Peringatan Hari Kartini 2024, Pemprov Jatim Beri Penghargaan Khofifah Indar Parawansa

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa sebagai tokoh perempuan inspiratif, dalam peringatan Hari Kartini 2024 yang diselenggarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Senin(22/4/2024). 

Penghargaan yang diberikan kepada Khofifah Indar Parawansa diserahkan oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (P3AK), Titi Eko Rahayu mewakili Menteri P3AK, Anak Bintang Puspayoga.

Hadir dalam acara tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemarsono, Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Isye Sri Rahayu Adhy Karyono, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Asisten I Setdaprov Jatim) Benny Sampirwanto dan sejumlah kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim.

Dalam sambutannya, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepadanya. 

Dan dirinya berharap sesama perempuan saling menginspirasi.

“ Sesungguhnya kita ini saling menginspirasi, sebab perempuan mempuanya keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif,” ujarnya.

Ia berharap refleksi Hari Kartini 2024 menjadi momentum untuk membangun suasana kedamaian  dan keamanan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di bumi ini. 

“Sebab, hal itu akan menjadi kekuatan perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, guna membangun kehidupan yang lebih baik."tambahnya.

Sementara itu, Pj Sekdaprov Jatim Bobby Soemarsono  mengatakan bahwa jumlah perempuan di Jawa Timur separuh dari jumlah penduduk di Jawa Timur. 

Oleh karena  perempuan mempunyai banyak kesempatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan di Jawa Timur. 

" Mari kita tingkatkan kualitas dan ksemptan perempuan di segala bidang agar perjuangan RA Kartini tidak sia-sia, sehingga akan semakin banyak perempuan hebat yang ikut berkiprah dan menajdi penyanggah pembangunan." ujarnya. 

Dikatakannya, berbicara tentang pembangunan yang respon gender, Jatim sudah responsif gender. 

Karena sejauh ini Jatim telah memiliki dasar hukum PUG melalui Perda No 9 Tahun 2019 tentang PUG dan dalam melaksanakan PUG ditidaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2020 yang merupakan penjelasan Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang PUG.

Sementara itu, Kepala Dinas P3AK Jawa Timur, Ratna Wayu Liswati mengatakan Peringatan Hari Kartini 2024 diharapkan menjadi penyemangat perempuan di Jawa Timur menjadi perempuan yang berdaya dan pelopor kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan. 

"Perempuan di Jatim harus mampu berperan dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi dan sosial,"ujarnya. 

Peringatan Hari Kartini 2024 Pemprov Jatim diwarnai berbagai penampilan dari perempuan di Jawa Timur diantaranya adalah atraksi bela diri Jujitsu yang dilakukan oleh para Ojol perempuan di Surabaya untuk membekali diri dalam untuk mengantisipaso bahaya dirinya.

Read More

DPRD Surabaya Apresiasi Pencairan Insentif Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mengapresiasi langkah pencairan insentif yang diperuntukkan bagi marbot atau pengurus masjid maupun mushalla oleh pemerintah kota (pemkot) setempat.

"Jangan dilihat nilainya, tetapi semangat dari pemkot memberikan perhatian, itu yang semestinya diapresiasi," kata Laila di Surabaya, Senin (22/4).

Laila menjelaskan bahwa para penerima honorarium itu terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan menyetorkan berkas-berkas, di antaranya KTP dan KK melalui aplikasi yang sudah disiapkan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya.

Setelah itu, calon penerima mengikuti seleksi administrasi dan yang lolos akan terdaftar di data Pemkot Surabaya.

Total di Surabaya ada 1.600 marbot yang sudah terdaftar dari jumlah keseluruhan mencapai sekitar 4.000 orang.

Selain marbot, insentif juga diberikan kepada para penjaga rumah ibadah agama lainnya yang berjumlah 345 orang. Sehingga, jumlah keseluruhan mencapai 1.945 orang.

Pemkot menganggarkan setiap marbot maupun penjaga rumah ibadah di Surabaya dan telah terdaftar sebagai penerima, maka mendapatkan insentif dengan nominal sebesar Rp400 ribu per bulannya.

"Sebelum puasa sudah mulai dicairkan, sekitar bulan Maret dan total yang sudah cair 1.200 orang," ujarnya.

Laila menyatakan pemberian honorarium ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja para marbot dan penjaga rumah ibadah. 

Pencairan juga telah melalui serangkaian kajian DPRD bersama Pemkot Surabaya.

"Kerjanya sukarela habis pandemi juga, kami menyampaikan kepada Pak Wali Kota. DPRD mengawalnya saat pembahasan APBD dan melalui rapat-rapat," ucapnya.

Dia pun menyatakan ke depannya pemberian insentif ini bisa dilakukan tepat waktu. Selain itu, diharapkan upaya ini bisa meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat di Surabaya terhadap sesama.

"Mudah-mudahan Surabaya bisa dijauhkan dari hal-hal buruk, ini wujud kepedulian pemkot dan di kota lain belum ada, Surabaya satu-satunya," tutur Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini.

Read More

Perhutani KPH Banyuwangi Barat Raih Dua Penghargaan Sektor Wisata

Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Perhutani KPH Banyuwangi Barat kembali menorehkan prestasi di bidang wisata dalam kawasan hutan. 

Kali ini Perhutani KPH Banyuwangi meraih Best Administratur of The Progression dan Best Administratur of The Year KPH Non Pareto Divre Jawa Timur.

Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Banyuwangi Barat, Sutikno, Senin (22/4/2024) mengaku bersyukur untuk kesekian kalinya Administratur mendapat dua prestasi bergengsi pada periode ini. 

"Karena kita mencapai realisasi NPS 251% dan realisasi RKAP 78%, tertinggi se Divre Jatim," terangnya.

Dikatakannya, terdapat banyak destinasi wisata dalam kawasan hutan yang ada di wilayah KPH Banyuwangi Barat, bahkan ada yang sudah ditetapkan sebagai Geopark Ijen yaitu, Wisata Rintisan Gunung Rante Adventure yang berada di RPH Licin sekitar Gunung Ijen yang menjadi dasar pembentukan cerita geologi di keseluruhan kawasan Geopark ini, serta hubungannya dengan unsur biologi maupun budaya yang ada di sekitarnya. 

Terdapat 21 situs geologi yang dikembangkan, mulai dari skala lokal hingga skala internasional.

Untuk wisata pendakian, Gunung Raung bisa menjadi destinasi pilihan yang terdapat di Jalur Pendakian yang sudah di PKS kan di Dusun Wonorejo Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru wilayah RPH Kalibarumanis BKPH Kalibaru yang mempunyai pemandangan eksotis diatas awan yang menawan dimana para guide berasal dari team pendakian Raung 3344 Mdpl yang sudah punya sertifikasi.

Sementara wisata dengan basis sejarah, maka Wana Wisata Rowobayu adalah tempatnya yang berada di RPH Bayu BKPH Rogojampi, sambil melihat pemandangan danau yang eksotis menawan serta bisa belajar sejarah.

Lokasi ini sebelumnya dikenal sebagai tempat Perang Puputan Bayu yang terjadi antara Pangeran Jagapati dari Kerajaan Blambangan dan VOC pada 1773, yang pernah menjadi pertapaan Prabu Tawangalun (Raja Blambangan) dikenal sebagai pangeran yang sangat religius serta paling berjaya di masa Kerajaan Blambangan. 

