500 SD di Kota Surabaya Gelar UKK Serentak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Aekitar 500 Sekolah Dasar (SD) di Kota Surabaya menyelenggarakan Unjuk Kerja dan Karya (UKK) secara serentak pada tanggal 19-20 Mei 2023. 

UKK tahun 2023 ini mengambil tema kreatif, inovatif, mandiri, bekerja keras dan sukses dunia dan akhirat. 

UKK diperuntukkan bagi siswa kelas VI dan dipusatkan di SDN Rangkah VI.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya memupuk kreativitas anak-anak di Kota Pahlawan. 

Sebab, Dispendik tidak hanya membekali pelajar dengan sisi akademis, tapi juga non-akademis. 

“Kami ingin anak-anak Kota Surabaya mengembangkan seluruh talenta, bakat, dan minatnya sesuai dengan yang dimiliki. Kami akan fasilitasi,” kata Yusuf Masruh, (22/5)

Selain menjadi bagian pengembangan kreativitas, UKK ini merupakan implementasi Sekolahe Arek Suroboyo (SAS) yang sudah berjalan sejak 10 November 2022 lalu. 

Yusuf menjelaskan, program SAS memberikan pilihan kepada siswa untuk pengembangan pendidikan karakter.

"Sekolah-sekolah akan memfasilitasi sesuai dengan karakter masing-masing sekolah," ujarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (Sekdas) Dispendik Kota Surabaya, Munaiyah menambahkan, ada sekitar 500 lembaga jenjang SD yang menyelenggarakan UKK. 

Masing-masing sekolah menampilkan produk UKK serta produk dari implementasi kurikulum merdeka bagi siswa kelas I sampai kelas IV. 

“Selamat untuk seluruh anak-anak di Kota Surabaya,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala SDN Rangkah VI Rita Erwiyah. 

Ia menyebut, UKK merupakan hasil kolaborasi dari pihak sekolah dengan orang tua atau wali murid melalui komite. 

"Acara ini diharapkan mampu memberikan bekal kepada seluruh anak-anak untuk terus inovatif," harap dia.

Salah satu produk yang ditampilkan dalam UKK ini adalah Ecoprint dari SDN Rangkah VI karya Cindy Aiszah, Zahra Almaira Firmansya, Keysa Azzara Asmita, dan Keyza Ayuni Putri Davina. 

Ecoprint merupakan pemindahan serat daun dan bunga ke atas permukaan kain.

Cindy Aiszah menjelaskan jika tidak semua daun bisa digunakan untuk ecoprint. Sebab, ada beberapa daun yang tidak bisa keluar warnanya. 

“Kami biasanya menggunakan daun jati, daun pepaya, serta daun kenikir. Daun ini bisa mengeluarkan warna di atas permukaan daun,” kata Cindy.

Menurutnya, proses pembuatan ecoprint berlangsung sekitar satu bulan. Daun yang terpilih diletakkan di atas kain kemudian dipukul-pukul menggunakan kayu sampai keluar warnanya. 

"Warna yang keluar kemudian menempel pada kain yang dipersiapkan," pungkasnya.

Read More

Gelar Trial Opening Surabaya Night Zoo, Wali Kota Eri: Amazing

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) menggelar Trial Opening Surabaya Night Zoo, Minggu (22/5) malam. 

Acara itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama istri dan kedua anaknya.

Tiba di KBS, Wali Kota Eri bersama istri langsung disambut oleh gajah dan diberi kalungan bunga. 

Setelah itu, Wali Kota Eri langsung keliling KBS menikmati kebun binatang Surabaya pada saat malam hari.

“Satu kata buat Surabaya Night Zoo, Amazing!” tegas Wali Kota Eri usai keliling menyaksikan Surabaya Night Zoo.

Wali Kota Eri juga mengakui bahwa sejak awal penasaran dengan konsep Surabaya Night Zoo itu. 

Setelah dia menyaksikan dan menikmati langsung, ia mengakui bahwa Surabaya Night Zoo itu adalah inovasi yang out of the box dari Dirut KBS beserta jajarannya dalam mengembangkan KBS. 

"Luar biasa, KBS dengan night zoo. Ini sangat sangat menunjukkan inovasi out of the box,” katanya.

Apalagi, saat ini KBS sudah bersih, tampilannya juga sangat luar biasa. 

Bahkan, ketika pengunjung antri menunggu untuk masuk, ada atraksi seni fire dance yang sangat luar biasa. 

“Jadi, ini bisa menjadi tempat wisata malam pilihan warga Kota Surabaya. Silahkan datang ke Kebun Binatang Surabaya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri juga menyampaikan terimakasih kepada BKSDA yang selama ini mendampingi Pemkot Surabaya, khususnya KBS dalam mengembangkan Surabaya Night Zoo itu. 

“Apalagi ini Pak Dirut menyampaikan bahwa KBS tidak akan berhenti berinovasi, akan ada inovasi-inovasi lainnya ke depan, sehingga ini benar-benar menjadi pilihan tempat wisata baru yang sangat luar biasa di Kota Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Dirut PDTS KBS Khoirul Anwar mengatakan trial launching ini belum sepenuhnya selesai. 

