Peringatan Hari Otoda 2024, Wali Kota Eri, Sebut Gibran hingga Bobby Dijadwalkan Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII akan dilaksanakan di Kota Surabaya, Kamis, 25 April 2024. 

Dalam peringatan Hari Otoda 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menjadwalkan dua agenda utama dalam rangkaian kegiatan nasional tersebut.

Kedua agenda itu adalah Upacara Peringatan Hari Otoda Tahun 2024 yang digelar mulai pukul 07.00 WIB di Balai Kota Surabaya. 

Sedangkan agenda kedua, yakni Malam Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda) yang dimulai pukul 18.30 WIB di Ball Room Grand City Mall Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa selain upacara, peringatan Hari Otoda 2024 juga diisi pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah berprestasi. 

Rencananya, Presiden Republik Indonesia (RI) dijadwalkan hadir untuk menyematkan tanda penghargaan ini.

"Insyaallah nanti Pak Presiden juga hadir untuk memberikan lencana. Lencana ini diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur yang akan diberikan sekali seumur hidup, atas prestasi yang pernah dilakukan untuk wilayahnya masing-masing," kata Wali Kota Eri, Rabu (24/4).

Wali Kota Eri menjabarkan bahwa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada kepala daerah atas prestasi yang dilakukan. 

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021.

"Kalau yang (EPPD) tahun 2023, itu diberikan piagam. Tapi yang (EPPD) di tahun 2021 sudah mendapatkan piagam, akan diberikan lencana (Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha) tadi," ujar dia.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu juga mengungkapkan, bahwa ada 15 kepala daerah yang akan menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Dengan rincian, 2 gubernur, 6 wali kota dan 7 bupati.

"Alhamdulillah Surabaya mulai tahun 2021-2022, (EPPD) kita selalu masuk 10 besar, bahkan menjadi yang terbaik se-Indonesia. Ini menjadi semangat buat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya," tuturnya.

"Dan alhamdulilah, Surabaya juga mendapatkan penghargaan (Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha) itu sekali seumur hidup, yang selama ini belum ada Wali Kota Surabaya mendapatkan itu," imbuhnya.

Selain Wali Kota Eri, sejumlah kepala daerah lain juga dijadwalkan menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. 

Di antaranya, Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024) dan Anna Mu'awanah (Bupati Bojonegoro periode 2018-2023).

Tidak hanya itu, ada pula Ipuk Fiestiandani Azwar Anas (Bupati Banyuwangi periode 2019-sekarang), Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Surakarta periode 2021-sekarang) hingga Bobby Nasution (Wali Kota Medan periode 2021-sekarang).

"(Penerima lencana) ada Bu Khofifah (Gubernur Jatim periode 2019-2024), ada (Wali Kota Medan) Medan, ada (Bupati) Bojonegoro (periode 2018-2023), ada (Wali Kota) Surakarta, ada lagi (Bupati) Banyuwangi. Total penerima lencana 15 (kepala daerah)," ungkap Wali Kota Eri.

Di samping Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, pada peringatan Hari Otoda Tahun 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga akan memberikan piagam penghargaan kepada 29 pemda di Indonesia. 

Ke-29 pemda itu terdiri dari, 5 provinsi, 14 kabupaten dan 10 kota. 

Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil EPPD tahun 2023. 

Wali Kota Eri menambahkan, ketika di tahun 2024 kepala daerah sudah menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, maka ke depan tidak lagi mendapatkan lencana tersebut. 

Sebab, lencana itu akan melekat kepada sosok pribadi kepala daerah.

"Jadi keberhasilan dia apa, sehingga dia akan mendapatkan itu. Kalau di Surabaya, keberhasilan penyelenggara pemerintah daerahnya adalah pelibatan masyarakat dalam membangun Surabaya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan tanda kehormatan yang dianugerahkan atau diberikan dengan Keputusan Presiden RI.

Tanda kehormatan ini diberikan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah atas jasa besar atau berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Lencana ini diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup.

Read More

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah di Balai Kota Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) yang digelar di Balai Kota Surabaya pada Kamis (25/4). 

Bahkan, Presiden Jokowi juga direncanakan akan menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah yang berprestasi.

"Berdasarkan keterangan dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah direncanakan akan dihadiri pula oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau sekaligus akan menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah yang berprestasi kinerja tertinggi berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser, Rabu (24/4).

Menurutnya, Puncak Peringatan Hari Otoda Nasional pada 25 April 2024 di Kota Surabaya akan diisi sejumlah rangkaian acara. 

Yang pertama adalah upacara Peringatan Hari Otoda Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 di Balai Kota Surabaya.

"Setelah upacara, rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan Pawai Seni Budaya dan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Surabaya," ungkap dia.

Selanjutnya, yang tidak kalah menarik adalah kegiatan Malam Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda). 

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Ball Room Grand City Mall Surabaya dengan diisi berbagai acara.

"Malam Apresiasi ini akan diisi dengan pentas budaya dan penyerahan piagam penghargaan oleh Mendagri kepada Pemda yang berprestasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," papar Fikser.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, Fikser mengungkapkan bahwa peserta yang diundang dalam Puncak Peringatan Hari Otoda Nasional 2024 terdiri dari gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia. Selain itu, menteri serta Kepala Badan dari Kementerian/LPNK khususnya anggota tim nasional EPPD juga turut diundang dalam kegiatan ini.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga turut mengundang seluruh pejabat Eselon I di Lingkup Kemendagri dan BNPP, pejabat Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal Kemendagri dan Ditjen Otonomi Daerah, serta Forkopimda Jawa Timur dan Kota Surabaya.

Di samping itu, Fikser menjelaskan bahwa Kota Surabaya ditunjuk oleh Kemendagri sebagai tuan rumah Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII berdasarkan Surat No 100.2.1.7/15 SJ tanggal 2 Januari 2024, perihal Penunjukkan Kota Surabaya sebagai lokasi Pelaksanaan Peringatan Hari Otoda XXVIII Tahun 2024. 

Tema peringatan yang diangkat di tahun 2024 ini adalah "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. 

Tema ini merupakan cerminan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau. 

Dimana pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Penunjukan Kota Surabaya sebagai tuan rumah Peringatan Hari Otoda 2024, tidak lepas dari sejumlah indikator dan latar belakang penilaian oleh Kemendagri. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser, menjelaskan sejumlah indikator itu berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri.

Yang pertama, Kota Surabaya dipilih sebagai tuan rumah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 100.2.1-119 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023 tentang hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021. 

"Keputusan itu menetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai pemerintah kota yang berkinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.

Kemudian indikator yang kedua, Fikser membeberkan bahwa sejalan dengan tema hari otonomi daerah, Pemkot Surabaya telah memiliki berbagai best practices yang diwujudkan dalam inovasi dan program dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan. 

"Antara lain telah diapresiasi oleh ASEAN yaitu berupa penghargaan ASEAN Environtmentally Sustainable City (ESC) kategori Udara Terbersih Kota Besar," ujar dia.

Sementara indikator ketiga, Fikser menyebutkan bahwa Kemendagri memandang jika Pemkot Surabaya sudah beberapa kali melaksanakan sejumlah agenda atau event nasional maupun internasional. 

Selain itu, Surabaya juga dinilai berkembang menjadi kota dagang dan jasa yang mengisyaratkan tersedianya kemudahan dan kecepatan akses.

"Terutama di bidang sarana prasarana akomodasi dan transportasi darat, laut, dan udara sehingga mampu melayani perjalanan lokal, regional, maupun internasional," pungkasnya.

Read More

Komisi C DPRD Surabaya Minta Proyek Penanganan Banjir Selesai Agustus 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta seluruh progres proyek penanganan banjir dan pembangunan jalan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) bisa terselesaikan pada Agustus 2024.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono di Surabaya, Selasa, mengatakan apabila ada pengerjaan yang belum selesai karena kekurangan anggaran maka bisa dilanjutkan melalui skema Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2024 pada September.

"Kalau ada kekurangan dan kemudian ada kelebihan target anggaran pendapatan, itu bisa menambahkan pengerjaan untuk penanggulangan banjir dan pembangunan jalan," kata Baktiono, Rabu (24/4).