“Semua destinasi wisata dalam kawasan hutan sudah ber PKS sehingga aman untuk dikunjungi untuk wisata keluarga, seperti Wisata Rintisan Air Terjun Legomoro di BKPH Glenmore atau kalau untuk kemah dan rafting maka Wisata Kalisawah Adventure tempatnya, yaitu di BKPH Rogojampi, semua happy dan pasti memuaskan,” pungkasnya. 

Read More

Komisi E DPRD Minta Dinkes Jatim Gercep dan Waspadai Kasus Flu Singapura

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hj Wara Sundari Renny Pramana meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi maupun Kabuapten/Kota melakukan upaya agar tidak terjadi lonjakan kasus flu Singapura. 

Pasalnya, saat ini telah ditemukan puluhan kasus di Kota Pahlawan Surabaya.

“Dinkes harus gercep atau gerak cepat, karena flu Singapura atau Influensa type A sangat mudah menular,” pinta Bunda Renny sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Senin (22/4/2024).

Politikus asal fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, bahwa ada beberapa kasus paska lebaran utamanya pada anak-anak  diawali dengan demam 1-3 hari. 

Disamping itu muncul luka dimulut disertai ruam pada tangan dan kaki. 

“Kita harus waspada karena penularannya sangat cepat sehingga bisa dikategorikan penyakit pernafasan yang sangat menular,” ujar Renny.

Menurut perempuan asal Kediri, edukasi massif dari pihak pemerintah, khususnya Dinkes sangat penting dan urgent. 

Selain itu anak-anak pun diminta rutin mencuci tangan dengan sabun dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat. 

“Ajarkan anak cara menjaga kebersihan dengan tidak memasukkan apapun ke mulut sebelum tangan bersih dan masker juga perlu dikenakan kembali untuk bagian dari proteksi diri,” pinta Renny yang juga kakak kandung dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung ini.

Dia pun mengaku telah mengetahui betul penyebaran virus flu singapura ini. 

“Yang saya pahami virus ini menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti air liur, air ludah, tinja, dan cairan lepuh yang muncul pada kulit,” jelas Renny.

Oleh karenanya, pihaknya mendesak Dinkes Jatim maupun Dinkes  Kabupaten/Kota melalukan aksi nyata dalam membantu masyarakat yang kini mulai resah akan adanya penyakit flu Singapura yang menular. 

“Kami mendesak Dinkes melakukan edukasi massal tentang kebersihan, termasuk cuci tangan dengan sabun secara rutin. Orang tua juga diminta mengajarkan anak-anak cara menjaga kebersihan,” imbuh perempuan yang juga Bendahara DPD PDI-P Jatim ini.

Dengan respons yang cepat dan memberikan kesadaran bagi masyarakat, pihaknya berharap Dinkes dapat mengendalikan penyebaran flu Singapura. 

“Upaya kolektif ini menjadi kunci dalam menangani kasus penyakit pernapasan yang mengkhawatirkan,” pungkas Renny yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 ini.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 61 kasus penyakit tangan, kaki, dan mulut (HFMD) atau flu Singapura ditemukan di Surabaya. 

Masyarakat diminta memeriksakan diri setelah mudik ke kampung halaman. Kadinkes Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, sebanyak 61 kasus flu Singapura tersebut ditemukan sejak Januari 2024 ketika sejumlah pasien melakukan pemeriksaan. 

“Teridentifikasi berdasarkan wawancara medis dan hasil pemeriksaan fisik dari gejala atau keluhan pasien bulan Januari hingga 16 April 2024,” kata Nanik beberapa waktu lalu.

Read More

Ketum Persani Dukung “4st Elastic Internasional Competition 2024”

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Pengkot Persatuan Senam Indonesia (Persani) Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna, mendukung pelaksanaan kejuaraan senam terbuka internasional " 4st Elastic Internasional  Competition 2024" yang berlangsung 11-12 Mei di Gedung Senam Nusantara Citraland (Artistik) dan di Poltekbang Surabaya (ritmik).

"Saya sangat bangga dengan panitia kejuaraan di mana pada event sebelumnya jumlah pesertanya kurang dari 100 peserta,  kali ini jumlah peserta mencapai 292 atlit , Jumlah klub : 33 klub, dan Klub peserta International  ada dari Malaysia (Vivace Academy),” Tegakkan Semangat Menang dan Saya sangat mendukung dan lanjutkan raih prestasi,” ujar Pertiwi, di Surabaya. Senin (22/4/2024).

Ia juga memberi kesempatan seluas-luasnya dalam mengelola penyelenggaraan kejuaraan ataupun pelatihan peningkatan sumber daya manusia, seperti yang telah dilakuksn oleh Elastic Gymnastic Club Surabaya.

Ditambahkannya, club juga bisa secara mandiri, Dia juga  berharap kejuaraan ini tidak berakhir pada pelaksanaan tahun ini saja, tetapi menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Persani Surabaya bersama klub senam Surabaya.

"Kepemimpinan saya dalam mengendalikan roda organisasi PERSANI Kota Surabaya ini sangat berbeda, selain merangkul sanggar-sanggar senam kebugaran dan fitnes yang tersebar sangat banyak di Kota Surabaya, kebijakan lainnya yang diterapkan adalah memberikan memotivasi kepada klub senam  untuk melaksanakan sendiri berbagai bentuk kejuaraan" pungkasnya.

Read More

PPDB SMPN Surabaya 2024 Ada Penyesuaian Daya Tampung Jalur Zonasi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menuntaskan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri. 

Khusus untuk PPDB SMPN Tahun 2024, ada penyesuaian daya tampung sekolah Jalur Zonasi dari total alokasi sebesar 50 persen.

Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) No 21 Tahun 2024, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan bahwa saat ini sosialisasi bagi para wali murid maupun Calon Peserta Didik Baru (CPDB) telah dimulai melalui laman resmi PPDB. Untuk informasi terkait jadwal hingga tata cara pelaksanaan PPDB, bisa diakses melalui laman resmi https://ppdb.surabaya.go.id/

"Website PPDB sudah bisa diakses oleh warga. Mulai dari ketentuan hingga tata caranya itu harapan kami warga bisa melihat di web PPDB," kata Yusuf, Senin (22/4).

Yusuf menjelaskan bahwa ada penyesuaian pada kuota PPDB SMPN 2024 yang terbagi dalam jalur zonasi 1 dan 2. 

Untuk jalur zonasi 2, kuota siswa naik menjadi 20 persen dari sebelumnya 15 persen. Sedangkan zonasi 1, kuota siswa turun menjadi 30 persen dari sebelumnya 35 persen. 

"Kita persentase, biar setiap calon siswa bisa memiliki kesempatan yang sama," ujarnya.

Dalam Pasal 11 Perwali Surabaya No 21 Tahun 2024 dijelaskan, bahwa zonasi 1 diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah, atau yang terdekat dengan sekolah.

Sedangkan zonasi 2, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di wilayah kelurahan dalam satu kecamatan dengan lokasi sekolah. 

Dimana daya tampungnya dibagi rata sejumlah kelurahan dalam kecamatan tersebut.

Yusuf mencontohkan pembagian pada jalur zonasi 2. Misalnya dalam satu kecamatan terdiri dari 5 kelurahan, maka setiap kelurahan mendapat persentase 4 persen dari alokasi total jalur zonasi 2. 

