KPK Tetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai Tersangka dan Langsung Ditahan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar jumpa pers pada Ahad dini hari (28/2) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Makassar.

Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka adalah Nurdin Abdullah (NA), beserta dua orang lainnya, yakni AS dan ER. 

Nurdin dalam kasus pengadaan barang/ jasa dan pembangunan konstruksi tahun 2020-2021, di antaranya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sinjai dan pariwisata di Bira, Bulukumba. Semuanya akan ditahan. 

Nurdin Abdullah akan ditahan di Rutan Guntur.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan sangat prihatin dengan tindak pidana korupsi karena merugikan semua warga negara. 

KPK mengamankan enam orang di tiga tempat berbeda, di Hertasning, dan rumah jabatan. Pertama, AS (Agung Sucipto) sebagai kontraktor, N (Nuryadi) sopir AS, SB (Samsul Bahri) ajudan NA, ER (Edy Rahmat) sekretaris dinas PUPR Sulsel. I (Irfandi) sopior dari keluarga saudara IR. NA adalah gubernur Sulsel.

“Tim KPK menerima informasi masyarakat akan ada dugaan penerimaan sejumlah uang yang diberikan oleh AS kepada NA memalui perantara IR,” katanya, Ahad dini hari (27/2).

Nurdin Abdullah ditangkap KPK di rumah jabatannya di Makassar, Jumat malam (26/2), dan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa penyidik di Gedung KPK, Sabtu dini hari (27/2). 

Nurdin dijemput saat sedang istirahat. KPK turut mengamankan lima orang lainnya dari kalangan pejabat Pemprov Sulsel dan swasta.

Nurdin pernah menjabat sebagai bupati Bantaeng selama dua periode. Sukses membawa Bantaeng menjadi kota di tengah hutan, Nurdin dicalonkan menjadi Gubernur Sulsel dan menang, dengan julukan “Prof Andalan”. 

Dia memang guru besar dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Nurdin adalah bupati pertama di Indonesia yang bergelar profesor. Gelar lengkapnya adalah, Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah, M.Agr. 

Dia didampingi Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Pada Mei 2015, Nurdin menerima penghargaan “Tokoh Perubahan” dari surat kabar Republika bersama tiga pejabat daerah lainnya. Nurdin juga pernah mendapatkan penghargaan People of The Year dari Koran SINDO.

Pada 15 Agustus 2016, Nurdin mendapat anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo. Karier Nurdin di bidang pendidikan, bisnis, dan pemerintahan sangat cemerlang. Tak heran, dia mengoleksi lebih dari 100 penghargaan dari berbagai bidang.

Nurdin lahir 7 November 1963 di Parepare. Dia menikah dengan Liestiaty F Nurdin, dengan dikaruniai tiga anak, yakni M Fathul Fauzi Nurdin, Putri Fatima Nurdin, M Syamsul Reza Nurdin. Nurdin adalah anak pertama dari enam bersaudara. 

Ayahnya berasal dari Kabupaten Bantaeng (Butta Toa’) dan merupakan keturunan Raja Bantaeng ke-27.

Di dunia pendidikan, dia adalah jebolan dari Kyushu University Jepang dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. 

Pada Pilkada Sulsel 2018, Nurdin berpasangan Andi Sudirman Sulaiman didukung tiga partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDIP, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Read More

Pangkoarmada II Lepas KRI SIM-367 Bersama Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-M Unifil

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, TNI Angkatan Laut mengirimkan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM-367) bersama satu unit Helikopter AS 565 Mbe Panther dalam Satgas Maritim Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-M UNIFIL Lebanon yang dilepas langsung oleh Panglima Komando Armada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan dengan didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Ria Sudihartawan dari Dermaga Madura Mako Koarmada II, Ujung, Surabaya, Sabtu (27/02).

Kapal Republik Indonesia (KRI) Sultan Iskandar Muda (SIM-367) yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Abdul Haris, S.E., M.M.D.S. ini akan melaksanakan tugas dalam mengamankan perairan Lebanon pada misi perdamaian PBB didukung 119 prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII-M/UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) selama 1 Tahun kedepan. Bagi KRI Sultan Iskandar Muda ini adalah Misi Tugas yang diemban ke 3 kalinya dalam Satgas Maritim (MTF). 

