KPK Periksa 4 Anggota DPRD Sumut sebagai Tersangka

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat tersangka anggota DPRD Sumatera Utara, pada Kamis (11/10/2018).

Keempatnya sebagai tersangka dalam kasus menuntutan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Mereka adalah Musdalifah (MDH), Washington Pane (WP), Restu Kurniawan Sarumaha (RKS), dan John Hugo Silalahi (JHS).

“Pemeriksaan dengan kasus suap untuk anggota DPRD Sumut periode 2004-2009 dan 2014-2019,” ujar Juru Bicara, KPK Febri Diansyah, Kamis (11/10/2018).

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota Dewan itu memberikan penghargaan dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Biaya Dugaan dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta hingga Rp 350 juta. (rio)

Read More

Kodiklatal Siap Didik Siswa Diktukpa TNI AL Angkatan Ke-48

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak  660 Bintara dari berbagai Komando Utama (Kotama) TNI AL  mengikuti sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) guna memperebutkan 350 kursi pada  Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) TNI AL  Angkatan ke-48 tahun 2018. Setelah dinyatakan lulus, para prajurit tersebut untuk selanjutnya melaksanakan pendidikan dasar keprajuritan di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal).

Sidang Panthukir Diktukpa yang merupakan puncak seleksi dan dilaksanakan di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal, tersebut  dipimpin langsung Asisten Personel (Aspers) Kasal Laksda TNI I Nyoman Mandra, M. Sc.

Selain Aspers  Kasal hadir dalam pantukhir tersebut Kadisdikal Laksma TNI Dr. Ivan Yulivan, S E., M.M, M.Tr. (Han), Kadisminpersal Laksma TNI Tedjo Sukmono. Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M.,  Dirdiklat kodiklatal Laksma TNI Deny Septiana, S.IP., M.A.P,  Danpuspomal Laksma Dr. Nazali, S.H., M.H, Kasubdislitpers Dispamal Kolonel Marinir Mikaryo , Paban I Rendik Dirdiklat Kolonel Laut Fadelan, Paban III Pers Ditum Kolonel Mar Anif Hidayat, Danpuslatdiksarmil Kolonel Mar Agus Dwi Laksono.

Dari jumlah 660 peserta pantukhir tersebut terdiri Korps Pelaut 144 orang, Korps Teknik 122 orang, korps Elektro 46 orang, korps Suplay 78 orang, korps kesehatan, korps Khusus 20 orang, korps Polisi Militer 24 orang dan Korps marinir 202 orang.

Sebelum melaksanakan Pantukhir para Calon Siswa (Casis) telah menjalani berbagai tahap tes mulai dari tes Kesehatan fisik, Kesehatan jiwa (Keswa), Kesegaran Jasmani (Garjas), Psikologi, Mental Idiologi, akademik dan profesi. Untuk tes kesehatan lengkap, di Satuan Kesehatan (Satkes) Kodiklatal, tes Psikologi di Kantor Dinas Psikologi Angkatan Laut  (Dispsial) Juanda, Sidoarjo, kemudian Mental Ideologi dan akademik di gedung Moeljadi Bumimoro, sedangkan kesegaran jasmani (Garjas) digelar di Lapangan Dewa Ruci, Kesatrian Bumimoro, Kodiklatal.

Setelah melaksanakan sidang Panthukir  selanjutnya para Casis akan memulai pendidikan besok Jumat 12 Oktober 2018 di Puslatdiksarmil Kodiklatal. Adapun pembukaan pendidikan rencananya akan dipimpin langsung Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. (arf)

Read More

Indonesia: UNICEF menyerukan kebutuhan dana 26.6 juta dolar AS untuk mendukung tanggap darurat dan pemulihan dini bagi anak-anak di Sulawesi dan Lombok

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Hari ini, UNICEF menyerukan kebutuhan dana tanggap darurat dan pemulihan dini guna memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak untuk kurun waktu 6 bulan menyangkut kondisi anak-anak pascabencana di Sulawesi dan Lombok. Dana ini akan membantu menyediakan layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH), kesehatan, gizi, pendidikan dan perlindungan bagi sekitar 475.000 anak sebagai bagian dari upaya tanggap bencana yang dipimpin Pemerintah Indonesia.