Ia menjelaskan anggaran keseluruhan DSDABM tahun 2024 mencapai Rp1,76 triliun. Namun dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi C bersama DSDABM diketahui bahwa serapan anggaran baru mencapai setengah persen atau Rp8,8 miliar.

Serapan anggaran bisa sepenuhnya terpenuhi setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengerjaan.

"Dinas Pendapatan perlu mengumpulkan uang, karena tidak langsung terkumpul di triwulan pertama atau kedua," ucapnya.

Sementara, Kepala DSDABM Kota Surabaya Syamsul Hariadi mengatakan seluruh proyek penanganan banjir hingga pembangunan akses jalan sudah dilelang keseluruhan pada awal tahun 2024. 

Setelah pemenang tender diumumkan, kata dia, seluruh pengerjaan langsung berjalan.

"Saat ini sudah 200 lebih paket pengerjaan, tinggal 20 persen atau 20 paket pengerjaan," katanya.

Dia menyebut skema lelang yang diterapkan, yakni tanpa uang muka. Namun, jika dibutuhkan anggaran tersebut bisa dilakukan penghitungan. 

"Tanpa uang muka ini juga kami lihat kondisinya, kalau memang dibutuhkan kami keluarkan uang muka. Untuk proyek yang besar, misalkan sampai di atas Rp10 miliar, kami pertimbangkan," tutur dia.

Read More

Dukung Aktivitas Keagamaan, Perhutani Banyuwangi Bangun Masjid As-Syajaroh

Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Perhutani KPH Banyuwangi Barat bersama dua KPH lainnya melakukan kegiatan pembangunan Masjid As-Syajaroh dilingkungan Kantor Perhutani di Jalan Jaksa Agung Suprapto 34 Banyuwangi, Selasa (23/4/2024).

Kegiatan pembangunan masjid diawali dengan kegiatan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Administratur bersama dengan Camat Banyuwangi, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Banyuwangi, Kepala Kelurahan Penganjuran dan Tokoh masyarakat Dusun Welaran.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid yang juga sebagai Wakil Adm KPH Banyuwangi Utara, Nandang Sunardi mengaku bersyukur kepada Allah SWT bisa bersama melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid As-Syajaroh dilingkungan kantor Perhutani.

“Pembangunan Masjid As-Syajaroh merupakan peningkatan dari Mushollah As-Syajaroh dilingkungan kantor Perhutani yang sebelumnya berukuran 4 meter x 6 meter, memuat jamaah 28 orang. Padahal karyawan 3 KPH berjumlah 200 orang jadi kalau sholat berjamaah terpaksa antri,” imbuhnya.

Atas dukungan dari pimpinan dan rekomendasi dari Kemenag Banyuwangi, sehingga dapat mewujudkan pembangunan masjid As-Syajaroh dibangun diatas asset Perhutani seluas 540 m2 diperkirakan akan menyerap anggaran kurang lebih Rp 800.000.000. 

"Harapan kami pembangunan masjid ini dapat digunakan oleh segenap karyawan Perhutani dan masyarakat sekitar yaitu warga Lingkungan Welaran Desa Penganjuran,” katanya.

Camat Banyuwangi Hartono, S.Sos, Msi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintahan Kecamatan Banyuwangi mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama pembangunan masjid As-Syajaroh dilingkungan Perhutani ini, mudah mudahan niat baik, tulus dan ikhlas ini mendapat ridho dari Allah.

“Kami salut atas kekompakannya sehingga bisa mewujudkan pembangunan masjid As-Syajaroh sebagai pengembangan musholla As-Syajaroh. Doa kami semoga proses pembangunan mulai dari awal sampai akhir diberikan kemudahan, kelancaran tidak menemui hambatan apapun dan bisa segera dipergunakan oleh karyawan Perhutani dan kami titip masyarakat disekitar untuk handarbeni melaksanakan kegiatan kewajibannya sholat lima waktu dan sholat Jumat secara bersama sama,” terangnya.

Mewakili Administratur Wakil Adm/KSKPH Banyuwangi Barat, Rahman Hadi mengatakan, keinginan kita bersama untuk mempunyai masjid segera terlaksana dan karyawan karyawati KPH Banyuwangi ikut memberikan sumbangan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan ini sebagai bukti kepedulian Perhutani untuk masyarakat di bidang sosial keagamaan.

Read More

DP3AP2KB Kota Kediri Bangun Kerjasama Optimalkan Percepatan Penurunan Stunting

Kediri - KABARPROGRESIF.COM Guna mengoptimalkan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta mendukung dan memastikan pelaksanaan koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di tingkat Kota sampai dengan tingkat Kelurahan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Kediri mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama TP-PKK Kota Kediri, DEPAG, BPOM Kota Kediri, Koordinator Penyuluh KB, OPD terkait, Puskemas, Camat dan Lurah se-Kota Kediri di salah satu hotel di Kota Kediri.

Plt. Kepala DP3AP2KB, Mandung Sulaksono, jumlah kasus stunting di Kota Kediri terus mengalami penurunan. 

Pada awal tahun 2023 jumlah balita stunting di Kota Kediri tercatat 941 anak, kemudian turun menjadi 771 balita stunting di akhir tahun 2023 dan telah terus menurun hingga 708 balita stunting di akhir bulan Februari 2024.

"InsyaAllah dengan koordinasi yang baik dan kerjakeras dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan seluruh perangkat daerah yang terkait, penurunan stunting akan dapat terus ditekan,"ungkap Mandung usai memimpin jalannya rakor tersebut.

Mandung mengatakan rakor dan evaluasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Kediri melalui DP3AP2KB untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara OPD, Kecamatan, Kelurahan, terutama TPPS tingkat Kelurahan. 

"Mereka adalah orang-orang lapangan yang perlu kita backup. Apakah ada kendala-kendala yang harus mereka hadapi, itu harus kita ketahui. Melalui rakor dan evaluasi ini, kita bersama-sama memecahkan masalah-masalah tersebut dan mencari solusi terbaik," jelasnya.

"Alhamdulillah pada hari ini, beberapa permasalahan sudah kita carikan solusi bersama, yang insyaallah juga akan menambah semangat TPPS dan pihak yang terlibat lainnya lebih berkomitmen dan bekerjakeras," jelasnya lagi.

Lebih lanjut Mandung mengungkapkan bahwa dengan terjalinnya koordinasi baik dan kerjasama yang solid, pihaknya optimis target nasional untuk menurunkan kasus stunting 14% per tahun bisa terwujud. 

Terlebih di tahun kemarin, Kota Kediri menjadi kota terbaik kedua dalam penanganan dan penurunan stunting tingkat Provinsi Jawa Timur.

"Capaian ini menjadi modal semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi. Mudah-mudahan kasus stunting ini bisa teratasi lebih cepat," pungkasnya.

Terakhir Mandung berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam penurunan stunting terus berjuang dengan penuh semangat guna mewujudkan zero stunting di Kota Kediri.

Read More

Sinergi Reforma Agraria Beri Dampak Pertumbuhan Perekonomian Lamongan

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Sinergi reforma agreria yang diwujudkan melalui acces reform oleh Pemerintah Kanupaten Lamongan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mampu menumbukan perekonomian di Kabupaten Lamongan.

“Kita optimalkan acces reform, bagimana kita bisa mengoptimalkan potensi di Lamongan kita (BPR) sudah bersinergi dengan Pemkab Lamongan salah satunya dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan terkait sertifikat tanah lintor (lintas sektor) memberikan kepastian hukum nelayan hingga lain, sehingga akan menumbuhkan masyarakat pengelolaan sumber daya alam di Lamongan akan menjadikan ekonomi meningkat,” tutur Kepala BPR/ATR Sulianto dalam agenda zoom gerakan sinergi reforma agraria Nasional 2024, Kementrian Agraria Tata Ruang, di Command Center, Senin (22/4/2024).

Jaminan kepemilikan tanah melalui program PTSL di Kabupaten Lamongan dari tahun 2017 hingga November 2023 terdapat 400.782 sertifikat diterbitkan. 

Angka tersebut mengkonfirmasi 100% tanah di Lamongan telah tersertifikasi.