Disela kegiatan Laksda Sudihartawan menyampaikan, " Selama penugasan, kapal yang merupakan jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmada II ini akan memberikan kontribusi kepada Maritime Task Force/UNIFIL mulai dari pelaksanaan patroli rutin, latihan bersama baik dengan Lebanese Armed Forces (LAF) – Navy maupun unsur-unsur Maritime Task Force/UNIFIL lainnya di Area of Maritime Operation (AMO), " ungkapnya.

" KRI SIM-367 dalam mengemban misi MTF UNIFIL ini juga akan menunjukkan profesionalisme TNI yang diakui dan sejajar dengan angkatan bersenjata negara-negara lain di dunia yang mengirimkan pasukannya pada misi PBB di Lebanon atau Troops Contributing Countries (TCC). Salah satu keunggulan dari KRI SIM-367 adalah dapat melaksanakan pengawasan perairan melalui udara dengan mengoperasionalkan Helikopter AS 565 Mbe Panther, " jelas Laksda Sudihartawan.

Kepada Dansatgas MTF Pangkoarmada II  berpesan, agar seluruh personel Satgas tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat di tiap kegiatan guna mencegah dan memutus penyebaran Covid -19. 

Ikut hadir dalam pelepasan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-M Unifil Lebanon diantaranya, Kaskoarmada II, Irkoarmada II, Danpuspenerbal, Danlantamal V, Para Pejabat utama Koarmada II, Para pejabat Utama Puspenerbal, , Dansatgas MTF, Seluruh Pengurus Inti DJA II, Ketua Cabang 4 Jalasenastri II serta Ketua Ranting L Jalasenastri II. (Dinas Penerangan Koarmada II)

Read More

Nurdin Abdullah Kena OTT, PDIP Tunggu Proses 1x24 Jam di KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 26 Februari 2021, malam. 

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 6 orang termasuk Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dari PDI Perjuangan, Nurdin Abdullah.

Terkait hal itu, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan menjelaskan, bahwa PDIP belum bisa bersikap terkait dengan OTT tersebut. Pihaknya akan menunggu status resmi yang ditetapkan KPK.

"Nah, keempat kita tunggu proses 1×24 jam yang dilakukan oleh KPK, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang untuk menentukan status yang dibawa, yang dilakukan OTT," kata Trimedya, Sabtu (27/2/2021).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, langkah PDIP akan menunggu apa yang diumumkan KPK besok. Baru kemudian PDIP akan mengumumkan langkah resmi yang akan diambil.

"Iya (menunggu KPK), karena 1×24 jam kan, ini KPK ngitungnya dari jam berapa? Jam 3 waktu Makassar, ini kan ada selisih jam Indonesia, barat sama Indonesia timur, ya kita tunggu lah, sampai besok mungkin KPK menentukan sikapnya. Kan nggak mungkin jam 3 subuh ya kan," ujar Trimedya.

Read More

Ali Ngabalin Pesan untuk Demokrat: Perang Kalau Kalian Seret Nama Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Moechtar Ngabalin, meminta pihak Partai Demokrat untuk tidak mengaitkan isu kudeta internal partainya dengan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi disebutnya tidak memiliki kepentingan untuk ikut mengurusi permasalahan Partai Demokrat. 

Ngabalin sendiri menganggap kalau isu kudeta demikian hanya sebagai upaya mengangkat elektabilitas Demokrat pada pemilu mendatang.

“Apapun yg anda lakukan dlm rangka meningkatkan daya pilih yg tinggi pd 2024 mendatang bagi saya itu urusanmu.” kata Ali Ngabalin melalui akun Twitternya, (27/2/2021).

Ngabalin kemudian mengirimkan pesan kalau dirinya akan siap ‘perang’ jika Jokowi ikut diseret-seret.

“Tapi yg pasti saya akan PERANG kalau kalian menyeret-nyeret nama JOKOWI. ingat itu!. #SalamJanganBAPER,” tambahnya.

apapun yg anda lakukan dlm rangka meningkatkan daya pilih yg tinggi pd 2024 mendatang bagi saya itu urusanmu. tapi yg pasti saya akan PERANG kalau kalian menyeret-nyeret nama JOKOWI. ingat itu!. #SalamJanganBAPER https://t.co/h99966fxJU

— Ali Mocthar Ngabalin (@AliNgabalinNew) February 26, 2021

Diketahui, Nama Jokowi ikut terseret lantaran munculnya nama Moeldoko yabg disebut-sebut sebagai dalang dari upaya kudeta di Demokrat.

