Polisi Kirim Surat Panggilan Pemeriksaan Tersangka ke Razman Arif

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Razman Arif Nasution (RAN). 

Adapun Razman telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap pengacara Hotman Paris. 

"Surat panggilan sebagai tersangka sudah kami kirimkan kepada yang bersangkutan (Razman)," kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar saat dikonfirmasi, Senin (10/4/2023).

Namun, Adi Vivid enggan menginformasikan kapan tanggal pemeriksaan Razman tersebut. 

Ia menekankan, penetapan tersangka terhadap Razman sudah dilakukan melalui mekanisme yang ada. 

"Sudah kita tetapkan tersangka melalui mekanisme gelar perkara," ujarnya. 

Diketahui, penetapan tersangka terhadap Razman berdasarkan laporan yang dibuat Hotman Paris yang terdaftar dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022. 

"Membenarkan terkait Penetapan Tersangka RAN dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (5/4/2023). 

Penetapan tersangka itu juga dimuat dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/63/III/REs.1.14./2023/Dittipidsiber tanggal 31 Maret 2023. Razman dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 Juncto Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP. 

Sebagai informasi, kasus ini buntut dari laporan yang dibuat Hotman kepada mantan asisten pribadinya, Iqlima Kim dan pengacaranya Razman Arif Nasution. 

Dalam laporan tertanggal 10 Mei 2022 itu, Razman dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik karena menyebut Hotman Paris melakukan pelecehan seksual kepada asistennya. 

Read More

Letkol Armen Jadi Narasumber di RRI Klungkung

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Beberapa hal disampaikan oleh Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Armen dalam kunjungannya di RRI Klungkung pada Senin (10/04/2023). 

Beberapa hal itu, terkait dengan program-program TNI-AD, khususnya Kodim Klungkung.

Dandim mengungkapkan, terdapat tujuh program yang saat ini digencarkan oleh Satuannya. 

Program-program itu ialah program unggulan dalam program binter unggulan TNI-AD.

“Ada program TNI manunggal air, ketahanan pangan, penanganan stunting, babinsa masuk dapur, RTLH, dan program Kampung Pancasila serta penerapan aplikasi E-Praja Raksaka,” ujar Dandim.

Program-program itu, kata Letkol Armen, harus bisa dijalankan dengan baik. Bahkan, saat ini dirinya mulai gencar memfokuskan diri untuk mengatasi adanya permasalahan stunting.

“Ada beberapa metode, salah satunya kita harus bersinergi dan merangkul semua pihak dalam upaya mengentas adanya stunting,” jelasnya.

Pencegahan kemiskinan pun, menurutnya, tak kalah penting dalam program-program yang sekarang digagas oleh pihak TNI-AD.

“Pada intinya, keberadaan prajurit TNI-AD harus bisa memberikan solusi ditengah kesulitan masyarakat,” tegasnya.

Read More

Babinsa Sakti Lakukan Patroli di Pantai Cristal Bay

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Beberapa area di kawasan obyek wisaya Pantai Cristal Bay jadi pantauan aparat Babinsa Desa Sakti. 

Di lokasi itu, Serda Nyoman Dayuh mengawasi setiap pengunjung wisata yang berada di Pantai tersebut.

Bukan tanpa sebab, pemantauan itu dilakukan demi menjaga ketertiban dan keselamatan pengunjung di lokasi obyek wisata tersebut.

“Pemantauan dan patroli rutin ini, tentunya langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Serda Nyoman. Minggu (09/04/2023).

Meski akhir pekan, Nyoman mengungkapkan jika pemantauan itu akan terus dilakukan sebagai langkah antisipasi. Berbagai himbauan, menurutnya, dilakukan terhadap para pengunjung Pantai.

“Himbauan harus kita lakukan,” jelasnya.

Selain aparat Babinsa, dirinya menyebut jika patroli rutin itu juga melibatkan beberapa pihak maupun tokoh masyarakat setempat. Sinergitas, kata dia, sangat penting untuk dilakukan.

“Semuanya harus berperan dan saling bersinergi,” bebernya.

Read More

BUMD Kota Surabaya Raih Penghargaan TOP BUMD Awards 2023 di Jakarta

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya dan PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Surya Artha Utama Perseroda berhasil meraih penghargaan berskala nasional dalam acara TOP BUMD Awards 2023. 