“Di Lamongan sudah sangat baik, sehingga gerakan sinergi agraria saya kira tinggal pemantapan saja. Terbukti dengan SK di tahun 2023 implemntasi bisa mendorong pergerakan UMKM Dinkop, Disperindag sangat baik, SHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) lintor Lamongan terbesar se-Indoensia, belum lagi PTSL yang bisa dibilang Lamongan ini rajanya PTSL,” imbuhnya.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, kontribusi penting dalam perkembangan perekonomian di Lamongan salah satunya adanya sertifikat tanah. 

Sebab hal ini tidak hanya memberikan jaminan atas kepemilikan namun juga mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas.

“Alhamdulillah di Lamongan bisa dibilang lebih baik karena sudah mendahului sinergi reforma agraria, yang terpenting di Lamongan ini PTSL yang sudah berlangsung baik, dan ini mengungkit perkeonomian Kabupaten Lamongan. Karena kontributor penting perkembangan ekonomi adalah sertifikat tanah, dengan adanya sertifikat ini akan sangat bermanfatkan bagi masyarakat,” ungkap Pak Yes.

Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, dalam gerakan sinergi reforma agraria Nasional 2024 yang dipusatkan di Sukabumi mengungkapkan, terdapat isu strategis yang berkaitan langsung dengan reforma agraria yakni penataan aset yang tidak terlepas dari penyelesaian konflik, dan penataan akses.

“Kolaborasi menjadi penting, kolaborasi antar stekholder, pemerintah daerah, kementrian. Karena ini menjadikan masyarakat lebih yakin mendapatkan penghasilan. Penataan akses menjadi instrumen penting mengelola kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Jumlah Pelanggan Angkutan Lebaran 2024 di Daop 8 Meningkat 10 Persen Dibanding 2023

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Masa Angkutan Lebaran 2024 di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya yang ditetapkan mulai 31 Maret hingga 21 April 2024 telah berakhir. 

Selama 22 hari tersebut, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani 467.515 pelanggan yang berangkat dari seluruh stasiun di Daop 8 Surabaya. 

Sementara itu, sebanyak 472.613 pelanggan yang turun di stasiun wilayah Daop 8 Surabaya.

Manager humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Senin (22/4/2024) menjelaskan bahwa okupansi ini mengalami peningkatan sebesar 10% jika dibanding masa Angkutan Lebaran 2023, yang berjumlah 430.674 pelanggan yang berangkat.

Peningkatan volume penumpang di Angkutan Lebaran 2024 dipengaruhi jumlah KA Jarak jauh yang beroperasi dan kapasitas angkut, selama Angkutan Lebaran 2024 KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 54 KA jarak jauh, yang terdiri 43 KA jarak jauh reguler dan 11 KA jarak jauh tambahan. Sedang Pada Angkutan Lebaran 2023 KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 49 KA jarak jauh yang terdiri 40 KA jarak jauh reguler dan 9 KA jarak jauh tambahan," terangnya.

Di masa angkutan lebaran 2024, puncak arus mudik terjadi pada 6 April 2024 atau H-4 lebaran, dengan okupansi 29.225 pelanggan. 

Sedangkan pada masa arus balik puncak tertinggi pada 21 April 2024 atau H+10 lebaran, yang tercatat 23.551 pelanggan berangkat dari Daop 8 Surabaya. 

Para pelanggan di Daop 8 Surabaya didominasi dengan tujuan Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Jember serta Banyuwangi. Adapun 5 KA paling favorit selama masa angkutan lebaran 2024 antara lain :

1. KA Airlangga relasi Surabaya Pasarturi - Pasarsenen

2. KA Pasundan relasi Surabaya Gubeng - Kiaracondong

3. KA Jayabaya relasi Malang - Surabaya - Pasarsenen

4. KA Mutiara Timur relasi Surabaya Pasarturi - Ketapang

5. KA Tawangalun relasi Malang Kotalama - Ketapang

KAI Daop 8 Surabaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang mendukung KAI dalam melayani pelanggan di masa angkutan lebaran 2024. 

Seperti halnya penjagaan keamanan dari TNI/Polri di Stasiun dan jalur KA, relawan petugas pokso dari Satgas Pramuka dan komunitas KA yang turut terjun membantu pelayanan di stasiun. 

"Kelancaran arus mudik dan balik di wilayah KAI Daop 8 Surabaya merupakan peran dari seluruh pihak yang mendukung," ucapnya.

Luqman Arif mengungkapkan, bahwa dukungan ini juga yang mempengaruhi peningkatan okupansi pelanggan yang memilih transportasi KA sebagai pilihan utama disaat masa Angkutan Lebaran 2024. 

Baik dari sisi keselamatan, keamanan, ketepatan waktu, fasilitas, dan utamanya mengurangi tingkat kecelakaan pada transportasi darat lainnya.

"Terima kasih diucapkan kepada TNI/Polri, Forkompinda wilayah Daop 8 Surabaya, Pramuka, serta Komunitas pencita KA, yang telah berpartisipasi mendukung angkutan lebaran 2024 di wilayah Daop 8 Surabaya," pungkasnya. 

Read More

Kembangkan Showroom Produk Unggulan, Bupati Lamongan Tekan MoU dengan LCH

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lamongan Creative Hub (LCH) untuk mengembangkan pengelolaan showroom produk unggulan Lamongan, Senin (22/4/2024).

Melalui MoU tersebut terjadi perubahan manajemen showroom yang sebelumnya dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan kini sepenuhnya dikelola oleh Lamongan Creative Hub.

Dikatakan, Pak Yes, berpindahnya manajemen dapat memperbaiki pengelolaan showroom produk unggulan Lamongan secara prefesional dengan menerapkan prinsip-prinsip perdagangan.

“Nanti pengelolaannya kita serahkan ke Lamongan Creative Hub (LCH), kita harapkan lebih prefesional, lebih baik, dan prinsip-prinsip di dalam perdagangan umum dapat dilaksankana dengan baik,” tutur Pak Yes di Ruang Kerja Bupati.

Kepala Disperindag Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, membeberkan, nama sekaligus tempat showroom produk unggulan Lamongan akan diumumkan saat soft launching yang bertepatan dengan Hari Jadi Lamongan (HJL). Selain itu, Anang memperkirakan tempat tersebut dapat menampung ratusan produk UMKM.

“Sebenarnya kita belum bisa memastikan, namun estimasi bisa ratusan produk, karena showroom yang sebelumnya saja mampu menampung lebih dari 30 UMKM dengan jumlah seratusan produk,” ucap Anang.

Lebih lanjut, Anang mengungkapkan, para penggiat UMKM Lamongan yang ingin menjajakan produknya di Showroom produk unggulan Lamongan dapat mengajukan ke Disperindag dengan syarat dan ketentuan yang dapat diakses melalui akun instagram Disperindag.

“Nantinya akan segera kami umumkan melalui instagram tentang keberadaan Showroom beserta tata laksananya. Kami juga kumpulkan dalam sebuah acara terutama para UMKM pengisi Showroom yg selama ini, bahwa terdapat perubahan manajemen pengelolaan,” imbuhnya.

Dipercaya untuk mengelola Showroom produk unggulan Lamongan, Praditiya Aditiya selaku Ketua Pengawas Perkumpulan LCH berkomitmen akan mensupport kegiatan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan masyarakat Lamongan.

“Gekraf dan Lamongan Creative Hub kami melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini membantu mensupport kegiatan ekonomi kreatif di Lamongan, supaya pelaku ekonomi kretaif yang ada di Lamongan bisa berjalan dengan baik, sejahtera, dan memberikan impek sistemis,” pungkasnya.

Read More

Hari Kartini, Pj. Wali Kota Mojokerto Apresiasi Kepala Perangkat Daerah Perempuan

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April menjadi momentum pengingat sekaligus refleksi bagaimana sosok perempuan sejatinya memiliki signifikansi melalui berbagai peran yang diemban. 

Tidak terkecuali pada bidang kepemimpinan di ranah publik.

Sejarah mencatat, banyak tokoh perempuan dengan karakter leadership yang mereka miliki, mampu memberikan dampak. 

Tidak hanya bagi orang sekitar atau sesama mereka, melainkan juga masyarakat, bangsa, dan bahkan secara global.

