Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Riau Rugikan Negara Rp130 Miliar

Riau - KABARPROGRESIF.COM Polda Riau mengungkap kerugian negara akibat skandal perjalanan dinas fiktif DPRD Riau mencapai Rp130 miliar. 

Dana korupsi APBD ini diduga mengalir ke sejumlah pejabat daerah dan pihak eksternal, antara lain selebgram Hana Hanifah yang menerima Rp900 juta.

Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Riau, ditemukan sementara kerugian negara Rp130 miliar akibat penyelewengan dana APBD tahun 2020 dan 2021 tersebut.

"Modus kejahatan keuangan daerah ini dengan membuat surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif dalam kegiatan di Sekretariat DPRD Riau. Polisi dan BPKP Riau memeriksa 66 hotel di Sumatra Barat, Jambi, dan Sumatra Utara. Polisi menemukan 4.700 faktur hotel dan lebih 37 ribu tiket pesawat fiktif," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Nasriadi, Kamis, 26 Desember 2024.

Dia menjelaskan Polda Riau sudah memeriksa 401 saksi sejak pertengahan 2024, diantaranya mantan Sekretaris DPRD Riau Muflihun, Ketua DPRD Riau periode 2019-2024 Yulisman, Wakil Ketua Agung Nugroho, pejabat pengguna anggaran dan tenaga harian lepas.

Namun hingga kini Polda Riau belum menetapkan tersangka. Penyidik sudah menyita aset yang diduga dibeli dari dana perjalanan dinas fiktif senilai Rp6 miliar rupiah, terdiri dari apartemen, homestay, kendaraan Harley Davidson dan sejumlah tas bermerek.

Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, mengatakan Hana Hanifah sebenarnya telah dipanggil sebagai saksi oleh Polda Riau pada November lalu, namun berhalangan hadir.

"Ada dugaan aliran dana ke yang bersangkutan. Jadi kita fokus ke aliran dana yang diterima oleh yang bersangkutan (Hana Hanifah)," ungkap Anom.

Read More

Terlalu Kecil, Mahfud MD Nilai Vonis Harvey Moeis Mengusik Keadilan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai vonis terhadap Harvey Moeis terlalu kecil. 

Hukuman berupa 6,5 tahun penjara ini dinilai mengusik rasa keadilan mengingat dugaan korupsi tata niaga timah yang dilakukan.

"Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Kenapa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. (Kerugian) Rp300 triliun hanya diambil Rp210 miliar," kata Mahfud, Kamis, 26 Desember 2024.

Mahfud menjelaskan, kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Harvey bersama terdakwa lainnya mencapai Rp300 triliun. 

Namun tuntutan hakim kepada Harvey hanya denda Rp1 miliar dan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp210 miliar.

"Artinya uang konkrit yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi Rp300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya Rp210 miliar ditambah denda Rp1 miliar berarti Rp211 miliar. Ini sungguh tidak adil," tegas dia.

Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara. Dia juga dikenakan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Suami artis Sandra Dewi dikenakan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. 

Uang itu wajib dibayar selama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

Bila tak menyanggupi membayar, diganti hukuman tambahan dua tahun bui.

Read More

Sekjen PDIP Hasto: Saya Paham Risiko yang Dihadapi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menghormati keputusan KPK karena dirinya merupakan warga negara yang taat hukum. 

Hasto juga mengaku paham risiko yang akan dihadapi sebagai politikus yang mengkritik penguasa.

"PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," kata Hasto, melalui keterangannya, Kamis, 26 Desember 2024.

Hasto juga menyinggung saat Soekarno mendirikan PNI dengan pinsip yang dipegangnya adalah non-cooperation. 

Ia mengatakan untuk mencapai kemerdekaan bahkan harus mendekam di balik jeruji besi.

"Demi cita-cita Indonesia Merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan," katanya.

"Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," tambahnya. 

Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung aparat penegak hukum digunakan untuk melakukan intimidasi dan kepentingan politik praktis. 

Ia mengatakan menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan dengan membawa nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum. 

"Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. 

Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar. 

Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.

Read More

Hasto Singgung Sosok Pecatan Partai yang Berambisi Jabatan 3 Periode

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung soal sosok yang telah dipecat partai dan memiliki ambisi kekuasaan hingga tiga periode. 

Namun, Hasto tak mengatakan lugas soal sosok tersebut.

Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menentang ambisi tersebut. Hal ini guna menjaga konstitusi.

"Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," kata Hasto dalam keterangan videonya, Kamis, 26 Desember 2024.

PDIP belum lama ini memecat sejumlah kadernya. Tiga diantaranya ialah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), anak sekaligus Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Jokowi, Bobby Nasution.

Hasto juga berbicara soal aparat penegak hukum yang digunakan untuk melakukan intimidasi. 

Bahkan, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis.

Bagi Hasto, tantangan tersebut harus dijawab PDIP. Partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu yakin mampu menghalau hal tersebut agar demokrasi tetap terjaga.

"Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan. Nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum. Hukum yang berkeadilan," ujar Hasto.

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. 

Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar. 

Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.

Read More

PDIP Kecam Sikap KPK Cegah Yasonna Keluar Negeri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tindakan KPK mencegah mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dikecam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

PDIP menilai belum ada bukti keterlibatan Yasonna dalam perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Sikap PDIP mengecam tindakan KPK mencegah Yasonna Laoly disampaikan melalui pesan tertulis hari ini, Kamis, 26 Desember 2024. 

PDIP menuntut KPK bekerja profesional dalam menangani perkara Harun Masiku.

Sebelumnya, PDIP juga menyesalkan penetapan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam konfensi pers mereka menyebut dugaan adanya aroma politisasi.

Juru bicara PDIP Chico Hakim melalui keterangan tertulis yang disampaikan hari ini mengatakan belum ada kejelasan dan keterlibatan Yasonna dengan kasus yang sedang berlangsung. 

Chico menegaskan PDIP akan patuh dan menghormati proses hukum jika KPK bekerja profesional.

“Kami sangat menyayangkan hal ini. karena tidak ada kejelasan dan keterlibatan Pak Yasonna juga sama sekali tidak dapat dijelaskan terkait dengan kasus yang sedang berlangsung saat ini,” kata Chico.

Read More

Jaksa Masih Pikir-pikir atas 6,5 Tahun Vonis Penjara Harvey Moeis

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Jaksa penuntut umum (JPU) belum mengambil sikap atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Harvey Moeis yang dijatuhi hukuman ringan, yakni 6,5 tahun penjara. 

Suami artis Sandra Dewi itu adalah salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada 2015-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, JPU memiliki waktu 7 hari untuk mengambil sikap, baik mengajukan banding atau menerima putusan majelis hakim setelah putusan tersebut dibacakan. 

Diketahui, vonis terhadap Harvey dibacakan pada Senin, 23 Desember 2024.

"(Ini) masih dalam waktu masa pikir-pikir. Menurut hukum acara, JPU memiliki waktu 7 hari setelah putusan pengadilan untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan," kata Harli lewat keterangan tertulis, Kamis, 26 Desember 2024.

"Jadi kita tunggu sikap JPU. Kalau sudah ada, sikap JPU, kita update," sambungnya.

Dalam rangkaian persidangan, JPU menuntut Harvey pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp1 miliar dan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp210 miliar. 

Hakim tetap menjatuhi denda dan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana tuntutan JPU.

"Besaran tuntuan itu dipertimbangkan JPU berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan," jelas dia.

Harvey divonis bersalah dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang TIpikor serta Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Harvey bersama terdakwa lainnya mencapai Rp300 triliun. 

Angka itu terdiri dari kemahalan sewa alat penglogaman, yaitu Rp2,284 triliun, pembayaran bijih timah dari IUP Rp26,648 triliun, serta kerusakan lingkungan yang mencapai Rp271,069 triliun.