Penyesuaian ini dilakukan agar lebih berkeadilan dan menghasilkan persentase kuota siswa yang sama untuk masing-masing kelurahan.

"Kenaikan ini berdasarkan evaluasi tahun kemarin. Kalau tahun kemarin, satu kecamatan 15 persen, itu kan tetap kelurahan yang jauh tidak punya harapan. Nah, ini diratakan, dinaikkan, dari 15 menjadi 20 persen dari alokasi pagu sekolah," paparnya.

Menurut Yusuf, jumlah daya tampung PPDB SMPN 2024 untuk jalur yang lain, masih sama dengan tahun sebelumnya. 

Dimana untuk Jalur Afirmasi SMPN, paling sedikit 15 persen dari daya tampung sekolah. 

Sedangkan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah.

Sementara sisa kuota dari jalur pendaftaran, dibuka Jalur Prestasi bagi jenjang SMPN. Dengan ketentuan yakni, Nilai Rapor Sekolah (NRS) paling banyak 15 persen, Prestasi Perlombaan/ Pertandingan Akademik dan Non Akademik paling banyak 12 Persen dan Penghafal Kitab Suci paling banyak 3 persen. 

"Aturan PPDB SMPN untuk jalur yang lain seperti prestasi, itu sama. Tahun ini yang ada penyesuaian, jalur zonasi dengan persentase 30-20," ungkapnya.

Di samping itu, pihaknya juga berharap, setiap pagu rombongan belajar (rombel) SMPN dapat dikembalikan ke kelas normal. 

Dimana setiap (rombel) terdiri dari 32 peserta didik. Dengan demikian, antara sekolah negeri dan swasta memiliki kesempatan yang sama.

"Harapan kami juga nanti akademis, khususnya pelaksanaan kurikulum merdeka itu untuk di-implementasi, anak-anak untuk berekspresi, untuk praktikum. Contohnya yang dulu ruang kelas dibuat lab, kita kembalikan menjadi lab, yang dulu aula dibuat ruang kelas dikembalikan ke aula," pungkasnya.

Read More

Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani, Pemkot Surabaya Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Kampanyekan Antikorupsi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya turut berpartisipasi dalam ‘Ajakan Kampanye Antikorupsi 2024’ yang diselenggarakan di seluruh daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mulai 25 Maret - 25 April 2024. 

Kampanye antikorupsi tersebut dilakukan di media sosial maupun dalam bentuk banner dan spanduk di semua perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Salah satu bentuk pencegahannya yakni dengan mengoptimalkan dan memperbaiki sistem layanan, di Mal Pelayanan Publik (MPP) di SIOLA, kemudian menambah mall pelayanan di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), dan rencananya juga akan ada di beberapa titik lainnya. 

Selain itu, pemkot telah melaksanakan pelayanan di Balai RW dalam rangka mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengoptimalan dan perbaikan sistem pelayanan itu telah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, pada awal tahun 2024 lalu. 

Saat itu, Wali Kota Eri Cahyadi ingin sistem pelayanan perizinan hingga administrasi kependudukan (adminduk) dapat diurus menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya. 

“Tujuannya adalah, untuk mempermudah masyarakat dan memangkas rantai birokrasi pelayanan di Kota Surabaya,” kata Inspektur Kota Surabaya Rachmad Basari, Senin (22/4).

Basari melanjutkan, Pemkot Surabaya dalam rangka pencegahan korupsi, telah melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 huruf a disebutkan, ‘melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi’. 

“Seperti telah dibangun sistem pelayanan secara online dan kanal-kanal pengaduan,” lanjut Basari.

Bukan itu saja, Basari menjelaskan, pemkot telah menerapkan Zona Integritas (ZI) di semua PD, di lingkungan Pemkot Surabaya, terutama pada pelayanan. 

“Tujuan utama pemkot menerapkan ZI adalah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang akhirnya nanti menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Ini merupakan bagian dari pencegahan korupsi,” jelasnya.

Ia menerangkan, KPK melalui direktorat pencegahan dalam mengukur capaian kinerja program pencegahan korupsi di semua Pemerintah Daerah, menggunakan alat ukur melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP). 

Di dalam MCP terdiri dari delapan area, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa. 

“Semua aspek tersebut telah diterapkan untuk memastikan semua prosedur, pelayanan, dan tindakan dari aparatur kami telah sesuai dengan ketentuan,” terangnya.

Dari hasil capaian MCP KPK Tahun 2023, Pemkot Surabaya menempati peringkat pertama di Jawa Timur dengan indeks 97. 

Sedangkan hasil penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023, Pemkot Surabaya meraih nilai 79,57 (warna hijau terjaga). 

Penilaian SPI ini mulai dari unsur internal, eksternal, dan expert.

Selain melakukan perbaikan pelayanan di lingkungan Pemkot Surabaya, ia menyebutkan, juga mengundang stakeholder-stakeholder dalam berbagai acara sosialisasi pencegahan korupsi dengan mengundang narasumber dari KPK. 

Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman antikorupsi, mulai dari dinas sampai kelurahan, media dan juga melibatkan DPRD, tokoh masyarakat, RT, RW dan LPMK. 

“Dan ini semua dilakukan bahwa pencegahan korupsi harus ada komitmen bersama dari pemerintah maupun masyarakat” sebutnya. 

Ia menambahkan, jika ada pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi, Pemkot Surabaya akan melakukan pembinaan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. 

Dan apabila hal tersebut menjadi ranah Aparat Penegakan Hukum (APH), maka akan diproses sesuai ketentuan. 

“Maka dari itu, saya berharap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya saat ini dalam mempermudah pelayanan dan transparansi dapat berjalan baik, maka itu kami harap kepada masyarakat untuk ikut serta mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan pemkot untuk menuju pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.

Read More

Akhiri Masa Siaga, PLN Sukses Layani Kelistrikan Selama Idulfitri 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM PT PLN (Persero) sukses menyediakan pasokan listrik andal selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah yang terhitung sejak 3 April hingga 19 April 2024. 

Selama masa siaga tersebut, Beban Puncak nasional tertinggi mencapai 42.948 megawatt (MW) dengan Daya Mampu Pasok sebesar 52.916 MW. 

Sementara, pada Hari Raya Idulfitri 1445 H (10/4), Beban Puncak mencapai 31.212 MW. Beban puncak tersebut tumbuh sebesar 3,53% jika dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri pada tahun sebelumnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam siaran tertulis, Minggu ()21/4/2024) mengatakan, keandalan listrik selama momen Ramadan dan Idul Fitri 1445 H tak lepas dari sejumlah langkah mitigasi dan kesiagaan personel PLN Group baik pada sisi pembangkit, transmisi, maupun distribusi.

"Kami bersyukur momen Ramadan dan Idul Fitri pada tahun ini dapat dilalui dengan lancar tanpa ada kendala khususnya dari sektor kelistrikan. Selain karena persiapan yang telah dilakukan, ini juga tak lepas dari kesiapsiagaan lebih dari 81 ribu insan PLN Group di seluruh penjuru tanah air," ujar Darmawan. 

Darmawan melanjutkan, tidak hanya pada masa siaga hari raya lebaran, PLN berkomitmen akan terus menjaga keandalan pasokan listrik di masa mendatang. 

Pada masa siaga kelistrikan nasional Ramadan dan Idul Fitri 1445 H, PLN menyiagakan lebih dari 81 ribu personel yang betugas di 2.766 posko di seluruh titik vital kelistrikan dan pusat kegiatan publik di seluruh tanah air.

