Usut Oknum Lurah Sunat Dana Lansia, Walikota turunkan Tim Inspektorat

KABARPROGRESIF.COM: Pendistribusian dana bantuan untuk warga Lanjut Usia (Lansia) berupa jatah makan senilai Rp 10 ribu tiga kali sehari (Rp 30 ribu), diduga telah diselewengkan sejumlah oknum kelurahan di Surabaya.

Bahkan, laporan penyelewengan dana Lansia yang diduga dilakukan oknum kelurahan ini sudah sampai ke telinga Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang telah menerjunkan Tim Inspektorat untuk mencari fakta di lapangan. “Kemarin memang ada laporan warga seperti itu. Sebetulnya permasalahan belum tahu persis. Kami masih mengirimkan petugas untuk mengecek di lapangan,” terang Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Senin (6/10/2014),  di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya.

Tak hanya itu, pihaknya siap memberlakukan hukuman maksimal yaitu pemecatan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika memang ditemukan fakta penyelewengan. “Nanti hukumannya berat jika terbukti ditemukan pelanggaran. Bisa jadi diberhentikan dari PNS. Kami nanti akan komunikasikan dengan Bapeg (Badan Kepegawaian),” sambung Walikota Surabaya.

Terkait dugaan penyelewengan dana Lansia ini, Kepala Inspektorat Surabaya, Sigit Sugiharsono membenarkan pihaknya mendapatkan perintah dari Walikota Surabaya. “Praktis kami sudah menurunkan tim di lapangan. Memang kami ada keterbatasan anggota untuk turun ke 154 kelurahan se-Surabaya,” terang Mantan Kadispora dan Dinas Pertanian ini.

Sampai saat ini, pihaknya masih menemukan laporan terkait penerimaan dana makanan Lansia. Sigit mencontohkan jika sehari ada jatah sampai Rp 30 ribu sehari, kenyataannya tidak diberikan semua dan sisanya diwujudkan untuk rekreasi. “Kan tidak boleh seperti itu. Sampai saat ini kami masih melakukan kroscek kepada Dinas Sosial,” kata Sigit.

Pembagian dana Lansia memang baru diterapkan sejak era Walikota Tri Rismaharini periode 2010-2015. Mekanismenya, dana tersebut diberikan Dinas Sosial dan dikirim ke rekening tiap kelurahan.

Kemudian dana Lansia itu diberikan oleh Kelurahan ke Karang Wreda atau perkumpulan Lansia. Masing-masing kekelurahan hanya memiliki satu Karang Wreda dan dihuni rata-rata 10 Lansia (arf)

Read More

Oknum Lurah Surabaya diduga Sunat Dana Lansia

KABARPROGRESIF.COM : Pengarahan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di Graha Sawunggaling kemarin (6/10) ternyata mengungkap berbagai takbir permasalahan yang dilakukan para lurah dan camat di Surabaya.

Risma pun mewanti-wanti kepada bawahannya tersebut untuk segera menuntaskan masalahnya itu secepat yang dilakukan.

Bahkan Risma juga mewanti-wanti akan memberi sangsi yang tegas bila bawahannya itu nekat menerjang aturannya. Sangsinya bisa berupa pemecatan.

"Saya sudah menerima berbagai masalah yang dilakukan para lurah dan camat. mulai urusan dinas hingga masalah pribadi. Kalau terbukti maka akan saya pecat" terangnya.

Adapun masalah itu, tambah Risma, muulai dari dugaan penyelewengan dana yang dikelola karang werda hingga masalah rumah tangga yakni menikah tanpa persetujuan istri yang sah.

" Masih diselidiki, oleh inspektorat dugaan penyelewengan dana lansia, Klau yang istri simpanan, saya masih melakukan pendekatan, soalnya istri yang sah, tidak mau melaporkan." ungkapnya. (arf)

Read More

DISHUB DAN LLAJ JATIM AKAN INTEGRASIKAN PEMBANGUNAN TREM DI SURABAYA

KABARPROGRESIF.COM : Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) akan mengintegrasikan pembangunan jaringan transportasi massal berupa trem, yang bakal dibangun Pemkot Surabaya.

“Peran dari Pemprov Jatim yaitu akan mengintegrasikan program trem ini. Karena Surabaya bukan hanya milik warga Surabaya, tapi sudah menjadi milik regional dan nasional. Berbagai infrastruktur di Surabaya telah memberikan akses regional dan nasional,” ujar Kadishub dan LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi, di Surabaya.

Berdasarkan informasi yang diterima Dishub Jatim dari Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) dan Kemenhub (Kementerian Perhubungan), kata Wahid, program pembangunan trem sudah on going. Oleh karena itu, Pemprov Jatim akan melakukan tindak lanjut atas pembangunan transportasi massal itu.

Selain itu, lanjutnya, keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak, Bandara Juanda dan Terminal Purabaya telah menjadi infrastruktur yang tak hanya dinikmati warga Surabaya, tapi juga regional dan nasional. Untuk itu, jaringan rel baik itu berupa trem atau monorel harus terkoneksi dengan jaringan tingkat regional seperti terminal maupun nasional yaitu kereta api.