Read More

Polri Resmi Buka Penerimaan Siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Prioritas Lulusan SMP Kurang Mampu yang Berprestasi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di seluruh Indonesia, tepat pukul 10.00 WIB, telah dibuka secara resmi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Kemala Taruna Bhayangkara, yang diperuntukkan bagi para siswa-siswi SMP berprestasi yang diprioritaskan bagi siswa kurang beruntung secara ekonomi, dari seluruh nusantara, untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah berkualitas secara gratis.

Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo dalam Pembukaan penerimaan peserta didik baru mengatakan PPDB SMA Kemala Taruna Bhayangkara tahun ajaran 2025 - 2026 telah dimulai tanggal 27 Desember 2024 dan berakhir 22 tanggal Januari 2025.

“Alhamdulillah, kita dapat merealisasikan salah satu program Asta Cita bapak Presiden Prabowo, yaitu menyiapkan SDM-SDM Unggul yang memiliki kemampuan mumpuni dan berpengetahuan global untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo kepada seluruh Menteri dalam Kabinet Merah Putih serta Lembaga dan seluruh masyarakat,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.

“Ini sudah menjadi komitmen Polri untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa. Kita mencari putra-putri bangsa yang kurang mampu tapi memiliki catatan-catatan prestasi akademik yang baik. Kami akan hadirkan SMA Kemala Taruna Bhayangkara, yang menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) dan nasional, agar lulusan SMA Kemala Taruna Bhayangkara memiliki karakter nasional yang kuat dan memiliki perspektif global ” imbuh Irwasum Polri.

“Dalam menjaga akuntabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa, SMA Kemala Taruna Bhayangkara menerapkan sistem penerimaan need blind admission, dimana penerimaan siswa hanya melihat pada prestasi siswa, bukan pada kemampuan ekonomi keluarga. Oleh karenanya, kami bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) untuk menjamin sistem dan mekanisme penerimaan yang profesional dan berstandar global. Para siswa yang nantinya lulus seleksi, akan menjalani pendidikan sekolah asrama dan menerima beasiswa secara penuh,” tambah Komjen Pol Dedi Prasetyo.

“Kami merasa terhormat, Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI), diberikan kesempatan untuk bersama-sama Polri menghadirkan generasi pemimpin berkualitas, sebagai kader bangsa unggul, dengan karakter pembelajar, pemecah masalah, pemikir kritis, yang akan menempuh studi di berbagai sekolah kedinasan serta diterima di 100 kampus terbaik di dunia, “ ujar Dirgayuza Setiawan, Ketua Pembina YPKBI.

YPKBI didirikan oleh Dirgayuza Setiawan, editor 10 buku Presiden Prabowo Subianto, lulusan Oxford University bersama Menkomdigi Meutya Hafid, Miftah Sabri, Akademisi : Dr. Dwi Yuliantoro dan Dr. Devie Rahmawati serta para Profesional M Zaky Ramadhan, Easy Arisarwindha, Vandika Anwari, Kemal Nasser, Ryanda Adiguna.

Launching PPDB SMA Kemala Taruna Bhayangkara dihadiri Pejabat Tinggi Mabes Polri, Perwakilan YPKBI, dan sejumlah pejabat SSDM Polri.

Read More

Muncul ke Publik, Hasto Ulas Buku tentang Bung Karno Karya Cindy Adams

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya muncul ke publik usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kemunculan Hasto sembari menunjukkan buku berjudul 'Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia' karya Cindy Adams.

"Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini," kata Hasto melalui keterangan video, Kamis, 26 Desember 2024.

Buku tersebut sejatinya berisi soal otobiografi Presiden Pertama RI Soekarno (Bung Karno). 

Buku bercerita dimulai dari kelahiran Soekarno hingga beberapa tahun sebelum lengser dari kekuasaan.

Hasto mengatakan buku tersebut jadi kitab perjuangannya. Bagi dia, kader PDIP saat ini tengah masuk tahap bab 9 buku tersebut.

Bab itu berjudul 'masuk tahanan'. Bab tersebut menceritakan Soekarno dipenjara oleh pemerintah Belanda.

"Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia), prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia Merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita," ujar Hasto.

