Penyelamatan Sertu Waki, Berbuah Manis

KABARPROGRESIF.COM : (Pasuruan) Aksi heroik yang dilakukan oleh Sersan Satu (Sertu) Moch, Waki ketika menyelamatkan salah satu warga yang terseret arus banjir, Kamis, 22 Pebruari 2018 lalu, akhirnya mendapat respon positif di kalangan masyarakat.

Tak hanya itu, pria yang kesehariannya berdinas di Koramil Gadingrejo, Kodim 0819/Pasuruan tersebut, juga memperoleh penghargaan secara langsung yang diberikan oleh WalikotaPasuruan, Drs, H. Setiyono, M. Si.

Menurut Setiyono, dirinya sangat mengapresiasi aksi heroik yang dilakukan oleh Sertu Waki ketika melakukan penyelamatan terhadap salah satu warganya.

 “Terima kasih banyak kepada TNI, terlebih kepada Babinsa yang sudah membantu pihak Pemkot,” kata Walikota Pasuruan usai memberikan penghargaan di ruangan kerjanya. Senin, 26 Pebruari 2018.

          Selain itu, imbuh Walikota Pasuruan ini, upaya yang dilakukan oleh mantan prajurit Yonif Raider 500/Sikatan tersebut, hendaknya dijadikan suatu aspirasi guna menjalin sinergitas bersama instansi terkait lainnya.

“Mudah-mudahan, ke depan hubungan TNI, Polri beserta instansi terkait di Pasuruan, semakin terjalin dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, ketika di konfirmasi, Sertu Moch, Waki membenarkan hal tersebut. Menurutnya, dirinya tak menyangka mendapat penghargaan yang diberikan langsung oleh Walikota Pasuruan tersebut.

“Saya tidak menyangka pak. Selama saya jadi Babinsa, baru kali ini  saya mendapat penghargaan. Karena, menurut saya, kejadian seperti itu sudah biasa, karena di daerah situ sudah menjadi langganan banjir,” singkat pria yang menjabat sebagai Babinsa semenjak tahun 2011 ini.

Perlu diketahui, kejadian itu berawal ketika dirinya dihubungi oleh salah satu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan. Saat itu, korban yang bernama Sugeng (55), terseret arus deras hampir sejauh 500 meter, dan hendak terbawa ke arah sungai Welang. Melihat korban yang saat itu tak berdaya terbawa arus banjir.

Sontak, Sertu Waki langsung memberanikan diri, dan langsung menerjuni lokasi banjir. Alhasil, atas keberaniannya, nyawa korban akhirnya tertolong dan segera di evakuasi. (arf)

Read More

Dukungan Hak Interpelasi Lengserkan Kasatpol PP Semakin Menguat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya, meminta Wali Kota Tri Rismaharini mengambil langkah tegas terkait konflik antara Ketua DPRD Armuji dengan Kasatpol PP Irvan Widyanto. Salah satunya disampaikan Wakil Ketua DPRD Darmawan.

Darmawan menegaskan, insiden antara Armuji dengan Irvan Widyanto saat hearing di Komisi A DPRD merupakan sebuah preseden buruk bagi lembaga legislatif. Mengingat kejadian tersebut bukan kali ini.

"Ini bukan yang pertama.  Makannya saya katakan sebagai preseden buruk," ujar Darmawan, Senin (26/2/2018).

Politisi Dari Partai Gerindra ini menceritakan, sebelum terlibat konflik dengan Ketua DPRD, Irvan Widyanto juga terlibat konflik dengan Ketua Komisi D Agustin Poliana. Bahkan masalah tersebut, waktu itu sampai dibahas di Komisi, rapat Badan Musyawarah (Banmus) hingga rapat paripurna.

"Waktu itu teman teman dari PDI-P juga minta diganti. Tapi sampai sekarang belum diganti juga," tutur Aden, sapaannya.

Tidak hanya, Aden juga menyebut jika sikap Irvan Widyanto yang menantang Ketua DPRD Surabaya dalam forum dengar pendapat tidak dapat dibenarkan. Menurut dia, sikap Irvan itu telah menjatuhkan lembaga legislatif.

Oleh karena itu, dirinya mendorong anggota DPRD segera mengajukan hak interpelasi kepada wali kota. Mengingat, sikap yang ditunjukkan Irvan sudah sangat keterlaluan.

"Ini bukan urgen tapi sudah sudah fatal. Karena nama baik pimpinan dewan telah dijatuhkan," tandasnya.

Sekretaris Komisi B Edi Rahmat juga mengecam sikap yang ditunjukkan Kasatpol PP. Menurut dia, tidak sepatutnya seorang pejabat bertindak demikian.

Apalagi, dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan disebutkan secara jelas, jika antara eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama sebagai pemangku kekuasaan di daerah.

"Kedudukan kita sama sebagai pemangku kekuasaan di daerah. Harusnya tidak seperti itu," ingat Edi Rahmat.

Edi menjelaskan, sebagai anggota dewan yang dipilih oleh rakyat sangat wajar jika kemudian ketua DPRD memperjuangkan aspirasi warga. Apalagi, permasalahan tersebut terkait hajat hidup masyarakat.

Untuk itu, agar kejadian serupa tidak terulang ia meminta Wali Kota Tri Rismaharini mengambil sanksi tegas. Harapanya, bisa menjadi pembelajaran bagi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.

"Saya minta ibu mengambil sikap," cetusnya.

Terpisah, Ketua DPC PDI-P Whisnu Sakti Buana (WS) saat ditemui usai menggelar rapat dengan F-PDIP enggan berbicara banyak soal masalah itu. WS menyatakan, persoalan itu akan dilimpahkan kepada pengurus DPC.

"Nanti akan kita rapatkan. Makanya keputusan dari F-PDIP menunggu hasil rapat partai," ujar WS saat ditemui di gedung DPRD Surabaya.

Senada dengan WS, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Surabaya, Sukadar juga tidak mau berkomentar banyak soal hasil rapat fraksi. Sukadar menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Badan Kehormatan (BK) partai.

"Nanti biar BK saja yang ngomong," kata Sukadar.

Ditanya rekomendasi yang akan diserahkan ke BK partai, Kadar berkali-kali berkelit. Menurutnya, sebagai petugas partai dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hasil itu. (arf)

Read More