Kabar Progresif

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) 2 Yayasan yang berada di wilayah teritorial Korem 082/CPYJ, kali ini mendapat dukungan ratusan dus keramik dari Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto. Yayasan tersebut, diantaranya Panti Asuhan AL-Ikhlas dan Ponpes Sholawat Darurat Taubah yang berada di Dusun Betek Selatan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kapten Cpl Musrochim menjelaskan, bantuan yang disalurkan oleh Korem itu merupakan bentuk kepedulian TNI, terlebih Korem terkait adanya pembangunan beberapa Ponpes yang ada di wilayah teritorialnya. “Diharapkan, bantuan itu bisa mempercepat pembangunan Yayasan ataupun Ponpes terkait,” kata Dantim Intel Korem yang tiba mewakili Danrem, Minggu (28/2). Selain kepedulian, dirinya juga berharap adanya pemberian bantuan tersebut, mampu meningkatkan Kemanunggalan antara TNI dan rakyat. “Kemanunggalan sudah terwujud dengan baik. Maka dari itu, Kemanunggalan TNI dan rakyat akan terus kita bina,” bebernya. (Penrem 082/CPYJ)

 

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua KPK, Firli Bahuri, mengomentari sosok Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, yang mendapat banyak penghargaan sebagai kepala daerah hingga akhirnya menjadi tersangka korupsi. Nurdin menjadi tersangka bersama 2 orang lainnya yakni Sekretaris Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto. Menurutnya, seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Menurut dia, korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan. "Kalau disampakan prestasi yang pernah diterima oleh saudara NA (Nurdin Abdullah) termasuk dengan beberapa penghargaan, tentu itu diberikan sesuai prestasi dan waktu tempat tertentu. Jadi kita memang memberikan apresiasi seluruh pejabat negara yang dinilai untuk berprestasi," ujar Firli, di kantornya Minggu (28/2) dini hari. "Tapi coba ingat bahwa korupsi itu disebakan oleh karena ada kekuasaan. Korupsi karena...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sebagai tersangka suap dan gratifikasi.  Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni Sekretaris Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Agung Sucipto telah kenal baik dengan Nurdin Abdullah. Diduga, Agung Sucipto sudah mendapatkan total 5 proyek sepanjang 2019-2021 di sejumlah wilayah di Sulsel. Proyek tersebut yakni: -Peningkatan Jalan Ruas Palampang - Munte - Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba TA 2019 dengan nilai Rp 28,9 M. -Pembangunan Jalan Ruas Palampang - Munte - Bontolempangan TA 2020 dengan nilai Rp 15.7 M. -Pembangunan Jalan Ruas Palampang - Munte - Bontolempangan 1 1 Paket dengan nilai Rp 19 M. -Pembangunan Jalan, Pedisterian Dan Penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira TA 2020 dengan nilai proyek Rp 20.8 M. -Rehabilita...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat hingga Sabtu, 26-27 Februari 2021. Total, ada enam orang yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Keenam orang yang diamankan tersebut yakni, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA); Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Sulsel, Edy Rahmat (ER); Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB), Agung Sucipto (AS); Sopir Agung, NY; Ajudan Nurdin, SB; serta Sopir sekaligus keluarga Edy, IF. "Tim KPK telah mengamankan enam orang di tiga temoat yang berbeda Sulawesi Selatan yaitu, rumah dinaa ER di kawqsan Hertasening, Jalan Poros Bulukumba, dan eumah jabatan gubernur Sulsel," kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021), dini hari. Firli membeberkan, OTT tersebut berawal saat tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadiny...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sejumlah pendiri Partai Demokrat menilai sosok Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak bisa mendongkrak elektabilitas partai. Sehingga mereka kemudian memilih sosok Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai pengganti AHY. Salah satu pendiri Partai Demokrat Ilal Ferhard mengatakan pihaknya memilih Moeldoko bukan karena pangkatnya yakni sebagai mantan Jenderal TNI. Namun para pendiri Demokrat melihat elektabilitas serta kinerja Moeldoko selama menjabat di TNI dan KSP. "Artinya figur dan sosok yang cocok dan tepat untuk memimpin Partai Demokrat ke depan sebagai ketua umum, figur untuk menggantikan AHY adalah beliau Pak Moeldoko," kata Ilal saat konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 27 Februari 2021. Ilal kemudian membandingkan sosok AHY dan Moeldoko. Selama ini AHY dianggap para pendiri partai sebagai pemimpin yang tertutup. AHY dikatakan Ilal tidak bisa bersosialisasi kepada kader-kadernya di daerah. Segala ...