Wahid berharap, trem yang akan dibangun nanti terkoneksi dengan Terminal Joyoboyo, dan dilanjutkan ke Stasiun Waru Sidoarjo. Karena Stasiun Waru berada di depan Terminal Purabaya atau dikenal juga dengan sebutan Bungurasih.

“Seperti yang kita ketahui, Terminal Bungurasih adalah terminal terbesar di Asia Tenggara. Banyak masyarakat dari luar kota yang turun di terminal ini. Kalau trem hingga Stasiun Waru, warga luar kota bisa langsung pindah ke trem menuju dalam kota,” paparnya.

Jika belum bisa sampai Stasiun Waru, terang Wahid, minimal bisa terkoneksi dengan Stasiun Wonokromo sehingga orang yang dari luar kota bisa turun di Stasiun Wonokromo naik trem ke tengah kota. “Jadi pembangunan trem ini harus terkoneksi. Bukan hanya untuk melayani warga Surabaya saja,” katanya.

Selain trem, Wahid menambahkan, Pemprov Jatim juga terus menambah jumlah double track. Setelah merampungkan proyek double track Jakarta-Pasar Turi awal September lalu, pemprov segera membangun double track Pasar Turi-Pelabuhan Tanjung Perak.

“Pembangunan fisik jalur anyar tersebut mulai dilaksanakan pertengahan 2015. Diharapkan, kereta api dari Jawa Barat-Jawa Tengah bisa langsung masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak,” tuturnya.
Menurutnya, adanya Double track di lintas pantura itu mampu mengurangi kepadatan jalur angkutan jalan yang merupakan akses terpadat di Indonesia. Pintu keluar masuknya barang di Indonesia Timur memang berada di Pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu, pemprov mempersiapkan double track lintas tengah. Rutenya, Surabaya-Mojokerto-Madiun.

Usul tersebut, kata Wahid, sudah direspons Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Nanti jaringan itu berubah menjadi Surabaya-Madiun-Solo. ”Pelaksanaan untuk wilayah Jatim sudah berlangsung dari Madiun ke barat,” jelasnya.

Wahid menyatakan, pemprov mempunyai target pengembangan double track Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi. Rencana itu direalisasikan lantaran volume kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan. Dampaknya, kemacetan hingga biaya transportasi yang tinggi. ”Perlu moda alternatif untuk mengatasi jalur arteri primer yang sudah over capacity,” katanya.

“Proyek melanjutkan double track dari Pasar Turi ke Pelabuhan Tanjung Perak merupakan usulan Gubernur Jatim ke Pemerintah Pusat. Kemenhub memberikan respons positif dan memasukkannya sebagai program yang akan mulai direalisasikan tahun depan,” katanya. (arf)

Read More

KORBAN LAKA TOL PERAK, PT JASA RAHARJA SIAP BERI SANTUNAN

KABARPROGRESIF.COM : PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur siap memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas di Tol Dupak-Perak Surabaya yang terjadi pada Kamis pukul 06.15 WIB.

"Besaran santunan yang disalurkan mencapai Rp 25 juta per korban meninggal. Sementara, maksimal sebesar Rp 10 juta untuk biaya perawatan terhadap masing-masing korban luka ringan hingga berat," kata Kepala Sub Bagian SW dan Humas PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jatim, Totok Ery S, di Surabaya
.
Dia menegaskan, pihaknya menjamin besaran santunan untuk keluarga korban meninggal sebanyak Rp 25 juta per orang bisa diberikan segera. Namun, setelah dilakukan koordinasi dengan petinggi anggota TNI AL tersebut maka santunan akan diberikan setelah prosesi pemakaman.

"Saat ini kami fokus ke pemakaman dulu. Sementara itu, keenam jenazah tepatnya sejak pukul 11.30 WIB sudah dikirim ke masing-masing rumah duka," ujarnya.

Dari keenam korban meninggal, jelas dia, empat jenazah dikirim ke Mojokerto dan satu jenazah dikirim ke Jombang dan satu lagi jenazah ke Sidoarjo. “Setelah proses pemakaman selesai atau sekitar satu hingga tiga hari mendatang, kami baru menyalurkan dana santunan yang dimaksud,” katanya.

Penyebabnya, tambah dia, pada momentum itu seluruh keluarga korban terutama yang anggota keluarganya meninggal masih dalam kondisi berduka. Dengan demikian, santunan belum bisa diserahkan saat ini.

Sebagaimana yang diberikan sebelumnya, sebanyak enam anggota TNI Angkatan Laut tewas akibat kecelakaan lalu lintas antara Lyn SatlinLamil Nodis AL 8503-03 dengan Trailer Nopol L-8068-SM di Tol Dupak arah Perak Surabaya, Kamis (25/9) kemarin. Petugas Pelayanan Informasi Jasa Marga, Agus, menyatakan kecelakaan pada pukul 06.15 WIB itu terjadi saat truk Satlinlamil melaju dari Tol Waru menuju Perak.

