Wayan Warning Kapolda Dan Kajati Soal BDH

KABARPROGRESIF.COM : Perkembangan penanganan kasus BHD tak kunjung maju, I Wayan Titip memberi warning kepada Kapolda dan Kajati. Sikap I Wayan merupakan bentuk peringatan bagi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)Jatim, jika mempermainkan nasib seseorang.

I Wayan Titib tak akan ragu bakalan menggugat lewat praperadilan jika kasus dugaan korupsi jasa pungut (Japung) dengan tersangka Bambang Dwi Hartono dihentikan. Pasalnya hingga kini penyidik belum juga selesai menuntaskan P19 yang diberikan jaksa. Hal ini mengindikasikan bila kemungkinan kasus ini akan tidak berlanjut.

"Kita akan praperadilan Kapolda dan Kajati jika kasus ini dihentikan,"ujarnya di Mapolda Jatim Kamis kemarin (8/5).

Menurut Pakar hukum Unversitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut, Kapolda dan Kajati harus mundur dari jabatannya jika sampai menghentikan perkara ini. Berkas perkara Bambang DH sendiri sudah dua kali dikembalikan dari Kejati Jatim ke penyidik Polda Jatim. Dan hingga saat ini, penyidik masih berupaya melengkapi berkas sebagaimana petunjuk jaksa.
"Dan jika sampai kasus ini di-SP3, maka saya tegaskan kembali akan mempraperadilankan Kapolda dan Kajati Jatim,"tegasnya.

Wayan datang ke Polda Jatim bersama LSM Amak untuk menemui penyidik Pidkor Polda Jatim. Tujuannya, menanyakan perkembangan penanganan kasus Bambang DH yang tak kunjung tuntas.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, masyarakat berhak tanya tentang perkembangan penyidikan. Dan polisi wajib menjelaskan perkembangan, serta kendala-kendalanya jika tak kunjung tuntas padahal menurutnya, kasus ini sebenarnya sangat simpel.

Dalam kasus ini, empat tersangka lain sudah incraht serta menjalani hukuman atas kasus Japung senilai Rp 720 juta ini. keempat tersangka yakni mantan Kabag Keungan Purwiro, mantan Sekkota Sukamto Hadi, mantan Asisten II Sekkota Mukhlas Udin, serta mantan ketua DPDR Surabaya Musyafak Rouf. Namun, hanya Bambang DH yang tak kunjung tuntas penyidikannya.

"Ini simpel, tapi sepertinya sengaja dibuat sulit. Dari mana Sekkota, Kabag Keuangan dan sebagainya itu bisa mencairkan anggaran tanpa persetujuan Walikota. Tapi kenapa, pelaku utamanya kok malah sulit dijerat," tandasnya.

Terkait status Bambang DH yang sudah lolos menjadi anggota DPRD Jatim, Wayan menyatakan bahwa itu dua hal berbeda. Politik dan hukum, yang tidak boleh dicampuradukkan. Kasus ini harus jalan terus.

"Kalau tidak mampu, Kapolda dan Kajati sebaiknya mundur saja," imbuhnya.

Mengenai bolak-baliknya berkas perkara dari polisi ke kejaksaan dan sebaliknya, dirasa juga aneh. Penyidik dua instansi itu sudah bertemu dan duduk bersama untuk membahasnya, serta telah menemui kata sepakat. Kalau tetap saja tak kunjung sempurna berkasnya, dia meyakini ada sesuatu di balik penanganan perkara ini.

Dikonfirmasi tentang perkembangan penanganan perkara tersebut, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono menyampaikan bahwa penyidik masih berupaya melengkapi berkas sebagaimana petunjuk jaksa. Dalam waktu dekat, diperkirakan minggu-minggu ini, berkas perkara sudah selesai dan bisa diserahkan lagi ke kejaksaan. Harapannya, berkas tidak dikembalikan lagi.

"Kami benar-benar serus dalam menangani perkara ini. Penyidik berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi berkas sebagaimana petunjuk dari jaksa,"ujar Awi..(*/arf)

Read More

Walikota Semangati PMKS

KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali memulangkan puluhan orang Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS). Mereka dipulangkan ke daerah asal setelah dinyatakan ‘lulus’ usai menjalani proses pembinaan berupa pelatihan ketrampilan dan pematangan mental di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih.

Prosesi pemulangan para PMKS dipimpin langsung oleh Walikota Surabaya, Ir Tri Rismaharini MT di halaman Taman Surya, Selasa (6/5). Ada 50 orang PMKS yang dipulangkan ke daerah asalnya di berbagai kota di Jawa Timur. Ini merupakan bentuk upaya Pemkot Surabaya dalam memanusiakan para PMKS yang selama ini menjadi ‘kumbang’ metropolis.

