Pemkot Surabaya Tak Ijinkan Persebaya Gunakan Dua Stadion untuk Latihan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tidak mengijinkan Persebaya menggunakan Stadion Gelora 10 Nopember (G10N) dan Gelor Bung Tomo (GBT) dipakai latihan secara jangka panjang.

Padahal kedua stadion itu renovasinya telah selesai.

Alasan Pemkot Surabaya melarang Persebaya menggunakan Gelora 10 Nopember (G10N) dan Gelor Bung Tomo (GBT) sebab akan dipakai untuk pusat latihan kecabangan (Puslatcab) guna persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

"Secara teknis sudah selesai, tetapi hari ini dan 6 bulan Kedepan, akan dipakai latihan Puslatcab, guna persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)," tegas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Surabaya, Afghani Wardana saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Jumat (19/3).

Selain Puslatcab untuk persiapan Porprov, kata Afgan, Gelora 10 Nopember (G10N) juga akan digunakan Akademi Sepakbola Surabaya (ASS), sebagai ajang pencarian bakat untuk anak - anak Surabaya.

"Dispora nanti akan bersinergi untuk melakukan seleksi dengan seluruh SSB dan juga Unesa. Karena Surabaya sendiri sudah lama tak memiliki bintang seperti Evan Dimas, Andik Vermansah," paparnya.

Nah dengan adanya Puslatcab, ASS, dan persiapan Porprov Jawa Timur lanjut Afgan maka dipastikan Persebaya tidak bisa menggunakan 2 Stadion tersebut, dalam jangka waktu yang cukup lama. 

"Kalau sifatnya isidentil, coba PT Persebaya untuk melakukan pendaftaran melalui UPTSA yang ada di Siola, atau pun bisa melalui online," saran Afgani.

Kendati demikian sambung Kabid Sarana Prasarana Pemkot Surabaya, Eddy Santoso, Persebaya tak usah berkecil hati sebab Pemkot telah mengijinkan klub kebanggaan arek Surabaya ini untuk memakai semua lapangan di Surabaya sebagai tempat latihan, selain 2 Stadion tersebut.

"Kan masih ada ratusan lapangan yang bisa dipakai Persebaya, layak juga lapangan tersebut kalau cuma dipakai latihan. Bahkan gratis," ujar Eddy.

Sementara itu, salah satu pentolan Bonekmania, Dadang Kosasih, yang ditemui di Jalan Jimerto Surabaya, menyayangkan sikap yang diambil oleh Pemkot Surabaya, melalui Kadispora Surabaya, Afghani Wardana.

"Itu sama dengan menghancurkan Persebaya. Masa ikon Kota Surabaya, tapi ber-home base di Sidoarjo, enggak masuk akal," kesal Dadang.

Dadang melanjutkan, Persebaya Surabaya ini milik warga Surabaya, tapi untuk memakai Gelora 10 Nopember (G10N) tidak bisa.

"Seperti Gelora 10 Nopember, tidak bisa dipakai oleh Persebaya dengan alasan mulai perbaikan, tapi buktinya dipakai tim lain bisa, apa-apaan ini," terang Dadang.

Bahkan Dadang menilai bila Dispora Surabaya saat dipimpin Afgani Wardana terlihat seolah tak berpihak pada Persebaya yang merupakan klub kebanggaan arek Surabaya.

"Ini kan sebuah kebodohan yang dilakukan oleh Dispora itu sendiri. Pak Afghan harus mempunyai kebijakan untuk Persebaya, karena Persebaya ini adalah ikon dari Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

83 Prajurit Kodim Surabaya Utara Adu Skill

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kemampuan menembak anggota Kodim 0830/Surabaya Utara terus dilatih. 

Kali ini, latihan menembak itu ditujukan pada 83 personel Kodim.

Mulai senjata api jenis pistol, hingga senapan SS1 V1 pun disuguhkan ke para prajurit binaan Kolonel Inf Sriyono tersebut. 