Adapun nama-nama korban yang meninggal dunia yakni Serka Joko Surono (sopir truk TNI AL), Koptu Sunoko AP (penumpang di jok depan), Pelda Sujono, Serka Bambang, Sertu Mahmudin dan Sertu Katirin. Sementara korban lainnya, mendapatkan perawatan di RSAL Ramelan Surabaya.(arf)

Read More

Direktur PT Cakrawala Dua Benua Dituntut 3 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lujeng Andayani menjatuhkan tuntutan 3 tahun penjara terhadap Ratnawati (45) terdakwa kasus penipuan dan penipuan rekan bisnisnya sebesar Rp 4,5 miliar.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan diruang sidang sari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,Jaksa wanita yang bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim ini menyatakan terdakwa Direktur PT Cakrawala Dua Benua (CDB)  terbukti bersalah melanggar pasal 372 KUHP dan 378 KUHP.

"Menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun dikurangi masa tahanan selama terdakwa menjalani penahanan,"kata Jaksa Lujeng dihadapan hakim yang diketuai Burhanudin, Senin (6/10/2014).

Atasa tuntutan itu, terdakwa Ratnawati melalui Gunawan selaku kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan yang sedianya akan dibacakan dalam persidangan pekan mendatang.

Terpisah, seminggu sebelum tuntutan ini dibacakan, majelis hakim yang diketuai Burhanudin telah mengalihkan status tahanan terdakwa Ratnawati dari tahanan negara menjadi tahanan kota.

Saat dikonfirmasi alasan pengalihan penahanan itu, hakim Burhanudin berdalih hamya semata-mata rasa kemanusiaan. Salah satunya faktor kesehatan anak terdakwa Ratnawati yang mengidap penyakit kanker darah atau leokimia. Selain itu alasan Ratnawati diperlukan dalam perusahaan juga menjadi alasan dikabulkannya pengalihan penahanan ini.

Sontak,perubahan status tahanan kota ini membuat Jaksa Lujeng resah dan memendam rasa kecewa yang dalam. Jaksa berjilbab ini mengaku, jik pengalihan penahanan iniakan berdampak pada putusan vonisnya. Ia meyakini jika Hakim Burhanudin akan menjatuhkan putusan onslagh (rangkaian peristiwa pidananya ada namu bukan masuk ke pidana melainkan ranah perdata,red).

"Ini aneh, mau tuntutan kok malah dialihkan status penahanannya, jangan jangan putusannya dinyatakan bukan pidana tapi perdata,"ungkap Lujeng  sebelum membacakan tuntutannyadi PN Surabaya, Senin (6/10/2014).

Perlu diketahui,  Ratnawati dilaporkan oleh mitra kerjanya. Ia dianggap melakukan penipuan dam penggelapan uang perusahaan konsorsium  anatara PT Cakrawala Dua Benua dengan PT Jembo Energindo.

Dalam perjanjian, terdakwa Ratnawati yang menjabat sebagai Direktur ini melakukan rencana kerjasama pengelolaan dan pembiayaan proyek milik PT Cakrawala Dua Benua dengan pengusaha surabaya yakni Echwanto dan Hendy Iskandar yang awalnya dikenalkan oleh Santoso Prajogo, pengusaha yang juga tinggal di Surabaya. Kerjasama itu dituangkan dalam perjanjian No 05 tanggal 04 Agustus 2010.

Dalam rangka kerjasama pengelolaan dan proyek itulah, mereka membentuk perusahaan baru yakni  PT Armi Sukses Mandiri, yang didirikan pada 22 Juni 2010 lalu.

Sebagai bentuk konsekuensi hukum sebagai pendiri sekaligus pemegang sahan PT Armi Sukses Mandiri, mereka menyetorkan modal untuk perseroan, baik modal yang disetor maupun modal yang ditempatkan, untuk tahap 1 Rp 21 miliar, tahap 20 miliar.

Setoran modal tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan proyek milik PT Cakrawala Dua Benua, konsorsium dengan PT Jembo Energindo yang menjadi obyek kerjasama antara PT Cakrawala Dua Benua dengan PT Armi Sukses Mandiri.

Berbarengan dengan dilakukannya setoran modal itulah dibuatkan dokumen perjanjian hutang piutang antara PT Cakrawala Dua Benua dengan Albert Robert Mailissa. Itu dilakukan agar ketika mendapatkan keuntungan atau laba, PT Armi Sukses Mandiri dapat ditarik atau diambil oleh para pemegang saham.

Ditengah perjalanan, dalam perjanjian waktu pengelolahan dan pembiayaan proyek tersebut masih membutuhkan tambahan modal. Saat itu disepakati Santoso Prajogo, Echwanto dan Hendy Iskandar menyepakati untuk mencari dana pinjaman dari lembaga perbangkan. Namun Hal itu gagal dilakukan lantaran pihak perbangkan tidak mau melakukan pencairan pembiayaan, karena PT Armi Sukses Mandiri baru berdiri dan belum memiliki record yang baik di Bank maupun Bank Indonesia.
Karena gagal , akhirnya Ratnawati selaku Direkturn PT Cakrawala Dua Benua mencari sendiri dan berhasil mendapatkan pinjaman dari Bank Mutiara senilai Rp 60 miliar.