Para personel tersebut dilengkapi dengan 1.731 unit genset, 735 unit Uninteruptible Power Supply (UPS), 1.206 Unit Gardu Bergerak (UGB), 188 Unit Kabel Bergerak (UKB)/Unit Kabel dan Kubikel Bergerak (UKKB), 19 unit Trafo Mobile, 33 unit Emergency Restoration System (ERS), 395 unit crane, 3.756 unit mobil operasional dan 3.318 sepeda motor operasional.

PLN juga sigap mengatasi gangguan kelistrikan akibat bencana alam yang terjadi selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 1445H. 

Kesiapsiagaan personel PLN telah berhasil membuat suplai listrik kembali normal dengan cepat di setiap lokasi terdampak bencana alam.

Kesuksesan PLN dalam menjaga keandalan listrik selama momen lebaran juga ditopang oleh faktor digitalisasi pelayanan pelanggan melalui aplikasi PLN Mobile. 

Tiap terjadi gangguan atau kebutuhan terkait layanan ketenagalistrikan, pelanggan dapat langsung melaporkan melalui PLN Mobile dan petugas dengan sigap langsung menindaklanjutinya. 

Read More

KAI Daop 8 Operasikan Lima KA Tambahan hingga 30 April 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya memperpanjang 5 dari 11 KA tambahan yang beroperasi selama masa angkutan lebaran, mulai 22 - 30 April 2024. 

Hal ini dinilai karena kebutuhan pelanggan yang menggunakan transportasi kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya masih tinggi.

Adapun 5 KA tambahan yang beroperasi mulai 22 - 30 April 2024 antara lain :

1. Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasarturi - Gambir

2. Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng - Malang

3. Arjuno Ekspres relasi Malang - Surabaya Gubeng

4. Malioboro Ekspres relasi Malang - Purwokerto

5. Malabar pagi relasi relasi Malang - Bandung

Mulai 22 - 30 April 2024, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 48 KA jarak jauh, yang terdiri dari 43 KA jarak jauh reguler dan 5 KA jarak jauh tambahan, dengan kapasitas 27.546 tempat duduk setiap harinya.

"KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 5 tambahan untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan yang melakukan mobilisasi dengan transportasi kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya," kata Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Minggu (21/4/2024).

Hari ke-9 Lebaran, Daop 8 Dipadati 21 Ribu Pelanggan yang Turun. Masa arus balik lebaran 2024 di Daop 8 Surabaya, data yang didapati pukul 11.00 WIB, pada Sabtu (20/4/2024) terdapat 21.554 pelanggan yang turun di Daop 8 Surabaya. 

Sementara itu, sebanyak 18.866 pelanggan yang berangkat.

Luqman Arif menyebutkan bahwa di masa arus balik ini, Daop 8 Surabaya masih didominasi dengan pelanggan yang turun di seluruh stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. 

"Mayoritas pelanggan dari Yogykarata, Jakarta, Bandung, Jember dan Banyuwangi," terangnya.

Namun demikian, dijelaskannya bahwa data tersebut masih akan terus bertambah, karena penjualan tiket masih berlangsung. 

Berikut data naik turun pelanggan dari 3 stasiun keberangaktan di Daop 8 Surabaya :

1. Stasiun Surabaya Gubeng

- Naik : 5.460 pelanggan

- Turun : 6.428 pelanggan

2. Stasiun Surabaya Pasarturi

- Naik : 5.460 pelanggan

- Turun : 6.119 pelanggan

3. Stasiun Malang

- Naik : 2.374 pelanggan

- Turun : 4.151 pelanggan

Adapun selama masa arus balik angkutan lebaran 2024, mulai 12 - 20 April atau H+1 s/d H+9 lebaran, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani sebanyak 189.366 pelanggan yang berangkat dan 233.646 pelanggan yang turun di stasiun wilayah Daop 8 Surabaya.

"Sedangkan, selama masa angkutan lebaran mulai 31 Maret s/d 21 April 2024, tiket yang terjual hingga saat ini sebanyak 458.379 tiket," pungkasnya.

Read More

HUT RS Kartini Ke 25 Tahun, Bupati Mojokerto Jalan Santai - Senam Bersama Warga

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, mengikuti senam bersama serta memberangkatkan peserta jalan santai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Rumah Sakit (RS) Kartini, Mojosari ke 25 tahun, di Lapangan Dirgantara, Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Minggu, (21/4/2024).

HUT RS Kartini dengan mengusung tema Menuju Generasi Kartini Indonesia Bersinar (Mekar Binar) diikuti ratusan warga dilingkup Kecamatan Mojosari. 

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Direktur RS Kartini, Forkopimca Mojosari, serta Lurah Kauman dan Ketua TP PKK Kauman.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ikfina mengajak warga untuk meneladani peran penting sosok R.A Kartini dalam memperjuangkan pendidikan kaum perempuan. 

Sehingga bisa mendorong perempuan ikut andil dan berjuang dalam membangun peradaban dunia yang lebih baik.

"Mari kita ingat semuanya bahwa beliau memperjuangkan pendidikan untuk kaum perempuan. Bagaimana seorang perempuan atau seorang ibu akan bisa mendidik anaknya dengan baik kalau dia berpendidikan," terangnya.

Bupati yang berlatar belakang dokter ini juga mengapresiasi dan mendorong RS Kartini untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Ia berharap melalui momen ini, peran RS Kartini untuk kesehatan perempuan bisa menjadi hal yang utama. 

Sebab, kesehatan generasi kartini inilah yang akan membawa Indonesia bersinar melalui daya, pendidikan dan perjuangannya sebagai perempuan.

"Terimakasih untuk RS Kartini sudah hadir 25 tahun untuk kita semuanya dan ikut menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto, khususnya di Mojosari dan sekitarnya. Semoga peran RS Kartini ini semakin eksis dan terus komitmen memperjuangkan kesehatan generasi kartini untuk mencapai Indonesia bersinar, jaya, maju dan target kita kedepannya adalah Indonesia emas 2045 bisa kita wujudkan bersama-sama," pungkasnya.

Read More

PKS dan PBB Jatim Dukung Politikus PDIP Sri Untari Maju Dalam Pilgub Jatim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dukungan kepada Sekretaris PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim terus mengalir. 

PKS bersama PBB siap mengantar srikandi PDIP Jatim terbaik itu untuk melenggang ke grahadi.

Ketua Fraksi PKS, Hanura, dan PBB DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono dengan tegas mengatakan PKS siap mendukung Untari maju dalam pilgub. 

Ia menyarankan untuk menggandeng PKB.

"Siap (mendukung Untari)," kata Hari pada Minggu (21/04/2024).

"Gandeng PKB jos," imbuhnya.

Saat ditanya bagaimana bila Khofifah diteruskan oleh Untari, ia mengiyakan.

"Masak Khofifah lagi (yang memimpin Jatim)," tanya wartawan. "Njeeh (iya) betul," kata Dwi Hari yang tampak tak mau Khofifah lagi.

Sementara Wakil Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Jatim Mathur Husyairi menyarankan Untari maju menjadi calon gubernur. Ia nampak tak rela bila Untari maju mendampingi petahana Khofifah Indar Parawansa.