Selain Tamtama dan Bintara, latihan itu juga berlaku bagi para Perwira Kodim.

Komandan Latihan, Kapten Inf Sugiharto menjelaskan jika kegiatan itu, termasuk dalam program kerja bidang latihan dan pembinaan Satuan prajurit TNI-AD. 

“Sudah masuk program kerja. Dan ini wajib diikuti oleh setiap prajurit,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Staf Kodim, Letkol Adnan menambahkan jika terdapat beberapa hal yang wajib dipatuhi oleh masing-masing prajurit sebelum menginjak proses latihan itu, terutama menyangkut faktor keselamatan.

“Jadi, kalau ada kendala bisa segera dilaporkan. Tapi, semuanya wajib mematuhi SOP yang sudah diberlakukan,” pungkas Kasdim. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Pangkoarmada II Gowes Dan Latihan menembak Bersama Para Pejabat Utama Koarmada II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berangkat dari Rumah Dinas (RD) Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksamana Muda TNI I N.G. Sudihartawan melaksanakan olahraga bersepeda bersama para pejabat utama dan prajurit Koarmada II, Jum’at (19/03).

Kegiatan diawali dengan apel pagi dan pemanasan (Warming Up) dengan dipandu oleh personel Jasrek Koarmada II, agar tidak terjadi cidera atau permasalahan pada otot saat melaksanakan gowes. 

Pada gowes kali ini Pangkoarmada II Laksda Sudihartawan berhasil mencatat waktu gowes 32 menit 23 detik 55 skon dengan menempuh jarak sepanjang 15 kilo dengan mengambil Start dari RD Pangkoarmada II dan Finish di Lapangan Tembak Ambalat, Mako Koarmada II.

Selanjutnya dilapangan tembak Ambalat Laksda Sudihartawan menyempatkan untuk melukukan refreshing latihan menembak Pistol Tanfoglio kaliber 9 milimeter dengan jarak 25 Meter.

Disela kegiatan Laksda Sudihartawan mengatakan bahwa kegiatan ini semata-mata hanya untuk membuat badan dan pikiran agar menjadi fresh Kembali setelah beberapa hari melakukan aktivitas yang menguras banyak tenaga dan fikiran.

Tampak ikut dalam kegiatan ini Kepala Staf Koarmada II, Inspektorat Koarmada II, Kapok Sahli, Danguspurla, Danguskamla, para Asisten Pangkoarmada II serta seluruh Kasatker Koarmada II. (Dinas Penerangan Koarmada II)

Read More

Beredar Broadcast Rekrutmen Pekerjaan Khusus Warga yang Ber-KTP Surabaya, Pemkot Pastikan Hoax

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Febriadhitya Prajatara memberikan klarifikasi tentang broadcast rekrutmen pekerjaan khusus warga yang ber-KTP Surabaya. 

Broadcast ini banyak menyebar di grup-grup WhatsApp dengan berbagai macam bentuk, yang intinya ada rekrutmen pekerjaan khusus warga yang ber-KTP Surabaya dan daftarnya di RT.

“Jadi, kami pastikan informasi itu tidak benar (Hoax), itu bukan broadcast dari pemkot, bukan informasi dari Pemkot Surabaya,” tegas Febri-sapaan Febriadhitya Prajatara di ruang kerjanya, Jumat (19/3).

Febri juga meluruskan informasi tersebut. Ia memastikan saat ini Pemkot Surabaya tengah melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Pendataan MBR plus kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama. Sebab, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga. 

Namun, hingga memelototi di dalam satu KK berapa yang bekerja dan bekerja dimana saja, berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan.

“Nah, data MBR ini diverifikasi oleh RT, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan nantinya disurvei oleh Dinas Sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan, beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini,” kata dia.

Menurut Febri, data MBR plus itu nantinya akan menjadi dasar dan landasan Pemkot Surabaya untuk memberikan intervensi. 