Acara puncak penghargaan dengan tema: ‘Inovasi dalam membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD’ ini berlangsung di Hotel Raffles Jakarta pada Kamis, 5 April 2023.

Lima penghargaan bergengsi pada ajang Top BUMD Awards 2023 berhasil  dibawa pulang ke kota Surabaya. 

Di antaranya: TOP Pembina BUMD 2023 atas nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi karena dukungan dan bimbingannya selaku Pembina BUMD, TOP BUMD Perumda Air Minum Bintang 5 untuk PDAM Surya Sembada, Top BUMD Bintang 4 untuk PT BPR Surya Artha Utama Perseroda, TOP CEO BUMD 2023 atas nama Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Arief Wisnu Cahyono dan TOP CEO BUMD 2023 atas nama Renny Wulandari, Direktur Utama PT BPR Surya Artha Utama Perseroda.

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Penyelenggara sekaligus pemimpin redaksi majalah Top Business, M. Lutfi Handayani disaksikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.

“Ini adalah penghargaan untuk kita semua. Mulai dari Top Manajemen sampai staf dan tenaga jasa perorangan (satgas). Yang terpenting setelah mendapat TOP BUMD Bintang 5 adalah mempertahankan Bintang 5 ini sehingga masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan manfaat PDAM Surya Sembada mulai dari kualitas,kontinyiuitas dan kuantitas,” ujar Arief Wisnu Cahyono, Sabtu (8/4).

Read More

Daftar 28 Orang Terjaring OTT KPK Kasus Dugaan Korupsi Bupati Meranti

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar orang yang ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan korupsi Bupati Meranti Muhammad Adil.

Lembaga antirasuah itu mengamankan 28 orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Bupati Meranti. 

Operasi berlangsung di empat lokasi, yakni Kabupaten Meranti dan Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta pada Kamis (6/4).

"Tim KPK mengamankan 28 orang, Kamis (6/4) sekitar pukul 21.00 WIB di empat lokasi berbeda, yaitu di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan

Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta," tutur Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Jumat (7/4).

Dari total 28 orang yang ditangkap, KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Salah satunya yakni Bupati Meranti Muhammad Adil alias MA.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti FN dan Auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau MFA sebagai tersangka.

Mereka diduga terlibat dalam korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan.

Berikut daftar 28 orang yang terkena OTT KPK terkait kasus dugaan korupsi Bupati Meranti.

1. MA - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti

2. BS - Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti

3. FN - Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti

4. SR - Kadis Pendidikan Pemkab Kepulauan Meranti

5. ES - Plt. Kepala BPBD Pemkab Kepulauan Meranti

6. TA - Kadis Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Pemkab Kepulauan Meranti

7. PG - Plt. Kasatpol PP Pemkab Kepulauan Meranti

8. SF - Kabag Kesra Pemkab Kepulauan Meranti

9. SA - Plt. Kadis Perikanan Pemkab Kepulauan Meranti

10. MW - Kadis Perindag Pemkab Kepulauan Meranti

11. FT - Plt. Kadis PU Pemkab Kepulauan Meranti

12. AS - Plt. Kadiskominfo Pemkab Kepulauan Meranti

13. ML - Plt. Kepala BPSDM Pemkab Kepulauan Meranti

14. IW - Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Kepulauan Meranti

15. SK - Plt. Kadis Sosial Pemkab Kepulauan Meranti

16. MK -, Plt. Sekwan

17. DL - Bendahara BPKAD

18. IT - Kabid Aset BPKAD

19. DA - Staf BPKAD

20. SJ - Staf Administrasi

21. ADP - Ajudan Bupati

22. RP - Ajudan Bupati

23. MN - Aspri Bupati

24. FM - Ajudan Bupati

25. TM - Kabag Umum

26. MY - Mantan Kadis PU Pemkab Kepulauan Meranti

27. MFA - Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau

28. RZ - Swasta / pemilik PT TM

Read More

Berkah Ramadhan, Koramil 1508-04/Malifut Berbagi Takjil

KABARPROGRESIF.COM: (Halut) Berkah Ramadhan, Koramil 1508-04/Malifut Kodim 1508/Tobelo berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan dengan membagikan takjil kepada warga yang melintas di depan Koramil 1508-04/Malifut desa Tahane Kec. Malifut Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara, Sabtu (8/4/2023).