Pj Wali kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro pun mengakui hal tersebut. 

Pihaknya menyebut keberadaan sejumlah Kepala Perangkat Daerah perempuan dalam jajarannya bahkan memegang kunci keberhasilan pelayanan di Kota Mojokerto.

“Ada empat kepala dinas perempuan di Pemkot Mojokerto. Beliau-beliau ini punya andil besar di sektor layanan publik, mulai dari perekonomian dan perdagangan, kesehatan, pemberdayaan pemuda, pariwisata, digitalisasi, dan informasi publik,” ujar Ali Kuncoro.

Keempat sosok yang dimaksud adalah Kepala Diskopukmperindag (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan) Ani Wijaya, Kepala Dinkes PPKB (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) dr. Farida Mariana, Kepala Disporapar (Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata) Rachmi Wijayanti, serta Kepala Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Santi Ratnaning Tias.

“Tidak dipungkiri, banyak capaian dan prestasi dari Kota Mojokerto itu juga berkat tangan dingin mereka dalam menggawangi dinas masing-masing. Saya tidak bisa memastikan setiap ASN dan Non ASN di Pemkot betul-betul bersinergi, untuk mencapai goal yang ada. Melainkan mereka, para Kadis,” ungkap sosok yang akrab disapa Mas Pj ini.

Misalnya, Pemkot Mojokerto berupaya untuk menjaga harga pangan pokok agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat dengan rutin menggelar operasi pasar dan pasar murah. 

Lalu, meningkatkan geliat UMKM melalui berbagai jenis pelatihan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. 

Sejumlah program tersebut telah berhasil dilakukan oleh Diskopukmperindag di bawah kepemimpinan Ani Wijaya.

Berikutnya, sebagai dinas leading sector penurunan stunting Kota Mojokerto, di tangan dr Farida, Dinkes PPKB telah menginisiasi berbagai upaya, sehingga prevalensi stunting di Kota Mojokerto menjadi yang terendah di Jatim. 

Tercatat, berdasarkan data Dinkes PPKB, pada bulan Maret tahun ini, prevalensi stunting telah berada di 1,96 persen.

Sementara, dalam upaya mewadahi dan mendorong baragam potensi generasi muda, Pemkot melalui Disporapar, merealisasikannya melalui banyak program. 

Seperti, dengan memberikan alokasi dana untuk pelatihan atlet-atlet muda, menggelar ajang Gus dan Yuk Kota Mojokerto, serta menyalurkan beasiswa, bagi mahasiswa warga Kota Mojokerto yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik.

Tidak ketinggalan, kebutuhan internet se-pemkot dan ratusan titik wifi gratis di lingkungan warga. Kemudian layanan kegawatdaruratan Call Center 112 dan 8 kanal Sapa Mas PJ, media warga menyampaikan berbagai persoalan terkait pelayanan publik. 

Sejumlah program tersebut menjadi tanggung jawab Diskominfo yang digawangi oleh Kadis Santi Ratnaning Tias.

“Kami ingin menunjukkan Pemkot Mojokerto telah memberikan ruang bagi perempuan untuk turut ambil peran dan berkontribusi. Selain itu saya harapkan keberadaan sosok-sosok tadi, bisa menjadi inspirasi bagi perempuan generasi penerus di Kota Mojokerto agar tidak ragu untuk bermimpi dan memberikan dampak lebih luas, lewat berbagai peran yang diinginkan,” pungkas Mas Pj. 

Read More

Hari Bumi, Pj. Wali Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Kelola Sampah

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, M. Ali Kuncoro mengajak seluruh masyarakat mengurangi sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui berbagai upaya sederhana, seperti memisahkan sampah sesuai jenisnya, mengelola sampah organik dan anorganik, serta melakukan reduce, reuse, dan recycle.

“Kita punya bank sampah, serta program budidaya maggot. Mari kita optimalkan itu sebagai upaya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA,” tutur Mas Pj, sapaan akrab Ali Kuncoro.

Mengutip laman Pemerintah Kota Mojokerto (22/4/2024), Hari Bumi yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 April, menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap bumi sebagai tempat tinggal kita. 

Salah satunya dengan mengurangi sampah. Pasalnya, sektor limbah dan sampah merupakan salah satu sumber penghasil gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global dan berakibat pada perubahan iklim.

Menurut World Health Organization (WHO), dunia menghasilkan sampah sekitar 2 miliar ton per tahun. 

Sebagian besar dari jumlah tersebut tidak didaur ulang, yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan. 

Tidak hanya itu, timbunan sampah padat yang tidak didaur ulang juga menyebabkan emisi karbon yang besar.

Bahkan, pada tahun 2050 jumlah sampah secara global diperkirakan akan meningkat mencapai 3,4 miliar ton. 

Sampah sebanyak itu akan menghasilkan gas rumah kaca berbahaya yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Guna optimalisasi Bank Sampah, Pemkot Mojokerto juga menyinergikan dengan program Bapak Samerto (Bayar Pajak Pakai Sampah di Kota Mojokerto) yang kini telah ditransformasikan berbasis digital dengan inovasi Bajak Sambal Terasi (Bayar Pajak pakai Sampah Langsung Terintegrasi).

Selain bank sampah, upaya pengurangan timbunan sampah juga dilakukan dengan menerapkan budidaya maggot. 

Inovasi ini cukup efektif untuk menekan produksi sampah jenis organik di skala rumah tangga. 

Sampah basah dapat digunakan untuk pakannya maggot. 

Seperti nasi sisa kemarin, sayur sisa kemarin, kulit buah-buahan, dan lain sebagainya. 

Maggot ini juga bisa menghasilkan uang karena bernilai ekonomi. 

Maggot bisa digunakan untuk pakan ikan dan unggas menggantikan pelet yang merupakan produksi pabrikan.

Dengan adanya maggot yang dibudidaya sebagai pakannya ikan seperti lele, biaya produksinya juga dapat menurun, sehingga keuntungan menjual lele yang telah dibudidaya akan lebih besar, karena biaya membeli pakan menurun namun harga jualnya tetap.

“Skema untuk mengurangi sampah sudah kita buat sedemian rupa, jika kesadaran masyarakat akan kebersihan dan pengelolaan sampah sudah baik, tentu nantinya volume sampah akan bisa berkurang dengan sendirinya,” ulasnya. 

Read More

Rakor Soal Pompanisasi Diharapkan Bisa Optimalkan Produktivitas Pertanian

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Kodim 0812/Lamongan berupaya untuk terus melakukan pengoptimalan produktivitas melalui berbagai cara. 

Saat ini, dalam mencapai target pengoptimalan itu, pihak Kodim menggelar rapat koordinasi soal pompanisasi bersama pihak Dinas Pertanian Pemkab Lamongan.

Beberapa hal menjadi topik pembahasan selama pelaksanaan rakor tersebut. Diantaranya, mengimplementasikan program pompanisasi.

“Rakor ini menjadi wadah bagi pemangku kepentingan dalam bidang pertanian untuk berkoordinasi dan menyamakan persepsi maupun langkah dalam mengimplementasikan program pompanisasi,” kata Dandim, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan. Selasa (23/04/2024).

Program pompanisasi, kata Dandim, berperan penting dalam mengoptimalkan produktivitas pertanian di Lamongan. 

Program itu, seakan menjadi salah satu strategi yang dapat mempercepat proses irigasi.

“Sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal,” kata Letkol Wira.

Dirinya berharap, pelaksanaan rakor saat ini bisa menghasilkan berbagai ide maupun gagasan dalam upaya mendongkrak produktivitas pertanian di Lamongan.

“Semuanya fokus pada program Pemerintah, yaitu mendukung ketahanan pangan nasional,” jelas Dandim.

Read More

KPU Kota Mojokerto Buka Pendaftaran Panitia Pilkada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto membuka pendaftaran badan ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 akan dilakukan secara bertahap.

Untuk pendaftaran PPK dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 akan dimulai pada 23 sampai dengan 29 April 2024 sedangkan untuk PPS akan dilaksanakan pada 2 sampai dengan 8 Mei 2024 mendatang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro mengimbau bagi warga Kota Mojokerto yang memenuhi persyaratan sebagai PPK dan PPS untuk secara aktif dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang.

