Gubernur Khofifah Pantau Langsung Pengobatan Ternak Sapi di Desa Gunungsari Mojokerto

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, meninjau pengobatan sapi di Kelompok Ternak Lembu Makmur, Dusun Manyarsari, Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. 

Giat pemantauan para kelompok ternak sapi atau lembu pada beberapa wilayah kini digalakkan.

Kedatangan Gubernur Khofifah di beberapa daerah guna memantau langsung pengobatan terhadap hewan ternak oleh para kelompok ternak sapi. 

Sebab, penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kini mewabah pada beberapa daerah di Jatim.

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran PMK, gubernur dan Dinas Peternakan Jatim bersama pemerintah daerah setempat bergerak cepat melakukan pengobatan terhadap hewan ternak yang terjangkit PMK.

Gubernur Khofifah mengunjungi Kelompok Ternak Lembu Makmur yang sedang disemprot disinfektan. 

Ketua kelompok ternak sapi atau lembu Lembu Makmur yang diketuai oleh Janji ini telah mempunyai populasi sapi potong sebanyak 75 ekor.

Petugas kesehatan ternak dari Dinas Peternakan Jatim dibantu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mojokerto telah melakukan penyemprotan disinfektan di kandang serta penyuntikkan obat antibiotik penurun panas pada puluhan hewan ternak.

Gubernur Khofifah didampingi Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, serta Forkopimda setempat, menyampaikan setelah mendapatkan informasi adanya kejadian yang masuk kategori kejadian luar biasa (KLB) dan terkonfirmasi positif PMK yang terjadi di Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto.

Atas informasi itu, ia bergerak cepat melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti 4 bupati, seluruh tim dari dinas peternakan dan perindag baik provinsi maupun 4 kabupaten, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, para direktur lengkap, staf ahli, staf Kemenko Perekonomian dan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unair.

”Kita mendapatkan informasi cukup komprehensif terkait penanganan supaya penularan dari PMK bisa kita hindarkan lebih luas lagi. Jadi beberapa hal terkait dengan transmisi melalui airbone atau angin. Kalau melalui angin ke mana bertiup maka menular kepada ternak tidak kepada manusia," ujarnya.

"Selain itu, yang memungkinkan transmisi lagi adalah ketika hewan ternak ini bergerak, maka yang di dalam jangan keluar dan yang di luar jangan masuk ini mirip dengan pola penanganan Covid-19,” tuturnya menambahkan.

Gubernur Jatim menekankan perlunya tempat karantina atau isolasi dan memerintahkan agar menutup sementara pasar hewan di yang terjangkit PMK.

"Jadi kalau ini isolasinya berbasis kandang karantina karantina nya berbasis kandang yang ada di area yang terkonfirmasi positif melalui PCR Real Time, maka seluruh hewan ternak di situ tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk," paparnya.

"Supaya tidak ada transmisi dari PMK. InsyaAllah prosesnya kita lakukan sangat cepat kawan-kawan, juga melihat di sini tadi suntikannya tinggal vitamin, kalau masih ada proses awal, kita masih melihat penyuntikan dengan antibiotik dan analgesik," imbuhnya.

Dengan memberikan vitamin, diharapkan hewan ternak segera membaik. Kemudian, penyemprotan disinfektan tetap digiatkan pada sejumlah titik pasar hewan yang sedang ditutup.

Gubernur Khofifah turut berterima kasih atas kedatangan Konjen Australia yang akan membantu obat-obatan melalui Kementerian Pertanian. 

Dengan demikian, peternak bakal lebih tenang dengan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim dalam rangka menghadapi Iduladha. 

Read More

Pemkot Mojokerto Pastikan Hewan Ternak Aman Dikonsumsi

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, memastikan jika hewan ternak di sana aman dan layak untuk dikonsumsi menyusul adanya kabupaten di Jatim yang terkena wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan ternak.

"Alhamdulillah, berdasarkan pemantauan di lapangan, data terakhir hingga tiga hari kemarin, menunjukkan hewan ternak di pasar hewan kita aman. Tidak ada hewan yang sakit atau menunjukkan gejala penyakit PMK ini," ujar Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam keterangan pers di Mojokerto, Rabu (11/5/2022).

Ia mengatakan, mengingat persebaran virus penyakit ini bisa terjadi lewat udara (airborne) maka pemantauan terhadap lalu lintas sapi, kambing, kerbau, atau hewan ternak lain yang masuk ke Kota Mojokerto menjadi kunci. 

"Selain hewan ternak yang diperdagangkan di pasar hewan, pemeriksaan juga dilakukan di rumah potong hewan (RPH)," katanya.

Pihaknya juga memperketat pemeriksaan sapi-sapi yang masuk ke RPH karena sebelum dipotong harus ada pemeriksaan dengan detail oleh dokter hewan yang memang sudah ditugaskan di setiap RPH di Kota Mojokerto.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Mojokerto Happy Dwi Prasetiawan mengatakan, sebelum dipotong, ternak wajib untuk diperiksa dulu oleh dokter hewan. 

"Kalau sehat, boleh disembelih. Tapi, jika ada gejala, maka sapi akan di karantina dulu. Jangan sampai ada interaksi dengan sapi-sapi lainnya," ujarnya.

Ia juga menyebut pihaknya akan menambah jumlah dokter hewan yang diterjunkan di lapangan demi menjaga sapi atau hewan ternak lainnya di Kota Mojokerto tetap berstatus sehat. 

Meskipun sapi dengan penyakit ini boleh dikonsumsi, kecuali jeroan dan organ yang terinfeksi virus, pihaknya tetap berupaya untuk menjaga kualitas daging yang akan dikonsumsi masyarakat.

"Karena hal tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Terkait isu penutupan pasar hewan, Wali kota Ika Puspitasari menyatakan pihaknya tidak akan mengambil langkah tersebut. 

"Karena berdasarkan Surat Edaran dari provinsi, Kota Mojokerto tidak termasuk dalam daftar daerah yang diharuskan penutupan. Selain itu, karena memang faktanya sampai hari ini tidak ada temuan di wilayah kita. Jadi tidak perlu ada penutupan pasar hewan," ucapnya.

Read More

Suspek PMK di Mempawah, Disbunak Kalbar Minta Peternak Waspada

KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Peternak dan pemerintah daerah diminta untuk mewaspadai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalbar M. Munsif mengatakan hal tersebut untuk mencegah kerugian ekonomi.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini, berdasarkan laporan sementara pelaksanaan investigasi, ada kasus suspek PMK pada kambing di Kabupaten Mempawah.

“Untuk itu, perlu peran semua pihak untuk mewaspadainya," tuturnya di Pontianak, Rabu (11/5).

Menurut Munsif, kerugian ekonomi yang besar bisa timbul akibat menurunnya produksi sehingga menghambat dalam perdagangan hewan dan produknya.

Hewan yang rentan terkena PMK, di antaranya sapi, kerbau, kambing domba, rusa dan babi.

“Untuk gejala klinis pada hewan yakni lepuh di mulut, lidah, gusi, demam, leleran di hidung menggantung, luka pada kuku hewan dan bisa pincang,” sebutnya.

Selain itu, hewan tidak mau makan dan air liur berbusa.

Kasus suspek PMK di Mempawah, terjadi di Perintis Jaya Farm milik Romi yang berlokasi di Desa Sungai Nipah Kecamatan Jungkat.

Sebagai informasi, Perintis Jaya Farm merupakan usaha penyediaan kambing potong dan akikah yang sudah berjalan selama tiga tahun.

kronologis kejadiannya, kambing kacang umur lebih dari 1 tahun berjumlah 11 ekor didatangkan dari Sumenep dan tiba di Pontianak pada 25 April 2022.

Sebelum sampai ke lokasi pemilik, kambing mati di kapal 1 ekor dan telah dijual untuk dipotong 2 ekor. Kambing hanya tersisa 8 ekor.

8 ekor kambing yang datang dicampur dengan kambing yang sebelumnya berjumlah 1 ekor. Sebagia lagi dijual.

“1 Mei seluruh kambing 3 ekor yang tersisa menunjukkan pincang-pincang dan ada luka pada teracaknya,” papar Munsif.

Lalu, tim Kabupaten Mempawah melakukan investigasi pada 8 Mei 2022. 