"Kok gandeng khofifah? Maju gubernur dong," kata Mathur kepada wartawan seperti tertulis di tangkapan layar chat.

Saat ditanya perihal dukungannya untuk Untari, laki-laki yang juga Anggota DPRD Jatim itu dengan tegas siap menyatakan dukungannya.

"Siap dukung," jawabnya singkat dengan tegas.

Diberitakan sebelumnya relawan yang tergabung dalam Relawan Ibu Untari (Ribut), mendukung pencalonan Sri Untari Bisowarno sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Periode 2024-2029.

"Kami mendukung dan akan bekerja keras sesuai arahan dan koordinasi untuk memenangkan ibu Sri Untari for Jawa Timur", tegas Dendy Setiaji Ketua Relawan Ribut saat deklarasi Pilgub Jatim 2024, Jumat (19/4/2024).

Menurut Ribut, Untari bisa maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, karena selain sudah populer sebagai wakil rakyat di DPRD Jatim juga banyak prestasi wanita yang peduli pengembangan koperasi sebagai pendorong ekonomi masyarakat.

“Ibu Untari bisa maju sendiri sebagai calon Gubernur dari PDIP atau maju sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi ibu Khofifah, sebagaimana telah dinyatakan oleh ketua DPD PDIP Jatim beberapa saat lalu”, tambah Rilo Pambudi sekretaris Ribut.

Read More

Dispendik Surabaya Gencarkan Pembekalan Guru Kelas 1 yang Bakal Dampingi Siswa Inklusi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan pembekalan kepada para guru kelas 1 Sekolah Dasar (SD) yang akan mendampingi para siswa inklusi di jenjang SD. 

Pasalnya, beberapa bulan lagi akan dimulai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD dan nantinya juga akan ada pembukaan untuk siswa inklusi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan sejak beberapa bulan terakhir ini pihaknya sudah menggencarkan pendampingan para guru untuk kelas 1 SD. 

Pendampingan ini sifatnya untuk memberikan bekal para guru kelas 1 bagaimana cara mengajari anak dengan status inklusi atau anak berkebutuhan khusus.

"Agenda pendampingan ini sudah berjalan untuk negeri dan swasta di semua sekolah kelas 1 SD, " kata Yusuf, Sabtu (20/4).

Dalam pendampingan itu, materi pembahasannya seputar dasar-dasar psikologis anak. 

Ia mengakui bahwa memang dalam menangani siswa inklusi ini tidak bisa sembarangan. 

Oleh karena itu, para guru dibimbing untuk tahu bagaimana cara menangani psikologis anak-anak inklusi ini.

"Wali kelasnya sendiri langsung yang diberikan pembekalan ini. Nantinya kriteria inklusi ini kan yang inklusi ringan semisal slow learner. Kalau ABK yang berat kan tetap ke SLB (Sekolah Luar Biasa)," ujarnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan tentang kebutuhan guru pendamping bagi siswa inklusi ini. 

Menurutnya, memang ada beberapa sekolah yang sudah memiliki guru dengan pengalaman bisa menangani siswa inklusi. 

Namun, ada pula beberapa sekolah lain di Surabaya yang masih belum memiliki tenaga pendidik tersebut.

"Tapi, minimal, itukan kami menyiapkan, teman-teman guru ini yang kelas 1. Kita berikan pendampingan bekal masalah penangan dasar untuk psikologis anak," katanya.

Selain guru kelas 1 SD yang mendapatkan pembekalan, Yusuf juga memastikan bahwa guru di jenjang SMP juga mendapatkan pembekalan dan pendampingan tentang cara menghadapi psikologis anak. 

Bahkan, Dispendik juga sudah punya unit pelayanan untuk siswa disabilitas.

"Jadi, nanti kalau ada siswa yang membutuhkan pelayanan khusus, maka temen-temen di pelayanan disabilitas ini yang akan mendatangi sekolah tersebut. Insyaallah kami sudah siapkan semuanya untuk menyambut siswa inklusi ini," pungkasnya.

Read More

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti Minta Proyek Saluran Harus Tepat Waktu

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meminta pengerjaan proyek saluran air yang tersebar di beberapa lokasi diawasi secara ketat agar bisa rampung tepat waktu dan kualitasnya sesuai standar.

"Kalau diperbaiki itu menjadi baik, sehingga dikerjakan harus benar. Pelaksanaan tidak molor," kata Reni dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Sabtu (19/4).

Reni meminta agar setiap proyek saluran mampu menjadi solusi menangani permasalahan, salah satu yang paling krusial adalah persoalan banjir.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga harus mampu menjamin kualitas bahan yang digunakan agar usia saluran maupun konstruksi bertahan lama.

Selain menghemat penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), awetnya suatu pembangunan bisa memberikan dampak positif bagi para pengguna jalan.

Ia memberi contoh proyek saluran sepanjang 540 meter di Jalan Keputih Tegal Timur, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. 

Lokasi itu sempat ditinjaunya bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Jumat (19/4).

"Pembangunan pakai anggaran rakyat, ketika pelaksanaan pasti aktivitas warga terdampak, maka pengerjaan harus benar," kata Reni.

Kendati demikian, Reni tak mempermasalahkan sistem tambal sulam yang diterapkan oleh pemkot dalam teknis pelaksanaan proyek. Terpenting adalah ketika pengerjaan rampung permasalahan tak lagi muncul.

"Tentu kami berharap proyek ini menyelesaikan banjir, tidak ada lagi laporan jalanan berlubang, dan tidak ada lagi informasi warga terganggu saat melintas," ujarnya.

Reni menyebut pembangunan saluran juga memunculkan dampak kepadatan arus lalu lintas, khususnya di kawasan yang terdapat sekolah, perkantoran, hingga ruang publik.

Meskipun demikian, kata dia, hal itu tak menjadi permasalahan, sebab masyarakat bisa memaklumi pengerjaan tersebut.

"Karena itu, pelaksanaan proyeknya harus tepat waktu, lalu pilih waktu pengerjaan yang menyesuaikan dengan kepadatan aktivitas jalan," ucap dia.

Read More

Halal Bihalal, Wali Kota Eri Ungkap Peran Penting KSH dalam Mengentas Kemiskinan dan Stunting

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar halal bihalal bersama Kader Surbaya Hebat (KSH) di Taman Surya Balai Kota Surabaya. 

Halal bihalal dalam suasana Lebaran ini, diikuti sekitar 48 ribu KSH yang dilaksanakan secara bertahap sejak Jumat (19/4) pagi.

Halal bihalal sekaligus silaturahmi bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani juga diikuti sejumlah Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat dan Lurah di lingkup Pemkot Surabaya.

Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa selama ini Kader Surabaya Hebat berperan penting dalam membantu pemkot mengentas kemiskinan, pengangguran, stunting hingga anak putus sekolah.

"Karena dengan Kader Surabaya Hebat, Surabaya bisa turun terkait dengan kemiskinan, stunting, hingga pengangguran. Semuanya berkat Kader Surabaya Hebat yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya," kata Wali Kota Eri ditemui usai acara halal bihalal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Surabaya pada tahun 2021 di angka 9,68 persen, dan turun pada tahun 2022 menjadi 7,62 persen. 

Bahkan, pada tahun 2023, turun lagi menjadi 6,76 persen.

Selain TPT, BPS juga mencatatkan data kemiskinan Surabaya selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 kemiskinan berada di angka 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa.

