Peresmian Bi Corner Di Perpustakaan Umum Balai Pemuda

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, meresmikan sekaligus membuka BI Corner yang terdapat di Perspustakaan Umum Balai Pemuda, Kota Surabaya, Rabu (28/10). Acara tersebut dihariri juga oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hendar, Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Hestu Wibowo, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih, Serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan.

Sebanyak tiga BI Corner diresmikan terpusat di Perpustakaan Umum Balai Pemuda hari ini. BI Corner Perpustakaan Umum Balai Pemuda, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, dan Perpustakaan Universitas Trunojoyo. Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno dalam sambutannya menyampaikan, masyarakat banyak memperoleh manfaat secara ekonomi dari budaya membaca buku, baik di perpustakaan maupun taman baca.

“Hal ini dibuktikan, banyak warga yang mulai membuka usaha setelah mendapat ilmu dari buku yang dibaca. Perpustakaan yang dibangun sengaja didekatkan langsung di titik masyarakat berkumpul. Ini juga salah satu upaya untuk mengakrabkan perpustakaan kepada masyarakat,” imbuh Nurwiyatno.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Hendar dalam sambutannya, menyampaikan bahwa informasi tentang Bank BI awalnya terdapat di Perpustakaan Umum Bank BI. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengakses di perpustakaan umum milik Bank BI. Dipilihnya perpustakaan umum milik pemerintah, agar tak hanya mahasiswa saja, namun masyarakat umum dapat mengakses informasi tentang bank indonesia. Maka, dengan menempatkan BI Corner di perpustakaan umum milik pemerintah, dan kampus. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, sehingga informasi yang benar tentang Bank BI dapat sampai ke masyarakat.

“Banyak mahasiswa yang keliru saat membaca laporan keuangan Bank BI, karena laporan keuangan Bank BI berbeda dengan bank pada umumnya. Selain itu, data – data tentang Bank BI yang dibutuhkan, baik untuk tugas sekolah hingga skripsi, dapat dengan mudah diakses. Penting agar masyarakat tidak salah mengartikan, jika ini terus belanjut maka tidak akan menguntungkan untuk Bank Indonesia,” imbuh Hendar.

BI Corner yang terdapat di Perpustakaan Umum Balai Pemuda, merupakan perpustakaan mini yang menyediakan ratusan jenis buku ekonomi seperti bisnis, perbankan, managemen ekonomi islam, ensikoledi dan masih banyak lainnya. Tak hanya buku, BI Corner juga dilengkapi dengan seperangkat komputer desktop dan satu buah layar LCD berukuran 32 Inchi.

Melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Program Sosial Indonesia Cerdas, keberadaan BI Corner bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang fungsi dan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia telah membangun sebanyak 76 dari 104 BI Corner di tahun 2015. “Rencananya, di tahun 2018 BI Corner akan ada sekitar 1000 BI Corner yang tersebar di Perpustakaan umum dan perpustakaan milik Kampus,” Imbuh Hendar.

Peresmian ditandai dengan penyerahan buku berjudul “Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia”, oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Hendar kepada Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih, Kepala Perpustakaan Universitas negeri Surabaya, Sutarya, dan Kepala Perpustakaan Universitas Trunojoyo Lilik Suprihatin.

Setelah melakukan prosesi pemotongan rangkaian bunga melati sebagai tanda dibukanya BI Corner, PJ Wali Kota Surabaya, bersama Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih, Serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan. Menyapa siswa- siswi SMP Negeri 1 Surabaya yang saat itu melakukan pembahasan buku di Korea Corner.(arf)

Read More

Empat Petinggi Bawaslu Jatim Diadili

Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Pilgub 2013 sebesar Rp 142 miliar


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Empat mantan petinggi Bawaslu Jatim, resmi menjadi pesakitan. Senin (2/11), di Pengadilan Tipikor Surabaya, seluruhnya menjalani sidang perdana beragendakan pembacaan dakwaan. Sebanyak dua jaksa penuntut umum (JPU) yang menyidangkan kasus ini.

Mereka adalah Amru, Sekretaris Bawaslu Jatim, Gatot Sugeng Widodo, Bendahara Bawaslu Jatim,Ahmad Khusaini dan Indriyono, rekanan penyedia barang dan jasa. Mereka disidang dalam empat sidang terpisah. Pasalnya, sebelumnya kejaksaan melimpahkan berkasnya secara split yang dibagi dalam empat.

Menurut JPU Endriyanto, terdakwa disidang terpisah sebagaimana peranan masing-masing saat diduga melakukan tindakan korupsi. Amru, salah satunya, dia didakwa jaksa memiliki peranan besar atas kerugian negara yang timbul. Kata Endriyanto, terdakwa sebagaimana penyidikan, diduga berperan aktif dalam pembuatan kontrak fiktif pengadaan barang dan jasa Rp 142 miliar.

Masih kata JPU, pengadaan fiktif terjadi pada 2013 silam. Saat itu, Bawaslu Jatim menjadi penyelenggara Pemilihan Gubernur Jatim (Pilgub). Jika berdasarkan audit BPKP, ada Rp 5,6 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam jeratan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Permberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Endriyanto.

Sementara itu, terkait tiga terdakwa lainnya, majelis hakim yang diketuai M Tahsin, terpaksa menunda sidang dengan agenda yang sama karena terdakwa belum didampingi penasihat hukum. Menurut majelis, sesuai dengan perundang-undangan, terdakwa yang dijerat perkara korupsi, harus didampingi pengacara. "Sidang ditunda minggu depan dengan agenda pembacaan dakwaan," ujar Tahsin menutup sidang.

Sebelumnya, Kejari Surabaya yang menerima pelimpahan kasus ini, memastikan para terdakwa akan dijerat pasal berlapir, yakni Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31/1999 yang diubah menjadi Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Mereka diduga secara bersama-sama dan berkelanjutan melakukan korupsi. "Ancaman pidananya sampai 20 tahun penjara," ujar Kepala Kejari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi.

Sebelumnya, kasus ini ditindaklanjuti Polda Jawa Timur setelah menerima laporan mengenai dugaan penyimpangan dana hibah Pilgub 2013 sebesar Rp 142 miliar dari Samudji Hendrik Susilo. Dia adalah mantan pejabat pengadaan barang dan jasa di sekretariat Bawaslu Jatim.

Dana sedianya untuk membayar honor anggota dan petugas pengawas lapangan di 38 kabupaten dan kota. Setelah diaudit oleh Inspektorat Pemprov Jatim, diketahui terdapat sisa dana (silpa) yang mestinya dikembalikan. Namun Bawaslu Jatim hanya menyetor Rp 2,4 miliar.(Komang)

Read More