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus gratifikasi, Minggu (28/2/2021) dini hari tadi, sekitar pukul 01.55 wita. Status Nurdin Abdullah dinaikkan menjadi tersangka setelah diperiksa sebagai saksi sejak sekitar pukul 10.00 WIB, Sabtu (27/2/2021). Penetapan status tersangka Nurdin Abdullah diumumkan langsung Ketua KPK Firli Bahuri. “Kami betul-betul prihatin atas kasus korupsi di Sulawesi Selatan ini,”ujar Ketua KPK Firli Bahuri. Setelah mengurai kronogis kasus, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut tiga tersangka. "Tersangka dalam kasus ini ada 3. Pertama saudara Nurdin Abdullah, sebagai penerima. Saudara IR dan saudara AS sebagai pemberi," tegas Ketua KPK Firli Bahuri. Nurdin Abdullah langsung ditahan. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah disebut diyakini telah menerima dari Agung Sucipto untuk proyek infrasturktur di Sinja...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat, Ramli Batubara menilai sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak mempu meredam gerilya politik yang mendesak Kongres Luar Biasa (KLB). Eks pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan bahwa surat kesetiaan kepada AHY yang dibuat oleh DPC masih belum mampu membendung KLB. “Nampak jelas sekali, AHY tidak mengakar di pengurus daerah, sehingga AHY tidak mampu meredam gerilya politik menuju KLB,” kata Ramli dalam konferensi pers AMD di Jakarta, Sabtu (27/2). Bahkan ia menyebut AHY sebagai putra sulung SBY merupakan pemuda yang cengeng, karena melibatkan orang tua dalam menyelesaikan persoalan internal Partai Demokrat. “AHY membiarkan Pak SBY untuk turun gunung, menandakan AHY pemuda cengeng yang melibatkan orang tua dalam menuntaskan persoalan internal PD,” ujar Ramli. Seperti diketahui, saat ini internal Partai Demokrat tengah mengalami konflik...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Sulsel. NA langsung menjalani proses penahanan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Penetapan NA sebagai tersangka merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (26/2/2021) malam di Sulawesi Selatan. NA ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. "KPK menetapkan tiga orang tersangka. Pertama, sebagai penerima yaitu saudara NA dan ER. Kedua, sebagai pemberi saudara AS," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers yang disiarkan di channel Youtube KPK, Minggu (28/2/2021) sekitar pukul 00.45 WIB. Firli menyebutkan, ER alias Edy Rahmat merupakan Sekretaris Dinas Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, AS alias Agung Sucipto merupakan seorang kontraktor. "Pada kegiatan tangkap tangan ini, Ti...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah seusai ditetapkan sebagai tersangka suap. Ia diduga menerima suap untuk pengadaan barang dan jasa terkait perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2021. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut bahwa pihaknya melakukan penahanan Rutan terhadap Nurdin selama 20 hari, terhitung sejak Sabtu (27/2) hingga 18 Maret. "NA ditahan di Rutan Cabang KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," ungkap Firli di Gedung KPK, Minggu (28/2). Selain Nurdin, KPK juga telah menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Keduanya adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto. Firli mengatakan bahwa pada Jumat (26/2) kemarin, Agung diduga menyerahkan uang senilai Rp2 miliar kepada Nurdin melalui Edy.  Dalam hal ini, Firli menyebut bahwa Edy adalah representasi sekalig...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah sepenuhnya siap, dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang direncanakan Darmizal dan enam orang lainnya. Darmizal merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat, yang bersama enam lainnya dipecat oleh AHY karena diduga terlibat dalam kudeta. "Silakan saja, nggak papa. Di dalam hidup bernegara ini kan seluruhnya sudah diatur. Setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk mencari kebenaran dan sebagainya. Partai Demokrat siap untuk berhadapan," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan di Jakarta, Sabtu 20 Februari 2021. Menurut Syarif, tujuh eks kader Demokrat yang sudah dipecat itu sebaiknya tidak lagi membawa-bawa nama partai, karena mereka sudah tak menyandang status anggota. "Saya pikir silakan saja. Tapi sekali lagi kami ingatkan, setelah dia dipecat ini, yang bersangkutan nggak punya hak membawa-bawa Partai Demokrat, karena mereka su...