Read More

Ribuan Gedung di Surabaya yang Cuma Kantongi SLF Hanya 50 Unit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Insiden jebolnya platform eternit Surabaya Plaza atau Delta Plaza saat libur lebaran pekan kemarin (07/05/22) membuat Komisi A DPRD Kota Surabaya bergerak cepat memanggil pihak terkait, untuk melakukan evaluasi total terhadap pemilik bangunan atau gedung yang belum memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Seperti diketahui, insiden fatal terjadi secara beruntun di kota Surabaya. Yang pertama adalah Kebakaran di Tunjungan Plasa 5 pada 13 April, kemudian tragendi berdarah akibat ambrolnya perosotan di Waterpark Kenjeran di 7 Mei saat libur Idul Fitri dan di hari yang sama disusul ambruknya plafon tenant Matahari yang berada di lantai 4 gedung Surabaya Plasa (Delta Plasa) jalan Pemuda.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A bersama OPD dan manajemen Plasa Surabaya terkait masalah ambruknya plafon tenant Matahari, Selasa (10/05/22) Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, H. Pertiwi Ayu Krishna menginstruksikan agar sementara waktu dapat dipasang garis Pol PP di area Plasa Surabaya yang dirasa membahayakan.

”Ternyata di Plasa Surabaya belum mengurus SLF, itu harus segera diurus karena disitu ada pengecekan fisik, listrik dll. Terlebih dulu harus ada rekomendasi dari OPD terkait,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (10/05/22).

Komisi A mendorong Pemkot Surabaya agar tidak sembarangan memberi rekomendasi ijin kelayakan gedung atau tempat-tempat yang membutuhkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), mengingat masih banyaknya kejadian yang membahayakan jiwa masyarakat dan ternyata tak memiliki SLF.

Sebagai lembaga pengawas, Ayu berharap, semua Mall di Surabaya harus betul-betul mengantongi SLF. ”Dewan, khususnya komisi A sudah mensosialisasikan hal ini sejak awal 2019. Artinya, pengelola pengelola ini sengaja tidak mendengarkan atau menganggap remeh Perwali yang muncul tahun 2018 akhir ini,” tegasnya.

Artinya, dengan tidak mengindahkan aturan, maka pengelola secara langsung atau tidak, akan merugikan pegawai serta pengunjung mall.

“Masih untung kejadian di Delta Plasa (Plasa Surabaya, red) satu jam sebelum karyawan masuk. Kalau saja terjadi mundur satu jam saja, dipastikan akan ada korban, apalagi posisinya dekat eskalator,” ucap Ayu.

Anehnya, kata Bunda Ayu, panggilan akrab Pertiwi Ayu Krishna, pihak pengelola  seminggu sebelumnya sempat mengingatkan tenant untuk memperbaiki plafonnya, tapi tidak digubris .

Kalau saling menyalahkan, menurut Ayu tidak akan ada habisnya, yang terpenting adalah manajemen Plasa Surabaya wajib segera mengurus SLF demi keamanan semua pihak.

Untuk Pemerintah kota, Ayu tegas meminta agar ada pengecekan yang detail sebelum memberikan Rekomendasi untuk SLF.

Ia juga meminta agar ada penguatan atau perubahan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 terkait aturan Sertifikat Laik Fungsi, karena disitu tidak terdapat sanksi yang berat.

“Cuma sanksi denda. Kurang berat ya, itu sepele bagi mereka mereka (pengelola). Karena dianggap sepele itulah mereka males mengurus SLF,” ujar Politisi Partai Golkar Surabaya ini.

Ayu menerangkan, sesuai data yang kami terima, dari 2000 lebih usaha yang mengharuskan ber-SLF, baru 116 yang mendaftar, dan baru 59 yang dinyatakan sudah selesai.

Ia juga meminta agar Pemkot Surabaya memberikan larangan serah terima pengelola apartermen kepada pembeli sebelum penerbitan SLF gedung.

“Pemkot Surabaya wajib memberikan larangan serah terima pengelola apartermen kepada pembeli sebelum penerbitan SLF gedung,” ucapnya sembari menyebut beberapa apartemen, diantaranya adalah Mansion Apartment Group dan Bale Inggil berlokasi Apartment di Jl, MERR, Surabaya.

Dirinya menyebut, untuk penegakan Perda dan Perwali di era Walikota Eri Cahyadi harus lebih garang dari sebsebelumnya.

“Dulu Perwali Feminim karena dipimpin seorang ibu, sekarang harusnya mulai garang terhadap pelanggaran karena Walikota nya adalah seorang laki-laki yang gagah,” pungkasnya. 

Read More

Pemkab Bolmong dan Kejaksaan Kotamobagu Bangun Sinergitas Dampingi Pembangunan di Kabupaten

KABARPROGRESIF.COM: (Bolmong) Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu melakukan kunjungan sekaligus silahturahmi dengan jajaran Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) Rabu 11 Mei 2022.

Kunjungan Kejari Kotamobagu di Pemkab Bolmong sekaligus silahturahmi itu juga, karena masih dalam suasana Idul Fitri 1443 H.

Saat tiba di lobi Kantor Bupati Kejari Kotamobagu Elwin Agustian Khahar SH MH bersama jajaran, dijemput Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi para Asisten dan para pimpinan OPD dan langsung menuju ruangan kerja lantai III.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu Elwin Agustian Khahar mengatakan, bahwa kunjungan tersebut, sekaligus silahturahmi serta membahas sejumlah program kerja.

“Ini masih dalam suasana Idul Fitri, sehingga tidak ada salahnya kita silahturahmi,” kata Elwin.

Mantan Kejari Bengkulu Utara ini mengaku, kunjungan ini sudah kedua di jajaran Pemda sekaligus memperkenalkan para staf yang ada di Kejaksaan Kotamobagu.

Sebagai lembaga vertikal kata Elwin, tentu akan terus bersinergi dan terus mengawal dan mendampingi program pemerintah daerah.

Tujuannya supaya proses pembangunan yang menggunakan uang rakyat bisa dilaksanakan tepat waktu dan tuntas.

“Kejaksaan siap mendampingi proses pembangunan di Kabupaten Bolmong,” kata dia.

Diharapkan dengan pengawalan ini, para pengambil keputusan tidak lagi melanggar hukum dan ini merupakan cara preventif dari kejaksaan.

“Akan mengawal pembangunan berjalan sebagaimana mesti diharapkan. Memang kalau dikawal rasanya proyek-proyek itu akan tuntas, dan itu sangat membantu pemerintah daerah,” katanya.

Terpisah Bupati Bolmong Yasti Mokoagow berterima kasih atas kunjungan Kepala Kejari Kotamobagu elwin Agustian Khahar bersama jajaran di Pemkab Bolmong. Terlebih kata Bupati, kunjungan ini, masih dalam suasana Idul Fitri.

“Atas nama pibadi, pemerintah dan masyarakat Bolmong, mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Pemda juga berterima kasih karena Kejaksaan memiliki komitmen untuk mengawal proses pembangunan di Kabupaten Bolmong,” kata Bupati.

Keberhasilan suatu program kata Bupati, tidak lepas dari pengawasan dari lembaga vertikal, salah satunya lembaga Kejaksaan.

Seperti contoh peran kejaksaan dalam bidang perdata dan atasan usaha negara, akan memberi dukungan pada instansi pemohon sehingga dapat bekerja secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Misi kejaksaan adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara, mengembalikan wibawa pemerintah dan memberikan bantuan pelayanan di bidang hukum sehingga pembangunan nasional atau pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Read More

Banyak Dikeluhkan Masyarakat Dinsos DKI Perbaiki Sistem Pendaftaran DTKS

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki sistem pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahap II karena banyak dikeluhkan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sejak bulan Maret untuk melakukan berbagai upaya perbaikan.

"Setelah koordinasi intens dan upaya perbaikan, berdasarkan hasil pantauan selama dua hari pendaftaran sudah tidak ada lagi aduan masyarakat berkaitan dengan sistem yang error maupun akses yang lambat,” kata Premi, Selasa (10/5).

Premi menjelaskan, Dinsos telah melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran DTKS melalui pengecekan data tanah dan kendaraan, validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peningkatan hit pendaftar yang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta peningkatan kapasitas sistem IT.

“Pengecekan data kepemilikan tanah dan kendaraan ini diperlukan karena data perpajakan ini menjadi dasar dalam penentuan proses pendaftaran DTKS. Selain itu, terkait peningkatan hit yang semula 100.000 menjadi 500.000 pendaftar, kami masih menunggu persetujuan dari Dukcapil Kemendagri,” paparnya.

Premi menambahkan, selama persiapan pendaftaran DTKS Tahap II, Pusdatin Jamsos telah melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos) yang tersebar di 267 kelurahan.

“Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran secara online dapat menghubungi petugas Pendamsos yang ada di masing-masing kelurahan. Ke depan, Pusdatin Jamsos akan melakukan evaluasi Pendamsos baik dari segi kualitas maupun kuantitas guna pelayanan yang lebih baik,” tutur Premi. 

Read More

Gubernur Khofifah Gelar Halal Bihalal dengan Bupati/Wali Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mengadakan halal bihalal dengan para bupati/wali kota di wilayahnya. Suasana penuh kehangatan dan guyub melingkupi agenda yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (11/5/2022).

Kegiatan ini dibagi dalam dua sesi, pertama pada pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh bupati/wali kota serta instansi vertikal yang ada di Jatim. Lalu pada sesi kedua yakni pukul 13.00 WIB, dihadiri pimpinan organisasi masyarakat (ormas), rektor perguruan tinggi, perwakilan Badan Eksekutif Masyarakat (BEM), serta para pemimpin redaksi (pimred), dari berbagai media di Jatim.

Suasana akrab dan guyub tampak saat Gubernur Khofifah dan bupati/wali kota saling bermaaf-maafan. Usai bersalaman, ia menghampiri setiap meja untuk menyapa langsung para tamu.

“Mohon maaf lahir batin, terima kasih kehadirannya,” sapa gubernur kepada setiap tamu undangan yang hadir.

Dalam setiap sesinya, alur para tamu undangan diatur dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Para tamu terlebih dahulu dipersilakan menunggu di ruang transit agar antrean tidak menumpuk.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Pj. Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi beserta istri juga turut hadir. Mereka yang hadir secara bergantian satu per satu bersalaman dengan gubernur, wakilnya, dan Pj Sekda.

Tidak hanya menyapa, orang nomor satu di Jatim itu bahkan menawarkan dan menyajikan langsung kue serta buah-buahan khas Jatim kepada mereka. 

Seperti Salak dari Lumajang, Jeruk dari Banyuwangi, Melon dari Lamongan, dan Jambu Kristal dari Jember.

“Monggo ini buah-buahan khas produksi masing-masing kabupaten dan kota di Jatim, dicoba. Ada melon, jeruk, jambu kristal, pisang dan beragam lainnya . Monggo didahar,” kata Khofifah.

Usai menyapa langsung para tamu undangan, ia mengatakan bahwa silaturahmi ini dilakukan lantaran masih dalam momen bulan Syawal. Terlebih lagi bulan Syawal memang menjadi momentum yang tepat untuk saling memaafkan.

“Sebenarnya memaafkan itu bisa dilakukan setiap saat, tidak harus menunggu momen Idul Fitri. Dan permohonan maaf itu tidak hanya kita memohon ampun kepada Allah SWT, tapi juga minta maaf kepada sesama manusia,” tuturnya.

Momen silaturahmi dan halalbihalal dengan bupati dan wali kota serta instansi terkait ini juga dimanfaatkan untuk mempererat koordinasi dan sinergi, terutama dalam proses pembangunan di Jatim. 

Serta untuk mewujudkan semboyan tahun ini yaitu “Optimis Jatim Bangkit”. Harapannya, koordinasi dan sinergi ini terus dilakukan sebagai bentuk komitmen seluruh elemen di Jatim.

“Kami juga menyampaikan terimakasih atas berbagai upaya dan kerja keras bupati/wali kota serta seluruh stakeholder dalam proses pembangunan di Jatim. Kami yakin dengan koordinasi dan sinergi yang kuat, 'Optimis Jatim Bangkit' dapat terwujud,” ucap Khofifah.

Ia mengingatkan, kebersamaan dan keguyuban di Jatim ini juga menjadi salah satu kunci pembangunan.

“Jawa Timur itu budayanya musyawarah kekeluargaan. Mari terus jaga semangat ini untuk Jatim lebih maju dan masyarakatnya sejahtera,” ujarnya.

Pelaksanaan halalbihalal yang diadakan Gubernur Khofifah tersebut sejalan Surat Edaran Mendagri No. 003/3319/SJ tentang Halal Bihalal pada Idul Fitri 2022. Tertuang, maksimal jumlah tamu halalbihalal untuk daerah yang masuk level 3 adalah 50 persen dari kapasitas tempat. Kemudian daerah yang masuk level 2 yakni 75 persen dari kapasitas tempat. Sedangkan untuk daerah yang masuk level 1 adalah 100 persen dari kapasitas tempat. 

Read More

Program Padat Karya Wali Kota Eri Cahyadi Dipuji Wantimpres Pakde Karwo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima dengan hangat kunjungan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo alias Pakde Karwo di rumah dinas Wali Kota Surabaya Jalan Sedap Malam, Surabaya, Rabu (11/5). 

Saat itu, Wali Kota Eri didampingi para asisten dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, Pakde Karwo menanyakan sejumlah program yang dilakukan Wali Kota Eri setelah pandemi Covid-19. 

Terutama terkait dengan pemulihan ekonomi di Kota Surabaya.

Akhirnya, Wali Kota Eri pun menjelaskan panjang lebar tentang berbagai program yang telah dilakukannya untuk memulihkan ekonomi, terutama tentang pemulihan ekonomi melalui padat karya dalam rangka mengentas kemiskinan. 

Menurutnya, saat ini banyak program pemkot yang dilakukan melalui padat karya, mulai dari pelatihan, pemasaran produk, hingga pemberian bantuan modal untuk terus memberdayakan UMKM Surabaya.

“Bahkan, kami juga sudah menerapkan 40 persen APBD Surabaya untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kami terus gerakkan UMKM Surabaya supaya mandiri, dan upaya padat karya ini untuk meningkatkan taraf hidup warga Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Ia juga menjelaskan bahwa pemkot sudah memberikan pelatihan pembuatan paving kepada warga MBR. 

Nantinya, mereka akan difasilitasi alat dan bahannya, lalu hasil pavingnya itu akan dibeli oleh pemkot untuk digunakan fasilitas umum. 

“Jadi, setelah dilatih mereka terus diberdayakan dan disediakan pasarnya, karena ini yang sangat penting,” tegasnya.

Selain itu, pemkot juga sudah melakukan pelatihan menjahit. Setelah dilatih, mereka diberi garapan menjahit seragam sekolah, termasuk sepatu sekolah, sehingga pangsa pasarnya juga sudah jelas. 

“Ke depan kita akan menggelar berbagai pelatihan lagi, termasuk pelatihan menjadi tukang dan pembantu tukang,” katanya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa saat ini aset-aset BTKD pemkot dimaksimalkan dan dikelola oleh MBR. 

Dalam bidang pertanian, mereka dilatih untuk mengelola lahan pertanian dan diberikan benihnya oleh pemkot, lalu hasilnya nanti dijual untuk pemasukan mereka. 

Sedangkan yang non pertanian, nantinya aset BTKD ini juga akan dimanfaatkan untuk cuci mobil, laundry, rumah produksi batik dan lainnya.

“Jadi, padat karya itu bermacam-macam yang dilakukan oleh pemkot, dan tujuan akhirnya adalah mengentas kemiskinan di Kota Surabaya, mereka para MBR ini harus bisa lulus dari data MBR pemkot,” tegasnya.

Berbagai terobosan dan inovasi lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi juga disampaikan kepada Pakde Karwo, termasuk aplikasi e-peken yang dibuat oleh Pemkot Surabaya untuk menghimpun dan memasarkan toko kelontong dan produk UMKM di Surabaya. 

Apalagi, saat ini ASN pemkot juga sudah diwajibkan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya di aplikasi tersebut, sehingga ini akan semakin menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat bawah.

Ternyata, berbagai terobosan dan inovasi pemulihan ekonomi melalui padat karya yang dilakukan oleh Wali Kota Eri itu juga sejalan dengan pemikiran Pakde Karwo. 

Bahkan, berkali-kali ia juga sempat memuji kinerja Wali Kota Eri dalam memulihkan ekonomi Surabaya. 

“Harusnya pemerintah daerah lainnya juga seperti Pak Eri ini,” katanya.

Menjelang akhir pertemuan itu, Pakde Karwo akhirnya melempar guyonan mengaku bahwa sudah menyiapkan buku catatan untuk didiskusikan dengan Wali Kota Eri. 

Namun, buku catatan itu urung dibuka karena berbagai catatan yang akan didiskusikan itu sudah dilakukan semuanya oleh Wali Kota Eri.

“Saya sebenarnya menyiapkan buku ini, tapi gak tak buka karena apa yang saya catat sudah dilakukan semuanya oleh Pak Eri,” kata Pakde Karwo kepada Wali Kota Eri sambil disambut tawa lepas dari keduanya.