“Salah satu kesuksesan penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksananya. Namun, tidak bisa kalau hanya KPU, perlu adanya dukungan PPK dan PPS,” tuturnya pada Senin (22/4/2024).

Sosok yang akrab disapa Mas Pj ini juga menyampaikan Pilpres dan Pileg pada Februari lalu sukses dilaksanakan dengan sinergi semua pihak. 

Ia berharap Pilkada di Kota Mojokerto yang akan dijadwalkan akan dilaksanakan pada November 2024 dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

"Pilpres dan Pileg lalu sinergi penyelenggara pemilu sangat baik, semoga pada Pilkada nanti sinerginya juga menjadi semakin baik,” harapnya.

Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Mojokerto, M. Awaludin Zahroni menyampaikan seleksi PPK maupun PPS untuk Pilkada serentak dilaksanakan dengan sistem seleksi terbuka.

“Semua yang akan mendaftar harus membuat akun melalui https://siakba.kpu.go.id/ , namun bagi yang mencamtumkan sudah pernah menjadi PPK dan PPS pada pemilu sebelumnya akan menjadi nilai tambah,” terangnya.

Ia menambahkan untuk Pilkada serentak mendatang KPU Kota Mojokerto tenaga yang dibutuhkan meliputi 15 anggota PPK dan 54 anggota PPS. 

Sedangkan untuk persyaratan sama seperti Pemilu sebelumnya.

“Untuk persyaratannya sama seperti pemilu sebelumnya, diantaranya adalah WNI, minimal berusia 17 tahun, tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS serta sehat jasmani dan rohani,” pungkasnya. 

Read More

PJ. Gubernur Jatim Ingtkan Pentingnya Program Pemberdayaan Sosial bagi Disabilitas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, secara langsung meluncurkan Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT (GADISku), yang berada di Jalan Jemur Andayani, Siwalankerto, Surabaya, Senin (22/4/2024). 

Pada momen itu, Adhy menyoroti pembangunan sosial berkelanjutan terhadap disabilitas yang perlu diperhatikan, yaitu pemberdayaan sosial. 

“Dengan diluncurkannya GADISku ini, kita melaksanakan suatu sistem pembangunan untuk disabilitas. Kalau programnya jelas ada rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial. Nah, kita sering hanya sekedar melakukan santunan dan bantuan sosial, tetapi yang paling penting adalah, mereka yang kita bantu itu betul-betul bisa mandiri sejahtera, dan bisa berkehidupan yang layak. Sentuhan yang masih kurang, yaitu memberikan aksesbilitas bagi mereka untuk semua layanan publik dan juga akses untuk pemberdayaan ekonomi,” tutur Adhy dalam sambutannya. 

Adhy menilai, layanan publik di Jawa Timur ini sebetulnya sudah terlihat mudah dan aman diakses bagi para disabilitas. 

“Layanan publik Alhamdulillah, di kantor-kantor pemerintah akses disabilitas sudah dilakukan. Terbukti, kemarin kantor Dinas ESDM dan Perpustakaan Daerah kita mendapatkan penghargaan dari MenPAN RB sebagai kantor yang ramah disabilitas,” tukasnya. 

Gebrakan di Provinsi Jawa Timur bagi para disabilitas yang ingin Adhy tekankan ialah, memberi layanan publik yang bukan hanya untuk masyarakat umum, melainkan harus memperhatikan kebutuhan para disabilitas. 

“Bagaimana mengedukasi masyarakat dan lingkungan supaya bisa menerima keberadaaan eksistensi dari penyandang disabilitas. Karena selama ini, hal itulah yang membuat mereka (para disabilitas) tidak bisa menerima akses untuk mendapatkan pekerjaan, layanan, pendidikan, dan sebagainya,” jelas Adhy. 

Adhy memaparkan, contoh yang paling mudah adalah saat menyebut para tunanetra, saat ini istilah yang digunakan ialah disabilitas sensorik. 

“Disabilitas sensorik, dulu disebut tunanetra sekarang disabilitas sensorik. Istilah ini saja sebetulnya banyak yang belum tahu, karena istilah ini digunakan untuk menyapa mereka dengan lebih manusiawi, dan lebih terhormat,” paparnya.  

Terkait dengan inklusi atau penyetaraan para disabilitas, Adhy menilai, banyak hal yang masih harus perlu dilakukan dalam pembangunan pemerintahan. 

“Pemerintah memang mengalokasikan anggaran, misalnya, alat bantu disabilitas, alat bantu dengar itu tidak mungkin cukup. Maka saya berterima kasih kepada Konjen Australia yang sering memberikan bantuan hampir 200 kursi roda dan alat bantu dengar. Sehingga paling penting adalah jangan sampai terlambat, no one leave behind, seperti jargonnya. ‘Aku, kami, kita adalah setara’ itu jangan sampai hanya sekedar jargon,” ujar Adhy. 

Dengan GADISku, Adhy menerangkan, maka implementasi dari inklusi pemberdayaan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas menjadi lebih terlihat. 

"Galeri GADISku ini merupakan inovasi luar biasa bagi disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan setara, sehingga mereka bisa memperkenalkan karya-karya, mandiri secara ekonomi, dan ikut terjun ke masyarakat," terangnya. 

Mengingat GADISku ini adalah, program berkelanjutan milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim) dan Yayasan Rumah Kinasih, Adhy berharap, dukungan terhadap kebijakan program dan kebutuhan anggaran untuk Dinsos Jatim dapat meningkat. 

“Insyaallah anggaran yang diberikan kepada Dinas Sosial semuanya bermanfaat, dua tahun ini memang kami memberikan yang terbaik penguatan untuk Dinas Sosial, karena bersentuhan langsung dengan kemiskinan, disabilitas, kelompok rentan dan sebagainya,” ungkap Adhy. 

“Kami memberikan penguatan seluruh UPT yang ada Dinas Sosial ada 30 UPT, kita buat standar sama sesuai dengan konsep rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial yang ada di internasional. Bentuk dari layanannya, sarana pra sarananya,” sambung Adhy. 

Oleh karena itu, Adhy pun menyampaikan keinginannya, supaya Provinsi Jawa Timur tetap mempertahankan desain konsep rehabilitas sosial untuk UPT, supaya sama dengan internasional. 

“Itu bagian pentingnya dan bisa dikatakan Jawa Timur mampu menjadi piloting pusat percontohan seluruh provinsi di Indonesia. Maka, dengan adanya layanan ini saya berharap masyarakat tahu yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Yayasan Rumah Kinasih menghadirkan suatu galeri supaya bisa orang melakukan layanan seperti halnya masyarakat pada umumnya,” pungkasnya. 

Read More

Pemprov Jatim Luncurkan Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur meluncurkan Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT (GADISku), Senin (22/4/2024). 

Agenda peluncuran galeri disabilitas yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, tersebut, bertempat di Jalan Jemur Andayani XVIII No.19, Siwalankerto, Surabaya. 

GADISku merupakan kegiatan hasil kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan Yayasan Rumah Kinasih yang berbasis sociopreneurship. Galeri GADISku, adalah tempat dipamerkannya produk dan jasa para disabilitas, yang di dalamnya terdapat showroom penjualan karya disabilitas, angkringan disabilitas, pijat dan refleksi tunanetra. 

Dalam sambutan pembukaan, Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam peluncuran GADISku ini. 

“Kepada teman-teman UPT, Yayasan Rumah Kinasih, dan semua inisiator dari GADISku, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena acara ini dapat berjalan lancar,” tuturnya. 

Dengan galeri GADISku, Adhy menerangkan, maka implementasi dari inklusi pmberdayaan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas menjadi lebih terlihat. 

"Galeri GADISku ini merupakan inovasi luar biasa bagi disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan setara, sehingga mereka bisa memperkenalkan karya-karya, mandiri secara ekonomi, dan ikut terjun ke masyarakat,” terang Adhy. 

Adhy menjelaskan, dengan melaksanakan peluncuran GADISku ini, berarti telah menjalankan suatu pembangunan berkelanjutan terkait disabilitas, yang didalamnya terdapat tiga program utama. 