Namun, pencairan itu tidak pernah disampaikan Ratnawati ke mitra kerjanya. Ratnawati juga tidak pernah melaporkan posisi keuangan perusahaan dan proyek proyek yang telah ditandatangani dalam kerjasama. Akibatnya ia dilaporkan ke Polda Jatim lantaran dianggap melakukan penipuan dan penggelapan

Oleh Jaksa Penuntut Umum  (JPU) Lujeng  Andayani terdakwa wanita yang tinggal di Puri Marina Jakarta Utara ini dijerat pasal berlapis, Ia didakwa melanggar pasal 372 KUHP tentang penipuan dan 378 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (Komang)

Read More

Jelang Tuntutan Jaksa, Hakim Burhanudin Tangguhkan Tahanan Direktur PT Cakrawala Dua Benua

KABARPROGRESIF.COM : Majelis hakim yang diketuai Burhanudin diduga 'Mainkan' Perkara penggelapan 4,5 miliar yang dilakukan terdakwa Ratnawati (45)

Jelang seminggu sebelum dibacakan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (Lujeng Andayani) dari Kejati Jatim , hakim Burhanudin malah merubah status tahanan Direktur PT Cakrawala Dua Benua dari tahanan negara menjadi tahanan kota.

Perubahan status tahanan kota ini dikabulkan pada persidangan yang digelar pada senin lalu (30/9/2014).
Ironisnya, alasan penangguhan penahanan ini, diakui hakim Burhanudin hanyalah bersifat rasa kemanusiaan.

"Karena anaknya sakit leokimia dan terdakwa dibutuhkan oleh perusahaan,"kata Hakim Burhanudin saat dikonfirmasi,senin (6/10/2014).

Sementara, Jaksa Lujeng Andayani terkesan tak puas akan penangguhan penahanan tersebut. Bahkan Jaksa wanita yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jatim ini menilai 'miring' , jika pengalihan status tahanan ini bakal berdampak pada vonis hakim.

"Ini aneh, mau tuntutan kok malah dialihkan status penahanannya, jangan jangan putusannya dinyatakan bukan pidana tapi perdata,"ungkap Lujeng di PN Surabaya, Senin (6/10/2014).

Selain itu, Jaksa Lujeng menolak keras, jika perubaha status tahanan kota yang diberikan hakim Burhanudin ini akibat lantaran pihaknya tidak bisa menghadirkan saksi saksi yang memenuhi unsur pidana perkara ini." Jangan salahkan saya, kami sudah menahanan sejak perkara ini dilimpahkan penyidik ke kami, dan para saksi sudah kita hadirkan termasuk saksi korban,"ujarnya.

Perlu diketahui,  Ratnawati dilaporkan oleh mitra kerjanya. Ia dianggap melakukan penipuan dam penggelapan uang perusahaan konsorsium  anatara PT Cakrawala Dua Benua dengan PT Jembo Energindo.

Dalam perjanjian, terdakwa Ratnawati yang menjabat sebagai Direktur ini melakukan rencana kerjasama pengelolaan dan pembiayaan proyek milik PT Cakrawala Dua Benua dengan pengusaha surabaya yakni Echwanto dan Hendy Iskandar yang awalnya dikenalkan oleh Santoso Prajogo, pengusaha yang juga tinggal di Surabaya. Kerjasama itu dituangkan dalam perjanjian No 05 tanggal 04 Agustus 2010.

Dalam rangka kerjasama pengelolaan dan proyek itulah, mereka membentuk perusahaan baru yakni  PT Armi Sukses Mandiri, yang didirikan pada 22 Juni 2010 lalu.

Sebagai bentuk konsekuensi hukum sebagai pendiri sekaligus pemegang sahan PT Armi Sukses Mandiri, mereka menyetorkan modal untuk perseroan, baik modal yang disetor maupun modal yang ditempatkan, untuk tahap 1 Rp 21 miliar, tahap 20 miliar.

Setoran modal tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan proyek milik PT Cakrawala Dua Benua, konsorsium dengan PT Jembo Energindo yang menjadi obyek kerjasama antara PT Cakrawala Dua Benua dengan PT Armi Sukses Mandiri.

Berbarengan dengan dilakukannya setoran modal itulah dibuatkan dokumen perjanjian hutang piutang antara PT Cakrawala Dua Benua dengan Albert Robert Mailissa. Itu dilakukan agar ketika mendapatkan keuntungan atau laba, PT Armi Sukses Mandiri dapat ditarik atau diambil oleh para pemegang saham.

Ditengah perjalanan, dalam perjanjian waktu pengelolahan dan pembiayaan proyek tersebut masih membutuhkan tambahan modal. Saat itu disepakati Santoso Prajogo, Echwanto dan Hendy Iskandar menyepakati untuk mencari dana pinjaman dari lembaga perbangkan. Namuan Kata Gunawan, Hal itu gagal dilakukan lantaran pihak perbangkan tidak mau melakukan pencairan pembiayaan, karena PT Armi Sukses Mandiri baru berdiri dan belum memiliki record yang baik di Bank maupun Bank Indonesia.
Karena gagal , akhirnya Ratnawati selaku Direkturn PT Cakrawala Dua Benua mencari sendiri dan berhasil mendapatkan pinjaman dari Bank Mutiara senilai Rp 60 miliar.