Diperkirakan 1,5 juta orang terdampak tsunami yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,4 SR yang terjadi di wilayah lepas pantai Sulawesi pada 28 September. Per tanggal 9 Oktober, 2.010 orang dinyatakan meninggal dunia, 10.700 orang terluka, dan 671 orang masih hilang. Di Lombok, setelah serangkaian gempa yang sangat merusak terjadi pada bulan Agustus, lebih dari 340.000 orang masih mengungsi dan menghuni di 2.800 tenda pengungsian. UNICEF menggalang dana sebesar 26,6 juta dollar AS untuk mendukung 1,4 juta orang mendapat akses layanan WASH, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan dan gizi bayi di Sulawesi Tengah dan Lombok.

“Saat ini, prioritas utama kami adalah memastikan agar anak-anak menerima bantuan yang menyelamatkan nyawa dalam bentuk layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, gizi dan perlindungan anak,” ujar Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Debora Comini. “Masa 6 bulan ke depan adalah masa yang luar biasa penting seiring kami bekerja memastikan setiap anak yang terdampak punya kesempatan yang adil untuk melanjutkan proses pemulihan dan membangun kembail kehidupan mereka di lingkungan yang aman dan kondusif.”

Di Sulawesi Tengah, sekitar 83.000 orang mengungsi dan 500.000 lainnya sangat membutuhkan akses terhadap layanan air dan sanitasi. Sebelum bencana terjadi, Palu memiliki cakupan imunisasi rendah 49 persen, sementara prevalensi keadaan berat badan dan tinggi badan tidak sesuai usia (wasting dan stunting), masing-masing adalah 12,5 dan 36,1 persen. Sulawesi Tengah pun merupakan salah satu daerah dengan tingkat sanitasi terendah di Indonesia.

Kerentanan ini memperparah risiko ribuan anak terkena wabah penyakit. Sebagian besar dari 2.700 sekolah di sana juga bisa terdampak dan pendidikan 270.000 anak bisa terancam.

Sebagai bagian dari tanggap darurat, UNICEF dan para mitra akan memberikan layanan air dan sanitasi bagi pengungsi, dilengkapi dengan bantuan kebersihan; UNICEF juga akan membantu meneruskan kembali layanan kesehatan dan gizi dan akan menyiapkan sarana belajar sementara.

UNICEF juga mengkhawatirkan anak-anak yang terpisah dari keluarganya dan yang memerlukan dukungan psikososial. Tim kami yang berada di lapangan tengah membuat fasilitas berbasis masyarakat yang aman untuk perempuan dan anak, termasuk fasilitas ramah anak, serta melanjutkan mekanisme pendataan dan pelacakan untuk membantu mengidentifikasi, mendata, memverifikasi dan menyatukan kembali anak dan keluarganya.

Di Lombok, UNICEF mendukung Kementerian Kesehatan di bidang gizi, kesehatan ibu dan anak dan imunisasi; serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk bidang air, sanitasi, dan kebersihan (WASH). UNICEF juga bekerja dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan kegiatan perlindungan anak dan psikososial berjalan selaras dengan standar minimal global.

“Staf UNICEF yang sudah berada di area terdampak, mendukung upaya tanggap bencana pemerintah di bidang air, sanitasi dan kebersihan, perlindungan anak, kesehatan, gizi dan pendidikan. Kami akan terus berada di sana, memperluas operasi bantuan langsung hingga ke tahap pemulihan dini agar anak-anak dapat meneruskan kembali kehidupan mereka demi masa depan yang lebih baik,” tambah Comini. (arf)

Read More

Ketiga Kalinya KRI Makassar-590 Bersandar Di Pelabuhan Hatta Untuk Mengangkut Bantuan Gempa Tsunami Palu

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) KRI Makassar-590 kembali bersandar di pelabuhan Hatta melaksanakan embarkasi barang bantuan bencana gempa dan tsunami untuk Kabupaten Donggal, Sigi dan kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bertempat di dermaga Peti Kemas Hatta, Kamis (11/10/2018).