Yakni, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial. 

Menurutnya, program pemberdayaan sosial bagi para disabilitas perlu diperhatikan.

“Yang paling penting adalah, bagaimana yang kita bantu itu betul-betul bisa mandiri sejahtera, dan bisa berkehidupan yang layak. Ini kita melaksanakan suatu sistem pembangunan untuk mereka yang orang-orang berkebutuhan khusus, penerima manfaat, orang-orang yang memang kelompok rentan,” jelasnya. 

Agenda peluncuran GADISku ini, dipaparkan Adhy, merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas yang memiliki maksud jelas ,supaya mewujudkan kesamaan hak, dan kesempatan hidup bagi para disabilitas, memperoleh kesejahteraannya, kemandiriannya, tanpa adanya perbedaan. 

Sehingga Ia menilai, GADISku dapat membantu disabilitas dalam pemberdayaan sosial ekonomi mereka.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani menyampaikan, GADISku ini adalah wadah pembelajaran kewirausahaan, bagi disabilitas yang mau dan mampu untuk belajar mengembangkan potensinya supaya mandiri. 

Dikatakannya, GADISku akan memastikan para disabilitas menjadi lebih mumpuni dan siap sebelum diterjunkan langsung ke masyarakat.

“Nah, ini (GADISku) nanti menjadi wadah kewirausahaan sebelum terjun ke masyarakat kasih binaan UPT, kita didik kembali mereka supaya lebih yakin dilepas ke masyaraka, mereka yang dididik yang dibekali bisa menabung,” jelas Novi.

Novi menambahkan, GADISku ini dikelola oleh 16 penyandang disabilitas beserta 11 pendampingnya. 

16 penyandang disabilitas tersebut, sudah dididik dan dibekali sesuai dengan keterampilan masing-masing. 

“16 orang yang akan bekerja tersebut sudah kita daftarkan dan sudah kita bukakan tabungan Bank Jatim sehingga kalau ada transaksi mereka langsung ada pembagian keuntungan. Mereka ini nanti bertugas sehari-hari mulai pukul 9 pagi sampai 10 malam,” tambahnya. 

Dalam jangka panjang, Novi mengungkapkan, pihaknya ingin membuka cabang galeri disabilitas seperti GADISku ini. 

“Kami ingin buka cabang galeri disabilitas ini di sebelah UPT disabilitas terutama di balai PMKS tidak berlebihan nantinya juga akan berdiri pusat wisata belanja oleh-oleh dari kaum penyandang disabilitas,” ungkap Novi. 

Read More

Srikandi PLN Edukasi Ketenagalistrikan ke Siswi SMK Ponorogo

Ponorogo - KABARPROGRESIF.COM Peringati Hari Kartini, Srikandi PT PLN (Persero) gelar kegiatan Srikandi Mengajar di SMK Sore 1 Ponorogo. 

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi karyawati PLN untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka bekerja dalam sektor ketenagalistrikan kepada 50 siswa siswi SMK Sore 1 Ponorogo.

“Kegiatan ini bagian dari memperingati Hari Kartini. Salah satu cita-cita Kartini adalah memajukan pendidikan, maka Srikandi PLN terinspirasi dan melakukan kegiatan mengajar ke siswi SMK,” kata Ketua Srikandi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jatim, Suzana Zein, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4/2024).

Lanjutnya, Suzana menambahkan bahwa apa yang diajarkan pada kegiatan Srikandi Mengajar ini bukan cuma soal kelistrikan namun juga terkait enterpreneur hingga pemasaran. 

“Kami berikan materi, kelistrikan, keselamatan ketenaga listrikan, sistem kelistrikan juga tentang bisnis dan pemasaran ketenaga listrikan,” terangnya.

Seluruh peserta tampak antusias dalam mendengarkan materi yang dipaparkan oleh Suzana Zein yang juga selaku Manager PLN UP3 Ponorogo dan Team Leader Sales Retail, Arifah Ayu W. 

Hal ini terlihat mereka tampak serius dan mau belajar dalam penggunaan Aplikasi PLN Mobile. 

Antusiasme peserta terlihat dari keingintahuannya mengenai aplikasi PLN Mobile dan pemanfaatannya. Dengan antusiasme yang tinggi, mereka akan lebih terbuka untuk belajar dan mengambil manfaat dari pengetahuan yang disampaikan. 

Wakil Kehumasan Sekolah SMK Sore 1 Ponorogo, Angga Rikmawan, menyambut baik kegiatan ini karena para siswi dapat lebih memahami proses bisnis yang ada di PLN. 

“ Dengan adanya kegiatan ini siswa siswa kita menjadi lebih paham dan memahami proses bisnis di PLN sehingga dapat memberikan perspektif yang berharga bagi siswa siswi dalam mempersiapkan diri untuk dunia kerja di masa depan,” imbuhnya.

Selain itu, Srikandi PLN bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN juga menggelar kegiatan peduli sesama dengan memberikan bantuan sembako kepada korban bencana longsor yang terjadi di 3 Desa di Kecamatan Bendungan, Trenggalek Selasa (22/4/ 2024) kemarin.

"Bantuan yang disalurkan oleh PLN melalui YBM PLN dan Srikandi PLN merupakan wujud dari solidaritas dan kepedulian terhadap bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Bendungan Trenggalek. Bantuan ini diberikan untuk membantu para korban dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka selama masa pemulihan pasca bencana," kata Suzana.

Sarjuni (65) salah satu korban yang rumahnya tertimpa longsor, mengucapkan banyak terimakasih atas kepedulian dan bantuan yang telah diberikan oleh PLN. 

"Alhamdulillah terima kasih PLN atas kepedulian, insyaallah bermanfaat membantu kami disini," kata Sarjuni.

General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Timur, Agus Kuswardoyo mengatakan, Srikandi PLN bertujuan untuk mewujudkan komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif terhadap pengembangan peran dan talenta wanita di lingkungan kerja.

"Melalui gugus tugas Srikandi ini, PLN memberikan wadah bagi pegawai perempuan untuk mengaktualisasikan perannya dalam dunia kerja maupun berbagai kegiatan sosial dan lainnya," kata Agus.

Read More

Melalui SK Kemenhan, Wali Kota Eri Dinobatkan Sebagai Anggota Kehormatan Legiun Veteran Republik Indonesia

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dinilai sangat peduli kepada para Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). 

Makanya, orang nomor satu di Kota Surabaya itu mendapatkan tanda kehormatan sebagai anggota veteran kehormatan.

Surat Keputusan (SK) sebagai anggota veteran kehormatan itu sudah turun dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 

Namun, pada saat pelantikan bersama di bulan Januari lalu, Wali Kota Eri berhalangan hadir, sehingga harus menunggu pelantikan bersama di waktu yang lain.

Akhirnya, secara simbolis pemberian tanda kehormatan itu dilakukan oleh Ketua LVRI Kota Surabaya Brigjen (purn) Subagyo Rachmad kepada Wali Kota Eri pada saat acara halal bihalal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama para LVRI dan juga pensiunan ASN Pemkot Surabaya di Convention Hall Arif Rahman Hakim, Surabaya, Selasa (23/4). 

Saat itu, Wali Kota Eri menerima satu set seragam legiun veteran.

Pada kesempatan itu, Ketua LVRI Kota Surabaya Brigjen (purn) Subagyo Rachmad menjelaskan bahwa tanda kehormatan ini diberikan kepada Wali Kota Eri karena selama ini beliau sangat peduli kepada para veteran. Makanya, LVRI mengusulkan dia untuk menerima tanda kehormatan itu.

“Seharusnya beliau ini dilantik pada Januari lalu, tapi beliau ada halangan, insyaallah kalau ada pelantikan sebagai anggota kehormatan lagi, beliau bisa ikut,” kata Brigjen (purn) Subagyo Rachmad seusai menyerahkan satu set seragam legiun veteran kepada Wali Kota Eri dalam acara tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Eri menyampaikan terimakasih kepada LVRI yang telah mengusulkan dirinya untuk menerima tanda kehormatan itu. 

Usulan itu disampaikan karena dinilai sangat perhatian kepada para legiun veteran.