Namun, pencairan itu tidak pernah disampaikan Ratnawati ke mitra kerjanya. Ratnawati juga tidak pernah melaporkan posisi keuangan perusahaan dan proyek proyek yang telah ditandatangani dalam kerjasama. Akibatnya ia dilaporkan ke Polda Jatim lantaran dianggap melakukan penipuan dan penggelapan

Oleh Jaksa Penuntut Umum  (JPU) Lujeng  Andayani terdakwa wanita yang tinggal di Puri Marina Jakarta Utara ini dijerat pasal berlapis, Ia didakwa melanggar pasal 372 KUHP tentang penipuan dan 378 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (Komang)

Read More

Antisipasi Musim Hujan, Walikota Imbau Camat-Lurah Siaga

KABARPROGRESIF.COM : Para camat dan lurah di Kota Surabaya, diinstruksikan untuk siaga jelang datangnya musim penghujan. Mereka dihimbau untuk mengantisipasi wilayahnya masing-masing yang rawan tergenang air. Termasuk juga mengantisipasi ancaman berbagai penyakit musiman yang “datang tanpa diundang” seiring datangnya musim hujan.

Instruksi tersebut disampaikan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, ketika mengumpulkan para camat dan lurah terkait kesiapan menghadapi musim hujan di Graha Sawunggaling Lantai VI kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Senin (6/9). Walikota didampingi Asisten I Sekkota, Yayuk Eko Agustin dan Asisten IV Sekkota, Eko Hariyanto.

Ketika menyampaikan arahan, Walikota Risma menyebut satu demi satu camat dan lurah yang wilayahnya rawan tergenang air. Diantaranya Camat Sukomanunggal yang melingkupi kawasan Simo, juga Camat Asemrowo yang meliputi kawasan Kaligreges. Mereka diminta untuk segera turun guna memantau langsung lokasi tersebut.

“Tolong, daerahnya dipantau. Kalau yang biasanya tergenang air, sudah harus disurvei dengan warganya. Ini saya sudah cegah (aliran) airnya dari daerah atas,” tegas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Walikota juga mengimbau para camat dan lurah untuk proaktifmelaporkan ke dinas terkait bila ada proyek pengerjaan saluran yang pengerjaannya belum selesai.  Bahkan, walikota menyampaikan “membuka pintu” untuk menerima laporan. Walikota mencontohkan adanya laporan terkait kawasan Bulak Banteng yang saluran airnya sempat bermasalah. Dari laporan tu, Dinas Pekerjaa Umum  Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya langsung turun untuk membuatkan saluran.

“Kalau ada saluran air yang macet atau mati, silahkan lapor ke saya. Tolong dilaporkan. Kalau ndak pakai surat, bisa juga lewat sms.,” himbau walikota. 

Walikota juga menyinggung keberadaan Satgas Penanggulangan Bencana yang sudah terbentuk di lima wilayah pada pertengahan Juli 2014 lalu. Walikota sempat menanyakan kesiapan peralatan seperti perahu karet dan juga personel Satgas tersebut kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (BakesbangLinmas) Kota Surabaya, Soemarno.

“Tolong Pak Marno, personelnya dilatih untuk menaiki perahu. Termasuk kalau ada yang belum bisa berenang diajari berenang. Kan nggak lucu kalau ada personel Satgas penanggulangan bencana yang kelelep (tenggelam) karena nggak bisa renang,” sebut walikota.

Sejak Juli 2014 lalu, Surabaya memang memiliki Satgas penanggulangan bencana yang telah dibentuk di lima wilayah. Dari mulai wilayah Surabaya pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, dan Surabaya Selatan. Di masing-masing wilayah ada koordinatornya, dari mulai dokter sampai petugas lapangan. Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya juga menyiapkan peralatan di tiap wilayah seperti perahu karet, tenda, sleeping bed, alat penjernihan air, peralatan baju kebakaran, tabung oksigen dan juga makanan. Keberadaan Satgas Penanggulangan Bencana tersebut diharapkan bisa berperan efektif bagi masyarakat. (arf)

Read More

Eksepsi di Tolak Hakim, Perkara Bos SPBU Kalianak Lanjut Ke Pembuktian

KABARPROGESIF.COM : Majelis hakim yang diketuai M Yapi menolak eksepsi yang diajukan Soetijono (62),  pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjadi terdakwa dalam kasus penyerobotan tanah dan memasuki pekarangan tanpa ijin.

Dalam persidangan agenda putusan sela yang digelar di ruang sidang tirta 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, hakim Yapi sebagai ketua majelis hakim memyatakan sependapat dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djamin Susanto dari Kejati Jatim. Menurut hakim Yapi, eksepsi yang disusun oleh terdakwa Soetijono yang dibacakan oleh pengacaranya telah masuk ke materi pokok perkara, Sehingga kasus ini harus dilanjutkan pada pembuktian.

Hakim Yapi menilai, penyusunan surat dakwaan JPU telah sesuai, baik menyangkut locus dan tempus delicty nya.