Read More

Intensifkan Pencegahan Penularan Wabah PMK, Pemkot Surabaya Terjunkan Dokter Hewan untuk Pemeriksaan Ternak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya melakukan antisipasi terhadap penularan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak di Kota Pahlawan. 

Sejak Senin (9/11) lalu, pihaknya telah menerjunkan para dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan di beberapa lokasi peternakan.

Pada pengecekan hewan ternak di kawasan Kecamatan Pakal Kota Surabaya, Rabu (11/5). 

Terdapat delapan ekor sapi ternak yang dinyatakan sehat setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan  kesehatan. 

Mulai dari pengecekan suhu, kondisi sapi, hingga pemberian vitamin serta antibiotik yang disuntikan di bagian leher sapi.

Dokter hewan DKPP Kota Surabaya Rizal Maulana Ishaq mengatakan terdapat beberapa tahapan dalam pemeriksaan kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). 

Pertama, ia melihat keadaan sapi terlebih dahulu. Apakah sapi sedang dalam posisi berdiri atau sedang duduk. Selanjutnya  dilakukan pemeriksaan pada daerah sekitar mulut.

"Kalau daerah sekitar mulut tidak ada bercak-bercak merah seperti luka yang mengeluarkan darah, maka hewan tersebut masuk dalam kategori aman atau hewan sehat," kata Rizal.

Pemeriksaan kedua dilanjutkan pada bagian yang sama pada daerah sekitar mulut, apakah mengeluarkan busa atau tidak. 

Sebab, hewan yang telah terjangkit PMK akan sering mengeluarkan air liur. Hal ini dikarenakan hewan yang terjangkit tidak memiliki nafsu makan.

"Maka menyebabkan suasana dari tubuhnya asam, jadi mengeluarkan liur yang cukup banyak dan sapi-sapi yang diperiksa hari ini tidak ada tanda-tanda tersebut," ungkap dia.

Dan pemeriksaan ketiga dilakukan pada tubuh bagian bawah atau di bagian kaki sapi. 

Dokter hewan akan melihat, apakah terdapat luka atau tidak. Jika tidak terdapat luka, maka sapi tersebut masuk dalam kategori aman atau sehat. 

Hanya saja, terdapat dua ekor sapi yang kedapatan memiliki luka pada bagian kaki. 

"Tapi saat kita cek, luka ini diakibatkan goresan paving, biasanya setelah posisi duduk ke posisi berdiri rawan terjadi goresan. Tetapi secara keseluruhan, semua sapi yang kita cek dinyatakan sehat," terang dia.

Untuk sapi-sapi yang sehat, akan diberikan  suntikan vitamin. Sedangkan untuk beberapa sapi yang mengalami luka atau goresan akan diberikan suntik vitamin dan suntik antibiotik untuk mempercepat pengeringan luka. 

"Secara keseluruhan, delapan sapi milik peternak dinyatakan sehat. Hanya tinggal menunggu lukanya segera kering," ujar dia.

Di sisi lain, ia juga mengimbau kepada para peternak yang ada di Kota Surabaya, untuk tidak membeli hewan ternak dari daerah yang sudah terkonfirmasi positif wabah PMK. 

Bahkan, para peternak diharapkan juga harus berhati-hati terhadap peternak lain yang sering bertamu ke kandang ternak miliknya. 

Sebab, penularan wabah PMK adalah dari udara dan sangat besar kemungkinan cepat terjadi penyebaran penularan, yakni sekitar 90-100 persen

"Jadi kalau ada orang lain keluar masuk ke kandang, jangan lupa disemprot desinfektan. Jika sudah bertemu dengan orang lain di kandang ternak tetangga dan hendak masuk ke kandangnya sendiri, disarankan untuk mengganti pakaian terlebih dahulu dan harus meningkatkan sanitasi atau kebersihan kandangnya," jelas dia.

Sedangkan untuk temuan terjangkitnya wabah PMK pada hewan ternak di Kota Surabaya, ia mengaku bahwa terdapat kasus suspek dan langsung ditindaklanjuti oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pengambilan sampel. 

"Kita menunggu hasilnya selama tiga hari, semoga hasilnya negatif," harap dia.

Kegiatan pemeriksaan atau pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan ternak di Kota Surabaya. 

Para peternak kambing/domba dan sapi yang sudah terdata resmi akan langsung dilakukan pemeriksaan secara bergiliran. 

Total untuk jumlah populasi kambing/domba di Kota Pahlawan sebanyak 1.500 ekor dan populasi sapi sebanyak 350 ekor.

"PMK sama sekali bukan penyakit zoonosis dan tidak menular kepada manusia. Maka masyarakat dipersilahkan untuk makan daging dan dipastikan aman," ungkap dia.

Sementara itu, pemilik peternakan yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di kawasan Kecamatan Pakal, Suyatno mengucapkan terima kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang telah menerjunkan tim dokter hewan dari DKPP Kota Surabaya.

"Tadi sudah diperiksa oleh dokter, saya berterima kasih banyak kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang sudah meluncurkan tim dokter untuk memeriksa hewan ternak kami, yakni sapi yang ada di Pakal Surabaya," ujar Suyatno.

Melalui kegiatan pemeriksaan kewaspadaan wabah PMK ini, ia mengaku bersyukur karena delapan sapi ternak miliknya telah dinyatakan sehat. 

"Khususnya di tempat saya, tidak ditemukan penyakit yang berbahaya seperti wabah PMK dan dipastikan hewan ternak saya sehat semua," ungkap dia.

Untuk langkah antisipasi berikutnya, Suyatno mengatakan telah memiliki manajemen perawatan yang cukup baik. 

Mulai dari memberikan makanan yang cukup bernutrisi dan meningkatkan kebersihan kandang.

"Untuk masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi daging sapi. Kami juga berharap menjelang momen Hari Raya Idul Adha, pemerintah bisa memastikan hewan ternak yang berada di Jawa Timur dalam kondisi sehat," pungkasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Buka Kejuaraan Futsal Perebutkan Piala Wali Kota, Atlet Terbaik akan Ikuti Diklat Satu Tahun Penuh

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya menggelar Kejuaraan Futsal memperebutkan Piala Wali Kota di GOR Indoor Gelora Bung Tomo, Rabu (11/5).

Kegiatan ini sekaligus menjadi salah satu rangkaian dalam memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729.

Karena itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi membuka Kejuaraan Futsal memperebutkan Piala Wali Kota. 

Bahkan, Wali Kota Eri Cahyadi yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan dan Ketua Umum Koni Kota Surabaya Hoslih Abdullah membuka pertandingan dengan melakukan kick off atau menendang bola pertama.

"Saya berharap para atlet yang ikut pertandingan memperebutkan Piala Wali Kota bisa menunjukkan rasa sportifitas. Jangan sampai ada sebuah persaingan untuk menjatuhkan lawan. Harus kita ingat bahwa yang kita hadapi adalah saudara kita sendiri," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Selain itu, untuk mencetak atlet terbaik dari Kota Pahlawan, pemkot akan memberikan pelatihan dan diklat olahraga futsal kepada Tim atau Klub terbaik yang menjadi finalis Kejuaraan Futsal Tahun 2022. 

Atlet tersebut akan dipilih berdasarkan tingkat sportifitas dan skil yang mumpuni.

"Kita akan dipilih pemain yang terbaik, karena saya berharap kegiatan ini bisa memunculkan talenta hebat untuk membawa nama Kota Surabaya menjadi kota olahraga," ungkap dia.

Untuk menambah semangat dan percaya diri setiap pemain dalam Kejuaraan Futsal, Wali Kota Eri Cahyadi mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk ikut memeriahkan rangkaian kegiatan HJKS ke-729. 

Salah satunya adalah menonton pertandingan Kejuaran Futsal di GOR Indoor Gelora Bung Tomo.

"Ketika ada suporter maka semakin bersemangat dan semakin terlihat rasa kebersamaannya," kata dia.

Menurut dia, dengan adanya para remaja yang ikut menjadi bagian dalam perayaan memperingati HJKS ke-729, mampu mengantisipasi tindakan gejolak sosial yang bisa menyebabkan terjadinya tawuran.

"Ayo warga Surabaya kita berikan semangat untuk para atlet muda kita. Untuk para atlet selamat berjuang, wujudkan dedikasi dan kemampuan terbaik untuk menjadi juara dan menjadi atlet terbaik dengan jiwa sportifitas yang tinggi," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (DKKORP) Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan pada Kejuaraan Futsal memperebutkan Piala Wali Kota antar Klub U-19 mulai 11-15 Mei 2022 yang digelar di Indoor Gelora Bung Tomo.