Karena masih ada beberapa event yang disiapkan saat grand launching. 

Rencananya, grand launching itu akan dilakukan pada awal Juni nanti, makanya dia berpikir untuk mulai mengenalkan ke masyarakat dalam menikmati petualangan malam di KBS dengan paket-paket pilihan. Bisa menikmati satwa nokturnal saat di KBS dengan lembaga konservasi yang lain.

"Kita sudah melakukan kerja sama dengan travel biro untuk mengenalkan KBS tidak hanya kunjungan wisata harian tapi juga mancanegara. Nantinya akan menjadi salah satu paket yang harus dilewati ketika melakukan kunjungan di Surabaya," kata Khoirul.

Menurutnya, dalam Surabaya Night Zoo itu nantinya pengunjung akan dibatasi per grup 25 orang dengan durasi waktu keliling 45-60 menit sesuai paket yang telah dipesan. Untuk masuk ke night zoo harus mendaftar dulu atau reservasi.

"Disediakan pilihan jam dan tanggal. Ada paket, ada dinner, ada games dan lainnya. Harga tiket Rp 100-150 ribu untuk promosi awal saat mulai buka. Nanti Surabaya Night Zoo akan buka setiap hari Sabtu dan Minggu saja, tidak setiap hari,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pramuka Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armuji yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Praja Muda Karana (Pramuka) Kota Surabaya, beserta Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya Rini Indriyani meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Surabaya, di Kwarcab Kota Surabaya Jalan Karah Agung No. 49, Minggu (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Surabaya juga dilakukan oleh Ketua Harian Kwarcab Pramuka Kota Surabaya Siti Maryam, beserta Wakil Ketua Bidang Anggaran dan Sarpras Kwarcab Pramuka Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto.

“Alhamdulilah hari ini kita bisa meletakkan batu pertama, InsyaAllah gedung ini dibangun dengan dilengkapi yang lainnya juga. Gedung ini juga akan menjadi gedung kebangsaan, maka sejatinya jiwa Pramuka harus ada dalam diri kita. Njenengan (anda) hebat punya Ketua Kwarcab Cak Armuji, maka ayo dibangun jiwa dan semangat kebangsaannya agar tumbuh bersama dengan gedung ini,” kata Wali Kota Eri, Senin (22/5).

Wali Kota Eri menjelas bahwa pembangunan Gedung Pramuka tidak lepas dari perjuangan seluruh anggota Pramuka Kota Surabaya. 

Karenanya, ia berharap Majelis Pembimbing Gudep (Mabigus), yakni para kepala sekolah bisa mengembangkan talenta dan jiwa kebangsaan siswa-siswi di sekolahnya masing-masing.

“Hari ini kita punya anak-anak Pramuka yang luar biasa, mereka kalau di sekolah menjadi anak Pramuka. Tetapi kalau sudah diluar sekolah harus mewarnai Karang Taruna. Maka, saya berharap Mabigus menguatkan Pramuka di sekolahnya masing-masing, yakni ada kegiatan positif. Tidak hanya kegiatan Pramuka saja tetapi berbagai kegiatan positif yang mewarnai sekolah,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, jiwa kebangsaan yang ditumbuhkan kepada para siswa-siswi disekolah dapat memperkuat rasa guyub-rukun, toleransi, serta saling membantu dan saling menghormati. 

Oleh sebab itu, melalui pembangunan Gedung Pramuka tersebut dapat menambah semangat jiwa kebangsaan.

“Saya meminta tolong kepada Mabigus dan Kepala Dispendik (Yusuf Masruh) bisa menjadikan anak-anak sebagai pelopor agen perubahan yang mengajarkan jiwa kebangsaan di sekolahnya masing-masing. Bahwa Pramuka harus ada di jiwa kita, ini diwujudkan dengan pembangunan gedung oleh Ketua Umum Kwarcab Kota Surabaya Cak Armuji, inilah sinergi yang terus kita lakukan,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Buka Pengurusan IMB Kolektif di Balai RW

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani di Balai RW, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengembangkan pelayanan di Balai RW. 

Yang terbaru, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya membuka pelayanan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara kolektif di Balai RW.

Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan bahwa di setiap Balai RW itu nantinya akan ada petugas dari DPRKPP yang sudah dilatih dan diberi pembekalan dalam pelayanan pengurusan IMB. 

Petugas yang berada di balai RW itu akan membantu warga untuk mengumpulkan data dan memeriksa kelengkapan administratifnya.

“Selanjutnya, kalau sudah lengkap semuanya dan sudah sesuai semuanya nanti akan diproses lebih,” kata Irvan saat ditemui ketika di Balai RW 5 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jumat (12/5).

Oleh karena itu, warga yang memiliki rumah tinggal namun belum memiliki IMB, diharapkan bisa membawa semua persyaratannya ke Balai RW terdekat untuk dibantu pengurusan IMB-nya. 

