Jadi Jurkamnas, Risma Pilih Aceh dan Papua

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski tak terpilih jadi kandidat calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang namun loyalitas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap ditunjukkan.

Tri Rismaharini siap menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas), namun meski begitu lokasi daerah untuk jurkamnas, Risma tetap bersikukuh menentukannya.

" Iya, saya jadi juru kampanya, tapi hanya di Aceh dan Papua. DKI tidak. " kata Risma kepada awak media usai menemui delegasi colombo Plan di balai kota Surabaya, Jum'at (23/9/2016).

Saat ditanya alasan Risma tidak mau menjadi juru kampanya di DKI untuk pasangan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok  dan Djarot Saiful Hidayat, Risma beralasan dari awal memang tidak menginginkan kampanye di DKI Jakarta.

" Dari awal saya yang minta di Aceh dan Papua. Jakarta tidak, Selain itu waktunya juga tidak cukup karena pekerjaan saya masih banyak dan belum terselesaikan. " akunya.

Dijelaskan Risma, kenapa dirinya memilih Aceh dan Papua, pasalnya di Aceh suara PDIP sangat minim. Sedangkan di Papua, dirinya telah Walikota Jayapura yang tak lain mencalonkan lagi.

"Di Aceh, suara untuk PDIP nol. makanya itu saya ingin membantu. sedangkan kalau di Papua. Itu karena saya kenal baik dengan Walikota jayapura. Dan saya ingin dia memimpin lagi." ujarnya. (arf)

Read More

Kalah Suara, Kasus La Nyalla Mattalitti Lanjut

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Putusan sela terkait eksepsi yang diajukan terdakwa La Nyalla Mattalitti tidak di capai dengan suara bulat. Pasalnya terdapat perbedaan suara antara hakim yang menyidangkannya.

Dua hakim yang setuju agar eksepsi La Nyalla di terima yakni Hakim Ketua Sumpeno dan Hakim anggota Baslin Sinaga. Bila eksepsi ini di terima maka La Nyalla Mattaliti dapat menghirup udara bebas.

Sedangkan tiga hakim lain yakni Masud, Anwar, dan Sigit herman berpendapat kalau eksepsi di tolak, sehingga dakwaan jaksa di nilai sudah dibuat dengan cermat, jelas dan tepat sehingga bisa menjadi pedoman dalam menyusun dakwaan dan persidangan bisa dilanjutkan.

"Menimbang bahwa tidak dapat mencapai musyawarah mufakat secara bulat maka akan di jatuhkan putusan sesuai suara terbanyak," kata Baslin.

Menanggapi hal tersebut, Bajo Suherman ketua Pemuda Pancasila (PP) Surabaya sangat menyayangkan adanya ketidak-patuhan hakim kepada pimpinan sidang.

"Aneh, bahwa ada hakim anggota tidak patuh pada hakim ketua. Ini namanya mbalelo, dan sangat disayangkan bahwa hakim ketua tidak tegas atau plin-plan sehingga menuruti keinginan dari anggotanya yang tidak taat serta tidak loyal pada pimpinan", ujarnya.

Untuk itu menurut Bajo, bagi tiga hakim anggota yang mbalelo perlu ada sanksi yang tegas karena tidak taat dan tidak loyal kepada pimpinan.

"Selain melawan pada hakim ketua, mereka juga melawan ketua Mahkamah Agung (MA), karena dengan tegas bahwa ketua MA Prof Hatta Ali sudah menyatakan bahwa La Nyalla Mattalitti adalah keponakan langsung dari beliau", katanya.

anksipun kata Bajo tidak hanya dijatuhkan pada hakim anggota namun hakim ketua pun harus menerima konsekwensi  akibat tak bisa mengatur anggotanya.

