada pukul 07.00 WIB. 

Dalam proses pencarian ini, pihaknya tak luput menghadapi kendala berupa kondisi saluran yang sempit dan tertutup eceng gondok di beberapa titik.

"Jadi selain sempit, juga kadang di beberapa titik sungai itu masih terdapat eceng gondok. Kondisi ini membuat kami kesulitan melakukan manuver pada saat menggunakan perahu karet," ungkap Buyung. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, DSDABM Kota Surabaya telah menerjunkan alat berat untuk mengurangi dan mengangkat eceng gondok. 

"Hari ini kami menambah satu unit alat berat di sekitar SMPN 34 Surabaya untuk mengurai dan mengangkat eceng gondok yang menghambat," ujar Buyung.

Buyung menambahkan bahwa pencarian pada hari ketiga ini difokuskan di tiga titik utama. 

Titik pertama adalah sekitar lokasi awal kejadian di Babatan Wiyung.

"Kemudian titik kedua adalah saluran belakang Perumahan Royal Residence yang mengarah ke sungai di bawah Jembatan Jalan Raya Wiyung," jelas Buyung.

Sementara di titik ketiga, lokasi pencarian difokuskan dengan menyusuri saluran yang mengarah di bawah Jalan Tol. 

"Kami juga sudah menurunkan perahu karet, kita bergerak mulai dari Kali Jogoloyo," tandasnya.

Read More