“Bapak dan ibu dipulangkan untuk menghormati panjenengan sekalian. Ini merupakan penghormatan Pemkot Surabaya kepada panjenengan. Sebab, kondisi dan juga kapasitas kota sangat terbatas,” tegas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ketika memberikan sambutan.

Walikota mengatakan, Pemkot rutin memulangkan PMKS. Dan para PMKS yang dipulangkan ke daerah asalnya tersebut tentunya telah dinyatakan sembuh dan sudah siap berinteraksi di masyarakat.

Kepada para PMKS yang kondisinya sudah sehat, walikota menyemangati agar mereka tidak berputus asa dengan kondisi yang mereka alami. Sebab, peluang untuk berhasil akan selalu ada bagi yang mau berusaha. Walikota lantas mencontohkan, di lingkungan Pemkot Surabaya ada seorang cleaning service yang bekerja lebih dari 17 tahun. Karena kerajinannya dalam bekerja, dia kini sudah jadi PNS.

“Jadi, bapak ibu sekalian jangan menyerah kepada nasib. Asal kita mau bekerja dengan tulus, Tuhan akan memberikan kesempatan. Gusti Allah mboten sare (Tuhan tidak tidur). Panjenengan harus percaya, Gusti Allah pasti memberi jalan,” sambung walikota.

Setelah memberikan sambutan, Walikota Tri Rismaharini ikut mengantar PMKS masuk ke dalam mobil yang akan membawa mereka ke rumah asal. Ada delapan mobil yang disiapkan Pemkot dengan tujuan berbeda-beda. Mobil 1 untuk tujuan Sidoarjo, Malang dan Blitar. Mobil 2 untuk tujuan Pasuruan, Probolinggi, Situbondo dan Banyuwangi. Lalu mobil 3 untuk tujuan Gresik, Lamongan dan Bojonegoro. Ada tiga mobil untuk tujuan Jombang dan Kediri. Lalu mobil 7 untuk rute Tulungagung, Trenggalek dan Ponorogo. Serta mobil 8 untuk tujuan Mojokerto, Nganjuk dan Ngawi.

Untuk memastikan pemulangan PMKS ini berjalan lancar, para personel tenaga kesejahteraan social kecamatan (TKSK) ikut menyertai prosesi pemulangan mereka hingga ke rumah masing-masing. Pemkot Surabaya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan rencana pemulangan tersebut kepada Dinsos kabupaten atau kota tujuan PMKS. Termasuk juga menyampaikan laporan ke Pemerintah Provinsi Jatim. Nantinya, para PMKS ini akan diserahkan ke kepala kelurahannya masing-masing. Walikota Risma berharap, semua pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur, memiliki kepedulian tinggi terhadap para PMKS tersebut.

“Mereka harus dibimbing sampai bisa mandiri. Meskipun mereka gila, tetapi mereka kan juga manusia. Jadi harus dirawat,” sambung walikota.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo mengatakan, pemulangan PMKS kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah kegiatan serupa dilakukan pada awal April lalu. Dari 50 orang PMKS yang dipulangkan, sebanyak sembilan orang adalah psikotik (mengalami gangguan jiwa) yang kini sudah sembuh, lima orang wanita harapan yang akan dibina di badan pelatihan di Kediri, dan mayoritas adalah gelandangan.

Dikatakan Supomo, pihaknya akan terus intens memulangkan PMKS ke daerah asalnya. Ini karena jumlah PMKS di Liponsos Keputih masih melebihi kapasitas, yakni 1204 orang dari kapasitas  normal 500 orang. Tentunya, mereka dipulangkan bila kondisi fisik dan psikisnya sudah siap. Dalam waktu, Dinsos juga berencana memulangkan 17 orang PMKS yang berasal dari luar pulau. Mereka berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan dan Papua.

“Arahan dari Bu wali, segera dipulangkan dalam waktu. Teknis pemulangannya hampir sama, tinggal melihat medan nya saja. Kalau medannya mengharuskan lewat udara yah tidak ada persoalan,” jelas Supomo.

Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Liponsos Keputih, Sri Supadmi menambahkan, para PMKS yang berasal dari luar pulau tersebut sebagian besar merupakan psikotik. Namun, kondisi mereka sudah sehat setelah mendapatkan pembinaan. Selama di Liponsos, mereka dibekali dengan berbagai pelatihan ketrampilan dan mendapat siraman rohani demi pemulihan mental mereka.

“Kalau orangnya (PMKS dari luar pulau) sudah siap, tinggal teknis pemulangannya karena harus kerja sama dengan Pemprov Jatim. Nantinya bisa dinaikkan kapal laut, atau lewat udara,” ujar Sri Supadmi.(*/arf)

Read More