Hari ini merupakan ketiga kalinya KRI Makassar Bersandar di pelabuhan Hatta sejak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala  untuk mengangkut bantuan logistik, prajurit TNI, relawan dan beberapa alat berat  yang dilaksanakan di posko bantuan bencana gempa tsunami Palu Lantamal VI Makassar di pelabuhan Hatta.

Dalam proses embarkasi barang bantuan ke atas KRI Makassar ini, para Personel TNI AL dibantu dengan para relawan dan elemen masyarakat umum.

Barang bantuan ini rencananya akan diberangkatkan pada hari Jum'at besok (12/10/2018) menuju Dermaga Pantoloan Kota Palu-Sulteng.

"Sudah ketiga kalinya KRI Makassar bersandar di pelabuhan Hatta untuk  mengangkut barang bantuan untuk  korban bencana alam gempa dan tsunami di Donggala, Sigi dan Palu, setelah proses embarkasi selesai selanjutnya akan segera menuju ke dermaga Pantoloan Kota Palu untuk di distribusikan kepada masyarakat di beberapa daerah yang terkena dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulteng ini", ujar Komandan KRI Makassar-590 Letkol Laut (P) Anton Pratomo S. E., M. Tr (Hanla). (arf)

Read More

Menjelang Musim Hujan, Surabaya Genjot Pengerukan Lumpur

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menyiapkan berbagai hal untuk menghadapi musim hujan. Salah satunya pemkot semakin mengintensifkan pengerukan lumpur di sungai, kali dan juga saluran di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawati mengaku rutin melakukan pengerukan lumpur di berbagai saluran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi datangnya musim hujan, supaya tidak ada lagi genangan di Kota Surabaya.

"Sejak awal Januari kita rutin melakukan pengerukan lumpur saluran. Tapi menjelang musim hujan ini, kami makin meningkatkan pengerukan itu," kata Erna, Kamis (11/10/2018).

Bahkan, Erna mengaku pengerukan sungai itu sudah diberlakukan sejak tahun 2011 silam. Hasil pengerukan itu kemudian digunakan untuk membangun fasilitas umum lainnya yang saat ini sedang dibangun, seperti pembangunan taman-taman, pembangunan buffer zone di  eks TPA Keputih dan juga untuk pembuatan tanggul.

“Dengan cara ini, kami bisa mengantisipasi genangan air dan juga bisa membangun infrastruktur lainnya di Surabaya,” tegasnya.

Erna mencatat, hasil pengerukan lumpur mulai Januari-Agustus 2018 sudah mencapai 82.399 kubik. Hasil lumpur yang dikeruk ini memang turun drastis dibanding tahun 2011 silam yang mencapai 214.615 kubik.

Penurunan ini bukan berarti Dinas PU Bina Marga dan Pematusan tidak bekerja, malah sebaliknya. Petugas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan bekerja hingga 24 jam.

“Kalau sekarang (jelang musim hujan) anak-anak bekerja 24 jam, bekerja terus mereka melakukan pengerukan,” kata dia.

Ia juga menjelaskan hasil pengerukan pada tahun 2012 yang mencapai 427.315 kubik, tahun 2013 sebanyak 254.995 kubik, tahun 2014 sebanyak 280.190 kubik, tahun 2015 sebanyak 257.115 kubik, tahun 2016 sebanyak 315.250 kubik dan tahun 2017 sebanyak 63.553 kubik.

"Hasil pengerukan hingga Agustus 2018 ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017 karena adanya penambahan dumptruk dan alat berat yang mengeruk dan mengangkut lumpur-lumpur itu. Total dump truk saat ini sebanyak 92 unit dan alat berat 63 unit," tambah Erna.

Selain meningkatkan pengerukan, Pemkot Surabaya juga melakukan penambahan kapasitas rumah pompa, peninggian tanggul laut, dan penyelesaian proyek Box Culvert Jalan Raya Sememi.

“Ada 17 rumah pompa yang kami tambah kapasitasnya,” ujarnya.