Bentuk intervensi yang akan dilakukan pemkot bermacam-macam, bisa melalui pelatihan dan pemberdayaan wirausaha, bisa melalui pengelolaan aset, bisa dipekerjakan di perusahaan swasta yang ada di Surabaya dan bisa pula jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya. 

“Bentuk intervensinya bermacam-macam dan kita bersinergi dengan semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo juga memastikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan MBR dan DTKS. Data tersebut diimput dalam aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibuat oleh Diskominfo. 

“Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan, sehingga dalam MBR Plus kali ini datanya lebih detail,” kata Anang-sapaan Suharto Wardoyo.

Ia juga memastikan, sumber data MBR itu tetap dari Dinas Sosial yang kemudian disebarkan ke kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT. 

Selanjutnya, Ketua RT melakukan verifikasi data tersebut, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan selanjutnya disurvei oleh Dinsos. 

“Dalam pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru yang mungkin masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei oleh Dinsos,” ujarnya.

Anang juga menambahkan, data MBR yang sudah clear itulah yang akan dijadikan acuan atau dasar Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi. 

Harapannya, setelah diintervensi oleh pemkot, warga atau keluarga itu bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya semakin rendah.

“Hingga saat ini, kami terus merampungkan data MBR plus itu,” pungkasnya.

Read More

2 Kali Sabet Status IKPA dan Satker Terbaik

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Untuk kedua kalinya, Korem 082/CPYJ berhasil mendapat penghargaan IKPA dan Satuan kerja terbaik di lingkungan Kodam V/Brawijaya.

Penghargaan itu, diberikan langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto di Lapangan Jenderal Ahmad Yani, Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Jumat, 19 Maret 2021.

“Capaian tersebut, diharapkan bisa menjadi motivasi bagi personel Korem 082/CPYJ untuk terus bekerja dengan benar sesuai tupoksinya,” ujar Kolonel Inf M. Dariyanto.

Ia mengaku sangat bangga dengan penghargaan yang diterima oleh dirinya tersebut. 

Pasalnya, penghargaan itu telah diterima oleh Korem 082/CPYJ untuk yang kedua kalinya. 

“Semua tidak terlepas dari peran kerja para personel Korem,” bebernya.

Bukan hanya itu saja, Korem 082/CPYJ juga tercatat sebagai salah satu Satker TNI-AD yang dicalonkan untuk memperebutkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani  atau WBBM. 

“Tahun 2020 lalu, Korem berhasil mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK, red),” pungkasnya. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Jelang HUT ke 20 Pasmar 2, Wadan Pasmar 2 dan Para Asisten Melaksanakan Kunjungan ke Para Mantan Komandan Pasmar 2.

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang peringatan HUT ke 20 Pasmar 2, Wadan Pasmar 2 Kolonel Marinir Purwanto Djoko Prasetyo dan para Asisten Danpasmar 2 melaksanakan kujungan ke para mantan Komandan Pasmar 2, di wilayah Surabaya. Jumat (19/03/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Wadan Pasmar 2 Kolonel Marinir Purwanto Djoko Prasetyo berkunjung ke kediaman Mayjen TNI (Mar) Purn Soenarko, G.A., di Jl. Semolowaru Bahari Surabaya, Asintel Danpasmar 2 Kolonel Marinir Teguh Santoso melaksanakan kunjungan ke Kantor Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi, S.E., Asrena Danpasmar 2 Kolonel Marinir M. Rizal melaksanakan kunjungan ke Kantor Wakil Komandan Kodiklatal Mayjen TNI (Mar) Lukman, S.T., M.Si (Han)., CHRMP. dan Aspers Danpasmar 2 Letkol Marinir Firman Gunawan berkunjung dikediaman Almarhum Mayjen TNI (Mar) Purn. Baharudin di Kali Butuh Surabaya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT Ke 20 Pasmar 2 dengan mengunjungi para mantan Pejabat Komandan Pasmar 2 dari masa ke masa sekaligus bertujuan untuk mempererat tali silaturahi, sehingga terjalin komunikasi yang baik dalam wadah keluarga besar Korps Marinir khususnya Pasmar 2.

