Menteri PUPR Basuki Pastikan Tol Serang-Panimbang Beroperasi 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memastikan pembangunan jalan tol Serang-Panimbang terus berlangsung. 

Kini, proses pembangunan dilanjutkan pada Seksi 2 sepanjang 24,17 km yang menghubungkan Rangkasbitung-Cileles.

Sebelumnya, PUPR telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan tol Serang - Panimbang sepanjang 83,67 km. 

Itu setelah seksi 1 sepanjang 26,5 km yang menghubungkan Serang - Rangkasbitung beroperasi sejak 2021 lalu.

Selain itu juga seksi 3 sepanjang 33 km yang menghubungkan Cileles-Panimbang. Hingga saat ini, progress fisik pembangunan Seksi 2 sendiri telah mencapai 23,31 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan tol untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan.

“Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan sekitar,” kata Menteri Basuki dalam keterangan kepada wartawan, Selasa 17 Mei.

Basuki menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan tol Serang-Panimbang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai total investasi sebesar Rp8,58 triliun.

Basuki merinci, pada Seksi 1-2, merupakan porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang. 

Kemudian pada Seksi 3 merupakan porsi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

Sementara itu Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga Danang Parikesit mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan tol Serang - Panimbang Seksi 2 dan 3 ditargetkan dapat beroperasi pada semester 1 dan 2 tahun 2024.

Setelah rampung, jalan tol Serang - Panimbang akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu perjalanan menuju obyek wisata Tanjung Lesung yang merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

"Jika sebelumnya, dari Jakarta ke Tanjung Lesung membutuhkan waktu tempuh selama 5 jam, dengan adanya jalan tol Serang - Panimbang ini waktu tempuh dapat dipangkas menjadi 2-3 jam dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam," kata Danang.

Di samping itu, lanjut Danang, keberadaan jalan tol Serang - Panimbang dapat memperlancar konektivitas perekonomian masyarakat baik dari sektor industri maupun pariwisata di Provinsi Banten.

“Kehadiran jalan tol Serang - Panimbang diharapkan akan mendukung pengembangan ekonomi di kawasan wisata Tanjung Lesung serta Wilayah Banten Tengah dan Banten Selatan yang secara geografis berdekatan dengan DKI Jakarta,” ujar Danang.

Kawasan wisata Tanjung Lesung merupakan salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang merupakan amanat Presiden Jokowi. 

Kawasan wisata Tanjung Lesung masuk dalam destinasi prioritas karena keunggulan keindahan alamnya serta berbagai fasilitasnya yang atraktif, seperti water sports, snorkeling, diving, hingga sunrise spot di pesisir pantai.

Adapun Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang lain meliputi Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Pulau Morotai, Tanjung Kelayang, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Taman Nasional Bromo – Tengger – Semeru serta Labuan Bajo.

Read More

Boyamin Siap Menjadi Saksi Dalam Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK melakukan penjadwalan pemeriksaan pada Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. 

Boyamin sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus dugaan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus suap dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia mendapat pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus suap dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Boyamin diperiksa karena jabatannya yaitu sebagai direktur PT Bumi Rejo dengan tersangka Budhi Sarwono Bupati nonaktif Banjarnegara.

“Benar, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan saudara Bonyamin Saiman sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU dengan tersangka BS (Budhi Sarwono),” ucap Ali Fikri selaku Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, pada Senin, 16 Mei 2022

Pemeriksaan tersebut menduga Boyamin akan bersikap kooperatif dalam memberikan kesaksian atas apa yang diketahuinya mengenai kasus pencucian uang yang dilakukan Budhi Sarwono.

“KPK meyakini yang bersangkutan akan bersikap kooperatif serta saat di hadapan tim penyidik, bersikap jujur, dan terus terang serta tidak akan menutupi berbagai fakta yang diketahuinya,” ucap Ali.

Ali sendiri menegaskan bahwa tim penyidik KPK sudah mengumpulkan alat bukti keseluruhan yang terdiri dari keterangan berbagai pihak dan bukti lainnya terkait kasus TPPU Budhi Sarwono

Ali juga mengungkapkan terkait semua keterangan dari beberapa saksi yang akan ditampilkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Nantinya (bukti tersebut) juga akan dikonfirmasi dengan berbagai alat bukti dan keterangan seluruh saksi lainnya di depan majelis hakim,” jelas Ali.

Boyamin mengungkapkan dirinya siap hadir dalam pemeriksaan sekalipun tugas panggilan belum diterima 

“Aku akan tetap hadir meskipun tidak menerima surat panggilan,” ujarnya.

Boyamin diketahui pernah mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 26 Mei 2022.

Kedatangan tersebut berdasarkan pemenuhan panggilan pemeriksaan yang sebelumnya belum sempat didatangi Boyamin pada Senin, 25 April 2022.

Namun, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tim penyidik dari kasus TPPU sedang berada di luar kota.