17 rumah pompa yang ditambah kapasitasnya itu adalah rumah pompa Jagir Kalimir, Simolawang, Gunungsari 2, Grahadi, Kebon Agung, Medokan Ayu Hilir, Kalisari, Kalibokor, Jeblokan, Tambak Wedi, Kenari, Bratang, Dinoyo, Kenjeran 1 dan Darmokali.

Masing-masing rumah pompa tersebut ditambah 3 meter kubik. Namun, untuk Morokrembangan ditambah dua pompa, masing-masing 3 meter kubik. Sementara untuk rumah pompa Balong 2, ditambah 5 meter kubik.

“Saat ini, semuanya sudah hampir selesai, sekitar 99 persen,” pungkasnya. (arf)

Read More

SFQR Lantamal V Kirim Bantuan Untuk Warga Korban Gempa di Pulau Sapudi Sumenep

KABARPROGRESIF.COM : (Sumenep) Posko Second Fleet Quick Respon (SFQR)  Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V yang juga merupakan posko tanggap darurat bencana alam,  hari ini memberangkatkan satu unit truk berisi bahan kontak untuk membantu warga masyarakat di pulau Sapudi Kabupaten Sumenep Madura.

Hal tersebut disampaikan Komandan Lantamal V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menyikapi gempa berskala 6.3 SR yang mengguncang wilayah Jatim Kamis dinihari tadi yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia,  korban lain luka luka dan beberapa rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan.

“Hari ini kita berangkatkan satu unit truk berisi bahan kontak (makanan, air minum,  dll) untuk membantu warga masyarakat di pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, Madura, mudah mudah hal ini bisa membantu dan kondisi bisa normal kembali," terang Danlantamal V, Kamis (11/10).

Bantuan ini lanjutnya,  dikirimkan sebagai bentuk kepedulian TNI AL dalam hal ini Lantamal V,  kepada warga yang terdampak bencana. Semoga bantuan ini bisa tersalurkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Disinggung transportasi yang akan mengirimkan bantuan ke lokasi bencana, Jenderal bintang satu dipundak ini menjelaskan bahwa saat ini dipelabuhan PT. Garam tepatnya di Kalianget, Sumenep, sudah disiapkan Kapal Angkatan Laut (KAL) Pagerungan yang akan bergerak ke lokasi.

“Lantamal V sudah berkoordinasi dengan Lanal Batuporon untuk mendorong unsurnya (KAL Pagerungan, red) untuk membantu menditribusikan bantuan dari Lantamal V kepada warga masyarakat pulau Sapudi Jum’at pagi," terangnya.

Komandan Lanal Batuporon Letkol Laut (P) Teguh Wibowo direncanakan onboard di KAL Pagerungan tersebut guna menyerahkan langsung bantuan kepada warga masyarakat di lokasi bencana.  (arf)

Read More

Gaji 13 Tak cair, Risma Tak Pikirkan Dampak ASN Golongan Rendah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Desakan agar Walikota Surabaya Tri Rismahari segera mencairkan gaji ke 13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak hanya dari kalangan dewan surabaya.

Mantan Walikota Surabaya dua periode Bambang Dwi Hartono pun turut menyuarakan jeritan ASN pemkot surabaya tersebut. Ia menilai bila Risma tak pernah memikirkan pegawai golongan rendah.

" Saya kaget mendapat keluhan, kebutuhan itu banyak nah untuk itu pemerintah memberikan payung hukum diantaranya juga mengintruksikan. Alhamdullillah sebelum ekspos besar-besaran mereka (Pemkot/Pemkab) itu sudah mengalokasikan untuk tahun 2018." Ujar Bambang DH, Kamis (11/10/2018)

Bahkan Bambang cukup geli ketika mendengar alasan yang di buat Risma bila anggaran pencairan gaji 13 tidak ada.

" Daerah lain itu fasilitas viskalnya, rasio kebutuhan APBD jauh lebih kecil lebih daripada Surabaya." jelasnya. (arf)

Read More

KPK Dalami Ocehan Eni Maulani dalam Sidang Kasus PLTU Riau-1

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, kesaksian Nomor Wakil Ketua VII DPR, Eni Maulani Saragih, dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan kasus hakim korupsi PLTU Riau-1 .