"Acara yang digelar pemkot bersama Asosiasi Futsal Kota Surabaya dan KONI Surabaya ini diikuti oleh 32 tim futsal putera se-Surabaya. Masyarakat bisa menonton secara langsung kegiatan ini secara gratis, namun tetap harus menjaga prokes," kata Wiwiek sapaan lekatnya.

Usai kejuaraan Futsal memperebutkan Piala Wali Kota, Disbudporapar berencana akan melakukan seleksi 32 Klub Futsal untuk masuk menjadi tim khusus atau tim inti Futsal Kota Surabaya. 

Serta akan diberikan diklat khusus untuk olahraga futsal. 

“Selain diklat sepak bola, maka kami akan membuat diklat untuk olahraga futsal untuk memperkuat skil dari para atlet,” jelas dia.

Wiwiek menambahkan, masyarakat Kota Surabaya bisa ikut berpartisipasi untuk menyaksikan seluruh kegiatan dalam rangkaian peringatan HJKS ke-729. Sebab, akan banyak kegiatan dan festival menarik yang dimulai sejak 1 Mei 2022 dan akan berakhir pada 5 Juni 2022.

“Mulai Surabaya Shopping Festival, kejuaraan olahraga memperebutkan Piala Wali Kota, parade budaya, pawai bunga, Fashion Carnaval, dan UMKM. Masyarakat jangan sampai ketinggalan dan tetap menerapkan prokes selama kegiatan berlangsung,” pungkasnya. 

Read More

Pelayanan Perekaman KTP-el Pemkot Surabaya Jemput Bola Datangi Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mengerahkan 4 armada kendaraan roda tiga untuk menjangkau perekaman KTP elektronik (KTP-el) di perkampungan. 

Pelayanan yang diberi nama Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) ini melayani di enam tempat berbeda yang dimulai dari tanggal 11 - 13 Mei 2022 mendatang.

Di hari pertama, pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Jebol Anduk dibuka di Balai RW 06 Jalan Bulaksari No 26, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir dan Kantor Kelurahan Kapas Madya Baru, Jalan Kapas Madya II No 54, Surabaya. 

Sesuai jadwal, perekaman KTP-el Jebol Anduk ini dimulai dari pukul 08.00 WIB - 14.00 WIB.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Agus Imam Sonhaji mengatakan, armada roda tiga Jebol Anduk ini digunakan untuk melayani penduduk Kota Surabaya yang akan melakukan perekaman KTP-el. 

Agus menjelaskan, satu armada Jebol Anduk ini bisa melakukan perekaman 50 KTP-el sekaligus dalam sehari di setiap lokasi.

“Jadi layanan ini hanya untuk perekaman KTP-el saja, untuk pengajuan cetak ulang cukup dari rumah melalui online atau di kelurahan,” kata Agus, Rabu (11/5).

Armada roda tiga Jebol Anduk ini juga dilengkapi peralatan seperti kamera, perekaman sidik jari, iris mata, dan perangkat perekaman KTP-el lainnya. 

Dalam proses perekaman KTP-el tersebut, Dispendukcapil berkolaborasi dengan petugas di kelurahan dan kecamatan untuk sosialisasi ke masyarakat dan mengumpulkan data penduduk yang belum melakukan perekaman. 

“Sesuai arahan dari Pak Wali, dalam melayani masyarakat kita harus berkolaborasi, dengan cara meminta data penduduk dari kelurahan dan kecamatan. Setelah ada data penduduk yang belum melakukan perekaman, kemudian kita datangi ke balai RW atau kelurahan, biar semakin dekat dengan warga,” jelas Agus. 

Pelayanan Jebol Anduk ini akan dilakukan secara berkelanjutan setelah jadwal tanggal 11 - 13 Mei 2022 telah dilakukan secara keseluruhan. Ketika ada kelurahan atau kecamatan yang mengajukan lagi data warganya yang belum melakukan perekaman KTP-el, maka akan didatangi tim Jebol Anduk Dispendukcapil Surabaya. 

“Dengan layanan Jebol Anduk, tidak ada lagi warga yang beralasan atau mengeluh karena jarak yang jauh untuk melakukan perekaman KTP-el. Oleh sebab itu, kita mencoba melakukan pendekatan dengan layanan inovasi ini, agar warga Surabaya bisa terekam data kependudukannya secara keseluruhan,” paparnya. 

Agus menyampaikan, sebelum datang ke pelayanan Jebol Anduk untuk melakukan perekaman KTP-el untuk menyiapkan berkas berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Surabaya. 

Setelah dilakukan perekaman KTP-el, nantinya data itu akan dikirim ke pemerintah pusat untuk dicocokkan dengan data induk kependudukan nasional, untuk mencegah terjadinya pemalsuan atau penggandaan identitas seseorang. 

Oleh karena itu, Agus menekankan, setelah perekaman data, KTP-el tidak bisa langsung tercetak dalam bentuk fisik sebelum data yang dikirim oleh Dispendukcapil Kota Surabaya ke Pemerintah Pusat dinyatakan valid. 

“Karena kan sidik jari, iris mata itu dicocokkan dulu di Pemerintah Pusat, sehingga dengan cara ini orang akan sulit mempunyai identitas ganda. Jadi nggak bisa direkam terus dicetak, itu nggak bisa. Data dari pusat harus terkonfirmasi tunggal, setelah itu dicetak KTP-el yang bersangkutan,” imbuhnya. 

Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Kapas Madya Baru, Yuli mengatakan pelayanan ini sangat membantu dan memudahkan dirinya melakukan perekaman KTP-el. 

Selain dekat, ia tidak perlu lagi pergi ke kelurahan atau kecamatan untuk melakukan perekaman. 

“Alhamdulillah, dengan pelayanan perekaman KTP-el jemput bola seperti ini lebih memudahkan, jadi saya nggak perlu bolak-balik ke kelurahan atau kecamatan,” pungkas Yuli. 

Selain di Balai RW 06 Jalan Bulaksari No 26, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir dan Kantor Kelurahan Kapas Madya Baru, Jalan Kapas Madya II No 54, Surabaya. 

Pada tanggal berikutnya 12 Mei 2022, Dispendukcapil Surabaya mengerahkan armada Jebol Anduk ke Balai RW 10 Jalan Ngagel Dadi I No 31A, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokusumo dan Balai RW 09 Jalan Tanah Merah Utara 2/10, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran. 

Di tanggal 13 Mei 2022, armada Jebol Anduk akan dikerahkan ke Pendopo Kelurahan Putat Jaya, Jalan Raya Dukuh Kupang No. 5, Kecamatan Sawahan dan di Balai RW 03 di Jalan Sedayu No 23, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya.

Read More

Pasca Disorot, Website LPSE Pemkot Surabaya Berjalan Normal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya berjalan normal kembali. 

Meski sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 11-12 April 2022, secara teknis terdapat kendala pada salah satu paket lelang dalam website yang beralamat di lpse.surabaya.go.id tersebut.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi. 

Ia memastikan, bahwa pasca mengalami kendala pada sebulan yang lalu, hingga sekarang website LPSE Kota Surabaya berjalan normal.

"Beberapa waktu yang lalu memang pernah ada trouble di LPSE untuk akses pada salah satu paket lelang. Namun setelah itu sampai sekarang sudah tidak ada kendala," kata Syamsul, Rabu (11/5).

Syamsul menjelaskan, kala itu ketika website mengalami trouble, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. 

Kendala itu diketahui karena adanya dokumen pemilihan yang tidak terbaca oleh sistem. 

Karenanya, semua penyedia saat itu tidak bisa melakukan penawaran ke dalam sistem.

"Akhirnya waktu itu paketnya dinyatakan gagal lelang. Jadi tidak ada pemenang dan ditender ulang. Nah, setelah itu tidak ada kendala sampai sekarang," katanya.

Namun demikian, kata Syamsul, hari ini pihaknya justru menerima pengaduan yang disampaikan oleh salah satu pihak penyedia melalui media online mengenai adanya kendala di website LPSE. 

Tentu saja, setelah menerima pengaduan, ia langsung berkoordinasi dengan jajarannya agar segera melakukan pengecekan.

"Kemarin siang begitu ada komplain di media, teman-teman saya minta untuk cek kembali LPSE. Dan secara teknis tidak ada masalah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Syamsul pun mengimbau kepada seluruh pihak penyedia, apabila masih mengalami kendala ketika mengakses website LPSE, bisa dicek dahulu kondisi jaringan internetnya. 