Boyamin mengaku pada awak media selaku Direktur PT. Bumi Rejo sejak tahun 2018. Boyamin menjelaskan dirinya masuk dalam perusahaan untuk membantu menyelesaikan seluruh permasalahan perhutangan dibeberapa bank.

“Saya masuk PT bumi Redjo itu 2018, secara formalnya begitu. Terus 2014 kredit macet di banyak bank, invalid, maka diambil alih semuanya oleh orang tuanya (Budhi Sarwono) karena pemegang saham itu namanya Pak Sugeng Budhiarto,” papar Boyamin.

“Setelah kreditnya macet di Bank Mandiri, BPD, perusahaan Bumi Rejo itu kondisinya invalid, tidak bisa ikut tender lagi sejak tahun 2014, terus 2018 saya dimasukan menjadi direktur, tugas saya adalah mengurusi utang dan piutang,” ucap Boyamin menambahkan.

Dalam kasus ini, KPK juga menemukan indikasi Budhi Sarwono melakukan penyamaran, menyembunyikan atau menghilangkan beberapa jejak aset yang bersumber dari hasil korupsi yang menjadi penyebab kasus TPPU.

Kasus suapnya itu membuat KPK menduga Adhi menerima commitment fee dalam pengerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara mencapai Rp. 2,1 miliar.

Budhi juga diduga aktif melakukan pelelangan pekerjaan infrastruktur diantaranya membagikan paket pekerjaan di dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya dan mengatur pemenang lelang.

Read More

Datangi Pasar di Bogor, Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Rp857,8 Juta untuk Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Bogor) Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini membagikan senilai Rp857.845.029 juta bantuan dalam bentuk tunai maupun nontunai berupa sejumlah elektronik penunjang kegiatan ekonomi bagi warga kota dan Kabupaten Bogor di empat pasar tradisional, Selasa, 17 Mei 2022.

Keempat titik pembagian bantuan tersebut ialah Pasar Cibinong dan Pasar Gunung Batu yang dibagikan langsung Presiden Jokowi dalam kunjungannya serta Pasar Citeureup dan Pasar Anyar yang dibagikan tanpa kehadiran Presiden.

Pembagian pertama, bantuan nontunai berupa program Atensi (Asistensi Rehabilitasi Sosial) dari Kemensos bagi masyarakat yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Di lokasi kesatu, Pasar Cibinong Presdiden Jokowi membagikan tiga unit kursi roda elektrik, dua set alat bantu dengar, dua laptop wicara, satu motor roda 3, bantuan kewirausahaan untuk satu orang PM dan santunan yatim Piatu dan yatim piatu untuk satu PM. Total bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp143.745.029 untuk 10 penerima manfaat.

Di lokasi kedua, Presiden menyerahkan secara simbolis bantuan berupa satu motor roda 3, bantuan kewirausahaan untuk tujuh orang PM, santunan yatim-piatu untuk tiga PM, tongkat ketiak untuk tiga PM, dan tongkat kaki 3 untuk satu orang PM. Sehingga di sini total bantuan sebesar Rp68.700.000 untuk 10 penerima manfaat.

Sementara di Pasar Citeureup, penyerahan bantuan Kemensos berupa motor roda 3 untuk satu PM, bantuan kewirausahaan untuk dua PM dan santunan yatim piatu untuk tujuh PM dengan total bantuan senilai Rp53.600.000 untuk 10 penerima manfaat dilakukan perwakilan pejabat yang berwenang.

Begitu pun di Pasar Anyar diserahkan bantuan berupa satu unit motor roda 3, bantuan kewirausahaan untuk tiga PM, santunan yatim piatu untuk enam PM, dengan total bantuan sebesar Rp57.800.000 untuk 10 penerima manfaat.

Selanjutnya, ada pula bantuan tunai dari Kemensos yang diberikan kepada warga di empat pasar tersebut, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan Bantuan Presiden yaitu Bantuan Modal Usaha Rp1,2 juta yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT minyak goreng Rp300 ribu di Pasar Cibinong dan Pasar Gunung Batu diberikan masing-masing untuk 90 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total bantuan Rp27 juta.

Dengan begitu, total bantuan dari Kemensos keseluruhan sejumlah Rp 377.845.029.

Sedangkan bantuan Presiden (Banpres) berupa modal usaha Rp1,2 juta diberikan kepada 400 KPM PKH dengan masing-masing titik sebanyak 100 KPM, sehingga total bantuan senilai Rp480 juta.

Dari rincian itu, bantuan keseluruhan dari program di Kemensos dan Banpres mencapai Rp857.845.029 juta.

Read More

Diperiksa KPK 8 Jam, Boyamin Saiman Klaim Hanya Urusi Utang di PT Bumirejo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengklaim dirinya hanya mengurusi masalah utang di PT Bumirejo. Hal ini disampaikan dirinya usai diperiksa oleh penyidik KPK selama delapan jam.

Boyamin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono. Namanya muncul di kasus ini karena dia menjabat sebagai Direktur PT Bumirejo, perusahaan milik Budhi dan keluarganya.

