Sabtu, Mei 17, 2014
progresifonline
Warga menilai penutupan Dolly oleh Pemkot bukan solusi yang tepat. "Warga tetap akan melawan dengan rencana Pemkot, karena ini aspirasi yang disampaikan dan diinginkan warga," ujar Teguh, Ketua RT 01 RW 11 Kelurahan Putat Jaya.
Kalau lokalisasi ditutup, lanjutnya, roda perekonomian warga akan terhenti. "Kalau di wilayah lain lokalisasi bisa ditutup, itu karena jumlah PSK-nya sudah berkurang dan lebih sedikit dibanding warganya. Dengan kondisi itu, maka mereka tutup sendiri, bukan ditutup Walikota, itu tidak benar," kata Teguh.
Heri, tokoh warga Dolly mengatakan, kalau Walikota ingin menutup Dolly, harusnya Walikota turun langsung menemui warga di Dolly. "Walikota jangan tebang pilih dalam menertibkan lokalisasi, tapi harus tegas, kalau mau menertibkan lokalisasi, Walikota harus menertibkan dulu lokalisasi yang terselubung di beberapa hotel di Surabaya," tandas Heri.
Selain itu, warga juga meneriakkan akan terus melakukan perlawanan jika Pemkot tetap bersih keras melakukan penutupan. Bahkan, hingga pertumpahan darah terjadi, semua warga siap melakukannya. Warga mengklaim telah didukung oleh seluruh elemen buruh dan mahasiswa yang ada di Jawa Timur. "Kami juga akan terus mengontrol pelatihan-pelatihan 'abal abal' yang dilakukan Pemkot. Karena yang kami dengar, uang yang sudah dikeluarkan Kementrian Sosial untuk pelatihan di sini bernilai miliaran rupiah. Jangan sangka kami tinggal diam. Kami sudah melaporkannya ke KPK atas anggaran tersebut," ungkap salah satu anggota FKL (Forum Komunikasi Lokalisasi).
Melihat respon warga Dolly, Whisnu Sakti bisa memaklumi. "Beberapa hari lalu saya mengeluarkan statement bahwa saya akan menentang penutupan. Ini saya lakukan karena saya sudah nggak kuat atas jeritan masyarakat lokalisasi yang ternyata sama sekali belum pernah ditampung secara langsung," ungkapnya.
Tak hanya itu, wawali juga menceritakan sebenarnya tangungjawab Pemkot adalah warga Kota Surabaya yang terkena dampak penutupan. Dirinya mengungkapkan fakta mengejutkan. Yakni, ternyata Pemkot selama ini belum secara resmi bertemu dengan warga. "Kemarin langsung saya sampaikan ke Bu Wali bahwa prosesnya ini sangat arogan. Dan sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa prosesnya yang tolak, bukan penutupannya," tambah Wawali.
Wawali juga bercerita jika ternyata Asisten IV yang selama ini diberikan tanggungjawab oleh Walikota untuk mendata warga terdampak atas penutupan sama sekali belum bertatap muka dengan warga. Bahkan saat dipanggil Walikota, asisten IV hanya menyebut ada 350 warga terdampak. Itu pun data yang didapat dari data yang disetor oleh Lurah dan RT RT nya. "Itu kan jumlah yang mustahil. Padahal dari pendataan awal yang saya terima, ada 1500 KK terdampak dari 5 RW. Dan setelah Bu Wali memberikan mandat kepada saya untuk melalukan mediasi di lima titik nantinya. Semua elemen harus hadir secara lengkap. Selain itu, Saya akan memperjuangkan agar Pemkot bisa memberikan jaminan penghasilan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan penghasilannya sekarang," papar Wawali.
Selain Wawali, dalam mediasi semalam, hadir pula Ketua FKL (Forum Komunikasi Lokalisasi) RW XI, Joko, Camat Sawahan, Muslim, Kadisnaker Kota Surabaya, Dwi Purnomo yang juga mantan Camat Sawahan serta Ketua RW XI, Sutohari. Bahkan semua warga RW XI yang terdiri dari warga biasa, pemilik wisma, mucikari bahkan PSK juga memadati balai RW. (*/arf)