Komandan Rayon Militer 1508-04/Malifut Lettu Arh Sugeng Rahayudi menyampaikan pembagian Takjil yang dilakukan oleh Koramil 1508-04/Malifut merupakan instruksi lgsg dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman sampai dengan jajaran Kodim 1508/Tobelo khusunya Koramil 04/Malifut agar dapat berbagi takjil kepada warga masyarakat khususnya di wilayah binaan satuan masing-masing selama bulan suci Ramadhan 1444 H.

“Hari ini kita bagikan 100 bungkus takjil yang dibagikan oleh anggota Koramil 1508-04/Malifut bersama ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana," jelasnya. 

Sementara itu, Nashikin salah satu warga Desa Tahane yang melintas mengaku sangat bersyukur mendapat takjil gratis dan berterima kasih kepada TNI AD.

"Alhamdulillah bisa berbuka puasa dengan nikmat, semoga takjil ini bisa menjadikan berkah bagi kita semua," pungkasnya. (Penrem 152)

Read More

Kronologi Tangkap Tangan Bupati Meranti Hingga Temuan Uang Miliaran

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan.

Mulanya, kasus ini terungkap dari tindak lanjut laporan masyarakat yang diteruskan dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4) lalu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut tindak dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah pejabat setempat. Adapun tiga orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu pertama MA Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024, kemudian FN (Fitria Nengsih), ini kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus kepala cabang PT TN, kemudian MFA ((M Fahmi Aressa) auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau," kata Alexander di Jakarta, Jumat (7/4).

Secara total KPK telah mengamankan 28 orang pada OTT yang dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB di empat lokasi berbeda, yaitu di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Jakarta.

Sebagian besar dari mereka merupakan pejabat di daerah setempat.

Adil yang terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai sekarang, diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD.

Setoran itu kemudian dikondisikan seolah-olah merupakan utang pada Adil. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan MA dengan kisaran 5-10 persen untuk setiap SKDP.

Pada Desember 2022, Adil juga menerima uang sekitar Rp1,4 miliar dari PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh. 

PT TM memenangkan proyek pemberangkatan umrah para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adil dan FN juga turut memberikan uang sekitar Rp1,1 miliar pada MFH selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti pada 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh WTP.

Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan Adil sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan maju dalam Pemilihan Gubernur Riau 2024.

Sebagai bukti awal dugaan korupsi, Adil dinyatakan menerima uang sekitar Rp26,1 Miliar dari berbagai pihak. Hal ini masih terus ditindaklanjuti penyidik.

Saat ini, tiga tersangka telah disangkakan dengan beberapa pasal dan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.

Pada OTT ini, KPK menemukan dan mengamankan uang sekitar Rp1,7 miliar yang diklaim sebagai barang bukti permulaan.

Read More

PKS Ungkap Keuntungan Jika Jokowi Terbitkan Perppu Perampasan Aset

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota DPR Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perampasan Aset bila.

Menurutnya, jika aturan soal perampasan aset dianggap genting, maka Jokowi bisa menerbitkan perppu tersebut.

"Kalau memang mau lebih cepat pengesahannya, dan dirasakan adanya keperluan genting dan mendesak, Presiden bisa kembali mengajukan aturan perampasan aset ini dalam bentuk Perppu dengan alasan kegentingan yang memaksa, sebagaimana yang sudah biasa dilakukan pemerintah," kata HNW dikutip dari laman resmi Fraksi PKS, Jumat (7/4).

HNW yakin Perppu Perampasan Aset bakal disetujui oleh mayoritas fraksi di parlemen. Bahkan, ia menyatakan PKS akan mendukung perppu tersebut.

"Itu akan bisa cepat disetujui oleh mayoritas mutlak Partai dan Fraksi di DPR yang juga adalah pendukung Pemerintah, sekalipun juga ditolak oleh PKS. Tapi, untuk yang kali ini PKS akan mendukungnya," ucapnya.

HNW pun mengungkapkan hingga saat ini pemerintah belum menyerahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset beserta naskah akademiknya ke DPR.

Ia lantas mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk membahas dan mengesahkan RUU tersebut. Padahal, RUU tersebut merupakan usul pemerintah.