"Saya kalau ditanya itu (aliran uang, red) tidak tahu. Karena memang tugas saya hanya mengurusi utang piutang," kata Boyamin kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Mei.

Boyamin mengatakan keterangan serupa juga diberikannya kepada penyidik komisi antirasuah.

"Saya jawab begitu juga tadi. Ya sudah, bahwa memang saya itu misalnya ditanya keuangan saya tidak tahu, operasionalnya tidak tahu, terus kemudian manajemen yang secara apa keuangan dan operasional saya enggak tahu, termasuk apakah itu tender apa tidak," ungkapnya.

Ada pun urusan utang yang harus diurusi oleh Boyamin berada di sejumlah bank dan berjumlah hingga miliaran rupiah.

Boyamin menyebut dirinya mendapat 11 pertanyaan yang di antaranya menyinggung perihal perkenalannya dengan Budhi Sarwono dan gaji.

"(Pertanyaan, red) nomor delapan, gaji, nah itu, Rp5 juta itu (gaji saya, red). Ya memang begitu," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan dilakukan setelah penyidik mengembangkan kasus suap di Dinas PUPR dan gratifikasi yang menjeratnya beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, Budi diduga telah menyembunyikan kekayaannya yang berasal dari dua tindak pidana korupsi itu dan mengubahnya dalam bentuk aset berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, KPK telah menyita aset senilai Rp10 miliar.

Read More

Jokowi Cabut Aturan Wajib Tes Antigen-PCR Bila Sudah Vaksinasi Lengkap

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Joko "Jokowi" Widodo menghapus aturan harus tes antigen/PCR bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap. 

Kebijakan ini dibuat karena pandemik COVID-19 sudah terkendali.

"Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen," ujar Jokowi dalam pernyataannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/5/2022).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mencabut aturan penggunaan masker di area terbuka. 

Namun, apabila masyarakat beraktivitas di gedung tertutup, wajib menggunakan masker.

"Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal, pertama pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker," ucapnya.

"Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker, namun untuk kegiatan di ruangan tertutup, dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker," imbuhnya.

Meski demikian, lansia dan orang yang memiliki penyakit komorbid disarankan tetap menggunakan masker ketika melakukan kegiatan di luar ruangan.

"Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang punya gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker saat beraktvitas," katanya.

Diketahui, pada mudik Lebaran Idul Fitri 2022 lalu, aturan tes antigen masih berlaku bagi pelaku perjalanan yang masih menerima dosis lengkap. 

Aturan tersebut tak berlaku bagi yang sudah menerima vaksin booster.

Read More

Kejagung Beberkan Peran Lin Che Wei Tersangka Baru Kasus Mafia Minyak Goreng

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus mafia minyak goreng. Penetapan ini terkait perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 hingga Maret 2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin membeberkan peran dari tersangka Lin Che Wei selaku Penasihat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia.

"Peran tersangka yaitu tersangka bersama-sama dengan tersangka IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI mengondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan," tutur Burhanuddin dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Tersangka pun langsung dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022.

"Satu orang tersangka yang dilakukan penahanan yaitu LCW alias WH selaku pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI," jelas dia.

Pada kasus ini, Lin Che Wei disangkakan melanggar Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Lin Che Wei keluar sekitar pukul 18.00 WIB dari Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan. 

Petugas langsung membawanya ke mobil tahanan. Dalam proses penyidikan, dia tercatat diperiksa sekitar lima kali berturut-turut di setiap harinya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) pernah memeriksa Lin Che Wei sebagai saksi. Terakhir pada Selasa 10 Mei 2022 lalu.

Kala itu, Kejagung memeriksa dua saksi terkait kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).

Kedua saksi yang diperiksa adalah Lin Che Wei selaku Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia dan Nanda Sudrajat selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang.

"Mereka diperiksa untuk empat orang tersangka yaitu tersangka IWW, tersangka MPT, tersangka SM, dan tersangka PTS," kata Ketut.

Sebelum Lin Che Wei, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana. Sejauh ini, Indrasari menjadi satu-satunya tersangka mafia minyak goreng dari unsur pemerintah.

"Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direkrut Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan," tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Secara rinci, keempat tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Menurut Burhanuddin, ketiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati Indrasari agar mengantongi izin ekspor CPO. 

"Padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan impor," jelas dia.

Keempat tersangka pun langsung dilakukan penahanan di dua tempat berbeda. Indrasari Wisnu Wardhana dan Master Parulian Tumanggor ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara Stanley Ma dan Pierre Togar Sitanggang di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Selama 20 hari ke depan terhitung hari ini," kata Burhanuddin.

Keempat tersangka diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri atau Domestic Price Obligation (DPO) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Jaksa Agung ST Burhanuddin turut membeberkan peran dari para tersangka. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana diduga memberikan izin ekspor CPO kepada perusahaan yang tidak berhak.

"Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO), tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO 20 persen dari total ekspor," tutur Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, tiga tersangka yakni Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, berusaha berkomunikasi dengan Indrasari agar dapat meloloskan izin ekspor CPO.

"Ketiganya telah berkomunikasi secara intens dengan IWW sehingga PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Musim Mas, PT Multimas Nabati Asahan untuk mendapatkan persetujuan ekspor padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB Palm Oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO" kata Burhanuddin.

Read More

Bakar Dokumen Saat Digeledah KPK, Pejabat Pemkot Ditangkap Brimob

KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Seorang pejabat di Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Ambon digiring ke Mako Brimob. Dia ketahuan membakar sejumlah dokumen penting yang dicari Komisi Pembarantasan Korupsi.

Aksi yang dilakukan seorang kepala seksi di Dinas Tata Kota berinisial OR itu ketahuan masuk toilet. 

Dia membawa banyak dokumen saat penggeledahan KPK, Selasa (17/5). Di dalam toilet dokumen itu dibakar. Bersamaan turun KPK dari lantai 3 Dinas Tata Kota di Balai Kota.

“KPK pas turun dari lantai 3. Mereka lihat asap keluar dari toilet. Langsung dicek. Petugas KPK lantas memanggil anggota Brimob yang ikut dalam pengawalan penggeledahan KPK,” kata sumber.

Pejabat itu lantas digelandang ke Mako Brimob. Hingga kini OR masih ditahan di Mako Brimob Tantui. 

Dia akan diperiksa, dan dituduhkan berencana menghilangkan barang bukti yang sedang dicari KPK.

Meski demikian, KPK berhasil mengamankan dua kardus. Dokumen itu langsung disita KPK. 

“Sudah disita KPK ada dua kardus yang berhasil diselamatkan. Mungkin itu dokumen terkait lelang proyek,” kata sumber ini.

Hingga malam tadi KPK masih melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan. Mereka hanya sempat beristirahat untuk makan dan sholat, kemudian dilanjutkan lagi dengan penggeledahan sejumlah ruangan.

Banyak ruangan yang sudah disegel KPK. KPK juga terlihat menentang koper atau tas besar berisi dokumen hasil sitaan. 

Mereka beranjak dari satu ruangan ke ruangan lain. Setelah selesai digeledah, ruangan itu kemudian disegel.

Penggeladahan dilakukan sejak pagi pukul 10.00 WIT di Pemerintah Kota Ambon, termasuk Dinas PUPR yang terpisah dari Balai Kota di Jalan Sultan Hairun. Dinas PUPR berada di dekat SMA Negeri 2 Ambon.

Read More

Bersih-Bersih BUMN Lagi, Erick Thohir Segera Bubarkan Empat Perusahaan Pelat Merah

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana melakukan pembubaran empat BUMN. Adapun pembubaran akan diproses terlebih dahulu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Empat perusahaan pelat merah yang dimaksud yakni PT Merpati Nusantara Airlines, PT Istaka Karya (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (PANN), dan PT Kertas Leces (Persero).

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan pihaknya akan lebih dulu memproses perkaranya melalui sidang PKPU, sebelum keempat perseroan negara ini dibubarkan secara hukum.

"Kita bawa lagi ke PKPU, kalau untuk Merpati itu akan masuk ke sana ke PKPU juga, Istaka Karya juga iya. PT PANN, dan PT Kertas Leces juga sedang dibawa ke PKPU untuk proses dibubarkan," ungkap Arya kepada Wartawan, Selasa, 17 Mei.

Seperti diketahui, Menteri BUMN, Erick Thohir sebelumnya telah resmi membubarkan tiga BUMN, yakni PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Sandang Nusantara (Persero). 

Pembubaran ketiga BUMN tersebut dilakukan melalui asset management BUMN di bawah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Danareksa, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

Adapun RUPS Sandang Nusantara dilaksanakan pada 2 Februari 2022, Iglas pada 10 Februari 2022, dan Kertas Kraft Aceh pada 11 Februari 2022. 

Pasca RUPS tersebut, PPA membentuk tim likuidasi untuk melakukan persiapan pembubaran ketiga BUMN tersebut.

Saat ini, Kementerian BUMN dan manajemen PPA masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum likuidasi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PP pembubaran atau likuidasi ketiga BUMN akan diterbitkan pada Juni 2022. 

Erick juga menjelaskan upaya pengurangan atau perampingan perusahaan pelat merah terus diupayakan hingga 2024 mendatang.

Read More

Polri Mulai Berlakukan Pelat Nomor Putih Bulan Depan, Begini Prosesnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mabes Polri melalui Korlantas segera memberlakukan penerapan pelat nomor putih tulisan hitam bagi kendaraan pribadi. Penerapan aturan baru ini akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Dirregident Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, sesuai rencana awal bahwa penerapan pelat nomor putih dengan tulisan hitam akan mulai diberlakukan tahun ini.

