Kabar Progresif

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya telah menerima suap sebanyak RpRp5.452.381.500, terdakwa Ganjar Siswo Pramono tak terima. Ia pun melakukan perlawanan dan meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur segera mengembalikan sebagian uang yang disita tersebut. Eks Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Pemkot Surabaya ini mengaku hanya menerima uang suap dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya mulai tahun 2017 - 2022 sebesar Rp2.665.000.000. Sedangkan sisanya tersebut merupakan harta milik pribadinya yang sudah ia depositokan sejak tahun 2016 serta sisa pendapatan dari ASN Pemkot Surabaya. Uang yang disita itu sebelumnya ia dititipkan kepada dua rekannya yakni Suhiran sebanyak Rp2,4 miliar dan Yusuf Effendi Rp1,2 miliar. "Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Fransiska Natalia Juliana selaku staf hukum BCA Kantor 3 Surabaya menerangkan bahwa ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kabar baik datang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Surabaya jelang Hari Raya IdulFitri 1447 Hijriah/ 2026 Masehi.  Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN saat ini tengah dalam proses pencarian. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, proses pencairan THR bagi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya saat ini sedang berlangsung. "THR ini lagi diproses ya. Jadi insyaallah mungkin minggu ini, paling lambat minggu depan bisa cair sesuai dengan Peraturan Menteri ya. Jadi berapa kali, berapa kali, sudah ada aturannya," kata Wali Kota Eri, Senin 9 Maret 2026. Sebelumnya, Pemerintah Pusat telah menetapkan ketentuan teknis mengenai pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN tahun 2026.  Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 4 Maret 2026. Regulasi ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan penjelasan mengenai klasifikasi kendaraan pengangkut sampah yang beroperasi di Kota Pahlawan .  Penjelasan ini disampaikan setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan truk pengangkut sampah dengan bak belakang yang tampak kurang tertutup rapat sehingga sampahnya berserakan di jalan. Kejadian tersebut mengingatkan kembali pada insiden serupa yang sebelumnya terjadi di kawasan Siola , ketika sampah yang jatuh dari truk di jalan hingga memicu kecelakaan bagi pengguna jalan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya , Dedik Irianto menegaskan bahwa operasional kendaraan pengangkut sampah, khususnya milik rekanan pemerintah, telah diatur secara ketat melalui kontrak kerja sama. Menurut Dedik, dalam kontrak tersebut tercantum berbagai ketentuan operasional serta sanksi yang harus dipatuhi oleh pihak penyedia jasa pengangkutan sampah. “Semua sudah diatur dalam k...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Terdakwa Ganjar Siswo Pramono minta kepada majelis hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal itu dikatakan terdakwa Ganjar Siswo Pramono melalui Penasihat Hukumnya saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya , Jum'at 6 Maret 2026. Alasan minta keringanan hukuman itu ke satu lantaran terdakwa Ganjar Siswo Pramono belum pernah dihukum sebelumnya, "Dua, terdakwa menyesali segala perbuatannya, sekaligus berjanji tidak akan mengulanginya lagi," kata penasehat hukum terdakwa Ganjar Siswo Pramono. Sedangkan yang ketiga, terdakwa Ganjar Siswo Pramono telah beritikad baik. "Empat, terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak remaja yang membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang ayah," jelasnya. Untuk yang kelima, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sehingga keluarga masih membutuhkan perhatian dan penghasilan dari terdakwa. "Bahwa d...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya dan seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Kota Surabaya di ruang sidang wali kota, Jumat 6 Maret 2026. Dalam rakor tersebut, jajaran perangkat daerah (PD) Pemkot Surabaya membahas rencana kolaborasi dengan LAZ dalam hal pengentasan kemiskinan melalui zakat .  Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, rakor kali ini mengumpulkan lembaga-lembaga zakat se-Surabaya.  Tujuannya, yakni untuk diskusi terkait pendistribusian zakat agar tersalurkan tepat sasaran kepada warga Surabaya yang membutuhkan.  “Dalam hal ini teman-teman di Kemenag, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat kita kumpulkan, kami berdiskusi kaitannya agar proses pendistribusian dari kegiatan teman-teman ini bisa sampai di tempat yang paling tepat ya. Sehingga agar tidak ada do...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama jajaran TNI/Polri menggelar Cipta Kondisi Asuhan Rembulan pada Sabtu 7 Maret 2026 malam.  