Dalam sebuah tayangan video SBY yang menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, menuding Moeldoko melakukan upaya pengambilalihan kekuasaan atau kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

SBY berkeyakinan, tindakan Moeldoko itu sangat merugikan Presiden Jokowi. Karena dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi.

“Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi,” kata SBY melalui sebuah tayangan video pada Rabu (24/2/2021).

Read More

Wamenhan Kunjungi PT Pindad Minta Senjata Berkualitas Dunia

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra meminta PT Pindad (Persero) terus melakukan pengembangan hasil produk–produknya hingga berkualitas dunia.

Dengan begitu, kata Herindra produk PT Pindad akan mampu bersaing dengan produk-produk lain dari luar negeri.

Hal itu disampaikan Herindra saat melakukan kunjungan ke PT Pindad, Bandung, Jumat (26/2).

“Kementerian Pertahanan (Kemhan) terus mendorong dan memberikan dukungan penuh bagi kemajuan dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri, termasuk PT Pindad”, kata Herindra.

Dalam kunjungan tersebut, Herindra juga meninjau secara langsung fasilitas produksi PT Pindad.

Di antaranya meninjau lini produksi kendaraan khusus untuk Kendaraan Tempur (Ranpur) produksi Pindad, seperti Rantis Maung, Ranpur Badak, Ranpur Anoa, Ranpur Komodo, dan Medium Tank.

Wamenhan juga berkesempatan mencoba langsung mobil maung versi sipil produk PT Pindad.

Read More

Ini Nama-nama yang Ditangkap KPK di Sulsel

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu (27/2/2021) tepatnya pukul 01.00 Wita.

Berdasarkan laporan Kapolda Sulsel, Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Gubernur Sulsel dilakukan oleh Tim KPK sebanyak 9 orang, di rumah jabatan Gubernur Sulsel. 

Penangkapan oleh Gubernur sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan No: Sprin.Lidik-98/01/10/2020.

Diketahui bahwa Tim KPK telah mengamankan beberapa diantaranya yakni Agung Sucipto (Kontraktor, 64 tahun), Nuryadi (Sopir pak Agung, 36 tahun), Samsul Bahri (Adc Gubernur Provinsi Sulsel, Polri, 48 tahun), Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan), Irfandi (Sopir Edy Rahmat).

Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh Tim KPK yaitu 1 (satu) koper, yang berisi uang sebesar Rp1 Miliar. Untuk saat ini telah diamankan di Rumah Makan Nelayan, jalan Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Tim KPK pun kemudian membawa Nurdin Abdullah, dan Rombongan langsung ke Klinik Transit yang berada di jalan Poros Makassar untuk dilakukan pemeriksaan Swab antigen. 

Pemeriksaan dilakukan untuk persiapan pemberangkatan ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanudin.

Tim KPK dan Rombongan dikawal oleh 4 orang Anggota Detasemen Gegana Polda Sulsel antara lain, Iptu. Cahyadi, Bripka. Laode Budi, Briptu. Sardi Ahmad dan Bripda. M. Syaharuddin.

Sekadar diketahui bahwa tepat pada pukul 05.44 Wita rombongan telah selesai melaksanakan pemeriksaan Swab antigen. 

Setelah itu langsung menuju Bandara Sultan Hasanudin untuk berangkat ke Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Garuda GA 617.

Kemudian Tim dan rombongan memasuki Gate 2 untuk keberangkatan ke Jakarta pada pukul 07.00 Wita.

Read More

Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Aktivis Antikorupsi Sulawesi Beberkan Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Makssar) Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun mengaku telah menampung sejumlah kasus yang menjadi sorotan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Sebelumnya, Nurdin terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT) KPK terhadap 6 orang di Makassar.

"Sebelum operasi tangkap tangan dilakukan, sebutlah dulu tentang pansus kasus hak angket. Di situkan yang paling menonjol adanya masalah proyek," kata Kadir kepada wartawan di Makassar, Sulsel, Sabtu (27/2/2021).

Menurut Kadir, adanya dugaan setor uang yang menjadi sorotan publik dalam proyek pengerukan pasir laut untuk kepentingan proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) di Kelurahan Buloa, Ujung Tanah, Kota Makassar. 

"Proyek pembangunan MNP. Khususnya pengerukan pasir laut," kata Kadir.

Kadir menyatakan, kasus yang kemudian berjalan saat itu, baru terbukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Sabtu (27/2/2021) dini hari tadi. 