Tidak hanya itu, selama ini KSH juga berperan penting dalam membantu pemkot menekan angka stunting. 

Karenanya, angka stunting di Kota Surabaya akhirnya terendah se-Indonesia. 

Data hingga awal bulan Maret 2024, angka stunting di Surabaya tersisa 255 anak. Sementara 47 kelurahan dan 5 puskesmas di Surabaya sudah zero stunting aktif.

Wali Kota Eri kembali menjelaskan, bahwa Kader Surabaya Hebat adalah orang-orang yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lain. 

Karena itu, di dalam KSH ini ada RT/RW, LPMK, Bunda Paud, Bunda Posyandu, Kader Lingkungan, PKK, kelompok pengajian, lurah-camat, hingga wali kota.

"Sehingga nanti insyaallah dalam pembentukan Kampung Madani, maka Kader Surabaya Hebat akan menjadi satu dalam setiap RW. Maka di situ tidak ada lagi jentik (nyamuk), tidak ada lagi lingkungan kotor, tidak ada anak yang tidak sekolah," bebernya.

"Alhamdulillah itu terjadi, sekarang saya mengundang untuk silaturahmi dan halal bihalal sekaligus mengucapkan terima kasih," imbuh Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

Untuk itu, Cak Eri menegaskan sejak menjadi wali kota, ia ingin membangun Surabaya ini dengan kekeluargaan. 

Artinya, Kota Surabaya tidak dibangun secara kelompok yang dapat menimbulkan persaingan. 

"Sehingga dengan halal bihalal ini akan menunjukkan bahwa semuanya adalah Kader Surabaya Hebat," ujar Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

Baginya, jika seluruh Kader Surabaya Hebat bergerak di setiap RW, maka tidak ada lagi anak-anak nakal maupun anak putus sekolah. 

Sebab, itu juga menjadi tujuan dari setiap orang tua dan tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena wali kota itu sebenarnya sebagai orang tua, bukan sebagai kepala daerah yang berkuasa, tidak. Tapi sebagai orang tua seperti orang tua lainnya yang kita menyiapkan anak-anak kita, cucu kita menjadi yang terbaik," pungkasnya.

Sebagai informasi, halal bihalal dan silaturahmi bersama KSH ini dilaksanakan secara bergantian di Taman Surya, Balai Kota Surabaya. 

Untuk tahap pertama pada Jumat (19/4/2024) pagi, diikuti KSH wilayah Kecamatan Dukuh Pakis, Sawahan dan Tambaksari Surabaya.

Read More

SERR Alternatif Tol Tengah Kota, Koneksikan Juanda dan Tanjung Perak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Trase proyek pembangunan Surabaya East Ring Road (SERR) dipastikan akan membentang mulai kawasan Kedung Cowek hingga Gunung Anyar.

"Itu akan menghubungkan Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Jum'at (19/4).

Irvan juga menyebut, jika trase atau jalur proyek SERR berbeda dengan JLLT.

SERR berada lebih luar dan melintasi kawasan konservasi mangrove dengan konsep elevated atau jalan layang.

"Jadi itu memang harus elevated, berada di atas. Karena memang di bawahnya tetap kawasan hijau," bebernya.

Menurut Irvan, SERR bisa menjadi alternatif pengganti Tol Tengah Kota.

Sebab, dari hasil kajian lalu lintas maupun land acquisition, pembangunan Tol Tengah Kota akan lebih banyak menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas.

"Tol Tengah banyak melintasi kawasan padat. Dari faktor Amdal Lalin sesuai kajian kita itu akan membebani, di gate-gate tolnya itu akan menimbulkan dampak lalu lintas" bebernya.

Oleh sebabnya, Irvan menyebut bahwa Pemkot Surabaya mengusulkan SERR ke pemerintah pusat sebagai alternatif pengganti Tol Tengah Kota.

Karena itu, pihaknya berharap, Tol Tengah Kota tidak dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tetapi diganti dengan SERR.

"Jadi harapan yang kita usulkan ke pemerintah pusat dalam RTRW itu (Tol Tengah) tidak dimasukkan, tapi diganti SERR," ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya ini.

Lebih dari itu, Irvan menilai, bahwa pembangunan proyek SERR ini akan meminimalisir biaya untuk pembebasan lahan.

Sebab, jalur proyek tersebut akan lebih banyak melintasi aset-aset milik Pemkot Surabaya.

"Jadi banyak melewati aset milik pemkot," ungkapnya.

Pihaknya berharap, keberadaan SERR akan semakin meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus lalu lintas kendaraan di Kota Surabaya.

Rencananya, proyek SERR ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR).

Seperti diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengusulkan pembangunan Surabaya East Ring Road (SERR) ke pemerintah pusat. 

Pembangunan SERR itu bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan yang akan ke Bandara Juanda maupun Pelabuhan Tanjung Perak.

Saat ini, usulkan pembangunan proyek SERR ke pemerintah pusat masih dalam tahap untuk menentukan trase atau jalur proyek tersebut.

"SERR sudah kita sampaikan kepada pemerintah pusat, kita lagi tentukan (jalurnya). Kalau sudah clear, baru kita lakukan pembebasan lahan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jum'at (19/4).

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk proyek SERR rencananya akan dilakukan gabungan antara Pemkot Surabaya dan pemerintah pusat. 

Namun sebelum tahap itu dilakukan, maka ditentukan untuk jalur proyek tersebut.

"Jadi kita pastikan jalurnya dulu, baru dilakukan pembebasan. Dan SERR juga terkoneksi dengan JLLT (Jalur Lingkar Luar Timur), karena untuk menyelesaikan masalah kemacetan," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengusulkan pembangunan Surabaya East Ring Road (SERR) ke pemerintah pusat. 

Pembangunan SERR itu bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan yang akan ke Bandara Juanda maupun Pelabuhan Tanjung Perak.

Saat ini, usulkan pembangunan proyek SERR ke pemerintah pusat masih dalam tahap untuk menentukan trase atau jalur proyek tersebut.

"SERR sudah kita sampaikan kepada pemerintah pusat, kita lagi tentukan (jalurnya). Kalau sudah clear, baru kita lakukan pembebasan lahan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jum'at (29/4).

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk proyek SERR rencananya akan dilakukan gabungan antara Pemkot Surabaya dan pemerintah pusat. 

Namun sebelum tahap itu dilakukan, maka ditentukan untuk jalur proyek tersebut.

"Jadi kita pastikan jalurnya dulu, baru dilakukan pembebasan. Dan SERR juga terkoneksi dengan JLLT (Jalur Lingkar Luar Timur), karena untuk menyelesaikan masalah kemacetan," pungkasnya.

Read More

Belum Serahkan PSU, Pemkot Surabaya Black List 20 Pengembang, Perizinannya Ditahan!

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 20 pengembang di Kota Surabaya akhirnya diberikan sanksi administratif berupa pencantuman ke dalam daftar hitam atau black list oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Pasalnya, 20 pengembang itu belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Black list tersebut tertuang melalui Keputusan Wali Kota nomor 100.3.3/6828/436.7.4/2024.

“Sebelum dikenakan black list, pemkot sudah melakukan berbagai upaya kepada pengembang itu, mulai dari penagihan, teguran, dan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan perizinan, dan pengumuman di media massa,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Lilik Arijanto, Kamis (18/4).