Adapun persyaratan pengurusannya adalah formulir IMB, fotocopy KTP pemohon, fotocopy surat tanah legalisir, fotocopy SKRK/IMB lama, surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa, surat pernyataan bangunan, foto lokasi/bangunan, gambar denah bangunan beserta ukurannya, dan rekom cagar budaya jika bangunan di kawasan cagar budaya.

“Silahkan warga bisa langsung datang ke Balai RW terdekat untuk dibantu pengurusannya oleh petugas,” katanya.

Irvan juga menjelaskan bahwa pelayanan pengurusan IMB Kolektif di Balai RW ini sengaja dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. 

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib dalam penyelenggaraan bangunan, serta dalam rangka mendekatkan pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) IMB kepada masyarakat, khususnya untuk IMB rumah tinggal sederhana yang luas bangunannya kurang dari 500 meter persegi dan maksimal 2 lantai.

“Pelayanan SKRK-IMB di Balai RW ini juga merupakan salah satu upaya Pemkot Surabaya untuk meningkatkan jumlah bangunan ber-IMB di Kota Surabaya sekaligus juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari retribusi IMB,” ujarnya.

Di samping itu, ada kemudahan lain yang diberikan Pemkot Surabaya dalam pelayanan IMB rumah tinggal sederhana, yaitu masyarakat dapat menyerahkan sketsa yang disertai ukuran dimensi lahan dan bangunan. 

“Selanjutnya petugas dari kecamatan yang akan menggambarkan dalam format digital,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan keuntungan dalam memiliki IMB, yaitu dapat mengetahui informasi peruntukan lahan dan rencana jalan di persil yang diajukan IMB, bangunan memiliki legalitas, dokumen IMB dapat dijadikan jaminan kredit di bank, untuk meningkatkan status hak atas tanah, dan nilai jual bangunan semakin meningkat karena telah memiliki legalitas.

“Jadi, sangat banyak keuntungan jika kita memiliki IMB itu, makanya ayo segera ke Balai RW untuk mengurus IMB tanah kita masing-masing,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Beri Perhatian Khusus Siswa Korban Pembunuhan, Istri Wali Kota Eri Takziah ke Rumah Duka

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan perhatian khusus kepada remaja korban pembunuhan berinisial N (14 tahun) yang ditemukan meninggal di Gudang Peluru, Jalan Kedung Cowek, Surabaya. 

Apalagi, saat ini dia masih berstatus salah satu pelajar SMP negeri di Kota Surabaya.

Salah satu bentuk perhatian itu ditunjukkan dengan takziah yang dilakukan oleh Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani atau istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Ia juga didampingi sejumlah kepala dinas ketika takzih ke rumah duka.

Di rumah duka itu, Rini menyampaikan turut berbela sungkawa kepada orang tua korban. Bahkan, saat itu dia juga mengajak para guru yang turut hadir untuk yaasinan dan tahlil bersama. 

Ia juga memberikan tali asih sebagai tanda turut berbela sungkawa kepada keluarga korban.

Seusai takziah, Rini menyampaikan atas nama pribadi dan mewakili seluruh jajaran Pemkot Surabaya turut berduka cita atas meninggalnya Ananda N. 

Bagi dia, musibah ini juga menjadi pembelajaran bagi dia sendiri dan juga bagi para orang tua di Kota Surabaya, apalagi dia sendiri seorang ibu yang memiliki anak perempuan dan anak laki-laki.

“Tugas dari Ibu atau orang tua itu menjaga anak-anaknya. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk lebih waspada, perhatian dalam menjaga anak-anak kita,” kata Rini di rumah duka.

Bentuk perhatian dan kewaspadaan itu bisa dilakukan dengan mewajibkan anak untuk pamit ketika mau keluar rumah, kalau izin dua jam terus lebih dari dua jam harus ditanyakan keberadaannya, dia perginya sama siapa dan pergaulan serta teman-temannya siapa.

“Kita memang tidak bisa membatasi anak-anak kita untuk bergaul dengan siapa saja, apalagi sekarang sudah ada gadget dan media sosial. Namun, karena tugas kita sebagai orang tua, maka harus terus mendampingi anak-anak kita ke depannya,” tegasnya.

Selain itu, tugas menjaga anak-anak itu tidak hanya menjadi tanggungjawab orang tua. Namun, guru dan masyarakat juga harus terlibat dalam menjaga anak-anak Surabaya. 

Misalnya di sekitar ada gerombolan anak-anak yang tidak wajar, ia meminta warga untuk membuyarkan mereka, karena dia sadar bahwa tanpa keterlibatan semua pihak, tidak bisa menjaga anak-anak Surabaya.

“Makanya Pak Wali selalu mengajak kita, mendorong kita semua untuk bersinergi, berkolaborasi dan bergotong royong serta guyub rukun di tengah-tengah warga. Jadi, saya juga berharap warga terus memperhatikan lingkungan sekitarnya,” katanya. 

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa musibah ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi semua pihak, terutama kepada para orang tua supaya lebih waspada dalam menjaga anak-anaknya dan lebih berhati-hati serta tidak sembarangan anaknya bergaul dengan orang lain. 

“Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW di kawasan setempat, Siswanto, yang ikut menyambut Rini bersama jajaran pemkot menyampaikan terimakasih kepada Rini dan jajaran pemkot yang sudah takziah ke rumah duka dan sudah memperhatikan kasus ini. 

Bahkan, ia juga menyampaikan terimakasih kepada pihak kelurahan dan kecamatan yang juga turut membantu menguruskan jenazah. 

"Ini bentuk perhatian yang luar biasa pemkot kepada keluarga almarhum, sekali lagi terimakasih banyak,” tegasnya. 

Ia juga berharap kasus ini terus dikawal oleh Pemkot Surabaya hingga tuntas. Bahkan, ia juga berharap kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini dengan cepat dan tuntas. 

“Mari kita jaga bersama-sama anak-anak kita penerus bangsa ini jangan sampai ada kasus seperti ini ke depannya di Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Kota Surabaya Masuk Nominasi 3 Besar di Kompetisi PHBS dan LBS Tingkat Provinsi Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya Rini Indriyani menyambut hangat kedatangan Tim Penilaian Pelaksana Terbaik PKK Sehat Lestari Berencana Kategori PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dan LBS (Lingkungan Bersih) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Kamis (11/5).

Pada kesempatan tersebut, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes Kota Surabaya berhasil masuk nominasi tiga besar di ajang Pelaksana Terbaik PKK Sehat Lestari Berencana Kategori PHBS dan LBS Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. 

Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya bersama Perangkat Daerah (PD), PKK, serta masyarakat saling bersinergi dalam penerapan PHBS dan LBS dalam kehidupan sehari-sehari.

“Saya ucapkan selamat kepada Kelurahan Balongsari, mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kelurahan lainnya, karena PHBS ini merupakan salah satu upaya dalam penurunan stunting. Mudah-mudahan kita bisa mendapat juara dan mewakili provinsi untuk ditingkat pusat,” kata Rini.

Rini Indriyani berharap seluruh jajaran Pemkot Surabaya dapat menjaga kekompakan dan keguyuban bersama masyarakat Kota Pahlawan. 

“Salah satu unsur penilaiannya adalah keikutsertaan masyarakat. Bisa kita lihat, ada karang taruna dan generasi mudanya. Serta, ada anak-anaknya yang menjelaskan PHBS melalui dongeng, itu adalah salah satu yang luar biasa,” ujarnya.

Karenanya, ia mengapresiasi warga Kelurahan Balongsari Surabaya. Sebab, penerapan PHBS dan LBS tersebut telah dilakukan sejak lama. 

Bahkan, sebelum masuk kedalam nominasi tiga besar Pelaksana Terbaik PKK Sehat Lestari Berencana Kategori PHBS dan LBS Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

“Warga ini sudah kompak tanpa lomba, jadi tanpa adanya lomba dia sudah berjalan. Tipsnya adalah menjaga kekompakan karena PKK punya peran menggerakkan masyarakat dan warganya. Alhamdulillah terima kasih untuk semuanya, khususnya di Kelurahan Balongsari sudah bertahan dengan kekompakan dan guyub rukunnya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilaian Pelaksana Terbaik PKK Sehat Lestari Berencana Kategori PHBS dan LBS Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Reti Andini menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan di tiga lokasi. 

Seperti di Balai RW 2, Balai RW 4, dan Balai RW 6 Kelurahan Balongsari Surabaya.

“Alhamdulillah tiga titik yang sudah kami kunjungi telah sesuai, kami melihat bahwa kegiatan di masing-masing titik ini secara fisik ada dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga semua kegiatan ini membawa manfaat bagi warga di masing-masing RW, mulai dari pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kesehatan, lansia menjadi produktif, dan balita yang semakin sehat,” kata Reti.

Reti yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris PKK Provinsi Jawa Timur ini melanjutkan, kegiatan penerapan PHBS dan LBS di Kelurahan Balongsari Surabaya sangat konkrit. 

Sebab, seluruh jajaran Pemkot Surabaya melalui PD terkait terus memberikan pembinaan dan pendampingan. Di antaranya, DKPP, Dinkes, Dinkes, Disperkim, dan DP3APPKB.

“Penerapan PHBS dan LBS yang ada di Kelurahan Balongsari ini benar-benar ada dan bermanfaat untuk masyarakat. Karena masyarakat sangat antusias sekali dalam penerapan PHBS dan LBS. Kita juga memberikan apresiasi kepada jajaran Pemkot Surabaya melalui PD terkait yang sudah melakukan pembinaan dan pendampingan,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri bersama Presiden Persebaya Siap Berangkat ke Jakarta Ajukan Izin Penggunaan Stadion GBT

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Presiden Persebaya Azrul Ananda berencana ke kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta pada Kamis (11/5). 

Keduanya akan menghadap Kementerian PUPR sekaligus mengajukan surat izin penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk pertandingan Persebaya.