“Kemarin saya sudah bilang tahun ini, secepatnya. Proses lelang sudah selesai, jadi mudah-mudahan,” ujar Yusri kepada wartawan.

“Mudah-mudahan bulan-bulan ini sudah bisa. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa jalan,” sambungnya.

Yusri juga menjelaskan teknis penerapan pelat nomor putih ini akan dilakukan secara bertahap. Diantaranya dengan memprioritaskan kendaraan baru diregistrasi dan kendaraan yang sudah waktunya berganti pelat nomor atau pajak lima tahunannya sudah habis.

“Kita prioritaskan dulu untuk kendaraan baru dan kendaraan yang sudah 5 tahun matinya, jadi bertahap,” ujarnya.

Meski nantinya penerapan aturan baru sudah diberlakukan, tetapi penggunaan pelat nomor hitam masih tetap dilanjutkan bagi kendaraan yang belum waktunya berganti pelat nomor.

“Hitam tetap jalan, putih tetap jalan. Pelat nomor hitam yang mati tahun depan masih tetap digunakan sampai habis,” tutur Yusri.

Terkait biaya, Yusri menjelaskan, tidak ada perubahan. Semua biaya pengurusan pelat nomor maupun biaya cetak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan sama seperti sebelumnya.

“[Biaya] enggak ada perubahan, tidak memberatkan masyarakat. Tetap sama, cuma mengganti warna hitam menjadi warna putih,” jelasnya.

Penerapan aturan ini akan dilakukan serentak se-Indonesia dan tidak ada wilayah didulukan. Namun Yusri menekankan proses ini akan dilakukan bertahap pada kendaraan baru terlebih dulu.

“[Untuk wilayah] tidak ada yang didulukan, serentak se-Indonesia, tapi kan bertahap. Yang kendaraan baru dulu, nanti bulan depan kalau beli kendaraan baru sudah menggunakan warna putih,” pungkasnya. 

Read More

Indonesia Lepas Masker, Menkes Budi Gunadi: Masyarakat Kita 93 Persen Punya Antibodi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Indonesia lepas masker karena adanya fenomena kesehatan di masyarakat, khususnya terkait serum antibodi. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Dalam keterangan persnya, Selasa 17 Mei 2022, Menkes Budi Gunadi menjelaskan beberapa alasan pemerintah melonggarkan penggunaan masker.

Menurutnya, selain angka vaksinasi yang lumayan tinggi di masyarakat, juga karena berdasarkan hasil survei bahwa masyarakat Indonesia 93 persen punya antibodi.

"Hal ini bisa kita lihat bahwa pada Desember kita survei antibodi masyarakat khususnya Jawa-Bali.

"Untuk jawa bali 93 persen punya antibodi. Ini bisa dari vaksin atau infeksi pada Yang Kuasa," tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut Menkes juga menjelaskan tentang naiknya kadar antibodi masyarakat Indonesia.

"Desember lalu kadar antibodi 500-600 tapi bulan Maret grup yang sama naik ke 7000-8000. Ini bukti masyarakat kita selain antibodi tumbuh lebih banyak, kadarnya naik tinggi," paparnya.

Ia kemudian memaparkan bahwa fenomena ini terjadi karena banyak masyarakat yang telah divaksin terinfeksi varian Omicron.

Menkes Budi Gunadi menyebut fenomena ini menimbulkan kekebalan kuat dan tahan lama yang dinamakan sebagai super immunity.

"Jadi orang sudah vaksin lalu terkena, selain melindungi yang bersangkutan masuk Rumah Sakit tapi bisa bertahan imunnya cukup lama," jelasnya.

Menkes Budi Gunadi menekankan kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan.

"Itu salah satu pendidikan bahwa masyarakat punya tanggung jawab lebih besar untuk melindungi diri sendiri dan orang lain," pungkasnya.***

Read More

Jokowi Cabut Kewajiban Bermasker, Begini Respon DPR

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kalangan dewan menyambut baik keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mencabut kebijakan wajib masker kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang tengah berada di luar ruangan dan di area terbuka yang tidak padat orang.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menjelaskan, keputusan tersebut merupakan langkah yang sangat bijak, mengingat penanganan Covid-19 saat ini sudah semakin terkendali.

“Saya yakini serta percaya betul apa yang diputuskan bapak presiden itu sudah berdasarkan masukan, kajian dan diskusi yang sangat matang ya. Baik melibatkan para epidemiolog, akademisi, kemudian para tokoh - tokoh kesehatan dan pemangku kepentingan yang lain,” kata Rahmad Handoyo, Selasa (17/5) malam.

Selain itu, Politikus PDIP ini menilai, keputusan yang diambil Presiden Jokowi juga sudah melalui perbandingan dengan para negara lain yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan lepas masker.

“Saya kira ada sekitar 40 negara yang ada di dunia terutama di wilayah Eropa dan Uni Eropa yang membebaskan pemakaian masker,” terang Rahmad Handoyo.