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan Ir. Wiriya Alrahman, MM dan jajaran Pemerintah Kota Medan mengunjungi dan memantau langsung kegiatan di Terminal Amplas Jl. Panglima Denai Kelurahan Timbang Deli, Sabtu (27/02/2021). Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Vaksinasi COVID-19 oleh Walikota Medan bersama petugas dari Puskesmas Medan Amplas kepada para pengemudi Angkutan Kota, Taksi, AKAP, AKDP dan angkutan barang. Selain itu, Bapak Walikota Medan juga menyampaikan agar segera dilakukan pendataan dan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh Lansia yang berdomisili di wilayah Kecamatan Medan Amplas dan berharap agar pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kota Medan dapat berjalan dengan baik bagi seluruh warga masyarakat. Camat Medan Amplas Edi Mulya Matondang didampingi Sekretaris Camat Mena Meri Selly Sitepu bersama seluruh Jajaran Lurah, Kepala Lingkungan Se-Kecamatan Medan Amplas dan Muspika Medan Amplas menerima d...

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Saat hujan turun, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya memantau Pompa Kenjeran yang terletak di Jalan Kenjeran, Sabtu (27/2/2021) sore.  Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kota Pahlawan tersebut didampingi Kepala Dinas Pematusan Umum Bina Marga, Erna Purnawati mengecek pompa sekaligus meninjau lokasi jembatan yang ada disekitar wilayah itu.  Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, saat meninjau lokasi ternyata Pompa Kenjeran belum mendapatkan air.  Pasalnya, banyak tiang-tiang dan baliho yang dibuang di sekitar pompa tersebut.  "Sehingga nyangkut di Jembatan. Setelah diangkat tiang-tiang itu akhirnya ditemukan banyak sampah yang menyumbat," kata Febriadhitya Prajatara, di sela-sela tinjauannya.  Ia menjelaskan, akibat dari penyumbatan itu maka ada perbedaan levelitas. Mulai dari sisi barat yakni dari hulu ke hilir dimana akhirnya tidak dapat menerim...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar jumpa pers pada Ahad dini hari (28/2) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Makassar. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka adalah Nurdin Abdullah (NA), beserta dua orang lainnya, yakni AS dan ER.  Nurdin dalam kasus pengadaan barang/ jasa dan pembangunan konstruksi tahun 2020-2021, di antaranya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sinjai dan pariwisata di Bira, Bulukumba. Semuanya akan ditahan.  Nurdin Abdullah akan ditahan di Rutan Guntur. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan sangat prihatin dengan tindak pidana korupsi karena merugikan semua warga negara.  KPK mengamankan enam orang di tiga tempat berbeda, di Hertasning, dan rumah jabatan. Pertama, AS (Agung Sucipto) sebagai kontraktor, N (Nuryadi) sopir AS, SB (Samsul Bahri) ajudan NA, ER (Edy Rahmat) sekretaris dinas PUPR Sulsel. I (Irfandi) sopior dari keluarga saudara IR. NA adalah gubernur Sulsel....