"Bisa dicek dahulu jaringannya (internet), mungkin kurang stabil atau bisa ganti koneksi jaringan yang lebih stabil," pesan dia.

Namun demikian, apabila pihak penyedia masih mengalami kendala atau kesulitan mengakses website LPSE, Syamsul mengimbau agar bisa langsung datang ke Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Gedung Pemkot Surabaya Lantai IV, Jl Jimerto 25-27 Surabaya. 

"Kalau masih belum sukses juga bisa langsung datang ke lantai 4 Gedung Pemkot Surabaya. Akan kita bantu sepenuhnya," tuturnya

Sebagai diketahui, bahwa LPSE Kota Surabaya memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemkot Surabaya, baik yang dilakukan secara tender maupun non tender.

LPSE Kota Surabaya menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP RI. 

Aplikasi SPSE yang digunakan oleh LPSE Kota Surabaya adalah versi update terakhir 4.5 dari LKPP. 

Sedangkan infrastruktur untuk server LPSE Surabaya, ditunjang dengan ketersediaan server, database, network dan sistem keamanan informasi yang handal.

Apabila terdapat kendala dalam melakukan penawaran melalui Apendo (Aplikasi Pengaman Dokumen), maka pelaku usaha dapat mengikuti tips yang telah disampaikan di halaman LPSE Surabaya.

Jika masih terdapat kendala, pelaku usaha juga dapat menyampaikannya melalui LPSE Support LKPP maupun menghubungi Helpdesk LPSE Kota Surabaya melalui nomor telepon 031-5462064, whatsapp 085236990064 dan email helpdesk@lpse.surabaya.go.id. 

Read More

Pemkot Surabaya Pertahankan Opini WTP LKPD Sepuluh Kali Berturut-turut

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. 

Capaian opini WTP kali ini merupakan yang kesepuluh kalinya diraih oleh Pemkot Surabaya. 

Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Jawa Timur Joko Agus Setyono mengapresiasi kinerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat di kantornya Jalan Raya Ir. H.Juanda, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/5).

Apresiasi capaian opini WTP kesepuluh itu disampaikan langsung oleh Joko, karena Wali Kota Eri Cahyadi beserta jajarannya dinilai serius dan konsekuen menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan telah berupaya memaksimalkan memenuhi ketentuan Undang-undang untuk menyampaikan laporan keuangan unaudited secara tepat waktu. 

"Kami mengucapkan selamat kepada Pemkot Surabaya atas raihan opini WTP dan berhasil dipertahankan selama sepuluh tahun berturut-turut. Kami harap, opini WTP yang diperoleh ini dapat mendorong jajaran Pemkot Surabaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," kata Joko. 

Selain Wali Kota Eri Cahyadi, dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan opini WTP kali ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Sekretaris Daerah (Sekda) Hendro Gunawan. 

Joko menyampaikan, pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa di tahun 2021 lalu BPK Jatim telah mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya telah berpartisipasi dalam dan bekerjasama sebagai responden dalam survei oleh tim penilai nasional.

"Kami juga sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya, serta Wali Kota Surabaya beserta jajaran atas kerjasamanya, baik pada saat pelaksanaan pemeriksaan maupun dalam proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," ujar Joko.

Joko menambahkan, dalam pemeriksaan atas LKPD Kota Surabaya Tahun 2021, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021 diserahkan, lanjut dia, BPK telah meminta tanggapan kepada Pemkot Surabaya atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan. 

Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel. 

Ia berharap, LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited) dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan Pemkot Surabaya, terutama terkait dengan penganggaran. 

“Meski memperoleh opini WTP, kami minta Pemkot Surabaya tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dalam LHP, sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP," pesannya. 

Disamping itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono turut mengucapkan syukur karena Pemkot Surabaya telah meraih opini WTP sepuluh kali berturut-turut. 

Seraya dengan ucap syukurnya, Adi juga mengatakan, akan menindak lanjuti rekomendasi dari BPK Jatim untuk menjadikan bahan koreksi bagi DPRD Kota Surabaya untuk lebih menjadi baik lagi. 

Selain itu, Adi juga akan melakukan dan menerapkan pengawasan terhadap Pemkot Surabaya ke depannya. 

"Saya harap ke depannya penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya bisa lebih kredibel dan akuntabel serta transparan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, dengan capaian ini bisa mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat," kata Adi. 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut mengucapkan terimakasih kepada BPK Jatim telah memberikan opini WTP sepuluh kali berturut-turut kepada Pemkot Surabaya. 

Saat mendatangi kantor BPK Jatim, ia mengaku sempat grogi, khawatir hasil opini WTP Tahun 2021 tidak seperti sebelumnya. 

"Waktu Pak Joko tadi membacakan, saya wis ndredeg (saya grogi), tak intip dulu (saya intip dulu). Tapi alhamdulillah hasilnya aman, setelah itu saya lega dan mendengarkan arahan dari Pak Joko," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat sambutan. 

Wali Kota Eri Cahyadi juga merespon rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Jatim, ia mengaku segera menyelesaikan dan menindaklanjuti hal tersebut dalam waktu kurang dari 60 hari. 

"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Surabaya, karena di masa-masa yang lalu kalau kita masih punya utang itu harus diselesaikan, alhamdulillah sekarang diberikan waktu oleh beliau (Pak Joko) untuk menyelesaikannya dan mengakhiri itu, jadi harus diselesaikan semua," ujarnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri itu menjelaskan, 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkot Surabaya itu akan digunakan untuk kegiatan barang dan jasa, salah satunya program padat karya. 

Cak Eri menekankan kembali, ia tidak ingin ke depannya ada masyarakat Kota Surabaya yang mengalami kesusahan, maka dari itu dia ingin anggaran Pemkot Surabaya bisa benar-benar bermanfaat untuk warga.

"Jadi kami tidak ingin membangun sesuatu yang monumental di Kota Surabaya, karena membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan sejahtera itu jauh lebih berharga. Oleh karena itu kami juga meminta tolong arahan kepada jajaran BPK, bagaimana caranya agar anggaran kami bisa bermanfaat untuk umat, namun tidak melanggar aturan keuangan," tuturnya. 

Terakhir, ia berpesan kepada jajarannya di lingkup Pemkot Surabaya untuk tidak malu bertanya ketika mengalami kendala, terutama dalam hal keuangan. 

"Matur nuwun Pak Joko serta seluruh jajarannya, sehingga kami dari Pemkot Surabaya bisa semakin baik lagi ke depannya. Matur nuwun, bila ada kekurangannya, akan segera kami selesaikan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari seperti arahan dari Pak Joko," pungkasnya. 

Read More

Hidupkan UMKM, HIPMI Gelar Audensi dengan Polda Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo menerima audiensi dari Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Jawa Timur, pada Selasa (10/5/2022) di Selasar Lantai II Gedung Tribrata Polda Jatim.

Dalam audiensi ini, Wakapolda Jawa Timur menyampaikan, pengurus HIPMI Jatim pasti sudah dibekali kemampuan dan keterampilan untuk bisa berkiprah dalam memajukan Provinsi Jatim dan harapannya mampu menghidupkan perekonomian terutama sektor UMKM.

“Harapannya kegiatan Rakerda dan Forum bisnis dapat berjalan dengan baik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

Ketua HIPMI Jatim Rois Sunandar Maming juga menyampaikan, dalam waktu dekat HIPMI Jatim akan melakukan serangkaian kegiatan, yakni kegiatan Rakerda Pengurus HIPMI Jatim dan Forum Bisnis.

“Terdapat dua agenda yaitu pada tanggal 14 Mei Rakerda pengurus HIPMI Jatim dan tanggal 15 Mei akan ada acara Forum Bisnis,” sampainya saat silaturahmi di Polda Jatim.

“HIPMI Jatim sebagai penyalur dan pendamping bagi rekan-rekan untuk menghidupkan UMKM,” tandasnya.

Read More

Percepat Layanan Kesehatan, Pemkot Surabaya Perbarui Sistem Antrean dan Rujukan Puskesmas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terus memastikan percepatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kota Pahlawan. 

Setelah mengunjungi RSUD Dr. Soewandi pada Senin (9/5) kemarin, ia juga melakukan pengecekan fasilitas kesehatan di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya, Selasa (10/5).

Disana, ia melakukan pengecekan yang dimulai dari teknis pendaftaran online, nomor antrean, ruang tunggu pasien, hingga pelayanan rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit. 