Kendati begitu, dia tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan meski sudah ada aturan pembebasan masker di dalam ruangan. Utamanya, para lansia atau mereka yang hidup dengan penyakit bawaan atau Komorbid.

“Mudah-Mudahan ini langkah awal start kita untuk berproses menuju endemi dari pandemi. Karena dari dasar statistik kita juga sudah sangat menggembirakan dan semakin bagus. Namun kita tak boleh berpuas diri dan berleha-leha. Saya kira hal itu harus dibarengi dengan tetap meningkatkan kewaspadaan kita,” demikian Rahmad Handoyo.

Diketahui sebelumnya, dalam jumpa pers secara virtual, Presiden Jokowi mengatakan kebijakan pencabutan kewajiban masker ini diberlakukan karena kasus Covid-19/">Covid-19 di Indonesia semakin terkendali.

"Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan Covid di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya sampaikan bahwa pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan pemakaian masker," katanya.

Jokowi menjelaskan, kebijakan lepas masker hanya boleh dilakukan jika masyarakat sedang aktivitas di luar ruangan dan di area terbuka yang tidak padat orang.

"Boleh tidak memakai masker (saat masyarakat sedang aktivitas di luar ruangan dan di area terbuka yang tidak padat orang)," jelas Jokowi.

Kendati, sedang berada di ruang tertutup dan di transportasi publik, Jokowi tetap harus menggunakan masker.

"Namun untuk kegiatan di ruang tertutup dan transport publik tetap gunakan masker," kata Jokowi.

Read More

Densus 88 Sita Ratusan Butir Peluru dan 37 Senjata dari Pengeledahan Rumah 24 Tersangka Teroris

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebanyak 244 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter disita Densus 88 Antiteror Polri dari pengeledahan rumah 24 tersangka teroris yang ditangkap di sejumlah tempat pada Sabtu (14/5/2022) pekan lalu.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, selain 244 butir amunisi kaliber 5,56 mm, Densus 88 juga mengamankan senjata api, senjata tajam, amunisi senjata lain hingga alat elektronik.

Total senjata yang disita Densus 88 sebanyak 37 buah, dengan rincian satu pucuk senjata api revolver, delapan pucuk senapan PCP beserta peredam dan penyangga, satu pucuk senapan PCP merah hitam.

Selain itu, sebanyak 22 bilah senjata tajam jenis parang, empat badik, dan satu pisau lipat.

Kemudian 10 butir amunisi kaliber 38 spesial, dua bungkus amunisi berisi peluru mimis, satu panah, enam buah anak panah, dua buah magazine senjata M-16 dan 26 unit handphone.

"Pengeledahan oleh Densus 88 ini disaksikan oleh saksi dan masyarakat di sekitar," ujar Ramadhan saat jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (17/5/2022).

Ramadhan menjelaskan, 24 tersangka teroris ini ditangkap secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia.

Sebanyak 22 tersangka ditangkap di Sulawesi Tengah, satu tersangka di Bekasi, dan satu tersangka di Kalimantan Timur.

Read More

Jokowi Perbolehkan Masyarakat Lepas Masker

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan masyarakat untuk melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan. Hal ini setelah pihaknya memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali

"Maka perlu saya menyampaikan beberapa hal Yang pertama pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/5/2022).

Jokowi memperbolehkan masyarakat untuk melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan. Namun, harus tetap memakai masker saat di ruangan tertutup dan transportasi publik.

"Jika masyarakat sedang beraktifitas diluar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker.

Namun untuk kegiatan di ruang tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin seperti negara-negara lain yang langsung melakukan kebijakan melepas masker. Menurutnya, pemerintah akan melihat situasi pada masa transisi selama enam bulan ke depan.

"Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker, ndak. Ini masih masa transisi, kira-kira enam bulan kita lihat seperti apa, baru nanti silakan kalau di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih pakai masker," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meninjau Sirkuit Formula E, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Presiden menambahkan bahwa ada sejumlah tahapan yang harus dilewati dan pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam memutuskan kebijakan. Menurutnya, pemerintah juga memiliki sejumlah pengalaman saat menghadapi lonjakan kasus Covid-19 varian Delta maupun Omicron.

"Ada tahapan-tahapan yang kita tidak perlu tergesa-gesa. Apapun, kita punya pengalaman saat Delta seperti apa, saat Omicron seperti apa, sehingga kehati-hatian, kewaspadaan itu tetap harus," tandasnya.

Read More

KPK Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin, Jokowi Ikut Komentari

KABARPROGRESIF.COM: (Bogor) Presiden Jokowi ikut mengomentari penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin oleh KPK. 

Jokowi meminta agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Presiden Jokowi mengingatkan Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan agar menjaga pelayanan publik di Kabupaten Bogor, agar tetap maksimal. Hal itu disampaikan RI 1 usai berkunjung ke Pasar Cibinong, Selasa (17/5).