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, TNI Angkatan Laut mengirimkan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM-367) bersama satu unit Helikopter AS 565 Mbe Panther dalam Satgas Maritim Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-M UNIFIL Lebanon yang dilepas langsung oleh Panglima Komando Armada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan dengan didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Ria Sudihartawan dari Dermaga Madura Mako Koarmada II, Ujung, Surabaya, Sabtu (27/02). Kapal Republik Indonesia (KRI) Sultan Iskandar Muda (SIM-367) yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Abdul Haris, S.E., M.M.D.S. ini akan melaksanakan tugas dalam mengamankan perairan Lebanon pada misi perdamaian PBB didukung 119 prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII-M/UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) selama 1 Tahun kedepan. Bagi KRI Sultan Iskandar Muda ini adalah Misi Tugas yang diemban ke 3 kalinya dalam Satgas M...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 26 Februari 2021, malam.  Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 6 orang termasuk Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dari PDI Perjuangan, Nurdin Abdullah. Terkait hal itu, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan menjelaskan, bahwa PDIP belum bisa bersikap terkait dengan OTT tersebut. Pihaknya akan menunggu status resmi yang ditetapkan KPK. "Nah, keempat kita tunggu proses 1×24 jam yang dilakukan oleh KPK, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang untuk menentukan status yang dibawa, yang dilakukan OTT," kata Trimedya, Sabtu (27/2/2021). Menurut anggota Komisi III DPR ini, langkah PDIP akan menunggu apa yang diumumkan KPK besok. Baru kemudian PDIP akan mengumumkan langkah resmi yang akan diambil. "Iya (menunggu KPK), karena 1×24 jam kan, ini KPK ngitungnya dari jam berapa? Jam 3 waktu Makassar, ini kan ada selisih jam Indonesia, barat sama Indonesia tim...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Moechtar Ngabalin, meminta pihak Partai Demokrat untuk tidak mengaitkan isu kudeta internal partainya dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi disebutnya tidak memiliki kepentingan untuk ikut mengurusi permasalahan Partai Demokrat.  Ngabalin sendiri menganggap kalau isu kudeta demikian hanya sebagai upaya mengangkat elektabilitas Demokrat pada pemilu mendatang. “Apapun yg anda lakukan dlm rangka meningkatkan daya pilih yg tinggi pd 2024 mendatang bagi saya itu urusanmu.” kata Ali Ngabalin melalui akun Twitternya, (27/2/2021). Ngabalin kemudian mengirimkan pesan kalau dirinya akan siap ‘perang’ jika Jokowi ikut diseret-seret. “Tapi yg pasti saya akan PERANG kalau kalian menyeret-nyeret nama JOKOWI. ingat itu!. #SalamJanganBAPER,” tambahnya. apapun yg anda lakukan dlm rangka meningkatkan daya pilih yg tinggi pd 2024 mendatang bagi saya itu urusanmu. tapi yg pasti saya akan PERANG kalau kalian menyeret-nyeret nama...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra meminta PT Pindad (Persero) terus melakukan pengembangan hasil produk–produknya hingga berkualitas dunia. Dengan begitu, kata Herindra produk PT Pindad akan mampu bersaing dengan produk-produk lain dari luar negeri. Hal itu disampaikan Herindra saat melakukan kunjungan ke PT Pindad, Bandung, Jumat (26/2). “Kementerian Pertahanan (Kemhan) terus mendorong dan memberikan dukungan penuh bagi kemajuan dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri, termasuk PT Pindad”, kata Herindra. Dalam kunjungan tersebut, Herindra juga meninjau secara langsung fasilitas produksi PT Pindad. Di antaranya meninjau lini produksi kendaraan khusus untuk Kendaraan Tempur (Ranpur) produksi Pindad, seperti Rantis Maung, Ranpur Badak, Ranpur Anoa, Ranpur Komodo, dan Medium Tank. Wamenhan juga berkesempatan mencoba langsung mobil maung versi sipil produk PT Pindad.