Menurut Hasto, isi dari buku itu menjadi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu disebut tak gentar meski mendapat intimidasi.

Hasto juga menyinggung soal sosok yang memiliki ambisi kekuasaan yang juga mengguncang demokrasi. 

Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut tetap kokoh menjaga nilai demokrasi.

"Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," ucap Hasto.

KPK sebelumnya mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. 

Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.

Read More

Sekjen PDIP Hasto Minta Kader PDIP Jaga Muruah Megawati

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta muruah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dijaga. 

Hal itu disampaikan Hasto dalam video perdananya muncul ke publik usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita jaga muruah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan," ujar Hasto melalui keterangan video, Kamis, 26 Desember 2024.

Hasto mengatakan bahwa PDIP merupakan partai yang sah dan perlu menyuarakan kebenaran. 

Berbagai intimidasi ke partai juga harus dihadapi.

"Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Hasto.

Hasto juga bercerita soal kader Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dulu yang ditangkap pemerintah Belanda di Ciamis saat menyuarakan kemerdekaan Indonesia. 

Para kader PNI itu kemudian menghadapi hukuman gantung memperjuangkan ide kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan itu dinilai perlu dilaksanakan saat ini. PDIP, kata dia, siap menghadapi berbagai tantangan dengan kepala tegak.

"Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apa pun, siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum," ucap Hasto.

Sebelumnya, KPK mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. 

Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.

Read More

Kapolri Gencarkan Patroli Gabungan Wisata di Puncak Bogor

Bogor - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespon aksi pemalakan di kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat. 

Kapolri meminta jajaran dan instansi terkait untuk melakukan patroli gabungan secara berkala guna mengantisipasi aksi premanisme.

“Ini perlu diantisipasi, perbanyak kegiatan patroli gabungan dengan seluruh stake holder terkait,” kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Posko Pengamanan Nataru, di Rest Area Kilometer 57, Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (27/12/2024).

Kapolri memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tengah melakukan libur akhir tahun menjadi prioritas utama. 

Maka dari itu, patroli gabungan penting untuk memberi rasa aman.

“Upaya memperketat patroli TNI-Polri beserta seluru stakeholder terkait, dilakukan agar memberi kenyamanan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan liburan di masa puncak akhir tahun,” kata Kapolri.

“Upaya-upaya ini harus betul-betul kita lakukan di khususnya di daerah wisata ini banyak sekali di Jawa Barat. Saya minta ini dilakukan agar masyarakat terlayani dengan baik,” sambung dia.

Sebelumnya viral di media sosial aksi joki penunjuk jalan alternatif di Puncak, Bogor, Jawa Barat mengetok harga ke pengemudi sampai Rp850 ribu, joki tersebut kini sudah diamankan pihak kepolisian. 

Video viral itu beredar di akun TikTok, Sabtu (21/12). Dalam video itu, terlihat pengendara seorang perempuan dan si joki bertopi hijau dan jaket berwarna gelap tengah berdebat.

Pengendara menilai harga yang ditawarkan joki tidak sesuai kesepakatan awal.

Pengendara menyebut joki tidak bicara hanya sampai jalan raya di kesepakatan awal. Pengendara menyebut joki menembak harga Rp 850 ribu dan tidak ada di awal kesepakatan.

Read More

Sekjen PDIP Hasto Buka Suara soal Penetapan Tersangka Dirinya oleh KPK

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hasto mengatakan partainya menghormati proses hukum tersebut.

"Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK," kata Hasto melalui keterangan video, Kamis, 26 Desember 2024.

Hasto mengatakan PDIP termasuk dirinya taat hukum. PDIP, kata dia, adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

"Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum," ucap Hasto.

Hasto juga menyinggung soal sikapnya yang mengkritisi berbagai hal. 

Dia memahami bakal menghadapi risiko ketika menyampaikan pandangan kritis.

"Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," ucap Hasto.

KPK sebelumnya resmi mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. 

Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar. Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.