Pengajuan izin penggunaan Stadion GBT untuk pertandingan sepak bola harus dilakukan. Pasalnya, stadion tersebut masih dalam kewenangan Kementerian PUPR. 

Sementara kontrak antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Kementerian PUPR baru berakhir pada 20 Juni 2023.

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa manajemen Persebaya ingin menggunakan Stadion GBT untuk pertandingan pada tanggal 28 Mei dan 18 Juni 2023. 

Namun sekarang ini, proses penyulaman rumput Stadion GBT oleh Kementerian PUPR belum selesai karena alat masih digunakan ke Jakarta.

"Karena itu, Insyaallah Kamis (11/5/2023), saya dengan Mas Azrul ke Kementerian PUPR sekaligus mengirimkan surat dan meminta izin. Sehingga tanggal 28 Mei dan Juni (Stadion GBT) bisa digunakan," kata Wali Kota Eri usai kegiatan audiensi dan silaturahmi bersama manajemen Persebaya serta koordinator tribun suporter Bonek di Balai Kota Surabaya, Selasa (9/5).

Selain itu, Wali Kota Eri juga telah meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) agar jangan sampai Persebaya berlatih di luar Kota Pahlawan. 

Sebab, Kota Surabaya memiliki sejumlah lapangan sepak bola yang bisa digunakan untuk latihan.

"Contohnya penggunaan Lapangan THOR. Lapangan THOR bisa digunakan (Persebaya latihan), masyarakat juga bisa menggunakan. Jadi nanti dibagi waktunya," katanya.

Karena menurutnya, bagaimana pun Persebaya Surabaya adalah ikon dari Kota Pahlawan. Apabila Persebaya juara, maka nama baik Kota Surabaya juga akan terangkat. 

"Karena itu kita akan support penuh bagaimana ini bisa berjalan," ujarnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri mengaku, sebelumnya dihubungi pihak PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) terkait rencana penggunaan Stadion GBT untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Palestina pada 14 Juni 2023. Makanya, ia juga berharap Stadion GBT bisa digunakan pula untuk pertandingan Persebaya. 

"Berarti saya berharap ini (Stadion GBT) juga bisa digunakan untuk Persebaya," harapnya.

Sementara itu, Manajer Persebaya Surabaya, Yahya Alkatiri mengaku bersyukur polemik sewa lapangan untuk latihan Persebaya tidak ada masalah. 

Nah, sekarang ini tinggal menunggu terkait izin penggunaan Stadion GBT dari Kementerian PUPR.

"Alhamdulillah ini tadi pak wali betul-betul bijak, memang beliau mencintai Persebaya. Jadi masalah ini cepat selesai dan beliau (Wali Kota Eri) sendiri yang akan menghadap Kementerian PUPR dan ini merupakan solusi terbaik," kata Yahya Alkatiri.

Karena itu, pihaknya menyatakan akan memaksimalkan sejumlah lapangan yang ada di Kota Pahlawan untuk latihan para pemain Persebaya. 

Apalagi, kata dia, Wali Kota Eri memberikan dukungan penuh terhadap Persebaya.

"Yang jelas kita akan maksimalkan, kan tadi juga pak wali juga support penuh dengan Persebaya. Insyaallah kita gunakan dengan baik lapangan-lapangan yang ada di Surabaya," pungkasnya.

Read More

Reses di 5 Kecamatan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Disambati Enam Persoalan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Serap aspirasi masyarakat atau reses ke 2 selama sepekan yakni (3-10/5) di 5 Kecamatan Kota Surabaya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati disambati sejumlah persoalan warga.

Ke lima Kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Gubeng, Tegalsari, Simokerto, Genteng dan Bubutan.

"Selama reses ke 2 di 5 Kecamatan ada enam persoalan yang menjadi persoalan warga, akan segera kita tindaklanjuti," kata Ajeng Wira Wati, Kamis (11/5).

Adapun persoalan tersebut menurut Ajeng diantaranya masalah BPJS, Penerimaan masuk ke SMPN, Penempelan stiker bgi penerima BPJS PBI, Kota Layak Anak, RTH di tiap RT/RW dan Permodalan UMKM.

"Untuk pengguna BPJS di RS non pemerintah dilayani tidak ramah, di minta menunggu ternyata diinfokan BPJS-nya trouble padahal BPJS tidak ada masalah apa-apa, sedangkan BPJS warga tersebut kelas 2, artinya BPJS mandiri, bisa diartikan pihak RS menolak pengguna BPJS. Saya harap BPJS meningkatkan pelayanan, BPJS tidak hanya skala pemerintah tetapi juga Faskes non pemerintah," tegas Ajeng.

Sedangkan untuk permasalahan penerimaan masuk ke SMPN, menurut Ajeng harus ada penambahan jumlah sekolah di setiap kelurahan.

"Perlunya evaluasi jumlah bangunan sekolah tingkat SMP, di Surabaya lebih dari 20 ribu lebih siswa yang mungkin tidak tertampung di SMP Negeri, segera adakan SMP Negeri minimal setiap kelurahan. Begitu pula SMA/SMK Negeri minimal setiap kecamatan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, untuk persoalan ke tiga yakni Penempelan stiker bgi penerima BPJS PBI.