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu (27/2/2021) tepatnya pukul 01.00 Wita. Berdasarkan laporan Kapolda Sulsel, Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Gubernur Sulsel dilakukan oleh Tim KPK sebanyak 9 orang, di rumah jabatan Gubernur Sulsel.  Penangkapan oleh Gubernur sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan No: Sprin.Lidik-98/01/10/2020. Diketahui bahwa Tim KPK telah mengamankan beberapa diantaranya yakni Agung Sucipto (Kontraktor, 64 tahun), Nuryadi (Sopir pak Agung, 36 tahun), Samsul Bahri (Adc Gubernur Provinsi Sulsel, Polri, 48 tahun), Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan), Irfandi (Sopir Edy Rahmat). Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh Tim KPK yaitu 1 (satu) koper, yang berisi uang sebesar Rp1 Miliar. Untuk saat ini telah diamankan di Rumah Makan Nelayan, jalan Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Tim KPK pun kemudian membawa Nurdin Abdullah, da...

KABARPROGRESIF.COM: (Makssar) Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun mengaku telah menampung sejumlah kasus yang menjadi sorotan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Sebelumnya, Nurdin terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT) KPK terhadap 6 orang di Makassar. "Sebelum operasi tangkap tangan dilakukan, sebutlah dulu tentang pansus kasus hak angket. Di situkan yang paling menonjol adanya masalah proyek," kata Kadir kepada wartawan di Makassar, Sulsel, Sabtu (27/2/2021). Menurut Kadir, adanya dugaan setor uang yang menjadi sorotan publik dalam proyek pengerukan pasir laut untuk kepentingan proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) di Kelurahan Buloa, Ujung Tanah, Kota Makassar.  "Proyek pembangunan MNP. Khususnya pengerukan pasir laut," kata Kadir. Kadir menyatakan, kasus yang kemudian berjalan saat itu, baru terbukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Sabtu (27/2/2021) dini hari tadi.  Gubernur Nurdin Abdullah...

KABARPROGRESIF.COM: (Makssar) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan, Rudy Djamaluddin memilih bungkam, setelah ruang kerjanya disegel Komisi Pemberantasan Koruspai (KPK), Sabtu (27/2/2021). Penyegelan ini terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, tadi malam. Dalam operasi itu, KPK menjemput Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah serta lima orang lainnya. Termasuk Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulsel, Edy Rahmat. Sementara itu, kantor Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan juga ikut disegel Tim KPK. Diduga kuat penyegelan tersebut memiliki kaitan dengan kasus OTT KPK tersebut. Kepala Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Rudy Djamaluddin saat dikonfirmasi justru memilih bungkam. Rudy enggan merespon isu yang beredar luas saat ini. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membenarkan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sulsel. Namun dia belum bisa memastikan siapa saja yang ditang...

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Konsultan Pengawas, Bukhari Abdullah menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan untuk menjalani hukuman. Hal tersebut dijelaskan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Bondan Subrata, kepada awak media, Sabtu (27/2).  Dikatakannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah melakukan eksekusi terhadap Bukhari. “Bukhari merupakan terpidana korupsi proyek revitalisasi Terminal Terpadu Amplas bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp5.651.448.000,” jelas Bondan. “Terpidana atas nama Bukhari Abdullah menyerahkan diri untuk dilakukan eksekusi di Lapas Kelas II-A Pancur Batu,” tambahnya. Dijelaskan Bondan, Bukhari telah dihukum selama 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Bukhari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana....