Read More

Kejadian Banjir di Surabaya Diklaim Akumulasi Dari Beberapa Sebab

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bergerak cepat mengatasi sejumlah titik genangan dan banjir, akibat hujan intensitas tinggi yang menguyur Kota Pahlawan Selasa, (24/12) sore hingga petang. 

Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Ia berkeliling untuk melakukan penangganan dan membantu masyarakat yang terjebak kemacetan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, hujan yang menguyur Kota Pahlawan dalam kurun waktu empat jam mengakibatkan genangan dan banjir di beberapa wilayah, terparah di wilayah Surabaya Selatan. 

Makanya, Wali Kota Eri menerjunkan 25 unit mobil Pemadam Kebakaran (PMK) dan 30 unit mobil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan penyedotan air.

"Banjir kemarin lalu nerupakan sejarah di Kota Surabaya, tinggi air di rumah pompa mencapai 185 meter. Hal ini dikarenakan aliran air tidak bisa langsung masuk ke sungai-sungai besar. Seperti, di kali Surabaya dan kali Jagir air sudah meluap," kata Wali Kota Eri, Jum'at (27/12).

Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, banjir yang terjadi sore ini di Kota Surabaya itu diklaim merupakan akumulasi dari beberapa sebab. 

Pertama, akibat curah hujan tinggi dalam durasi lama, termasuk di daerah hulu sekitar Surabaya, seperti Jombang, Mojokerto, dan sekitarnya. 

Akibatnya, aliran sungai mengalir ke Surabaya sebagai daerah hilir (daerah delta dengan dataran yang lebih rendah), dalam debit yang sangat tinggi. 

"Sungai-sungai di Surabaya pun penuh, sehingga air tidak bisa mengalir," katanya.

Kedua adalah banjir rob akibat pasang permukaan air laut, yang sesuai prediksi BMKG memang akan terus berlangsung hari-hari ini. 

Akumulasi kejadian itu membuat saluran atau sistem drainase harus “antre” mengalirkan air ke sungai besar maupun laut. 

Dengan kata lain, aliran sungai terhambat masuk ke laut.

"Saluran yang tidak bisa membuang airnya ke Kali Surabaya dan Jagir, karena sungainya juga sudah tidak bisa menampung. Alhasil airnya meluap," terangnya.

Wali Kota Eri mencontohkan, seperti banjir pada kawasan Surabaya Selatan yang terjadi di wilayah Jemursari, Prapen, Karah hingga Gayungsari karena sungai Prapen yang berada di tengah sudah penuh. 

Oleh sebab itu, aliran air tidak bisa diteruskan ke sungai-sungai besar hingga bermuara di laut.

Meski demikian, Wali Kota Eri dan jajarannya bergerak cepat dengan melakukan penyedotan genangan air.

"Alhamdulilah ketika sekarang hujannya sudah mulai mereda, Kali Suroboyo dan Sungai jagir sudah bisa mengalir sehingga air yang meluap perlahan-lahan mulai surut. Sungai-sungai yang airnya tidak bisa masuk ke sungai besar sekarang perlahan mulai bisa mengalir," paparnya.

Ia memastikan bahwa genangan yang terjadi di Kota Surabaya akan surut dalam kurun waktu tidak terlalu lama. 

Sebab, semua pompa air dan mobil penyedotan telah dikerahkan secara maksimal.

"Jadi tidak ada di Surabaya ini banjir sampai dua atau tiga hari, jangan sampai. Saya meminta tolong doanya untuk warga Surabaya agar Kali Suroboyo dan Sungai Jagir tidak meluap seperti hari ini. Dua sungai besar tersebut, tidak hanya menampung air dari Surabaya tapi juga kiriman air dari Jombang dan Mojokerto," tandasnya.

Wali Kota Eri menambahkan, drainase yang sudah terkoneksi antara satu dan lainnya menjadi salah satu faktor cepat surutnya genangan atau banjir di Kota Surabaya.

"Di Surabaya karena kita memiliki drainase yang sudah terkoneksi. Hari ini ketika air di Kali Suroboyo dan Sungai Jagir itu sudah mulai turun, maka langsung cepat surut," pungkasnya.

Read More