"Warga komplain bagi penerima BPJS PBI ditempel stiker, sedangkan BPJS di Surabaya memiliki Perwali dimana semua warga Surabaya menjadi program pemerintah UHC. Saya harap stikerisasi untuk transparansi penerima bantuan tunai langsung rekening seperti BLT, PKH dan PIP, harapannya tidak ada sasaran bukan hanya untuk Jaminan kesehatan semesta," tegasnya.

Nah, untuk persoalan ke empat masih kata Ajeng yakni kota layak anak. Menurutnya saat reses warga mendukung dengan kelas keputrian/keputraan sedari tingkat SD.

Hal ini supaya meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi, tetapi perlu selaras dengan pendidikan moral akibat tantangan digitalisasi.

"Tingginya kasus anak disurabaya, diharapkan kedepan tidak semakin krisis moral akibat terkikis media sosial. Pemerintah harus membarengi edukasi di sekolah, balai RT/RW, taman tentang jenis-jenis kriminalitas medsos, tidak hanya di puspaga tetapi di tempat2 umum mudah ditemukan info pencegahannya," paparnya.

Persoalan ke lima yakni terkait ruang terbuka hijau (RTH). Seyogyanya lanjut Ajeng, Pemkot Surabaya harus menambah RTH tersebut di setiap RT maupun RW.

"Masukan warga tetang penambahan fasilitas bermain di ruang terbuka dan balai RT/RW ditingkatkan, agar terasa langsung kota Surabaya layak anak," harap Ajeng.

Dan yang terakhir, terkait masalah UMKM. Menurut Ajeng Pemkot Surabaya lagi getol memperdayakan UMKM. 

Namun sayangnya masalah permodalan bagi pelaku usaha mikro ini belum mendapatkan perhatian serius.

Untuk itu Ajeng berharap Pemkot Surabaya lebih jeli memperhatikannya.

"Pemkot diharapkan memudahkan akses permodalan, pembinaan dan promosi UMKM. Warga ingin lebih ditingkatkan dan dirutinkan lagi hingga skala kelurahan," pungkasnya.

Read More

Stadion GBT Surabaya Diizinkan untuk Laga Persebaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya akhirnya diizinkan dapat digunakan sebagai pertandingan laga Persebaya. 

Ini setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama perwakilan manajemen Persebaya meminta izin ke Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Kamis (11/5).

Wali Kota Eri Cahyadi mengaku telah meminta izin penggunaan Stadion GBT untuk laga Persebaya Surabaya. 

Datang bersama perwakilan manajemen Persebaya, ia diterima langsung Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Essi Asiah.

"Saya datang bersama perwakilan manajemen Persebaya. Meminta izin penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo untuk laga Persebaya. Dan semuanya berjalan dengan baik. Diizinkan," kata Wali Kota Eri, Kamis (11/5).

Wali Kota Eri pun berharap kepada suporter sepak bola, khususnya Bonek agar dapat ikut serta menjaga Stadion GBT Surabaya. 

Sebab, Stadion GBT bukan hanya kebanggaan Surabaya dan Persebaya, tapi juga Indonesia karena kini kualitasnya bertaraf internasional.

"Semoga kabar baik ini menyemangati kita semua untuk mendukung Persebaya lebih total, menyemangati kita semua untuk terus membina pemain-pemain muda kebanggaan bangsa," jelasnya.

Di samping itu, Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Essi Asiah turut memberikan dukungan kepada Pemkot Surabaya dan Persebaya untuk menggunakan Stadion GBT. 

Dalam kesempatan ini, dia juga menyampaikan, agar pemkot dan Persebaya dapat menjaga dan memelihara dengan baik Stadion GBT ketika digunakan selama pertandingan. 

“Tanpa dipelihara, nanti bisa tidak baik lagi. Selamat bertanding sukses untuk semua pemain sepak bola Indonesia,” pesan Essi. 

Diketahui sebelumnya, manajemen Persebaya mengajukan izin kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait penggunaan Stadion GBT untuk laga pada 28 Mei dan 18 Juni 2023.

Namun karena Stadion GBT masih dalam proses sulam rumput dan belum diserahkan ke pemkot, sehingga kewenangan izin ada di Kementerian PUPR.

Karena itu, Wali Kota Eri bersama perwakilan manajemen Persebaya berangkat ke Jakarta untuk meminta izin ke Kementerian PUPR. 

Alhasil, pertemuan tersebut pun membawa kabar gembira karena Kementerian PUPR mengizinkan Stadion GBT digunakan untuk laga Persebaya.

Read More

Tak Terindikasi Korupsi, Kejari Tanjung Perak Kembalikan Berkas Kasus Pungli Tenaga Kontrak ke Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak secara resmi menghentikan penyelidikan kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pegawai outsourcing (OS) Pemkot Surabaya.

"Kasus dikembalikan ke Dispendukcapil Pemkot Surabaya, sekitar dua bulan lalu melalui surat," kata Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Ananto Tri Sudibdo, Kamis (11/5).