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga saat ini belum menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). Pasalnya, penetapan tersangka masih menunggu laporan perhitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, seluruh calon tersangka namanya masih dirahasiakan tim penyidik dan akan segera diumumkan. "Kita tunggu laporan dari BPK dulu, barulah nanti kita umumkan siapa saja yang bertanggungjawab dalam kasus ini," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021). Sebelumnya tim penyidik telah memeriksa mantan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam kasus tindak pidana korupsi dana asuransi di BPJS TK. Febrie mengatakan Agus Susanto diduga kuat mengetahui soal pengelolaan dana asuransi dan peristiwa pidana korupsi yang terjadi di BPJS TK tersebut. Sehingga tim penyidik Kejagung...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ada tujuh orang kader Partai Demokrat, yang dipecat.  Salah satunya adalah HM Darmizal MS. Ia mengatakan, pemecatan dirinya dan enam rekannya yang lain, semakin menguatkan untuk mendesak Kongres Luar Biasa atau KLB partai. Menurutnya, pemecatan ini membuktikan bahwa Demokrat saat ini dalam pengelolaan yang salah.  Ia sendiri mengucapkan innalillahi, usai partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu, mengeluarkan keputusan pemecatan. "Saya tidak bersedih apalagi berduka atas pemecatan ini," kata Darmizal, dikutip Sabtu 27 Februari 2021. Dengan kondisi saat ini, menurutnya KLB sudah harus dilakukan. Karena menurutnya, partai harus diselamatkan dan dengan cara seperti inilah maka penyelamatan itu bisa dilakukan.

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa rute sebelumnya telah ditempuh oleh rombongan gowes Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto. Beberapa rute diantaranya, wilayah teritorial Kodim 0830/Surabaya Utara. Jumat, 26 Februari 2021 pagi. Ditemui usai menyambut kedatangan rombongan Pangdam, Kolonel Inf Sriyono menjelaskan jika gowes itu, diawali dari Lapangan Ahmad Yani, Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya.  “Sebelumnya beliau tiba di pos check point di Makoramil Bubutan,” ujarnya. Ia menambahkan jika pelaksanaan gowes itu, tak lepas dari adanya penerapan protokol kesehatan.  “Protokol kesehatan, tetap dijadikan dasar setiap kegiatan,” jelas Dandim. Dandim menuturkan, gowes seakan menjadi olahraga yang saat ini digandrungi oleh setiap kalangan.  Pasalnya, di tengah pandemi saat ini, olahraga dinilai menjadi kebutuhan utama guna meningkatkan imunitas tubuh. “Gowes ini olahraga rutin,” pungkasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Enam kader Demokrat yang dipecat lantaran mendorong kongres luar biasa (KLB) untuk melengserkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bereaksi. Keenam orang itu yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya. Serta satu kader lain, yakni Marzuki Alie atas pelanggaran etika. Terkait pemecatan ini, eks politikus Partai Demokrat, Darmizal mengatakan, bahwa dirinya dan 7 kader senior lainnya tentu akan mengambil tindakan yang terbaik.  Salah satunya dengan mengajukan ihwal pemecatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Segera kami lakukan pada kesempatan pertama,” kata Darmizal kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021). Darmizal mengklaim, 7 orang yang dipecat akan mengajukan gugatan, termasuk Marzuki Alie yang dipecat karena pelanggaran etik.  “Benar demikian (7 orang termasuk Marzuki Alie),” ujarnya. Mantan relawan SBY-JK ini menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam atas kesewenanga...