Gubernur Nurdin Abdullah dijemput oleh KPK bersama orang yang disebut-sebut namanya dalam kasus hak angket di DPRD Sulsel.

Selain itu, kasus yang disorot publik, kata Kadir, adalah pembangunan Stadion Mattoanging Makassar. 

Stadion tersebut dibongkar dan dibangun kembali oleh Pemprov Sulsel untuk kepentingan peningkatan level dan kapasitas stadion.

Terakhir, kata Kadir, kasus pendistribusian bansos COVID-19 untuk masyarakat terdampak. 

"Itu amatan kami, meskipun kemudian nama yang belakangan muncul itu adalah sekda (Sekertatis Daerah Pemprov Sulsel)," kata Kadir.

Menurutnya, OTT Gubernur Sulsel oleh KPK adalah tamparan keras dan mencoreng citra pemerintah di mata publik. 

Selama ini KPK aktif untuk melaksanakan tugas koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) di lingkup Pemprov Sulsel.

"OTT KPK terhadap Gubernur Sulsel merupakan tamparan yang sangat keras. Kami mendukung upaya penindakan oleh KPK," kata Kadir.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan mengaku tak berkomentar banyak mengenai kasus OTT ini. 

"Nanti rilis di KPK saja. Sekarang beritanya udah tersebar kan, jadi gitu," katanya singkat.

Read More

Kantor PUTR Disegel KPK, Kadis Rudy Djamaluddin Pilih Bungkam

KABARPROGRESIF.COM: (Makssar) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan, Rudy Djamaluddin memilih bungkam, setelah ruang kerjanya disegel Komisi Pemberantasan Koruspai (KPK), Sabtu (27/2/2021). Penyegelan ini terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, tadi malam.

Dalam operasi itu, KPK menjemput Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah serta lima orang lainnya. Termasuk Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulsel, Edy Rahmat.

Sementara itu, kantor Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan juga ikut disegel Tim KPK. Diduga kuat penyegelan tersebut memiliki kaitan dengan kasus OTT KPK tersebut.

Kepala Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Rudy Djamaluddin saat dikonfirmasi justru memilih bungkam. Rudy enggan merespon isu yang beredar luas saat ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membenarkan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sulsel. Namun dia belum bisa memastikan siapa saja yang ditangkap.

“Benar ada penangkapan. Namun tim masih bekerja ya. Nanti kami sampaikan selengkapnya,” ungkap Nurul Ghufron, Sabtu (27/02/2021).

Sementara, Plt Jubir KPK, Ali Fikri menuturkan, informasi lengkap penangkapan belum bisa disampaikan saat ini. 

Namun diakuinya memang pada Jumat (26/2/2021) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi.

“Siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan. Tim masih bekerja, dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua,” beber Ali Fikri.

Read More

Pasrah, Terpidana Korupsi Proyek Terminal Amplas Dijebloskan ke Lapas Pancurbatu

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Konsultan Pengawas, Bukhari Abdullah menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan untuk menjalani hukuman.

Hal tersebut dijelaskan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Bondan Subrata, kepada awak media, Sabtu (27/2). 

Dikatakannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah melakukan eksekusi terhadap Bukhari.

“Bukhari merupakan terpidana korupsi proyek revitalisasi Terminal Terpadu Amplas bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp5.651.448.000,” jelas Bondan.

“Terpidana atas nama Bukhari Abdullah menyerahkan diri untuk dilakukan eksekusi di Lapas Kelas II-A Pancur Batu,” tambahnya.

Dijelaskan Bondan, Bukhari telah dihukum selama 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Bukhari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

“Eksekusi dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2445.K/Pid.Sus/2018 tanggal 15 April 2018, yang telah berkekuatan tetap,” pungkas Bondan.

Mengutip pemberitaan sebelumnya bahwa, kasus ini bermula ketika proyek revitalisasi terminal terbesar di Medan itu ditemukan 6 item volume pekerjaan tidak sesuai kontrak dan dinilai amburadul.

Ke enam item volume pekerjaan yang dimaksud yakni area pengerasan lahan, pekerjaan overlay perkerasan lama, peningkatan utilitas pemasangan pada bagian instalasi jet pump dengan status nihil dan drainase pada normalisasi saluran lama.

Kemudian, item perbaikan saluran pada pembuatan penutup drainase (beton) dan terakhir pembuatan kanopi area drop off MPU pada pengecoran kolom.