Pada kesempatan tersebut, para mantan Komandan Pasmar 2 mengucapkan terima kasih kepada para prajurit petarung Pasmar 2 khususnya kepada Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M., atas perhatian yang diberikan dengan harapan dapat meningkatkan hubungan silaturahmi dan kekompakan prajurit dengan para mantan pejabat Komandan Pasmar 2. 

“Selamat HUT ke 20 Pasmar 2 semoga Pasmar 2 semakin jaya dan profesional," pungkas para mantan Komandan Pasmar 2. (Dispen Kormar)

Read More

Bertemu Warga Morokrembangan, Armudji Perkuat Arahan dan Program Wali Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Upaya mendukung serta memperkuat arahan dan program Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, terus dilakukan Wakil Wali Kota Surabaya, Armudji. 

Bahkan untuk mengoptimalkan itu, Cak Ji, sapaan lekat Armudji, terjun langsung ke lapangan bertemu dengan warga.

Seperti yang berlangsung hari ini, Kamis (18/3), Cak Ji berkunjung ke Kampung RW V, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Surabaya. 

Pertemuan tatap muka bersama Warga Morokrembangan ini diharapkan pula dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Beberapa hal pun disampaikan Cak Ji dalam pertemuan ini. Seperti rencana pendataan melalui RT bagi warga yang belum bekerja. 

Program layanan BPJS Kesehatan gratis kelas tiga bagi warga KTP Surabaya. 

Hingga upaya mendukung serta memperkuat arahan wali kota agar Lurah menginformasikan nomor teleponnya ke warga.

"Nanti warga Surabaya tak hanya miskin saja yang ingin berobat ke rumah sakit dapat menggunakan kelas tiga. Jadi cukup pakai KTP Surabaya, tinggal menunjukkan saja. Ada beberapa rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya," kata Cak Ji di sela kegiatan tatap muka dengan warga.

Dia berharap, melalui pertemuan ini berbagai program yang disampaikannya itu dapat diteruskan dan disosialisasikan oleh RT/RW kepada masing-masing warganya. 

Bagi Cak Ji, perangkat RT dan RW adalah ujung tombak dari pemerintahan yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya.

"Nanti kita melalui Dinsos (Dinas Sosial) berkoordinasi Camat, Lurah, RT/RW juga akan mendata warga korban daripada PHK, mereka yang masih mempunyai berpotensi bekerja dan usia tidak lebih dari 50 tahun. Kita tugasi Camat, Lurah, dan RT/RW untuk bersama-sama mendata, survei ke lapangan," jelasnya.

Namun demikian, Cak Ji juga menekankan kepada Camat, Lurah beserta RT/RW agar eksisting atau pendataan di lapangan harus dilakukan secara valid. 

Sesuai dengan kondisi real keluarga yang didata itu memang benar-benar membutuhkan pekerjaan. 

"Jadi data terpadunya harus valid," pesannya.

Dari hasil pendataan itu, kata Cak Ji, nantinya bakal digunakan Pemkot Surabaya sebagai acuan untuk memberikan intervensi lapangan pekerjaan kepada warga. 

Misalnya, warga diberdayakan kerja di lingkup pemkot sebagai tenaga kontrak atau outsourcing. 

Bisa pula menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Surabaya terkait kebutuhan tenaga kerja. 

Tentunya hal itu akan disesuaikan dengan keahlian serta bidang pekerjaan.

"Dimana mereka (perusahaan) mencari nafkah di Kota Surabaya, dan harus mempunyai kewajiban merekrut warga Surabaya. Boleh (merekrut) warga luar kota tapi utamakan warga Surabaya," katanya.

Untuk mengoptimalkan berbagai hal itu, Cak Ji juga kembali mengingatkan warga agar mengetahui nomor telepon masing-masing lurahnya. 

Harapannya, jika muncul persoalan-persoalan warga di lapangan, Lurah dapat segera untuk menyelesaikannya.