“Memang sejak saya jadi Wali Kota Surabaya, saya pasti selalu support semua kegiatan beliau-beliau itu. Saya juga memberikan kebebasan PBB dan lainnya untuk LVRI. Hal ini sebagai tanda terimakasih kita kepada para pejuang karena tanpa ada para pejuang ini, maka Surabaya tidak akan pernah berdiri seperti hari ini,” kata Wali Kota Eri.

Karena merasa dibantu, akhirnya LVRI itu mengusulkan dirinya menjadi anggota kehormatan dan usulan itu ternyata sudah disetujui. 

“Seharusnya saya dilantik Januari kemarinnya, tapi saya tidak bisa waktu itu, insyaallah ada lagi pelantikan berikutnya mungkin bulan Juni atau Juli, dan insyaalah nanti saya akan datang ke Jakarta,” ujarnya.

Setelah resmi menerima tanda kehormatan, Wali Kota Eri mengaku akan terus melakukan berbagai hal yang sudah dilakukannya selama ini kepada para anggota LVRI. 

Salah satunya yang rutin dilakukan adalah menjadikan mereka guru dalam sekolah kebangsaan.

“Ilmu perjuangan mereka harus ditularkan, saya minta beliau-beliau ini ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan perjuangan-perjuangan secara nyata yang sudah dilakukan oleh mereka, sehingga anak-anak sekolah mengerti dan memahami oh perjuangan itu seperti ini to, oh tujuan perjuangan itu seperti ini,” katanya.

Bahkan, ia juga tidak ingin sekolah kebangsaan itu hanya dilakukan di satu tempat yang dilatih oleh tentara dan sebagainya. 

Namun, ia ingin mereka ini datang membagi ilmu perjuangannya ke sekolah-sekolah, sehingga anak-anak mengerti tentang arti sebuah perjuangan.

“Banyak sebenarnya support dan perhatian Pemkot Surabaya kepada LVRI ini, dan karena itulah akhirnya saya dinobatkan sebagai anggota kehormatan,” pungkasnya.

Read More

Halal Bihalal dengan Pensiunan ASN Pemkot, Wali Kota Eri Teringat Ketika Ditempa di Birokrasi hingga Berhasil Jadi Wali Kota

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menggelar halal bihalal dengan pensiunan ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang tergabung dalam Paguyuban Purna Praja Sejahtera (PPPS) Surabaya, Selasa (23/4). 

Bahkan, saat itu Wali Kota Eri bersama Wawali Armuji juga halal bihalal dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan juga Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) di Convention Hall Arif Rahman Hakim, Surabaya.

Wali Kota Eri mengatakan bahwa halal bihalal dengan mereka ini sudah tahun yang kedua karena tahun lalu juga digelar acara serupa. 

Bagi dia, halal bihalal ini sangat penting karena Pemkot Surabaya tidak akan pernah mencapai keberhasilannya hingga saat ini, tidak akan pernah sesukses sekarang ini tanpa ada orang-orang hebat yang memulai sebelumnya.

“Nah, kita sebagai penerus mereka, kita undang beliau-beliau ini untuk halal bihalal. Kami juga memohon doa kepada beliau-beliau ini supaya bisa terus menjalankan program-program Pemkot Surabaya ke depannya. Apalagi, meskipun mereka ini sudah pensiun jadi ASN, tapi mereka ini masih aktif di masing-masing kampungnya, sehingga kita ajak untuk terus bersinergi membangun Surabaya,” kata Wali Kota Eri usai acara halal bihalal.

 

Selain itu, ia sadar betul bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi Wali Kota Surabaya tanpa ada orang-orang hebat yang menempanya selama berada di birokrasi atau sebelum menjadi Wali Kota Surabaya. 

Ia sangat ingat bagaimana dia ditempa selama berada di birokrasi dulu.

“Banyak yang menempa saya waktu itu, ada Pak Yasin yang biasanya saya panggil “Om” karena beliau juga tetangga saya sejak kecil, ada Pak Sri Mulyono yang membentuk karakter saya, ada Pak Mukhlas dan orang-orang hebat lainnya yang membentuk karakter saya, sehingga sekarang ini saya bisa menjadi Wali Kota Surabaya. Tanpa jenengan (Anda) semuanya, saya tidak akan pernah menjadi Wali Kota Surabaya,” ujarnya.

Yang paling dia ingat betul adalah almarhum Pak Totok Koesnindar yang mendidiknya kala itu. 

Menurutnya, saat itu dia dimasukkan ke satu ruangan selama enam bulan, tidak boleh keluar ruangan kecuali hanya untuk shalat. 

Di ruangan itu hanya disuruh membaca buku sebanyak-banyaknya.

Dari situlah dia sadar bahwa ternyata senior-seniornya di Pemkot Surabaya sudah berjuang sangat luar biasa, sehingga pada waktu menjadi Wali Kota Surabaya, ia menyampaikan kepada seluruh jajaran pemkot, sudah seyogyanya dan sudah sepantasnya perjuangan senior-senior itu dihormati, sehingga digelarlah acara halal bihalal ini.

“Jadi, di sini kita memohon maaf dan memohon doa kepada senior-senior agar jalannya Pemkot Surabaya jauh lebih baik daripada hari ini,” katanya.

Selain itu, ia juga mengingat perjuangan para legiun veteran yang telah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. 

Sedangkan hari ini, masih banyak para pejabat yang ingin merebut kekuasaan. 

Karenanya, ia menyampaikan kepada jajaran Pemkot Surabaya bahwa saat ini Surabaya tidak dibangun dengan kekuasaan, Surabaya tidak dibangun dengan kesombongan dan Surabaya tidak dibangun dengan rebutan-rebutan yang lainnya. 

“Tapi Surabaya harus kita bangun dengan cinta kasih,” tegasnya.

Sementara itu, Wawali Armuji dalam sambutannya di acara itu juga menyampaikan bahwa sudah seharusnya kaum muda dan kaum tua atau pensiunan ASN Pemkot Surabaya untuk berkolaborasi demi Surabaya yang lebih baik lagi ke depannya.

“Dan yang pasti, semua Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya membawa dan membuat legesi masing-masing untuk Surabaya, dan kita akan meneruskan itu bersama Pak Eri supaya Surabaya lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya.

Read More

Kaya Best Practice, Alasan Kemendagri Tunjuk Surabaya Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Otoda 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kota Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis, 25 April 2024. 

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat No 100.2.1.7/15 SJ tanggal 2 Januari 2024 perihal Penunjukkan Kota Surabaya sebagai lokasi Pelaksanaan Peringatan Hari Otoda XXVIII Tahun 2024. 

Tema peringatan yang diangkat di tahun 2024 ini adalah "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. 

Tema ini merupakan cerminan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau. 

Dimana pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Penunjukan Kota Surabaya sebagai tuan rumah Peringatan Hari Otoda 2024, tidak lepas dari sejumlah indikator dan latar belakang penilaian oleh Kemendagri. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser, menjelaskan sejumlah indikator itu berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri.

Yang pertama, Kota Surabaya dipilih sebagai tuan rumah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 100.2.1-119 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023 tentang hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021. 

"Keputusan itu menetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai pemerintah kota yang berkinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata M Fikser, Selasa (23/4).

Kemudian indikator yang kedua, Fikser membeberkan bahwa sejalan dengan tema hari otonomi daerah, Pemkot Surabaya telah memiliki berbagai best practices yang diwujudkan dalam inovasi dan program dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan. 

"Antara lain telah diapresiasi oleh ASEAN yaitu berupa penghargaan ASEAN Environtmentally Sustainable City (ESC) kategori Udara Terbersih Kota Besar," ujar dia.

Sementara indikator ketiga, Fikser menyebutkan bahwa Kemendagri memandang jika Pemkot Surabaya sudah beberapa kali melaksanakan sejumlah agenda atau event nasional maupun internasional. 

Selain itu, Surabaya juga dinilai berkembang menjadi kota dagang dan jasa yang mengisyaratkan tersedianya kemudahan dan kecepatan akses.

"Terutama di bidang sarana prasarana akomodasi dan transportasi darat, laut, dan udara sehingga mampu melayani perjalanan lokal, regional, maupun internasional," jelasnya.