Menurut Ananto, pengembalian berkas tersebut kepada pelapor yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Silpil (Dispendukcapil) lantaran kasus tersebut dianggap tidak adanya suatu tindakan melakukan tindak pidana korupsi melainkan hanya perkara pidana umum.

"Pada prinsipnya berdasarkan hasil pemeriksaan, maka berpendapat bila informasi yang dilaporkan tidak terindikasi korupsi tapi penipuan," jelas Ananto.

Selain pengembalian berkas laporan, lanjut Ananto, pihaknya juga memberikan saran dan pendapat kepada jajaran OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.

Saran tersebut agar supaya Pemkot Surabaya membuat aturan yang jelas bagi setiap OPD dalam rekrutmen tenaga kontrak atau Outsourcing.

"Kami rekomendasikan ke Pemkot Surabaya untuk membuat regulasi rekrutmen yang berlaku di seluruh OPD. Harusnya sama tolak ukurnya. PU bagaimana, dinas lainnya juga bagaimana," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan kasus tersebut, menurut Ananto telah ditemukan adanya dua korban yang merasa dirugikan oleh oknum tenaga kontrak yang berdinas di Dispendukcapil Pemkot Surabaya tersebut.

Kedua korban tersebut mengaku dijanjikan pekerjaan dengan membayar puluhan juta rupiah.

"Ditipu Rp20 juta, korbannya 2 orang oleh tenaga Outsourcing Dispendukcapil Surabaya," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga meminta Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru untuk menangani kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).

Kasus yang akan ditangani Kejari Tanjung Perak ini cukup berbeda sebab kasus ini bukan dilakukan aparatur sipil negara (ASN). 

Tetapi pungli yang ada di kawasan Perak ini dilakukan oleh pekerja outsourcing.

"Rencana masuk wilayah Kejaksaan Negeri  Tanjung Perak. Kalau yang ini menjanjikan pekerjaan, tapi dia masih outsourcing juga. Outsourcing-nya mendem, yang mau dimasukkan juga mendem. Jadi ini masuk Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mungkin laporannya besok (hari ini)," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2).

Nah, untuk memperlancar prosesnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga melakukan komunikasi dengan pimpinan Korps Adhyaksa di wilayah tersebut.

"Saya sudah telepon Pak Kajari, jadi besok (hari ini) akan ditindaklanjuti dan laporannya dimasukkan oleh OPD," jelasnya.

Menurut Wali Kota Eri, modus yang dilakukan pekerja kontrak Pemkot Surabaya dengan mempermudah menjadi outsourcing dengan memberikan uang puluhan juta rupiah.

"Kejadian pungli itu sebenarnya sudah lama, sekitar tahun 2020 atau 2021. Pungli itu dilaporkan karena pelaku sudah menerima uang dan korban tidak menjadi outsourcing, sehingga dianggap penipuan," pungkasnya.

Read More

Antisipasi Penumpukan Volume Sampah di TPS, DLH Surabaya Siapkan Petugas Checklist

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan petugas checklist untuk monitoring volume sampah dan gerobak di Tempat Pembuangan Sampah (TPS). 

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah penumpukan volume sampah di 190 TPS se-Surabaya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, akan mengatur jadwal gerobak sampah ke TPS. 

Ini diharapkan supaya petugas gerobak sampah tidak berbarengan datang ke TPS sehingga menimbulkan penumpukan.

"Langkah kita ke depan akan mengatur penggerobak sampah itu sesuai jadwal. Jadi biar mereka tidak barengan menumpuk (sampah) ke TPS," kata Agus Hebi, Kamis (11/5).

Karena itu, Hebi menyebut, akan menerjunkan jajarannya untuk melakukan checklist dan monitoring ke setiap TPS. 

Para petugas diterjunkan untuk menghitung berapa gerobak yang datang setiap hari hingga volume sampah di TPS.

"Nanti akan kita turunkan staf kami untuk mengecek gerobak-gerobak tersebut dari mana saja, lalu setiap hari volumenya berapa. Jadi nanti ada petugas checker di 190 TPS kita. Kemudian nanti kita akan bagi jam gerobak untuk masuk ke TPS," tuturnya.

Begitu juga dengan armada truk pengangkutnya. Hebi menyatakan, akan menjadwal armada truk pengangkut sampah dari TPS menuju TPA. 

Termasuk pula menghitung jarak setiap TPS menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah.

"Misalnya 1 armada truk itu mengangkut 15 gerobak sampah, maka yang 15 gerobak jam berapa dulu. Nah, nanti kita buat schedule yang pasti, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan sampah," sebutnya.

Menurut dia, rata-rata dalam sehari, volume sampah yang ada di TPS skala besar bisa mencapai sekitar 70 ton. 

Seperti misalnya di TPS Rangkah dan Srikana. Sebab, seperti di TPS Rangkah ini menampung sampah dari tiga wilayah kecamatan, Yakni Tambaksari, Kenjeran dan Simokerto.