"Jadi warga itu harus tahu nomor telepon pemimpinnya, sekarang sudah zaman digitalisasi, bukan manual. Apalagi ini sudah zamannya canggih dan transparan," pungkasnya.

Read More

Sambut HUT ke 57 Dharma Pertiwi, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Pimpin Lomba Bayi Sehat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka menyambut HUT ke-57 Dharma Pertiwi Tahun 2021, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Ria Sudihartawan memimpin secara langsung Lomba Bayi Sehat yang diselenggarakan di Gedung R4 Denma Koarmada II, pada Kamis (18/3).

Pada pelaksanaan lomba bayi sehat yang bertemakan “Dharma Pertiwi berperan serta mewujudkan keluarga tangguh , produktif dan inovatif dimasa pandemi covid 19 menuju Indonesia maju” merupakan cermin peningkatan kesadaran para Istri Prajurit TNI AL khususnya keluarga besar Koarmada II pada kesehatan anak.

Dalam sambutannya Ketua DJA II mengatakan,  bahwa kegiatan ini bertujuan bukan sekedar untuk menggapai prestasi namun diharapkan para Istri dapat merawat anak-anak mereka agar senantiasa sehat dan memiliki kecerdasan serta tangguh sejak usia dini. Dengan harapan anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan ceria sesuai dengan usianya.

“Anak adalah generasi penerus bangsa, ditangan merekalah masa depan bangsa kita berada. Untuk itu, mari ibu-ibu sekalian, kita jaga pertumbuhan mereka baik secara fisik maupun mentalnya, karena didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ( Mensana In Corporesano)”, Ungkap Ny. Ria.

Sementara yang berhasil meraih juara dalam lomba adalah. Juara I yakni Ananda Alisya Andriana dari Cabang 1 DJA II, Juara II diraih oleh Ananda Navyzha Queenara dari Cabang 10 DJA II , Juara III diraih oleh Ananda Aksandaru Sagara dari Cabang 6 DJA II, sementara Juara harapan I, II , III diraih oleh Ananda Dwijasena Farizqi (Cab 7 DJA II), Ananda Gibran Arfan (Cab 3 DJA II) dan Ananda Fathiya Azahra (Cab 12 DJA II).

Ny. Ria juga menekankan Agar selama pelaksanaan lomba untuk secara ketat mematuhi protokol Kesehatan sesuai anjuran pemerintah guna menekan penyebaran virus Covid-19.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil DJA II, Pengurus Inti DJA II, Dewan Juri ( Diskes Koarmada II), dan Perwakilan Ibu-Ibu Jalasenastri Lomba Bayi Sehat. (Dinas Penerangan Koarmada II)

Read More

Mei-Juni 2021, Pemerintah Buka Formasi Jabatan ASN di Pusat, Ini Daftarnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sejumlah formasi CPNS telah disiapkan bagi para calon abdi negara.

Saat ini pemerintah sedang menyusun tahapan pengadaan CPNS dan PPPK non Guru.

Direncanakan tahapan pendaftaran akan dibuka pada bulan Mei-Juni 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo merinci formasi jabatan-jabatan ASN dalam pengadaan ASN tahun ini di tingkat pusat.

Formasi jabatan ASN di pusat antara lain Dosen, Analis Kebijakan, Peneliti, Tenaga Kesehatan, Diplomat, Auditor, Perencana, Pranata Komputer, Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pembimbing Kemasyarakatan, Arsiparis, Penyuluh (KB, Kehutanan, Perikanan, Pertanian, Narkoba, Perpustakaan) dan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.

"Kemudian Pranata Keuangan, Sandiman, Statistisi, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Surveyor Pemetaan, Pengawas Farmasi dan Makanan, dan lain-lain," kata Menteri Tjahjo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Tjahjo pun menjelaskan, terkait pembagian kebutuhan ASN di daerah.

Ia mengatakan, jumlah rencana penetapan di daerah sebanyak 637.243 yang dibagi untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota.

