Satgas Harnus Tahun 2018 TNI AL Laksanakan Baksos dan Penyuluhan di Pagimana Kabupaten Banggai Sulteng

KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Tim Bakti Sosial (Baksos) Satuan Tugas (Satgas) Hari Nusantara (Harnus) tahun 2018 TNI AL melaksanakan Baksos dan Penyuluhan di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (11/12/2018).

Kegiatan ini diikuti oleh 300 warga di kecamatan Pagimana dan sekitarnya yang akan menerima bantuan serta ikut dalam penyuluhan yang akan dibawakan oleh pemateri.

Kegiatan Baksos ini meliputi pemberian bantuan berupa Peralatan budidaya rumput laut, Buku panduan keselamatan berlayar, Swimming vest dan paket sembako.     

Sedangkan kegiatan penyuluhan, meliputi Penyuluhan keselamatan berlayar oleh Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Danlantamal VI Kolonel Laut (P) Suratun, S.H., Penyuluhan Asuransi nelayan oleh Kadis DKP Kab Banggai dan Jasindo, Penyuluhan budidaya rumput laut oleh Prof. Jana Anggadireja serta Praktek pengolahan makanan dengan bahan dasar rumput laut oleh Ibu Maria Gigih dan Tim di Gedung SD Jaya Bakti diikuti oleh 96 warga.             

"Baksos ini bertujuan untuk mengedukasi kepada para masyarakat yang berada di kecamatan Pagimana dan sekitarnya tentang kemaritiman, yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang dapat di kelola sehingga bisa menambah penghasilan bagi warganya serta memberikan panduan keselamatan berlayar dan pentingnya Asuransi atas keselamatan diri sendiri", ujar Aspotmar Danlantamal VI yang juga sebagai ketua Tim Baksos dan Penyuluhan ini. (arf)

Read More

OTT di Cianjur, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar yang Diduga untuk Bupati

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang Rp 1,5 miliar dalam operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018). Uang tersebut diduga sebagai barang bukti suap untuk bupati.

"Dari lokasi juga diamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar yang diduga dikumpulkan dari kepala sekolah," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Rabu.

Syarif mengatakan, sebelumnya KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur.

Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk bupati.

KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke bupati.

Enam orang yang ditangkap terdiri dari bupati, kepala dinas, dan kepala bidang. Selain itu, juga dari unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan pihak lainnya.

KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang ditangkap tersebut. Hasilnya akan disampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers. (rio)

Read More