Dalam kesaksiannya, salah satu yang diungkap Eni adalah peran Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir.

Hal itu kerap disampaikan Eni saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/10/2018).

"Hasil persidangan tentu menjadi masukan bagi kami untuk membangun lebih lanjut," ujar Saut, seusai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut Saut, kesaksian yang disampaikan Eni bisa didalami oleh KPK.

"Mozaiknya harus dikumpul, pertemuannya di mana, kapan, apa pembicaraannya. Itu kan perlu kehati-hatian, dan tidak hanya pengakuan orang-orang yang terlibat dalam pertemuan itu," jelas dia.

Saut tidak mau berkomentar lebih jauh tentang langkah yang dilakukan KPK terhadap Sofyan Basir.

Menurut dia, strategi dalam penyusunan kasus menjadi ranah penyidik. Saat ini, kata Saut, status Sofyan masih sebagai saksi.

Kesaksian Eni Maulani Sebelumnya, Eni bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memperkerjakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Kotjo.

Dalam kesaksiannya, Eni menyebut bahwa Sofyan yang menawarkan proyek PLTU Riau-1 kepada Setya Novanto.

Kemudian, Eni membeberkan pertemuan lainnya, di mana ia mengetahui ada pembicaraan tentang biaya proyek PLTU tersebut antara Sofyan dan Kotjo.

Dalam kasus ini, Kotyo tidak memberikan uang Rp 4,7 miliar kepada Eni Maulani Saragih. Menurut jaksa, uang itu bersama dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang digerakkan oleh Kotjo.

Menurut jaksa, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU. (rio)

Read More

Selundupkan Narkoba, Wanita Cantik Asal Vietnam Diadili di PN Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Nguyen This Thanh He Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu yang ditangkap Petugas Bea Cukai di Bandara Internasioanl Juanda, Surabaya. Pada 19 Maret 2018 lalu.

Wanita kelahiran 25 tahun ini didakwa Kejati Jatim melanggar pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara kasus ini telah memasuki agenda
Pembuktian, ini dibuktikan dengan dihadirkannya dua saksi Polisi dari Ditreskoba Polda Jatim, yakni Agus Wijyanto dan Dedy Aprianto.

Untuk mempermudah persidangan ini, majelis hakim yang diketuai Yulisar menunjuk Trisnawan sebagai penterjemah.

Persidangan perkara ini akan dilanjutkan kembali satu pekan mendatang dengan agenda  pemeriksaan saksi dari bea dan cukai.

"Hadirkan saksinya pada sidang berikutnya,"ujar Hakim Yulisar pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Rachman diakhir persidangan di PN Surabaya, Rabu (10/10)

Untuk diketahui, terdakwa Nguyen ditangkap oleh Petugas Bea Cukai di Bandara Internasioanl Juanda, Surabaya. Pada 19 Maret 2018 lalu.

Petugas Bea Cukai mendapati barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 1.175 Gram yang ditemukan dalam koper terdakwa, setelah melewati mesin X Ray.

Penyidikan penyelundupan narkob ini dilimpahkan ke Ditreskoba Polda Jatim. (Komang)

Read More

Bos Pasar Turi Ajukan Tahanan Kota, Pedagang: Kami Akan Demo Besar Besaran

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meringkuk ditahanan selama 63 hari sejak ditahan jaksa 8 Agustus lalu hingga hari ini, ternyata membuat Henry J Gunawan mulai gerah.

Hal itu ditunjukkan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) saat menghadapi persidangan lanjutan kasus penipuan para kongsinya dalam kasus permodalan pembangunan pasar turi.

Dalam sidang lanjutan yang batal digelar ini, Henry melalui Yusril Ihza Mahendra selaku ketua tim pembelanya mengajukan penangguhan penahanan pada majelis hakim yang diketuai Anne Rusiana.

Sikap kooperatif yang ditunjukkan  Henry dalam persidangan menjadi dalih Yusril untuk meminta hakim Anne Rusiana mengalihkan status tahanan kliennya dari tahanan negara menjadi tahanan kota.