 "Sanksi juga perlu diberikan pada hakim ketua, karena tidak berlaku tegas pada anggotanya. Padahal tindakan tiga hakim anggota itu sama saja dengan tidak menjaga kehormatan lembaga MA sebagai lembaga peradilan yang membawahi para hakim." pungkasnya. (arf)

Read More

Dibanding Jadi Kadispendukcapil, Kabag Humas Pilih Jadi Camat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rumor bila posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya bakal di lengser dan digantikan oleh Kepala  Bagian (Kabag) Humas Surabaya, M. Fikser ternyata mendapat sanggahan keras dari M. Fikser.

Menurutnya, isu yang berkembang selama ini tidak benar. Bahkan dengan beredarnya isu  tersebut, kata Fikser, membuat dirinya jadi tidak harmonis lagi dengan Aang panggilan akrab Kadispendukcapil Surabaya apalagi isu tersebut tidak berdasar, sebab tidak ada seseorang yang mengutarakannya. Hanya media saja yang terkesan membesar-besarkannya. Fikser merasa posisi jadi kepala dinas tidaklah mudah sehingga membuatnya belum mampu.

“ Itu isu ecek-ecek. Saya ngak mau kadispendukcapil, kadis lainnya juga ngak mau.  Kalau camat mau.” Jelas Fikser.

Dijelaskan Fikser. Tak hanya pihaknya yang merasa kikuk namun pendamping hidupnya juga tak nyaman di saat menjalankan aktifitasnya sebagai seorang karyawan di Dispendukcapil Surabaya.

“ Saya sempat ngomong ke istri, atur jadwal dengan pak Anang, saya mau ngomong. Saya ngak enak dikiranya saya yang membawa wartawan bersama ibu (Walikota Surabaya, Tri Rismaharini-red).” Ungkapnya.

Kata fikser menjelaskan, saat itu memang Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sedang ada program di salah satu stasiun televisi swasta. Awal rencananya di stadiun Bung Tomo untuk melihat arena sirkuit. Setelah berputar-putar, tujuan berikutnya di kenjeran.

Nah, entah mengapa, perjalanan ke kenjeran melewati depan siola. Disaat yang bersamaan Walikota melihat kerumunan orang sedang duduk berjejer di depan eks gedung supermarket, padahal saat itu hari masih pagi, waktu menunjukkan sekitar pukul 07.00 WIB.

Melihat gerombolan orang duduk berjejer di depan, membuat Walikota ingin tahu. Tri Rismaharini meminta  ajudanya bergeser posisi tempat duduk, bahkan Walikota perempuan pertama di surabaya ini  juga meminta sopir pribadinya berputar arah.

Saat Walikota masuk ke gedung tersebut, Ia sempat tertegun, bahkan turut campur membantu staf dengan membersihkan alat sisik jari dengan menggunakan tisu.

Singkatnya, Walikota sempat marah karena tidak ada petugas  IT yang sanggup menjelaskan erornya sistem alat untuk mencetak e-KTP.

Ditambah lagi, saat itu si petugas IT maupun Kadispendukcapil tak menampakkan batang hidungnya padahal Walikota telah memerintahkan keduanya segera turun ke bawah.

Tak berselang lama Anang pun turun menemui Walikota Surabaya, Disaat itu timbul ketegangan, sebab si petugas IT belum juga muncul padahal jaraknya hanya beda satu lantai sedangkan Walikota Surabaya sudah menunggunya kurang lebih setengah jam.

Merasa tak sabar, walikota Surabaya ini bergegas menuju ruang IT, Nah diruangan inilah terjadi perdebatan. Si IT yang diketahui bernama Irwanto ini tak mau disalahkan  oleh Walikota Surabaya. Irwanto bersikukuh bila pekerjaan yang ditekuninyaini sudah sesuai aturan.

Puncaknya jelas tak bisa dibayangkan, Tri  Rismaharini terlihat marah besar pasalnya hampir semua pegawai Dispendukcapil terkesan menyembunyikan sesuatu yang tak perlu walikota ketahui. Padahal mereka tak mau berfikir bagaimana nasib masyarakat yang datang jauh-jauh membawa anak, bolos pekerjaan padahal kebanyakan masyarakat ini pegawai yang gajinya harian. (arf)

Read More