"Pemerintah sebagai lembaga yang mengusulkan yang harusnya menyiapkan naskah akademik dan draf RUU tersebut kemudian mengajukannya ke DPR."

"Tapi anehnya, sampai sekarang, menurut banyak anggota Komisi III DPR, pemerintah justru belum mengajukan naskah akademik RUU dan juga belum mengajukan draf RUU Perampasan Aset," imbuh HNW.

HNW menjelaskan RUU Perampasan Aset sudah disetujui DPR untuk ditetapkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. 

Karena itu, DPR akan dibahas dan diharapkan bisa diselesaikan tahun ini.

"Dari 39 RUU dalam Program Legislasi Nasional, ada 25 RUU usulan DPR, 11 RUU usulan Pemerintah. RUU Perampasan Aset bagian dari usulan pemerintah," kata dia.

Karena itu, HNW menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini ada tangan pemerintah. 

Apalagi, ia mendengar kabar draf RUU Perampasan Aset belum tuntas di pemerintah karena Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Kapolri belum memberikan persetujuan.

Ia pun menyarankan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik dan mendorong agar draf RUU Perampasan Aset dan naskah akademiknya diserahkan ke DPR.

"Maka kalau Prof Mahfud serius, agar segera dorong pemerintah untuk ajukan naskah akademik dan draf RUU, agar segera bisa dibahas DPR dan diundangkan secara bersama," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi sudah beberapa kali mendorong DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Namun, surat presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset, naskah akademik, dan draf belum diterima DPR.

Anggota Komisi III DPR F-Demokrat Hinca Pandjaitan juga sempat mengusulkan agar pemerintah menerbitkan Perppu Perampasan Aset demi merespons situasi genting saat ini.

Read More

Antisipasi Fenomena El Nino Pemerintah Pusat Recana Impor Beras 2 Juta Ton

KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Diprediksi fenomena El Nino akan terjadi di wilayah Indonesia, yang  memicu terjadinya  kekeringan panjang, karena itu cadangan beras sangat dibutuhkan Bulog.

Pemerintah pusat berencana mengimpor beras hingga 2 juta ton tahun 2023. Impor dilakukan untuk memperkuat cadangan beras di Perum Bulog tahun ini.

"Itu untuk cadangan Bulog karena kemungkinan akan ada namanya El Nino, keringan panjang," terang Presiden  Jokowi usai tanam padi di Kawasan Daulat Pangan, Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban,  Kamis (6/4).

Jokowi megatakan atas kondisi tersebut Perum Bulog dan Badan Pangan harus mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan beras dengan melakukan impor.

Jokowi menyebut, jangan sampai ketika musim kering tiba, pemerintah kebingungan mencari stok beras.

"Jangan sampai udah musim kering panjang, kita binggung mau beli beras ke Thailand, Vietnam, India dan ke Pakistan barangnya enggak ada. Ini yang kita hindari, karena El Nino tidak hanya di Indonesia di negara-negara itu juga terjadi," jelas  Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kebijakan impor 2 juta ton beras tersebut tidak akan mempengaruhi harga gabah petani di dalam negeri. 

Menurutnya harga saat ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Tuban, lanjut  Presiden Jokowi, harga gabah saat ini bisa tembus Rp 5.700 dan tahun lalu hanya Rp 4.000 sampai Rp 4.200.

"Ini mengantisipasi. Dan ini tidak menggangu harga gabah petani,"  Jokowi  mengakiri 

Read More

Polri Akan Siapkan 2.694 Posko Amankan Pelaksanaan Mudik Lebaran 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menyiapkan 2.694 posko mudik di berbagai wilayah guna mengamankan pelaksanaan mudik selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2023.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menerangkan, posko itu terdiri atas 1.559 Pos Pengamanan (Pospam), 745 Pos Pelayanan (Posyan), dan 390 Pos Terpadu.

"Ketiga posko tersebut akan ditempatkan di lokasi strategis serta pada lokasi trouble spot dan black spot," kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).

Menurut Ramadhan cara bertindak khusus di jalan tol, arteri dan wisata serta pelabuhan juga akan dilakukan, seperti skema contraflow (lawan arus), one way (satu arah), serta pengalihan dan buka tutup arus lalu lintas.

Selain itu, Polri juga melakukan pengecualian pembatasan terhadap kendaraan yang membawa bahan pokok, BBM ternak pupuk, hingga pemudik gratis.