Tapi permintaan pengalihan status itu terlihat belum direstui oleh Hakim Anne Rusiana.

"Kami pelajari dulu,"pungkas Anne pada Yusril diruang sidang Cakra, PN Surabaya, Rabu (10/10)

Permohonan pengalihan status tahanan itu mendapat tanggapan keras dari sejumlah pedagang  pasar turi, salah satunya Suchaimi, yang meminta agar hakim Anne Rusiana tidak mengabulkan permintaan Yusril.

Tak hanya itu, Suchaimi pun akan mengerahkan pedagang Pasar Turi ke PN Surabaya sebagai  dukungan moril pada hakim Anne untuk menolak peralihan status tahanan Henry.

"Jangan lupa, Hakim Anne ini pernah dilecehkan loh dalam persidangan. Yusril pernah meminta pergantian hakim dan saya tidak setuju Henry ditangguhkan. Kami akan kerahkan pedagang untuk support hakim supaya tidak mengalihkan tahanan Henry,"kata Suchaimi di PN Surabaya

Senada juga dikatakan Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Turi Taufik Al Djufri. Menurutnya jika sampai penangguhan penahanan dikabulkan itu akan sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat bawah, khususnya pedagang pasar turi.

"Disaat semua penegak hukum sudah profesional melayani masyarakat lalu ada yg melecehkan hukum dan rasa keadilan masyarakat ya kami akan lawan. Henry sudah 2x divonis salah oleh PN Surabaya, dimana di kasus pasar turi sudah divonis 2,5 tahun, lalu jika nantinya dikabulkan melenggang keluar Rutan maka jelas rasa keadilan akan tersakiti. Kami akan menunjukkan ketegasan sikap jika hal ini terjadi ," ungkap Taufik.

Untuk diketahui, tertundanya sidang lanjutan perkara ini dikarenakan tidak hadirnya dua saksi fakta yang sedianya akan didengarkan keterangannya pada sidang hari ini. Dua saksi fakta itu adalah Paulus Welly Affandi alias Weifan dan Totok Lusida.

Weifan sedianya diminta kesaksian nya terkait pembuatan notulen kesepakatan tanggal 13 september 2013 yang menyatakan janji Henry J Gunawan kepada Teguh Kinarto mewakili PT.GNS untuk mengganti saham PT.GBP dan keuntungan yang pernah dijanjikan terdakwa Henry kepada pelapor berupa cek senilai 120 miliar dan bangunan pergudangan senilai Rp.120 miliar. Dimana peran Weifan adalah sebagai mediator atas kesepakatan tersebut.

Sedangkan Totok Lusida sedianya diminta kesaksian nya selaku salah satu kongsi terdakwa Henry dalam Joint Operation PT.Gala Megah Investment, pemenang tender pembangunan dan pengelolaan pasar turi.

Ketidakhadiran Wefan dan Totok Lusida  dalam sidang sempat membuat Yusril kecewa. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini mengaku tak mau keterangan kedua saksi fakta itu hanya dibacakan BAP nya.

Atas hal itu, Hakim Anne memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis untuk menghadirkan kembali kedua saksi tersebut pada persidangan yang sedianya akan digelar pada  Senin (15/10) mendatang. (Komang)

Read More

Hakim PN Surabaya Dilabrak Advokat Alexander Arif

Terbitkan Penetapan Sita Jaminan Diluar Sidang 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Merasa jadi korban mafia peradilan saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Advokat Alexander Arif langsung melabrak Ian Manopo, Hakim PN Surabaya yang memeriksa gugatan perdata No 296/Pdt.G/2018/PN.Sby yang diajukan PT Kurnia Jaya Wirabhakti.

Saat bertemu dengan Hakim Ian Manopo didepan ruang sidang candra, Alexander selaku kuasa hukum tergugat I  langsung mempertanyakan sikap hakim yang tidak fair, dengan menerbitkan sita jaminan diluar persidangan.

"Ada apa ini pak, kenapa bapak berani seperti ini, tanpa ada pemberitahuan ke kami sebagai tergugat, bapak sudah terbitkan penetapan sita jaminan dan peletakan sita diluar persidangan,"tegur Alexander pada Hakim Ian Manopo di PN Surabaya, Rabu (10/10).