Menurutnya, jenis sanksi administratif itu sudah diatur dalam Pasal 22 Perda nomor 7 tahun 2010 dan Pasal 21 Perwali nomor 131 tahun 2023. 

Dalam regulasi itu, terdapat saksi administratif kepada pengembang yang tidak menyediakan dan menyerahkan PSU. 

Jenis sanksi itu berupa peringatan tertulis, penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan, denda administrasi sebesar Rp 50 juta, pengumuman kepada media massa, dan terakhir dimasukkan ke dalam daftar hitam atau black list.

“Nah, semua sanksi administratif itu sudah kami lakukan, dan terakhir ini kami black list. Sampai dengan hari ini ada sebanyak 20 pengembang yang kami black list,” jelasnya.

Lilik menegaskan bahwa 20 pengembang yang di-black list itu akan berkurang jika pengembang itu sudah punya etikad baik untuk menyerahkan PSU-nya. 

Artinya, ketika mereka sudah berusaha mengumpulkan persyaratan untuk penyerahan PSU-nya itu, maka bisa dicabut black listnya.

“Jadi, jumlah ini bisa naik turun karena kadang sudah ada pengembang yang mau menyerahkan PSU-nya. Apalagi kami terus melakukan pendekatan supaya mereka segera mematuhi kewajibannya dengan menyerahkan PSU-nya,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa dengan di-black list ini, maka sebenarnya pemkot membatasi ruang gerak dan ruang kerja seseorang maupun perusahaan itu karena mereka dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga ruang gerak mereka terhadap bidang usahanya itu tidak akan mendapatkan pelayanan seperti biasanya. 

“Jadi, kalau masuk ke dalam black list, seluruh perizinan di Pemkot Surabaya tidak akan dilayani,” tegasnya.

Selain itu, ketika pengembang itu sudah di-black list, maka bisa dilanjutkan dengan proses penyerahan secara sepihak oleh pihak-pihak yang berhak memanfaatkan, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. 

Ia mencontohkan pengembang yang sudah tidak ada kabarnya atau bahkan sudah pailit, tentunya pengembang yang seperti ini akan kena black list, sehingga ketika sudah di-black list, maka masyarakat yang tinggal di perumahan itu bisa menyerahkan langsung kepada Pemkot Surabaya. 

“Banyak ternyata yang seperti ini, tiba-tiba ditinggal begitu saja sama pengembang,” ujarnya.

Lilik juga menjelaskan alasan kenapa Pemkot Surabaya sangat tegas dalam penertiban PSU ini. 

Pertama, karena memang persoalan PSU ini ada pengawasan langsung dari KPK melalui MCP KPK. 

Kedua, karena memang penyerahan PSU itu sangat penting, apabila tidak segera diserahkan kepada pemerintah, dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya menguntung kelompok tertentu dan ini sangat membahayakan dan merugikan negara.

“Makanya, penyerahan PSU itu diwajibkan oleh Pemkot Surabaya untuk segera diserahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi hal-hal yang merugikan negara dan merugikan Pemkot Surabaya,” tegasnya.

Hingga saat ini, Pemkot Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong para pengembang segera menyerahkan PSU-nya. 

Di Surabaya, saat ini ada sebanyak 132 pengembang dan ada sebanyak 255 perumahan. 

“Yang sudah menyerahkan PSU-nya ada sebanyak 230 perumahan sampai bulan Maret. Jadi, sisa 25 perumahan dan insyaallah akan tuntas tahun ini,” pungkasnya.

Read More

Pajak Kendaraan Bermotor Siap Dongkrak PAD Kota Surabaya, Ditaksir Rp 1 Triliun Per Tahun

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya optimis penerimaan dari opsen pajak akan semakin mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ditaksir penerimaan PAD dari opsen pajak ini bisa mencapai sekitar Rp 1 triliun per tahun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Febrina Kusumawati menjelaskan, bahwa mulai Januari 2025, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan mengalami perubahan signifikan.

"Jadi opsen pajak berlaku mulai Januari tahun 2025. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)," kata Febrina Kusumawati, Rabu (17/4).

Febri-sapaan lekatnya menerangkan, bahwa dalam UU KHPD dijelaskan jika pemerintah daerah akan diberikan kewenangan lebih untuk menambahkan pungutan tambahan atas kedua jenis pajak tersebut. 

Nah, jika saat ini pengelolaan PKB dan BBNKB ditangani pemerintah provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), maka mulai Januari tahun 2025, akan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Jadi nanti pengelolaannya di kabupaten/kota, tapi masih dalam monitor pemerintah provinsi. Seperti dulu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kantor Pajak Pratama kemudian dipindahkelolakan ke kabupaten/kota," jelasnya.

Karenanya, Febri optimis, penerimaan dari opsen pajak tersebut ke depan akan semakin mendongkrak PAD Kota Surabaya. 

"Karena jika semakin banyak kendaraan berplat L Surabaya, maka semakin banyak PAD yang kita terima," ujar dia.

Pihaknya memperkirakan, pendapatan dari opsen pajak bisa mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun. 

Jumlah ini tentu meningkat signifikan dari penerimaan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebelumnya yang berkisar Rp400 miliar.

"Kalau hitungan kasar, opsen pajak nanti menjadi kurang lebih Rp1 triliun. Kalau dulu kan masuk dana bagi hasil, sekitar Rp400 miliar. Kalau nanti menjadi sekitar Rp1 triliun, maka ada penambahan sekitar Rp600 miliar," katanya.

Di samping itu, Febri juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan PAD Kota Surabaya. 

Saat ini, terdapat dua sumber terbesar PAD Surabaya, yakni Pajak Bumi dan serta (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Sumber PAD yang terbesar memang ada di PBB, setelah itu BPHTB. Jadi kalau nanti opsen pajak masuk, maka ketiga sumber itu yang terbesar," paparnya.

Menurut dia, upaya untuk meningkatkan PAD Kota Surabaya saat ini sudah berjalan dengan baik. 

Namun, upaya untuk mendongkrak PAD tahun 2024 tidak lagi sekadar mencapai target tetapi juga realisasi percepatan.

"Langkah kita bukan lagi memenuhi target per bulan, tapi bagaimana berjalan cepat untuk bisa memungut pendapatan dari pajak," pungkasnya. 

Read More

DPRD Surabaya Ingatkan RT/RW Selektif Layani Permohonan Pengantar Pembuatan KTP

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengingatkan RT/RW harus selektif dalam melayani pembuatan pengantar pengurusan identitas kependudukan atau KTP untuk mencegah munculnya penduduk musiman, khususnya setelah libur Lebaran.

"Terpenting adalah bagaimana urbanisasi tidak menjadikan beban Surabaya bertambah, pemkot koordinasi dengan RT/RW supaya tak gampang memberikan pengantar penerbitan KTP baru," kata Toni, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (17/4).

Toni menyatakan setiap permohonan pengurusan KTP yang masuk, RT/RW harus melalukan verifikasi pada data pemohon, termasuk mengetahui tujuan kedatangan ke Surabaya. 

"Misalnya yang bersangkutan adalah pekerja dan tidak ada keluarga di sini, maka cukup menerbitkan pengantar domisili, jangan KTP permanen," ujarnya.

Ketepatan pendataan oleh RT/RW bisa mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

Sebab, kata dia, warga Surabaya harus tetap diprioritaskan untuk menikmati seluruh fasilitas dan layanan yang bersumber dari APBD setempat.