Adapun pemerintah telah memprediksi potensi pergerakan masyarakat mudik akan capai 123,8 juta orang di tahun 2023. Jumlah itu meningkat 44 persen dari tahun 2022.

Dalam hal pengamanan pelaksanaan mudik, Polri akan mengerahkan 148.211 personel gabungan.

Ramadhan pun mengimbau setiap masyarakat yang ingin mudik untuk mempersiapkan kelaikan kendaraan yang akan digunakan, siapkan surat berkendara seperti SIM dan STNK.

"Membawa obat obatan makanan dan minuman untuk diperjalanan, menyiapkan saldo e-toll, dan hindari berhenti di bahu jalan," tambahnya.

Read More

Kementerian PUPR Tambah 3.000 Toilet di "Rest Area" untuk Mudik Lebaran 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah jumlah toilet yang tersedia di tempat peristirahatan atau rest area untuk mudik Lebaran 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, jumlah toilet ditambah sekitar 3.000 unit, sehingga akan ada 90.000 unit toilet yang siap digunakan para pemudik.

"Toilet-toilet yang tahun lalu sekitar 6.000 toilet di 127 rest area jalan tol, itu sekarang sudah menjadi sekitar 9.000 toilet yang kita siapkan," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Basuki berharap, penambahan jumlah toilet dapat memperlancar kebutuhan buang air kecil para pemudik.

Sebab, jumlah toilet yang tidak sebanding dengan pemudik kerap membuat rest area penuh dan berdampak pada arus lalu lintas jalan tol.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun dua rest area sementara khusus untuk mudik Lebaran tahun ini.

Rest area pertama ada di kilometer 81 Jalan Tol Cikampek-Palimanan seluas 5 hektar, sedangkan rest area kedua ada di jalan tol menuju Pelabuhan Merak.

"Yang di Banten di kilometer 97, untuk menunggu masuk kapal kita parkirkan di situ jadi bisa mengurangi antrean," ujar Basuki.

Read More

1,38 Juta PNS Sudah Terima THR

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN/PNS) termasuk pensiunan sejak 4 April 2023. 

Total yang sudah cair Rp 6,15 triliun dari keseluruhan anggaran Rp 38,9 triliun.

Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Tri Budhianto mengatakan realisasi tersebut per 6 April 2023 pukul 16.00 WIB. 

Khusus PNS pusat, jumlah THR telah dicairkan kepada 1.380.240 pegawai.

"Pembayaran THR untuk ASN Pusat sebesar Rp 6,151 triliun untuk 1.380.240 pegawai," kata Tri saat dihubungi, Jumat (7/4/2023).

Dari jumlah itu, sebanyak 10.010 satuan kerja (satker) sudah dibayarkan THR-nya. Satker merupakan instansi pengelola dana APBN seperti instansi atau unit seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jumlah satker yang sudah dibayarkan sebanyak 10.010 (74,20%) dari 13.491 satker pada 75 K/L," tutur Tri.

Sementara itu, hingga hari ketiga pencairan tercatat baru 2 pemerintah daerah (Pemda) yang membayarkan THR PNS dengan nilai Rp 26,8 miliar kepada 5.829 pegawai.

"Pembayaran THR untuk ASN daerah sebesar Rp 26,8 miliar untuk 5.829 pegawai. Realisasi pembayaran THR Pemda (dari) 2 Pemda," jelasnya.

Realisasi tertinggi terjadi pada pencairan THR pensiunan PNS di mana sudah dicairkan Rp 9,11 triliun untuk 3.239.181 pensiunan. 

Pencairan dilakukan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dengan realisasi 94,24%.

"Pembayaran THR pensiunan sebesar Rp 9,11 T (94,24%) untuk 3.239.181 pensiunan dengan rincian PT Taspen Rp 7,93 triliun (93,37%) dan PT Asabri Rp 1,18 T (99,71%)," bebernya.

THR masih akan terus dicairkan secara bertahap. Jika THR belum bisa dicairkan karena sesuatu hal, proses pengiriman dimungkinkan dilakukan sesudah Lebaran alias tidak akan hangus.

"THR tetap dapat dibayarkan sesudah hari raya Idul Fitri. Kami akan terus mengimbau, bekerja sama dan bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum hari raya Idul Fitri," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/3/2023).

Read More