Ian Manopo terlihat kelabakan menjawab teguran Alexander. Hakim berdarah Manado ini mengakui telah menerbitkan penetapan tersebut.

"Yang kami sita adalah sertifikatnya bukan objek bangunanya,"kelit Ian Manopo sembari meninggalkan Alexander.

Diungkapkan Alexander, Penetapan Sita jaminan  itu baru diketahuinya dari Teddy (Panitera Pengganti) yang menghubunginya usai persidangan gugatan perkara ini disidangkan dengan agenda kesimpulan yang digelar hari ini.

"Saya taunya dari Tedy, kalau penetapan sita itu sudah diterbitkan tanggal 2 pekan lalu, bahkan peletakan sita jaminan sudah dilaksanakan tanpa ada pemberitahuan ke kami,"ujar Alexader pada awal media.

Atas masalah ini, Alexander  pun bakal melaporkan hakim Ian Manopo ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).

"Hakim Ian Manopo ini sudah bertindak seperti Koboi,"pungkas Alexander.

Dijelaskan Alexander, Pada kasus ini, kliennya bernama Melina Ong digugat oleh
PT Kurnia Jaya Wirabhakti (KJW). Dalam gugatan itu, pihak PT KJW menggugat pembatalan jual beli rumah di Margorejo Surabaya  senilai Rp 14 miliar yang telah dibayar tunai oleh Meliana Ong pada 11 September 2015 lalu berdasarkan akte pengikatan jual beli yang ditanda tangani kedua belah pihak di Kantor Notaris Bil'id Muhdin.

"Anehnya, pembayaran tunai yang sudah dinotariilkan itu diingkari dengan alasan tidak ada pembayaran terhadap jual beli yang masuk ke rekening  PT Kurnia Jaya Wirabhakti dan berdalih tindakan pejualan aset PT itu tanpa RUPS. Padahal saat IJB , Direktur dan Komisaris nya menghadap di notaris dan menandatangani IJB,"jelas Alexander.

Untuk diketahui, selain menggugat Meliana Ong, Penggugat yakni PT KWJ juga menggugat Notaris Bil'id Muhdin. Gugatan perdata yang disidangkan Hakim Ian Manopo itu meminta pembatalan jual beli rumah yang merupakan aset PT KWJ. (mang)

Read More

Sempurnakan Program Kesehatan, BPJS Cabang Palembang MoU Dengan Kejari Banyuasin

KABARPROGRESIF.COM : (Banyuasin) Tak mau rumit, agar program kesehatan dapat tersentuh hingga ke seluruh perusahaan yang tersebar di Banyuasin, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Palembang melaksanakan kesepakan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin rabu (10/10/2018).

Kegiatan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) yang digelar di Kantor Kejari Banyuasin dilakukan oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cab Palembang, dr. Andi Ashar dan Kepala Kejari Banyuasin La Kamis, SH.MH.

Menurut Kajari Banyuasin La kamis, melalui Kepala Seksi Perdata dan tata Usaha Negara (Kasi Datun) Endro Riski Erlazuardi, SH. MH mengatakan tujuan dilaksanakan kesepakatan bersama ini untuk menjalin kerja sama dalam penyelesaian permasalahan atas banyaknya Badan Usaha atau Perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan.

" Berdasarkan peraturan yang berlaku Pemberi Kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya ikut BPJS kesehatan." tegas Endro.

Endro Menambahkan dengan diserahkannya Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Kesehatan kepada Kejari Banyuasin, maka bidang Datun akan segera melakukan beberapa upaya untuk dapat melakukan penagihan iuran terhadap setiap perusahaan atau badan usaha yang selama ini belum patuh.

" Seksi Datun akan berupaya agar setiap perusahaan atau badan usaha menjadi patuh untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS kesehatan dan membayar iuran." tandas Endro. 

Dijelaskan Endro sebelum penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan, Kejari Banyuasin terlebih dahulu menggelar rapat forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan semester II.

Dalam kegiatan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Kejari Banyuasin tampak hadir dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas PTSP. (arf)

Read More