“Tadi saya ditanya langsung sama Pak Presiden, soal pelayanan publik. Saya pastikan, pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa,” kata Iwan yang ikut mendampingi Jokowi.

Pertanyaan itu, berkaitan dengan pasca Bupati Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga tampuk kepemimpinan Bumi Tegar Beriman kini diemban Iwan Setiawan.

“Intinya beliau menanyakan langsung dan memberi dukungan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Iwan.

Iwan mengakui, dukungan juga datang dari Menteri Sosial Tri Rismaharini, agar Iwan dan jajaran Pemkab Bogor tetap melayani masyarakat.

“Alhamdulillah, Bu Risma juga memberi nasihat. Tadi sempat ngobrol dengan beliau dan harapannya sama, minta pelayanan kepada masyarakat jangan terganggu,” katanya.

“Pak Danrem, Pak Kapolda Jabar juga sama, sempat merangkul saya dan mendoakan. Alhamdulillah ini jadi motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Di sisi lain, Iwan juga meminta jajarannya untuk terus bergerak memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban setiap ASN bekerja maksimal dan mengabdikan diri untuk masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi membagikan sejumlah bantuan kepada masyarakat dan pedagang.

Ia juga sempat menyapa sejumlah pedagang dan menanyakan harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng.

Read More

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa, menetapkan satu lagi tersangka baru perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Tersangka tersebut berinisial LCW alias WH selaku Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia.

Dalam perkara tersebut, penyidik Kejagung telah memeriksa LCW lebih dari sekali sebagai saksi, hingga yang bersangkutan ditetapkan tersangka pada Selasa petang. Pada Kamis (12/5), LCW diperiksa bersama empat saksi lainnya.

"Saksi LCW diperiksa untuk pemeriksaan lanjutan terkait penjelasan saksi dengan beberapa pihak kementerian, pihak pelaku usaha, pertemuan melalui Zoom meeting yang berkaitan dengan permasalahan minyak goreng," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana.

Tim jaksa penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Tersangka LCW keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa petang, dengan menggunakan rompi berwarna merah untuk dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat.

Read More

Boyamin Saiman Datang ke KPK Bawa Dokumen PT Bumi Rejo ke KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dia dipanggil untuk mendalami dugaan pencucian uang Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

Boyamin terlihat menyambangin markas KPK sekitar pukul 10.29 WIB. Dia mengaku membawa dokumen terkait PT Bumi Rejo.

"Bawa akte Bumi Rejo saja," kata Boyamin di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (17/5).

Boyamin tidak berbicara banyak dan memilih langsung masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Dia berdalih sudah terlambat untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

KPK sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk dikonfirmasi ke Boyamin. Bukti itu bakal dikonfirmasi dalam pemeriksaan.

"Tim penyidik sebelumnya telah memiliki alat bukti di antaranya keterangan berbagai pihak dan bukti lainnya terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (17/5).

Ali enggan memerinci alat bukti yang bakal dikonfirmasi nanti. Boyamin diminta kooperatif kepada penyidik. 

Read More

72,3 Persen Publik Dukung Kejagung Tuntaskan Dugaan Korupsi Fasilitas Ekspor CPO

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung RI ST Burhanuddin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada publik menyusul hasil survei nasional Indikator periode 5 hingga 10 Mei 2022.

Sebanyak 62,3 persen masyarakat mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Hal itu diungkapkan Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana dalam pers rilisnya yang diterima redaksi metro online, Senin malam (16/5/2022).

Mantan Kajati Bali itu menambahkan, sebanyak 59,1 persen masyarakat cukup yakin bahwa Kejagung RI mampu menuntaskan perkara dimaksud dan 52,9 persen publik percaya bahwa hakim di pengadilan akan menjatuhkan hukuman secara adil dalam kasus dimaksud.

Menanggapi hasil survei nasional Indikator tersebut, Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI dan tentunya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut.

"Hasil survei tersebut tentunya akan dijadikan motivasi untuk berkinerja lebih baik sebagaimana harapan masyarakat," ujar Burhanuddin.

Jaksa Agung RI menyampaikan penanganan kasus korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 masih berlangsung dan sesuai tahap penanganan perkara pidana sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Aset Tersangka

"Saat ini, tim penyidik telah melakukan perpanjangan penahanan tersangka untuk 40 hari ke depan.

Selain itu penyidik juga terus memperkuat pembuktian dan upaya mencari aset para tersangka untuk pengembalian kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara yang terjadi," ujar Jaksa Agung.

ST Burhanuddin juga menyampaikan bahwa penyidik secara konsisten melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemeriksaan para ahli dengan harapan penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dimaksud berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Sementara diberitakan sebelumnya, akibat kasus dugaan penyalahgunaan Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya tersebut mendongkrak mahal dan langkanya migor di Tanah Air. 

Read More

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Libur Idul Fitri Senilai Rp200 Juta Lebih

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 395 laporan terkait barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama libur Idul Fitri dengan nilai taksir mencapai Rp274.117.519.

