Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Jumat, 26 Februari 2016

Gugatan Pra Peradilan Kadin Terhadap Kejati Jatim Gagal Dibacakan, Ini Alasannya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan perdana gugatan pra peradilan yang diajukan Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim gagal dilakukan.

Sidang yang sedianya beragenda pembacaan gugatan itu terpaksa ditunda Hakim, lantaran pihak Kejati Jatim selaku termohon tidak hadir.

Kendati demikian, penundaan itu disampaikan Hakim Efran Basuning, selaku hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini dalam sidang diruang candra PN Surabaya, Jum'at (26/2).

"Karena pihak termohon kita tunggu sejak jam 9 pagi tidak hadir, terpaksa gugatannya belum bisa dibacakan, surat panggilannya sudah kita kirim selasa lalu dan telah diterima petugas, ada tanda tangan dan stempel resmi Kejati, "ucap Hakim Efran pada 12  kuasa hukum pemohon.

Dikatakan Efran, pihak pengadilan akan kembali melayangkan panggilan sidang ke Kejati Jatim yang akan dikirim sore ini. Panggilan tersebut merupakan panggilan sidang untuk Senin (29/2).

"Apabila tetap diabaikan, persidangan ini tetap dilanjutkan, berarti pemohon tidak menggunakan haknya, kita tunggu itikad baik termohon,"kata Efran.

Senada,  Ketua tim advokasi Diar, Ma'ruf Syah juga menyesalkan sikap Kejati Jatim. Menurutnya, Jaksa (Kejati) adalah penegak hukum yang semestinya tidak mengabaikan panggilan sidang. "Sebagai penegak hukum, saya pikir pihak Kejaksaan tidak sadar hukum, jangan sampai jadi contoh buruk bagi penegakan hukum,"ujarnya saat dikonfirmasi usai penundaan sidang.

Praperadilan ini diajukan untuk melihat falsafah manfaat hukum dan kepastiannya. Sehingga, hukum tidak merugikan atau menjadi alat penguasa untuk menindas. Ini sebagaimana dimaktub dalam UU No. 8/1981 KUHAP yang menyebut pengawasan penyidik sangat penting mengingat aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang mungkin melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kewenangannya. "Kita masalahkan sprindiknya, karena pemohon sudah bertanggung jawab atas perbuatannya,"ujar Ma'ruf.

Diar menggugat penyidikan dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim jilid 2 oleh Kejati Jatim yang sudah beberapa kali memeriksanya sebagai saksi. Sebelumnya, Diar merupakan tersangka pada perkara jilid 1 dan divonis 14 bulan penjara.

Pada gugatan praperadilan ini, Diar memberikan kuasa ke 12 advokat, mereka adalah, Ma’ruf Syah dan Togar,  Sumarso, Sabron D. Pasaribu, Anthony LJ. Ratag, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Djamal Aziz, Fahmi H. Bachmid, Aristo Pangaribuan, Setiyo Hermawan dan Mustofa Abidin. (Komang)

Bangli di Gemblongan di Bongkar Sat Pol PP Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekitar puluhan bangunan liar (bangli) yang berada di Jalan Gemblongan. IV  kemari Jumat (26/2/2016) ditertibkan oleh pihak Sat Pol PP.Kota Surabaya.Keberadaan bangunan liar yang sudah berdiri hampir puluhan tahun telah melanggar aturan Pemerintah.Pembongkaran yang di gelar berjalan tertib ini,melibatkan Satpol PP, Dinas DKP dan PU Kota Surabaya.

" Ada sekitar 15 bangunan liar dan  gubuk yang berdiri di lahan imigrasi pemkot kita bongkar." Kata Entik Lurah Alun - Alun Contong saat pemantauan eksekusi bangunan liar.

Menurut Entik, setelah adanya eksekusi bangunan liar, lahan tersebut akan ditanami penghijauan oleh dinas terkait.

" Dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan di tanami pohon Bintaro." terangnya
  Entik menambahkan,selain ditanami pohon,hasil musyawarah warga. tempat ini juga akan di fasilitasi Olah raga di sepanjang pinggir sungai.

" Hasil Musrembang kemarin,selain.ditanami pohon juga di bangun jogging track." Pungkas perempuan berjilbab.(Adji)