Di samping itu, Fikser juga menerangkan bahwa Peringatan Hari Otoda Nasional pada 25 April 2024 di Kota Surabaya akan diisi sejumlah rangkaian acara. 

Yang pertama adalah upacara Peringatan Hari Otoda Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 di Balai Kota Surabaya.

"Setelah upacara, rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan Pawai Seni Budaya dan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Surabaya," ungkap dia.

Selanjutnya, yang tidak kalah menarik adalah kegiatan Malam Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda). 

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Ball Room Grand City Mall Surabaya dengan diisi berbagai acara.

"Malam Apresiasi ini akan diisi dengan pentas budaya dan penyerahan piagam penghargaan oleh Mendagri kepada Pemda yang berprestasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," papar Fikser.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, Fikser mengungkapkan bahwa peserta yang diundang dalam Puncak Peringatan Hari Otoda Nasional 2024 terdiri dari gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia. 

Selain itu, menteri serta Kepala Badan dari Kementerian/LPNK khususnya anggota tim nasional EPPD juga turut diundang dalam kegiatan ini.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga turut mengundang seluruh pejabat Eselon I di Lingkup Kemendagri dan BNPP, pejabat Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal Kemendagri dan Ditjen Otonomi Daerah, serta Forkopimda Jawa Timur dan Kota Surabaya.

"Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah direncanakan akan dihadiri pula Bapak Presiden Republik Indonesia, sekaligus menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah yang berprestasi kinerja tertinggi berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021," pungkasnya.

Read More

Pj. Gubernur Jatim Sampaikan Jawaban Eksekutif Atas PU Fraksi di DPRD Terkait LKPJ 2023

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj). Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Prov Jatim Surabaya, Senin (22/4/2024).

Pj. Gubernur Adhy secara detil menanggapi saran, masukan, kritik dan pertanyaan dari para Fraksi DPRD Prov Jatim pada LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023. 

Secara khusus, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Panitia Khusus Pembahas LKPJ, yang menyatakan bahwa LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi kaidah yuridis formal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan. 

"Serta melanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga kritik, saran dan masukan yang diutarakan untuk pembangunan dan kemajuan Jawa Timur,” ungkapnya.

Adhy mengatakan, pentingnya sinergitas dalam meningkatkan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU). 

Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh pihak legislatif dalam menanggapi LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023. 

Utamanya pada beberapa IKU yang mendapat apresiasi dari pihak legislatif yakni Indeks GINI, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesalehan Sosial, dan Indeks Resiko Bencana.

Menurut Adhy, hal tersebut juga tidak lepas dari kolaborasi dan kerja bersama serta tentunya arahan dari segenap jajaran legislatif yang senantiasa berperan dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada jajaran eksekutif. 

"Terima kasih atas apresiasi pada beberapa capaian IKU kami. Semua capaian yang kita dapatkan tak lain adalah hasil sinergi dari seluruh elemen di Jatim, tak hanya eksekutif tapi juga legislatif," katanya.

Lebih lanjut, Adhy menjelaskan dalam persaingan ekonomi global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memiliki kemandirian fiskal yang kuat. 

Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, terbukti realisasi PAD tahun 2023 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar Rp 22,32 triliun dari target Rp 21,67 triliun. 

Capaian ini mampu melampaui realisasi PAD tahun 2022 yang sebesar Rp 21,25 triliun dari target 18,12 triliun.

“Namun, terkait belum optimalnya realisasi belanja daerah, dapat kami sampaikan bahwa Pemprov Jatim sepakat untuk mengoptimalkan belanja daerah. Untuk itu, kami berkomitmen merealisasikan belanja melalui program prioritas Nawa Bhakti Satya yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi,” tuturnya.

“Komitmen kita bersama adalah meningkatkan PAD kita di tahun 2024 dan memaksimalkan serapan anggaran,” imbuhnya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini Adhy juga menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim untuk membangkitkan roda perekonomian Jawa Timur. 

Antara lain penguatan daya saing industri kecil melalui fasilitasi pelatihan peningkatan nilai tambah, sertifikasi dan desain produk kemasan, program afirmasi yang efektif melalui dukungan permodalan subsidi bunga pada Program Kredit Sejahtera (Prokesra), serta pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

“Upaya lainnya juga kami laksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat khususnya di perdesaan, seperti Program Pemberdayaan BUMDesa yang mampu berperan dalam konsolidasi produk unggulan desa sehingga dapat meningkatkan daya saing,” terang Adhy.

Program ini memberikan penguatan permodalan kepada 150 BUMDesa yang bergerak di bidang pertanian, pariwisata, perdagangan, dan pengelolaan sampah senilai Rp15 miliar. 

Kemudian Program Jatim Puspa dengan sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) Graduasi PKH. 

Program ini mampu meningkatkan pendapatan KPM sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin.

Lalu Program Sinando (Sinau Nang Ndeso), yaitu pelatihan kewirausahaan usaha ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di desa sehingga dapat meningkatkan skill SDM dan nilai tambah produk. 

“Kami juga melakukan Program Desa Berdaya yang mampu menemukan ikon desa untuk dikembangkan menjadi ekonomi kreatif desa yang didukung oleh perencanaan penganggaran di desa,” tandas Adhy.

Pj. Gubernur Jatim, Adhy juga menyampaikan keberhasilan Pemprov Jatim dalam pengendalian inflasi di Jawa Timur melalui SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali).  

Program ini telah dilaksanakan dan berhasil mewujudkan Stabilisasi harga pangan untuk meringankan beban masyarakat dan menstabilkan harga bahan pokok, melalui penyelenggaraan pasar murah. 

“Kami juga melakukan peningkatan kualitas digitalisasi data, dengan melaksanakan updating rutin aplikasi monitoring harga melalui SISKAPERBAPO atau Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Bahan Pokok sebagai upaya transparansi harga ke masyarakat dan dasar intervensi Operasi Pasar Murah (OPM),” tegas Adhy.

Pj. Adhy Karyono menambahkan, bahwa seluruh capaian yang telah digapai merupakan hasil kerja dan usaha  bersama untuk memajukan Jawa Timur. 

“Capaian ini merupakan raihan kita bersama sebagai wujud kerjasama, kolaborasi dan sinergitas semua pihak, stakeholder di Jawa Timur, semua Perangkat Daerah, dukungan Forkopimda Jawa Timur, Bupati/Walikota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha dan partisipasi luar biasa masyarakat Jawa Timur, serta tentunya dukungan dan pengawalan segenap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.

Read More

PDAM Kabupaten Pasuruan Targetkan Penambahan Pelangan Baru

Pasuruan - KABARPROGRESIF.COM Direktur PDAM Kabupaten Pasuruan, Za'ari, menargetkan penambahan sekitar 3500-5000 pelanggan baru di tahun 2024.

Menurutnya, peluang penambahan pelanggan baru masih terbuka. Sebab, selain wilayah Kabupaten Pasuruan yang luas, juga dipengaruhi banyaknya rumah yang membutuhkan sambungan PDAM. 

Terutama perumahan-perumahan baru di wilayah Gempol dan sekitarnya.

Saat ini jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Pasuruan mencapai sekitar 40 ribu pelanggan. 

Dan untuk tahun ini, PDAM menurut Zaari menargetkan bisa menambah hingga lima ribu pelanggan baru.

Namun untuk bisa mencapai target tersebut, ada banyak upaya yang harus dilakukan. 

Utamanya dengan terus meningkatkan pelayanan dan kualitas air PDAM.

"Memang susah, tapi kita akan berupaya sekuat tenaga. Yang paling penting adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan air yang dihasilkan," terangnya.

Salah satu cara yang dilakukan untuk bisa menarik pelanggan baru, yakni memberikan diskon 50% untuk sambungan rumah tangga baru. 

Kata Zaari, pemberian diskon sudah dilakukan di bulan Januari-Pebruari kemarin, kemudian akan diberlakukan lagi pada Hari Ulang Tahun PDAM dan momen Kemerdekaan RI, agustus mendatang.

"Bagi pasang baru, akan kami berlakukan diskon lima puluh persen untuk untuk sambungan rumah tangga, bukan industri," ujarnya, hari ini Senin (22/4/2024). 

Read More