KABARPROGRESIF.COM: (Banjarmasin) Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel, Dwi Prihartono melalui Kasi Penkum, Makhpujat mengungkapkan perkembangan terbaru terhadap penanganan kasus dugaan korupsi RS Boejasin Tanah Laut di ruang Press Room Kejati Kalsel Banjarmasin, belum lama tadi. “Sementara ini kita sudah menetapkan tiga tersangka, salah satunya mantan direktur utama rumah sakit,” ujar Kasi Penkum, Makhpujat. Tak hanya itu, tim penyidik juga sudah memperoleh hasil audit dari Inspektorat di Kabupaten Tanau Laut, dengan nilai kerugian negara sekitar Rp2,1 miliar. Dia menambahkan, hingga kini penyidik sudah memeriksa dan meminta keterangan kepada sekitar 70 saksi, dan juga sudah menyita sejumlah barang bukti terkait perkara. Kemudian dalam pengembangan penyidikan nanti tidak menutup kemungkinan jika ada tersangka lain, maka bisa saja bertambah, namun untuk sementara hanya tiga orang. “Kita berharap dalam waktu dekat ini bisa menuntaskan penyidikan dan menyidangkan kasus RS H Boejasi...

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 26 Februari 2021 membuat Warga Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dalam siaran pers bersama Walhi dan Jatam pada Sabtu 27 Februari 2021. Siti Aisyah, perwakilan para perempuan dan nelayan di Pulau Kodingareng mengatakan apabila kasus korupsi yang menyeret Gubernur Nurdin Abdullah ada kaitannya dengan tambang pasir laut, maka mereka meminta Gubernur Nurdin Abdullah bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Pulau Kodingareng. Siti mengatakan "Terus terang kami para ibu dan bapak nelayan Kodingareng, dengan adanya kabar penangkapan Pak Nurdin Abdullah, kayak bahagia begitu. Saking senangnya warga ingin mengadakan syukuran," ujarnya, dalam YouTube Jatam Nasional. "Tetapi saya masih tahan, tunggulah kabar berita selanjutnya. Karena kabar yang kami harapkan juga semoga antek-anteknya ...

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) W ali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung tancap gas bekerja usai dilantik jadi orang nomor satu di Kota Surabaya.  Di hari pertama kerjanya ini, ia langsung memantau vaksinasi massal bagi lansia yang digelar di Lobby Gedung The Samator Jalan Kedung Baruk Surabaya, Sabtu (27/2).  Saat itu, ia juga menyambut kedatangan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang ikut memantau vaksinasi massal itu. Pada kesempatan itu, ia mengatakan bahwa saat ini vaksinasi Covid-19 memasuki tahap dua yang sasarannya para pelayan publik warga yang lanjut usia (lansia).  Meskipun ia berharap semua warga Kota Surabaya bisa segera divaksin, namun dari pemerintah pusat ada jatah vaksinnya, sehingga terkait dengan vaksinasi ini terus dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Surabaya. “Kita terus koordinasikan jumlahnya, karena memang terbatas. Tapi meskipun terbatas kita harus tetap berjuang bersama. Insyallah kalau ada...

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah kurang lebih menghabiskan waktu tiga bulan pembangunan sejak November 2020, akhirnya Gapura Majapahit Pura Segara Surabaya diresmikan oleh Panglima Koarmada II Laksda TNI I N.G.Sudihartawan yang didampingi oleh Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Ny Ria Sudihartawan pada Jumat (26/2). Acara peresmian terasa istimewa sebab dihadiri oleh dua Panglima. Sebab selain peresmian Gapura Majapahit , juga diresmikan Candi Bentar Pura Segara Surabaya oleh Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I N.G Ariawan. Peresmian oleh kedua Panglima ditandai dengan pengguntingan pita yang terbuat dari rangkaian bunga Melati serta penandatanganan prasasti.  Sebelum dilaksanakan Upacara peresmian  terlebih dahulu dilaksanakan ibadah Pemlaspas dan Puja Astawa yang dipimpin oleh Ida Pedanda Gede Anom Jala Karana Manuaba,  guna menyatukan kekuatan sekala dan niskala dalam kedua bangunan tersebut.  Adapun kedua bangunan memiliki makna dan spesifikasi berbeda....