"Rinciannya, kebutuhan pegawai di pemerintah provinsi, yang mencakup 23 pemerintah provinsi berjumlah 126.342 formasi. Jumlah ini dibagi ke dalam 115.393 formasi guru, dan sisanya, 10.949 formasi non guru," kata kata Menteri Tjahjo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Sementara, kebutuhan pegawai di pemerintah daerah, yang mencakup 387 Pemkab atau Pemkot berjumlah 510.901 formasi.

Jumlah ini dibagi ke dalam 414.756 formasi guru, dan sisanya 96.145 formasi non guru.

Formasi jabatan-jabatan ASN di daerah, antara lain Guru, Tenaga Kesehatan, Analis Kebijakan, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah, Penyuluh Pertanian, Medik dan Paramedik Veteriner dan Penyuluh Kehutanan serta Penyuluh Sosial, Penggerak Swadaya Masyarakat.

"Kemudian Instruktur, Pranata Komputer, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Arsiparis, Pustakawan, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis Hukum, Administrator Database Kependudukan, Polisi Pamong Praja, Analis Kebakaran, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Teknik Pengairan, Penera, Pengawas Kemetrologian, Penguji Kendaraan Bermotor, Penata Ruang, Surveyor Pemetaan, Pamong Budaya, Pamong Belajar, dan lain-lain," papar Tjahjo.

Sebagai informasi, Pengadaan ASN dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, pendaftaran pada Mei-Juni 2021.

Pendaftaran, dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sementara tahapan seleksi, akan dilaksanakan dari bulan Juli sampai Oktober 2021.

Read More

KPK Lamban Periksa Ketua Komisi III DPR dan Anggota BPK Terkait Kasus Bansos Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mempertanyakan lambannya pemanggilan dan pemeriksaan dua pejabat negara dalam kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Neta menyebut kedua pejabat negara itu adalah Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qasasi.

"Jadi pertanyaan, kenapa Herman Hery dan Achsanul Qasasi begitu lamban dipanggil dan diperiksa KPK dalam kasus korupsi bansos," kata Neta dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021). 

Ia kemudian membandingkan penanganan kasus suap izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. 

"Sementara dalam kasus impor benur, KPK begitu cepat memanggil jenderal polisi, yakni Komjen (Purn) Antam Novambar (mantan Sekjen KKP) sebagai saksi," lanjut Neta. 

Neta berharap para penyidik Polri di KPK jangan takut untuk memanggil dan memeriksa Herman Hery dan Aqsanul. Menurutnya, lambannya pemeriksaan terhadap keduanya seolah menunjukkan KPK takut. 

"Seolah Herman Hery dan Achsanul di-backup oleh orang orang kuat di negeri ini," ujarnya. 

Pemeriksaan kedua pejabat dimaksud, masih kata Neta, merupakan langkah awal bagi KPK untuk menjerat siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi dana bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. 

Termasuk anggota DPR Herman Hery, Ihsan Yunus dari Fraksi PDI Perjuangan dan Achsanul Qosasi dari BPK. 

"Pasalnya, keduanya telah disebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan diperjelas dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk itu, KPK harus tegas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menuntaskan kasus bantuan sembako tahun 2020 yang diperuntukkan bagi jutaan korban Covid-19," paparnya. 

Apalagi, menurut Neta, keterlibatan Herman Hery terkuak melalui kuasa pengguna anggaran (KPA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial Adi Wahyono mengenai pembagian jatah kuota 1,9 juta paket sembako Covid-19 dalam persidangan dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja pada Senin (8/3/2021) lalu. 

Bahkan Jaksa mempertegas BAP nomor 53 milik Adi Wahyono yang menyebut 1 juta paket diberikan untuk grup Herman Hery, Ivo Wongkaren, Stefano dan kawan-kawan. Kemudian 400 ribu paket kepada Ihsan Yunus, Irman Ikram, Yogas dkk. 

Sedangkan, 300 ribu oleh Matheus Joko dikelola untuk kepentingan bina lingkungan dan 200 ribu untuk teman kerabat kolega Juliari Peter Batubara. 