"Mengadili, menolak eksepsi terdakwa Soetijono sepenuhnya, menerima surat dakwaan Jaksa dan memerintahkan Jaksa untuk melanjutkan pembuktian pidanya, dan memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan saksi saksi dalam perkara ini,"kata hakim Yapi saat membacakan amar putusan sela, Senin (6/10/2014).

Sementara dalam persidangan putusan sela ini, sempat memancing emosi Jaksa Djamin dan Hakim M Yapi. Pasalnya saat sidang perkara ini , terdakwa Soetijono belum juga nongol. Padahal Jaksa Djamin mengaku telah beberapakali  mengubungi Terdakwa Soetijono melalui pengacaranya tapi tidak dijawab. "Keputusannya saya serahkan hakim saja, sudah empat kali saya hubungi melalui Gaguk, Pengacaranya terdakwa tapi tidak diangkat, sms pun juga tidak dibalas,"kata Jaksa Djamin sebelum persidangan.

Luapan emosional juga dilontarkan hakim Yapi kepada salah seorang pengacara terdakwa Soetijono. Pengacara wanitanino didamprat hakim Yapi, lantaran dirinya merasa diremehkan akibat menunggu kehadiran terdakwa yang statusnya tidak ditahan."mosok hakim disuruh nunggu terdakwa, ini kan terbalik,"kata Hakim Yapi dengan nada terkesan kesal.

Seperti diketahui, perkara yang menjadikan warga Dharmahusada Utara Surabaya ini sebagai pesakitan akibat dari ulahnya yang membangun pagar blok dilahan yang disewa oleh Kurniawan. Lahan tersebut berada di sebelah SPBU milik terdakwa.

Saat pemasangan pagar blok itu, pihak pelapor telah melakukan pendekatan persuasif dengan terdakwa, baik melakukan pengukuran ulang maupun upaya mediasi. Namun niat baik Kurniawan selaku pelapor tak disambut baik oleh terdakwa Soetijono. Ia malah melanjutkan pemagaran lahan tersebut.

Akibatnya, Kurniawan melaporkan sikap arogan terdakwa Soetijono ini ke Polda Jatim. Kasus ini sendiri sempat menarik perhatian pihak Puskopal , Pemkot Surabaya dan PT Senopati (pihak yang menyewakan tanah,red).

Atas perbuatan terdakwa Soetijono, Kurniawan  selaku korban mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah, lantaran perjanjian bisnisnya dengan pengusaha asal Gresik dibatalkan karena lahan yang akan di kerjasamakan telah dipasang pagar blok.

Lahan yang dipasang pagar blok oleh terdakwa Soetijono melebihi batas 2,40 meter, dengan rincian 2 meter lahan milik PT Senopati  dan 0,40 meter mengerucut sepanjang 40 meter adalah milik Kurniawan. (Komang)

Read More

Kejari Tanjung Perak Bakal di Pra Peradilankan

KABARPROGRESIF.COM : Tak terima dengan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Lumongga Marbun, Terpidana kasus pencemaran nama baik dan undang-undang IT itu   dikabarkan akan melakukan gugatan Pra Peradilan di PN Surabaya.

Dari Informasi yang dihimpun dari  sumber internal di Kejari Tanjung Perak mengungkapkan pihaknya kini akan menghadapi gugatan atas eksekusi penahanan terpidana Lumongga. Sidang Pra Peradilan ini sedianya akan digelar di PN Surabaya, Rabu (8/10/2014).

"Sidangnya gugatannya Rabu pekan depan," ujar sumber internal Kejari Tanjung Perak yang namanya enggan disebutkan, Jumat (3/10).

Sumber tersebut juga menyebutkan, Kepala Kejari Tanjung Perak, Tatang Agus Voleyantoro sempat kebakaran jenggot terhadap gugatan yang diajukan pihak Lumongga. Pasalnya, Korps Adhyaksa yang berkantor di Jl. Kemayoran, Surabaya itu terpaksa kena getahnya, meskipun dalam kasus ini pihaknya hanya selaku eksekutor atas vonis majelis hakim.

Ia menjelaskan, pihaknya terpaksa menjadi yang tergugat lantaran sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), vonis majelis tidak bisa digugat. Jadi meskipun yang menjadi masalah sebenarnya adalah adanya dua vonis hakim atas dasar laporan yang sama, maka tetap saja terpidana tidak bisa menggugat vonis hakim. "Jadi akhirnya pihak terpidana menggugat kami selaku jaksa eksekutor dalam kasus tersebut," katanya.

Tak hanya bakal menghadapi gugatan, Kejari Tanjung Perak juga bakal menghadapi masalah lain. Terpidana juga melaporkan jaksa eksekutor tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Penyebabnya, eksekusi dianggap tidak berdasar.

Eksekusi itu sendiri dilakukan jaksa Kejari Tanjung Perak terhadap terpidana Lumongga di rumahnya Perumahan Puri Indah, Suko Sidoarjo pada 25 September lalu. Saat itu, terpidana kelahiran 1962 itu meminta kebijakan agar eksekusi ditunda untuk menuntaskan permasalahan. Namun saat itu jaksa tetap tak mau menundanya.