Laporan tersebut terdiri dari 367 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi. Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegehan Ipi Maryati Kuding merincikan laporan tersebut.

"Sebanyak 7 objek berupa cindera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp4.350.000; 268 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp153.736.899; 9 objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp32.290.000; serta 111 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp83.740.620," ungkapnya, Senin (16/5/2022).

Ipi mengatakan saat ini barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK, dan sebagian lainnya sedang proses dikirimkan oleh para pihak pelapor.

"KPK juga masih terus menerima laporan Gratifikasi lainnya, dan akan kami update pada kesempatan berikutnya," ujarnya.

KPK menyampaikan apresiasi pada pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

"Kita terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik Gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, karena gratifikasi bisa termasuk dalam tindak pidana korupsi," tambahnya.

Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Read More

KPK Segel Sejumlah Ruangan Di DPU Dan PTSP Ambon

KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Komisi Pemberantas Korupsi terus mendalami dugaan gratifikasi dengan tersangka Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Guna mengumpulkan berbagai alat bukti, lembaga anti rasua ini melakukan penggeledahan dan penyegelan pada beberapa ruang di kantor kantor terkait.

Penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan lembaga super bodi tersebut berlangsung Selasa (17/5/2022).

Ruangan ruangan yang disegel KPK yakni di kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Ambon dan ruangan di Kantor Pelayanan Satu Pintu (PTSP).

Selain melakukan penyegelan pada dua kantor tersebut, KPK juga menyasar ruang kerja Walikota Ambon serta ruang kerja sekretaris kota Ambon. 

Dari kedua ruang ini petugas KPK terlihat membawa sejumlah dokumen yang diduga erat kaitannya dengan dugaan gratifikasi dan pengaturan tender proyek yang dilakukan Richard Louhenapessy.

Dari pantuan media, dengan dikawal petugas dari Satbrimobda Maluku petugas KPK mendatangi balai kota Ambon sekitar pukul 08.10. WIT dengan menggunakan beberapa mobil. 

Setelah tiba di balai kota, petugas KPK lantas menuju ruang kerja Walikota Ambon dan ruanf kerja Sekretaris Kita Ambon guna melakukan pemeriksaan. 

Kedatangan petugas KPK ini sempat membuat para pegawai terlihat panik.

Berbarengan dengan itu, tim KPK lainnya juga tiba di kantor DPU dan PTSP kota Ambon guna melakukan penggeledahan dan penyegelan beberapa ruangan pada kedua kantor tersebut.

Hingga berita ini dilansir, petugas KPK masih melakukan penggeledahan di balai kota Ambon.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, walikota Ambon Richard Louhenapessy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi pemberian ijin pembangunan gerai Alfamidi di Kota Ambon. 

Kini walikota Ambon dua periode itu tengah ditahan di rutan KPK di gedung Merah putih.

Tidak sampai disitu, KPK kini tengah mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan gratifikasi lainnya dan juga dugaan pengaturan tender proyek yang diduga dilakukan walikota Ambon dua periode ini.

Selain Richard Louhenapessy, KPK juga menahan salah satu pegawai honorer pada bagian tata usaha administrasi pimpinan berinisial AEH.

Read More

KPK Geledah Ruang Sekkot, Wawali, Hingga Walikota Ambon

KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Balai Kota Ambon. Tim yang berjumlah sekitar 7 orang ini tiba di gedung Balai Kota Ambon, yang terletak dijalan Sultan Hairun,ekira pukul 09.45 WIT.

Sekitar 1 jam kemudian datang lagi tim yang berjumlah sekitar 9 orang. Mereka menggunakan 8 buah mobil kijang innova warna hitam dan silver langsung memasuki ruangan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, dan Wali Kota Ambon, dan Wawali.

Tim ini mendapatkan pengawalan ketat dari sejumlah personil Brimob Polda Maluku dengan bersenjatakan lengkap. Awak media dilarang untuk memantau lebih dekat. 

Selain awak media, ASN maupun pegawai juga dilarang untuk mendekati ruangan Sekkot, Wali Kota dan Wawali.

Informasi lain menyebutkan jika sebelum melakukan penggeledahan di gedung Balai Kota, tim anti rasua ini juga lebih awal melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Kota Ambon, di jalan Yan Paais, Kelurahan Uritetu, Kota, sejak Selasa pagi.

"Pagi tadi tim sudah dari kantor Dinas PUPR Kota, sebelum mereka kesini, " kata sumber media ini di gedung Balai Kota, Selasa pagi.

Menurutnya, tim yang melakukan penggeledahan ini dibagi dalam beberapa kelompok.

"Untuk di kantor Dinas PUPR ada sejumlah dokumen yang dibawa oleh tim. Tim juga sudah menyegel beberapa ruangan di kantor Dinaa PUPR. Sedangkan di Balai Kota, masih dilakukan penggeledahan, " tandasnya. 

Read More