Cipta Kondisi Asuhan Rembulan kali ini, dipimpin secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan diikuti oleh jajaran Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya.  Di kesempatan ini, Wali Kota Eri meninjau fasilitas parkir di sekitar Taman Bungkul dan Taman Apsari .  Setibanya di lokasi, ia mengecek satu persatu kelengkapan juru parkir (jukir) serta melakukan sosialisasi dan evaluasi fasilitas parkir Non Tunai atau digital.  Saat di fasilitas parkir Taman Bungkul, ia mendapati belum adanya plakat atau tulisan pembayaran parkir Non Tunai.  Oleh sebab itu, ia meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk memasang tulisan tersebut, sebagai tanda bahwa fasilitas parkir Non Tunai tersedia di titik parkir ini.  “Karena ini programnya permintaan warga Surabaya, kami...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sucipto selaku pemiik sekaligus Direktur CV Cipto Makmur Jaya yang diduga menyuap Bupati Sugiri Sancoko di Proyek RSUD Dr. Harjono, Ponorogo dituntut 2 tahun 5 bulan Penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bila Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 126 Ayat (1) Jo Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sucipto berupa Pidana Penjara 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan, dikurangi selama sela...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi , memberikan respons tegas terkait insiden viral oknum juru parkir (jukir) yang melakukan ancaman pembunuhan terhadap warga di kawasan Kapas Krampung .  Wali Kota Eri memastikan tidak akan memberi toleransi bagi siapapun yang merusak ketertiban umum di Kota Pahlawan . Wali Kota Eri menyatakan bahwa pihaknya telah memonitor kejadian tersebut dan meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan melalui jalur hukum .  Menurutnya, tindakan ancaman tersebut sudah melampaui batas kewajaran masalah perparkiran. “Ya kalau ancaman pembunuhan ya langsung diproses hukum lah. Kita sudah jalankan itu, kita laporkan. Kok aneh-aneh saja, masalahnya apa, masalah parkir kok sampai ke sana (ancaman pembunuhan),” kata Wali Kota Eri, Sabtu 7 Maret 2026 . Wali Kota Eri menekankan bahwa Surabaya adalah kota yang berlandaskan hukum dan mengedepankan sikap saling menghargai.  Ia tidak ingin perilaku premanisme merusak citra kota yan...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sukar dan Wawan Kristiawan divonis masing-masing dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya setelah terbukti memberikan ijon fee Rp2,2 miliar terkait alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur tahun 2021 senilai Rp10,16 miliar, Jumat 6 Maret 2026. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Ferdinand Marcus Leander di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. “Mengadili, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama dua tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus Leander saat membacakan amar putusan di ruang C...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI Hanif Faisol Nurofiq memuji kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan lingkungan hidup.  Ia menyebut Kota Pahlawan sebagai salah satu kota dengan kinerja pengelolaan sampah terbaik di Indonesia, bahkan dinilai setara dengan kota-kota besar dunia dari sisi budaya kebersihan. Pujian tersebut disampaikan Menteri LH Hanif Faisol saat menghadiri apel dan kerja bakti korve Sungai Kalimas bersama ribuan warga Surabaya. “Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, merupakan salah satu kepala daerah yang memiliki kinerja sangat baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya,” kata Menteri LH Hanif Faisol, Jumat 6 Maret 2026. Ia mengaku terkesan melihat partisipasi masyarakat yang sangat besar dalam kegiatan tersebut.  Tercatat lebih dari 7.000 orang terlibat dalam kegiatan korve di berbagai titik kota. “Surabaya benar-benar men...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Mantan anggota DPRD Jawa Timur terpilih dari daerah pemilihan Gresik - Lamongan periode 2024 - 2029, Hasanuddin, divonis 2 tahun 4 bulan penjara dalam kasus korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim, Jumat, 6 Maret 2026. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Ferdinand Marcus Leander.  Terdakwa dinilai terbukti bersalah memberikan uang kepada Kusnadi dengan total Rp 12.085.350.000. "Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal sebagaimana dakwaan alternatif pertama JPU. Menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan 4 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus Leander saat membacakan amar putusan di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hasanuddin sebesar Rp50.000.000.  "Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selam...