Permasalahan terjadi Lumongga terlibat saling menjelek-jelekkan melalui pesan singkat dengan pelapor. Akibatnya, Lumongga dilaporkan ke Polda Jatim pada 29 Pebruari 2012. Dia dijerat dengan undang-undang Teknologi Informasi dan divonis 10 bulan penjara, dengan masa percobaan selama 1,5 tahun pada 31 Oktober 2013.

Kasus saling menjelek-jelekkan itu ternyata bukan hanya dilaporkan di Polda Jatim. Pelapor juga melaporkannya ke Polrestabes Surabaya pada 18 September 2012. Lumongga dijerat dengan pasal pencemaran nama baik atas dasar laporan yang sama. Perkara kedua itu divonis 23 April 2014 dengan hukumannya sebulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.

Kemudian Lumongga tiba-tiba di eksekusi dengan alasan adanya tindak pidana kasus pencemaran nama baik. Padahal kasus pencemaran nama baik itu bersumber dari satu perbuatan yang sama, yang dilaporkan dua kali.

Perlu diketahui, kasus itu bermula saat pelapor Connie Indrowaskito mengirimkan SMS yang isinya menjelek-jelekan suami Lumongga yaitu Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Peralihan dan PPAT di BPN Surabaya II, Poltak Silitonga. Connie sendiri mengenal Poltak karena Kepala BPN Surabaya II memerintahkan agar Poltak membantu mengurus sertifikat tanah milik Connie. Tapi karena suatu hal, Connie tiba-tiba mengirimkan SMS ke lima nomor handphone milik suami terdakwa. Namun ternyata salah satu nomor handphone tersebut ternyata milik anak terdakwa.

Lumongga pun akhirnya membalas SMS Connie dan akhirnya terjadilah perang SMS antara terdakwa dengan Connie. Sayangnya, tujuan terdakwa agar anaknya tidak lagi stres akibat teror SMS Connie itu akhirnya berbalik menjadi boomerang baginya. Dengan alasan jengkel dan marah ,terdakwa kemudian memutuskan untuk mengirimkan SMS balasan yang berisi pengancaman ke Connie.

Hingga akhirnya Connie yang merasa terancam melaporkan terdakwa ke Polda Jatim. "Kalau ku lihat kau (Connie, red) dimanapun akan kujambak, kuseret-seret kau yaaa. Kau yang gatal kuncinya pada wanita dodol. Hanya sekali aku mengenalmu ketika kau datang ke rumahku," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Ali membacakan isi SMS dari terdakwa Lumongga saat dipersidangan lalu.

Atas hal itulah akhirnya JPU Muhammad Ali menjerat Lumongga dengan pasal 29 Jo pasal 45 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Komang)

Read More

Kasus Korupsi Japung BDH Segera Diekspose

KABARPROGRESIF.COM : Penyidik Polda dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akan bertemu membahas kelanjutan kasus dugaan korupsi jasa pungut (japung) yang menjerat Bambang Dwi Hartono sebagai tersangka. Pertemuan ini akan diputuskan lanjut atau tidaknya penyidikan kasus tersebut.

Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni membenarkan informasi tersebut. "Pekan depan Polda akan ekspose kasus Bambang DH di Kejati," kata dia di kantor Kejati Jatim, Jumat (3/10/2014).

Dia menjelaskan, beberapa hari lalu dirinya sudah memaparkan kasus Bambah DH kepada Kepala Kejati Jatim Elvis Johnny. Termasuk rencana penyidik Polda mengekspose kasus yang merugikan negara Rp 720 juta itu. "Mudah-mudahan cepat selesai kasus ini," ujarnya.

Di forum ekspose nanti, lanjut dia, kemungkinan akan disimpulkan status berkas Bambang, apakah dinyatakan sempurna oleh kejaksaan atau penyidik Polda menyatakan maksimal sehingga penanganannya dilanjutkan Kejati. "Tapi nanti dilihat dulu, apakah petunjuk jaksa sudah dipenuhi penyidik atau tidak," tandas Dandeni.

Seperti diberitakan, berkas kasus korupsi japung dengan tersangka Bambang DH bolak-balik Polda-Kejati empat kali. JPU menilai penyidik belum memenuhi petunjuk jaksa sehingga berkas kasus ini tidak di-P21. Untuk menerjemahkan petunjuk jaksa, penyidik bahkan sempat menggandeng saksi ahli bahasa.

Kasus ini sudah menyeret mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf dan tiga mantan pejabat pemkot, Asisten II Pemkot Surabaya Muklas Udin, Sekretaris Kota Sukamto Hadi dan Bagian Keuangan Purwito, sebagai terpidana. Keempatnya kini sudah bebas. Belakangan, Polda membuka lagi kasus ini dan menetapkan Bambang DH sebagai tersangka. (Komang)

Read More

Kajati Jatim Akan Inventaris Kasus Korupsi Yang 'Ngendon' di Kejaksaan

KABARPROGRESIF.COM : Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Elvis Johny Berjanji akan melakukan bersih bersih di institusi yang dikomandaninya.

Meski baru duduk satu bulan sebagai orang nomor satu di adhyaksa Jatim ini, Namun Elvis sudah mulai mencium aroma tak sedap yang dilakukan bawahannya dalam keseriusannya mengungkap kasus kasus korupsi di Jatim.