"Kalau pendatang langsung dapat KTP permanen itu bisa menambah beban anggaran, tapi kami tidak menghalangi masyarakat yang mau mencari peruntungan di sini," ucapnya.

Sementara, soal tindakan pemulangan dari Pemkot Surabaya kepada pendatang yang tak punya kejelasan tujuan, seperti bekerja maupun menempuh pendidikan, disebutnya merupakan langkah yang tepat.

Namun, kata dia, upaya itu tak bisa hanya mengandalkan peran Pemkot Surabaya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur harus hadir membantu penanganan.

"Pemkot harus aktif koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur karena punya perangkat dan kapasitas yang lebih luas," kata dia.

Selain itu, Toni juga berharap pemprov bisa lebih melakukan pemerataan sektor industri di kabupaten maupun kota lain di Jawa Timur.

"Kalau sudah begitu, maka bukan hanya Surabaya yang menjadi tujuan para pendatang," ucapnya.

Read More

Pasca Libur Lebaran, Penderita Hipertensi dan Diabetes Dianjurkan Rutin Kontrol Kesehatan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Euforia masyarakat selama libur lebaran biasa dimanfaatkan untuk mengkonsumsi beraneka ragam makanan. 

Namun terkadang, masyarakat lalai dalam mengkonsumsi makanan sehingga menyebabkan risiko bagi kesehatan. 

Apalagi setelah satu bulan menjalani ibadah puasa, masyarakat secara leluasa mengkonsumsi makanan yang bisa saja menimbulkan masalah kesehatan, seperti jenis makanan berkalori tinggi.

Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nur Laila menyampaikan penyakit tidak menular bisa menjangkit masyarakat karena pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. 

Penyakit tidak menular itu di antaranya adalah hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, jantung, dan gerd atau gastritis (maag). 

Karenanya, masyarakat diharapkan waspada dan membatasi mengkonsumsi makanan yang dapat menimbulkan resiko penyakit.

“Makanan yang disajikan memang beragam, ada yang manis, berlemak, pedas, hingga minuman dingin. Semua itu boleh dikonsumsi tetapi harus dibatasi. Kalau tidak dikontrol maka akan muncul gangguan kesehatan,” kata Nur Laila, Rabu (17/4).

Nur Laila menjelaskan, selama bulan puasa hingga libur lebaran pada periode 6-15 April 2024, penyakit yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien adalah hipertensi, diabetes, sakit kepala, gerd atau gastritis (maag), dan diare.

“Tidak menutup kemungkinan terjadi diare karena banyak orang-orang saat mudik, lupa mencuci tangan. Jadi mereka sudah menyentuh banyak hal, lalu langsung makan ketika disuguhkan makanan. Ini yang bisa menyebabkan diare pada saat momen lebaran,” jelasnya.

Sedangkan pada kasus rujukan di fasilitas kesehatan didominasi oleh penderita hipertensi, yang kemudian disusul oleh penderita diabetes. 

Jumlah kunjungan hipertensi dan diabetes di puskesmas selama libur lebaran sebagian besar berusia pada pra lansia, yaitu 45-59 tahun. Serta, lansia yang lebih dari 60 tahun.

“Ini yang perlu diwaspadai, jangan lupa kontrol untuk penderita hipertensi, diabetes, stroke, dan jantung. Kalau mereka lupa kontrol akan jatuh dalam kondisi yang lebih parah. Penyebab terjadinya penyakit tidak menular saat lebaran itu biasanya adalah makanan, banyak berlemak, atau terlalu banyak mengkonsumsi manis,” teranganya.

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya melakukan berbagai upaya promotif dan preventif untuk pencegahan penyakit tidak menular selama libur lebaran. 

Yaitu sosialisasi, melaksanakan skrining, dan menganjurkan kepada masyarakat agar mengonsumsi makanan yang sehat. 

Seperti, sayur dan buah, membatasi karbohidrat, gula, garam, dan lemak. Kemudian, rutin melakukan olahraga minimal 30 menit per hari. 

“Bagi orang yang bukan penderita diabetes maksimal dapat mengkonsumsi gula sebanyak 4 sendok makan, sedangkan garam ½ sendok teh, dan lemak 5 sendok makan,” ujar dia.

Apabila sudah menderita penyakit degeneratif diharapkan melakukan kontrol kesehatan secara rutin, hal itu juga bisa dilakukan di puskesmas terdekat.

Selain itu, bisa dilakukan pula di Posbindu (Pos Binaan Terpadu). 

Posbindu juga sudah terintegrasi dan memiliki layanan pemeriksaan tambahan, yaitu skrining TBC, Hepatitis, dan HIV.

“Kasus degeneratif seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke dan asam urat, kolesterol, dan obesitas, harus cek kesehatan dan kontrol kesehatan. Sehingga bisa minum obat secara rutin agar kondisinya tetap stabil,” kata dia.

Nur Laila mencontohkan, banyak penderita hipertensi yang tidak mengalami gejala tetapi tekanan darah mengalami peningkatan. 

Karenanya perlu adanya monitoring tekanan darah secara rutin. Warga juga bisa memanfaatkan layanan home care yang tersedia pada 57 puskesmas di Kota Surabaya. 

“Petugas dibantu oleh mahasiswa magang atau MSIB akan mengunjungi penderita hipertensi untuk mendekatkan pelayanan. Sebab keluhan yang paling banyak tahun ini adalah hipertensi dan diabetes. Jadi pemantauan akan tetap dilakukan oleh puskesmas,” imbuhnya.

Sementara itu, Dokter Puskesmas Ketabang Surabaya, dr. Arie Trisandy Adesaputra mengatakan, masyarakat sebaiknya dapat membatasi dan mewaspadai beberapa jenis makanan yang dapat menimbulkan risiko kesehatan pada tubuh, seperti berkabohidrat dan berkalori tinggi. 

Sebab, selama libur lebaran, beberapa pasien berbondong-bondong datang dengan kasus yang hampir mirip, yakni diabetes dan kolesterol tinggi. 

“Karenanya yang sudah memiliki penyakit bawaan harus mewaspadai kalau memiliki faktor resiko terhadap penyakit tidak menular tersebut. Kita menganjurkan untuk membatasi dan mewaspadai makanan tersebut karena faktor resiko setiap orang berbeda-beda,” kata dr. Arie Trisandy Adesaputra.

Dengan demikian, dr. Arie Trisandy Adesaputra mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 

Masyarakat diminta untuk lebih peduli terhadap kondisi tubuhnya. Jika memiliki penyakit kronis atau menahun, harus mengkonsumsi obat untuk mengendalikan penyakit dan melakukan kontrol kesehatan sehingga tidak terjadi komplikasi.

“Biasanya masyarakat memilih membeli obat sendiri tanpa diketahui oleh petugas kesehatan, lalu mengurangi dosis obat, ini lebih berbahaya. Jadi kontrol rutin terhadap penyakit tidak menular itu sangat penting,” terang dia.

Ia menambahkan, untuk mencegah penyakit tidak menular, warga diharapkan dapat melakukan cek kesehatan secara rutin, menghentikan aktivitas merokok, rajin melakukan aktivitas fisik, tidak begadang, dan dapat mengelola stres.

“Cek berat badan dan tinggi badan, tekanan darah,  dan melakukan cek kesehatan rutin. Sehingga kita bisa mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular,” pungkasnya.

Read More