"Tapi setiap wilayah (TPS) itu beda-beda volume sampahnya. Kalau TPS besar-besar seperti Rangkah, Bukit Barisan dan Srikana bisa sampai 70 ton per hari, dengan angkutan truk 12-13 rit. Kalau yang TPS biasa, normalnya armada pengangkut bisa 2-5 rit dalam satu hari," katanya.

Dengan jumlah 190 TPS dan 107 armada truk pengangkut sampah yang dimiliki DLH Surabaya, tentu dibutuhkan manajemen schedule yang memadai. 

Karena itu, Hebi memastikan, ke depan akan mengatur schedule gerobak sampah agar tidak terjadi lagi penumpukan di TPS.

"Jadi kita ke depannya atur (schedule) seperti itu. Mungkin seminggu sekali ada petugas checklist, karena volume sampah ini bisa berubah-ubah," ujar mantan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya ini.

Di sisi lain, Hebi juga mengimbau kepada pengurus RT/RW agar tidak memarkir gerobak sampah di TPS. 

Apabila sampah sudah dibuang ke TPS, gerobak itu bisa diparkir kembali ke wilayah masing-masing seperti di Balai RW. 

Karena menurutnya, operasional TPS tentu tidak akan mencukupi ketika seluruh gerobak sampah ditaruh di TPS.

"Jadi itu yang kita mohon kepada RT/RW agar kita bisa membersihkan TPS setiap hari. Kemudian juga pemulung atau pengepul supaya tidak menaruh barangnya di TPS. Silahkan memulung di TPS tapi hasilnya segera dibawa pulang, sehingga TPS tetap bersih," pungkasnya.

Read More

Penyaluran BLT di Kantor Pos Crowded, Wali Kota Eri Beri Solusi Alihkan ke Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ribuan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) memadati dua kantor pos besar di Kota Surabaya, Rabu (10/5). 

Padatnya penerima BLT tersebut, terpantau oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah menerima laporan via grup-grup Whatsapp Forkom RT RW dan LPMK.

Setelah menerima berbagai keluhan itu, akhirnya Wali Kota Eri memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) M. Fikser dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin untuk berkoordinasi dengan kantor pos menawarkan penyaluran BLT itu melalui kantor-kantor kecamatan. 

Solusi itu ternyata disepakati dan akhirnya penyaluran itu dilakukan di 31 kantor kecamatan.

"Karena penerima BLT begitu padat. Maka harus dirubah sistemnya, dibagi di masing-masing kecamatan. Kasihan warga, kalau berdesak-desakan. Untuk itu saya perintahkan kadis untuk peka, datang ke lokasi dan membantu menyampaikan solusi,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menambahkan, kepadatan di kantor Pos kebonrojo terjadi karena banyaknya kecamatan yang di-cover. 

Untuk mengurai kepadatan, pembagiannya harus disebar di kecamatan. 

Menurutnya meskipun bukan kewenangan pemerintah kota, namun yang pembagian itu berkaitan dengan warga Surabaya.

“Nanti kita akan bantu dalam proses pembagian di kecamatan, karena ini berurusan dengan warga Surabaya” katanya.

Dalam pantauan di lapangan, penerima manfaat BLT yang sudah mendapatkan tanda tangan verifikasi, bisa langsung mengambil bantuan di Kantor Pos. 

Sedangkan yang belum mendapatkan tanda tangan verifikasi, diminta untuk mengambil BLT di kantor kecamatan sesuai dengan domisili masing-masing. 

Setelah pihak PT Pos Kebonrojo berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya, guna kelancaran dan ketertiban saat pembagian, disepakati pembagian BLT dilakukan hingga Kamis (11/5) sampai selesai.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Utama Kebonrojo Surabaya, Rian Syahriyani di lokasi menyampaikan kepada warga yang antre untuk membubarkan diri. 

Karena penyaluran penerima manfaat BLT dialihkan ke kantor kecamatan. 

“Bagi yang sudah verifikasi bisa dilanjutkan di sini (Kantor Pos Kebonrojo), bagi yang belum diverifikasi akan dibagikan ke kecamatan masing-masing,” kata Rian. 

Rian melanjutkan, penyaluran 27.837 BLT akan disalurkan melalui 31 kantor kecamatan. 

Dirinya berharap, dengan dialihkannya penyaluran BLT di kantor kecamatan bisa berjalan lancar. 

“Tolong Bapak dan Ibu bisa antre di kecamatan mulai dari sekarang. Bagi yang belum verifikasi bisa diambil di kecamatan masing-masing, untuk dilakukan pembayaran,” pungkasnya. 

Realisasi pembagian sembako sejatinya dilakukan sejak tanggal 6 - 10 Mei 2023. 

Namun hingga,  tanggal 10 Mei terdapat sekitar 7.011 warga yang belum mengambil bantuan. 

Untuk mengantisipasi kepadatan, selain pembagian dialihkan dari Kantor Pos ke Kecamatan. 

Waktu akhir pembagian juga diperpanjang hingga 11 Mei 2023.

Read More