Sementara keterlibatan Achsanul Qosasi, anggota BPK diperjelas oleh JPU dalam kesaksian Matheus Joko Santoso, PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos yang membacakan rincian penggunaan Rp14,7 miliar uang yang berasal dari fee perusahaan penyedia bansos Covid-19. 

Saksi Matheus Joko Santoso menerangkan dalam persidangan yang sama dengan terdakwa pihak swasta Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (8/3/2021). 

JPU membacakan BAP nomor 78 milik Matheus Joko Santoso tentang penggunaan uang tersebut adalah untuk operasional BPK 1 miliar yang diberikan melalui Adi (Adi Wahyono). 

Di BAP menurut JPU menyebut nama Achsanul Qosasi. 

"Dengan adanya petunjuk dalam persidangan dan BAP itu, penegakan hukum harus dituntaskan KPK. Lembaga antirasuah itu harus segera memeriksa Herman Hery dan Achsanul. Para polisi penyidik di KPK jangan takut pada Herman Heri dan Achsanul. KPK harus senantiasa menjadi harapan bagi upaya penuntasan kasus korupsi di Indonesia," paparnya.

Neta menegaskan publik akan mempertanyakan perihal agenda pemeriksaan kedua pejabat negara tersebut. 

"Kenapa kepada Juliari P Batubara yang juga bendahara PDIP, KPK berani menangkapnya. Kenapa KPK berani memanggil Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar, meski Komjen (Purn) itu tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Apakah backing Herman Heri dan Achsanul lebih kuat dibandingkan backing Antam, yang notabene pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK," ungkapnya. 

Untuk itu, IPW berharap para polisi yang menjadi penyidik di KPK bersikap profesional dan tidak tebang pilih. 

"Dan tidak takut pada Herman Hery. Sebab sikap profesional KPK pasti akan didukung masyarakat," pungkasnya.

Read More

Produsen Kosmetik Laporkan Pemalsuan Merek

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Produsen kosmetik PT IMPLORA SUKSES ABADI melaporkan pemalsuan merek miliknya ke Polda Metro Jaya. Laporan dengan nomor : TBL/755/II/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 Pebruari 2021 tersebut berdasarkan temuan dan bukti atas pemalsuan beberapa produk kosmetik merek IMPLORA di pasaran.

Adapun produk merek IMPLORA yang telah dipalsukan adalah Implora Urban Lip Cream Matte nomor 01 -12 serta Implora Eyebrow Pencil Brown 002, Implora Eyebrow Pencil Black 001, Implora Eyebrow Pencil Blue 003, Implora Eyebrow Pencil Silver  004, Implora Eyebrow Pencil Grey Brown 006, Implora Eyebrow Pencil Dark Brown 007.

Menurut Yun Suryotomo kuasa hukum PT IMPLORA SUKSES ABADI, bahwa pemalsuan merek atau barang palsu tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, utamanya pasal 100 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis

"Kami pada tanggal 9 Februari 2021 telah melaporkan  ke Polda Metro Jaya terhadap pihak-pihak yang telah memalsukan merek IMPORA. Saat ini prosesnya sudah di tingkat penyidikan," kata Yun Suryotomo, Kamis (18/3).

Pihaknya juga mendesak kepada kepolisian agar bertindak tegas atas pemalsuan produk-produk merk IMPLORA demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum kepada pemilik merek yang hak-haknya telah dilindungi oleh Undang-Undang. 

Tindakan tegas yang dimaksud adalah berupa penangkapan, penahanan serta penutupan tempat-tempat usaha yang dipakai untuk melakukan proses-proses pemalsuan. 

"Jadi yang sekarang kita tuntut adalah bahwa pemilik merek dilindungi hak-haknya sebagai pemegang HAKI. Kita juga meminta kepada pihak kepolisian dengan tegas menindak pemalsuan dan melakukan penyidikan disertai penangkapan, dan penahanan. Termasuk menutup tempat-tempat yang digunakan untuk proses pemalsuan, baik berupa pabrik, gudang penyimpanan, atau toko yang mengedarkan," tambahnya.