KABARPTOGRESIF.COM: (Mojokerto) Bupati dan Wakil Bupati terpilih Mojokerto, Ikfina Fahmawati dan Muhammad Albara secara resmi dilantik. Proses pelantikan, dilakukan secara virtual. Beberapa pejabat turut menyaksikan prosesi pelantikan secara virtual yang digelar di Pendopo Graha Majatama, Pemkab Mojokerto. Jumat, 26 Februari 2021. Ditemui usai menyaksikan proses pelantikan, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto berharap pejabat baru tersebut, nantinya bisa mengemban amanah yang telah dipercayakan oleh masyarakat. “Terutama dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Mojokerto,” katanya. Selain mampu mengemban amanah, dirinya juga berharap adanya sinergitas yang sudah terwujud dengan baik, bisa terus dijalankan.  "Sinergitas antara Korem dan Pemkab Mojokerto sudah bagus, itu harus dipertahankan dalam mewujudkan Mojokerto yang aman dan tentram,” pungkasnya. (Penrem 082/CPYJ)

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Partai Demokrat (PD) memutuskan memecat Marzuki Alie sebagai kader karena dinilai terbukti berkelakuan buruk. Marzuki Alie pun justru mengaku bangga dipecat sebagai kader PD. “Saya bangga dipecat oleh orang-orang yang nggak beres, para perampok partai, para tukang palak, nggak malu saya (dipecat),” kata Marzuki kepada wartawan, Jumat (26/2/2021). Marzuki Alie dipecat karena dianggap berucap dan bertindak secara terbuka tentang kebencian dan permusuhan kepada PD. Marzuki pun mengungkapkan alasannya bertindak seperti yang anggapan PD. “Kelakuan buruk karena difitnah, ngomong difitnah itu. Masih mending aku ngomong ke atas, daripada tukang fitnah. SBY itu harus tahu. Ayat yang paling keras dalam Qur’an itu adalah memfitnah, menyatakan bahwa tukang fitnah itu tidak akan masuk surga kalau yang difitnah tidak memaafkan,” papar Marzuki. Mantan Sekjen PD itu juga mengklaim memiliki bukti perihal permintaan ke DPD-DPD Demokrat. Marzuki menyebut DPD-DPD Demokrat dim...

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Benny Tjokrosaputro alias Bentjok menggungat hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Benny Tjokrosaputro alias Bentjok, meminta manjelis hakim membatalkan laporan hasil investigasi BPK. Sejauh ini, BPK telah mengeluarkan audit investigasi terkait kasus korupsi Asuransi Jiwasraya (ASJ).  Hasil investigasi tersebut menyimpulkan adanya kerugian negara senilai Rp16,8 triliun. Benny Tjokro adalah salah satu pelaku utama korupsi dana investasi Jiwasraya. Bersama koleganya, dia telah divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Adapun dalam petitum gugatan yang didaftarkan pada Jumat (26/2/2021), Bentjok meminta hakim PTUN memutuskan 6 pokok gugatan. Pertama, mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah Surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif yang d...

KABARPROGREDIF.COM: (Jakarta) Mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengapresiasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Diketahui, Nurdin ditangkap KPK pada Sabtu (27/2) pukul 01.00 WIB. "Bukti radikalisme korupsi republik. Apresiasi sangat tinggi kepada tim satgas yang bersangkutan," kata Busyro. Busyro mengatakan, OTT tersebut menunjukkan bahwa pada level penyidik KPK, masih ada yang konsisten dalam bekerja secara independen. "Sebagai alumnus pimpinan KPK, saya harus dan apresiasi sangat tinggi bahkan bangga dengan kasatgas yang bersangkutan," kata Busyro. "Bukti bahwa level penyidik KPK terutama stok lama konsisten dengan militansi independen profesinya. Walaupun UU KPK hasil revisi usulan pemerintah nyata-nyata menghapus status independen itu," pungkasnya. Terkait OTT ini, KPK sudah membenarkannya. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK melakukan giat di wilayah Sulsel. Te...