Dari hasil pengecekan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan perbaikan sistem, yakni perubahan layanan antrean, rekam medis dan layanan rujukan secara online selama satu minggu ke depan.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, dengan adanya perbaikan pada sistem pelayanan secara online, maka pelayanan kesehatan tidak memerlukan memakan waktu lama. 

Sebab, ia menginginkan adanya kecepatan pelayanan rekam medis secara online untuk mempercepat antrean pasien.

"Pelayanan menjadi lambat karena masih dikerjakan secara manual. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya akan memperbaiki hal ini, mulai dari diagnosa pasien, rekam medis, sampai pengambilan obat resep dokter. Semua bisa dilihat melalui satu formulir online yang diisi oleh tenaga kesehatan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dengan adanya percepatan pelayanan di fasilitas kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan lainnya bisa mempermudah para pasien yang akan meminta rujukan ke rumah sakit. 

Nantinya, berkas rujukan dan rekam medis akan dikirim secara online ke rumah sakit yang dituju.

“Dengan demikian, pasien tidak perlu membawa berkas dan bisa langsung menuju ke rumah sakit. Maka tenaga kesehatan di rumah sakit bisa langsung melihat data dan keluhan atau diagnosa pasien hingga keaktifan kartu BPJS. Jadi tidak mempersulit pasien, karena Kota Surabaya sudah bekerjasama melalui program UHC,” ujar dia.

Oleh karena itu, ia meminta Dinkes Kota Surabaya untuk segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan perubahan pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit. 

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan membuat SOP untuk seluruh rumah sakit milik pemkot, dengan tujuan menyempurnakan kinerja pelayanan kesehatan di Kota Pahlawan.

“Jadi ada pembaruan sistem dan percepatan pelayanan kesehatan. Nanti kami juga akan menambahkan fasilitas penunjang percepatan pelayanan,” ungkap dia.

Di sisi lain, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pemkot Surabaya akan melakukan sosialisasi terkait teknis ruang tunggu antrian bagi para pasien. 

Nantinya, apabila pasien sudah melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi/website Simpus, maka pasien diharapkan datang 30 menit sebelum waktu pemeriksaan.

“Pada nomor antrean tersebut sudah ada estimasi waktu menunggu pasien, sebelum jam pemeriksaan pasien. Nanti tenaga kesehatan akan mengantarkan pasien duduk di ruang tunggu sesuai jam pemeriksaan. Jadi pasien tidak perlu menunggu terlalu lama,” kata dia.

Hal ini diharapkan juga bisa membangun kedisiplinan masyarakat. Sebab, setiap nomor antrean, nantinya akan tercatat dengan nama lengkap pasien yang ditampilkan pada layar antrian pemeriksaan di Puskesmas. 

“Nanti tiap Puskesmas akan menampilkan nomor antrian dengan nama pasien, jadi akan terlihat pukul berapa pasien akan dilayani,” pungkasnya. 

Read More

Gubernur Khofifah: Alhamdulillah Pemulihan Ekonomi Jatim Tunjukkan Progres Nyata

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan progres baik. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang mencatat, perekonomian Jatim di kuartal I-2022 tumbuh positif 5,20 persen dibanding kuartal I-2021 Year over year (YoY). Sementara jika dibandingkan kuartal IV-2021 quater to quarter(q-to-q), pertumbuhan ekonomi Jatim pada kuartal I-2022 naik sebesar 0,75 persen.

Terkait hal ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, meski pandemi Covid-19 belum usai, alhamdulillah perekonomian Jatim mulai bergerak membaik. 

Keseimbangan baru dalam perekonomian telah mulai terbentuk, dimana produksi meningkat seiring dengan adanya kenaikan permintaan.

“Kondisi ini harus kita syukuri. Kerja keras dan sinergi kita bersama dalam mengendalikan Covid-19 mulai menunjukkan hasil. Pertumbuhan ekonomi Jatim naik 5,20 pada triwulan I – 2022 secara YoY. Pertumbuhan ini posisinya berada di atas pertumbuhan nasional yakni 5,01 persen,” ujar Khofifah, ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (11/5).

Untuk diketahui secara YoY, pertumbuhan nasional 5,01 persen. Sedangkan Jawa Barat 5,61 persen, lalu Jatim 5,20 persen, Jawa Tengah 5,16 persen, Banten 4,97 persen, DKI Jakarta 4,63 persen dan DI Yogyakarta 2,91 persen.

Khofifah mengatakan, impresifnya pertumbuhan triwulan I – 2022 walau dalam tekanan varian Omicron pada Februari lalu, menunjukan progres arah pemulihan ekonomi yang nyata di hampir semua lapangan usaha di Jatim. 

Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai kebijakan relaksasi perekonomian dan insentif pembangunan yang memacu aktivitas perekonomian.

Khofifah menjelaskan, pada pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan ini Jatim menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan nilai kontribusi sebesar 25,10 persen, di bawah DKI Jakarta sebesar 29,50 persen. Serta di atas Jawa Barat sebesar 22,48 persen dan Jawa Tengah sebesar 14,53 persen.

Begitu pula dengan kontribusi terhadap total perekonomian 34 provinsi di Indonesia, Jatim mampu berkontribusi kedua terbesar yaitu sebesar 14,51 persen, di bawah DKI Jakarta 17,05 persen dan di atas Jawa Barat sebesar 12,99 persen dan Jawa Tengah sebesar 8,40 persen.

“Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Jatim kuartal I-2022 berada di atas nasional, baik secara q-to-q dan YoY,” tandas Khofifah.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jatim ini didominasi lapangan usaha industri pengolahan sebesar 31,22 persen. 

Diikuti pedagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,57 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,99 persen; dan kontruksi sebesar 8,80 persen.

“Keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jatim mencapai 69,58 persen. Jadi sangat mendominasi,” ujar Gubernur Khofifah.

Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 18,79 persen. Kemudian disusul industri pengolahan sebesar 7,00 persen. 

Kemudian, lapangan usaha informasi dan komunikasi juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,63 persen. 

Read More

Tinjau Posko di Gresik, Mentan Pastikan Penanganan PMK Optimal

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, memastikan penanganan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Timur berjalan baik dan terkendali. Demikian setelah Mentan melihat langsung ke posko penanganan PMK di Gresik, kemarin.

Mentan menegaskan jajaran di kementeriannya akan mendukung penuh upaya berjenjang yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan dan pengendalian PMK.

“Saya bersama seluruh Dirjen di Kementan dan Forkopimda beserta Bupati Gresik dan Empat Bupati lainnya hadir di lapangan. Ini menandakan apa yang diminta Bapak Presiden agar seluruh kekuatan di pemerintah pusat dan daerah secara serius melakukan penanganan yang maksimal,” kata Mentan di Balai Desa Sembung, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik.

Indonesia tercatat bebas PMK sejak 1986 dan mendapatkan pengakuan internasional pada 1990. 

Namun wabah mulut dan kuku kembali terjadi tahun ini. 

Karena itu, Mentan berharap berbagai upaya mitigasi yang dilakukan pihaknya bersama pemerintah daerah dapat secara optimal menekan penyebaran PMK dan mengantar kembali Indonesia sebagai negara bebas PMK.

“Indonesia menjadi negara yang bebas PMK di Asia dari 1990, dan ternyata beberapa hari lalu kita harus berhadapan dengan PMK, tetapi dari hasil tes dan pemantauan di lapangan, disertai jumlah yang terinfeksi dengan tingkat kematiannya yang bisa dikatakan rendah, kita harapkan PMK kali ini berada pada level ringan,” kata Mentan.

Dukungan yang diberikan Kementan tidak hanya sebatas pengerahan tim lapangan maupun obat-obatan. 

Ia memastikan pihaknya akan bekerja cepat meneliti dan menghasilkan vaksin PMK.

“Kami akan terus bekerja, kami lakukan langkah-angkah terpadu yang dapat meminalisir angka penyebaran, baik dengan isolasi, lockdown wilayah atau kandang, kita lakukan tracing, dan intervensi obat - obatan, dan secepatnya kami dapatkan serotype dari PMK ini dan kami dapat segera mungkin menghasilkan vaksinnya,” kata Mentan.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, mengapresiasi upaya Kementan dalam penanggulangan PMK. 

Ia mengaku dukungan penuh Kementan akan mempercepat dan mempernudah pihaknya dalam melakukan sejumlah strategi penanganan PMK.