Setelah dilakukan penelitian oleh ahli untuk kegiatan tersebut dan perhitungan kerugian negara dari konsultan akuntan publik diketahui terdapat kekurangan volume untuk pekerjaan terhitung selama 90 hari kalender.

Untuk kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan revitalisasi Terminal Terpadu Amplas diketahui jumlah kerugian negara sebesar Rp491.104.883 yang dihitung oleh akuntan publik.

Read More

Kejagung Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Ini Dalihnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga saat ini belum menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Pasalnya, penetapan tersangka masih menunggu laporan perhitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian, seluruh calon tersangka namanya masih dirahasiakan tim penyidik dan akan segera diumumkan.

"Kita tunggu laporan dari BPK dulu, barulah nanti kita umumkan siapa saja yang bertanggungjawab dalam kasus ini," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).

Sebelumnya tim penyidik telah memeriksa mantan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam kasus tindak pidana korupsi dana asuransi di BPJS TK.

Febrie mengatakan Agus Susanto diduga kuat mengetahui soal pengelolaan dana asuransi dan peristiwa pidana korupsi yang terjadi di BPJS TK tersebut.

Sehingga tim penyidik Kejagung memeriksa Agus Susanto pada Kamis 25 Februari 2020 untuk didalami sejauh mana perannya dalam perkara tersebut.

"Kita dalami perannya sebagai Dirut sejauh mana. Sejauh ini kan yang diketahui itu ada unrealized loss, itu juga kami dalami ke mantan Dirut itu," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan adanya kerugian negara dalam pengelolaan dana investasi mencapai Rp 20 triliun dalam kasus dugaan korupsi BPJS TK.

Febrie mengatakan bahwa kerugian negara tersebut terjadi selama tiga tahun yang dilakukan perusahaan plat merah tersebut.

"Dalam tiga tahun bisa mengalami kerugian sampai Rp 20 triliun sekian," kata Febrie saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).

Dalam kasus itu, telah dinaikan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan berdasarkan surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.

Tim penyidik pidsus telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus dugaan korupsi di BPJS TK. Saksi yang diperiksa berasal dari karyawan hingga petinggi perusahaan asuransi tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri membeberkan hingga Desember 2020 nilai investasi yang dikeluarkan mencapai Rp486,38 triliun.

Read More

Pasca Pemecatan 7 Kader Demokrat Makin Kuat Hembuskan KLB

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ada tujuh orang kader Partai Demokrat, yang dipecat. 

Salah satunya adalah HM Darmizal MS. Ia mengatakan, pemecatan dirinya dan enam rekannya yang lain, semakin menguatkan untuk mendesak Kongres Luar Biasa atau KLB partai.

Menurutnya, pemecatan ini membuktikan bahwa Demokrat saat ini dalam pengelolaan yang salah. 

Ia sendiri mengucapkan innalillahi, usai partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu, mengeluarkan keputusan pemecatan.

"Saya tidak bersedih apalagi berduka atas pemecatan ini," kata Darmizal, dikutip Sabtu 27 Februari 2021.

Dengan kondisi saat ini, menurutnya KLB sudah harus dilakukan. Karena menurutnya, partai harus diselamatkan dan dengan cara seperti inilah maka penyelamatan itu bisa dilakukan.

Read More

Rombongan Gowes Pangdam Disambut Dandim Kolonel Sriyono

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa rute sebelumnya telah ditempuh oleh rombongan gowes Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto.

Beberapa rute diantaranya, wilayah teritorial Kodim 0830/Surabaya Utara. Jumat, 26 Februari 2021 pagi.

Ditemui usai menyambut kedatangan rombongan Pangdam, Kolonel Inf Sriyono menjelaskan jika gowes itu, diawali dari Lapangan Ahmad Yani, Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya. 

“Sebelumnya beliau tiba di pos check point di Makoramil Bubutan,” ujarnya.

Ia menambahkan jika pelaksanaan gowes itu, tak lepas dari adanya penerapan protokol kesehatan. 

“Protokol kesehatan, tetap dijadikan dasar setiap kegiatan,” jelas Dandim.

Dandim menuturkan, gowes seakan menjadi olahraga yang saat ini digandrungi oleh setiap kalangan. 

Pasalnya, di tengah pandemi saat ini, olahraga dinilai menjadi kebutuhan utama guna meningkatkan imunitas tubuh. “Gowes ini olahraga rutin,” pungkasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More