Atas pemalsuan ini, PT IMPLORA SUKSES ABADI mengalami kerugian mencapai 25 milyar. Berdasarkan temuan, barang palsu tersebut telah beredar di pasar yang sangat luas.

"Itu kerugian nyata belum immateriilnya. Karena barang paslu tersebut sudah menyebar di berbagai pasar baik online maupun offline," pungkasnya.

Read More

Genjot Investasi, Bahlil Bertemu Trio Kepala Daerah di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Turut hadir juga anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi investasi, Mufti Anam. Pertemuan digelar di rumah dinas wali kota, Kamis (18/3).

Dalam kesempatam itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, bersama para kepala daerah tersebut, BKPM akan memperkuat kolaborasi pengembangan investasi untuk percepatan pemulihan ekonomi.

“Kita ingin investasi dipacu untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Vaksinasi jalan, investasi jalan, protokol kesehatan jalan, negeri kita akan cepat pulih,” ujar Bahlil.

Selain itu, dia juga menggarisbawahi peran strategis Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik sebagai jantungnya ekonomi Provinsi Jawa Timur.

“Hampir 40 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Timur disumbang dari tiga daerah ini. Maka saya ingin sinerginya diperkuat. Dengan kepala daerah yang semuanya muda-muda, dengan pemerintahan yang ramah dunia usaha, saya sangat yakin investasi di sini bakal berkembang pesat,” tutur Bahlil.

Dengan kolaborasi yang kuat antara BKPM, Pemprov Jatim, dan pemkab/pemkot, Bahlil optimistis, investasi di Jatim bakal semakin melesat. 

“Bulan depan saya juga akan rakor di Jatim untuk memperkuat investasi di berbagai daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya terus mendorong peningkatan investasi untuk membuka kembali lapangan kerja bagi masyarakat.

“Fokus pemerintah kota adalah menangani pandemi Covid-19 termasuk dampaknya dari sisi ekonomi. UMKM dan investasi skala besar terus kami dorong dan fasilitasi,” kata Eri Cahyadi.

Sepanjang 2020, meski di tengah pandemi, investasi di Surabaya menembus angka Rp 64 triliun, tumbuh dibanding 2019 yang mencapai Rp 62 triliun. 

Nilai investasi sebesar Rp64 triliun itu terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,5 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terdiri dari PMDN fasilitas sebesar Rp20,63 triliun dan PMDN non-fasilitas sebesar Rp41,92 triliun.

“Kami terus menjaga ekosistem investasi di Surabaya. Ekosistemnya benar-benar kami tingkatkan, dari aspek perizinan, kualitas SDM, hingga infrastruktur penunjang. Kami optimistis dalam fase pemulihan ekonomi sekarang, investasi bisa kembali bergeliat. Surabaya akan tetap menjadi destinasi investasi kelas dunia,” tegas Eri.

Dia menjelaskan, Pemkot Surabaya bakal rutin bertemu para pengusaha dan perbankan untuk memantau perkembangan ekonomi.

“Saya akan pantau day by day, karena ini terkait ekonomi rakyat, terkait lapangan kerja. Bagaimana pergerakan ekonomi di lapangan, saya akan cek ke dunia usaha dan perbankan, saya koordinasikan semuanya. Contohnya, dengan perbankan saya cek penyaluran kredit, oh ternyata naiknya masih lambat, misalnya, maka intervensi kebijakan apa yang bisa kita bikin, kita rumuskan bareng,” ujarnya.

Terkait kolaborasi dengan Gresik dan Surabaya, Eri menyatakan bakal terus diperkuat. Ketiga kepala daerah tersebut sudah bertemu beberapa kali untuk mendetailkan kolaborasi. 

“Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik punya saling keterkaitan. Industrinya, UMKM-nya, transportasinya kita kolaborasikan agar tercipta dampak optimal ke masyarakat,” pungkasnya. 

Read More