“Pak Menteri sangat luar biasa, kami di daerah sangat berterimakasih, sambil menunggu vaksin dari Kementan, lakukan pendataan yang valid dan terukur, dan sesuai arahan Pak Menteri kami akan lakukan pembukaan pelan pelan pada pasar ternak tentu dengan pengecekan, mudah - mudahan kita bisa hadapi PMK ini,” ujarnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, menyampaikan SDM Pertanian ikut berperan penting dalam mendampingi peternak untuk melakukan pencegahan penyebaran penyakit ini.

“Balai-Balai Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan di bawah Kementan kita gerakkan untuk memberikan pelatihan bagaimana mencegah dan mengendalikan penyakit PMK bagi hewan ternak. Diharapkan dengan diberikannya pelatihan ini peternak mampu mengendalikan dan menangani secara tepat serta tentunya tidak panik terhadap wabah penyakit ini,” ujar Dedi. 

Read More

RPH Surabaya Tolak Sementara Masuknya Hewan Ternak dari 4 Daerah Suspect PMK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Surabaya melakukan tindakan pencegahan terhadap masuknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak. 

Salah satu upaya pencegahan itu dilakukan dengan menolak sementara masuknya hewan ternak dari daerah suspect PMK, yakni Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan Mojokerto.

"Prinsipnya RPH Surabaya melakukan tindakan pencegahan terhadap masuknya wabah PMK di lingkungan RPH. Kami menjaga jangan sampai wabah PMK yang dari Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan Mojokerto itu ternaknya atau wabahnya masuk ke RPH," Direktur Utama (Dirut), PD RPH Kota Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, Selasa (9/5).

Fajar menjelaskan, bahwa pencegahan pertama yang dilakukan yakni dengan menerapkan skrining ketat pada semua hewan ternak yang masuk RPH. 

Utamanya dari empat kabupaten di Jawa Timur yang suspect ditemukan virus PMK. 

"Kami dengan tegas sementara menolak hewan dari 4 wilayah yang terjangkit dengan PMK tersebut," tegasnya.

Langkah kedua, kata Fajar, yakni dengan melakukan penyemprotan secara rutin biosafety pada semua kandang ternak yang masuk dari kendaraan. 

Sebab menurutnya, penularan virus PMK dapat masuk lewat kendaraan maupun hal yang terkait dengan hewan tersebut.

"Makanya di setiap pintu masuk dan kandang RPH semua dilakukan penyemprotan. Hari ini kita semprot beberapa, karena ketika masuk belum sempat kita disinfektan," ujarnya.

Nah, melalui upaya-upaya tersebut, Fajar memastikan, bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya berusaha keras untuk mencegah penularan PMK sekaligus melindungi para mitra Jagal.

"Kami ingin memastikan RPH Surabaya itu aman dan tidak adanya wabah masuk, dengan upaya preventif dan pencegahan," katanya.

Sebagaimana diketahui, bahwa PMK telah ditemukan pada hewan ternak di empat kabupaten Jawa Timur. 

Ini berdasarkan laporan hasil lab Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) pada tanggal 5 Mei 2022.

Pasca ditemukannya virus PMK, Fajar menyatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dan melakukan pengetatan masuknya hewan ternak ke lingkungan RPH Surabaya. 

Bahkan, setiap sapi yang masuk RPH pun dilakukan pemeriksaan.

"Untuk malam ini kita akan fokuskan sapi yang masuk mulai pukul 23.00 WIB akan diperiksa oleh dokter soal dokumen SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dan akan melakukan skrining sebelum sapi diistirahatkan kemudian dipotong," ungkapnya.

Meski virus PMK ditemukan di empat kabupaten Jatim, namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pasokan daging di RPH Surabaya. Dengan rata-rata yakni, sekitar 150 ekor per harinya.

"Alhamdulilah jumlah potongan masih tidak terpengaruh. Artinya, RPH Surabaya tetap melayani pemotongan dengan baik utk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan daging yg sehat, berkualitas dan terjamin halal," jelas dia.

Sebagai bentuk antisipasi virus PMK, ia juga menyatakan sudah memberikan pemahaman kepada mitra jagal bahwa yang menjadi fokus saat ini adalah pencegahan dan penanganan. 

Artinya, pemotongan dan operasional RPH harus berjalan. Sehingga masyarakat mendapatkan pasokan daging yang baik dan tidak terpengaruh dengan adanya isu PMK.

"Yang kita antisipasi adalah karena Surabaya ini dekat Sidoarjo, Lamongan Gresik dan Mojokerto, jangan sampai wabah itu masuk lingkungan RPH," pungkasnya. 

Read More

Meski Nol Kasus Hepatitis Akut, DPRD Surabaya Minta Dinkes Tidak Kecolongan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi D DPRD Surabaya meminta Dinas Kesehatan setempat melakukan antisipasi penyebaran hepatitis akut terhadap anak-anak.

Ketua Komisi D Khusnul Khotimah mengatakan seluruh wilayah di Surabaya harus dipetakan segera mengenai penyakit tersebut.

Menurutnya, Dinkes harus punya data area-area yang minim maupun nol jamban hingga permukiman yang letaknya di pinggiran sungai. Pasalnya, kawasan tersebut memiliki tingkat kerawanan penyebaran.

"Pemetaan atau mapping daerah-daerah yang dimungkinkan anak-anak di wilayah tersebut terpapar (hepatitis akut, red)," kata Khusnul usai hearing dengan Dinkes Surabaya di ruang rapat Komisi D, Selasa (10/5).

Kemunculan hepatitis akut, kata dia, harus menjadi alarm darurat bagi Pemkot Surabaya agar memperkuat langkah pencegahan.

Meski begitu, Khusnul mengaku sampai saat ini belum ada temuan pasien anak-anak yang terpapar hepatitis akut misterius itu.

"Tadi sudah disampaikan, saat ini Surabaya nol kasus dan mudah-mudahan tidak ada (anak-anak yang terpapar)," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan dinkes sudah harus mulai melakukan sosialisasi berkala terkait pencegahan penyakit tersebut.

DPRD Surabaya meminta Dinkes setempat melakukan pencegahan dengan serius terkait kemunculan hepatitis akut misterius yang sedang ramai diperbincangkan.

Read More

Pemkot Surabaya Monitoring Aktivitas Ekonomi dan Situasi Covid-19 Pasca Libur Lebaran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Meski pandemi di Kota Pahlawan berstatus terkendali, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap konsisten melakukan monitoring situasi Covid-19. 

Terutama pasca masyarakat melaksanakan mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah /2022 Masehi.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pasca libur lebaran ini pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan monitoring selama satu bulan ke depan. 

Monitoring dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyebaran Covid-19 yang ditimbulkan pasca mudik Lebaran.

"Harapan kita tidak ada masyarakat yang tertular pasca dari mudik ini. Jadi harapan kita dalam waktu satu bulan tidak ada gejala-gejala tertularnya Covid-19," kata Eddy, Selasa (10/5)

Selain melakukan monitoring situasi Covid-19, Eddy menyatakan, bahwa Satpol PP Surabaya bersama instansi terkait juga melaksanakan Swab Hunter. 

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari treatment untuk mengetahui gejala penyebaran Covid-19 di suatu wilayah.

"Swab Hunter tetap berjalan. Tapi kita lihat sasaran dan lokasinya yang memang betul-betul itu mengkhawatirkan terjadinya penyebaran Covid-19," ujarnya.

Misalnya, kata Eddy, kerumunan di pasar atau di tempat-tempat fasilitas umum yang lain. Nah, di lokasi-lokasi tersebut, swab hunter masih tetap digelar. 

"Sambil kita menunggu Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) terkait PPKM Level di Surabaya," katanya.

Di sisi lain, upaya pemulihan ekonomi menjadi salah satu perhatian serius dari Pemkot Surabaya. Langkah itu tentu saja harus diiringi dengan upaya-upaya pengendalian Covid-19. 

Oleh sebab itu, pasca libur Lebaran ini, aktivitas ekonomi di Surabaya juga menjadi sektor yang dilakukan pemantauan.

"Kita monitoring terkait dengan aktivitas sektor ekonomi. Apakah mulai kembali seperti semula sebelum Idul Fitri atau sebelum Ramadan. Itu yang kita pantau dan kita awasi," imbuhnya.

Tak hanya itu, Eddy menyatakan, bahwa pasca libur lebaran ini Pemkot Surabaya juga melaksanakan pengawasan penduduk pendatang. Pengawasan ini melibatkan tiga pilar bersama Ketua RT/RW setempat. 

"Pelaksanaannya dilakukan serentak di 31 kecamatan mulai tanggal 9 hingga 13 Mei 2022," pungkasnya. 

Read More