Dalam waktu dekat, Elvis  mengaku akan menginventarisir kasus-kasus korupsi yang 'ngendon' di kejaksaan. Termasuk kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sendiri, atau kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) di semua wilayah di Jawa Timur.

“Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) sudah saya mintai tolong intuk menginventarisir  semua (kasus-kasus korupsi). Nanti, saya minta paparan terkait bagaimana perkembangan penanganannya,” ungkap Elvis, Jumat (3/10/2014).

Menurutnya, paparan itu akan diminta setelah dirinya pulang dari Jakarta untuk mengikuti Raker (Rapat Kerja) di Kejaksaan Agung, pekan depan.

Dan hasil inventarisir perkara yang ngendon itu, nantinya bakal dilakukan pengkajian. “Nanti, kita kaji semua perkara-perkara itu. Terutama dalam hal penanganannya dan bagaimana solusinya,” sambung Elvis.

Selama ini, memang banyak kasus-kasus korupsi yang tak kunjung selesai. Termasuk di Kejaksaan Surabaya, dan sejumlah kejaksaan lain di Jawa Timur.

Di Surabaya, dua kasus korupsi yang ngendon itu adalah penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan direksi di Perusahaan Daerah Pasar Surya dan korupsi penyelewengan proyek gedung SDN Rangkah I Surabaya.

Kasus tunjangan direksi diusut sejak tahun 2011 dan sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Adapun korupsi SDN Rangkah diusut sejak tahun 2012.

Terkait dua perkara ini, pihak Kejati Jatim juga berniat melakukan klarifikasi ke Kejari Surabaya. Untuk mencari tahu, apa yang menyebabkan dua perkara tersebut tak kunjung usai hingga sekarang.

Demikian halnya dengan kasus di beberapa daerah. Seperti penanganan kasus pasir besi di Lumajang, kasus dugaan korupsi di lingkungan BUMD di Sumenep, kasus pesangon dewan di Sampang, dan beberapa kasus lain di Jawa Timur. (Komang)

Read More

Alihkan Angkutan Barang dengan Moda Transportasi Rel

KABARPROGRESIF.COM : Kondisi kemacetan di Surabaya, selain disebabkan oleh tingginya volume kendaraan pribadi juga dipicu oleh angkutan barang. Untuk itu, Pemkot Surabaya mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar arus transportasi barang tidak lagi melalui jalan-jalan kota, melainkan menggunakan jalur rel. Dengan demikian, truk maupun kontainer tidak membebani lalu lintas kota.

Hal itu diungkapkan Walikota Tri Rismaharini saat mendampingi Wakil Menteri Perhubungan (wamenhub) Bambang Susantono meninjau proyek double track di Kota Pahlawan, Jumat (3/10). Rombongan wamenhub dan walikota menyusuri double track dari Stasiun Tandes melewati Stasiun Pasar Turi kemudian finish di Stasiun Peti Kemas Kalimas.

Bambang mengatakan, status double track di Surabaya sudah terhubung. Sejauh ini tidak ada masalah berarti sehingga penggunaan lajurnya relatif lancar. Selanjutnya, ada rencana membangun akses rel langsung ke dalam Pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong. Tujuannya, lebih kepada mengakomodir angkutan logistik dari dan menuju pelabuhan. Dengan begitu, jalanan di Surabaya akan lebih lengang dari kendaraan-kendaraan angkutan barang.

Pria yang juga merangkap jabatan Plt. Menhub ini menambahkan, selain meninjau double track, maksud kedatangannya kali ini juga untuk mendukung program-program Kota Surabaya dalam rangka membenahi transportasi perkotaan, utamanya yang berbasis rel. Bambang menilai, Surabaya mempunyai rencana moda transportasi terlengkap. “Mulai dari trem, monorel, kereta api bandara, kereta api logistik hingga kontainer untuk kereta api yang digagas Pelindo III. Itu semua masuk dalam agenda pengembangan moda transportasi di Surabaya. Tentu itu sangat bagus bagi masa depan dunia transportasi Indonesia,” katanya.

Untuk merealisasikan itu, kata Bambang, pelaksanaan hendaknya tidak usah terlalu lama. Pasalnya, studi terkait proyek-proyek tersebut sudah terlalu banyak. “Ini saatnya realisasi karena perencanaan saya lihat sudah sangat matang,” imbuh dia.

Sementara itu, Tri Rismaharini menjelaskan, proyek angkutan massal cepat (AMC) di Surabaya sudah masuk perencanaan Badan Perencanaan Nasional (Bapenas). Proyek yang semula direncanakan dengan sistem kerjasama pemerintah-swasta ini akhirnya bakal menggunakan dana APBN. Asumsinya, penggunaan dana APBN prosesnya dipandang lebih cepat ketimbang melalui mekanisme lelang dengan investor.
Diungkapkan Risma, pendekatan yang dipakai untuk membangun AMC adalah desain and build. Artinya, rancang bangun bisa dilakukan oleh satu kontraktor. “Kelanjutannya akan dibahas dengan kabinet baru setelah Oktober,” pungkas walikota perempuan pertama di Surabaya ini. (arf)

Read More